DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-5 MASA SIDANG I TAHUN SIDANG

Nomor : DPD.220/SP/5/2013

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ----------RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-5 MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2013 – 2014 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

I. 1. 2. 3.

KETERANGAN Hari Tanggal Waktu

: : :

Selasa 1 Oktober 2013 WIB – Selesai

4. 5.

Tempat Pimpinan Sidang

: :

Gedung Nusantara V Pimpinan DPD 1. H. Irman Gusman, S.E., M.B.A. (Ketua) 2. Dr. Laode Ida (Wakil Ketua) 3. GKR. Hemas (Wakil Ketua)

6.

Sekretaris Sidang

:

Sekretaris Jenderal DPD (Drs. Djamhur Hidayat)

7.

Panitera

:

Kepala Biro Persidangan II (Ir. Sefti Ramsiaty, M.M.)

8.

Acara

:

9. 10.

Hadir Tidak hadir

: :

Pengesahan pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI, pimpinan Kelompok DPD di MPR, dan keanggotaan Panmus DPD RI. Orang Orang

II. JALANNYA SIDANG :

SIDANG DIBUKA PUKUL WIB

PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Mohon maaf bisa kita mulai untuk Anggota DPD menempati tempat duduknya masing-masing. Bapak-Ibu sekalian, untuk mengawali Sidang Paripurna ini tentu saya selalu bersyukur kehadirat Allah SWT. Bapak dan Ibu serta Pimpinan BPK beserta jajaran dan para hadirin, tamu undangan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Sebelum memasuki Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan, kepada Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. PEMBICARA : PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia Raya… Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan Tanah Airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Hiduplah negeriku. Bangsaku rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka merdeka. Tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negeriku yang kucinta.

1

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-5 DPD RI MS I TS 2013-2014, SELASA 1 OKTOBER 2013

Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu sekalian. Hadirin yang berbahagia. Pada siang hari ini berdasarkan dari catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal sudah berjumlah 68 Anggota DPD dan telah menandatangani daftar. Dengan demikian, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Sidang Paripurna ke-5 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETOK 1X

Sidang Dewan yang mulia, sesuai dengan jadwal acara, Sidang Paripurna ini mempunyai tiga agenda pokok, yaitu: 1) penyampaian iktisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2013 dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI; 2) laporan perkembangan pelaksanaan tugas masing-masing alat kelengkapan DPD RI; 3) pengesahan keputusan DPD RI. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta hadirin yang saya hormati, sebelum memasuki agenda sidang, kami ingin menyampaikan bahwa tadi pagi kita telah bersamasama menyelenggarakan Sidang Paripurna dalam rangka Hari Ulang Tahun Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ke-9 yang juga dihadiri oleh para pimpinan lembaga negara. Semoga di usia ke-9 ini DPD RI dapat semakin meningkatkan perhatiannya kepada negara dan bangsa serta memberikan kontribusinya dalam membangun kehidupan bernegara yang demokratis. Ke depan kita juga berharap agar segala tantangan, hambatan, pekerjaan rumah dapat kita hadapi dan kita selesaikan sehingga kita bisa berbuat lebih baik lagi untuk bangsa dan negara ini. Kami sampaikan pula bahwa dalam ruang Sidang Paripurna ini telah hadir para pejabat Pemerintah Daerah dan DPRD dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami mohon berdiri. Kemudian, dari Provinsi Sumatera Utara. Mohon berdiri, ada di belakang kita semua. Kemudian, ada dari Provinsi Bengkulu. Kemudian, ada dari Provinsi Kalimantan Barat. Serta, panitia pemekaran untuk menyaksikan pengambilan keputusan pandangan dan pendapat DPD RI terhadap aspirasi masyarakat tentang pembentukan daerah otonomi baru kabupaten keempat provinsi tersebut. Sidang Dewan yang mulia, marilah kita memasuki agenda penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2013. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 23e ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta Pasal 224 Ayat (1) huruf G Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Untuk mengawalinya, kami persilakan Saudara Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk menyampaikan sambutan atau penjelasan atas hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2013 yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kami persilakan.

2


PEMBICARA : HADI POERNOMO (KETUA BPK RI) Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, kami dan Wakil Ketua BPK, beserta para anggota dan seluruh staf BPK RI mengucapkan Selamat Ulang Tahun yang ke-9 bagi kawan-kawan kita DPD RI yang tadi meriah sekali dan baru sekali ini kami melihat kebahagiaan yang lebih dari biasanya. Jarang tumpeng lebih dari satu, tetapi ini tiga. Baik, ini luar biasa ya. Selamat ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim Yang terhormat Pimpinan Sidang Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas selaku Wakil Ketua DPD RI, yang kami hormati para Anggota DPD RI, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua BPK beserta para Anggota dan staf, yang kami hormati dan kami banggakan seluruh Anggota DPRD dari Sabang sampai Merauke yang hadir pada siang hari ini, dari Bengkulu, Pontianak, Kalsel, yang semuanya pasti sering berhubungan kontak dengan BPK perwakilan di daerah masing-masing. Untuk itu, kami ucapkan selamat datang, serta hadirin sekalian yang saya muliakan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Sidang Paripurna DPD RI yang mulia ini dalam rangka penyerahan ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2013. Memenuhi mandat UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, hari ini BPK menyerahkan IHPS dan LHP semester pertama tahun 2013 kepada DPD. Penyerahan IHPS dan LHP kepada rakyat melalui wakil-wakilnya di DPD bertujuan untuk memberikan informasi menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kurun waktu satu semester. Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan, pada semester pertama tahun 2013 BPK memprioritaskan pemeriksaannya pada pemeriksaan LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) karena bersifat mandatory audit yang harus dilaksanakan oleh BPK. Namun, tetap melakukan tetap melaksanakan pemeriksaan kinerja dan fungsi dengan tujuan tertentu atau PDTT yang telah direncanakan. Selama semester pertama tahun 2013, BPK telah memeriksa 597 objek pemeriksaan yang terdiri dari 519 objek pemeriksaan keuangan 9 objek pemeriksaan kinerja, dan 69 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan sebanyak 13.969 kasus kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan senilai 56,98 triliun dan jumlah tersebut sebanyak 4.589 kasus senilai 10,74 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Rekomendasi BPK terhadap kasus-kasus tersebut, antara lain berupa penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara, daerah, atau perusahaan. Ada pun sebanyak 5.747 kasus merupakan kelemahan SPI, sebanyak 2.854 penyimpangan administrasi, dan sebanyak 779 kasus senilai 46,24 triliun merupakan temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah perbaikan SPI dan atau administratif dan atau korektif lainnya. Selama pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara, daerah, atau perusahaan senilai 372,4 miliar. Jelas sekali jumlah ini masih sangat kecil dibandingkan dengan temuan BPK. Oleh karena itu, terhadap kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi 3


kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan nilai sebesar 10,74 triliun tersebut dan kasus ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan dengan nilai 46,24 triliun perlu mendapat perhatian Pimpinan dan Anggota DPR RI, DPD RI, untuk mengawasi dan mendorong penyelesaian tindak lanjutnya. Pengawasan dari DPD sangat diperlukan agar entitas segera menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan yang bernilai besar sehingga tidak terjadi kerugian negara yang lebih besar. Selain itu, melalui pengawasan dari DPD diharapkan bisa dicari upaya-upaya preventif selain yang telah direkomendasikan BPK agar temuan yang selalu terjadi secara berulang- ulang tidak terjadi lagi di waktu yang akan datang. Pimpinan Sidang dan hadirin sekalian yang saya muliakan, dalam semester 1 tahun 2013, BPK telah memeriksa LK tahun 2012 dan LKPP, yaitu LKPP 92 laporan keuangan kementerian negara dan lembaga, 415 LKPD, serta 6 laporan keuangan badan lainnya termasuk Bank Indonesia dan lembaga penjamin simpanan. Selain itu, BPK juga memeriksa laporan keuangan badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam atau BP Batam dan 4 LKPD tahun anggaran 2011. Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini WDP (Wajar dengan Pengecualian) atas tahun 2012 sama dengan opini tahun 2011, 2010, dan 2009. Opini WDP diberikan terhadap LKPP tahun 2012 karena BPK masih menemukan permasalahan-permasalahan yang merupakan bagian dari kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Selain LKPP, BPK juga memeriksa laporan keuangan tiap-tiap kementerian, lembagaan negara, dan lembaga pemerintah nonkementerian. Pada semester pertama tahun 2013, BPK telah memeriksa 92 LKKL tahun 2012. Dalam pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini WTP atas 68 LKKL. Opini WDP atas 22 LKKL, dan TMP pada 2 LKKL. Sementara itu, terhadap LK BP Batam tahun 2011, BPK memberikan opini TMP (Tidak Memberikan Pendapat). Secara umum, hasil pemeriksaan LKKL dari tahun 2008 s.d. 2012 menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan yang dapat dilihat dari perolehan opini WTP yang semakin meningkat. Tahun 2008, 34 entitas menjadi 68 entitas di tahun 2012. Secara lengkap, BPK sudah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP dan LKKL kepada DPD RI tanggal 28 Mei 2013. Pada pemeriksaan atas LKPD sampai dengan semester pertama tahun 2013, opini LKPD baru diberikan kepada 415 LKPD tahun 2012. Hal itu disebabkan beberapa pemerintah daerah terlambat menyerahkan kepada BPK untuk diperiksa. Terhadap 415 LKPD tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas 113 entitas, WDP 267 entitas, TW 4 entitas, dan TMP atas 31 entitas. Selain itu, pada semester pertama tahun 2013, BPK juga telah menyelesaikan LHP atas 4 LKPD tahun 2011 yang laporan keuangannya baru diserahkan oleh entitas pada BPK pada akhir semester 2 tahun 2012. Terhadap 4 LKPP tahun 2011 tersebut, BPK memberikan opini TMP. Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukan peningkatan jumlah entitas yang memperoleh opini WTP. Tahun 2008, LKPD yang memperoleh opini WTP 13 entitas dari 485 entitas atau 3%. Pada tahun 2011, yang memperoleh opini WTP sudah sebanyak 67 dari 524 entitas atau 13%. Pada tahun 2012, semakin tertambah baik menjadi 113 entitas dari 415 entitas atau 27%. LKPD tahun 2012 yang tidak memperoleh opini WTP pada umumnya karena masih mempunyai permasalahan, antara lain aset tetap belum dilakukan iventarisasi dan penilaian penatausahaan, penatausahaan kas tidak sesuai dengan ketentuan penatausahaan, persediaan tidak memadai, dan pertanggungjawaban belanja hibah, belanja barang dan jasa, belanja pegawai, dan belanja modal tidak sesuai dengan ketentuan. Hasil pemeriksaan keuangan atas LKKL dan LKPD pada semester 1 pada tahun 2013 menunjukkan perbaikan kualitas penyajian laporan keuangan dibanding semester 1 tahun 2012. Perbaikan opini tersebut, antara lain disebabkan entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK. Pimpinan Sidang dan hadirin yang saya muliakan, dalam semester 1 tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas sembilan objek pemeriksaan di lingkungan 4


pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga tema, yaitu pengelolaan utang negara, penyelenggaraan ibadah haji, dan kinerja bidang lainnya. Dalam pemeriksaan kinerja atas pengelolaan utang negara, BPK mencatat sejak tahun 1970, saldo utang negara dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sampai dengan tahun 1998, pemerintahan hanya memiliki utang-utang pinjaman luar negeri. Baru sejak 1999, pemerintah memiliki utang dalam negeri. Dalam periode 2000 sampai dengan 2011, porsi utang dalam negeri lebih besar dibandingkan dengan pinjaman luar negeri. Dalam periode 2007 – 2011, jumlah utang negara terus meningkat dari semula 1.385,55 triliun, tahun 2007 menjadi 1.804,37 triliun pada tahun 2011. Pemerintah secara bertahap mengurangi pinjaman luar negeri sehingga porsi surat berharga negara (PSBN) dari keseluruhan utang semakin besar. Saldo SBN per 31 Desember 2007 senilai 799,19 triliun atau 57,68% menyingkat menjadi 1.183,08 triliun atau 65,57 dari total utang negara per 31 Desember tahun 2011. Untuk mengetahui kinerja pemerintah dalam mengelola utang negara, BPK melakukan pemeriksaan kinerja dengan tujuan untuk menilai apakah kerangka kerja ekonomi makro, pengelolaan utang negara telah didesain dan dilaksanakan secara efektif untuk menjaga kesinambungan fiskal, apakah strategi pengelolaan utang negara telah didesain dan dilaksanakan secara efektif untuk menjaga kesinambungan fiskal. Hasil pemeriksaan kinerja menunjukan bahwa desain dalam pelaksanaan kerangka kerja ekonomi makro pengelolaan utang negara periode 2010 – 2012 belum efektif untuk menjaga kesinambungan fiskal. Terdapat tiga hal yang berpengaruh secara signifikan atas efektivitas kerangka ekonomi makro pengelolaan utang negara. Ketiga hal tersebut: 1) belum adanya dasar hukum pengelolaan kewajiban kontinjen; 2) belum seluruh unsur-unsur kesinambungan fiskal dipertimbangkan dalam penyusunan APBN; 3) Belum adanya kerangka kerja penyelarasan aset dan utang yang dikelola otoritas fiskal dan moneter. Sementara itu, desain dan pelaksanaan strategi pengelolaan utang negara telah efektif untuk menjaga kesinambungan fiskal. Namun demikian, BPK masih menemukan permasalahan yang perlu diperbaiki dalam desain dan pelaksanaan strategi pengelolaan utang negara, di antaranya: 1) strategi pengelolaan utang jangka menengah belum komprehensif dan review strategi yang bersifat kualitatif belum dilakukan; 2) pemerintah belum mendokumentasikan seluruh faktor yang mempengaruhi keputusan penetapan owners estimate surat utang negara (OE SUN), tetapi memiliki pedoman teknis penerapan struktur portofolio atau rata-rata biaya riil yang ditanggung pemerintah dalam pelaksanaan pinjaman atau penerbitan obligasi dan kupon/imbalan SBN ritel; 3) pemerintah belum memiliki kerangka kerja penyelarasan aset dan utang dan neraca pemerintah pusat; 4) pemerintah belum memiliki strategi dan kebijakan yang memadai untuk mempertahankan kepemilikan individu pada SBN ritel dan mengembangkan pasaran surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Dalam pemeriksaan kinerja bidang lainnya, BPK antara lain memeriksa pengelolaan kegiatan penyediaan jasa akses Pusat Layanan Internet Kecamatan atau PLIK oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. BPK memberikan penghargaan atas upaya pemerintah dalam pemerataan akses komunikasi melalui kegiatan PLIK. Namun demikian, BPK masih menemukan permasalahan dalam pengelolaan kegiatan penyediaan jasa akses PLIK. Permasalahan tersebut: 1) pembangunan jasa akses PLIK tidak dirancang dengan perencanaan yang baik dan belum didukung dengan kebijakan yang jelas; 2) pelaksanaan kegiatan PLIK belum efektif dalam mendukung pencapaian tujuan jasa akses PLIK; 3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh balai penyedia dan pengelolaan pembiayaan telekomunikasi dan informatika (BP3TI) atas kegiatan penyediaan jasa akses PLIK belum memadai.

5


BPK juga menemukan perencanaan pembangunan jasa akses PLIK tidak dirancang dan didukung dengan kebijakan yang jelas, dan komprehensif. Hal tersebut antara lain mengakibatkan pelaksanaan kegiatan penyediaan layanan jasa PLIK kurang terarah, kurang berjalan dengan baik, dan berpotensi gagal. Dalam arti, PLIK terlambat beroperasi, tidak beroperasi walaupun terpaksa, beroperasi namun tidak bermanfaat bagi masyarakat. BPK melihat pelaksanaan kegiatan PLIK lebih ditekankan untuk tujuan penyerapan anggaran daripada hasil dan manfaat yang ingin dicapai. Pimpinan Sidang dan hadirin sekalian yang saya muliakan, dalam semester pertama 2013, BPK telah melakukan PDTT atas 69 objek yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan BLUD. Cakupan pemeriksaan atas 69 objek pemeriksaan tersebut adalah senilai 365,18 triliun atau sekitar 47,80% dari realisasi anggaran senilai 763,88 triliun. Hasil PDTT dikelompokan dalam enam tema, yakni pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja; 2) pengelolaan program perluasan akses dan peningkatan mutu sekolah menengah pertama atau SMP; 3) penyelenggaraan ujian nasional tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun 2012 dan 2013; 4) pengelolaan dana Pekan Olahraga Nasional ke-18 tahun 2012; 5) pelaksanaan subsidi dan operasional BUMN; 6) pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya. Hasil PDTT semester pertama tahun 2013 mengungkapkan 1.213 kasus yang terdiri: 375 kasus kelemahan SPI, 838 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai 49,11 triliun. Dari total kasus temuan PDTT tersebut, sebanyak 467 kasus senilai 4,08 triliun merupakan temuan yang berdampak finansial, yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Dalam menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu dan merata Kemdikbud antara lain melaksanakan kegiatan program perluasan akses dan peningkatan mutu TA 2010 dan 2011. BPK telah memeriksa pengelolaan program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP TA 2011. Hasil pemeriksaan antara lain menunjukkan adanya kerugian negara/daerah sebanyak 12 kasus senilai 21,23 miliar. Selain itu, BPK juga menemukan keterlambatan penyaluran dana BOS SMP tahun anggaran 2010 senilai 73,03 miliar dari rekening tim manajemen BOS ke rekening sekolah pada 3o kabupaten dan kota selama 1 hari s.d. 167 hari dan keterlambatan penyaluran dana BOS SMP tahun anggaran 2011 senilai 350,21 miliar dari rekening kas umum daerah ke rekening sekolah pada 53 kabupaten dan kota selama 1 s.d. 253 hari. Permasalahan tersebut mengakibatkan dana BOS TA 2010 tahun 2011 tidak dapat segera dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan operasional dan berpotensi digunakan tidak sesuai ketentuan. BPK juga menemukan hasil pembangunan yang bersumber dari dana block grant dan DAK pendidikan tahun 2010 dan 2011 senilai 10,67 miliar digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal tersebut, antara lain ruang laboratorium IPA digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, bangunan ruang kelas baru atau RKB digunakan untuk ruang kantor kepala sekolah, dan ruang guru, ruang perpustakaan digunakan untuk tempat tinggal guru, serta ruang dan bimbingan konseling. Pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan Ujian Nasional (UN), BPK menemukan beberapa kelemahan signifikan yang harus diperbaiki. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kerugiaan negara sebanyak 14 kasus senilai 37,55 miliar. Dari jumlah tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai 17 miliar. Selain itu, dalam tahap perencanaan terdapat beberapa kelemahan, antara lain: 1) anggaran disusun hanya berdasarkan pengalaman tahun lalu tanpa mendasarkan dokumen pendukung yang lengkap dan tanpa dasar perhitungan; 2) dua, perhitungan kebutuhan dana tidak di dukung dengan dasar yang cukup dan jumlah siswa yang tidak jelas; 3) terdapat kegiatan-kegiatan yang dianggarkan untuk penyelenggaraan UN tidak melalui analis, analisa, biaya, dan manfaat yang akurat; 4) rencana anggaran biaya UN yang disusun tidak pernah disosialisasikan dan di 6


sampaikan kepada penyelenggara UN baik di tingkat provinsi kabupaten dan kota maupun satuan pendidikan; 5) adanya usulan anggaran UN tahun 2012 – 2013 yang berubah-ubah sehingga DIPA Balitbang terlambat disahkan. Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan anggaran tidak dapat dicairkan karena masih diblokir; penyelenggara UN tingkat provinsi dan kabupaten/kota menyusun RAB tanpa panduan penggunaan dana dan tidak mengetahui kegiatan yang telah didanai oleh penyelenggara pusat; pelaksanaan penyelenggaraan UN di tingkat provinsi, kabupaten/kota; dan satuan pendidikan tidak sesuai dengan RAB yang disusun serta pekerjaan pencetakan dan pendistribusian naskah soal dan lembar jawaban UN terlambat diselesaikan. Dalam semester 1 Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan atas subsidi dan kewajiban pelayanan umum atau PSU terhadap sepuluh entitas di lingkungan BUMN, yaitu subsidi energi pupuk, beras, dan PSU. BPK telah mengoreksi perhitungan subsidi dan PSU senilai 9,03 triliun sehingga total subsidi PSU yang harus di bayar pemerintah turun semula 378,32 triliun menjadi 369,29 triliun. Pemerintah telah membayar subsidi PSU senilai 331,26 triliun sehingga pemerintah masih mempunyai kewajiban membayar subsidi senilai 38,03 triliun. Koreksi yang telah dilakukan BPK antara lain terhadap subsidi energi pupuk, beras, dan PSU. Koreksi atas subsidi dilakukan antara lain terhadap unsur-unsur biaya yang tidak dapat dibebankan menurut ketentuan perundang-undangan serta besaran volume dan nilai subsidi. Nilai koreksi perhitungan subsidi atau PSU yang dilakukan BPK semakin meningkat dari tahun ke tahun terutama dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2009, koreksi BPK atas perhitungan subsidi senilai 2,41 triliun. Tahun 2010, BPK mengoreksi perhitungan subsidi PSU yang dilakukan BUMN senilai 1,63 triliun. Kemudian, meningkat menjadi 2,57 triliun tahun 2011. Tahun 2012 menjadi 9,03 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa BPK telah membantu pemerintah menghemat pengeluaran subsidi PSU pada tahun 2009 – 2012 senilai 15,44 triliun. Selain koreksi perhitungan subsidi, hasil pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi, PT PLN juga mengungkapkan adanya subsidi senilai 44,61 triliun yang diberikan kepada golongan tarif pelanggan menengah, pelanggan besar, pelanggan khusus antara lain mal maupun gedung-gedung bertingkat yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian subsidi sehingga pemberian subsidi listrik menjadi tidak tepat sasaran. Kasus ketidakefektifan tersebut terjadi antara lain karena pemerintah juga menetapkan penggolongan tarif dasar listrik tidak mengacu kepada tujuan pemberian subsidi dalam APBN dan pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan subsidi dalam APBN tahun anggaran 2011 dan 2012. Terhadap kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan agar pemerintah melakukan peninjauan kembali kebijakan pemberian subsidi listrik sehingga subsidi listrik hanya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan saja atau masyarakat yang layak mendapatkan. Pimpinan sidang dan hadirin yang saya muliakan, selama periode 2009 sampai dengan semester pertama tahun 2013, BPK telah menyampaikan 193.600 rekomendasi senilai 73,27 triliun kepada entitas yang diperiksa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 50,74% atau 98.277 rekomendasi senilai 24,16 triliun telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dan diantaranya 13.095 rekomendasi senilai 2,35 triliun ditindaklanjuti pada periode semester pertama tahun 2013. Tindak lanjut atau atas rekomendasi BPK, antara lain penyerahan aset dan atau penyetoran ke kas negara, daerah, dan perusahaan. Secara kumulatif dari tahun 2009 sampai dengan semester pertama 2013 jumlahnya sebesar 15,17 triliun dan selama semester pertama tahun 2013 sebesar 1,2 triliun. Selama periode tahun 2003 sampai dengan semester pertama tahun 2013, BPK telah memantau kerugian negara atau daerah sebanyak 21.528 kasus senilai 9,9 triliun. Dari jumlah tersebut, kasus kerugian negara atau daerah yang terjadi semester pertama tahun 2013 adalah sebanyak 300 kasus senilai 39 miliar kasus. Perincian kasus kerugian negara, daerah, periode tahun 2003 sampai dengan 2013 semester pertama 7


berupa angsuran sebanyak 6.109 kasus senilai 285 miliar. Pelunasan sebanyak 8.381 kasus senilai kurang lebih 206 miliar dan sebanyak 104 kasus senilai kurang lebih 10 miliar telah diselesaikan melalui proses penghapusan. Selain itu, selama periode tahun 2003 sampai dengan semester satu 2013, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana instansi yang berwenang sebanyak 425 temuan senilai 40,52 triliun. Di antaranya 42 temuan senilai 3,67 triliun disampaikan pada periode semester pertama tahun 2013. Dari 425 temuan tersebut, instansi yang berwenang telah menindaklanjuti 282 temuan atau 66,36% dan di antaranya sebanyak 88 temuan telah diputus di pengadilan. Pimpinan sidang dan hadirin yang saya muliakan, demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan pada Sidang Paripurna DPD yang terhormat ini. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dari HPS dan LHP BPK semester pertama tahun 2013 dapat mendukung tugas dan wewenang DPD sesuai peraturan perundang-undangan. BPK selalu membuka diri kepada Pimpinan dan Anggota DPD untuk mendalami temuan-temuan yang telah kami sampaikan. Sesungguhnya efektivitas dari hasil pemeriksaan BPK adalah jika LHP-nya atau laporan hasil pemeriksaannya ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa, salah satu pihak yang dapat mendorong efektivitas tindaklanjut tersebut adalah pengawasan yang intensif dari Pimpinan dan para Anggota DPD. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan perhatian Pimpinan dan Anggota DPD yang terhormat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Om shanti shanti shanti om. PEMBICARA : MC Dilanjutkan dengan penandatanganan dan penyerahan hasil pemeriksaan BPK. Mohon kepada yang terhormat Ketua DPD RI didampingi Seketaris Jenderal ... (tidak jelas, red.). Dilanjutkan dengan penyerahan hasil pemeriksaan BPK. Dipersilakan kembali ke tempat. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia hasil pemeriksaan semester satu tahun 2013 yang telah kami terima secara khusus kami akan pelajari dan tindak lanjuti melalui Komite IV sebagai Alat Kelengkapan DPD RI yang bertugas terkait dengan anggaran. Masukan tersebut akan menjadi bahan dalam penyusunan pertimbangan DPD RI atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN. Hadirin sidang yang mulia, dari penjelasan Ketua BPK tadi kita mengetahui laporan pemeriksaan semester satu tahun 2013 ini memuat hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara dan daerah pada semester satu tahun 2013. BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas 597 objek pemeriksaan. Dari jumlah tersebut di antaranya 519 objek pemeriksaan laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya. Dan, juga BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap 9 objek pemeriksaan serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebanyak 69 objek pemeriksaan. BPK juga telah mencatat sejumlah permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah lembaga perwakilan dan seluruh pemangku kepentingan. Hasil pemeriksaan BPK tersebut perlu mendapatkan perhatian, antara lain karena temuan pemeriksaan terjadi secara berulang dari tahun ke tahun. Temuan pemeriksaan tersebut terjadi di banyak entitas serta hasil pemeriksaan diperkirakan memiliki implikasi luas bagi kepentingan masyarakat, baik untuk saat ini maupun masa mendatang. Dari hasil pemeriksaan, yang perlu mendapatkan perhatian pemangku kepentingan, antara lain sebagai berikut. 8


   

Penyajian dan pengamanan aset tetap Kekurangan volume pekerjaan dan atau barang pada pengadaan barang dan jasa. Pengelolaan utang negara. Pengelolaan program perluasan akses dan peningkatan mutu Sekolah Menengah Pertama  Penyelenggaraan ujian nasional tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun 2012 dan 2013.  Pelaksanaan subsidi atau kewajiban dan atau kewajiban pelayanan umum. Dari 6 poin hasil pemeriksaan tersebut, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memberikan perhatian secara khusus terhadap pengelolaan program perluasan akses dan peningkatan mutu sekolah menengah pertama. Dalam hal ini, hasil pemeriksaan atas pengelolaan program tersebut tahun 2010 dan 2011, antara lain menunjukkan adanya kerugian negara atau daerah dan daerah sebanyak 12 kasus senilai 21,43 miliar. Di antaranya terdapat indikasi kerugian negara atau daerah dan daerah sebanyak 11 kasus senilai 17,68 miliar. Dari kasus-kasus kerugian negara dan kekurangan penerimaan tersebut telah ditindaklanjuti Kemendikbud dengan penyetoran senilai 761, 93 juta ke kas negara. Selain itu, terhadap hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan ujian nasional tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun 2012 dan 2013 yang menunjukkan adanya kerugian negara sebanyak 14 kasus senilai 37,55 miliar. Di antaranya terdapat indikasi kerugiaan negara sebanyak 7 kasus senilai 13,21 miliar. Dari jumlah tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai 17 miliar rupiah. Kasus penyimpangan keuangan negara yang terjadi di dunia pendidikan tersebut merupakan permasalahan serius dan perlu diminimalkan, bahkan dihilangkan. Perbaikan pengelolaan keuangan di dunia pendidikan Indonesia perlu terus dikawal secara bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan ke depan. Harapan kita bersama peningkatan mutu pendidikan dapat menjadi modal dasar menciptakan masyarakat yang cerdas dan berdaya saing. Untuk mendukung upaya tersebut, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentu akan terus berupaya mengoptimalkan pengawasan tata kelola keuangan negara dan daerah di bidang pendidikan dan bidang-bidang lain secara efisien dan efektif sehingga pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan daerah. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas konsistensi, kerja sama selama ini. Sekali lagi terima kasih dan semoga Tuhan meridhoi berbagai langkah kerja BPK dan DPD RI. Semoga kerja sama ini dapat terjalin lebih baik lagi sehingga dapat terselenggara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang lebih baik lagi. Kita percaya bahwa setiap langkah kerja sama dan konsultasi seperti ini diatur dalam Undang-Undang yang aktualisasinya tentu juga berdasarkan Undang-Undang, bukan atas persepsi, apalagi interpretasi parsial masing-masing lembaga. Dengan cara bersama seperti inilah kita akan mampu mengangkat dan membedah hal-hal yang harus diperbaiki dalam penyelenggaraan negara yang kita cintai ini. Dalam upaya meningkatkan kerja sama antar DPR, DPD, DPRD, BPK, dan eksekutif, maka DPD sedang melakukan sinkronisasi peran DPR, DPD, DPRD, BPK, dan eksekutif dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan negara. Untuk hal tersebut, salah satu kegiatannya akan dilakukan lokakarya pada tanggal 3 Oktober 2013. Sebelum melanjutkan agenda Sidang Paripurna ke-5 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ini dilanjutkan, maka kami mohon waktu beberapa saat guna mengantarkan saudara Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Badan Pemeriksa Keuangan meninggalkan ruang sidang ini dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat, para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan yang kami muliakan di sini hadir Gubernur NTT dan unsur Pemerintah Provinsi, dan juga Anggota DPRD-nya, serta unsur Pemda, dan presidium. Dan, yang saya hormati juga dari Provinsi Sumatera Utara, dari asisten provinsi, dan juga Ketua 9


DPRD, Bupati Asisten Pemerintahan Simalungun, dan unsur dari presidium. Juga hadir di sini ada tiga Provinsi Bengkulu, termasuk juga dari Sekda dan Kepala Biro Pemerintahan dan juga unsur dari Kabag Pemerintahan dan dari Kalimantan Barat ada dari unsur pemerintahan penataan daerah kemudian unsur dari Pemda tiga orang dan dari presidium 41 orang Bapak dan Ibu sekalian, tentu dalam kesempatan ini, sebagaimana tadi kita ikuti bersama bahwa kita telah menerima laporan ikhtisar hasil pemeriksaan semester satu tahun 2013 BPK RI. Berkenaan dengan itu, berdasarkan peraturan-peraturan tata tertib DPD RI perlu menugasi Komite IV dan Panitia Akuntabilitas Publik untuk membahas hasil pemeriksaan BPK tersebut. Untuk itu, dalam sidang yang mulia itu, kita perlu menugaskan Komite IV dan Panitia Akuntabilitas Publik guna membahas hasil pemeriksaan BPK dimaksud. Selanjutnya, sebagai bahan pembahasan, kami akan menyerahkan ikhtisar hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia semester satu tahun 2013 kepada Pimpinan Komite IV dan Panitia Akuntabilitas Publik sesuai dengan tugas konstitusional DPD. Dokumen BPK ini juga akan menjadi bahan bagi para Anggota DPD dalam menjalankan tugas-tugasnya di daerah yang mencakup penyerapan aspirasi dan fungsi pengawasan. PEMBICARA : Dra. Hj. ELVIANA, M.Si. (KETUA KOMITE III) Interupsi, Pimpinan. Elviana, B17. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Silakan. PEMBICARA : Dra. Hj. ELVIANA, M.Si. (KETUA KOMITE III) Setelah kita ikuti laporan keuangan yang disampaikan BPK tadi, kami dari Komite III melihat mayoritas temuan tersebut adalah di bidang pendidikan. Dalam Sidang Paripurna di ruangan ini pernah kita sepakati bahwa akan ditinjau kembali untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, tidak hanya dibahas oleh Komite IV. Sebagai laporan kepada Pimpinan, selama kami di Komite III setiap tahun Komite III berkesimpulan dan menyampaikan laporan di Sidang Paripurna yang istimewa ini bahwa Komite III DPD atas nama DPD itu menolak pelaksanaan Ujian Nasional. Dan, dalam temuan ini ternyata penyimpangan itu 14 miliar lebih itu di bidang ujian nasional. Oleh sebab itu, dalam Sidang Paripurna ini kami minta kebijakan Pimpinan melalui rapat Panmus setelah ini meninjau kembali memberi kesempatan kepada Komite III DPD RI ikut melakukan pengawasan karena sekali lagi pengawasan fungsi DPD itu seperti Pasal 223 dan wewenangnya pada Pasal 224 Undang-Undang MD3 itu melekat kepada anggota. Demikian Pimpinan, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PEMBICARA : ERMA SURYANI RANIK, SH. (KALBAR) Interupsi, Pimpinan. B-80, Erma Suryani Ranik. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Ya, kami persilakan.

10


PEMBICARA : ERMA SURYANI RANIK, SH. (KALBAR) Baik, terima kasih, Pimpinan. Menanggapi dari interupsi Bu Elviana dari Jambi, Pimpinan, saya Anggota Komite IV, saya kira sudah tepat di tata tertib kita bahwa sudah diatur dengan jelas ketika mitra kerja kita adalah BPK itu adalah kewenangan dari Komite IV. Ini terkait soal keuangan. Kalau soal pengawasan itu dengan sendirinya adalah kewenangan Komite III. Saya kira hal-hal yang sudah baik seperti ini kita lakukanlah supaya kita tidak menyalahi tata tertib dan tabrak sana, tabrak sini. Demikian, Pimpinan, terima kasih. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih atas usulan masukan dari Ibu Elviana dari Komite III dan juga dari Ibu Erma Suryani Ranik dari Kalimantan Barat. Dan, saya kira apa yang tadi disampaikan akan dibahas di Panmus. Saya kira demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Tentu tugas dan wewenang itu nanti akan diselesaikan di Panmus. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, tentu di dalam kesempatan ini selanjutnya marilah kita memasuki agenda laporan perkembangan pelaksanaan tugas alat kelengkapan. Oh, penyerahan dulu. PEMBICARA : MC Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada Pimpinan Komite IV dan Pimpinan Akuntabilitas Publik, kami persilakan untuk mengambil tempat. Terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Oke, bisa kita lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf tadi penyerahan dari pada hasil pemeriksaan BPK yang akan diselesaikan oleh Komite IV dan PAP. Tentunya selanjutnya, marilah kita memasuki agenda laporan perkembangan pelaksanaan tugas alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan pengesahan keputusan DPD. Untuk urutan penyampaian laporan akan dimulai dari alat kelengkapan yang materi laporannya akan diambil keputusan. Kami persilakan kepada Komite I untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya. PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (KETUA KOMITE 1) Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Yang saya hormati Pimpinan Rapat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati Anggota Senator Republik Indonesia. Yang saya hormati perwakilan 4 provinsi: NTT, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Bengkulu, dan juga para bupati yang juga hadir bersama Ketua DPRD Tim Pemekaran. Yang saya hormati saudara pelaksana tugas Sekretaris Jenderal. 11


Hadirin yang saya muliakan. Izinkan kami menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite I. Pertama, penyusunan Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPD RI Komite I. Komite I di akhir tahun 2013 merencanakan untuk menyelesaikan dua Rancangan UndangUndang, di antaranya adalah Undang-Undang Perbatasan Daerah dan Rancangan UndangUndang Pengadilan Keagrariaan. Namun demikian, terkait dengan hasil kajian terhadap otonomi khusus dan otonomi asimetris yang telah dilakukan oleh Komite I pada Masa Sidang III dan IV tahun 2012 – 2013 yang merekomendasikan salah satunya dilakukan penyusunan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Bali atau dengan nama lain. Komite I menyepakati untuk melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Bali sehingga dengan demikian beban tugas Komite I dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPD RI pada tahun 2013 menjadi tiga RUU. Berikut laporan perkembangan pelaksanaannya. Pertama, RUU tentang Daerah Perbatasan telah dilaksanakan uji sahih di tiga provinsi, di antaranya di Provinsi NTT, kemudian di Kalimantan Barat, dan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian, Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Keagrariaan, saat ini Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Keagrariaan memasuki tahap penyusunan naskah akademik dan draf Rancangan Undang-Undang diharapkan dilakukan seminar dan uji sahih pada masa sidang yang akan datang. Rancangan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Bali, setelah melakukan kajian terhadap kedudukan otonomi khusus dan otonomi asimetris Indonesia dengan mengambil sampel dari Bali, termasuk Kepulauan Riau, dalam rangka menindaklanjuti kajian yang mesti, kami ulangi, dalam rangka menindaklanjuti kajian merupakan akumulasi dari aspirasi masyarakat dan daerah tersebut. Komite I menyepakati untuk dimulainya penyusunan terhadap rancangan tentang Undang-Undang Otonomi Khusus. Diharapkan pada akhir Masa Sidang I tahun ini, Komite I dapat menyelesaikan naskah akademik dan rancangan RUU untuk dapat dilakukan uji sahih pada Masa Sidang II yang akan datang. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kedua, pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR dan pemerintah, penyusunan terhadap pandangan dan pendapat. A) Pandangan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini pemerintah bersama dengan DPR tengah mempersiapkan revisi atas UU Administrasi Kependudukan sebagai langkah untuk memperbaiki beberapa ketentuan dalam UU Administrasi Kependudukan yang tidak dapat dilaksanakan atau tidak lagi berlaku secara efektif. Terkait dengan hal tersebut, DPD RI, dalam hal ini Komite I, telah menyelesaikan dan melakukan penyusunan pandangan terhadap Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai bahan dalam pembahasan bersama DPR dan pemerintah. Adapun beberapa substansi yang tertuang dalam pandangan tersebut antara lain, saya tidak akan membacakan, saya harap Bapak dan Ibu bisa melihat di meja yang sudah kita serahkan. Pada masa sidang ini, setelah melakukan rangkaian pembahasan dan penyusunan pandangan terhadap aspirasi kependudukan, maka Komite I pada Sidang Paripurna hari ini minta disahkan sebagai pandangan DPD RI. Yang ketiga, pandangan dan pendapat terhadap pembentukan daerah otonomi baru. Menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah tentang pembentukan daerah otonomi baru, Komite I pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2013-2014 telah melakukan serangkaian kunjungan kerja ke beberapa calon daerah otonomi baru. Kunjungan kerja kunjungan yang dimaksud diarahkan untuk melakukan kajian fisik kewilayahan terhadap calon daerah otonomi baru, khususnya pada calon ibu kota yang telah dan sebelumnya Komite 1 melakukan kajian terhadap persyaratan administrasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007. Dari hasil kajian 12


administrasi dan kajian fisik kewilayahan dalam masa sidang yang terhormat ini Sidang Paripurna ke-5, Komite 1 meminta DPD RI untuk dapat memisahkan calon daerah otonom baru sebagai berikut. 1. Pandangan dan pendapat terhadap aspirasi dan daerah tentang pembentukan Kabupaten Lembak sebagai pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Mana tepuk tangannya? Sukses untuk Provinsi Bengkulu, Bu Eny, Pak Bambang, wah ini siapa namanya Pak Shobri. Kemudian, pandangan dan pendapat terhadap aspirasi masyarakat dan daerah terhadap pembentukan Kabupaten Adonara pemekaran dari Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat buat empat orang Anggota Senator dari NTT dan tentu kita semua. Kemudian, pandangan dan pendapat terhadap aspirasi masyarakat dan daerah tentang pembentukan Kabupaten Tayan sebagai pemekaran dari Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Dan, yang terakhir pandangan dan pendapat terhadap aspirasi masyarakat dan daerah tentang pembentukan Simalungun Hataran sebagai pemekaran dari Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Bapak-bapak dan Ibu hadirin sekalian, empat daerah yang direncanakan untuk diberikan pandangan dan pendapat ini, 26 persyaratan yang diamanatkan dalam UndangUndang No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007 sudah memenuhi persyaratan dari 26 persyaratan yang sudah ditentukan. Untuk itu, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada setiap daerah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Banyak maaf atas segala kekurangan. Selamat untuk kita semuanya. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om shanti shanti shanti om. Shalom. Horas. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Oke, pokoknya kalau Pak Alirman Sori itu sudah luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita bersama tadi mendengarkan laporan Pimpinan Komite 1, apakah kita dapat menyetujui: 1) pandangan dan pendapat DPD RI terhadap aspirasi masyarakat tentang pembentukan Kabupaten Lembak sebagai pemekaran daerah Kabupaten Rejang lebong; 2) pandangan dan pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Simalungun Hantaran sebagai pemekaran dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera utara; 3) pandangan dan pendapat DPD RI terhadap aspirasi masyarakat tentang pembentukan Kabupaten Tayan sebagai pemekaran dari Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat; 4) pandangan dan pendapat DPD RI terhadap aspirasi masyarakat tentang Pembentukan Kabupaten Adonara sebagai pemekaran dari Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur; 5) pandangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan? Setuju? KETOK 2X

Terima kasih.

13


Selanjutnya, kami persilakan kepada PPUU untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya. Kalau misalnya masih akan hadir di sini dan kalau misalnya akan meninggalkan ruangan, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Gubernur beserta jajaran dan Bapak Bupati serta Bapak-Ibu sekalian dari berbagai provinsi yang hadir. Terima kasih sekali lagi. Mohon dengan tertib karena sidang akan kami lanjutkan. Kami persilakan PPUU. PEMBICARA : Hj. HAIRIAH, SH., MH. (WAKIL KETUA PPUU) Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Kami mohon berfoto di luar ruangan untuk bisa kami menyelesaikan Sidang Paripurna ini. Mohon maaf, Bapak-Ibu sekalian, kami mohon dengan tertib meninggalkan ruangan sidang ini dan kami akan melanjutkan sidang yang dilanjutkan oleh PPUU. Bagi Anggota DPD untuk kembali ke tempat masing-masing, kami persilakan dimulai Bu Hairiah untuk PPUU. PEMBICARA : Hj. HAIRIAH, SH., MH. (WAKIL KETUA PPUU) Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas Wakil Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak dan Ibu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Saya mau menyapa teman-teman dari Kalimantan Barat ini. Adil ka’talino, bacuramin ka’saruga, basengat ka’jubata. Terima kasih. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua hingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan Sidang Paripurna. Kami atas nama Anggota Panitia Perancang UndangUndang akan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dari Panitia Perancang UndangUndang selama Masa Sidang I Tahun Sidang 2013 – 2014. Ada dua materi laporan: pertama, terkait dengan penyusunan Prolegnas DPD RI prioritas tahun 2014 dan kedua terkait dengan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap usul RUU dari Komite II, yaitu RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama, terkait dengan penyusunan program legislasi nasional DPD RI prioritas tahun 2014, perencanaan pembentukan Undang-Undang dilakukan dengan instrumen program legislasi nasional yang dilakukan dengan prinsipprinsip. Pascaputusan MK Nomor 92/PPUU-10/2012, dipulihkannya kemenangannya DPD, terutama dalam bidang legislasi harus disertai dengan tanggung jawab dan peningkatan substansi. Oleh karena itu, Prolegnas sebagai instrumen perencana legislasi harus benar-benar dipersiapkan dengan baik. Bapak-Ibu sekalian, berdasarkan sidang gabungan tanggal 18 September 2013 telah disepakati Program Legislasi Nasional DPD RI tahun 2014 dengan membagi tiga prioritas, yaitu: 1. Prioritas A, yang sudah ada naskah akademis dan rancangan Undang-Undang telah disusun oleh DPD RI, yaitu:

14


a. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; b. RUU tentang Perkebunan, yaitu pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; c. RUU tentang Kelautan; dan d. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 2. Prioritas B, yang sudah ada naskah akademis dan RUU tersebut sedang disusun oleh DPD RI, yaitu: a. RUU tentang Otonomi Khusus Bali; b. RUU tentang Pengelolaan Daerah Perbatasan; c. RUU tentang Pengadilan Keagrariaan; d. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; e. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; f. RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; g. RUU tentang Tata Cara Penyusunan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; h. Rancangan Undang-Undang tentang DPD; dan i. Rancangan Undang-Undang tentang Hak Keuangan, Administrasi Pimpinan, dan Anggota Lembaga Negara. 3. Prioritas C, Rancangan Undang-Undang usulan untuk dibahas tahun 2014. Usul Rancangan Undang-Undang dari Komite dan Panitia Perancang Undang-Undang adalah sebagai berikut. a. Dari usulan Komite I, Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Terpadu Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur dan RUU tentang Etika Penyelenggaraan Negara di Daerah. b. Komite II mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. c. Usulan dari Komite III Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pasien. d. Komite IV mengusulkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Rancangan UndangUndang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi di Daerah. e. PPUU mengusulkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kami telah susun Prolegnas DPD RI tahun 2014 dalam satu naskah yang berisi argumen-argumen DPD, baik normatif maupun politis terkait dengan RUU yang menjadi prioritas. Naskah Prolegnas DPD RI prioritas tahun 2014 tersebut telah kami sampaikan kepada seluruh Anggota DPD melalui surat yang kami sampaikan pada tanggal 30 September 2013. Pada kesempatan kali ini, kami harapkan dapat diambil keputusan atas Prolegnas DPD RI tahun 2014 tersebut.

15


Kedua,mengenai harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi dua RUU dari Komite II, yaitu RUU tentang Perkebunan dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah kami selesaikan dan dapat diambil putusan terhadap kedua RUU tersebut. Khusus RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, sesuai dengan harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi disepakati menjadi RUU tentang Perkebunan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Hal ini mengacu pada temuan kami bahwa terjadi perubahan substansi melebihi dari 50% sesuai dengan lampiran 2 Nomor 237 Undang-Undang P3 disebutkan bahwa jika suatu perubahan peraturan perundangundangan mengakibatkan: a. Sistematika peraturan perundang-undangan berubah. b. Materil peraturan perundang-undangan berubah dari 5 sampai 50% atau esensinya berubah peraturan perundang-undangan yang dirubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut. Demikian laporan yang kami sampaikan. Atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPD, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wwassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om shanti shanti shanti om. PEMBICARA : Drs. H. ZULBAHRI M, M.Pd. (KEPULAUAN RIAU) Interupsi, Pimpinan. B-38 sebelum Pimpinan PPUU. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Ya, kami persilakan. PEMBICARA : Drs. H. ZULBAHRI M, M.Pd. (KETUA KOMITE IV) Terima kasih. Pimpinan dan Anggota yang kami hormati. Sebagaimana rapat gabungan bersama PPUU dengan alat kelengkapan komite, kami di Komite IV ada yang perlu diluruskan tentang RUU usul inisiatif untuk dibahas pada tahun 2014. Kita sepakati dua, yaitu yang pertama adalah revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang kedua adalah RUU tentang Pengelolaan Kekayaan dan Utang Negara, bahkan sampai berapa kali, berapa lama kita ingat Bu Hairiah kan, tapi ternyata di sini tadi disebutkan pajak daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah itu sudah selesai tahun 2013 dan sudah finalisasi. Barangkali itu mungkin perlu diluruskan. Demikian, Ibu Pimpinan. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Kami rasa silakan dijawab.

16


PEMBICARA : Hj. HAIRIAH, SH., MH. (WAKIL KETUA PPUU) Terima kasih, Pak. Mungkin ini kesalahan dari administrasi dalam hal penulisan begitu yang disepakati memang yang disampaikan dari Komite IV dan kami mohon langsung dikoreksi pada hari ini juga. Terima kasih PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Ibu Hairiah sebagai Pimpinan PPUU. Tentu setelah kita bersama mendengarkan laporan dari Pimpinan PPUU apakah kita dapat menyetujui Program Legislasi Nasional DPD RI Tahun 2014? KETOK 2X

Selanjutnya persilakan, kami persilakan kepada Komite II untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya. PEMBICARA : Ir. H. BAMBANG SUSILO, MM. (KETUA KOMITE 2) Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Yang saya hormati Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati Pimpinan alat kelengkapan DPD RI. Yang saya banggakan rekan-rekan Anggota DPD RI. Jajaran sekretariat, teman-teman media dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT kita pada siang hari ini bisa sama-sama di Sidang Paripurna ke-5 dalam keadaan sehat wal'afiat. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya sebagai Ketua Komite II untuk menyampaikan laporan kinerja Komite II pada masa sidang pertama 2013-2014. Yang pertama, kami mohon kepada Pimpinan Sidang dan rekan-rekan Anggota DPD RI Sidang Paripurna ke-5 ini untuk mengesahkan rencana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Kedua, tentang Rencana Undang-Undang Perkebunan yang secara jelas telah disampaikan oleh PPUU di depan tadi. Itu sebagai kado ulang tahun Dirgahayu Dewan Perwakilan Derah Republik Indonesia. 2 RUU inisiatif yang selama ini perlu dirubah sesuai dengan Prolegnas 2009-2014. Selain itu pimpinan dan rekan-rekan Anggota DPD RI Sidang Paripurna ke-5 secara konkrit dan nyata sekali pada tahun 2013 ini masa sidang I ini Komite II DPD RI telah membantu atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan daerah ini juga sebagai kado ulang tahun Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang ke-9 secara konkrit dan nyata diantaranya pertama adalah Komite II telah berjuang untuk menggagalkan izin usaha pertambangan di Kalimantan Timur seluas 20 ribu hektar yang akan dijadikan izin pertambangan batubara tetap menjadi lahan pertanian pangan yang berkelanjutan. Jadi ini juga merupakan suatu kado yang sangat konkrit terhadap daerah. Yang kedua, terima kasih kepada Pimpinan Wakil Ketua DPD RI Ibu Hemas atas rekomendasinya besok pagi juga ada 4 kelompok yang akan menyelesaikan permasalahan masalah edaran 17


surat Kementerian Kehutanan pertama di Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di Kota Batam. Yang kedua, masalah kehutanan juga yang hubungan dan perkebunan yaitu di wilayah Provinsi Riau. Yang ketiga adalah reklamasi Teluk Benoa yang di tolak oleh masyarakat Bali juga ada berhubungannya dengan Kementerian Kehutanan dan yang keempat, teman-teman besok pagi juga akan terbang ke Maluku akan menyelesaikan permasalahan-permasalah masyarakat yang menyangkut tentang Kementerian Kehutanan. Saya pikir kalau itu semua nanti berhasil Insya Allah dalam kado ulang tahun ke-9 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ini secara nyata Komite II telah melakukan suatu advokasi-advokasi pengawasan Undang-Undang tertentu sesuai dengan kemitraannya. Pimpinan dan seluruh hadirin yang saya banggakan. Itulah yang perlu saya laporkan di Sidang Paripurna ke 5 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ini kami dari Komite II memohon untuk disahkan 2 RUU inisiatif tersebut saya ulang pertama RUU Nomor 7 tentang Sumber Daya Air dan RUU tentang perkebunan yang telah dijelaskan secara jelas oleh Pimpinan PPUU. Pada Sidang Paripurna ke-5 ini saya juga atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik, atas kekompakan Komite II terhadap tugas-tugas legislasi dan pengawasan serta pandangan pendapat dan PPUU terutama semakin solid kita, semakin ke belakang, semakin kita mau berpisah Komite II dan PPUU berhasil tepat waktu untuk menyelesaikan 2 RUU yang telah disebutkan diatas tadi. Itu saja atas nama pimpinan dan seluruh rekan-rekan Senator Anggota Komite II mengucapkan Dirgahayu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Semoga bisa memperjuangkan kepentingan daerah khususnya di kancah nasional dan daerah demi kesejahteraan masyarakat di daerah dibawah kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Khairul kalam. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om shanti shanti shanti om. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Saya kira apa yang sudah disampaikan oleh Komite II tadi oleh Pak Bambang dan setelah kita bersama mendengarkan laporan Pimpinan Komite II apakah kita menyetujui satu usul inisiatif DPD RI tentang rancangan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, 2 inisiatif DPD RI tentang Rancangan Undang-Undang Perkebunan. Setuju? KETOK 2X

Selanjutnya kami persilakan kepada Komite III untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya.

PEMBICARA : Dra. Hj. ELVIANA, M.Si. (KETUA KOMITE III) Bismillahirohmanirohim. Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. 18


Om swastiastu. Yang kami hormati Saudara Pimpinan DPD RI. Yang saya hormati saudara-saudara Anggota DPD RI dan yang saya hormati Sekretaris Jenderal beserta staf. Pada Sidang Paripurna yang mulia ini perkenankan kami menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite III DPD RI selama masa sidang pertama tahun 2013-2014 periode 15 Agustus sampai dengan 30 September 2013 sebagai berikut pertama Komite III DPD RI telah melaksanakan Sidang Pleno Komite sebanyak 3 kali dalam rangka pembahasan program dan optimalisasi kegiatan berikutnya Komite III telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum sebanyak 2 kali pertama dengan Direktur Jenderal pembinaan penempatan tenaga kerja dalam kesempatan ini Komite III mengundang utusan dari provinsi yang menjadi daerah paling banyak mengirim tenaga kerja keluar negeri yaitu Kepala Dinas tenaga kerja Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas tenaga kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Danis tenaga kerja Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa barat Kepla Dinas tenaga kerja Kabupaten Cianjur Jawa barat dan Kepala Dinas Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan hasil Kunjungan kerja Komite III DPD RI ke negara Malaysia Uni Emirat Arab, Singgapura dan Arab Saudi. Kemudian Dengar Pendapat Umum dengan Rabitha haji dan PT. Garuda Indonesia berkenaan dengan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji terkait persiapan penyelenggaraan haji Tahun 2013. Berikutnya Komite III sudah membahas RUU inisiatif DPD RI yaitu perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional berkenaan dengan ini Komite III telah melaksanakan telaah sejawat dengan pakar kemudian juga sudah melaksanakan uji shahih. Selanjutnya pengawasan terhadap Undang-Undang tertentu Komite III sedang dan akan melaksanakan pertama pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji berkenaan dengan persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 2013 di Arab Saudi dimana kelompok pengawas pra haji sudah berangkat pada tanggal 12 sampai tanggal 19 September kemarin dimana tercatat temuan dari tim adalah masalah transportasi darat di Arab Saudi yang masih menjadi otoritas pemerintah Arab Saudi dimana kondisi kendaraan yang digunakan tidak semuanya dalam kondisi baik. Sedangkan pengawasan terhadap pasal ibadah haji Tahun 2013 baru akan dilaksanakan, akan diberangkatkan tanggal 7 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013. Selanjutnya pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri telah dilakukan finalisasi pada tanggal 1-2 September 2013. Kemudian yang terakhir Komite III DPD RI telah melaksanakan pengawasan dan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan telah dilakukan finalisasi hasil pengawasan Undang-Undang dimaksud pada tanggal 3 sampai dengan 4 September 2013. Ibu Pimpinan, Bapak Ibu Anggota DPD RI yang terhormat. Sidang Dewan yang kami muliakan. Berdasarkan laporan yang telah kami sampaikan di atas melalui Sidang Paripurna yang mulia ini Komte III DPD RI meminta kepada Pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang terhormat untuk mengesahkan 2 materi yaitu : 1. Hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. 2. Hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional.

19


Akhirnya perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat pimpinan beserta seluruh Anggota DPD RI dan semua pihak yang telah banyak membantu terutama Sekretariat Jendral DPD RI dan jajarannya serta media massa yang telah banyak membantu meliput kegiatan-kegiatan Komite III baik di kantor maupun di lapangan. Semoga segala upaya yang diberikan yang diberikan tersebut mendapat balasan kebaikan yang berlipat dari Allah SWT. Amin. Demikianlah perkembangan pelaksanaan tugas Komite III DPD RI. Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thoriq. Wassalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Damai Sejahtera bagi kita semua. Om shanti shanti shanti om. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Bu Elviana dari Komte III dan setelah kita bersama mendengarkan laporan dari Pimpinan Komite III apakah kita dapat menyetujui dari hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dua, hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Setuju. KETOK 2X Marilah kita lanjutkan dan kami persilakan kepada Komite IV untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya.

PEMBICARA : Drs. H. ZULBAHRI M, M.Pd. (KETUA KOMITE IV) Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore. Salam Sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Yang kami hormati Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah. Ibu Wakil Ketua dan yang kami hormati. Rekan-rekan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Mohon maaf rekan-rekan ya ini Pak Fatwa. Saya takut lupa Pak Fatwa jadi saya sebut rekan-rekan hadirin yang berbahagia terlebih dahulu. Tentunya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat-Nya pada sore hari ini kita masih bertahan dalam menghadiri Sidang Paripurna ke-5 dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Atas nama pimpinan dan segenap Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya sesuai dengan jadwal rapat hari ini perkenankan kami menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Komite IV DPD mengenai pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2014. Pimpinan, Anggota dan hadirin yang berbahagia. Sesuai amanat Pasal 22 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta Pasal 154 dan Pasal 224 Undang-Undang 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagai alat kelengkapan DPD RI yang mempunyai lingkup tugas antara lain APBN Komite IV 20


membahas dan merumuskan pertimbangan terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2014. Pertimbangan terhadap RAPBN 2014 merupakan pertimbangan tahap kedua RAPBN 2014, melanjutkan pertimbangan atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2014 yang telah disampaikan kepada DPR pada Bulan Juli 2013. Dalam pembahasan RAPBN 2014 Komite IV menyempurnakan hasil pertimbangan terlebih dulu berdasarkan RAPBN Tahun 2014 dan nota keuangannya yang telah disampaikan Presiden kepada DPR dan DPD pada tanggal 16 Agustus 2013. Pentahapan pembahasan dilakukan melalui rapat internal, rapat kerja dan rapat dengar pendapat serta rapat dengar pendapat umum. Di samping itu dalam pembahasan RAPBN tahun 2014 Komite IV menggunakan referensi hasil kajian Budget office melalui serangkaian proses pembahasan yang melibatkan para akademisi, praktisi dan Anggota DPD RI. Kemudian Komite IV melakukan finalisasi draft pertimbangan atas RUU APBN tahun anggaran 2014 pada tanggal 16 sampai dengan 18 September 2013. Pimpinan, Anggota dan hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati. Pertimbangan DPD RI terhadap RAPBN 2014 sebagai berikut :  Pertumbuhan ekonomi. 1. DPD RI berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2014 diperkirakan pada kisaran 6% sampai dengan 6,2%. Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi konsumsi rumah tangga yang tetap kuat sejalan dengan pelaksanaan pemilu legislatif, perbaikan iklim investasi dan peningkatan kegiatan eksport. 2. Dalam kurun waktu 2008-2012 DPD RI mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi di 17 provinsi masih di bawah rata-rata nasional 6% seperti Aceh 0,42%, Papua 2,81%, NTB 3,36%, NTT 5,06%, Kepulauan Bangka Belitung 5,25%, Kalimantan Barat 5,27%, Lampung 5,83%, Kalimantan Selatan 5,83% dan Sumatera barat 5,93%. DPD RI berpendapat bahwa perlu langkah-langkah percepatan pembangunan melalui peningkatan alokasi belanja kementrian lembaga terhadap daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rendah sehingga dapat memacu kemajuan ekonomi daerah.  Inflasi. 1. Inflasi pada tahun 2013 dan 2014 diperkirakan pada kisaran 5,5 sampai dengan 6,5%. DPD RI berpendapat bahwa pemerintah perlu terus menjaga stabilitas harga dan mengurangi potensi kenaikan inflasi sebagai akibat kenaikan harga pangan, lambatnya pasokan harga bahan bakar minyak di beberapa daerah, kenaikan biaya transportasi antar daerah dan kenaikan tarif layanan publik lainnya. 2. Pemerintah juga perlu memusatkan perhatian pada inflasi tinggi yang terjadi di beberapa daerah tersebut yang sebagian besar disebabkan oleh terbatasnya pasokan bahan pokok, sulitnya akses transportasi dan terbatasnya infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan serta pembangkit tenaga listrik.  Nilai tukar rupiah terhadap Dollar US. 1. Pada Mei 2013 nilai tukar rupiah melemah 2,23% ke level Rp. 9.400,- perdolar US atau setara rata-rata melemah 0,95% menjadi Rp. 9.254,- perdollar US Tekanan terhadap nilai tukar rupiah terus berlanjut karena tingginya permintaan valuta asing untuk memenuhi kebutuhan impor terutama impor BBM, pembayaran utang luar negeri, repatriasi pendapatan pihak asing serta tindakan para pelaku usaha mengamankan portofolio dari gejolak pasar uang sebagai akibat ketidakjelasan penyelesaian krisis di Eropa. 2. Dengan memperhitungkan perkembangan pasar uang nasional dan global DPD RI mengusulkan rata-rata nilai tukar pada tahun 2014 berada pada kisaran Rp. 10.450 sampai dengan Rp. 10.650 per dolar Amerika. Dalam upaya menjaga 21












keseimbangan pasar valuta asing Bank Indonesia harus terus mengambil langkahlangkah untuk menjaga kecukupan likuiditas pasar yang didukung dengan penguatan operasi moneter melalui pengembangan instrumen moneter valuta asing serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk melakukan mitigasi dampak negatif dari resiko perburukan ekonomi global. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan. 1. Ketidakpastian yang terjadi di pasar uang dan pasar modal internasional menyebabkan nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan selama Agustus sampai September 2013 tekanan itu menyebabkan Bank Indonesia meningkatkan suku bunga SPN menjadi 7,25% pada September 2013. Kenaikan suku bunga SPN menyebabkan peralihan dana masyarakat dari simpanan perbankan ke SPN sehingga mendorong perbankan menaikkan suku bunga. 2. Penyaluran kredit perbankan lebih rendah dibandingkan dengan mobilisasi dana masyarakat terutama di wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi. Kondisi tersebut tidak kondusif bagi pengembangan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi serta bagi percepatan pembangunan daerah. DPD RI berpendapat bahwa pemerintah perlu fokus pada peningkatan efisiensi perbankan untuk mengurangi biaya intermediasi dan mendorong pemerataan penyaluran kredit perbankan antar daerah terutama untuk mendukung pengembangan UMKM dan percepatan pembangunan daerah. Dalam kaitan dengan mobilisasi dana perbankan di daerah dan penyaluran kredit. Pemerintah perlu mengoptimalkan pengelolaan perbankan wilayah regional banking yang sudah ada dan membangun perbankan wilayah di daerah pemekaran baru serta memberikan prioritas kepada perbankan untuk beroperasi di wilayah tertentu. Harga minyak. Pergerakan harga minyak di pasar internasional cenderung berfluktuasi dan secara bertahap meningkat. DPD RI berpendapat bahwa penetapan tahun 2014 masih harus tetap realistis. Pemerintah harus menyiapkan suatu pengamanan untuk memerangi dampak fluktuasi harga minyak di pasar internasional termasuk menetapkan subsidi dan membangun sumber energi alternatif non BBM. Lifting minyak. 1. DPD RI memperkirakan lifting minyak tahun 2014 berada pada kisaran Rp. 900.000 sampai dengan Rp. 930.000 barel per hari. Dalam mencapai lifting minyak pada tahun 2014 tersebut DPD RI meminta pemerintah agar melakukan pengobtimalan perolehan dari sumber minyak yang sudah ada dan melakukan percepatan produksi di sumur-sumur minyak yang baru. DPD RI mencatat bahwa beberapa kilang minyak telah mulai beroperasi sehingga produksi minyak diharapkan dapat meningkat lebih tinggi. Penetapan asumsi lifting minyak untuk tahun 2014 perlu diimbangi dengan penghapusan berbagai hambatan investasi disektor minyak dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan daerah. 2. Dalam upaya mengurangi jebakan ketergantungan pada migas dan menjamin ketahanan energi dalam jangka panjang pemerintah perlu merumuskan strategi dan kebijakan ketahanan energi dalam melaksanakannya secara konsisten sebagai dasar pengembangan sumber energi alternatif dan terbarukan. Tingkat kemiskinan. Dengan memperhatikan pola pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan DPD RI berpendapat bahwa tingkat kemiskinan harus diturunkan dari 11,96% pada tahun 2012 menjadi 11,56% pada tahun 2013 dan menjadi 11,16% pada tahun 2014 dengan prioritas daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi pada sektor-sektor yang mempunyai jumlah penduduk miskin yang tinggi seperti sektor pertanian. 22


 Tingkat pengangguran terbuka. DPD RI berpendapat daerah tingkat pengangguran terbuka perlu diturunkan dari 6,4% tahun 2012 menjadi 5,9% pada tahun 2013 dan 5,85% pada tahun 2014. Langkah yang harus dilakukan pemerintah dalam memperluas lapangan kerja adalah mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru diluar wilayah Jawa, Bali untuk menciptakan kesempatan kerja baru, mendorong perbaikan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan perizinan.  Tingkat kesenjangan. 1. DPD RI menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak ada manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat apabila tingkat kesenjangan pendapatan juga meningkat. Perkembangan indeks ini sebagal salah satu tolak ukur tingkat kesenjangan cenderung meningkat dari 0,35 pada tahun 2008 menjadi 0,38 pada tahun 2010 dan 0,41 pada tahun 2012. Tanpa ada upaya yang terarah sistematis dan terpadu DPD RI memperkuat indeks ini pada tahun 2013 meningkat menjadi 0,42. 2. Provinsi dengan kesenjangan tertinggi adalah Papua 0,44 Nusa Tenggara Barat 0,44, Papua Barat 0,43 Daerah Istimewa Yogyakarta 0,43, Bali 0,43, Sulawesi Selatan 0,43, DKI Jakarta 0,42, Jawa Barat 0,41, Gorontalo 0,41, Riau 0,40, Sumatera Selasa 0,40, Sulawesi Tenggara 0,40 dan Sulawesi Barat 0,40. DPD RI berpandangan bahwa permasalahan kesenjangan yang tidak teratasi secara tuntas akan berdampak pada peningkatan kecemburuan dan konflik sosial. Pemerintah perlu melakukan kebijakan yang terukur nyata dan sistematis untuk mengurangi kesenjangan pendapatan Oleh sebab itu DPD RI berpendapat bahwa tingkat kesenjangan harus turunkan menjadi 0,41 dengan prioritas daerah-daerah yang tingkat kesenjangan tinggi dan perhatian lebih besar pada peningkatan kinerja daerah yang tertinggal.  Pertimbangan terhadap pendapatan negara tahun 2014. 1. DPD RI berpendapat bahwa pemerintah harus bekerja keras untuk mempertahankan dan meningkatan penerimaan perpajakan sehingga tax ratio secara bertahap akan meningkat sekurang-kurangnya 15% dari PDB. DPD RI berpendapat bahwa penerimaan perpajakan masih dapat di tingkat dengan melakukan reformasi perpajakan secara total dan menghapuskan mafia pajak dan memberantas korupsi di lingkungan aparat perpajakan secara tuntas. 2. DPD RI mencatat bahwa layanan di bidang kepabeanan dan cukai masih belum optimal terutama di beberapa provinsi yang melayani transaksi ekspor dari impor. Berbagai langkah pembenahan yang dilakukan pemerintah saat ini masih belum menunjukkan hasil yang optimal. DPD RI berpendapat bahwa perlu pemerintah perlu terus memperbaiki layanan bidang kepabeanan dan cukai dengan melakukan perbaikan sistem layanan dibeberapa provisi dan pengembangan sistem informasi kepabeanan secara terpadu. 3. DPD RI berpendapat bahwa pemerintah perlu mengoptimalkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) melalui berbagai langkah seperti pengoptimalan penerimaan dividen dan pajak, pengoptimalan penerimaan dari minyak dan gas serta pengoptimalan langkah lain yang mendasar. Sektor pertambangan dan kehutanan yang terkait dengan pertambangan mempunyai kemampuan yang tinggi untuk meningkatkan penerimaan negara secara substansial baik dari pajak maupun PNBP. 4. DPD RI mencatat bahwa perizinan perjanjian produksi dan pengelolaan pertambangan dibeberapa daerah masih menghadapi beragam hambatan. Pemerintah daerah pada umumnya harus menanggung biaya pembangunan dan pemeliharaan pra sarana pengangkutan hasil tambang. DPD RI berpendapat 23


bahwa pemerintah bersama dengan pemerintah daerah perlu mendorong kontrak kerja yang lebih menguntungkan bagi penambahan PNBP terutama bagi daerah penghasil dan mendorong perusahaan untuk ikut membangun dan memelihara prasarana dan sarana angkutan. 5. DPD RI juga mencatat bahwa pengelolaan sumber daya ikan oleh perusahaan perikanan masih belum memberikan hasil yang optimal bagi pemerintah daerah. Proses melalui hasil perikanan masih sering dilakukan di tengah laut sehingga tidak tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Hal itu disebabkan oleh terbatasnya prasarana pendukung pelabuhan, tempat pelelangan ikan dan jaringan pemasaran di daerah penghasil ikan. 6. DPD RI mencatat bahwa rencana kenaikan tarif dasar listrik akan mendorong kenaikan harga barang dan jasa dan membawa dampak menurunnya daya beli rakyat terutama rakyat miskin. DPD RI berpendapat bahwa pemerintah perlu melakukan perbaikan layanan penyediaan listrik terutama dalam menjaga pasokan listrik dan memperluas jaringan deriveseri di daerah-daerah yang selama ini belum mendapat pelayanan listrik.  Pertimbangan terhadap belanja negara tahun 2014. 1. Belanja negara terus meningkat dari 1.042,1 triliun pada 2010 menjadi 1.726,2 triliun pada APBN 2013 dan 1.816,7 triliun pada tahun 2014. DPD RI mencatat bahwa presentasi belanja pemerintah pusat cenderung lebih besar daripada dana transfer daerah. DPD RI berpendapat bahwa distribusi belanja negara belum sejalan dengan semangat otonomi daerah. 2. Berkaitan dengan alokasi belanja pusat. DPD RI berpendapat bahwa kenaikan belanja pelayanan umum harus diimbangi dengan reformasi birokrasi secara jelas, tuntas dan berdampak langsung bagi peningkatan pelayanan publik yang lebih baik, bermutu, cepat, mudah, adil, efektif bagi kesejahteraan rakyat. 3. DPD RI mengganggap subsidi energi terutama di daerah Jawa tidak adil karena sebagian besar subsidi baik subsidi BBMl maupun subsidi listrik dinikmati oleh kelompok penduduk berpendapatan menengah DPD RI berpendapat bahwa subsidi energi secara bertahap dialihkan menjadi dana transfer daerah untuk penguatan ketahanan daerah dan percepatan pembangunan infrastruktur daerah terutama di wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Kalimantan. 4. Pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan pertanian, kelautan dan perikanan selama ini masih belum optimal karena cenderung sporadis, tidak sistematis dan tidak efektif dalam memajukan pertanian, kelautan dan perikanan. 5. Pemerintah mengajukan usulan belanja anggaran kementrian, lembaga pada tahun 2014 dengan alokasi anggaran terbesar pada adalah sebagai berikut: Kementerian Pertahanan 83,43%, Kementrian pendidikan kebudayaan 82,74 triliun Kementrian pekerjaan umum 74,91 triliun, Kementerian Agama 49,58 triliun, Kepolisian Republik Indonesia 41,53 triliun, Kementerian Kesehatan 44,86 triliun, Kementrian Perhubungan 39,15 triliun, Kementerian Keuangan18,71 triliun, Kementrian Pertanian 15,4 7 triliun, Kementerian ESDM 16, 26 triliun, Kementrian Dalam Negeri 14,78 triliun. DPD RI berpendapat bahwa pola alokasi kementrian kami ulangi DPD RI berpendapat bahwa pola alokasi anggaran kementerian/lembaga tidak menggambarkan prioritas tidak seimbang dan tidak mencerminkan kebutuhan rakyat dan daerah. Oleh sebab itu terjadi meminta pemerintah agar melakukan realokasi anggaran kementerian/lembaga untuk mendukung peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan mendukung ketahanan energi dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Kalimantan. 24


 Pertimbangan terhadap kebijakan desentralisasi fiskal tahun 2014. 1. DPD RI mencatat bahwa rasio dana transfer ke daerah terhadap cenderung tidak tetap bahkan menurun. 2. DPD RI berpendapat bahwa berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam pengelolaan dana transfer ke daerah masih belum optimal dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan mempercepat pembangunan daerah. 3. DPD RI meminta pemerintah untuk menata kembali pengelolaan dana transfer ke daerah sehingga mempunyai dampak nyata dan terukur bagi pengurangan kesenjangan fiskal, peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, peningkatan produktivitas efisiensi nilai tambah dan daya saing daerah, perluasan penempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber alam alam serta pecegahan degradasi dan penurunan daya dukung lingkungan daerah. 4. DPD RI mencatat bahwa dana alokasi khusus terus berkembang menjadi 19 bidang. Peningkatan jumlah komponen bidang akan menyulitkan pemerintah daerah dalam memahami kebijakan kriteria dan lingkup kegiatannya. Oleh sebab itu DPD RI mengusulkan kepada pemerintah agar membuat pengelompokan cluster 19 bidang DAK tersebut menjadi 5 kelompok bidang yaitu : 1. Pengembangan sumber daya manusia. 2. Pengembangan prasarana. 3. Percepatan pembangunan ekonomi. 4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 5. Penataan birokrasi dan pelayanan publik. 5. DPD RI mencatat berbagai hambatan dalam pengelolaan dana transfer ke daerah antara lain : a. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang sangat cepat tanpa diikuti oleh sosialisasi. b. Terbatasnya pemahaman aparatur terhadap tekhnis penyusunan anggaran dengan pengalokasian dana. c. Belum adanya standar pelayanan minimal sebagai acuan dalam dalam mengalokasikan anggaran belanja daerah. d. Belum adanya standar analisis belanja sebagai acuan yang digunakan mengukur tingkat kewajaran belanja dan beban kerja. e. Belum semua satuan kerja perangkat daerah SKPD menggunakan anggaran berbasis kinerja sebagai dasar penyusunan anggaran. f. DAK masih belum mencapai tujuan dan sasaran seperti yang diharapkan disebabkan lemahnya pengendalian dan evaluasi yang dilakukan pemerintah.  Pertimbangan terhadap defisit pembiayaan anggaran dan risiko fiskal 2014. 1. Kebijakan pengendalian defisit anggaran dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan fiskal dalam rangka apa dalam jangka menengah sesuai dengan kerangka fiskal 2010-2014. DPD RI berpendapat bahwa pemerintah perlu membangun kerangka pembiayaan jangka menengah memberikan kepastian bagi pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran. 2. Investasi swasta masih terpusat di Jawa terutama di DKI, Jawa Barat, Jawa Timur Banten dan beberapa provinsi hal itu disebabkan oleh ketimpangan dalam penyediaan infrastruktur publik sebagai pendukung utama investasi swasta. DPD RI berpendapat bahwa pemerintah perlu mengembangkan prioritas wilayah sebagai lokasi investasi swasta dengan membangun infrastruktur dan memberikan

25


berbagai insentif fiskal bagi investasi di wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera.  Pertimbangan terhadap kondisi investasi lingkungan. Investasi swasta masih banyak terpusat di Jawa terutama di DKI, Jabar, Jawa Timur dan Banten dan beberapa provinsi yang disebabkan oleh ketimpangan dalam penyediaan infrastruktur publik sebagai pendukung utama investasi swasta. DPD RI berpendapat bahwa pemerintah perlu mengembangkan prioritas wilayah sebagai lokasi investasi swasta dengan membangun infrastruktur dan memberikan berbagai insentif fiskal bagi investasi di wilayah luar Jawa. Pimpinan dan Anggota hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati. Pada Sidang Paripurna terhormat ini kami menyampaikan materi dengan harapan untuk dapat diambil keputusan sebagai keputusan DPD RI yaitu keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI terhadap rancangan Undang-Undang tentang anggaran, pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2014. Pimpinan, Anggota, hadirin yang kami hormati. Demikian laporan pelaksanaan tugas Komite IV yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih karena agak terlalu lama mohon maaf karena ini harus saya bacakan semua bu. Demikian. WabillahiTaufik-Walhidayah. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore. Om santi santi santi om. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih dari Pimpinan Komite IV. Setelah kita bersama mendengarkan laporan dari Pimpinan Komite IV, apakah kita dapat menyetujui pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014? Setuju. KETOK 2X

Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan perkembangan alat kelengkapan yang tidak diambil putusannya yaitu Kelompok DPD di MPR RI. PEMBICARA : Dipl.Ing. H. BAMBANG P. SOEROSO (KETUA KELOMPOK DPD dI MPR RI) Nanti kalau kita telah bernegara dalam keadaan tenteram kita tentu akan mengumpulkan kembali MPR yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih sempurna dan lebih lengkap. Ini adalah penggalan pidato Presiden, Bung Karno ketika beliau menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dari hasil BPUPKI. Kami atas nama pimpinan kelompok ingin juga menyampaikan Dirgahayu DPD RI semoga DPD tetap jaya dan tetap bisa menjadi the golden brigde daerah dan kebijakan pusat. Bismilahirrahmannirahim. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore dan; 26


Om swastiastu. Yang kami muliakan para negarawan Indonesia. Ibu pimpinan, teman-teman rekan-rekan sahabat seperjuangan Senator Indonesia, Pak Sekjen DPD RI dan saudara-saudara kami yang berbahagia. Ijinkan kami di hadapan bapak dan ibu sekalian Senator Indonesia sebagai pemegang kedaulatan pada forum ini kami ingin menyampaikan berbagai progress, proses dan perkembangan terhadap dinamika usul perubahan ke-5 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah bapak rampungkan semenjak 7 tahun yang lalu yang hasilnya sudah kita sepakati bersama dan kita tahu bahwa apa yang kita perjuangkan ini adalah perjuangan seluruh rakyat Indonesia dalam kontekstual untuk mengangkat harkat dan martabat sebagai sebuah lembaga DPD RI, sebagai pejuang aspirasi masyarakat yang ada di daerah. Bapak dan ibu, rekan-rekan sekalian. Perjuangan yang telah kita lakukan 7 tahun silam ini hari ini dinamisasinya telah ada di rumah MPR. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 maka MPR sebagai lembaga yang memang mempunyai kewenangan untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kerangka itu MPR menanggapi dinamika yang berkembang di seluruh wilayah di Indonesia ini telah membentuk sebuah tim kajian sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai sebuah alat kelengkapan MPR RI dan adalah merupakan cikal bakalnya Panitia Ad Hoc nanti yang akan dibentuk pada saatnya untuk menyusun, membentuk rantus atau rantap terhadap usul-usul perubahan ini. Bapak dan Ibu sekalian. Tim kerja kajian yang dibentuk itu telah melaksanakan berbagai sederet kegiatankegiatan yang strategis. Tiga etape yang kita desain untuk melaksanakan terealisasinya perubahan ini yang pertama adalah pada etape pertama yang sudah kita lakukan tim kajian telah melakukan penjaringan aspirasi keseluruh daerah ulangi ke seluruh daerah di wilayah kita melalui seminar dan dialog publiknya untuk mendengar suara rakyat apakah konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan penataan atau penyempurnaannya ini sudah terjadi dan hampir semua kecuali ada beberapa yang memang dengan catatan menyatakan bahwa paska perubahan ke-5 paska perubahan pertama 4 tahap Undang-Undang Dasar 45 masih di tengerai berbagai persoalan yang memang harus diluruskan dan ditata kembali termasuk adalah tentang eksistensi harkat dan martabatnya DPD sebagai lembaga baru hasil amandemen tadi. Etape kedua yang sedang kita lakukan sekarang ini teman-teman kita di MPR sedang melakukan sebuah evaluasi yang komprehensif terhadap semua berbagai masukkan yang sempat kita tangkap 3 bulan, 4 bulan yang terakhir ini terhadap isu-isu perubahan termasuk adalah isu-isu perubahan yang sudah digelindingkan oleh bapak dan Ibu didalam 10 isu strategis tadi untuk menjadi sebuah bahan evaluasi dan saat ini juga sedang dilakukan dialog-dialog yang intensif dengan berbagai elemen bangsa melalui institusinya seperti contoh Lemhanas, Pepabri ormas-ormas besar masyarakat kita dan tokoh-tokoh masyarakat. Nah pada etape ketigalah kita akan memberikan atau menyusun sebuah rekomendasi kepada pimpinan MPR untuk ditindak lanjuti hasil-hasil kerja yang sudah kita sepakati bersama. Bapak, ibu dan rekan-rekan Senator Indonesia yang kami muliakan. Ada 2 skenario besar dalam kerangka dinamika proses, progress perjalanan ini di MPR. Yang pertama adalah isu-isu strategis perubahan berdasarkan rekomendasi yang sudah dibentuk oleh tim kajian tadi akan dinormakan ke dalam pasal-pasal perubahan plus alasannya. Inilah yang akan menjadi dasar atau modal kita untuk kita bisa mendapatkan dukungan dan tandatangan para anggota MPR sebagai pengusul. Saya ingin memberikan informasi ibu, 132 kita sudah lengkap menandatangani usul perubahan ke-5 tadi tinggal kita membutuhkan 99 tepatnya tandatangan pengusul yang akan kita gerilyakan nanti ketika rekomendasi hasil tim kajian itu sudah selesai dan kalaulah itu bisa terjadi maka 231 27


sekurang-kurangnya anggota MPR telah memenuhi syarat Pasal 37 untuk kita bisa proses lebih lanjut dalam waktu sekurang-kurangnya 90 hari maka Majelis Permusyaratan Rakyat harus memanggil anggotanya untuk melaksanakan sidang di dalam pertama agendanya adalah membentuk Panitia Ad Hoc dan ini menurut informasi yang kami dapatkan dari pimpinan MPR seyogyanya ini tidak lebih dari pada 9 April 2014. Artinya bahwa kita masih ada beberapa proses dan mekanisme yang harus kita lakukan sebelum April tadi. Bapak dan ibu sekalian. Tadi adalah skenario pertama yang kita harus cermati. Skenario kedua kalaulah kita tidak dapat memenuhi Pasal 37 nanti maka MPR sebagai perwujudan daripada mandatori Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 akan membentuk sebuah TAP MPR tentang kesepakatan yang dibuat untuk kita bersama-sama menata sistim ketatanegaraan Indonesia yang modalnya atau muatannya adalah rekomendasi atau hasil dari pada tim kajian tadi dan TAP itu akan ditindaklanjuti pada sidang pertama MPR periode 2014-2019 yang akan setelah beliau melantik kita melantik presiden maka agenda berikutnya adalah membentuk Panitia Ad Hoc untuk bisa menindaklanjuti hasil rekomendasi yang sudah berupa TAP pada periode hari ini. Bapak dan ibu. Bapak/Ibu sudah tercatat sebagai the third founding fathers khususnya pada periodesasi itu karena the second founding fathers kita adalah pada masa 1999 sampai 2001 yang lalu, the third founding fathers untuk menghadirkan sebuah tatanan ketatanegaraan untuk Indonesia masa depan adalah bapak dan ibu senator periode sekarang ini. Oleh karenanya the masterpiece yang akan bapak/ibu hasilkan dan perjuangan terus itu masih membutuhkan effort energi dan sebagainya. Oleh karenanya ijinkan saya yang dipercaya menjadi managernya untuk sekali lagi menghimbau kepada kita. Yang pertama, kita akan terus tetap semangat dan memberikan gagasan-gagasan dan pokok-pokok pikiran para senator Indonesia yang terbaik pada injury time ini. Yang kedua, kami ingin menghimbau juga selama tubuh masih berdarah kita pantang untuk menyerah terhadap perjuangan kita ini karena kita tahu perjuangan ini penuh dan liku penuh dengan keterjalan karena perjuangan ini menurut pendapat kami adalah kehendak daripada rakyatnya bapak dan Ibu sekalian khususnya yang ada di daerah dan sekali lagi atas nama pimpinan kelompok DPD kami juga berdoa keras bapak dan ibu agar semua kita yang akan melanjutkan perjuangan ini ke depan dapat terpilih kembali dan sekaligus nanti kita pada periode yang akan datang bersama-sama untuk mengimplementasikan hasil-hasil yang telah bapak/ibu laksanakan hingga hari ini. Bapak/Ibu telah memulainya dengan baik mudah-mudahan Insya Allah dengan ridho yang Maha Kuasa kita akan mengakhiri ini dengan kesuksesan dan oleh karenanya maka sekali layar terkembang surut kita berpantang. Terima kasih atas segala perhatian bapak dan ibu saya kira ini adalah merupakan sebuah updating dari pada proses dan progres yang sudah kita laksanakan selama ini dan ini harus terus ditindaklanjuti dengan penuh, dengan semangat terhadap kesuksesan yang akan kita hadirkan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya ibu, terima kasih dan saya sedikit akan bukan complain bu, ketika isu strategis ini harus diperdengarkan atau disosialisasikan kepada seluruh kita, saya melihat di sini hanya pejuang-pejuang inilah yang ada dan inilah saya mengapresiasi sekali masih ada Pak Fatwa disini kami sungguh sangat mengapresiasi sekali dan ingin menyampaikan penghargaan atas perhatian, kerja keras, dedikasi dan semangat yang luar biasa untuk kejayaan Indonesia masa depan. Terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Sekali lagi dirgahayu Om santi santi santi om. Merdeka. 28


PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Oke, terima kasih atas penghormatan Pak Bambang. Saya kira pada sidang sore hari ini supaya kita juga menghemat waktu, tidak berlebihan tentu sidang yang kami muliakan demikian kita telah melalui seluruh agenda persidangan hari ini. Sebelum menutup sidang paripurna kali ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan hasil Sidang Pleno Panmus pada tanggal 30 September 2013 kemarin. Tentang keanggotaan Panitia Khusus Tata Tertib pembentukan pansus tatib telah disahkan pada sidang paripurna DPD ke-15 tanggal 8 Juli 2013 dengan komposisi 8 orang dari BK dan 7 orang dari PPUU. Keanggotaan Pansus Tatib adalah sebagai berikut perlu kami sampaikan : 1. Bapak Dr. A.M. Fatwa dari DKI. 2. Bapak Jacob Jack Ospara dari BK. 3. Ibu Dra. Hj. Maimanah Umar dari BK. 4. Drs. Aidil Fitri Syah, MM dari BK. 5. Prof. Dr. Farouk Muhammad dari BK. 6. Drs.H. Muhammad Sofwat Hadi dari BK. 7. Ir.H. Abdul Aziz Qahar Muzakkar dari BK. 8. Bapak Mervin Sadikun Komber dari BK. 9. Bapak I Wayan Sudirta, SH dari PPUU. 10. Hj. Hairiah, SH., MH dari PPUU. 11. Ir. Anang Prihantoro dari PPUU. 12. Alirman Sori, SH., M.Hum,.MM dari PPUU. 13. Bapak Djasarmen Purba SH dari PPUU. 14. Ibu Anna Latuconsina dari PPUU. 15. Hj. Nurmawati Dewi Bantilan dari PPUU. Selanjutnya akan segera dilaksanakan pemilihan pimpinan Pansus Tatib yang dipimpin oleh salah satu pimpinan DPD. Perlu juga kami sampaikan tentang pergantian salah seorang pimpinan PHAL yaitu Dr. H. Rahmat Shah yang mengundurkan diri dan digantikan oleh Bapak Parlindungan Purba SH., MH. Terkait dengan rencana pelaksanaan seminar dan partisipatoring budgeting dengan tema perencanaan anggaran negara dan daerah yaitu pada tanggal 21 November 2013. Pelaksanaan seminar tersebut merupakan salah satu tindaklanjut dari kerja sama DPD RI dengan pemerintah Jepang yang telah terjalin sejak tahun 2004. Selama kurun waktu 20042012 DPD RI telah mengikuti berbagai program yang didukung pembiayaannya dengan pemerintah Jepang melalui Japan International Coorporation Agency atau JICA diharapkan seluruh anggota dapat berperan aktif dalam seminar tersebut. Juga perlu kami sampaikan pula bahwa Sidang Paripurna ke-6 akan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2013 dengan agenda laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dan penutupan masa sidang I tahun 2013-2014 maka kami menghimbau agar setiap anggota DPD dapat terus menjaga konsistensi dan semangat kerja dalam mengemban tugas dan amanah konstitusi untuk menghasilkan kerja-kerja politik yang bermanfaat bagi rakyat di daerah. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah. PEMBICARA :Ir. SARAH LERY MBOEIK (NTT) Interupsi bu.

29


PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Ya kami persilakan, B-76. Oke, silakan bu. PEMBICARA :Ir. SARAH LERY MBOEIK (NTT) Terima kasih pimpinan. Saya langsung saja berhubung sudah sore. Pada 4 hari yang lalu saya menerima surat keputusan dari pimpinan nol satu pimpinan 2013-2014 yang isinya salah satu tentang penetapan anggota PURT dari Provinsi NTT, saya hanya ingin menanyakan apa dasar alasannya sehingga penetapan itu terjadi yang saya tahu ketika paripurna menyerahkan ke Panmus dan diselesaikan di Panmus. Sampai sekarang saya tidak pernah dipanggil dan langsung mendengar putusan dari ketiga pimpinan memutuskan anggota PURT adalah saudara A dan B. Untuk itu saya ingin dapat klarifikasi pada kesempatan ini. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Oke, terima kasih Ibu Lery. Pada saat itu karena Ibu Lery sudah memberikan surat kepada Panmus dan tentu dibahas di Panmus dan diputuskan di Panmus tapi dasarnya sebelum diputuskan adalah sebetulnya kami mengharapkan Komite I yang membawahi Komite I dan juga 3 Pak Laode bisa memanggil Ibu Lery jadi kebetulan rapat Panmus kemarin saya tidak bisa hadir dan keputusan tentu sudah disepakati oleh anggota Panmus. Jadi saya kira itu adalah kesepakatan bersama karena kita melihat bahwa kondisi kepengisian anggota pada alat kelengkapan akan segera bekerja dalam periode yang akan kita lakukan ini. PEMBICARA :Ir. SARAH LERY MBOEIK (NTT) Saya ingin klarifikasi kalau mekanisme itu yang diambil saya anggap ini melanggar Tatib. Yang pertama adalah kalau kita baca Tatib Pasal 33 itu setiap orang dalam setiap tahun itu berhak untuk bisa berputar dari satu alat kelangkapan ke alat kelangkapan yang lain. Pasal ini menjamin saya juga punya hak untuk bisa mendapatkan posisi yang sama di alat kelengkapan yang berbeda yang saya inginkan. Ketika terjadi konflik atau sengketa di tingkat propinsi diserahkan ke Panmus yang adil harusnya kita berdua dipanggil dan saya tidak mendapatkan keadilan seperti itu. Untuk itu saya ingin sekali pada saat ini keputusan itu dicabut. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Ya jadi begini Ibu Lery tadi barusan kami dapat informasi bahwa kemarin pada keputusan itu masih ditunda karena Pak Laode belum bisa menyelesaikan persoalan untuk apa namanya mempertemukan. Jadi saya kira kemarin keputusan Panmus kalau tidak salah yang hadir di Panmus kemarin masih ditunda ya Ibu Lery. Nanti kita akan pertemukan Ibu Lery. Saya kira cukup Ibu Lery dan tentu bapak dan ibu sekalian saya berterima kasih kepada seluruh anggota DPD RI, para senator yang sangat luar biasa hadir sampai selesainya sidang dan sekali lagi saya juga mengimbau kepada anggota DPD yang tidak hadir atau yang setengah hari, saya kira ini tanggung jawab kita sebagai anggota dewan yang sudah dipilih oleh rakyat. Tentu sangat disayangkan sekali tetapi saya juga mau memohonkan izin karena Pak Irman Gusman harus ke Departemen Keuangan sedangkan Pak Laode Ida tadi pamit 30


karena ada keluarga yang meninggal. Jadi kami memimpin seorang diri tetapi tentu menjadikan sesuatu yang harus kita pahami bersama, kita lihat bahwa tadi hadir cukup banyak dari daerah dan tentu dari 132 masih banyak walaupun sudah kuorum 68 tapi dalam perjalanan saya kira masih banyak provinsi-provinsi atau perwakilan dari provinsi tidak hadir yang pada pembukaan sidang tadi. Saya kira tanggung jawab kita bersama untuk tetap konsisten sampai akhir jabatan kita di 2014. Saya kira sekali lagi akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah, Sidang Paripurna ke-5 kami tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Om santi santi om.

KETOK 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.05 WIB

31


DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-5 MASA SIDANG I TAHUN SIDANG

Recommend Documents