DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 MASA SIDANG I TAHUN SIDANG

Nomor : DPD.220/SP/11/2013

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ----------RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2013 – 2014 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

I. 1. 2. 3.

KETERANGAN Hari Tanggal Waktu

: : :

Senin 14 April 2014 WIB – Selesai

4. 5.

Tempat Pimpinan Sidang

: :

Gedung Nusantara V Pimpinan DPD 1. H. Irman Gusman, S.E., M.B.A. (Ketua) 2. Dr. Laode Ida (Wakil Ketua) 3. GKR. Hemas (Wakil Ketua)

6.

Sekretaris Sidang

:

Sekretaris Jenderal DPD (Drs. Djamhur Hidayat)

7.

Panitera

:

Kepala Biro Persidangan II (Ir. Sefti Ramsiaty, M.M.)

8.

Acara

:

Pembukaan Tahun Sidang 2013 – 2014

9.

Hadir

:

Orang

10.

Tidak hadir

:

Orang

II. JALANNYA SIDANG :

SIDANG DIBUKA PUKUL WIB

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN S.E., MBA. (KETUA DPD RI) Baik teman-teman sekalian, saya tahu sudah lama saling tidak ketemu, masing-masing telah berjuang di daerahnya masing-masing. Tapi karena waktu telah berjalan 45 menit kita akan memulai sidang ini. Saya mohon kepada sahabat-sahabat semua para Anggota DPD untuk duduk di tempat yang telah ditentukan agar kita bisa memulai acara Sidang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu Tidak ada yang dari Bali hari ini masih bertempur di lapangan. Selamat sore para Anggota Dewan Yang Mulia Para anggota DPD RI, untuk pertama-tama dari meja pimpinan ucapkan selamat kembali untuk kita melanjutkan agenda konstitusional kita dan saya tahu persis semuanya sudah berjuang untuk membangun demokrasi melalui pemilihan umum. Apapun hasilnya tentu kita lihat dalam konteks untuk masa depan. Dan pada sore ini sebagaimana agenda yang telah disepakati melalui Rapat Panmus dan ini harus kita laksanakan. Pada hari ini kita akan memasuki agenda Sidang Paripurna yang ke-11 pada masa sidang ini. Dan saya mau menawarkan sebelum saya membuka sidang ini setelah kita menunggu hampir 45 menit sebentar lagi tamu yang terhormat kita akan datang yaitu Pimpinan BPK. Langsung di pimpin oleh ketua untuk menyampaikan hasil pemeriksaan BPK yang harus kita tindak lanjuti dimana dari jumlah anggota kita dari 132 hadir disini 53 orang, dan keterangannya ada izin 43, sakit 1, yang lain belum ada informasinya. Memang kalau dilihat dari segi jumlah, ini masih belum memenuhi korum tetapi ingin kami sampaikan pada kesempatan sidang ini agendanya tidak ada untuk mengambil keputusan, hanya penyampaian pidato pembukaan harus kita laksanakan. Kemudian ada penyampaian ikthisarah, sebentar lagi pimpinan BPK akan hadir. Ibu Wakil Ketua akan menunggu disana tapi demi menghemat waktu tadi ada aspirasi daripada anggota supaya mana yang mau di dahulukan. Nanti saya akan tawarkan apakah pada kesempatan sidang ini masing-masing kita menyampaikan saja pokok-pokoknya saja, sehingga waktu bisa kita lakukan dengan efisien. Nanti semua hasilnya itu diserahkan kepada Sekretariat Jenderal agar ditabulasi, akan dibagi sesuai dengan nanti Alat Kelengkapan. Kita anggap apa yang disampaikan itu sudah bagian daripada nanti laporan sehingga kita bisa menyelesaikan ini dengan lebih cepat. Dan tentu anggota barangkali yang masih mungkin badannya ada disini, mungkin fisiknya, tapi mungkin hatinya, pikirannya masih ada didaerah pemilihan masing-masing. Betul ya, untuk itu mohon nanti keselarasan kita bersama semua anggota yang menyampaikan laporannya untuk bisa menyampaikan sesingkat mungkin. Kalau bisa hanya memberikan, diserahkan tapi saya tentu tidak mengurangi waktu dari Bapak-Ibu sekalian. Tapi sekali lagi atas izin kita semua tanpa perlu saya membaca tata cara sidang semua sudah tahu, tapi ini kalau kita sepakati bisa kita mulai. Baik kita sepakati, silahkan. Apa, ooo iya ini baru saja kalau sudah disepakati sambil menunggu yang lain kita akan memulai, jadi tidak usah saya skor Sidang ya. 2 kali terus nanti ini saya anggap saja ini bisa langsung kita mulai, setutju ya? Baik baru kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu.

1

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI MS IV TS 2013-2014, SENIN 14 APRIL 2014

Baik Bapak-Ibu sekalian sebelum kita memulai sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah kepada kita semua mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan kepada seluruh Anggota DPD RI maupun hadirin yang hadir pada ruangan ini dimohon untuk kita berdiri dan bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan ini. Kami persilahkan untuk berdiri. (Lagu Indonesia Raya) Silahkan duduk kembali, sebelum kita memasuki agenda Sidang Paripurna perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa pada hari ini hadir bersama kita sebentar lagi Pimpinan BPK dan seluruh jajarannya yang nanti akan menyerahkan ikhtisar hasil pemeriksaan BPK Semester II tahun 2013. Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal dan ini angka ini bertambah terus sampai saat ini telah hadir 55 orang anggota, yang mana ada keterangan ditambah selain di bab 5 yang izin ada sekitar 41, kemudian sakit ada 1 orang dan sesuai tadi dengan kesepakatan kita bersama karena sidang ini tidak ada yang mengambil keputusan hanya mendengarkan laporan dari BPK dan juga laporan kegiatan daripada Anggota DPD yang ada didaerahnya. Selamat datang Pak Ketua BPK, tepuk tangan untuk Pak Hadi Purnomo, silahkan Pak Hadi dan Sekjen. Dengan demikian Bapak-Ibu sekalian Sidang Paripurna ini telah memenuhi syarat sesuai dengan kesepakatan kita untuk dibuka dengan mengucapkan bismillahirahmanirahim Sidang Paripurna ke-11 DPD ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETOK 1X Sidang Dewan Yang Mulia sesuai dengan jadwal acara Sidang Paripurna hari ini kita mempunyai 4 agenda pokok. Pertama ini adalah pembukaan masa sidang ke IV tahun sidang 2013 dan 2014, kemudian sebagaimana lazimnya kita akan memulai masa sidang ini dengan pidato pembukaan dari pimpinan. Yang ketiga penyampaian ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2013, dan kemudian penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia yang seharusnya kita lakukan sebelum Pileg yang lalu ya Pak Ketua BPK Pak Hadi. Tapi berhubung teman-teman ini masih ada di daerah pemilihan masing-masing untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi sehingga kita undurkan pada hari ini. Kemudian yang keempat sebagaimana tadi yang telah saya sampaikan kita akan menyampaikan laporan kegiatan anggota di daerah pemilihan masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian sebelum kita memulai Sidang Paripurna ini ya kami ingin mengajak semua kita mudah-mudahan pada masa sidang ini semua apa yang kita telah inginkan, semua yang telah kita serap berbagai aspirasi di daerah dan demi kelancarannya itu tugas-tugas kita ke depan khususnya pada masa sidang yang penting ini banyak hal agenda-agenda yang strategis berbagai RUU yang harus kita selesaikan secara bersama. Untuk itu kita mohon salah satu diantara kita untuk dapat memimpin do'a yang kita telah tunjuk yaitu saudara Ahmad Jajuli Senator kita dari Lampung untuk berkenan memimpin do'a, untuk itu kami persilahkan. PEMBICARA : H. AHMAD JAJULI, S.IP. (LAMPUNG) Bismillahirrohmaannirrohiim. Assalamulaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota yang kami muliakan, tamu hadirin undangan mari kita berdoa kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa semoga do'a disore hari ini do'a yang diijabah

2


olehnya. Bagi saudara-saudara beragama Islam kita berdo'a dengan cara Islam dan bagi yang lain mohon menyesuaikan. a'uzubillahiminassaytannirazim bismillah hirrohmaan nirrohiim alhamdulillahirrobbil'alamin hamdansyakirin hamdanna'imin Hamdaniyualfaini amahu wayukafihu mazhida Yaa rabbanalakalhamdu kama yambaghiliq jalali wajikalkarim wa adimusulthoniq. Segala puji bagi MU ya Allah yang telah melimpahkan karunia kebaikan dalam hidup kami. Jadikan kami bersyukur dan selalu ingat kebaikan-MU wahai dzat yang maha mengabulkan seluruh do'a dan harap. Kami berharap kepada-MU di atas seluruh asmaasma Mu kami meminta kepadamu Engkau berkuasa kepada siapa kekuasaan itu diletakkan. Engkau juga mencabut dari siapa kekuasaan itu diletakan. Kepada siapa Engkau kekuasaan itu diberikan kemuliaan dengan kekuasaan kepada siapa Engkau hinakan darinya. Kepadamu kami meminta yaa rahman rahimin luruskan hidup kami, berikan hidup yang berkah, berikan hidup yang tenang, berikan hidup yang syukur, berikan hidup yang makmur, berikan hidup yang seluruhnya selamat dunia dan akhirat kami. Ya Allah jadikan kami bangsa Indonesia bangkit dan senantiasa berbaik untuk menuju ridha-Mu karuniakan kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat (do'a). Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN S.E., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih saya ucapkan kepada Kyai Ahmad Jajuli tyang telah mengawali sidang ini dengan do'a. Sidang Sewan Yang Mulia mengawali Sidang Paripurna ke-11 ini izinkan saya untuk mengajak kita semua untuk mencermati beberapa hal yang terjadi dalam kurun waktu yang telah kita jalani. Tadi juga saya sudah jelaskan bahwasannya pada tanggal 9 April 2014 yang lalu segenap rakyat Indonesia telah melaksanakan pesta demokrasi melalui pemilu legislatif senagai sebuah rentetan atau momentum dalam perjalanan demokrasi Indonesia yang telah kita laksanakan dengan baik sejak tahun 1999, 2004, 2009 dan di tahun 2014. Dan ini patut kita syukuri bersama bahwasannya pelaksanaan pemilu legislatif ini berjalan dengan aman, lancar, damai dan tertib. Dan juga kita meberikan selamat kepada Partai Politik yang telah memperoleh suara sebagaimana hasil perhitungan cepat atau quick count yang dilaksanakan dari berbagai lembaga survei dan tentu mudah-mudahan quick count ini tidak jauh berbeda dengan real count sehingga kita harapkan tentu dengan berbagai hasil yang telah diperoleh kita harapkan nantiPartai Politik yang akan mewakili anggotanya di Parlemen tentu akan bisa untuk berkiprah dengan lebih baik lagi. Dan juga dari meja pimpinan kami juga mengucapkan selamat kepada para anggota DPD RI yang telah melaksanakan kembali tugas konstitusinya untuk melaksanakan pemilu dan tentu kami ingin juga mengucapkan selamat berdasarkan hasil quick count atau perhitungan sementara. Untuk teman-teman yang kembali lagi untuk mengisi naggota DPD RI untuk periode 2014 dan juga 2019 dan juga untuk anggota DPD RI yang juga mengambil jalur untuk menjadi anggota DPR RI dan juga mungkin bagi teman-teman yang barangkali perhitungan suaranya belum final mudahmudahan ada keajaiban yang akan muncul kita do'akan, mukzizat itu pasti ada, perbanyak doa'nya, kalau kurang do'a saya punya do'a ini bagus sekali. Yang penting real countnya belum tentu, jadi kami bisa memahami karena waktu masih panjang kita do'akan mudahmudahan sebagian besar diantara kita bisa dipercaya kembali untuk duduk bersama-sama untuk melanjutkan tugas-tugas konstitusi kita, ini harapan kita bersama. Dan jauh lebih dari itu tentu kita harapkan bagi para anggota dewan baik yang ada di DPR melalui pemilu ini dan juga para DPD kita harapkan nanti mampu membawa lembaga ini sebagaimana amanat rakyat yang kita telah lihat, kita telah saksikan bagaimana rakyat telah menentukan pilihannya , mudah-mudahan tentu kedepan dalam perjalanan demokrasi ini selaras juga dengan perjuangan kesejahteraan rakyat. Ini tentu harapan kita kedepan sehingga kualitas 3


demokrasi kita akan lebih baik, bukan hanya sekedar prosedural yang telah kita laksanakan tetapi juga berbanding lurus dengan substansi daripada demokrasi yang berujung kepada kesejahteraan masyarakat. Kemudian juga DPD RI mengapresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum, kami ucapkan selamat juga telah melakukan berbagai kegiatan pemilu ini, baik sosialisasi dan lain sebagainya. Walaupun kita lihat masih ada kekurangan disana sini. Tetapi harus kita akui terutama bagi yang telah mengikuti Pemilu ini beberapa kali seperti saya katakan Tahun 1999, 2004, 2009 saya lihat makin lama pelaksanaannya makin bagus dan mudah-mudahan ini tentu akan bisa ditingkatkan. Tetapi salah satu tolak ukur daripada kesuksesan sebuah pemilu kita lihat juga daripada penggunaan hak pilih. Jika kita lihat berdasarkan berbagai informasi yang kami kumpulkan partisipasi masyarakat telah mencapai angka antara 70-75%, tergantung mungkin juga beberapa daerahnya. Ada yang tinggi sekali 80, ada yang mungkin 65 dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat angka yang tadi saya sebutkan kalau kita bandingkan dengan tingkat kesulitan yang ada di Indonesia ini secara geografis infrastruktur dan sebagainya sebagai negara kepulauan boleh kita katakan apa yang kita telah hasilkan dalam pemilu ini cukup menurut saya baik sekali. Sedangkan di Amerika saja partisipasinya rata-rata sekitar 50-60%. Untuk itu mari kita berikan apresiasi kepada Rakyat Indonesia saudara-saudara sekalian. Disamping itu pada masa kampanye pemilu legislatif kita melihat juga berbagai jenis media kampanye yang digunakan dalam menarik minat daripada konstituen kita tahu persis juga beberapa hal ada yang tidak tepat. Tetapi ini lebih daripada keinginan untuk melakukan memeriahkan daripada pesta demokrasi yang ada ini. Dan kita juga tahu dengan adanya media online yang salah satu media yang sangat efektif dalam melakukan sosialisasi dan menurut saya ini juga harus diatur dimasa depan, supaya berbagai hal yang memunculkan negatif campaign dan black campaign ini bisa kita kita bendung. Kita tahu berbagai sosial media termasuk SMS dan lain sebagainya belum begitu diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Sehingga berbagai black campaign tadi mereka masih tetap juga berjalan. Kemudian juga tidak terhindarkan berbagai catatan di meja kami masih adanya pelanggaran dalam pemilu ini baik yang berupa money politic maupun juga menyertakan anak-anak dibawah umur dalam kampanye. Memang tidak terhindarkan karena kampanye dianggap pesta atau mungkin juga tidak ada yang menjaga di rumah sehingga terpaksa orang tua juga harus mengajak anak-anaknya. Maupun juga pelanggaran terhadap lalu lintas dan lain sebagainya dan ini tentu menjadi beberapa catatan buat kita untuk bisa meningkat dimasa depan kemajuan dalam berbagai aspek sehingga kita harapkan tentu demokrasi ini akan bisa lebih maju lagi. Dalam rangka ini juga nanti kita akan kenalkan berbagai pola kampanye yang lebih modern, apakah pemilu melalui dialogis dan sebagainya. Perlu kita sampaikan juga disini juga hadir ketua BPK Pak Hadi Purnomo kira-kira 2 minggu sebelum pemilu kamipun mengadakan pertemuan konsultasi informal dengan ketua-ketua lembaga negara, yang mengundang adalah Ketua MPR. Pada berbagai pertemuan tersebut saya juga menyampaikan beberapa pikiran dalam rangka meningkatkan kualitas pemilu melalui mendorong dilakukannya berbagai kampanye dialogis dan menghindari kampanye yang bersifat mendorong massa. Karena memang itu sudah agak kurang efektif sebagaimana yang dipraktekkan oleh negara-negara yang demokrasinya sudah besar karena lebih banyak mereka menikmati hiburan daripada pemikirannya. Mudah-mudahan ini tentu menjadi pembelajaran kita bersama dan lain sebagainya. Itulah Bapak-Ibu sekalian berbagai hal yang kita telah lakukan. Tentu harapkan juga hasilnya akan diumumkan pada 9 Mei dan kemudian kita juga berharap kita akan menghadapi pesta pemilu yang ke-2 yaitu pada Tanggal 9 Juli. Kita akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan mudah-mudhan ini tentu akan sangat menarik kita telah tahu sudah ada beberapa kandidat-kandidat yang tampil. Tentu ini kita serahkan pilihanpilihan ini kepada masyarakat dan masing-masing partai telah melakukan koalisi. Kita harapkan koalisi ini dibangun dengan dasar persamaan platform dan tujuan nasional, bukan 4


karena semata-mata koalisi yang hanya transaksional yang hanya untuk memenangkan pemilu untuk jangka pendek. Ini harapan kami daripada lembaga DPD mudah-mudahan nanti dalam perjalanan-perjalanan membangun koalisi untuk mengajukan calon Presiden dan Wapres ini dengan mempertimbangkan berbagai aspirasi masyarakat yang telah kita dengar, yang telah kita lihat. Apa yang diharapkan dalam keinginan untuk membangun pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa. Kemudian mendapat pimpinan yang benar-benar yang amanah dan sebagainya. Sidang Dewan Yang Mulia selanjutnya berkenaan dengan pelaksanaan tugas DPD dalam bidang legislasi dalam masa sidang ini DPD akan melakukan pembahasan berbagai produk Rancangan Undang-Undang yang sesuai dengan bidang tugasnya. Pertama pada masa sidang ini ada berbagai inisiatif yang harus segera kita laksanakan pertama RUU tentang Pengelolaan Terpadu Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (JABODETABEKJUR). Saya tahu persis Komite I telah mengundang disini ada Pak Alirmansori pemerintah daerahnya dan mudah-mudahan RUU inisiatif ini kita bisa hasilkan, karena ini adalah merupakan salah satu produk yang menurut saya sangat strategis buat kita semua. Kemudian RUU tentang Pengendalian Agraria, kemudian RUU tentang Perubahan Penanaman Modal yang barangkali masih ada disana-sini yang tidak cocok dengan semangat otonomi daerah, kemudian RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, selanjutnya juga RUU tentang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Menurut saya ini salah satu juga icon atau hal yang menurut saya penting buat DPD membahas dalam konteks intelektual property right ini khususnya yang berkaitan dengan kebudayaan. Kemudian RUU tentang Praktek Kefarmasian dan juga tidak kalah penting RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Hutang Negara, kemudian RUU atas perubahan atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 tentang BPK, disini ada pimpinan BPK. Kemudian Pandangan dan Pendapat DPD pertama RUU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD kami terakhir di Panmus. Rapat ini akan dibentuk tim khusus khususnya tentang RUU MPR, DPR dan DPD. Mudah-mudahan RUU tentang DPD ini betul-betul akan berkualitas sehingga kita harapkan pada periode mendatang operasionalisasi daripada perjalanan DPD kedepan untuk bisa lebih baik lagi. Kemudian RUU tentang Daerah Otonomi Baru, kemudian RUU tentang pencarian dan pertolongan, ini apa maksudnya ini, ini semacam resque barangkali ya. Kemudian RUU tentang Administrasi Pemerintahan, kemudian yang paling penting lagi adalah Tugas Konstitusi kita yang diatur Undang-Undang Dasar yaitu pertimbangan DPD terhadap pemilihan anggota BPK sebagaimana kita ketahui kalau tidak salah Pak Hadi Purnomo akan menyelesaikan tugas paripurnanya pada akhir Mei-April ini ya. Jadi ini adalah terakhir buat kita secara resmi dengan Pak Hadi Purnomo, berikan tepuk tangan. Kita tahu beliau telah bekerja dengan luar biasa dan tentu kita mengapresiasi sekali apa yang telah dilakukan dan tentu kita akan memilih anggota BPK yang baru sebagaimana yang diamanatkan oleh Yudisial Review. Masa pertimbangan DPD ini adalah wajib diikuti oleh DPR, jadi tanpa pertimbangan DPD tentu yang terpilih itu adalah cacat formal dan ini harus kita tegaskan supaya nanti dalam pemilihan ini betul-betul tidak seperti yang lalu. Ada yang diakomodasi, ada yang tidak, tapi ini mendatori. Kemudian pertimbangan DPD terhadap RUU pertanggung jawaban pelaksanaan APBN tahun anggaran 2013, kemudian pertimbangan terhadap RUU tentang APBNP tahun anggaran 2014, kemudian Pertimbangan Terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta dana transfer daerah dalam RUU APBN tahun anggaran 2015. Kemudian Pertimbangan Terhadap RUU Pengelolaan Keuangan Haji. Selanjutnya sebagaimana tugas konstitusional kita juga dalam bidang pengawasan, yaitu pengawasan terhadap Undang-Undang tentang perikanan, tentang perlindungan lahan pertanian, pangan berkelanjutan kemudian juga Undang-Undang tentang penanaman modal. Kemudian Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Selanjutnya 5


Undang-Undang tentang cagar budaya dan juga Undang-Undang tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia diluar negeri. Ini penting sekali dan saya menguucapkan apresiasi kepada teman-teman DPD khususnya Saudari Lery dari NTT yang telah memprakarsai untuk melakukan advokasi terhadap saudara kita ya, siapa namanya? Wilfrida ya? dan sangat mendapat anu sekali yang telah memberikan ini, terima kasih kepada temanteman DPD NTT khususnya Bu Lery yang sangat aktif untuk tugas ini. Jadi yang mendapatkan apresiasinya itu beliau tapi yang dapat penghormatannya saya. Jadi terima kasih daripada teman-teman disini juga saudara Parlindungan Purba hari ini hadir ga? masih bertempur di lapangan ya. Jadi ini penting sekali penempatan luar negeri ini Selain itu juga akan disusun daftar inventarisasi program legislasi nasional tahun 2015. Penting ini untuk teman-teman dari PPUU dan sebagainya. Itulah teman-teman sekalian beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada sidang ini untuk itu kita akan memasuki agenda penyampaiannya ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2013. Untuk itu kami persilakan saudara ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk dapat menyampaikan sambutan atau penjelasan atas hasil pemeriksaan semester II tahun 2013 yang telah dilakukan oleh BPK. Dan sekaligus juga bisa menyampaikan viewer speed nya pidato perpisahannya Mas Pung, saya biasa panggil. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan, tempat seluas-luasnya buat Pak Hadi Purnomo. PEMBICARA : HADI PURNOMO (KETUA BPK RI) Bismillahirahmanirrahim. Yang terhormat dan yang kami banggakan ketua DPD RI calon capres dari konvensi Demokrat, yang kami hormati wakil ketua DPD RI yang juga terpilih kembali menjadi Anggota DPD RI, yang kami hormati para Anggota DPD RI, yang kami hormati Anggota BPK RI. Hadirin sekalian yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Tak henti-hentinya pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Sidang Paripurna Yang Mulia ini. Dalam rangka penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atau IHPS 2 tahun 2013 memenuhi mandat Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perUndang-Undangan lainnya hari ini BPK menyerahkan IHPS dan laporan hasil pemeriksaan LHP semester II tahun 2013 kepada DPD. Penyerahan IHPS dan LHP kepada rakyat melalui wakil-wakilnya di DPD bertujuan untuk memberikan informasi menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (waktu satu semester). Pimpinan sidang dan hadirin yang saya muliakan, pada semester kedua tahun 2013 BPK melaksanakan pemeriksaan terhadap 662 objek pemeriksaan dengan prioritas pada pmeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT. Berdasarkan jenis pemeriksaannya sebanyak 117 merupakan obyek pemeriksaan keuangan, 198 obyek pemeriksaan kinerja dan 387 obyek PDTT. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap entitas di lingkungan pemerintah pusat Pemerintah Daerah BUMN, BUMD serta lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara. IHPS 2 tahun 2013 mengungkapkan sebanyak 10.996 kasus kelemahan sistim pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai 13,96 trilyun. Dari jumlah tersebut sebanyak 3.452 kasus senilai 9,24 trilyun merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidak patuhan terhadap ketentuan perUndang-Undangan yang mengakibatkan kerugian potensi kerugian dan kekurangan penerimaan. Rincian temuan berdampak finansial meliputi kerugian sebanyak 1840 kasus senilai 1,78 trilyun, potensi kerugian sebanyak 586 kasus senilai 4,83 trilyun dan 6


kekurangan penerimaan sebanyak 1026 kasus senilai 2,63 trilyun. Rekomendasi BPK terhadap kasus-kasus tersebut antara lain adalah penyerahan aset dan atau penyetoran ke kas negara, daerah, Perusahaan Milik Negara/Daerah. Adapun sebanyak 3505 kasus merupakan kelemahan SPI, sebanyak 1782 kasus kelemahan administrasi dan sebanyak 2257 kasus merupakan ketidak hematan, ketidak efisienan, dan ketidakefektifan senilai 4,72 trilyun. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah perbaikan SPI dan atau tindakan administratif dan atau tindakan kolektif lainnya. Selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian potensi kerugian dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara, daerah, Perusahaan senilai 100003,55 miliyar. Pimpinan Sidang dan hadirin yang saya muliakan pada semester kedua tahun 2013 BPK melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD pada 108 Pemerintah Daerah dan 9 laporan keuangan badan lainnya. Terhadap 108 LKPD tahun 2012 BKP memberikan opini WTP atas 7 LKPD, opini WDP atas 52 LKPD, opini TW atas 2 LKPD dan opini TNP atas 47 LKPD. Sedangkan pada badan lainnya BPK memberikan opini WTP atas atas 2 LK WDP atas 1 LK dan TNP atas 6 LK. Permasalahan LKPD tahun 2012 yang tidak memperoleh opini WTP antara lain adalah adanya pembatasan lingkup pemeriksaan aset tetap yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian penata usahaan kas yang tidak sesuai dengan ketentuan dan kelemahan pengelolaan yang material pada akun aset tetap kas, piutang, persediaan investasi permanen dan non permanen aset lainnya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Secara umum sejak tahun 2008 hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan peningkatan persentase opini WTP dan penurunan persentasi opini WDP, TW dan TNP. Pada tahun 2008 dari seluruh LKPD sebanyak 495 terdapat 13 LKPD atau 3% yang memperoleh opini WTP sedangkakn yang memperoleh opini WDP sebanyak 323 atau 67%, TW sebanyak 31 atau 6% dan TNP sebanyak 118 atau 24%. Pada tahun 2012 mengalami kemajuan dari seluruh LKPD yang diperiksa sebanyak 523 yang memperoleh opini WTP sebanyak 120 atau 23%, WDP sebanyak 319 atau 62% dan TNP sebanyak 78 atau 14%. Kondisi tersebut menggambarkan sudah ada perbaikan kualitas penyajian laporan keuangan oleh entitas Pemerintah Daerah. Oleh karena itu BPK memberikan apresiasi atas kemajuan tersebut dan BPK terus mendorong Pemerintah Daerah melakukan perbaikan pengelolaan keuangannya. Pimpinan Sidang dan hadirin yang saya muliakan dalam semester kedua tahun 2013 BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas 158 obyek pemeriksaan. Pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi dan atau efektifitas program/kegiatan. Dalam pemeriksaan kinerja semester II tahun 2013 BPK menemukan 11 kasus ketidakhematan, ketidakekonomisan senilai 49,40 Miliyar, 23 kasus ketidakefisienan senilai 959,67 miliyar dan 1622 kasus ketidakefektifan senilai 2,06 trilyun. Pada umumnya hasil pemeriksaan kinerja menyimpulkan bahwa atas program/kegiatan yang diperiksa masih ditemukan kelemahankelemahan yang mempengaruhi efektifitas pencapaian tujuan program/kegiatan. Hasil pemeriksaan kinerja tersebut diantaranya sebagai berikut, hasil pemeriksaan kinerja atas Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) tahun anggaran 2011 sampai dengan semster 1 tahun anggaran 2013 menunjukan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan sebelum obat beredar bree market dan saat obat beredar post market yang merupakan tugas pokok dan fungsi BPOM belum dilaksanakan secara efisien dan efektif. BPK menemukan kelemehan-kelemahan diantaranya terdapat antrian yang panjang dalam masukan berkas praregistrasi dan registrasi ke BPOM serta terdapat waktu diam atau idle time berkas registrasi yang masuk ke evaluator dengan rentang waktu antara 1 sampai dengan 198 hari. Akibatnya proses penyelesaian registrasi untuk mendapatkan nomor izin edar oleh industri farmasi membutuhkan waktu yang lama. BPK juga menemukan balai besar balai pengawas obat dan makanan dalam melakukan fungsi pengawasan obat dan makanan belum optimal sehingga produk obat dan makanan yang beredar kurang mendapatkan pengawasan dan 7


berpotensi tidak memenuhi standar kesehatan dan tidak memiliki izin edar di Indonesia. Dalam pemeriksaan kinerja yang lain jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai peranan penting untuk mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya. Untuk menilai efektivitas kegiatan penyelenggaraan jalan dan jembatan nasional yang menjadi tanggung jawab Kementrian PU, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja di 10 Provinsi. Panjang jalan nasional di seluruh Provinsi di Indonesia adalah 38569,82 Km. Hasil pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan jalan dan jembatan nasional tahun 2012 dan 2013 menyimpulkan bahwa penyelenggaraan jalan dan jembatan nasional yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Marga, Kementrian PU di 10 Provinsi belum sepenuhnya dikelola secara efektif. BPK menemukan kelemahan-kelemahan diantaranya pelaksanaan kontrak berbasis kinerja pada paket pekerjaan Ciasem Pamanukan di Provinsi Jawa Barat mengandung banyak kelemahan dan hasilnya tidak efektif. Kelemahan tersebut mengakibatkan pengeluaran keuangan negara senilai 106,96 miliyar tidak dapat diyakini kewajarannya serta berpotensi menambah beban dan biaya untuk perbaikan ruas jalan tersebut di masa mendatang. BPK juga menemukan pengawas atas pelanggaran batas muatan kendaraan yang melintas pada ruang jalan nasional jalur Pantura di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur kurangn terkoordinasi dan tidak efektif sehingga mengakibatkan kerusakan jalan. BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan kegiatan pemulihan pasca bencana, hampir seluruh Provinsi di Indonesia merupakan daerah rawan karen letak geografis Indonesia sangat rentan terhadap ancaman gempa bumi dan erupsi gunung api. Penanganan bencana tidak bisa hanya menekankan pada aspek tanggap darurat tapi perlu menekankan pada keseluruhan manajemen resiko bencana yang meliputi tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana. BPK melakukan pemeriksaan kinerja untuk menilai apakah pemulihan pasca bencana telah efektif. Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelola kegiatan pemulihan pasca bencana tahun anggaran 2009, 2010, dan 2011 menyimpulkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kabupaten Kota serta instansi terkait telah berupaya maksimal dalam penanganan pasca bencana. Namun BPK juga menemukan terdapat ketidakkonsistenan penerapan kebijakan dan lemahnya koordinasi antar unit atau instansi membuat banyak kegiatan pasca bencana yang tidak tepat sasaran dan belum memberikan manfaat bagi korban bencana dan masyarakat. Permasalahan tersebut mengakibatkan efektivitas pengelolaan kegiatan pemulihan pasca bencana belum tercapai secara optimal. Hal tersebut ditunjukan dari adanya kelemahan-kelemahan diantaranya proses relokasi warga korban bencana di wilayah terdampak dan rawan bencana di Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sleman belum terealisasi seluruhnya sehingga masih banyak warga yang tinggal di kawasan rawan bencana. Salah satu inidikator dalam mengukur kelancaran arus import barang pada suatu pelabuhan adalah dengan menilai import dwelling time pelabuhan. Oleh karena itu BPK melakukan pemeriksaan kinerja untuk menilai pelayanan operasioanl pelabuhan Tanjung Priok apakah telah efektif menjamin kelancaran layanan kapal dan arus barang peti kemas. Waktu tunggu bongkar muat disuatu pelabuhan menjadi patokan sistem logistik suatu negara. hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas kegiatan pelayanan operasional pelabuhan Tanjung Priok untuk menjamin kelancaran jasa pelayaran kapal dan barang tahun 2012 dan 2013 sampai dengan Agustus menunjukkan bahwa kegiatan pelayanan operasional Tanjung Priok tidak efektif menjamin kelancaran layanan kapal dan arus barang. BPK menemukan permasalahan berpengaruh pada seluruh tahapan proses bisnis antara lain pengaturan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi untuk menjamin kelancaran arus barang di pelabuan Tanjung Priok belum didukung dengan peraturan terkait pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pengusahaan secara terpadu dan terkoordinasi 8


serta peraturan terkait pemberian konsesi. Selain itu sistim informasi pelabuan belum sepenuhnya terintegrasi dan mendukung kelancaran arus kapal dan barang. Hasil pemeriksaan kinerja atas upaya Pemerintah dalam pencapaian swasembada gula nasional tahun 2010 sampai dengan 2013 menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tahun 2010 sampai dengan September 2013 masih terdapat beberapa kelemahan berupa kelalaian, ketidaktertiban, kurangnya pembinaan dan lemahnya pengawasan yang menimbulkan ketidakefektifan pencapaian target dan ketidakpatuahn penggunaan anggaran. Selain itu BPK menyimpulkan bahwa program swasembada gula nasional 2010-2014 untuk memenuhi kebutuhan gula tahun 2014 sebanyak 5,7 juta ton dengan sasaran pertumbuhan produksi gula sebesar 12,55% per-tahun tidak tercapai. Kasus kebakaran hutan dan lahan terjadi setiap tahun di Provinsi Kalimantan Tengah hasil pemeriksaan kinerja atas pencegahan kebakaran hutan dan lahan TA 2012 di Provinsi Kalteng dan pada Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangkaraya menunjukkan bahwa kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan belum efektif kecuali di Kabupaten Seruyan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak efektif. BPK menemukan kelemahan-kelemahan diantaranya data dan informasi terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan belum dimiliki. Data cuaca sebagai input sistim peringatan dini early warning system belum dimanfaatkan secara memadai dan data titik panas belum tersedia serta evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pencegahan kebakaran dan lahan tidak dilakukan. Selain itu kegiatan penyuluhan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak dianggarkan dan masih terdapat Kecamatan di daerah yang rawan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan yang belum mendapatkan penyuluhan atau sosialisasi. BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja atas kegiatan usahan BUMN antara lain pada PT. Merpati Nusantara Airlanes atau MNA. Pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisensi kegiatan PT. MNA. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 6 September 1975 dengan tujuan menjadi jembatan udara nasional diseluruh Indonesia yang menghubungkan daerah terpencil, kota besar hingga kawasan regional dengan memberikan pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat. Meskipun pertumbuhan jumlah penumpang domestik sebesar 10% sejak tahun 2004 namun justru MNA mengalami penurunan kapasitas dan kinerjanya sehingga harus mengurai kegiatan operasionalnya secara terus menerus. Sejak tahun 2009 sampai dengan September 2013 jumlah pendapatan usaha yang diperoleh PT. MNA lebih kecil dari biaya usaha sehingga perusahaan mengalami kerugian. Kerugian terus menerus tersebut mengakibatkan penumpukan hutang PT. MNA kepada berbagai kreditur dan entitas pendukung operasional penerbangan senilai 7,29 trilyun per 31 Oktober 2013. Kondisi tersebut terjadi karena PT. MNA kurang cermat dalam merencanakan jumlah pesawat siap beroperasi atau online dan kebutuhan suku cadang dan mesin atau engine serta sebagaian besar armada yang dioperasikan tidak handal. BPK menemukan pengelolaan PT. MNA yang tidak efektif dan efisien tersebut akibat dari bussines plan yang tidak memadai, manajemen operasional yang buruk serta pemeliharaan dan pengadaan armada yang tidak tepat guna. Pimpinan sidang dan hadirin yang saya mulyakan dalam semester II tahun 2013 BPK melakukan PDTT atas 387 objek pemeriksaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, BLU dan BLUD serta badan lainnya. Hasil PDTT mengungkapkan 1548 kasus kelemahan SPI dan 3576 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peerUndangUndangan senilai 6,97 trilyun. Jadi total kasus temuan PDTT tersebut sebanyak 2178 kasus senilai 5,79 triliyun merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perUndang-Undangan yang mengakibatkan kerugian potensi kerugian dan kekuarangan penerimaan. Berapa hasil PDTT adalah sebagai berikut, hasil PDTT pada Pemerintah Pusat antara lain menemukan kerugian negara berupa kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan atau barang sebanyak 44 kasus senilai 9


15,36 miliyar, kekuarangan volume pekerjaan dan atau barang sebanyak 31 kasus senilai 10,07 miliyar dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 16 kasus senilai 16,37 milyar. Sedang temuan kerugian daerah berupa kekurangan volume pekerjaan dan atau barang sebanyak 271 kasus senilai 96,94 milyar, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan atau barang sebanyak 127 kasus senilai 40,59 miliyar dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 72 kasus senilai 13,50 milyar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja yang pada umumnya disebabkan Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK dan panitia pengadaan tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dan lalai dalam melaksanakan tugasnya. Panitia serah terima pekerjaan tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan serta konsultan pengawas belum optimal dalam melakukan pengawasan pekerjaan dan rekanan tidak melaksanakan ketentuan dalam kontrak. Hasil PDTT pada 29 objek pemeriksaan BUMN menemukan 263 kasus kelemahan SPI dan 265 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perUndang-Undangan senilai 2,39 miliyar. Dari total temuan PDTT BUMN tersebut sebanyak 125 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perUndangUndangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan senilai 1,95 triliyun. Dan pemeriksaan BUMN terdapat temuan kerugian perusahaan berupa belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 11 kasus senilai 46,09 milyar dan temuan potensi kerugian perusahaan berupa piutang, pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 20 kasus senilai 1,59 trilyun. Dalam pemeriksaan atas pelaksanaan kontrak kerjasama minyak dan gas bumi pada 8 kontraktor kontrak kerjasama atau K3S, BPK menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan cost recovery dan perpajakan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan negara dari sektor migas senilai 994,8 milyar. Ketidakpatuhan K3S terhadap ketentuan cost recovery yaitu dengan membebankan biaya-biaya yang semestinya tidak dibebankan dalam cost recovery. Pembebanan biaya-biaya tersebut akan mengurangi nilai bagi hasil produksi minyak dan atau gas bumi yang berdampak pada pengurangan penerimaan negara. Adapun ketidakpatuhan kontraktor yang terkait dengan perpajakan antara lain pemerintah belum memperoleh bagian atau kehilangan pendapatan dari bagi hasil pengelolaan kegiatan usaha migas minimal senilai 11896000,93 atas kewajiban pembayaran pajak perseroan atau BPS dan pajak bungan deviden dan royalty atau BPJR bagian kontraktor tahun 2011 dan 2012 masing-masing senilai 4943000,09 dan 6953000,84. Selain itu adanya denda keterlambatan pembayaran pajak pertambahan nilai yang belum disetor ke kontraktor atau ke kas negara senilai 279000,89 dan pembayaran pajak penghasilan pemegang participating interest atau PPI tidak sesuai dengan tarif producting sharing contract atau PSC senilai 881000,52. Selain karena ketidakpatuhan kontraktor kasus pembebanan cost recovery dan kekurangan penerimaan negara dari perpajakan sektor migas tidak lepas dari belum optimalnya satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu migas dan gas bumi atau SKK Migas sebagai penyelenggara pengelolaan kegiatan usaha hulu migas dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan ketentuan cost recovery dan perpajakan. Dalam pemeriksaan atas pelaksanaan program bina lingkungan BUMN peduli atau BPK menemukan peraturan Menteri BUMN tidak konsisten sehingga perencanaan dalam pelaksanaan program bina lingkungan BUMN peduli senilai 828,97 miliyar tidak optimal beberapa permasalahan pada BLBUMN peduli antara lain pada program kegiatan cetak sawah senilai 380,33 milyar BUMN pelaksana tidak membuat alokasi waktu khusus yang dipergunakan untuk kegiatan persiapan yang meliputi perizinan dan sosialisasi untuk perolehan lahan secara efektif. Tidak memiliki informasi potensi lahan yang akan dibangun secara akurat dan pembuatan perjanjian kerjasama konsultansi perencanaan dilakukan bersamaan dengan kontrak konstruksi. Pada pembangunan rumah susun senilai 151 milyar tidak terdapat rencana anggaran dan biaya atau RAB pada perjanjian kerjasama konstruksi 10


antara PT. Hutama Karya dengan Perum Perumnas dan belum terdapat kejelasan metode atau mekanisme perputaran uang hasil perolehan penjualan rumah susun. Pimpinan Sidang dan hadirin yang saya muliakan selama periode 2009 sampai dengan 2013 BPK telah menyampaikan sebanyak 212750 rekomendasi senilai 81,49 triliyun kepada entitas yang diperiksa Dari jumlah tersebut sebanyak 53,77% atau 114397 rekomendasi senilai 28,07 trilyun telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi dan di antaranya sebanyak 16170 rekomendasi senilai 3,91 trilyun ditindaklanjuti pada periode semester II tahun 2013. Tindaklanjut berupa penyerahan aset dan atau penyetoran ke kas Negara, Daerah atau Perusahaan Milik Negara/Daerah dan secara kumulatif dari tahun 2009 sampai dengan 2013 adalah senilai 16,56 trilyun yang diantaranya senilai 1,39 triliyun ditindaklanjuti selama semester II tahun 2013. Nilai 16,56 triliyun tersebut merupakan jumlah uang atau asset yang berhasil diselamatkan BPK melalui tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Sejak semester II tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 BPK telah menyelamatkan dan mengembalikan uang negara total senilai 37,04 trilyun dengan rincian penyetoran selama proses pemeriksaan senilai 1,59 triliyun, penyetoran dari tindak lanjut rekomendaasi hasil pemeriksaan senilai 16,56 triluyun, koreksi subsidi senilai 15,45 trilyun dan koreksi cost recovery senilai 3,44 triliyun. Pimpinan Sidang dan hadirin yang saya muliakan hasil pemantauan penyelesaian kerugian Negara, Daerah semester II 2013 menunjukkan bahwa jumlah kasus kerugian negara atau daerah (waktu periode 2003-2013) sebanyak 24474 kasus kerugian negara dan daerah senilai 3,12 trilyun dengan tingkat penyeleseain sebanyak 15558 kasus senilai 603,50 milyar. Selain itu selama periode tahun 2003 sampai dengan 2013 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang sebanyak 432 temuan senilai 42,71 trilyun. Diantaranya sebanyak 48 temuan senilai 4,5 trilyun disampaikan pada tahun 2013. Dari 432 teman tersebut instansi yang berwenang telah menindaklanjut 319 temuan atau 73,84% dan diantaranya sebanyak 102 temuan telah diputus peradilan. Pimpinan Sidang dan hadirin yang saya muliakan demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan pada Sidang Paripurna DPD yang terhormat ini. K ami berharap informasi yang kami sampaikan dalam IHPS dan LHP BPK semester II tahun 2013 dapat mendukung tugas dan wewenang DPD sesuai peraturan perUndang-Undangan. BPK selalu menghadiri kepada pimpinan dan anggota DPD untuk mendalami temuan-temuan yang telah kami sampaikan. Sesungguhnya retifitas pemeriksaan BPK adalah jika LHPnya ditindaklanjuton oleh entitas yang diperiksa. Satu pihak yang dapat mendorong efektivitas tindak lanjut tersebut adalah pengawasan yang intensif dari pimpinan dan para anggota DPD. oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan perhatian pimpinan dan anggota DPD yang terhormat. Dan sebelumnya juga kami ingin minta maaf kepada Pimpinan Pak Ketua, Pak Wakil ketua dan semua anggota DPD serta hadirin sekalian bahwa kami selama hampir 5 tahun ini berhubungan dengan DPD perjalanan sangat baik sekali dan tiada hal yang tidak baik semuanya berjalan lancar atas dukungan pimpinan DPD dan Bapak-Bapak anggota DPD sehingga BPK bisa begini karena dukungan dari DPD. Terima kasih, dan sekali lagi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih dan mohon maaf mungkin dalam segala kekurangan yang pernah kami lakukan disini kami sekali lagi minta maaf dan kami akan menyelesaikan tugas minggu depan dan selanjutnya kami akan berguna bakti dan menunggu tugas dari DPD mungkin ada tugas lain kami tidak tahu. Sekali lagi terima kasih dan kita akhiri dengan wabilahitaufiqwalhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

11


PEMBICARA : MC Melanjutkan dengan penyerahan hasil pemeriksaan BPK. Terima kasih, kami persilahkan kembali ke tempat. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN S.E., MBA. (KETUA DPD RI) Saudara anggota DPD yang saya hormati tadi baru saja kita mendengarkan laporan dari Bapak Hadi Purnomo sebagai Ketua BPK dalam penyerahan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2013 kepada kita semua. Yang ini adalah hari yang sangat berkesan buat kita maupun buat Pak Hadi Purnomo karena sebentar lagi beliau akan menikmati masa-masa kebebasan, jadi wajahnya cerah 5 tahun lebih muda. Jadi katanya dia tidak tambah ayu tapi tambah ganteng. Untuk itu saudara-saudara sekalian hasil pemeriksaan ini tentu akan kita pelajari secara dalam dan kita akan tindaklanjuti melalui Komite IV sebagai Alat Kelengkapan DPD yang memang bertugas yang terkait dengan pengawasan dan termasuk juga anggaran. Dan masukan tadi bersama apa yang saya terima tadi tentu akan menjadi bahan masukan dalam pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan APBN sehingga kita harapkan kedepan tentu berbagai kebocoran atau inenfesiensi akan bisa kita tekan sehingga betul-betul anggaran kita sangat produktif dan efektif untuk sebagai mekanisme alat untuk mensejahterakan masyarakat. Hadirin Sidang Dewan Yang Mulia kemudian dari penjelasan Ketua BPK tadi kita mengetahui adanya laporan pemeriksaan semester II 2013 yang memuat hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan juga hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara maupun daerah. Dimana pada semester II tahun 2013 BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas 662 objek pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan keuangan sebanyak 117 objek pemeriksaan, pemeriksaan kinerja sebanyak 158 objek pemeriksaan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT sebanyak 387 objek pemeriksaan. Dimana dari laporan BPK tersebut juga kita ketahui bahwa pada semester II 2013 telah terjadi optimalisasi penerimaan negara disektor migas senilai 81000 atau mungkin 81614096 dollar atau equivalen dengan 994,80 miliyar yang berasal dari koreksi cost recovery dan koreksi kewajiban perpajakan kontraktor kontrak kerjasama yang kita kenal dengan KKKS sebagai bentuk pengawasan BPK terhadap entitas tersebut. Tentunya hal ini merupakan prestasi tersendiri yang perlu mendapatkan apresiasi karena dari dana yang berhasil diselamatkan dapat kita alokasikan pada sektor pembangunan, tepuk tangan untuk Pak Hadi Purnomo dan juga BPK. Kemudian pada semester kedua tahun 2013 BPK juga telah berhasil mengungkap 10996 kasus senilai 13,96 triliyun dari jumlah tersebut sebanyak 3452 kasus senila 9,24 triliyun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian dan kekurangan penerimaan negara. Dari temuan tersebut telah pula diselamatkan 173,55 miliyar yang berasal dari tindaklanjut entitas atas temuan ketidakpatuhan yang berasah dari penyerahan asset atau penyetoran uang ke kas negara maupun juga daerah atau perusahaan milik negara maupun perusahaan milik daerah. Kami berharap kedepan langkah penyelematan kas negara dapat lebih ditingkatkan sehingga cita-cita untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara dapat terwujud. Pada semester II tahun 2013 BPK juga telah melakukan pemeriksaan laporan kinerja Pemerintah Daerah LKPD pada status 108 Pemerintah Daerah daerah yang meliputi 7 laporan keuangan Pemprov, 88 laporan keuangan Pemerintah Kabupaten dan 13 laporan keuangan Pemerintah Kota. Terhadap 108 LKPD di tahun 2012 tersebut BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas 7 LKPD. opini wajar dengan pengecualian WDP atas 52 LKPD, opini tidak wajar atas 2 LKPD dan opini tidak memberikan pendapat atas 47 LKPD. Dan selain itu BPK juga melakukan pemeriksaan atas 9 laporan keuangan badan lainnya yang terdiri dari laporan keuangan badan pelaksanaan Batam tahun 2012 yang merupakan opini 12


TMP atau tidak memberikan pendapat atau laporan keuangan badan pelaksana migas tahun 2011 dan tahun 2012 yang mendapatkan opini WTP dan LK PDAM Kota Padang tahun 2012 saya mendapatkan opini WDP, kemudian LK PDAM Benteng Kota Tangerang tahun 2012 itu mendapatkan opini TMP, kemudian juga ada laporan keuangan PERUM Perusahaan Film Negara tahun 2007, tahun 2008 dan 2009 sampai 2010 yang mendapatkan opini TMP. Secara umum sejak tahun 2008 hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukan peningkatan persentasi opini WTP dan penurunan persentase opini WDP serta TMP. Hal tersebut menggambarkan perbaikan yang dicapai oleh entitas Pemerintah Daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Atas perbaikan opini tersebut DPD RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah berupaya sungguh-sungguh untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu segera menindaklanjuti rekomendasi BPK yang berkaitan dengan hasil pemeriksaannya dan menerapkan sanksi bagi pejabat yang lalai dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sehingga menyebabkan dimasa mendatang temuan itu tidak akan berulang kembali. Terhadap permasalahan dana bantuan sosial atau Bansos dalam berbagai pertimbangan terhadap absen BPK, DPD RI merekomendasikan perlu adanya titik temu mengenai penyelesaian temuan mengenai Bansos tersebut. Hal ini agar menjadi perhatian serius bagi BPK, DPR RI dan Pemerintah mengingat permasalahan ini juga tengah menjadi perhatian dari lembaga negara Komisi Pemberantasan Korupsi. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPR, DPD dan DPRD bersama BPK terus secara aktif memantau proses hukum oleh aparat penegak hukum terhadap temuan-temuan BPK yang berindikasikan pada tindak pidana korupsi ataupun tuntutan ganti rugi khususnya temuan yang sudah lama dilaporkan. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas konsistensi kerjasama selama ini. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada BPK dan juga khususnya kepada ketua BPK Pak Hadi Purnomo yang sebentar lagi akan meninggalkan posisinya dan kita doakan mudah-mudahan beliau bertugas ditempat lain yang lebih baik lagi Pak Hadi Purnomo. Kami terus terang juga memberikan apresiasi selama 5 tahun ini kerjasama kita, keakraban kita berada dalam posisi yang sangat baik sekali sangat bersahabat dan dalam banyak kesempatan kita selalu bertukan komunikasi. Dan mudah-mudahan dan ditangan Pak Hadi Purnomo ini banyak terobosan-terobosan yang dilakukan terutama yang berbau dengan elektronic audit, untuk itu mari sekali lagi kita memberikan apresiasi dengan memberikan tepuk tangan kepada Pak Hadi Purnomo. Dan buat teman-teman silahkan beliau punya kepakaran yang kuat di bidang auditing memang tepat sekali dan beliau juga punya kepiawaian dalam menggunakan media elektronik online sehingga ini sudah bisa diintegrasikan. Inilah menurut saya sebuah peninggalan yang fenomenal yang saya saksikan langsung dalam beberapa kegiatan dan mudah-mudahan tentu transparansi akuntabilitas sebagaimana amanat yang kita lakasanakan bersama tercapai. Sehingga betul-betul APBN kita pengawasan terhadap APBN berjalan dengan apa yang kita harapkan. Berkenaan dengan itu berdasarkan peraturan ketentuan peraturan tata tertib. Untuk itu DPD perlu menugasi Komite IV dan Panitia Akuntabilitas Publik untuk membahas hasil pemeriksaan BPK tersebut. Selanjutnya sebagai bahan pembahasan kami akan menyerahkan ikhtisar hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2013 kepada Pimpinan Komite IV yang dalam hal ini diwakili oleh saudara Haji Cholid Mahmud sebagai ketua tim kerja BPK dan juga kepada pimpinan Komite IV dan Pimpina Panitia Akuntabilitas Publik yaitu bapak Prof. Farouq Muhammad. Untuk itu kami persilahkan untuk kedepan untuk bisa menerima secara simbolik dua laporan tadi untuk bisa ditindaklanjuti, silahkan. Saudara anggota yang saya hormati baru saja kita telah menyelesaikan tahap satu daripada Sidang Paripurna kita kali ini. Yang mana telah kita menerima laporan hasil pemeriksaan dari BPK pada periode semester II ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi tugas khususnya kita mudah-mudahan dengan 13


keberadaan DPD akuntabilitas transparansi dari puna negara akan lebih baik lagi. Dan saya tahu persis bagaimana teman-teman Komite IV dan PAP berkerja dan itulah tugas konstitusi yang kita peroleh. Untuk itu sekali lagi atas nama Pimpinan dan anggota DPD kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan BPK yang hadir pada saat ini juga Pak Agus Joko Pramono dan juga Pak Sekjen pak Hendar yang mendampingi ketua BPK sekali lagi atas nama kami semua Pak Hadi Purnomo kami mengucapkan selamat berakhir tugas secara Paripurna. PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA) Intrupsi Ketua. BPK telah menyampaikan tugas konstitusinya kepada DPD dengan baik selama 5 tahun ini. Para anggota DPD tiap Provinsi juga telah menindaklanjuti itu di masing-masing Provinsi. Komite IV juga telah menindaklanjuti dan Panitia Akuntabilitas Publik juga telah menindaklanjuti dengan baik. Tapi output kita sebenarnya baik yang kurang terkomunikasi oleh karena itu kalau boleh saya mengusulkan supaya kita bikin terobosan mekanisme baru bahwa hasil daripada tindak lanjut daripada BPK yang yang ditindaklanjuti oleh Komite IV oleh para anggota DPD pada tiap Provinsi itu juga kita lakukan rapat bersama-sama seperti ini kita laporkan. Sehingga nanti bangsa ini melihat bahwa tidaknya kita bisa mengawasi saja tapi hasil pengawasan itu terukur dan terkomunikasikan begitu. Barangkali ini dapat kita pikirkan mekanisme ini supaya output kita terakhir muara daripada pemeriksaan itu oleh bangsa ini dapat dilihat begitu. Terima kasih ketua. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN S.E., MBA. (KETUA DPD RI) Baik Pak Paulus, mudah-mudahan nanti ada terobosan dari pimpinan PAP dan Komite IV supaya nanti para media, para masyarakat juga bisa mengetahui melalui lembaga kita yang melakukan fungsi kontrol. Sekali lagi Pak Hadi Purnomo dan para anggota BPK dan juga seluruh jajaran yang hadir kami ucapkan terima kasih dan kepada Pak Hadi Purnomo sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Mudah-mudahan amal zairiah apa yang telah Bapak sumbangsih untuk negara ini menjadi amal untuk bekal menghadapi Yang Maha Kuasa, barangkali nanti ya, itu yang paling pasti kita kesana kan. Betul itu, kalau yang lain Mas Pung sudah tidak perlu lagi ya dipus itu akhiratnya, karena yang dilakukan beliau banyak terobosan saya tahu persis itu. Sering saya diundang dan mudah-mudahan tentu pengganti beliau nanti bisa melanjutkan atau lebih meningkatkan lagi kinerjanya. Teman-teman sekali lagi kita akan break sebentar, berikan kami waktu untuk antarkan beliau dan mari kita sekali lagi memberikan apresiasi dan memberikan tepuk tangan yang tulus bagi kita semua. Baik teman-teman sekalian memang sebagian saya minta untuk mendampingi untuk memberikan apresiasi kepada Pak Hadi Purnomo, tapi kita ingin mengingat jadwal kita yang terbatas karena masih ada juga sebagian teman-teman kita yang masih berjuang atau masih ada di Daerah pemilihannya untuk tetap mengawasi hasil Pilegnya. Karena memang bagaimanapun juga DPD sebagai peserta pemilu, dirinya yang melakukan pengawasan terhadap suaranya tentu kita bisa memahami. Untuk itu kami ingin menawarkan apakah kita menyerahkan secara aklamasi bahan ini supaya diserahkan dan kami mohon nanti kepada Biro Sidang ya untuk bisa mengagendakan ini. Dan mohon bagi yang belum komplit dikomplitkan supaya nanti dalam menghadapi masa sidang berikutnya kita telah punya agenda-agenda yang diinginkan. Bagaimana silahkan tadi Ibu setuju?. Bu Iin silahkan kalau ada engga, sebentar dulu ada yang mau disampaikan, tawaran saya diterima?. Baik ya kalau begitu kita serahkan mulai dari Jawa Timur silahkan kedepan. Baik selanjutnya Kalimantan Tengah kami persilahkan kalau ada yang disampaikan, kalaupun belum komplit ya tinggal 14


dikomplitkan ya tolong diserahkan. Baik selanjutnya NTB belum ada, DKI belum ada, NTT silahkan. Baik selanjutnya Sulawesi Utara kalau ada. Baik selanjutnya Sulawesi mana lagi? Aceh silahkan Pak Farhan Hamid. Sebentar NTB terima kasih sudah ya, Sumut sudah. Sebentar selanjutnya Jakarta jadi kita sepakat untuk menyerahkan saja Pak Fatwa ini foto ini tetap ada. Sebentar dari sini dari Sultra kemudian disini Pak Sofwat Hadi Kalimantan Selatan silahkan ini ada saksi tolong difoto. Baik oke kemudian selanjutnya mana lagi Maluku, sebentar-sebentar difoti dulu Maluku tetap secara konstitusional kita terima Ibu selamat ya Ibu, terima kasih ya sukses ya. Baik selanjutnya sebentar dulu Maluku mana lagi ini Gorontalo silahkan belum ada ya. Sebentar dulu, NTB udah, Sumatera Barat, Ibu Gorontalo silahkan, Ibu terima kasih. Selanjutnya Ibu Ema mewakili Sumatera Barat silahkan, abis itu Ibu Bangka Belitung nanti kalau kurang dilengkapi, ayo Ibu baik udah, selamat juga katanya ya sukses. Ayo Ibu monggo terima kasih Ibu. Kepri silahkan Pak Djasarmen mewakili ayo Bang terima kasih. Selanjutnya Lampung silahkan kedepan, baik terima kasih. Selanjutnya Banten, Pak terima kasih. Selanjutnya Yogyakarta, sukses selamat silahkan, terima kasih. Riau Abdul Gafar, terima kasih Bang Gafar Thank tou. Baik silahkan Sulawesi Tengah, ooo Papua dulu ayo silahkan Pak Wahidin, maaf terima kasih Pak Wahidin. Baik selanjutnya Papua Pak Paulus, oke Papua selamat ya, terima kasih. Ayo Pak Sulis, terima kasih. Sumatera Selatan silahkan Aziz bagus ya Zis sukses ya Zis. Baik teman-teman sekalian, atau masih kalau ada yang masih belum menyerahkan kami mohon sekali lagi tolong disampaikan kepada teman-teman untuk bisa kita serahkan. Baik Pak Fatwa kita masih melanjutkan, silahkan duduk tidak apa-apa, silahkan Pak Fatwa karena kita masih berlangsung Sidang Paripurna silahkan duduk. Baik jadi saya tahu semuanya ingin bicara tapi berikan saya sebentar untuk bisa melaporkan perkembangan ini. Jadi hampir dari semua telah memberikan kecuali untuk Jawa Barat mohon di cek itu Sekretariat Jenderal, Bali, NTB masih belum, Kalbar ya kemudian Kaltim ooo sudah ya, saya coret lagi. Kemudian yang belum Sulawesi Selatan kemudian Maluku Utara dan Sulawesi Barat. Kepada nama-nama yang tadi kami sebutkan mohon dengan segera untuk bisa menyerahkan. Kalaupun mungkin anggotanya tidak hadir mungkin melalui Sekretariatnya bisa menyerahkan. Supaya nanti segera mungkin akan diolah oleh Sekretariat Jenderal untuk diklarifikasikan disesuaikan dengan kebutuhan dan alat kelengkapan yang berlaku. Sidang Dewan Yang Mulia pertaman kami ucapkan terima kasih kepada semua anggota DPD RI yang telah hadir pada kesempatan ini dan kemudian kita telah menunaikan tugas konstitusi kita yang telah kita laksanakan pada sore ini dimana kita telah mendapatkan laporan absen dari BPK yang kedua kita telah menyerahkan laporan kegiatan kita yang tadi telah diserahkan. Dan mudah-mudahan tentu apa yang telah kita laksanakan hari ini mendapat ridha dari Tuhan Yang maha Esa Allah SWT. Dan mudahmudahan tentu dari hari ini sampai kedepan kita akan bisa melaksanakan Sidang ini dengan baik. Dan perlu kami sampaikan teman-teman sekalian para anggota dewan yang terhormat sesuai dengan rapat panmus yang terakhir, yang telah kita sepakati bersama jadwal persidangan DPD RI masa sidang keempat tahun 2013-2014 yang kita mulai pada hari ini 14 April dan nanti akah berakhir pada 29 September tahun 2019. Ini masa sidangnya panjang ya, jadi ini mudah-mudahan kita bisa memenuhi tugas kita. Berikanlah yang terbaik baik bagi yang terus melanjutkan di DPD maupun yang tidak. Mari kita tinggalkan kenangan yang sangat baik untuk lembaga kita dengan mohon kita berpartisipasi penuh dalam masa-masa sidang ini. Dan sebelum menutup Sidang Paripurna ini kami juga perlu mengingatkan bahwa Sidang Paripurna ke-12 masa sidang berikutnya, yang hari ini yang ke-11 kita pada tanggal 5 Mei. Kita harapkan kita akan sidang Paripurna lagi dengan agenda laporan pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan dan pengesahan keputusan DPD RI. Inilah teman-teman sekalian yang bisa kami sampaikan pada sore ini. Barangkali ada yang ingin disampaikan masih ada waktu 15 menit. Silakan kalau tidak, mungkin dari tadi saya lihat Pak Fatwa ingin menyampaikan sesuatu, tidak cukup, mungkin sebelah kiri ini ada yang mau disampaikan, cukup. Bagian dua 15


ini alhamdulillah masih cukup dulu. Silahkan kalau ada yang ingin disampaikan, saya yakin ya perjuangan itu dimana saja baik kembali lagi di DPD maupun dimana. Saya tahu kita ini adalah bangsa pejuang apalagi anggota DPD saya yakin mukzizat itu masih ada karena belum diputuskan. Silahkan jadi teman-teman sekalian sekali lagi dari meja Pimpinan kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Dimana teman-teman memberikan waktunya di sela-sela keterbatasan yang perlu untuk tetap mengawal proses demokrasi. Dan tentu buat Pak Fatwa tidak jadi persoalan karena memang dia dari Jakarta. Tapi buat teman-teman yang jauh berada tentu merupakan suatu upaya tersendiri. Untuk itu izinkan kami ucapkan terima kasih dan mengucapkan alhamdulillah atas telah berlangsungya Sidang Paripurna ini dengan baik sekali. Untuk itu kami akan menutup dengan mengucapkan Bilahitaufiqwalhidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti shanti shanti om. KETOK 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL WIB

16


DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 MASA SIDANG I TAHUN SIDANG

Recommend Documents