DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-2 MASA SIDANG I TAHUN SIDANG

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-2 MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2016-2017 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

I.

KETERANGAN

1. 2. 3.

Hari Tanggal Waktu

: : :

Selasa 25 Oktober 2016 09.50 WIB – 12.45 WIB

4. 5.

Tempat Pimpinan Sidang

: :

R. Rapat Nusantara V 1. H. Mohammad Saleh, SE (Ketua DPD RI) 2. GKR Hemas (Wakil Ketua DPD RI) 3. Prof. Dr. Farouk Muhammad (Wakil Ketua DPD RI)

6.

Sekretaris Sidang

:

1. Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto (Sekretaris Jenderal DPD RI)

7.

Panitera

:

1. Ir. Sefti Ramsiaty, MM. (Kepala Biro Persidangan I) 2. Adam Bachtiar, S.H., M.H. (Kepala Biro Persidangan II)

8.

Acara

:

1. Laporan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan; 2. Pengesahan Keputusan DPD RI; 3. Pidato penutupan pada akhir MS I TS 2016 - 2017

9. 10.

Hadir Tidak hadir

: :

97 Orang 34 Orang

II. JALANNYA SIDANG: SIDANG DIBUKA PUKUL 09.50 WIB

PIMPINAN SIDANG: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Bismillahirahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om swastiastu. Sebelum memulai Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para Anggota DPD serta seluruh hadirin di mohon untuk berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. PEMBICARA: PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia raya… Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Disanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan Tanah Airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Hiduplah negriku. Bangsaku Rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya.

SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2016-2017 SELASA, 25 OKTOBER 2016

1

PIMPINAN SIDANG: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Hadirin mohon duduk kembali. Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal sampai saat ini telah hadir 35 orang Anggota DPD dan telah menandatangani daftar hadir. Karena belum memenuhi kuorum maka sidang kami skors 10 menit. Setuju. KETOK 1X SIDANG DISKORS PUKUL 10.00 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 10.10 WIB Bapak ibu anggota yang saya hormati, berdasarkan catatan hadir terakhir 55 orang dan memang kita belum mencapai kuorum untuk itu skors saya cabut. KETOK 1X Bapak ibu yang terhormat, kita lanjutkan sidang pada pagi hari ini kita akan dahulukan agenda-agenda yang tidak mengambil keputusan sehingga Sidang Paripurna ini dapat kita lanjutkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim, Sidang Paripurna Ke-3 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETOK 1X Sidang dewan yang mulia, sesuai dengan jadwal acara Sidang Paripurna hari ini mempunyai 3 agenda pokok yaitu: 1. Laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan. 2. Pengesahan keputusan DPD RI. 3. Pidato penutupan pada masa akhir sidang pertama tahun sidang 2016-2017. Sidang dewan yang mulia, sebelum memasuki agenda laporan perkembangan pelaksanaan tugas alat kelengkapan, kami informasikan bahwa Rapat Panmus juga telah mengesahkan jadwal masa sidang kedua tahun sidang 2016 - 2017. Garis besar jadwal masa sidang kedua sebagai berikut pertama sidang atau rapat di Jakarta yaitu tanggal 16 November sampai dengan 20 Desember 2016. Kegiatan reses 21 Desember 2016 sampai dengan 15 Januari 2017 terdiri dari 20 hari kerja dengan 9 kegiatan. Disamping itu perlu kami sampaikan bahwa seiring dengan telah ditetapkannya penggantian Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia maka keanggotaan Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Sidang 2016-2017 perlu disesuaikan dengan perubahan sebagai berikut pertama perwakilan Provinsi Bengkulu dalam keanggotaan Panmus yang semula ditempati oleh Saudara H. Ahmad Kanedi saat ini digantikan oleh saya H. Muhammad Saleh sebagai Ketua Panmus. Yang kedua, disamping itu perubahan diatas berdampak terhadap kekosongan keanggotaan Panmus dari Provinsi Sumatera Barat dan untuk mengisi kekosongan tersebut ditetapkan Saudara Hj. Emma Yohana sebagai anggota Panmus dari Provinsi Sumatera Barat. Apakah dapat kita tetapkan SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2016-2017 SELASA, 25 OKTOBER 2016

2

perubahan keanggotaan Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Sidang 2016 – 2017. KETOK 1X Selanjutnya mari kita masuki agenda laporan perkembangan pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPD dan pengesahan keputusan DPD untuk urutan penyampaiannya dimulai dari alat kelengkapan yang tidak mengambil, belum apa, belum mengambil keputusan untuk itu kami persilakan dari ini ada permohonan khusus dari Pak Fatwa karena beliau akan berangkat ke Surabaya acara MPR, kami persilakan kepada Badan Kehormatan yang pertama. PEMBICARA: DR (HC) A. M. FATWA (KETUA BK DPD RI) Bismillahirahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ketua, Pimpinan DPD RI, Rekan-rekan para senator dari seluruh tanah air. Sekretariat Jenderal khususnya Pak Sekjen dan para wartawan. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada Badan Kehormatan mengisi waktu sebagai pelapor pertama karena ada keperluan saya harus keluar kota tapi apa yang atau pointer yang kami akan sampaikan ini karena kita karena materi yang akan saya sampaikan itu sama sebenarnya karena kita masih berada pada sidang pada sidang pertama tahun sidang 2016 sebagian besarnya sudah kami laporkan kepada paripurna yang lalu. Oleh karena itu kami lampaui saja dan hanya kami laporkan adanya perubahan keanggotaan Badan Kehormatan yang lebih banyak sekarang yang anggota baru dari yang lama dan satu hal yang menarik bahwa sebagaimana saya kemukakan di Panmus kemarin ini banyak tokoh-tokoh penting yang biasanya menjadi floor leader di sini menjadi anggota Badan Kehormatan. Jadi entah apa yang menarik sebenarnya untuk masa-masa terakhir ini sehingga berduyun-duyun tokohtokoh, politisi-politisi terkenal masuk di dalam Badan Kehormatan. Satu hal yang sedikit memang terjadi perbedaan antara Pimpinan DPD dan Pimpinan Badan Kehormatan mengenai masalah undangan pada waktu ke rapat pleno yang pertama. Maksud saya rapat pleno untuk memilih pimpinan karena kami dari Badan Kehormatan yang lama khususnya dua pimpinan yang masih ada yaitu Pak Lalu Suhaimi dan saya berpendapat bahwa berdasarkan Tatib yang baru kami ini masih tetap sebagai Pimpinan Badan Kehormatan. Oleh karena itu kami mengundang langsung mengundang rapat pleno tetapi Sekjen tentunya atas arahan dari Pimpinan DPD juga melakukan undangan tapi untuk tidak memperpanjang masalah kami berdua Pak Lalu Suhaimi dan saya itu mengalah pada waktu itu untuk dapat Wakil Ketua yang terhormat Ibu Ratu Hemas memimpin pemilihan itu dan Alhamdulillah berjalan lancar berlangsung secara mufakat, secara mufakat meskipun keliatannya ketika Pak Lalu Suhaimi ancang-ancang mengundurkan diri terbaca ada reaksi yang kira-kira akan memperpanjang masalah sehingga beliau berbesar hati untuk tetap bertahan sebagai wakil ketua dan karena itu juga saya mengikuti saja kepada Pak Lalu Suahimi untuk juga ya sudahlah saya juga ya bertahan bersama Pak Lalu Suhaimi yang saya sudah merasa sangat cocok, bukan berarti selalu seia sekata tetapi cocok di dalam saling mengisi di dalam perbedaan-perbedaan itu ya. Jadi bolehlah kita cerita sedikit bahwa ini unik ini sebenarnya, ini unik Pak Lalu Suhaimi ini sebenarnya sudah tidak ingin di BK tapi di dorong-dorong harus masuk. Harus masuk. Karena kelihatannya itu arahnya itu meragukan di minta mundur lagi. Di minta mundur lagi nah akhirnya ditekan-tekan dan dia berteriak biarlah saya jadi diri saya sendiri. Saya kira keluar, saya pernah tinggal di kampungnya SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2016-2017 SELASA, 25 OKTOBER 2016

3

keluar sasaknya dia itu. Nah ini saya kira ini barangkali sedikit anekdot tapi ini mengandung makna, makna politik di dalam permusyawaratan politik. Demikian juga atas hal-hal yang terjadi pada diri saya karena sudah berlalu saya maafkan saja semuanya karena cukup banyak tekanan-tekanan pada saya untuk tidak lagi berada di BK dan tapi termasuk, saya mendapat tekanan juga dari berbagai pihak untuk harus tetap berada di sana. Ya tegasnya dari provinsi saya sendiri ya. Saya kira dengan peristiwa ini menandai sesuatu fenomena politik dan dengan ditutupnya tadi malam itu suatu ramah tamah yang di inisiasi oleh ketua kita yang baru maka saya menganggap itu telah terbit fajar menyingsing untuk kemajuan masa depan DPD ini yang akan lebih cerah. Mungkin paling tidak untuk sementara waktu ini trik-trik politik yang terjadi antara pimpinan dan anggota itu akan berakhir dan saya kira saya akan berhenti marah-marah tapi marah politik itu jangan disimpan di hati itu, itu harus, itu ada trik-trik orang-orang dan sebenarnya inilah yang membawa saya ke penjara tempo hari baik di masa Soekarno maupun di masa Soeharto tapi cara ini juga yang membawa saya masuk ke parlemen ini sudah 17 tahun. Jadi saya sudah masuk ke penjara belasan tahun dan ke parlemen 17 tahun entah ini suatu pribadi yang jelek atau suatu pribadi yang bagus saya serahkan kepada Allah SWT. Jadi itulah kira-kira sedikit tapi pokoknya kemajuan itu tidak akan diperoleh tanpa pembaruan dan pembaruan itu telah dicanangkan oleh ketua kita yang baru terpilih. Saya kira itu tapi disini saya laporkan juga karena telah menjadi pembicaraan di masyarakat, pers terutama adanya tuntutan gugatan perdata dari Saudara Irman Gusman mantan ketua kita kepada Badan Kehormatan. Itu telah ya dibicarakan di dalam rapat pleno itu menjadi perdebatan kita mendatangkan seorang praktisi hukum yang sejak tahun 58 menjadi hakim tapi 25 tahun menjadi anggota DPR dan dia berpendapat menyimpulkan bahwa tuntutan perdata itu kepada perorangan tetapi sementara itu di kalangan anggota Badan Kehormatan ada berbagai pendapat ini kepada lembaga. Kalau kepada lembaga itu harus diwakili oleh Pimpinan DPD RI itu di dalam Undang-Undang MD3 pasal berapa itu lupa tapi 17 barangkali itu itu harus diwakili oleh pimpinan tapi karena ini disebutkan nama. Disebutkan nama, pertama nama saya lalu Lalu Suhaimi, yang ketiga Pak Dedi Iskandar Batubara yang maafkan saya lupa tadi sebutkan laporkan bahwa Pak Dedi Iskandar Batubara ini terpilih dari wilayah barat. Maafkan saya lupa tadi ya. Maafkan saya lupa itu Pak Dedi Batubara. Sedangkan Pak Dedi Batubara ini tidak ikut bertandatangan di dalam keputusan pemberhentian Saudara Irman Gusman dari jabatan Ketua DPD RI dan ini memang bisa menjadi pembicaraan atau yang bisa menimbulkan perbedaan pendapat bahwa inikan tempo hari sudah dinyatakan bahwa keputusan BK itu final dan mengikat tetapi adanya ketokan palu Sidang Paripurna tentang pemberhentian itu nah itu dia sudah menjadi tanggung jawab paripurna tapi biarlah ini menjadi perdebatan ahli hukum dan praktisi hukum. Yang jelas sekarang gugatan Saudara Irman Gusman itu kalau menurut internet itu dicabut. Dicabut itu bisa dia akan memperbaiki tapi bisa juga merasa bahwa posisinya lemah di dalam gugatan itu. Jadi kita serahkan saja bagaimana perkembangan selanjutnya tetapi pihak Badan Kehormatan dengan koordinasi dengan Sekretaris Jenderal itu sudah mempersiapkan tim pengacara untuk itu. Sudah siap bahkan sudah membuat suatu konsep jawaban kepada pengadilan karena memang sudah resmi dimasukkan dalam pengadilan. Saya kira itulah laporan singkat saya dan ada Ibu Hemas di sini secara khusus tadi malam sudah saya minta maaf. Pak Farouk belum sempat tapi Pak Farouk itu saya pernah tinggal di kampungnya jadi saya kenal pribadinya, dia juga kenal saya ya apalagi dia seorang sayid. Sayid ya apa namanya kalau di kampung saya itu saya keturunan arab itu dianggap keturunan nabi sehingga dihormati sebagai bangsawan begitu jadi jarang yang ada turunan jahiliyah kalau pokoknya sayid itu, pokoknya dia turunan nabi. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2016-2017 SELASA, 25 OKTOBER 2016

4

Mohon maaf. PIMPINAN SIDANG: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan pelaksanaan tugas dari Komite II. PEMBICARA: PARLINDUNGAN PURBA, S.H., M.M. (KETUA KOMITE II DPD RI) Baik, terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Om swastiastu. Namo budaya. Horas. Nun Sewu. Tabik Pun. Yang saya hormati dan selamat kepada Pak Ketua, Pak Saleh. Pak Saleh saya ngomong. Selamat sebagai ketua dan kepada pimpinan yang telah menyelesaikan pemilihan untuk berjalan dengan baik. Ijinkan pada kesempatan ini kami melaporkan Laporan pelaksaan Komite II DPD RI. Sesuai dengan ketentuan bahwa Komite II memiliki tugas melaksankan fungsi legislasi fungsi pengawasan terkait pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi. Perkembangan pelaksanaan tugas pertama perkembangan pelaksanaan tugas yang dilaporkan Komite II pada Sidang Paripurna ke-2 hari ini mengenai pertama penyusunan RUU Usul Inisiatif DPD RI, kedua dan lain-lain. Penyusunan RUU Usul Inisiatif DPD RI. Tugas Komite II dalam menyusun RUU Inisiatif pada hari ini antara lain penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Pada masa sidang ke-2 tahun sidang 2016 - 2017 ini Komite II DPD telah melaksanakan finalisasi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2000 tentang varietas tanaman sebagai salah satu tahap penyusunan RUU Inisiatif DPD. Sesuai dengan Tatib Komite II sudah mengirim surat kepada PPUU untuk dilakukan proses harmonisasi. Selanjutnya penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan dilaksanakan kegiatan uji sahih pada masa sidang yang akan datang. Komite II DPD RI itu berada pada masa sidang berikutnya dapat menyelesaikan 2 RUU usul inisiatif tersebut sudah disahkan menjadi RUU usul inisiatif DPD. Yang kedua, pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Perlu kami sampaikan bahwa Komite II saat ini sedang menyusun pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang 24 2007 tentang penanggulangan bencana. Dalam pembahasan pengawasan Komite II itu mengadakan rapat dengar pendapat dengan beberapa pihak terkait antara lain Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial dan Badan Restorasi Gambut. Komite II mendorong agar kegiatan penanggulangan pecah dapat melibatkan pemerintah daerah melalui mekanisme tugas pembantuan maupun dekonsentrasi. Kemudian Komite II meminta BNPB untuk segera mewujudkan pembentukan pembangunan sistem peringatan bencana alam sebagai upaya untuk mewujudkan penanggulangan bencana secara sistematis baik oleh pemerintah pusat dan maupun daerah. Komite II juga meminta pemerintah untuk mempercepat pembentukan peraturan presiden tentang level penanganan bencana dan SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2016-2017 SELASA, 25 OKTOBER 2016

5

pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ketua dan Ibu Wakil Ketua bahwa kemudian kepada kita sekalian Perpres tentang level penanggulangan bencana ini sampai saat ini belum ada sehingga masih ada hal-hal yang belum berjalan dengan baik seperti penanganan Sinabung yang sudah 6 tahun sampai sana ada 9000 orang masih dipenampungan. Komite II DPD RI dari pada masa sidang ke-2 ini juga telah mengadakan rapat kerja dengan kementrian dalam rapat dengar pendapat dengan beberapa pihak terkait dengan tugas dan fungsi Komite II DPD dalam menyelesaikan berbagai permasalahan daerah. Rapat kerja yang telah diadakan atau dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan, Kementrian Kelautan dan Perikanan. Komite II telah membuat kesepakatan dengan Kementerian terkait dengan paket kebijakan ekonomi hal ini sangat penting karena Komite II mendorong implementasi kebijakan ekonomi dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah dengan juga melibatkan pemerintah daerah. Komite II DPD RI mendorong kementerian untuk selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam menerapkan suatu kebijakan. Pada prinsipnya Komite II menilai bahwa suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seharusnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perlu juga kami sampaikan, kami laporkan pada kesempatan ini beberapa kegiatan terkait dengan aspirasi Komite II telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Perekonomian terkait dengan masalah Pulau Batam yaitu terkait dengan adanya dualisme antara Pemkot dengan Badan Pengelolaan Batam pada saat itu dihadiri oleh Bapak Wakil Ketua, Bapak Farouk Muhammad yang pada intinya adalah supaya diinventalisir masalahmasalah beberapa tahun terakhir yang menyebabkan semakin menurunnya perekonomian di Kota Batam. Komite II juga meminta ketegasan pemerintah dalam menyikapi kewenangan BP Batam dan pemerintah Kota Batam, pada saat itu ada kesepakatan bahwa Menteri Perekonomian akan menyelesaikan dalam 1 bulan. Selanjutnya Komite II juga mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang teman-teman dari Sumatera terkait dengan hasil kunjungan Bapak Presiden Jokowi ke Nias dimana pada saat itu disampaikan bahwa untuk memajukan Nias dengan mengembangkan pariwisata dan perikanan. Kami mengundang para bupati datang Komite II dan di situ disampaikan komitmen untuk memajukan Kepulauan Nias supaya dibentuk blue print master plan rencana bisnis di bidang perikanan dan kelautan guna mendukung perekonomian masyakarat di Kepulauan Nias dan juga kami sampaikan beberapa saat yang lalu menanggapi masalah pasca bencana banjir di Jawa Barat kami juga telah mengadakan pertemuan dengan Pemda Jawa Barat dan kepala daerah terkait itu dihadiri oleh Ibu Kanjeng Ratu Hemas. Terima kasih pada kesempatan itu dan juga kami dari Komite II telah menugaskan wakil pimpinan untuk berangkat ke Bali untuk melihat Jembatan Kuning di Kabupaten Klungkung yang jatuh pada saat itu. Pada saat itu kita juga melibatkan kementerian terkait dan secara khusus saya ingin atas nama Sumatera Utara untuk terima kasih Ibu Kanjeng Ratu Hemas yang telah berkunjung ke Medan dalam rangka Hari Ulos karena kita dari masyarakat Sumatera Utara sedang mengusulkan agar Ulos menjadi Badan Heritage Nasional untuk disampaikan ke Badan Dunia. Bapak, ibu dan kami laporkan habis acara ini Komite II dengan teman-teman dari DPD RI asal Sumatera Utara akan mengadakan pertemuan terkait penanganan banjir di Kota Medan Kami berterima kasih kepada Pak Ketua ya nanti jam 2 akan menjadi tuan rumah, kita akan bertemu dengan gubernur dengan walikota, dengan Kementerian PU yang menangani masalah banjir di Kota Medan. Bapak, ibu itu beberapa hal yang sempat kami laporkan masih ada beberapa lagi yang belum tapi pada intinya pada kesempatan ini kami dari Komite II DPD RI sangat terbuka untuk mengadakan advokasi-advokasi langsung berkaitan dengan pembangunan di daerah. Jadi mungkin mekanismenya dibuatkan oleh DPD asal provinsi SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2016-2017 SELASA, 25 OKTOBER 2016

6

semua menyampaikan kepada Komite II dan Komite II nanti menyampaikan kepada pimpinan dan pimpinan akan mengadakan rapat dan dilanjutkan oleh Komite II. Ini beberapa hal yang kita coba menangani dan juga termasuk bencana yang terjadi di Aceh kami sebelumnya pak secara langsung. Jadi perlu kami sampaikan apabila ada masalah bencana langsung Komite II sebelumnya langsung berkomunikasi dengan BNPB pak walaupun tidak kami sampaikan itu menjadi standard operating procedure daripada Komite II untuk terlebih dahulu berkomunikasi dengan BNPB dengan kemitraan yang ada di pemerintah. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan pada laporan ini. Sekali lagi terima kasih dan juga pada kesempatan saya ingin menyampaikan terima kasih atas ucapan selamat ulang tahun karena tanggal 22 kemarin saya ulang tahun yang ke-53. Terima kasih atas sms doa dan lain-lain. Nah pertanyaan itu yang susah dijawab. Sekali lagi terima kasih kepada pimpinan Pak Ketua, Pak Saleh, iIu Kanjeng Ratu Hemas dan Pak Farouk. Kami menginginkan supaya pimpinan ini kompak dan memberikan perhatian kami ke daerah. Begitu Bu Eni ya. Saya pikir ini dapat sampaikan sekali lagi terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Om swastiastu. Namo budaya. Horas. Nuwun Sewu. Tabik Pun. Wilujeng sumping. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Terima kasih Pak Parlin dari Komite II. Sidang dewan yang saya muliakan, berdasarkan catatan hadir sekarang sudah 69 orang dan kita sudah mencapai kuorum maka untuk selanjutnya pada kesempatan ini kita lanjutkan dengan laporan perkembangan tugas dari alat kelengkapan yang mengambil untuk mengambil keputusan. Untuk kesempatan yang pertama ini kami persilakan dari PPUU untuk menyampaikan. Terima kasih. PEMBICARA: Drs. H. BAHAR NGITUNG, M.B.A. (KETUA BKSP DPD RI) Interupsi pimpinan kalau bisa setelah PPUU, BKSP. Terima kasih. PEMBICARA: Drs. MUHAMMAD AFNAN HADIKUSUMO (KETUA PPUU DPD RI) Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang terhormat Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, hadirin yang berbahagia. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Hadirin yang kami hormati. Puji sukur dan senantiasa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga sidang pada hari ini dapat kita laksanakan sesuai dengan agenda sidang paripurna hari ini ijinkan kami atas nama anggota dan pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang menyampaikan hasil pelaksanaan


7

tugas Panitia Perancang Undang-Undang selama masa sidang pertama tahun sidang 2016 2017 sebagai berikut: 1. Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan undang-undang. 2. Harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan undang-undang dari komite. Sidang paripurna yang berbahagia, sehubungan dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Undang-Undang yang merupakan usul inisiatif dari Panitia Perancang Undang-Undang kami telah melakukan finalisasi pada tanggal 12 sampai 13 Oktober 2016 yang lalu dalam kaitan materi muatan dapat kami sampaikan diantaranya seperti berikut : 1. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22A menyebutkan ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang. Oleh karena itu Panitia Perancang Undang-Undang menginisiasi harus ada aturan tersendiri mengenai proses pembentukan Undang-Undang. 2. Ruang lingkup rancangan Undang-Undang ini mengatur tahapan pembentukan UndangUndang mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan sampai dengan pengundangan. 3. Sebagai implikasi dengan adanya ketentuan yang khusus mengatur tentang pembentukan Undang-Undang maka RUU ini mengamanatkan agar mencabut norma yang mengatur tentang pembentukan Undang-Undang yang sebelumnya telah diatur dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan telah selesainya pembahasan dan penyusunan rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Undang-Undang maka dalam Sidang Paripurna yang mulia ini kami mohon agar ruu tentang pembentukan Undang-Undang dapat disahkan menjadi RUU dari DPD. Terkait dengan pembahasan RUU Inisiatif dari PPUU yang lain yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perekonomian Nasional namun dikarenakan konsen waktu yang pendek dan padatnya kegiatan maka kami rencanakan selesai pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2016-2017 nanti. Sidang paripurna yang mulia, selain pelaksana tugas PPUU dalam penyusunan RUU sebagai mana permintaan dari komite kami juga telah melakukan kegiatan harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap yang pertama RUU tentang sistem perencanaan dan pembangunan dari komite 4. Sebagaimana surat dari Pimpinan Komite 4 Nomor DN.130/30/DPDRI VII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 perihal harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka PPUU telah melakukan harmonisasi membulatkan dan pemantapan konsepsi RUU tentang sistem perencanaan pembangunan pada tanggal 21 dan 22 september 2016. RUU tersebut akan kami ajukan ke dalam Prolegnas prioritas tahun 2017 sebagai salah satu Rancangan Undang-Undang usulan DPD RI kami meyakini bahwa RUU tentang sistem perencanaan pembangunan ini dapat menjadi jembatan secara hukum dimana dimensi penganggaran masuk ke dalam RUU ini sehingga diharapkan nantinya antara perencanaan dan penganggaran menjadi satu kesatuan dalam pembangunan ke depan. Yang kedua, Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan dari Komite I sebagaimana surat dari Pimpinan Komite I Nomor DN.100/13/ DPDRI/VII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 perihal harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan maka PPUU telah melakukan harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap Ruu Pengelolaan Kawasan Perbatasan pada tanggal 28 dan 29 September 2016. Adapun pokok yang utama dalam RUU ini adalah meningkatkan peran dan SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2016-2017 SELASA, 25 OKTOBER 2016

8

fungsi Badan Pengelola Perbatasan sehingga nantinya daerah perbatasan dapat terkelola dalam satu manajemen di bawah koordinasi Badan Pengelola Perbatasan. Tiga, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dari Komite III. Terkait dengan surat dari Komite III dengan Nomor DN120/ 45/DPD/XI/2016 tanggal 28 September 2016 perihal penyampaian draf naskah akademik dan RUU tentang penghapusan kekerasan seksual untuk dilakukan harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi oleh PPUU maka PPUU telah melakukan harmonisasi pada tanggal 19 dan 20 Oktober 2016 dan disahkan pada tanggal 24 Oktober 2016. Mengingat RUU tentang penghapusan kekerasan seksual memiliki jumlah pasal sampai dengan 184 pasal sehingga memerlukan pembahasan yang cukup lama. Adapun ketiga konsepsi RUU tersebut di atas telah kami sesuaikan dengan nilai-nilai dalam Pancasila, UUD 45, tujuan nasional dan memuat kesesuai unsur filosofis, yuridis, sosiologis dan politis namun ada catatan penting dari hasil kegiatan harmonisasi RUU dimana hal ini sebagaimana amanat Pasal 205 ayat (5) Tatib DPD RI bahwa dalam hal PPUU menemukan permasalahnya berkaitan dengan substansi maka PPUU membahas permasalahan tersebut dengan komite yang bersangkutan catatan tersebut adalah yang pertama, nomenklatur atau judul RUU dalam hal kewenangan DPD dalam mengajukan suatu ruu sebaiknya RUU yang akan dibahas dikaji terlebih dahulu agar RUU yang disusun benarbenar sesuai dengan kewenangan DPD yang terdapat dalam pasal 22D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945. Yang kedua, format Rancangan Undang-Undang diharapkan ke depan untuk setiap RUU yang akan disusun oleh komite menyesuaikan dengan kaidah pembentukan perundang-undangan yang baik dan format RUU sesuai lampiran 2 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan yang ketiga untuk efektivitas pembahasan dan produk RUU dari komite. Sesuai maksud tersebut di atas PPUU dengan Pimpinan Komite III dan Pimpinan Komite IV menyepakati bahwa perlu diadakan kegiatan praharmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap RUU usul inisiatif dari DPD RI. Oleh karena itu kami mohon dalam Sidang Paripurna yang mulia ini, dengan dialokasikan anggaran tambahan untuk kegiatan praharmonisasi di tahun anggaran 2017 nanti. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan pada Sidang Paripurna hari ini. Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om shanti shanti shanti om. PIMPINAN SIDANG: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Terima kasih Pak Afnan dari PPUU. Setelah kita bersama-sama mendengarkan laporan dari Pimpinan PPUU tadi, apakah kita dapat menyetujui Ruu Usul Inisiatif DPD RI tentang Pembentukan Undang-Undang? Setuju? KETOK 2X Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Komite I, setelah itu nanti baru BKSP. Silakan Ketua Komite I.


9

PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (KETUA KOMITE I DPD RI) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota DPD RI, Sekjen beserta jajarannya, hadirin sekalian, para undangan yang kami hormat, pertama-tama mari kita bersyukur pada Tuhan yang Maha Kuasa yang atas limpahan karunia dan nikmatnya sehingga kita bisa hadir dalam Sidang Paripurna DPD pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami laporkan bahwa dinamika politik nasional erat kaitannya dengan kepentingan status daerah. Oleh karena Komite I senantiasa berkomitmen terhadap aspirasi masyarakat daerah dan mendorong kebijakan strategis yang lebih memihak kepada daerah. Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam koridor kewenangan kontitusional yang melekat pada DPD, baik dalam kewenangan legislasi maupun kewenangan pengawasan atas pelaksanaan Undangundang. Berbagai dinamika dan tugas Komite I kami laporkan pada akhir Masa Sidang pertama Tahun Sidang 2016 – 2017. A. RUU usul lnisiatif. 1. Rancangan Undang Undang tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara. Saya kira kami tidak akan memberikan penjelasan lebih lanjut karena PPUU sudah memberikan penjelasan secara panjang lebar terhadap rancangan undang undang ini. Melalui perjalanan panjang selama lebih satu tahun Komite I pada Masa Sidang 2015 – 2016 telah berhasil menyusun RUU tersebut dan pada sidang ini telah dilakuakan harmonisasi sinkronisasi dan pemantapan konsepsi oleh PPUU. 2. Kajian Komite I terhadap implementasi otsus papua dan revisi Undang-undang 21 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Khusus Bagi Papua. Papua senyata-nyatanya adalah bagian dari NKRI oleh karenanya derita Papua sebagaimana ketidakadilan di wilayah lain di republik ini adalah bagian dari tanggung jawab bersama untuk diperjuangkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Daerah. Pelaksanaan otsus di Papua sebagaimana pandangan Komite I hingga saat ini, pemerintah belum secara serius melaksanakan undang undang 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua. Hal ini setidaknya terlihat dari terabaikannya melebihi penyusunan peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut meskipun sudah berjalan lebih dari 15 tahun. Bahkan pemerintah, bahkan peraturan pemerintah atas pelaksanaan undang-undang tersebut tereduksi pada persoalan dana otsus sehingga sering mengaburkan substansi otsus itu sendiri. Menyikapi desakan asprasi masyarakat dan daerah terhadap perubahan undang-undang otsus Papua, Komite I telah melakukan kajian komperhensif di provinsi Papua dan Papua Barat. Pelaksanaan kajian tersebut dimaksudkan sebagai respon adanya aspirasi yang untuk merevisi undang-undang otsus Papua termasuk Papua Barat, hal ini juga dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan undangundang otsus dan menemukan berbagai problematika yang menjadi kendala atas pelaksanaan undang-undang tersebut. Mengingat begitu sensitifnya isu terkait papua dan luas kajian tentang otsus Papua maka Komite I membutuhkan waktu lebih lama dalam melakukan kajian terhadap pelaksanaan otsus Papua dan diharapkan pada sidang mendatang dari hasil SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2016-2017 SELASA, 25 OKTOBER 2016

10

kajian tersebut dapat disusun naskah akademis dan draf RUU terhadap Perubahan Undang-Undang 21 Tahun 2001 tersebut. B. Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017. Sebagaimana diketahui bersama bahwa 9 desember 2015 untuk pertama kali dalam sejarah NKRI. Pelaksanaan Pilkada dilaksanakan serentak di 269 daerah yang meliputi 9 Provinsi, 224 kabupaten dan 36 Kota di indonesia. Dalam rangka menyempurnakan berbagai keterbatasan dan kelemahan dari aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang maka pemerintah dan Komite I, Komisi II DPR RI telah melakukan revisi terhadap undang-undang sebagai pedoman dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2017. Pada bulan februari 2017 terdapat 101 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak yang terdiri 7 provinsi, 76 Kabupaten dan 18 kota. Ke-7 provinsi tersebut adalah Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Baten, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Papua Barat. Salah satu yang menjadi calon gubernur adalah Anggota Komite I DPD RI, Ibu Hana Hasanah. Dalam rangka mengetahui lebih lanjut persiapan pelaksanaan Pilkada 2017 maka Komite I melakukan rapat kerja dengan mendagri, kapolri, BIN, KPU, dan Bawaslu pada 19 September yang lalu, yang menghasilkan kesimpulan. Pertama adalah meminta mendagri lengkapi untuk memastikan data pemilih agar tidak menjadi pemicu permasalahan dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2017. Kedua, mengapresiasi langkah antisipasi prediksi terhadap berbagai kerawanan. Kemudian ketiga, mendesak pemerintah dan atau pemda melalui kemendagri agar pelaksanaan Pilkada 2017 mendapat anggaran yang pasti dalam APBN. Saya kira, Ibu dan Bapak sekalian, saya kira sampai pada rapat September yang lalu secara keseluruhan masih ada beberapa daerah yang belum mendapatkan anggaran dalam pelaksanaan pilkada 2017. Kemudian Komite I mendorong Pilkada 17 untuk menjamin hak konstitusi warga negara berlangsung tertib baik dari regulasi dan tahapan Pilkada. Kemudian sesuai tugas wewenang Komite I akan berkoordinasi dengan kemendagri, kapolri, BIN, KPU dan Bawaslu dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada 2017. Sebagai tidak lanjut dari tugas konstitusional tersebut maka pada masa reses mendatang Komite I akan mengangkat tema pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada serentak menjadi salah satu tema kunjungan. C. Pembahasan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Program Kementrian PAN RB. Pertama kami sepakat dengan kemenpan untuk memastikan pelaksanaan program kerja menpan dan RB. Meminta menpan dan RB melaksanakan monitor evaluasi secara ketat dalam rangka pengawasan program kerja reformasi dan pelayanan publik. Kemudian terhadap, saya kira isu yang ada dihadapan kita semua adalah mengenai honorer K2. Komite I meminta solusi yang konsultif dan berkeadilan terhadap masalah penyelesaian tenaga honorer kategori 2 sesuai dengan peraturan perundangundangan yang memberikan rasa keadilan tanpa mengabaikan kondisi keuangan negara. Ibu dan Bapak sekalian, hari ini masih ada 439 K2 yang masih menjadi pr pemerintah untuk menuntut mereka menjadi pegawai negeri. Saya kira kami mendiskusikan banyak hal, termasuk data-data mulai tahun 2003 samapai 2016. Yang aneh Ketua, salah satunya adalah ketika hari ini tahun 2016 ada usia PNS tersebut adalah usia 27 tahun. Jadi artinya, kalau kita flashback 14 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu, usia mereka baru 14 tahun. Jadi 47,7% usianya 27 sampai dengan 34. Kalau maksimal 34 SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2016-2017 SELASA, 25 OKTOBER 2016

11

maka 47% usia demikian kalau kita kembalikan ke-13 tahun yang lalu, usia mereka baru 23 tahun. Jadi saya kira apakah data itu benar atau tidak, tapi itu fakta, kita temukan di lapangan. Usia mereka ada 13 tahun sekarang untuk menjadi PNS. Ini salah satu teman dari kami. D. Mengenai pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Kami sudah raker dengan kemendes. Salah satu yang saya sampaikan ibu dan Bapak sekalian adalah sikap kemendes yang ngotot menggunakan dana asing untuk PLD ya. Jadi pendamping lokal desa hari ini didanai oleh bank dunia dan kemarin Pak Wakil Ketua, Pak Farouk sampaikan akan mengundang kemendes untuk memastikan 8 juta dolar digunakan untuk PLD seluruh Indonesia. Jadi kami sikapnya adalah menolak, jadi kami menolak terhadap itu menjadi bagian dari ini. Komite I mendesak mendes untuk tidak melanjutkan penganggaran kebijakan program pembangunan desa yang dananya bersumber dari luar negeri atau lembaga donor internasional, namun dengan demikian komite yang menghormati kementerian untuk melakukan evaluasi penggunaan dana sampai pada saat ini. Jadi itu yang saya kira menjadi poin penting untuk diketahui oleh kita semua bahwa PLD akan didanai oleh bantuan dari pinjaman dari berbagai funding internasional. E. Pembentukan daerah otonom baru. Ibu dan Bapak sekalian, di ruangan ini tanggal 4 oktober yang lalu kita sudah undang pemda, provinsi, kabupaten, kota induk se-indonesia dan yang hadir ada 4 gubernur, 5 wakil gubernur, 67 bupati, kemudian ada 7 walikota dan utusan dari berbagai daerah yang intinya adalah agar meminta segera dari daerah otonom baru, 172 kabupaten induk. Jadi kami mendesak pemerintah agar itu dilaksanakan paling lambat tahun 2017. Kemarin pada waktu rapat di Panmus kami sampaikan, kami mohon kepada Pimpinan dan forum agar apa-apa yang menjadi data Komite I kemarin di rapat konsolidasi dengan gubernur, bupati, walikota itu kita publish. Informasi yang kami sampaikan adalah kita 172, sedangkan kemendagri yang diajukan 213, sedangkan dari Komisi II DPR RI ini saya kira lebih dari 210. Jadi artinya kita Komite I dalam posisi lebih konservatif dan sudah barang pasti itu menjadi core kompetensi Komite I untuk melaporkan didalam Rapat Paripurna sekarang ini. Demikian laporan tugas Komite I pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2016 – 2017. Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami atas nama Komite I mengucapkan selamat kepada Bapak Haji Muhammad Saleh, S.E yang terpilih menjadi ketua DPD RI 2014 – 2019. Atas perhatian Pimpinan dan seluruh Anggota DPD kami ucapkan terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. PIMPINAN SIDANG: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Terima kasih Pak Muqowam. Sidang dewan yang saya muliakan, setelah mendengarkan secara komprehensif laporan dari Komite I tadi, apakah usul inisiatif DPD RI tentang pengelolaan kawasan perbatasan negara dapat disetujui? KETOK 2X Sidang dewan yang saya muliakan, selanjutnya kami persilakan kepada BKSP untuk menyampaikan laporan. SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2016-2017 SELASA, 25 OKTOBER 2016

12

PEMBICARA: Drs. H. BAHAR NGITUNG, M.B.A (KETUA BKSP DPD RI) Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Yang saya hormati Pimpinan DPD RI, Saudara-saudaraku Anggota DPD RI, alhamdulillah pada hari ini kita patut bersyukur masih diberikan kekuatan, kesehatan, kenikmatan sehingga kita masih dapat bersama-sama ditempat yang mulia ini. Perkenankan saya atas nama Pimpinan dan Anggota BKSP menyampaikan laporan yang sebenarnya laporan ini, Ketua kita sudah mengetahui banyak dan tentu saja saya harus awali bahwa BKSP patut berbangga karena satu-satunya yang pernah memimpin sebagai Ketua Alat Kelengkapan menjadi Ketua DPD adalah BKSP. Tidak ada alat kelengkapan yang pernah memimpin menjadi ketua, baru ketua BKSP artinya, artinya ketua BKSP sekarang juga kira-kira punya kesempatan, hahaha. Bapak Pimpinan dan Anggota DPD yang saya hormati, di tengah-tengah kesibukan kita ada 1 hal yang mendasar tentang permasalahan yang ada di BKSP karena UndangUndang MD3 Nomor 17 Tahun 2014 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pasal 116 hanya mengamanatkan kepada DPR RI yang punya kekuasaan untuk mengadakan diplomasi parlemen, ini yang menjadi masalah sehingga kami mencoba membangun kerja sama dan hubungan saling pengertian antara BKSAP DPR dan BKSP DPD. Alhamdulillah, baru-baru ini tanggal 20 Oktober kami diterima beraudien sama-sama dengan ketua BKSAP DPR RI dan terjadi komunikasi yang baik dan saling pengertian, bahwa seluruh kegiatan parlemen di tingkat dunia APPF, AIPA, GOPAC dan lain-lain itu akan bersama sama dengan BKSP DPD RI. Khusus mengenai IPU, International Parliament Union ini ada permasalahan sedikit karena yang terdaftar di IPU adalah DPR RI. Oleh karena itu, agar BKSP atau DPD RI dapat ikut serta dalam kegitan IPU, itu harus didasarkan pada memory of understanding atau kerja sama antara Pimpinan DPR dan Pimpinan DPD. Seperti yang pernah dilakukan pada periode yang lalu itu ada nota kesepahaman antara Pak Irman dan Pak Marzuki Ali sehingga beberapa kali kita pernah mengikuti IPU di Genewa, namun dalam kapasitas sebagai observer. Ini pun bisa kita lakukan sekarang apabila, surat ini, Pimpinan yang sekarang itu dapat memperbaharui surat tersebut. Ini hal yang sangat penting dan insya Allah ada kegiatan AIPA dan beberapa undangan dari parlemen senat seperti Cekoslowakia, itu permasalahannya yang ada adalah karena minimnya anggaran. Namun hal ini kami serahkan kepada Pimpinan, atas kebijakan Pimpinan tentang permasalahan ini, apakah kegiatan ini dapat diikuti atau tidak, yang saya Pimpinan dan Anggota yang saya hormati, inilah kegiatan BKSP yang dapat kami sampaikan dan saya kira Pimpinan, Pak ketua sudah banyak mengetahui tentang BKSP. Saya pikir BKSP tidak akan banyak terlalu menjelaskan dan insya Allah Pak Ketua akan lebih mengerti dan biasanya Pak Ketua membiayai dulu, membiayai dulu dan saya tahu hati dan denyut jantungnya Pak Ketua bahwa sebenarnya Pak Ketua juga merindukan BKSP untuk maju. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Shanti Om.


13

PIMPINAN SIDANG: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Terima kasih Pak Bahar. Kalau Pak Bahar sudah pidato ini kayanya dunia terasa indah semuanya. Baik, Sidang Dewan yang saya muliakan, selanjutnya kami persilakan kepada Komite III untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas. Kepada Komite III kami persilakan. PEMBICARA : FAHIRA IDRIS, S.E., M.H. (WAKIL KETUA KOMITE III DPD RI) Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Pimpinan DPD RI, yang terhormat Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI, yang terhormat Saudara-Saudaraku Anggota DPD RI, serta tim Sekretariat Jenderal dan wartawan, serta hadirin yang berbahagia. Pada Sidang Paripurna yang mulia ini perkenankanlah kami dari Komite III menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite III DPD RI. Dalam rentang pembahasan prioritas beberapa materi Komite III yang sangat penting dan menjadi perhatian Komite III adalah tindak lanjut penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang terikat RUU PKS yang telah diselesaikan dan disampaikan kepada PPUU untuk dilakukan harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi atas RUU dimaksud. Kemarin alhamdulillah pada tanggal 24 Oktober 2016, PPUU juga telah menyelesaikan kegiatan harmonisasi terhadap RUU PKS ini sebagaimana draf dimaksud telah berada ditangan Bapak, Ibu sekalian. Komite III sangat mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada PPUU yang telah berupaya keras untuk menyelesaikan proses harmonisasi atas RUU tersebut sehingga sesuai dengan harapan Komite III agar dapat diajukan pada Sidang Paripurna kali ini untuk disahkan menjadi produk DPD RI. Beberapa hal substansi materi yang penting diatur dalam RUU PKS ini antara lain: 1. Jenis-jenis tidak pidana kekerasan seksual. 2. Pencegahan kekerasan seksual. 3. Hukum acara pidana kekerasan seksual. 4. Hak korban keluarga dan saksi. Nah, terkait dengan kelemahan KUHP, selama ini hak-hak korban, keluarga korban, dan saksi juga belum terlindungi dengan baik dalam KUHP. RUU PKS ini mengatasi hal ini dengan memasukan secara rinci hak-hak tersebut. Misalnya hak atas penanganan yang memadai serta hak atas perlindungan dan pemulihan korban. 5. Pemidanaan dalam RUU PKS ini juga secara tegas, pemidanaan penjara minimal dan maksimal untuk sebagian besar tidak ada kekerasan seksual. Disamping itu juga ada faktor-faktor pemberatan pidana, serta pidana tambahan terhadap terpidana seperti restitusi, kerja sosial, pencabutan hak asuh, pencabutan hak menjalankan pekerjaan. Pimpinan, Bapak, Ibu Anggota DPD yang kami hormati, Sidang Dewan yang kami muliakan, selanjutnya mengenai penyusunan RUU sebagai usul inisiatif Komite III DPD RI, Komite III telah memutuskan dan menyepakati substansi materi dalam draf RUU dengan merubah judul RUU yang semula RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menjadi SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2016-2017 SELASA, 25 OKTOBER 2016

14

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan disingkat RUU TJSL. Saat ini tim ahli masih melakukan proses penyempurnaan. Mengenai pengawasan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji berkenaan dengan pelaksanaan ibadah haji tahun 2016 diantaranya kami memberikan rekomendasi, menetapkan BPIH dalam jangka waktu 30 hari setelah pemerintah menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggara ibadah haji pada tahun sebelumnya. Yang kedua, menuntaskan permasalahan kuota internasional di forum organisasi konferensi Islam dalam rangka menambah kuota jemaah haji indonesia. Ketiga memperioritaskan penetapan kuota haji daerah yang didasarkan pada daftar tunggu yang panjang secara proporsional dan berkeadilan. Yang keempat melakukan perbaikan tingkat kepatuhan kuantitas maupun kualitas manasik haji dan melengkapi sarana prasarana pendukung manasik haji. Selanjutnya melakukan diplomasi dan mendesak pemerintah Arab Saudi agar menggunakan bahasa Indonesia didalam rambu dan tanda-tanda pada sarana dan prasarana di Arab Saudi sebagai konsekuensi mayoritas jumlah jemaah haji Indonesia dan mempercepat santunan bagi jemaah Indonesia korban jatuhnya crane di tahun 2015 yang sampai hari ini belum diberikan. Yang terakhir mempercepat sistem e-haj Indonesia agar terkoneksi dengan e-haj Arab saudi dan melakukan pencegahan serta penindakan bagi pelanggaran penyalahgunaan visa. Selanjutnya, mengenai pertimbangan DPD RI terhadap RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Garis besar substansi materi adalah sebagai berikut. Yang pertama gagasan pembentukan BPIH, Badan Penyelenggaran Haji Indonesia sebagai badan baru penyelenggara ibadah haji perlu didukung prasyarat berikut yaitu tidak membebani anggaran negara, kemudian memiliki alur dan mekanisme desain di bawah kementerian agama. Selanjutnya terdapat kejelasan pengaturan masa transisi peralihan aset dan barang kelembagaan dari kementerian agama Republik Indonesia kepada BPHI. Pengaturan tentang tim pembimbing ibadah haji harus menegaskan prasyarat yang dapat memastikan kompetensi yang spesifik yang ditujukan dengan sertifikat kompetensi. Selanjutnya yang paling penting adalah peran DPD RI didalam pengawasan penyelenggaraan ibadah haji merupakan kewenangan konstitusonal yang didasarkan pada Pasal 22D Ayat (3) UndangUndang Dasar 1945. Dengan demikian, ketentuan pasal 18 RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh harus menambahkan ketentuan bahwa DPD RI merupakan bagian dari unsur pengawas dalam penyelenggaraan ibadah haji. Selanjutnya, ketentuan yang mengatur majelis amanah haji perlu diperluas kewenangannya, yaitu tidak hanya pengawasan penyelengaraan haji saja, melainkan juga termasuk umroh. Perumusan ketentuan Pasal 154 dan Pasal 155 perlu ditambahkan sanksi bagi penyelenggara ibadah haji khusus, maupun penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang melakukan perbuatan yang dilarang berupa sanksi administrasi, khususnya sanksi pelarangan melakukan usaha jasa penyelenggara ibadah haji dan umroh dalam jangka waktu 5 tahun. Selanjutnya mengenai pandangan DPD RI terhadap rancangan undang-undang pada masa sidang ini, Komite III telah memprioritaskan pembahasan pandangan atas 2 RUU. Yaitu RUU Sistem Perbukuan, tentang sistem perbukuan garis besar substansi materi adalah perlindungan hukum terhadap penulis harus diatur dalam RUU Sistem Perbukuan paling sedikit meliputi jaminan royalti dan honorarium yang layak, terdapat penghargaan secara nasional, perlindungan terhadap pembajakan serta pembebasan pajak oleh pemerintah bagi usaha di bidang perbukuan. Selanjutnya penguatan minat baca dan tulis dimasyarakat harus diintegrasikan dengan kurikulum pendidikan disetiap satuan pendidikan dan yang terakhir dewan perbukuan perlu SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2016-2017 SELASA, 25 OKTOBER 2016

15

ditambahkan kewenangannya untuk melakukan sensor atau seleksi pada buku yang berkonten atau bermuatan pornografi, SARA, radikalisme dan hal lain lain yang bertentangan terhadap norma hukum agama dan kesusilaan. Kemudian selanjutnya, kepada Pimpinan, Bapak, Ibu Anggota Komite III yang kami hormati, berkenan dengan penyusunan pandangan DPD RI tentang RUU Kewirausahan Nasional hingga saat ini kami masih dalam tahap inventarisasi materi. Kami akan menargetkannya pada masa sidang ke-II. Pimpinan, Bapak, Ibu Anggota DPD yang kami hormati, Sidang Dewan yang kami muliakan, berdasarkan laporan yang telah kami sampaikan di atas, melalui Sidang Paripurna yang mulia ini, sekali lagi Komite III DPD RI meminta kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPD RI yang terhormat untuk dapat memutuskan dan mengesahkan beberapa materi Komite III. Yaitu yang pertama Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, yang kedua pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji berkenaan dengan pelaksanaan ibadah haji tahun 2016. Yang ketiga pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, yang keempat pandangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan. Demikianlah laporan pelaksanaan tugas Komite III selama Masa Sidang I, pada akhirnya perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pimpinan beserta seluruh Anggota DPD RI dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian materi Komite III. Semoga segala upaya dan dukungan yang diberikan mendapat balasan kebaikannya yang berlipat dari Allah SWT. Satu pantun untuk kita semua. Berangkat anak pergi ke kota. Teringat kampung teluk bayur. Ingatlah pesan Ketua kita. Jangan menjadi ayam sayur. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Terima kasih Bu Fahira. Sidang Dewan yang saya muliakan, setelah kita bersama mendengarkan laporan pimpinan Komite III tadi, apakah kita dapat menyetujui, yang pertama RUU Usul Inisiatif DPD RI tentang Penghapusan Kekerasan Seksual? Setuju? KETOK 2X Yang kedua, pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji apakah dapat disetujui? KETOK 2X Yang ketiga, pertimbangan DPD RI atas RUU tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh apakah ini juga dapat disetujui? KETOK 2X


16

Yang keempat, pandangan DPD RI terhadap RUU Sistem Perbukuan, apakah dapat disetujui? KETOK 2X Sidang dewan yang saya muliakan, selanjutnya kami persilakan kepada Komite IV untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya. Kepada Komite IV saya persilakan. PEMBICARA: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA KOMITE IV DPD RI) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Ketua DPD RI, Pimpinan Sidang, yang saya hormati Ibu Wakil Ketua DPD RI selaku Pimpinan Sidang, Bapak, Ibu Anggota DPD RI, hadirin sekalian yang sama kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah.Terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian sehingga dapat menghadiri Sidang Paripurna ke-3 Dewan Perwakilan Daerah. Pertama hari ini kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan selanjutnya sesuai dengan jadwal rapat ini perkenankan kami menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Komite IV pada masa sidang pertama Tahun Sidang 2016 – 2017. Pimpinan, Anggota dan hadirin Sidang Paripurna yang saya hormati, sebagaimana dilaporkan pada Sidang Paripurna terdahulu bahwa Komite IV telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan sebagai usul inisiatif DPD RI yang dilaksanakan finalisasi pada tanggal 18 sampai 20 Juli 2016. Rancangan undang-undang semula dimaksudkan sebagai RUU perubahan atas UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional namun pembahasan selanjutnya menunjukan perlunya disepakati menjadi Rancangan Undang Undang Sistem Perencanaan Pembangunan dan telah diharmonisasi, disinkronisasi bersama dengan PPUU pada tanggal 21 sampai tanggal 23 September 2016 sebagaimana juga telah disampaikan oleh Pimpinan PPUU tadi. Rancangan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan yang telah dibahas secara intensif oleh Komite IV yang telah diharmonisasi tersebut intinya saya tidak akan menyampaikan secara lengkap selain sudah disampaikan tadi oleh PPUU, terdiri atas landasan yuridis, sosiologis, filosofis, arah pengaturan dan pokok- pokok muatan terdiri atas kebijakan, perencanaan, penganggaran, hal yang baru dalam SPP ini adalah penegasan terhadap penganggaran, kelembagaan, peran serta masyarakat. Itu inti-inti dari bab dan pasalpasal dalam RUU tersebut. Akhirnya pada Sidang Paripurna yang terhormat ini, pada gilirannya sebentar kami mohon kepada Pimpinan DPD RI, Pimpinan Sidang untuk menetapkan keputusan DPD RI tentang Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan. Pimpinan, Anggota dan hadirin, serta Sidang Paripurna yang kami hormati, materi bahasan Komite IV lainnya yang dapat kami laporkan pada kesempatan ini adalah. 1. Pembahasan berupa RDPU dengan beberapa narasumber berupa ikhtisar hasil pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2016.


17

2. Kegiatan telah dilakukan oleh tim kerja pembahasan kebijakan penundaan sebagian dana alokasi umum yang telah dibentuk oleh Komite IV pada 21 september 2016 dengan kegiatan antara lain RDP dengan Dirjen Bina Keuangan daerah Kemendagri dan Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan, FGD di 3 daerah dan; 3. Selanjutnya kegiatan Komite IV adalah pembentukan tim kerja penerimaan negara, tim kerja Penerimaan Negara bukan Pajak yang dibentuk oleh Komite IV pada tanggal 24 Oktober 2016 dan secara efektif akan melaksanakan tugas pada masa sidang berikutnya pada masa Sidang kedua 2016/2017. 4. Keempat adalah Rancangan Undang-Undang Tentang Penilai juga telah dilaksanakan finalisasi oleh Komite IV pada tanggal 10 sampai 12 Oktober 2016. Selanjutnya Komite IV akan menyampaikan kepada panitia Perancang Undang-Undang untuk dilakukan harmonisasi pemantapan dan pembulatan terhadap RUU penilai yang diharapkan dapat dilaksanakan pada masa sidang kedua Tahun Sidang 2016/2017 yang akan datang. Materi tersebut dilanjutkan diharapkan pembahasannya pada Masa Sidang akan datang. Hadirin sekalian, khusus untuk pelaksanaan kunjungan kerja tanggal 26 Oktober sampai dengan 15 November 2016 anggota Komite IV diharapkan fokus pada antara lain pemantauan impelementasi pengalihan urusan atau wewenang pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi terkait dengan alokasi anggaran dalam RAPBD perlu kami informasikan kepada hadirin sekalian supaya ada bahan bersama khusus untuk pendidikan tingkat Sekolah Lanjutan Atas Negeri dan kejuruan yang telah dialihkan dari kabupaten ke provinsi, Dana Alokasi Umumnya telah ditambahkan kepada pemerintah provinsi tanpa mengurangi alokasi DAU kabupaten/kota tapi tujuh urusan lain antara lain di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, sampai minggu lalu dalam rapat Komite IV belum terkoordinasi dengan baik antara kementerian keuangan dan kementerian kementerian terkait yang berdampak pengalihan urusan kewenangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi. Ini kami titipkan kepada semua anggota khususnya tentu kepada temanteman kami di Komite IV untuk melakukan pemantauan dalam masa kunjungan kerja tersebut. Yang kedua fokusnya adalah pemantauan terhadap pelaksanaan Tax Amnesti tahap kedua yaitu Oktober sampai Desember dan lain sebagainya. Pimpinan, Anggota, dan hadirin serta Sidang Paripurna yang kami hormati demikianlah laporan pelaksanaan tugas Komite IV yang dapat kami sampaikan dalam Sidang Paripurna ini kami atas nama pimpinan anggota Komite IV mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan tugas kami pada masa sidang pertama tersebut. Selamat kepada Bapak Ibu semua dalam melaksanakan kunjungan kerja pada masa sidang akhir masa sidang pertama ini dan selamat kepada pimpinan DPD RI demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om shanti shanti shanti om. PIMPINAN RAPAT: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Terima kasih Pak Ajiep Padindang ya. Sidang dewan yang kami mulyakan setelah kita bersama-sama mendengarkan laporan dari pimpinan Komite tadi apakah kita dapat menyetujui RUU tentang sistem Perencanaan Pembangunan? Setuju? Setuju?. KETOK 2X Terima kasih. SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2016-2017 SELASA, 25 OKTOBER 2016

18

Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan perkembangan tugas dari BAP. PEMBICARA: Ir. H. AYI HAMBALI, M.M. (JAWA BARAT) Assalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Yang terhormat pimpinan DPD RI pimpinan sidang yang terhormat para anggota Dewan Perwakilan Daerah seluruh Indonesia hadirin yang berbahagia. Terlebih dulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan Rahmat nya kepada kita sekalian sehingga dapat menghadiri Sidang Paripurna ke-3 yang mulia ini dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas nama pimpinan dan segenap anggota Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan laporan ini. Hadirin para anggota dewan yang saya hormati sesuai dengan tugas dan wewenang konsesional badan akuntabilitas publik pada masa sidang tahun sidang 2016- 2017 kami telah melaksanakan berbagai kegiatan yaitu antara lain melaksanakan rekomendasi temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang disampaikan kepada DPD RI namun pada kesempatan kali ini kami tidak melakukan dengan kunjungan kerja ke daerah karena sesuatu hal dan kami hanya melakukan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan di kantor Badan Pemeriksa Keuangan yang dilaksanakan pada 13 oktober tahun 2016. Diantara kami konsultasikan adalah ada 3 hal. Pertama adalah rendahnya tindak lanjut atas temuan pemeriksaan hasil BPK terhadap temuan yang berindikasi kerugian negara atau daerah. Kedua, masalah manajemen arsip daerah yang menyebabkan sulitnya Badan Pemeriksa Keuangan untuk memberikan opini kepada LKPD dan yang ketiga adalah masalah adanya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti dan hasil konsultasi dan jawaban dari Badan Pemeriksa Keuangan kami sampaikan kepada laporan selengkapnya yang akan kami sampaikan kepada pimpinan sidang. Yang kedua tugas yang kami lakukan adalah menidaklanjuti laporan pengaduan masyarakat pada tahun sidang pada masa sidang ke 1 tahun sidang 2016-2017 BAP yang telah menerima 23 laporan pengaduan masyarakat yang sebagian besar laporan tersebut terkait dengan masalah sengketa lahan atau keagrariaan dan sebagian lainnya masalah-masalah yang bersifat maladministrasi. Pada masa sidang tersebut, pada masa sidang ini kami hanya menyelesaikan sesuai dengan prioritas sesuai dengan kemampuan baik karena waktu dan lain hal, ada 7 hal yang kami tindaklanjuti. Pertama yang kami tindaklanjuti adalah menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan pada masa sidang sebelumnya yaitu masalah tuntutan 7,000 pensiunan BRI atas pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, yang hingga kini belum dibayarkan oleh pihak PT BRI. Yang kedua masalah sengketa lahan suku anak dalam PT Asiatic Persada di Batanghari Jambi dan yang ketiga masalah sengketa lahan antara masyarakat Gedung Agung dan arahan dengan PT Musi Hutan Persada di Lahat Sumatera Selatan. Yang keempat, masalah sengketa lahan antara transmigran di Desa Sumber Jaya Kecamatan Babat Supat dengan PT Handika Utama Karsa di Kabupaten Musi Banyuasin. Yang kelima, masalah pagar tembok rel kereta api yang ditolak warga masyarakat Kecamatan Tanjung Karang Timur dan Kecamatan Enggar Kota Bandar Lampung. Yang keenam, masalah PHK terhadap 4,000 karyawan PT Bangun Wenang kop BW, BC Manado dan yang ketujuh masalah tidak diakuinya ijazah dan gelar akademik sekitar 500 alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curug Bengkulu dan dari hasil, dari hasil tim analisis yang kami lakukan masalah-masalah ini masih dalam proses penyelesaian sehingga mudahSIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2016-2017 SELASA, 25 OKTOBER 2016

19

mudahan ini akan kita tindaklanjuti dan akan kita tuntaskan pada masa sidang yang akan dating. Demikian laporan kami dari laporan perkembangan pelaksanaan tugas BAP DPD RI pada sidang paripurna ke-3 DPD RI Masa Sidang 1 tahun sidang 2016/2017 dan akhirnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan tugas pada masa sidang ini kami DPD RI belum bisa bekerja secara maksimal dan belum bisa menyelesaikan hal-hal yang seharusnya bisa diselesaikan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN RAPAT: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Terima kasih pak Ayi dari BAP. Sidang dewan yang saya muliakan, kita masih menyisakan 2 alat kelengkapan lagi untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pimpinan BPKK. PEMBICARA: Prof. Dr. JOHN PIERIS, S.H., M.S. (KETUA BPKK DPD RI) Yang terhormat pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang kami hormati saudara-saudara sekalian Anggota DPD Republik Indonesia hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Badan pengembangan kapasitas kelembagaan DPD RI mengapresiasi seluruh unsur Anggota DPD yang telah bersama-sama menyukseskan suksesi kepemimpinan yang terjadi di DPD RI karena sesungguhnya hal tersebut merupakan cerminan kebersamaan dan kekompakan seluruh unsur dalam DPD RI yang sangat diperlukan untuk perjuangan yang lebih besar yaitu dalam melakukan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui Amandemen UUD`45 dan karena itu perkenankan kami Pimpinan BPKK dan seluruh anggota menyampaikan selamat kepada pimpinan DPD terutama kepada H. Muhammad Saleh yang terpilih sebagai ketua DPD RI yang baru. Sidang dewan yang terhormat, perkenankan kami mengingatkan kembali setidaknya ada 3 misi utama yang harus dijalankan oleh Pimpinan setiap anggota DPD dalam melakukan perjuangan yaitu satu rekonstruksi atau reposisi kewenangan DPD RI melalui Amandemen UUD`45 yang kelima, dua, mengoptimalkan pelaksanaan tugas legislasi pengawasan dan penganggaran, serta fungi pertimbangan dan fungsi representasi dewan sesuai kewenangan ditetapkan oleh UUD`45 dan Undang-Undang lainnya, yang ketiga, memperkuat kapasitas pelaksanaan fungsi persentasi yang mencakup penampungan dan penindaklanjutan aspirasi daerah dan pengaduan masyarakat serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kelembagaan DPD dalam rangka akuntabilitas publik. Hal ini sesuai dengan tujuan utama DPD RI dalam Renstra DPD RI 2015-2019, terwujudnya DPD RI sebagai salah satu lembaga negara yang berperan aktif dan menjaga keseimbangan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara dalam bidang legislasi melalui optimalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi keparlemenan. Hadirin sekalian, BPKK sebagai alat kelengkapan DPD merupakan manifestasi dari kelompok DPD RI untuk menjalankan tugas-tugas sebagai anggota MPR, mengembangkan sebuah amanat untuk mengawal tindak lanjut keputusan MPR Nomor 4 2014 tentang rekomendasi MPR khususnya terhadap rekomendasi melakukan penataan sistem ketatanegaraan dan terutama penguatan DPD RI dalam Amandemen Ke-5 UUD`45 karena itu hadirin sekalian selama masa sidang 1 tahun 2016-2017 BPKK dan kelompok DPD di SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2016-2017 SELASA, 25 OKTOBER 2016

20

MPR RI telah melakukan beberapa agenda kegiatan strategis yaitu yang pertama sidang pleno kelompok DPD tanggal 15 September 2016 yang lalu, yang laporannya sudah kami sampaikan, yang kedua, pengumpulan dukungan Amandemen UUD`45 atas hasil sidang pleno kelompok DPD tanggal 15 September 2016 BPKK merumuskan strategi pengumpulan tanda tangan anggota DPD dengan membuka posko pengumpulan dukungan setiap hari di ruang rapat BPKK lantai 1 gedung A DPD RI. Sebanyak 127 dari 131 Anggota DPD RI yang telah mendukung atau membubuhkan tanda tangan pengusulan Amandemen ke-5 UUD`45 sisanya kami mengharapkan kerja sama yang baik dari kita untuk ikut membubuhkan tandatangan selanjutnya dan atas dasar itu kami akan eksodus ke fraksi-fraksi untuk melakukan permintaan tanda tangan dukungan Amandemen. Yang ketiga saudara-saudara sekalian membangun komunikasi politik. Komunikasi politik dengan parpol memiliki posisi yang sangat penting untuk keberhasilan amandemen kelima UUD`45. Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia 45 menyebutkan bahwa usul perubahan undang undang dasar itu diajukan oleh sekurang kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Jumlah anggota MPR semuanya 560 dari DPR dan sisanya 132 atau 131 dari Anggota DPD sehingga jumlahnya 691 dengan asumsi seluruh anggota DPD mendukung Amandemen tersebut sehingga untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 37 UUD`45 kita harus mendapatkan dukungan 100 orang lagi anggota MPR proyeksinya sebagian dari golkar, demokrat, PKS dan PKB, empat partai politik itu sengaja kami sebutkan karena telah mendapat renpons yang sangat positif untuk mendukung Amandemen kelima UUD`45 tanpa harus menyepelekan yang lain karena komunikasi politik karena kita lanjutkan di masa-masa yang akan datang sedangkan partai-partai politik lain yang belum terjalin komunikasi saat ini sudah dilakukan penjajakan untuk segera dilaksanakan setelah reses yang ke-4 penyerahan naskah usul perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ke pimpinan MPR telah dilakukan pada tanggal 27 September 2016 dan setelah itu akan dilakukan rapat gabungan dengan semua fraksi dan kelompok yang dipimpin oleh pimpinan MPR untuk menentukan isu-isu apa yang akan dikembangkan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945, agenda dan waktu amandemen itu. Yang kelima hadirin sekalian, seminar dan FGD kelompok DPD di MPR telah dilakukan di 3 universitas swasta di ibukota jakarta Muhammadiah, Universitas Kristen dan Universitas Krisna Dwipayana kemudian FGDF Kelompok dengan mengundang pimpinan alat kelengkapan pada tanggal 13 Oktober 2016 FGD Kelompok dengan mengundang Pimpinan Alat Kelengkapan DPD, Pimpinan dan anggota Lembaga Pengkajian pimpinan ormas keagamaan, forum rektor dan staf ahli pada tanggal 19 Oktober 2016 seminar nasional DPD RI 13 Oktober 2016 telah menghadirkan Ginandjar Kartasasmita, Jimly Asshiddiqie, Hamdan Zoelfa dan pimpinan BPKK dalam sebuah seminar yang berjudul penguatan DPD RI sebagai kekuatan penyeimbang dalam parlemen Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam seminar itu yang telah dibuka oleh resmi secara resmi oleh Ketua DPD yang baru dan keynote speech yang dibawakan oleh Ibu Ratu Hemas Wakil Ketua I sebagai koordinator kelompok di MPR RI. Yang ketiga, tahun 2016 atau awal 2017 harus dijadikan momentum untuk melakukan amandemen kelima karena dinamika yang terjadi di MPR, partai politik, dan masyarakat menyadari bahwa amandemen konstitusi merupakan kebutuhan bangsa dan kita tidak akan mengganggu agenda politik pada Pilpres, Pilkada dan sebagainya itu. Jadi memang kita rencanakan untuk segera melakukan konsolidasi total untuk mempersiapkan amandemen itu paling lama 2017. Kita tidak mungkin menentukan waktu, waktu atau agenda itu akan ditentukan bersama dalam rapat gabungan ya dan itu akan dibuat dalam Rapat Paripurna MPR. Jadi kita menunggu saja perkembangan selanjutnya saudara-saudara. 4. Keberadaan DPD RI sejatinya telah melalui proses sejarah konstitusi yang panjang, yang bertujuan memperjuangkan kebijakan-kebijakan publik baik di tingkat nasional maupun daerah-daerah SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2016-2017 SELASA, 25 OKTOBER 2016

21

kelima, kewenangan DPD RI belum sesuai dengan cita-cita awal pembentukannya sehingga penataan kewenangan DPD RI merupakan suatu kemestian. Keenam, DPD RI sebagai lembaga representasi daerah yang ideal dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menjadi kekuatan penyeimbang ya parlemen sebagai perwujudan kehidupan demokrasi dalam kamus BPKK kita katakan bikameral yang efektif dan berimbang atau effective and balance bicameral. Kita tidak lagi mengintrudusir strong bicameral karena itu sangat sensitif dari partai-partai politik. Yang ketujuh, perlu konsensus dari tokoh-tokoh nasional dan Anggota DPD akademisi dan masyarakat untuk mendorong penguatan kewenangan DPD RI hal itu diinisiasi oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie pada seminar kita tanggal 13 yang lalu dan dilanjutkan dengan FGD di satu tempat dan disepakati bahwa itu akan dibicarakan dengan pimpinan lebih lanjut, dimohon Pak Ketua, Pak Saleh dapat menyetujui gagasan besar itu ya karena semua cara sudah kita lakukan Pak Ketua nah tokoh-tokoh nasional itu akan kita fasilitasi untuk mengatakan sesuatu yang penting bagi bangsa ini, terutama penguatan DPD RI izinkan kami untuk menyampaikan hal itu lagi. Hadirin yang terhormat, sesuai pasal 156 Peraturan DPD RI Nomor 1 tahun 2016 tentang tatib, BPKK sebagai alat kelengkapan DPD memiliki wewenang dan tugas sebagai berikut; memantau dan melakukan kajian atas implementasi peran parlemen dan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia; b. Menyelenggarakan forum ... (kurang jelas, red.) dalam rangka pengkajian atas penerapan sistem parlemen dan sistem ketatanegaraan Indonesia yang ideal; c. Menyiapkan rekomendasi DPD dalam rangka penguatan parlemen dan sistem ketatanegaraan; d. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga negara terkait sinkronisasi pelaksanaan tugas dan penguatan kapasitas kelembagaan membentuk opini publik dan membangun dukungan masyarakat dalam rangka penerapan sistem ketatanegaraan. Terkait dengan dinamika yang terjadi di DPR dan pemerintah mengenai sudah mulainya pembahasan paket undang-undang politik maka BPKK berkenan mengambil inisiatif untuk menyiapkan rekomendasi sebagaimana diamanatkan Pasal 156 Ayat (1) Huruf c dalam tatib DPD. Adapun paket Undang-Undang politik yang rencananya akan ... (kurang jelas, red.) siapkan rekomendasi adalah mengenai: 1) UU Pemilu khususnya mengenai verifikasi anggota DPD, sistem dalam melakukan pencalonan kembali. Jadi kalau kita yang 131 ini mau mendaftarkan diri lagi sebagai calon anggota DPD periode berikut tidak harus diverifikasi tidak perlu diverifikasi karena kita sudah mendapat legitimasi politik yang kuat, sudah bekerja untuk bangsa dan negara sudah cukup lama apalagi Pak Parlin ini sudah 3 periode ya, siapa yang berani, ragu terhadap Pak Parlin kan agak susah itu Ibu Ratu juga demikian apalagi Pak Ketua. Jadi kita akan memperjuangkan itu, tidak perlu diverifikasi lagi. Yang harus diverifikasi itu adalah orang-orang baru yang belum pernah menjadi anggota DPD RI. Kemudian hadirin sekalian, Undang-undang MD3 yang dulunya mengadopsi putusan MK 79 dan juga sebelumnya 92, perlunya ada pemecahan undang-undang menjadi UndangUndang MPR, Undang-Undang DPR, Undang-Undang DPD dan Undang-Undang DPRD ya. Kalau Undang-Undang DPRD sudah tercantum dalam Undang-undang Pemerintah Daerah memang nah kemudian Undang-undang Pilpres kami berpendapat bahwa perlu pengaturan uji publik capres dan cawapres juga yang bisa dicalonkan oleh partai atau gabungan partai politik tetapi tidak salah kalau calon presiden dan calon wakil presiden juga mendapat uji publik dari masyarakat ya. Selain itu saudara-saudara sesuai pasal 22 C ayat 4 UndangUndang Dasar 1945 BPK mengusulkan agar segera dibentuk Pansus Rancangan UndangUndang tentang DPD RI karena itu amanat konstitusi seperti itu bunyinya Pak Shaleh undang-undang tersendiri dan sebagaimana MPR juga sudah melakukan hal itu cuma belum mendapat kesepakatan di Baleg DPR.


22

Kami harapkan rekomendasi dari BPKK dapat segera ditindaklanjuti komite yang berkaitan yaitu Komite 1, PPUU, dan BPKK. Ya demikian laporan perkembangan pelaksanaan tugas BPKK pada sidang Paripurna yang terhormat ini atas perhatian pimpinan anggota DPD kami ucapkan terima kasih. PEMBICARA: Drs. H. GHAZALI ABBAS ADAN (WAKIL KETUA BKSP DPD RI) Prof. Sebelum, usul sedikit usul ini. Tadi disebutkan ada beberapa orang yang belum taken padahal kita kan sudah yakin betul dengan amandemen kita akan lebih berdaya maka saya minta kepada teman-teman yang belum taken, tolonglah ya tolonglah atas nama kebersamaan dan kalau belum juga tolong disongsong Prof. Songsong ke kamarnya atau ke rumahnya sekalian ini usul Prof. silakan. Saya kira setelah ini pak ketua akan menghimbau teman-teman untuk ya menandatangani. Tinggal 55 orang kalau tidak salah. Ya saya tutup laporan ini, bersama kita melangkah menuju amandemen ke-5, khususnya penguatan DPD RI Jakarta 25 Oktober 2016, Pimpinan BPK RI kami bertiga. Terima kasih. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN RAPAT: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Baik terima kasih Pak John Pieris sidang dewan yang saya muliakan sebelum melanjutkan laporan pelaksanaan tugas PURT kami tawarkan kepada sidang paripurna ini apakah penyampaian laporan PURT dilaksanakan dalam sidang bersifat tertutup? Bisa disetujui? KETOK 2X Oleh karena itu kami mohon kepada, kami persilakan kepada Sekretariat di luar anggota untuk meninggalkan ruangan. Baik kepada seluruh Anggota yang berada di luar kami persilakan untuk masuk ke ruangan. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI) Pak Ketua interupsi sebentar, Pak Ketua. PIMPINAN RAPAT: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Siap. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI) Ya interupsi sebentar Pak Ketua, tanpa bermaksud untuk merubah keputusan yang tadi sudah disepakati oleh rekan-rekan senator dan sudah diketok oleh pimpinan, mungkin penting untuk dijelaskan dan tentu ada dalam tata tertib kita kategori Paripurna yang dimaksud terbuka dan tertutup ya, ini penting ya agar tidak memunculkan tafsir publik seolah-olah Rapat Paripurna tertutup itu ya kita membicarakan sesuatu yang tidak bisa diakses oleh publik misalnya. Ya ini penting disampaikan kepada seluruh Anggota Senator. Yang saya pahami, yang saya pahami rapat-rapat paripurna tertutup termasuk di lembaga


23

parlemen adalah ketika parlemen membicarakan hal-hal yang bersifat kerahasiaan negara. Itu yang dimaksud kategori rapat paripurna tertutup ya terima kasih. PEMBICARA: Drs. MUHAMMAD AFNAN HADIKUSUMO (D.I. YOGYAKARTA) Pimpinan, tadi itu sudah disepakati ini tertutup jadi yang tertutup gitu saja. Tidak perlu penjelasan. PIMPINAN RAPAT: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Baik tadi Pak Benny juga sudah menyampaikan tanpa menganulir keputusan, jadi mungkin pertimbangan kita bahwa ini adalah internalnya Anggota ya maka dibuat sidangnya tertutup. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI) Ya Pak ketua mohon maaf saya sudah jelaskan dengan kebijaksanaan saya untuk tidak bermaksud ya sekali lagi tidak bermaksud membatalkan atau menganulir keputusan Paripurna ya pengetukan palu sudah dilaksanakan oleh Ketua tentang hal-hal tertutup tadi tapi apakah salah jika saya meminta penjelasan misalnya ya kenapa harus tertutup karena kalau tidak ada penjelasan saya juga bisa menggunakan hak politik saya sebagai anggota untuk menyampaikan ke publik dan media apa yang saya ikuti dalam rapat tertutup ini dan tidak ada tata tertib yang bisa mempersoalkan saya terlebih kita punya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik saya ingin patuh terhadap Undang-Undang saja. Hanya penjelasan saja dan saya pikir cukuplah dengan kebijaksanaan saya, saya sudah katakan saya tidak bermaksud untuk menganulir, saya mematuhi karena sudah persertujuan paripurna. Terima Pak Ketua. PEMBICARA: Prof. Dr. JOHN PIERIS, S.H., M.S. (KETUA BPKK DPD RI) Pak Ketua, Pak Ketua. PIMPINAN RAPAT: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Baik silakan Pak John Pieris. PEMBICARA: Prof. Dr. JOHN PIERIS, S.H., M.S. (KETUA BPKK DPD RI) Saya kira Pansus masih bekerja ya Pansus masih bekerja saya kira itu dirapikan dalam Pansus itu supaya ke depan kita tidak membuat tafsir-tafsir yang beragam mengenai itu setau saya selama ini yang tertutup itu adalah laporan dari PURT atau hal-hal lain dianggap penting dan sifatnya tertutup ya. Jadi kalau memang belum bisa menjelaskan itu saya kira ini catatan untuk pansus yang sedang bekerja untuk itu, ya koreksi saudara Benny saya kira juga tidak salah tidak salah tetapi ini kita sudah berlanjut sudah tertutup sudah diketok palu. Nah penjelasannya saya kira bisa saja secara rasional bisa saja dua pimpinan kita untuk memberikan penjelasan seperlunya, terima kasih.


24

PIMPINAN RAPAT: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Baik terima kasih Pak John, selanjutnya kami persilakan kepada PURT. PEMBICARA : HABIB ALI ALWI (KETUA PURT DPD RI) Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Pimpinan yang kami hormati, Anggota yang kami hormati, Bapak ibu sekalian yang berbahagia, tidak seseram yang kita bayangkan ketika laporan PURT itu apalagi dalam kondisi penghematan seperti ini, jadi biasa biasa sajalah mau terbuka monggo, mau tertutup monggo. Alhamdulillah sholatu wassalamu ala rasulillah laa hawla wa laa quwwata illa billah Amma ba’du. Anggota dewan yang terhormat laporan PURT pada kesempatan sidang paripurna ketiga DPD RI MS I TS 2016-2017 kali ini hanya menyangkut 2 hal pokok, yakni dukungan anggaran kegiatan reses bulan oktober 2016 pascapenghematan dan anggaran DPR RI tahun 2017 pascapemotongan. Yang pertama tentang dukungan anggaran kegiatan reses bulan Oktober 2016. PURT DPD RI mengemban amanat seluruh Anggota DPD RI yang menginginkan agar kegiatan anggota DPD RI di masa reses dapat dioptimalkan untuk menunjang peningkatan kinerja Anggota DPD RI dalam menyerap aspirasi masyarakat daerah. Sehubungan dengan dilakukannya pemotongan anggaran DPD RI tahun 2016 oleh pemerintah sebesar 225 miliar 859 juta yang di dalamnya termasuk kegiatan reses. Hal ini tidak menyurutkan keputusan Rapat Pleno PURT pada tanggal 31 Agustus 2016 yang tetap menyepakati bahwa dukungan terhadap kegiatan anggota DPD RI di daerah pemilihan atau reses adalah sebanyak 20 hari SPPD dan 15 kali kegiatan. Menindaklanjuti keputusan tersebut maka DPD RI mengajukan usulan penambahan anggaran kepada Presiden RI sebesar 141 miliar 278 juta namun pemerintah melalui Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan pada rapat koordinasi bersama sekretariat jenderal DPD RI pada tanggal 8 September 2016 menyatakan dapat menyetujui 73 miliar 782 juta, jadi hampir separuh yang disetujui, termasuk dalam anggaran ini adalah anggaran kegiatan reses bulan Oktober 2016 sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dari 73 miliar tersebut untuk reses hanya tersedia 20 miliar saja, dimana 20 miliar ini dapat digunakan untuk mendukung kegiatan reses dengan 20 hari SPPD dan 3 kali kegiatan. Nah terdorong memberikan dukungan anggaran kegiatan reses yang optimal maka PURT pada tanggal 5 Oktober 2016 memutuskan bahwa dukungan anggaran kegiatan reses bulan Oktober 2016 yang tadinya 20 miliar maka coba dilakukan optimalisasi dalam beberapa kegiatan-kegiatan maka didapat angka 35 miliar artinya ada penambahan 15 miliar dari hasil penyisiran yang dilakukan oleh PURT maka 20 miliar ini kita dapat dari mana, pertama tambahan anggaran reses DPD RI tahun 2016 dari pemerintah 20 miliar, ditambah dengan sisa anggaran reses yang sudah terlaksana, jadi reses kemarin masih tersisa 2,6 miliar. Ketiga anggaran kegiatan pelaksanaan dan pemasyarakatan keputusan DPD RI, ini ada di pos Biro Pimpinan yang tersedia 6 miliar, pleno PURT memutuskan 3 miliar ditarik untuk kepentingan reses. Jadi ketua baru kita, kegiatan pemasyarakatan keputusan DPD-nya ini tidak terlalu banyak anggaran ini, terbatas anggaran, bisa dimaklumi, dan anggaran diskusi di kantor daerah sebesar 9 miliar, yang tadinya 9 miliar ini berada di posisi satker setjen di Biro Pusdatin, tapi demi optimalisasi kegiatan reses di daerah, maka pleno PURT menarik 9 miliar itu untuk digunakan bagi kepentingan reses, sehingga jumlah keseluruhan ditambah dengan 400 juta dari kegiatan lain yang disisir


25

terdapat 35 miliar, anggaran tersebut 35 miliar dapat digunakan untuk menggunakan mendukung kegiatan reses bulan Oktober sejumlah 20 hari SPPD dan 9 kali kegiatan. Itulah maksimal yang diperjuangkan oleh teman-teman lewat pleno PURT. Namun demikian, Bapak-ibu sekalian pencairan sumber anggaran tersebut antara lain harus melalui revisi anggaran ke kanwil ditjen perbendaharaan propinsi DKI, ini aturan main sistem keuangan negara diatur sedemikian, dari angka 5,6 miliar, yang untuk 3 kali kegiatan itu harus diproses lewat kanwil ditjen perbendaharaan provinsi, sehingga tidak bisa satukaligus dengan 20 miliar tadi 20 miliar tadi untuk 20 hari dan tiga kegiatan itu bisa langsung didapat, tapi sedangkan yang 56 milliar harus proses lewat kanwil, dan yang 9 miliar lagi itu harus proses persetujuan dari Komisi III DPR RI, dan kemudian dilakukan revisi DIPA di kementerian keuangan. Inilah yang membuat tidak bisa 9 kegiatan ini turun sekaligus dalam pembayarannya, tetapi dilakukan 3 kali tahap, mempertimbangkan hal tersebut, rapat pleno PURT pada tanggal 24 Oktober kemarin, memutuskan bahwa pembayaran dukungan anggaran kegiatan reses bulan Oktober dilakukan dalam 3 tahap, tahap pertama pembayaran dilakukan pada tanggal 26 Oktober besok dengan jumlah 20 hari SPPD dan 3 kali kegiatan. Tahap kedua, pembayaran dilakukan pada tanggal 2 November 2016 dengan jumlah 3 kali kegiatan. Tahap ketiga, ini masih tetap kami bicarakan dengan pihak kesekjenan bahwa semua ini bisa didapat di masa reses jadi bukan di luar masa reses pembayarannya tapi di dalam masa reses. Tahap ketiga kegiatan selanjutnya dapat dilaksanakan setelah tanggal diterbitkan persetujuan DIPA revisi oleh kementerian keuangan RI yang waktunya akan segera diinformasikan kepada anggota, dalam hal ini tetap di masa reses, mungkin waktu proses sekitar kurang lebih 7 hari. Pada tahap ketiga ini hadirin sekalian jumlah kegiatan diberikan dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan kebersamaan, di mana terdapat 6 provinsi yang mendapatkan penambahan jumlah kegiatan, karena selama ini setelah hasil pemotongan kita semua dapat 9 kegiatan, kecuali ada 6 provinsi ini ada penambahan khusus, 6 provinsi tersebut antara lain Bengkulu, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, itu dari 3 kali ditambah 1 penambahan kegiatan, jadi 4 kali. DKI Jakarta dari 3 kali kegiatan ditambah 2 kali jadi 5 kali, sedangkan 27 provinsi lainnya tetap 3 kali kegiatan, ini demi untuk apa, demi untuk tadi, mempertimbangkan kesetaraan dan kebersamaan, karena jomplangnya terlalu jauh sekali antara 27 provinsi dengan 6 provinsi tadi, sebagai penjelasan teknis mengenai pembayaran, PURT DPD RI telah mengambil keputusan dengan surat edaran PURT Nomor 7 tentang dukungan anggaran pada masa kegiatan Anggota DPD RI, di daerah pemilihan Masa Sidang I Tahun Sidang 2016-2017 yang hari ini juga sudah disampaikan kepada seluruh anggota DPD RI. Yang kedua, anggaran DPD RI tahun 2017, berdasarkan surat menteri keuangan RI Nomor S549 MK 02 2016, tanggal 30 Juni 2016, pagu anggaran DPD RI tahun 2017 ditetapkan sebesar 1 triliun 2 miliar 552 juta. Namun setelalh pembahasan rapat panitia kerja belanja pemerintah pusat di DPR RI, pemerintah menetapkan pagu anggaran DPD RI tahun 2017 berkurang dari 1 triliun koma 2 menjadi 958 miliar 774 juta. Berarti mengalami penurunan sebesar 43 miliar 777 juta. Pada tanggal 19 Oktober dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPD RI dengan Sekjen DPD RI dilakukan pembahasan RKAKL berdasarkan penyesuaian pagu tersebut. Rapat Pleno PURT pada tanggal 24 Oktober selanjutnya melakukan pembahasan dan menyepakati pengalokasian anggaran masing-masing unit kerja berdasarkan pagu anggaran tersebut dengan prinsip tidak melakukan pemotongan anggaran kegiatan pada empat komite. Jadi walaupun terjadi pemotongan 43 miliar untuk komite disepakati tidak ada pemotongan namun kita tetap melakukan pemotongan pada alkel-alkel yang lain termasuk alkel pimpinan. Anggota dewan yang terhormat demikian laporan perkembangan PURT.


26

PEMBICARA: ADRIANUS GARU, S.E., M.Si. (NTT) Sebelum mengakhiri Bib, ini dari NTT ini. Bukan mewakili NTT tapi mewakili BKSP. Ya saya gabung dari Maluku ini. Yang selama ini berkaitan dengan Alkel tadi. Mohon dipertimbangkan dari Alkel ini karena anggaran di BKSP ini hampir tidak ada. Apakah BKSP ini masih bagian dari Alat Kelengkapan DPD RI padahal fokus tugas ke luar negeri itu dijalankan oleh BKSP tapi anggarannya malah di komite-komite yang paling banyak ke luar negeri. Tolong ini dipertimbangkan PURT terima kasih. PEMBICARA: HABIB ALI ALWI (KETUA PURT) Terima kasih, selain Komite maka alkel-alkel yang memiliki anggaran tertinggi pertama PPUU, kedua BKSP. Jadi saya rasa itu sekadar informasi bahwa dari sekian pembagian anggaran memang itu terjadi perdebatan yang begitu luar biasa ketika mencoba bagaimana membagi kue ini, supaya semua bisa dirasakan sama enak dan sama rasa. Memang kalau untuk mau bicara paling penting, saya rasa semua merasa kami yang paling penting. Nah di situlah DPD jadi persoalan di PURT-nya. Silahkan Pak Simare-mare. PEMBICARA: Pdt. CARLES SIMAREMARE, S.Th. M.Si (PAPUA) Terima kasih pimpinan, pimpinan DPD dan Ketua PURT. Saya B 125 Papua ingin menyampaikan, saya ada beberapa kali juga saya sampaikan ke beberapa teman di PURT, mengenai kegiatan, namanya pengiriman barang ke daerah ya. Nah saya lihat PURT menganggarkannya sangat tidak adil seperti disampaikan aspek keadilan, masa anggaran pengiriman barang ke Papua dengan mohon maaf ke Banten, sama-sama 6,000,000, sehingga ketika kami mengantarkan ke kantor pos yang ada di sebelah gedung kita, kami hanya bisa mengirim 2, 2 bungkus 2 bungkus apalah buku-buku yang berkaitan DPD. Jadi ini pun mohon kebijaksanaan PURT untuk mengkaji, karena tidak mungkinlah sama pukul rata. Paketnya 6 juta setahun mungkin itu salah satu contoh dengan ada lagi mungkin yang lain, tetapi mohonlah dengan bijaksana lagi PURT dan sekretariat untuk melihat hal hal seperti ini. Terima kasih, Pimpinan. PEMBICARA: HABIB ALI ALWI (KETUA PURT DPD RI) Langsung kami jawab saja pak Pendeta, bahwa selama ini juga kami baru tahu, bahwa ada untuk pengiriman barang, itu disiapkan anggaran sebesar 6 juta karena selama ini kami tahu kalau andai kata ada pengiriman apa pun itu biasanya cuma hanya sampai di kantor kita, di ruangan kita, tidak ada dikirim sampai ke daerah, kecuali buku-buku dari MPR, itu saja. Tapi kalau selain itu tidak ada, mungkin Pak Pendeta merasakan suasana ini pada saat tahun kemarin ketika pembuatan kalender mungkin, nah itu sekarang ini kita tidak tahu apakah kalender masih ada anggarannya atau tidak. Jadi mungkin tidak ada lagi ongkos pengiriman itu, jadi itu ongkos pengiriman mungkin berada dalam tataran kebijakan di kesekjenan jadi bukan untuk Banten dan DKI, malahan Banten dan DKI tidak ada ongkos pengirimannya, karena kita bawa sendiri. Jadi demikian terima kasih Pak Mare-mare dan seluruh anggota, sebenarnya saya tidak punya hak untuk memberikan jawaban, saya hanya menyampaikan laporan setelah itu serahkan kepada pimpinan. Jadi demikian tapi tidak apa-apalah.


27

PEMBICARA: Drs. H. ANDI SURYA (LAMPUNG) Ya terima kasih pimpinan, terima kasih Pak Ketua PURT. Senang kita mendengar karena Pak Ketua ini cukup bijaksana dalam memperlakukan fiskal DPD ya, yang cukup barangkali berkeadilan barangkali Pak, tapi memang saya juga harus menyampaikan beberapa persoalan terkait dengan keberadaan Badan Akuntabilitas Publik. Badan Akuntabilitas Publik ini ada dua hal yang dikerjakan yang pertama adalah melakukan audit terhadap kerugian-kerugian negara berdasarkan laporan BPK, yang kedua adalah menerima laporan-laporan dari masyarakat Pak dan laporan ini banyak sekali Pak yang masuk dan kami follow up. Tapi memang dalam pembagian anggarannya BAP ini sangat-sangat minimalis, sehingga kita-kita menurunkan tim, ya ini saya mewakili ketua juga Pak. Itu kita kekurangan biaya untuk melakukan, upaya-upaya advokasi terhadap masyarakat ini. Nah oleh karenanya, kami mengharapkan untuk kegiatan BAP ini anggarannya bisa ditambah Pak, agar laporan-laporan masyarakat yang muncul dari setiap wilayah di republik ini bisa diantisipasi oleh DPD, terutama dari BAP, terima kasih. PEMBICARA: HABIB ALI ALWI (KETUA PURT DPD RI) Terima kasih Pak Andi memang di PURT, sendiri itu terdapat perwakilan juga dari seluruh alat kelengkapan dari BAP-nya ada dari BPKK malah Ketua BPKK-nya sendiri juga ada dan pimpinan komite juga banyak sekali di PURT. Jadi sebenarnya keterwakilan dalam saat pembahasan itu sudah memenuhi itu dan memang setiap rapat-rapat pleno PURT mungkin yang paling ramai dan paling penuh paling tidak itu 89% itu semua hadir, dan semuanya membahas itu, dan termasuk yang sering disampaikan adalah BAP, BAP juga ada beberapa kali diminta penambahan anggaran dan itu dibahas juga secara bersama-sama di pleno PURT. Namun memang kita melihat posisi anggaran kita, posisi anggaran kita kalau andaikata kita melakukan penambahan di satu alat kelengkapan, maka sudah tentu kita akan mengurangi di alat kelengkapan lain. Nah inilah biasa terjadi perdebatan di situ dengan masing-masing mengatakan bahwa kami lebih penting, kami lebih utama dan lain sebagainya. Dalam kondisi menghadapi persoalan seperti itu, maka PURT semua memiliki satu kesepakatan, yang lain untuk 2017 ini boleh kita kurangi tapi untuk komite karena kalau komite semua anggota berada di dalamnya. Jadi itu tidak bisa dikurangi nah itu, terus untuk BAP sendiri 2017, kemarin masih ada sisa anggaran kurang lebih sekitar 800 juta maka itu kami bagi kepada tiga alat kelengkapan lagi, sebagai penambahan salah satunya adalah BAP jadi sesuai dengan anggaran yang tersedia, kami diberikan kepada yang mengajukan usulanusulan itu saya rasa sedemikian sebagai informasi, terima kasih dan mohon maaf selamat untuk melakukan reses. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Terima kasih dari PURT. Sidang dewan yang kami muliakan, sebelum menutup Sidang Paripurna kali ini, kami meminta agar seluruh anggota dapat lebih peka dalam menanggapi berbagai isu yang berkembang di masyarakat, dalam kurun waktu terakhir ini. Kebijakan at any cost yang memberikan dampak terhadap penyamaan harga bahan bakar minyak di Papua dan Papua Barat, dengan harga di Pulau Jawa patut diapresiasi oleh semua pihak, penyamaan harga ini tentunya akan memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat di Papua dan Papua Barat, sekaligus dapat mendorong perkembangan ekonomi masyarakat yang membutuhkan bahan bakar minyak sebagai bahan bakar. Diharapkan ini tentu akan SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2016-2017 SELASA, 25 OKTOBER 2016

28

diikuti dengan semakin berkembangnya berbagai sektor pendorong ekonomi masyarakat seperti ketersediaan listrik, pendidikan, dan kesehatan. Kita juga berharap proses pembangunan di Papua dan Papua Barat untuk masa mendatang terus meningkat dan semakin maju dari tahun ke tahun. Di samping itu, DPD RI juga mengapresiasi langkah pemerintah untuk melakukan pemberantasan praktik-praktik pungli di semua sector, imbauan Presiden Republik Indonesia untuk stop pungli perlu dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hokum, karena itu jika mengharapkan kepada para penegak hukum agar terlebih dahulu membersihkan lembaganya, karena ini dipandang penting demi menjaga marwah lembaga penegak hukum di mata masyarakat. DPD RI juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Polri, dalam memberantas praktik-praktik pungli di institusinya. Kita berharap upaya menghilangkan praktik-prakteik pungli ini terus dilanjutkan sehingga clean government and good governance dapat terwujud. Menjelang pilkada serentak 2017 beragam isu yang perlu kita cermati dan sikapi dengan penuh sesaksama, salah satunya Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang menjadi salah satu barometer perkembangan praktik demokrasi di Indonesia, mengemukanya isu sara menjelang pelaksanaan pilkada perlu diantisipasi oleh semua pihak, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada pelaksanaan pesta demokrasi di ibukota negara. Untuk itu kami memandang bahwa anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta dan seluruh anggota DPD RI yang daerahnya akan melaksanakan pilkada untuk mengambil peran dalam menyikapi dan mengantisipasi berbagai gejolak dengan masyarakat, guna mencegah dampak negatif yang mungkin terjadi. Selain itu kita juga perlu menyikapi kejadian bencana alam yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia seperti yang telah terjadi di Aceh, Garut, Bali dan terakhir di Bandung. Kami berharap, kita seluruh Anggota DPD RI tanggap dan peduli serta cepat merespon bila terjadi musibah bencana atau bencana alam di daerahnya masing masing. DPD RI sebagai lembaga yang mewakii daerah perlu senantiasa hadir dalam setiap peristiwa yang ada di masyarakat, dan kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota yang sudah memberikan bantuannya ya terhadap bencana yang terjadi, khususnya kemarin di Garut dan di Bali, dan kami mengimbau kepada seluruh anggota ini yang terjadi di Aceh, dan kami minta rekan anggota dari Aceh, mungkin membuka satu dompet peduli bencana Aceh untuk bersama-sama kita anggota memberikan bantuan terhadap korban bencana di Aceh. PEMBICARA: Drs. H. GHAZALI ABBAS ADAN (ACEH) Baik pimpinan, saya respon begini, ya terima kasihlah atas perhatian pimpinan juga teman-teman terhadap musibah banjir yang sangat dahsyat memang di pantai barat Aceh. Tadi diminta agar dari Aceh membuat rekening saya kira tidak demikian pimpinan atau siapalah yang membuka rekening nanti kita akan serahkan sajalah bersama-sama atas nama DPD. Kalau dari kami itu sangat subjektif jangan dan kami tidak ingin cari nama pribadi itu adalah fatwa kepada masyarakat biar DPD lah yang punya nama, dan saya pun tidak akan turun, saya akan kasih kepada rakyat. DPD saja nanti yang akan serahkan siapapun apakah Komite II dan sebagainya. Saya tidak perlu ikut saya malu cari-cari muka yang pada tempatnya terima kasih. PEMBICARA: Drs. H. ANDI SURYA (LAMPUNG) Pimpinan, pimpinan.


29

PIMPINAN SIDANG: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Ya silakan Pak Jhon. PEMBICARA: Prof. Dr. JOHN PIERIS, S.H., M.S. (MALUKU) Ini-ini masih sambutan Pak Ketua penutup bahwa atau masih dibuka untuk kita mengkritisi beberapa hal. Kalau itu masih dibuka ya saya mendaftar Pak, tapi selesaikan dulu pidato Bapak Ketua baru mungkin kita menanggapi dengan baik. Terima kasih. PEMBICARA: SYAFRUDIN ATASOGE, S.Pd. (NTT) Daftar juga NTT Pak Ketua setelah selesai sambutan. PEMBICARA: Drs. H. ANDI SURYA (LAMPUNG) Pimpinan. PIMPINAN SIDANG: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Saya selesaikan dulu, ya. PIMPINAN SIDANG: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Sidang dewan yang mulia, akhirnya kami berharap seluruh anggota DPD RI pada saat melaksanakan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing, tetap memantau perkembangan yang terjadi di daerah. Mencatat seluruh permasalahan secara spesifik, sesuai aspirasi daerah dengan mengaitkan kebutuhan regulasi legislasi yang menjadi kewenangan DPD RI secara institusi, dengan berpedoman pada agenda prioritas dari komite serta melaporkannya pada sidang paripurna ke-4 dengan agenda pembukaan masa sidang ke-2 DPD RI tahun sidang 2016-2017 dan laporan kegiatan anggota DPD RI di daerah pemilihan, yang akan dilaksanakan tanggal 17 Nopember 2016. Kemudian kami laporkan juga bahwa kami informasikan di sini bahwa dalam rapat panmus kemarin, tim pengkajian yang diwakili oleh saudara Asri Anas telah melaporkan hasil kerjanya dan panmus menyampaikan ucapan terima kasih atas hasil kerja tersebut dan untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan yang berkompeten di bidang ini. Demikianlah kita telah melalui seluruh rangkaian agenda persidangan hari ini selamat melaksanakan tugas di daerah pemilihan masing-masing semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua, sebelum saya tutup mungkin tadi ada yang NTT, sebelum menyampaikan Pak Jhon Pieris dulu. PEMBICARA: Prof. Dr. JOHN PIERIS, S.H., M.S. (MALUKU) Yang pertama Pak Pimpinan, pungli ini paling marak di birokrasi pemerintah. Sesuatu yang bisa cepat selesai tapi diperlambat itu. Itu sudah turun temurun dikaitkan dengan revolusi mental, saya kira gagal ini. Nah saya ada political statement dari pimpinan ketua yang baru bahwa korelasi antara pungli-pungli dengan revolusi mental itu harus bukan saja lip service, tapi sebuah program besar nasional untuk itu. Ya dan DPD harus mendukung itu sepenuhnya yang pertama. Yang kedua apa yang disampaikan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di Papua itu, ya kita apresiasi, tetapi itu sebagian kecil saja, penyamaan SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2016-2017 SELASA, 25 OKTOBER 2016

30

harga bahan bakar ya minyak, yang paling penting adalah Pak Ketua, indeks kemahalan transportasi dan konstruksi. Satu sak semen di Puncak Jaya itu bisa mencapai 1 juta itu. Penyamaan harga BBM itu kecil-kecil sekali, jadi kalau pemerintah presiden mau menyampaikan hal-hal yang besar ya, jangan tanggung-tanggung. Nah dalam konteks itu pimpinan DPD bisa saja menyurati presiden dan juga untuk provinsi-provinsi juga yang jauh dari pusat pemerintahan dan pusat kekuasaan itu, sebut saja Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara Pusat , ya Sulawesi bagian utara itu juga jauh, mahal juga ya. Jadi jangan parsial, jangan sepotong-sepotong presiden masalah nasional itu mengatasi masalah nasional itu seluruhnya harus dia capai ya. Terima kasih Pak Ketua. PIMPINAN SIDANG: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Terima kasih Pak Jhon saya kira ini sebuah gagasan usulan yang sangat baik ya nanti kita tampung dan kita akan segera folow up . Selanjutnya pak Andy Surya silakan Pak. PEMBICARA: Drs. H. ANDI SURYA (LAMPUNG) Ya pimpinan terimakasih. Yang pertama saya ingin menyikapi apa yang disampaikan oleh pimpinan. Padahal di depan mata kita ini akan berlangsung perubahan Undang-undang Pemilu dalam narasi Pak Ketua tadi tidak disampaikan bagaimana menghadapi ini, karena ini rawan, khususnya untuk keberadaan kita ke depan. Apalagi kalau aturan-aturan pemilu itu menyangkut dengan DPD, bakal ada terjadi degradasi-degradasi aturan yang menyusahkan kita sebagi anggota. Itu harusnya disikapi Pak Ketua, itu yang pertama. Yang kedua adalah saya juga tidak melihat sikap Pak Ketua terhadap apa yang disampaikan oleh Ketua PURT terhadap persoalan keuangan fiskal DPD ini bagaimana ke depan kita bisa lebih aman dari sisi anggaran, itu belum saya dengar, dan ketiga saya juga ingin menyampaikan kepada Pak Ketua untuk mencermati banyaknya proyek-proyek di daerah ya, dari mulai bandara, kemudian jalan tol dan lain sebagainya. Itu kontraktor-kontraktor pusat yang bermain di daerah sangat sedikit sekali memberdayakan kontraktor-kontraktor daerah. Uang itu tidak beredar ke daerah, uang yang masuk ke daerah untuk pembangunan tetapi ditarik lagi oleh para kontraktor pusat kembali ke Jakarta, di daerah tidak ada mutual effect-nya. Oleh karenanya pimpinan saya rasa ini harus menjadi perhatian kita agar uang yang masuk ke daerah itu juga bisa beredar di daerah, barangkali tiga hal itu dari saya, terima kasih. PIMPINAN SIDANG: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Baik forum yang kami hormati khususnya senator Pak Andi Surya, terkait undangundang pemilu kemarin oleh Komite I sudah dilaporkan di Panmus dan itu menjadi salah satu topik yang akan kita bicarakan. J.adi beberapa langkahnya akan kita lakukan. Mudahmudahan ini tidak seperti periode sebelumnya, di mana DPD tidak diikutsertakan dalam pembahasan undang-undang pemilu, tetapi ada beberapa kiat yang bisa kita gunakan untuk memungkinkan, tetapi yang jelas Komite I ini mengagendakan, menyesuaikan dengan masukan atau masuknya RUU yang sudah disiapkan terima kasih, PEMBICARA: SYAFRUDIN ATASOGE, S.Pd. (NTT) NTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.


31

Pimpinan yang saya hormati, anggota yang saya hormati. Saya sedikit saja informasi terkait surat masuk dari kementerian koordinator bidang perekonomian yang ditujukan kepada pimpinan. Saya bacakan sedikit yang kepada yang terhormat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia. Artinya bahwa kalau kita bicara masyarakat di daerah tidak paham ya kita paham-paham saja, tetapi kalau lembaga, lembaga negara tidak memahami ini juga, repot ini. Jadi menurut saya harus ada nota proteslah dari kita DPD, untuk ini sistem ketatanegaraan mesti benar-benar diketahui semua dan dipahami semua jangan sampai ini terjadi lagi, demikian pimpinan. PEMBICARA: A.M. IQBAL PAREWANGI (SULSEL) Pimpinan. PIMPINAN SIDANG: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Sebentar Pak, terima kasih Pak Atasoge ya, nanti kita akan cek, ya kalau memang ini kesalahan kita, akan koreksi. Silahkan Pak Iqbal. PEMBICARA: A.M. IQBAL PAREWANGI (SULSEL) Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu poin dari pimpinan tentang arahan untuk menyikapi pilkada. Saya ingin mendengar langsung dari pimpinan pada hari ini. Dengan perkembangan terakhir di mana salah satu daerah yang akan berpilkada dengan kontroversinya bukan saja sekedar kontroversi politik seputar pilkada, tetapi sudah menjadi kontroversi yang mengganggu konstruksi kebangsaan, kebersamaan di negara Republik Indonesia. Spesifik yang saya masukan adalah, kontroversi yang bersumber dari Pilkada DKI Jakarta, yang kemudian melebar hampir ke seluruh Nusantara. Sulawesi Selatan pun daerah asal saya, itu ikut-ikutan kemudian ramai membincang dan pengerahan ribuan orang. Saya ingin mengatakan bahwa ada baiknya saran saya, usul saya, pimpinan DPD RI pada hari ini memberikan pernyataan terkait dengan hal itu, karena di paling tidak di catatan saya ada 13 provinsi yang merespon hal itu dan kemudian kita akan reses, pertanyaan itu juga akan muncul di daerah. Minimal pertanyaan apa sikap resmi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap realitas tersebut. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PEMBICARA: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Baik masukan dari Pak Iqbal akan diusahakan oleh Komite I, tapi mungkin karena pilkadanya itu masuk pelaksanaannya itu pada tahun depan, sehingga ya sekarang ini memang kampanye sudah memang menjadi perhatian, tapi seyogyanya seperti biasa dahulu kita siapkan semacam rilis yang dibawa ke masing-masing daerah. Jadi rilis terpusat, tapi di keluarkan di masing-masing daerah, saya rasa itu. Kita akan melihat momentumnya kalau memang perlu dikeluarkan nanti saya harapkan humas Sekjen sudah menyiapkan itu nanti pada waktunya kalau memang kita perlukan, kita sebarkan rilis. Jadi tolong masing-masing menyampaikan kepada media local, dengan nama anggota daerah provinsi yang bersangkutan, cukup terima kasih.


32

PIMPINAN SIDANG: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Baik, terima kasih sidang dewan yang saya muliakan. Kita sudah menyelesaikan seluruh agenda kita pada sidang kali ini. PEMBICARA: Drs. H. ANDI SURYA (LAMPUNG) Pimpinan, interupsi pimpinan tadi pertanyaan saya soal proyek-proyek pusat di daerah ya, yang hanya menontonkan pengusaha-pengusaha di Jakarta, tetapi pengusahapengusaha di daerah itu tidak dapat untung tidak apa-apa. Dari mulai penyediaan batu, semen dan sebagai dan sebagainya sehingga proyek-proyek nasional itu tidak memiliki multiplayer effect kepada ekonomi di daerah. Kami minta bagaimana sikap kita karena banyak sekali proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah pusat terutama oleh program-program Pak Jokowi ini, sehingga multiplayer secara ekonomi itu bisa dirasakan oleh daerah bukan hanya orang-orang pusat saja. Barangkali perlu pernyataan kita disini, terima kasih. PIMPINAN SIDANG: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Baik saya kira, apa namanya persoalan ini nanti kita akan kembalikan ke komite, yang mengurus bidang-bidang ini. Nanti akan diambil keputusan melalui komite terima kasih. Ketua, ini Pak Parlin nanti ya. PEMBICARA: A.M. IQBAL PAREWANGI (SULSEL) Ketua, Iqbal. Pertanyaan saya belum terjawab atau saya, langsung saja saya baru saja menerima foto yang dikirim lewat WA (Whatsapp) saya, isinya dari 6 ormas di Sulawesi Selatan yang meminta, malah langsung apa sikap ketua DPD atau pandangan ketua DPD terkait dengan kondisi Jakarta jelang pilkada yang merembes ke seluruh tanah air. Jadi makasih Pak Faroukh saya bukan mengirim jawaban Pak Faroukh tapi ini permintaannya adalah pandangan ketua DPD RI yang baru makasih Pak Saleh mohon berkenan untuk dijawab. Sulawesi selatan juga Indonesia. PEMBICARA: Drs. H. GHAZALI ABBAS ADAN (ACEH) Pimpinan saya tambah sedikit ya, saya jelaskan sedikit. Kalau atas nama pimpinan itu mereka harus rapat terlebih dahulu tidak boleh serta-merta sendirian ini kan lembaga. Jangan kita giring seseorang tujuan tertentu ya kendati itu benar, tapi ini kan lembaga ketua harus juga rapat dengan yang lain tidak bisa serta merta dalam pertemuan seperti ini. Ini sangat peka saya kira tidak boleh sembarangan pak ketua ini pendapat pribadi saya terserah terima atau tidak. PIMPINAN SIDANG: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Maksudnya bagaimana Pak Ghazali. PEMBICARA: Drs. H. GHAZALI ABBAS ADAN (ACEH) Usul tadi dari Pak Iqbal saya secara implisit bisa memahami itu, sesuatu yang sangat peka sekarang ini. Oleh karena itu, tidak bisa serta merta kita todong pimpinan untuk bicara SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2016-2017 SELASA, 25 OKTOBER 2016

33

hal itu di ruangan seperti ini. Rapat dululah pimpinan, kenapa ini kan atas nama DPD. Jadi ketua ini juga membawa 132 yang lain ini pendapat pribadi saya terserah terima atau tidak terima kasih. PEMBICARA: DR. ABDUL AZIS KHAFIA, S.Si., M.Si (DKI JAKARTA) Aziz Jakarta pimpinan PIMPINAN SIDANG: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Baik saya kira apa yang disampaikan Pak Ghazali benar ya. Ini kita bisa terima nanti, karena ini menyangkut sebuah statement yang apa namanya cukup krusial ya. Nanti kita akan bahas terutama dengan pimpinan, yang nanti mungkin diwakili juga oleh alat kelengkapan, yang nanti kita akan bahas secara bersama nanti kita akan mengeluarkan pernyataan resmi dari lembaga terima kasih. PEMBICARA: A.M. IQBAL PAREWANGI (SULSEL) Terima kasih Pak Ketua dengan demikian itu jawaban yang saya peroleh hari ini dari Pak Ketua. PIMPINAN SIDANG: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Baik sidang dewan yang kami muliakan. Sebagai penutup marilah kita berdoa bersama agar dalam pelaksanaan tugas kita ke depan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta mendapat ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa berkenaan dengan hal tersebut kami mohon kesediaan Senator Dr. Abdul Aziz Kahfia, dari Provinsi DKI Jakarta untuk memimpin doa. PEMBICARA: DR. ABDUL AZIS KHAFIA, S.Si., M.Si. (DKI JAKARTA) Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang kami hormati beserta Sekjen, para senator yang berbahagia, mengawali doa mari sama-sama kita bacakan surotul Fatihah, kita niatkan untuk lembaga kita mudah-mudahan senantiasa bermanfaat buat rakyat, dan reses kita akan berjalan sesuai dengan rencana dan harapan kita. Allahatini Hawalakuliniatin washolehah filhadriatin nabil mustofa Rasulillah salallahualaiwasalam, Al Fatihah. Aamin. Selanjutnya izinkan saya membacakan doa dalam ajaran Agama Islam, bagi yang lain silakan menyesuaikan dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Astaghfirullah al'azhim. Astaghfirullah al'azhim. Lakal hamdu ya Allah ya maulaana ya robbana ya ma'bud. Bismillahirrahman alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi niamahu wayukafi mazidah. Ya rabbana lakal-hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa' azhimi sulthanik. Subhanaka la nuhsin tsanaan alaika wa anta kama asnaita ala nafsik falakal hamdu hatta tardho, walakal hamdu ba'dar ridho, walakal hamdu idza rodhit anada iman abada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami pada hari ini kami berkumpul, bertemu, berdiskusi bertegur sapa. Jadikanlah pertemuan kami pada hari ini pertemuan yang penuh dengan kasih saying, persaudaraan, dan persahabatan dalam naungan rahmat Mu. Ya Allah, SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2016-2017 SELASA, 25 OKTOBER 2016

34

Allahumma ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah hidup kami penuh dengan keberkahan dan kemanfaatan Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah segala aman ibadah kami dan tugas-tugas konstitusi kami sebagai amal ibadah dimata-Mu ya Rabb. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfirlana watarhamna lana kunanna minal khasirin. Ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, bangsa kami sedang menghadapi ujian ya Allah. Berikanlah kami kemampuan untuk melewatinya ya Allah, Allahuma ya Allah ya Tuhan kami di depan mata kami ada nuansa perpecahan ya Allah, adanya isu SARA ya Allah jadikanlah kami rakyat yang cerdas untuk mampu melewatinya dengan penuh kesadaran dan kesabaran. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhiroti hasanah waqina 'adzabannar. Wa-adkhilnal jannata ma'al abrar, ya “azizu ya gaffaru. Wa shallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa alihi washahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wasalamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil 'alamina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin dan kami pimpinan mohon maaf apabila dalam memimpin sidang ini ada kekeliruan Sidang Paripurna ke-3 kami tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti shanti om. KETOK 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.45 WIB

Jakarta, November 2016 SEKRETARIS JENDERAL DPD RI

Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO NIP. 195711251983031001 Paraf Koordinasi Biro Bagian

: Persidangan II : Risalah

Jabatan Kepala Biro Persidangan II

Paraf

Kepala Bagian Risalah Kasubbag Transkripsi dan Koreksi SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2016-2017 SELASA, 25 OKTOBER 2016

35

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-2 MASA SIDANG I TAHUN SIDANG

Recommend Documents