DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-13 MASA SIDANG V TAHUN SIDANG

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-13 MASA SIDANG V TAHUN SIDANG 2015-2016 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

I.

KETERANGAN

1. 2. 3. 4.

Hari Tanggal Waktu Tempat

: : : :

Senin 25 Juli 2016 09.40 WIB – selesai R. Rapat Nusantara V

5.

Pimpinan Sidang

:

1. H. Irman Gusman, SE., MBA (Ketua DPD RI) 2. GKR Hemas (Wakil Ketua DPD RI) 3. Prof. Dr. Farouk Muhammad (Wakil Ketua DPD RI)

6.

Sekretaris Sidang

:

1. Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto (Sekretaris Jenderal DPD RI) 2. Zul Evi Astar, S.H. (Wakil Sekretaris Jenderal DPD RI)

7.

Panitera

:

1. Ir. Sefti Ramsiaty, MM. (Kepala Biro Persidangan I) 2. Adam Bachtiar, S.H., M.H. (Kepala Biro Persidangan II)

8.

Acara

:

1. Laporan pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan; 2. Pengesahan Keputusan DPD RI

9. 10.

Hadir Tidak hadir

: :

96 Orang Orang

II. JALANNYA SIDANG: SIDANG DIBUKA PUKUL 09.40 WIB

PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om swastiastu. Sebelum memulai Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah, marilah kita sejenak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan kepada seluruh Anggota DPD serta seluruh hadirin dimohon untuk kita berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. PEMBICARA: PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia raya… Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Disanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan Tanah Airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Hiduplah negriku. Bangsaku Rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Kami persilakan untuk duduk kembali. Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal, sampai saat ini telah hadir 29 orang Anggota DPD 1

SIDANG PARIPURNA KE-13 DPD RI MS V TS 2015-2016 SENIN, 25 JULI 2016

yang telah menandatangani daftar hadir. Oleh karena itu, karena belum memenuhi kuorum, oleh karena itu sidang apakah kita mulai saja untuk yang belum mengambil keputusan atau kita skors? Baik, kita skors lima menit. KETOK 1X SIDANG DISKORS PUKUL 09.42 WIB SKORS DICABUT PUKUL 09.45 WIB

Baik, Bapak-Ibu sekalian, mohon kembali ke tempatnya karena waktu kita sangat singkat sekali karena ini hari Jumat. Mohon perhatiannya untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, skors saya cabut kembali. KETOK 1X Baiklah, Bapak-Ibu sekalian sebenarnya kita masih ada skors sekali lagi, tetapi saya minta pandangan teman-teman apakah kita langsung saja untuk memulai ini, kita mulai dulu dari yang belum mengambil keputusan supaya bisa menghemat waktu ya, dan sekarang telah meningkat yang hadir menjadi 40 orang. Mudah-mudahan nanti akan berjalan terus. Baik, bisa kita sepakati? KETOK 1X Baik. Sidang Dewan yang mulia, sesuai dengan jadwal acara sidang paripurna hari ini mempunyai dua agenda pokok, yaitu laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dan pengesahan keputusan DPD RI. Sidang Dewan yang mulia, mengawali sidang paripurna ini dan kita masih dam suasana keberkahan di bulan Syawal ini, kami dari meja Pimpinan DPD RI dan juga atas nama pribadi mengucapkan Selamat Idul Fitri 1435 Hijriah. Taqabalallahu minna waminkum, shiamana washiamakum, kullu ‘amin waantum bikhair. Minal aidin walfaidzin, dan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan ke depan dalam menjalankan tanggung jawab konstitusional kita lakukan dengan hati yang lebih bersih setelah kita menyelesaikan ibadah puasa. Baiklah, Bapak-Ibu sekalian, dikarenakan kita belum mengambil keputusan, kami persilakan dari alat kelengkapan yang kita hadir yang telah hadir. Kami mulai dulu ya, kami sebutkan namanya dari PPUU, ada dari pimpinan? Kami persilakan. PEMBICARA: MUHAMMAD AFNAN HADIKUSUMO (KETUA PPUU DPD RI) Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang terhormat Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan hadirin yang berbahagia. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om swastiastu. Hadirin yang kami hormati, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga sidang pada hari ini dapat kita laksanakan. Berhubung masih bulan Syawal, maka izinkan 2


kami atas nama Pimpinan dan Anggota PPPU mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah mohon maaf lahir dan batin sesuai dengan agenda sidang paripurna hari ini izinkan kami atas nama Panitia Perancang Undang-Undang menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas PPUU selama Masa Sidang V Tahun Sidang 2015-2016 yang antara lain: pertama, laporan perkembangan penyusunan RUU tentang Pembentukan Undang-Undang; kedua, laporan perkembangan penyusunan RUU tentang Sistem Perekonomian Nasional; tiga, laporan perkembangan penyusunan Prolegnas rancangan undang-undang prioritas tahun 2017; dan yang keempat, laporan kegiatan perkembangan kelembagaan Law Center DPD RI Satu, laporan perkembangan penyusunan RUU tentang Pembentukan UndangUndang. Perlu kami sampaikan bahwa untuk penyusunan RUU tentang Pembentukan Undang-Undang, kami telah melaksanakan kegiatan uji sahih yang dilaksanakan di tiga perguruan tinggi, yakni Universitas Batam Provinsi Kepulauan Riau, Universitas Jember Provinsi Jawa Timur, dan Universitas Hasanuddin Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil dari kegiatan uji sahih diperoleh pandangan dan pendapat dari para pakar dan akademisi yang dapat dirangkum sebagai berikut. a. Inisiatif DPD RI untuk membentuk Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Undang-Undang ini perlu diapresiasi mengingat pelaksanaan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi bahwa tata cara pembentukannya diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Hal ini dapat dilihat sebagai langkah konstitusional bagi pelaksanaan kewenangan legislasi DPD RI. b. Secara politis pelaksanaan pembahasan RUU tentang Pembentukan Undang-Undang pasti akan menemui bermacam rintangan. Hal ini mengingat perubahan mendasar terhadap tata cara pembentukan undang-undang yang disusun dalam RUU ini akan mengubah konstelasi penyusunan undang-undang dan berakibat pada pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya. Dan berdasarkan hal tersebut, PPUU akan melakukan pendekatan secara politis kepada DPR dan pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham agar dalam pembahasannya secara tripartit nantinya telah mendapatkan kesepahaman bersama bahwa RUU tentang Pembentukan UndangUndang ini merupakan suatu keniscayaan bagi tiga lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang legislasi. Yang kedua, laporan perkembangan penyusunan RUU tentang Sistem Perekonomian Nasional. Untuk RUU tentang Sistem Perekonomian Nasional ini, PPUU telah melakukan uji sahih di tiga wilayah yang dilaksanakan di Universitas Syah Kuala Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Provinsi Kalimantan Selatan, dan Universitas Warwadewa Provinsi Bali diperoleh pandangan dan pendapat dari pakar serta akademisi yang antara lain bahwa RUU tentang Sistem Perekonomian Nasional harus dapat membangun sistem ekonomi yang mengacu kepada kultur dan sejarah atau tidak boleh kehilangan konteks historinya. Nilai-nilai kekeluargaan perlu tercermin dalam RUU tentang Sistem Perekonomian Nasional serta mengandung karakteristik efisien, adil, makmur, dan kebahagiaan. Pasal 33 UUD NRI tahun 1945 harus dapat ditafsirkan dengan jelas dalam RUU tentang Sistem Perekonomian Nasional dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis dan kearifan lokal. Sistem perekonomian Indonesia yang akan ditetapkan melalui Undang-Undang tentang Sistem Perekonomian Indonesia seyogyanya dapat menjawab berbagai persoalan bangsa di bidang ekonomi dalam mewujudkan amanah dalam pembukaan UUD 45 pada konteks memajukan kesejahteraan umum. Bahwa dalam kelembagaan ekonomi perlu adanya: 1. peningkatan peranan negara dalam hal ini peran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menjalankan sistem perekonomian nasional,

3


2. melakukan peninjauan kembali peraturan perundang-undangan, khususnya undangundang bidang ekonomi yang terkait dengan substansi RUU tentang Sistem Perekonomian Nasional, 3. dalam RUU tentang Sistem Perekonomian Nasional juga perlu mempertimbangkan spesifikasi keadaan daerah melalui indeks keberdayaan daerah atau pemetaan terkait potensi dan masalah yang dihadapi masing-masing daerah, dan 4. Perlindungan dan pengembangan produksi yang mengutamakan keunggulan daerah dan pelaku ekonomi di daerah. Dan yang terpenting sesuai dengan isu terkini adalah bahwa dalam RUU Sistem Perekonomian Nasional harus secara jelas memberdayakan potensi tenaga kerja Indonesia yang melimpah yang bukan hanya menjadi faktor produksi, tetapi menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya yang tidak hanya layak, tetapi sejahtera lahir dan batin. Dan, sedapat mungkin diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing, terutama pada sektor yang secara riil dimungkinkan dipenuhi oleh ketersediaan tenaga kerja Indonesia. Dengan demikian, kebutuhan terhadap ketersediaan tenaga kerja tidak boleh semata-mata dilihat dari perspektif kapitalistik global semata, namun lebih dari itu harus dimaknai sebagai kewajiban konstitusional pemerintah terhadap warganya. Dengan kata lain, kebijakan yang membiarkan membanjirnya tenaga kerja asing dengan tanpa melihat ketersediaan tenaga kerja Indonesia yang membutuhkan pekerjaan adalah pengingkaran tugas konstitusional negara, dalam hal ini pemerintah. Terkait dengan poin terakhir ini, PPUU juga mengharapkan Komite II dan Komite III dapat melakukan pengawasan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan dan undang-undang bidang ekonomi lainnya sebagai upaya dalam mengantisipasi tidak terkendalinya tenaga kerja asing di Indonesia. Tiga, laporan perkembangan penyusunan Prolegnas tahun 2017. Selain kegiatan di atas, PPUU melakukan kegiatan focus group discussion inventarisasi materi penyusunan usul DPD RI untuk Prolegnas 2017 yang dilaksanakan di tiga wilayah, yakni di Universitas Muhammadiyah Riau Provinsi Riau, Universitas Ahmad Dahlan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Universitas Islam Mataram Provinsi NTB. Dari hasil FGD itu diperoleh pandangan dan pendapat dari pakar serta akademisi bahwa berkait dengan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2017 yang aspiratif dan sesuai dengan kebutuhan daerah dalam konteks pelaksanaan pembangunan hukum guna mendukung pembangunan di daerah, antara lain bahwa proses penyusunan Prolegnas hendaknya dilakukan secara terencana, terpadu, sistematis sehingga nantinya diharapkan perda program pembangunan peraturan daerah dan program legislasi daerah (prolegda) yang diatur oleh pemerintah daerah masuk dalam satu bagian yang terintegrasi dalam proses perencanaan Prolegnas. Dalam penyusunan prolegnas Prioritas DPD RI tahun 2017 hendaknya diutamakan RUU yang terkait dengan kewenangan DPD dan yang ada kaitannya dengan kepentingan daerah. Selain itu, disampaikan pula bahwa Prolegnas Prioritas tahun 2017 DPD hendaknya bisa mengakomodir kepentingan perempuan dalam bidang legislasi sehingga melahirkan produk legislasi yang ramah dan berpihak terhadap kepentingan kaum perempuan. Terakhir, laporan kegiatan pengembangan Law Center DPD RI yang perlu dilaporkan dalam rangka pengembangan kelembagaan Law Center DPD RI dan menyikapi pembatalan dan revisi 3.143 peraturan daerah dan peraturan kepala daerah oleh Kemendagri, PPUU juga melaksanakan kegiatan FGD advokasi eksaminasi terhadap pembatalan perda oleh pemerintah pusat yang dilaksanakan di tiga wilayah, yakni di Universitas Muhammadiyah Padang Provinsi Sumatera Barat, Universitas Islam Malang Provinsi Jawa Timur, dan Universitas Nusa Cendana Provinsi Bali di mana dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat 4


diidentifikasi dan dihimpun berbagai isu strategis, pemikiran-pemikiran kritis dan konstruktif yang berkembang di kalangan para ahli dan pakar akademisi yang kemudian dapat dirumuskan rekomendasi guna mewujudkan ketatanegaraan yang lebih baik. Dari hasil kegiatan FGD itu diperoleh pandangan: a. Pembatalan terhadap 3.143 perda perlu dikaji lebih lanjut karena dalam konteks Bhinneka Tunggal Eka, kearifan lokal tidak bisa disamakan dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, pembatalan perda harus memperhatikan sejarah kelahiran NKRI, terutama berkait dengan tujuan dari otonomi daerah sebagaimana amanat Pasal 18b UUD RI 1945 tentang Pengakuan Kedaulatan Masyarakat Hukum Adat. b. Pembatalan suatu perda harus melalui prosedur hukum yang sesuai dengan hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangundangan, yaitu melalui mekanisme judicial review oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena MA adalah lembaga yang memang seharusnya berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, upaya hukum dengan melibatkan pihak judicial sama sekali dihapuskan sehingga hal ini mencederai konstitusi dan prinsip check and balances. c. Pemerintah perlu membuat mekanisme pembatalan perda yang transparan dan akuntabel serta mengedepankan asas-asas hukum pemerintahan yang baik. d. Pengawasan oleh DPD RI sebagai jembatan kepentingan daerah ke pemerintah pusat harus lebih serius dan ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dan klarifikasi kepada kementerian dalam negeri. Hadirin yang kami hormati, demikian laporan yang dapat kami sampaikan pada Sidang Paripurna ke-13 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2015-2016. Atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPD RI, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om shanti shanti shanti om. Ketua: Afnan Hadikusumo, Wakil Ketua: Djasarmen Purba, Wakil Ketua: Baiq Diyah Ratu Ganefi. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Pimpinan PPUU yang telah menyampaikan laporan daripada alat kelengkapannya. Selanjutnya, kami persilakan Pimpinan Badan Kehormatan untuk menyampaikan laporan kerjanya. Kepada Pimpinan Badan Kehormatan, Pak Lalu? Kalau tidak, kita pindah dulu ya Pimpinan BAP. PEMBICARA: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Ya silakan, BAP disampaikan oleh Pak Ayi. Kami persilakan kepada Pak Ayi. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Mohon waktunya ya tolong kontrol.

5


PEMBICARA: Ir. H. AYI HAMBALI (WAKIL KETUA BAP DPD RI) Laporan perkembangan pelaksanaan tugas Badan Akuntabilitas Publik DPD RI pada Sidang Paripurna ke-13 Masa Sidang V Tahun Sidang 2015-2016 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada hari Jumat tanggal 22 Juli tahun 2016. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Pimpinan DPD RI, yang terhormat para Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI, yang terhormat kawan-kawan Saudara-saudara Anggota DPD RI dari Sabang sampai Merauke, yang terhormat Sekretaris Jenderal DPD RI beserta seluruh jajarannya. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Bapak Pimpinan dan hadirin yang berbahagia, sebelumnya kami ingin menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 H. Mohon maaf lahir dan batin. Sesuai dengan tugas dan wewenang berdasarkan Tatib DPD RI Nomor 1 Tahun 2014, BAP pada Sidang V Tahun Sidang 2015-2016 ini telah melaksanakan kegiatan yang dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu: 1. menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan semester 1 tahun 2015 yang disampaikan kepada DPD RI dan berindikasi kerugian negara, 2. menindaklanjuti pengaduan masyarakat, baik yang diterima BAP pada masa sidang sebelumnya maupun pengaduan yang diterima BAP pada masa sidang tahun ini. Hadirin yang berbahagia, atas tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK, pada masa sidang ini telah dilakukan penindaklanjutan hasil pemeriksaan BPK RI, yaitu di tiga provinsi: Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di masing-masing provinsi kami mengambil lima entitas sebagai sampel yang titik beratnya pada kegiatan untuk mengklarifikasi hasil pemeriksaan BPK RI yang berindikasi kerugian negara, daerah, serta sampling dengan nilai yang cukup signifikan yang dikaitkan dengan masalah opini dan kepatuhan dalam menindaklanjuti rekomendasi sebagai pelengkap informasi klarifikasi. Namun dalam laporan ini, khusus disajikan hasil klarifikasi atas kasus kerugian daerah yang kami ringkas sebagai berikut. 1. Di Provinsi Bengkulu, tingkat kepatuhan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang berindikasi kerugian negara pada lima entitas yang disampel masih rendah, yaitu rata-rata 27,06%. Yang sudah sesuai dengan dan ditindaklanjuti sebanyak 72%, sedangkan kecepatan pengembaliannya baru mencapai 62,4% karena dari nilai temuan rekomendasi sebesar 11,34 miliar, yang berhasil disetor kembali ke kas daerah baru mencapai 1,65 miliar. 2. Kemudian, untuk Provinsi Kalimantan Selatan, tingkat kepatuhan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang disampel belum optimal, yaitu baru mencapai 64,47% dan yang sudah ditindaklanjuti baru 2.597 rekomendasi, sedangkan kecepatan penyelesaian kerugian negara atau daerah masih rendah, yaitu baru mencapai 47,4%. Dari nilai rekomendasi sebesar 360 miliar, yang kembali disetor baru mencapai 170 miliar. Jadi, NTT rupanya kaya juga ini. 3. Kemudian, yang ketiga dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI pada lima entitas disampel masih rendah, yaitu baru mencapai 47%. Dari 2.669 temuan, yang sudah disesuai ditindaklanjuti baru 1.256 rekomendasi, sedangkan kecepatan penyelesaian kerugian negara atau daerah baru mencapai 41,65%, dari nilai 80 miliar yang berhasil disetor ke kas hanya sebesar Rp33,7 miliar. 6


Kami menemukan beberapa permasalahan pada saat kami melakukan kunjungan ke daerah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil temuan BPK tersebut, yaitu terutama masalah berkaitan dengan masalah penyelesaian pencatatan aset negara atau aset daerah yang masih adanya aturan-aturan yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua, adanya peraturan yang masih berbeda antara peraturan BPK RI dengan peraturan yang ada dari Kementerian Keuangan. Hadirin yang berbahagia, untuk bagian yang kedua, yaitu tindak lanjut atas laporan pengaduan masyarakat, pada Masa Sidang V BAP telah menindaklanjuti enam laporan pengaduan dari masyarakat yang rinciannya akan kami sampaikan kepada Pimpinan dan untuk ditindaklanjuti dan kami hanya menyampaikan bagian-bagiannya saja, yaitu: 1. Permasalahan masyarakat Suku Teun, Nila, Serua. Jadi, pasca dievakuasi ke Pulau Seram oleh pemerintah orde baru di Kabupaten Maluku Tengah sampai saat ini mereka masih ada masalah dengan suku adat yang ada di setempat. 2. Permasalahan sengketa lahan antara masyarakat adat Nusawele dengan PT Wahana Investama Mandiri di Kabupaten Maluku Tengah. 3. Permasalahan sengketa lahan antara masyarakat dengan TNI Angkatan Darat di Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara 4. Permasalahan sengketa lahan antara masyarakat dengan PT Arara Abadi di Desa Tanjung Air Hitam Kabupaten Pelalawan. 5. Permasalahan eks pekerja outsourcing PT Pertamina EP Aceh Tamiang yang permasalahannya sudah berlangsung sejak tahun 2007 sampai 2017 ini. 6. dan terakhir, kami juga menerima pengaduan dari para pensiunan BRI. Bapak hadirin sekalian, untuk permasalahan-permasalahan pengaduan masyarakat ini, kami melakukan hal-hal, yaitu audiensi, kemudian mengadakan tim analisis ke daerah, dan kemudian kami mencoba berkoordinasi dengan yang bersangkutan. Dalam hal dengan karyawan BRI ini, ini adalah merupakan hal yang luar biasa karena ada banyak eks karyawan BRI yang jumlahnya ribuan tidak mendapat pensiun yang layak dari perusahaan BRI yang katanyan pada saat ini memiliki menghasilkan keuntungan sebesar Rp13 triliun. Ini perlu mendapat perhatian dari kita semua karena ini menyangkut faktor keadilan di seluruh negeri yang ada di Indonesia ini. Hadirin Bapak sekalian, itulah hal-hal yang ringkasan dari laporan yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini oleh BAP ini mendapat bisa ditindaklanjuti oleh DPD RI. Dan, kami juga merasa perlu mendapat perhatian dari kita semua adanya perintah presiden atas kepada Kejaksaan Tinggi dan seluruh kapolda yang mengharuskan kapolda dan Kejaksaan Tinggi untuk tidak mengkriminalisasi hal-hal yang bersifat diskresi dan mal-administrasi. Oleh karena itu, apakah hasil pengawasan kita ini masih ada manfaatnya atau tidak, kita tidak tahu. Itulah mohon maaf apabila ada kesalahan dengan yang saya sampaikan. Wabillahili taufik walhidayah. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Pimpinan BAP yang telah menyampaikan laporan kerjanya. Selanjutnya, kami persilakan kepada Pimpinan BKSP.

7


PEMBICARA: A.M. IQBAL PAREWANGI (KETUA BKSP DPD RI) Bismillah. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan perkembangan pelaksanaan tugas Badan Kerja Sama Parlemen Masa Sidang V Tahun Sidang 2015-2016 disampaikan pada Sidang Paripurna ke-13 DPD RI pada hari ini. Yang terhormat Saudara Pimpinan DPD RI, yang terhormat Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI, yang terhormat Saudara-Saudara Anggota DPD RI, yang terhormat Sekretaris Jenderal DPD RI beserta jajaran Sekretariat Jenderal DPD RI, dan hadirin yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia serta hadirin yang kami hormati. Pertama, Selamat Hari Raya Idul fitri, minal aidzin walfaidzin. Taqabalallahu minna waminkum taqabbal ya karim, mohon maaf lahir dan batin. Ba’da hamdalah, izinkan kami atas nama Anggota dan Pimpinan Badan Kerja Sama Parlemen menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara ringkas. Pertama, BKSP pada periode tahun ini 2016 baru melaksanakan kunjungan bilateral ke luar negeri sebanyak 2/3, belum cukup satu. Kunjungan delegasi pertama dipimpin oleh yang terhormat Bapak Haripinto Tanuwidjaja ke Swiss dengan focusing pada bagaimana status DPD RI pada IPU. Kemudian yang kedua, kunjungan yang kedua adalah yang dipimpin oleh Prof. Dailami ke Inggris terkait dengan upaya-upaya strategis yang lebih banyak konten pada kerja sama di bidang, baik kebudayaan correlated dengan Komite III dan kerja sama di bidang ekonomi, sumber daya, yang banyak berkorelasi dengan Komite II. Saya perlu sampaikan laporkan bahwa fokus rangkaian kunjungan BKSP ke Swiss adalah pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Inter-Parliamentary Union Mr. Martin Chungong dengan kesimpulan secara ringkas bahwa selama ini partisipasi DPD RI pada sidang dan kegiatan IPU terbentur oleh mekanisme administrasi. Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal IPU menyampaikan bahwa pihaknya mencatat dengan baik segenap hal yang terkait dengan pertemuan itu dan berkaitan dengan hal tersebut, masing-masing anggota IPU dinyatakan oleh Sesjen IPU memiliki hak penuh dalam hal partisipasi badan legislatif nasional dalam pertemuan-pertemuan IPU. IPU mengharapkan adanya executive summary dari DPD RI dan hal itu sudah direspons dengan cepat. Menindaklanjuti hasil tersebut, Sekretariat BKSP DPD RI telah mengirimkan surat resmi DPD RI yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPD RI kepada Presiden IPU dan untuk selanjutnya kemudian follow up lanjutannya adalah terkait dengan partisipasi DPD pada pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh IPU dapat disampaikan bahwa pada dasarnya IPU siap mengakomodasi permintaan DPD tersebut sepanjang ada kesepakatan dari pihak Indonesia. Selain dengan IPU, ada pertemuan dengan World Trade Organization yang ada di Swiss. Satu hal bahwa WTO meminta agar DPD dapat terus mendorong pemerintah Indonesia dalam melakukan notifikasi kebijakan perdagangannya, khususnya terkait dengan isu SPS dan TBT. Sebagai catatan jumlah notifikasi yang disampaikan oleh Indonesia sejak 1995 sampai 2016 tergolong masih rendah apabila dibandingkan dengan negara anggota lainnya. Hingga saat ini jumlah notofikasi Indonesia 119 terkait isu SPS dan 113 terkait isu TBT. Supaya ringkas, untuk kunjungan bilateral BKSP DPD RI ke Inggris yang dipimpin oleh Prof. Dr. Dailami Firdaus sekali lagi saya tekankan content-nya terutama adalah pada harapan dari sejumlah stakeholder yang ditemui di Inggris untuk kiranya DPD RI mendorong penguatan kerja sama di bidang ekonomi, dalam hal ini tersampaikan kepada yang terhormat Bapak-Ibu yang ada di Komite II dan terkait dengan kerja sama di bidang kebudayaan dalam hal ini saya sebutkan tadi correlated dengan Komite III. 8


Yang terakhir, pada awal saya sebutkan baru 2/3 memang belum satu utuh kunjungan ke luar adalah dalam rangka pengembangan hubungan kerja sama antara DPD RI dengan jazirah potensial yaitu, jazirah Islam dan dimulai dalam hal ini dengan berkunjung ke direncanakan berkunjung ke Uzbekistan. Itulah sepertiga yang belum. Bagian terakhir, perlu saya sampaikan bahwa kiranya Pimpinan DPD RI bersama dengan kita semua yang ada di DPD RI segera mem-follow up beberapa hal terkait dengan apresiasi internasional. Ternyata terhadap peran-peran DPD RI, salah satu di antaranya saya bisa sebutkan sebagai contoh adalah karena BKSP sekarang lebih banyak konsentrasinya bagaimana luar datang ke daerah, dalam pertemuan dengan duta besar Amerika Serikat beberapa hari yang lalu, bersama dengan pimpinan DPD RI terungkapkan kesiapan untuk peningkatan kerja sama antara Senat Republik Indonesia dengan Senat Amerika. Juga pada empat hari yang lalu, tujuh perwakilan dari negara dari Jazirah Arab, jazirah Islam menyatakan kepada Ketua BKSP DPD RI agar DPD RI tidak hanya fokus ke wilayah Amerika, ke kawasan Eropa, dan ke kawasan Australia, tetapi juga melihat bahwa ada potensi besar untuk menjalin kerja sama antarnegara Republik Indonesia dengan negaranegara potensial yang ada di jazirah Arab. Demikian laporan dipersingkat sedemikian rupa. Mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan. Yang terhormat Pimpinan BKSAP: Senator Haripinto, yang terhormat Pimpinan BKSAP Senator Prof. Dailami, yang terhormat segenap Anggota BKSP DPD RI. Bilamana ada hal yang terlalu diperingkas, mohon maaf, sekian. Billahi taufik walhidayah. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Terima kasih Bapak Iqbal sebagai Ketua BKSP yang telah melaporkan dengan ringkas. Selanjutnya, kami persilakan kepada Pimpinan Badan Kehormatan untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas. PEMBICARA: DR (HC) A. M. FATWA (KETUA BK DPD RI) Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ketua dan Pimpinan DPD RI, rekan-rekan para Senator, dan hadirin sekalian yang saya hormati, izinkan saya hanya membaca pointer-nya saja dari laporan yang agak tebal ini. 1. Keputusan BK DPD RI Nomor 1 Tahun 2016, 26 Januari 2016 tentang masa jabatan Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Alat Kelengkapan lainnya, yaitu 2 tahun 6 bulan sebagaimana ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPD RI tanggal 15 Januari 2016 terhitung sejak dilantik pada jabatan tersebut. Ini keputusan BK bersifat internal. Jadi, bahwa mau dipersoalkan dalam paripurna atau pansus mau mempersoalkan lagi nanti itu soal lain ini. Jadi, karena di dalam tatib kita hanya ada dua alat kelengkapan yang berhak mengeluarkan keputusan, yaitu maksud saya surat keputusan, yaitu Pimpinan DPD RI dan Badan Kehormatan. 2. Keputusan BK DPD RI Nomor 2 Tahun 2016, 26 Februari 2016 tentang masa jabatan Pimpinan Alat Kelengkapan dalam peraturan tata tertib. Peraturan tata tertib hasil Sidang Paripurna Luar Biasa ke-3 terhitung sejak pengucapan sumpah janji sebagai anggota pada awal masa bakti keanggotaan. 3. Rekomendasi BK Nomor sekian tanggal 10 April 2016 perihal rekomendasi BPK kepada pimpinan DPD RI: a) Pimpinan DPD RI segera menandatangani peraturan 9


4.

5.

6.

7.

8.

tata tertib DPD RI sesuai dengan keputusan Sidang Paripurna tanggal 15 Januari 2016; b) membentuk Pansus Tata Tertib untuk merumuskan ketentuan peralihan mengenai masa berlaku jabatan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI sebagaimana diputuskan dalam Sidang Paripurna tanggal 15 Januari 2016 dan menyempurnakan pasal-pasal yang dianggap perlu, ini sudah dilaksanakan. Keputusan BK DPD RI No. 4 Tahun 2016 tanggal 29 April 2016 tentang penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik terhadap Pimpinan DPD RI, yaitu memerintahkan agar Pimpinan DPD yang menandatangi peraturan DPD RI tentang tata tertib yang ditetapkan dalam Sidang Paripurna tanggal 15 Januari 2016. Apabila keputusan tersebut tidak dilaksanakan menjelang Sidang Paripurna tanggal 29 April 2016, maka keputusan maka BK menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan pimpinan DPD RI. Jadi, ini karena pada jam 2 itu tempo hari terjadi suatu musyawarah, lalu SK pemberhentian itu artinya tidak efektif berlaku. Keputusan BK DPD RI Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 11 April 2016 tentang pembentukan tim pencari fakta terhadap dugaan pelanggaran tata tertib kode etik yang dilakukan oleh Senator Fahira Fahmi Idris, Anggota DPD dari Provinsi DKI Jakarta yang beranggotakan Ibu Juniwati sebagai ketua, Ibu Eni Sumarni sebagai anggota dan Ibu Novita Anakotta sebagai Anggota. Keputusan BK DPD RI Nomor 5 Tahun 2016, 26 Mei 2016 tentang penanganan terhadap dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik oleh Senator Fahira Fahmi Idris memutuskan bahwa Saudara Fahira Fahmi Idris tidak terbukti melanggar tata tertib dan kode etik, merehabilitasi nama baik Saudara Fahira Fahmi Idris, S.H., M.H.. Badan Kehormatan juga melakukan penanganan atas pengaduan dari pimpinan pusat Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Islam (GPI) terhadap Wakil Ketua DPD RI, Saudara Farouk Muhammad karena dianggap telah membantu memfasilitasi organisasi yang pernah dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Meskipun secara prosedur adminstrasi pengaduan tersebut memenuhi syarat, tetapi dari segi materi tidak memenuhi syarat karena saudara Farouk Muhammad menandatangani surat dalam posisi sebagai fungsionaris atau ketua yayasan mengelola fasilitas sebuah kantor organisasi dan hanya melaksanakan keputusan yayasan yang merupakan keputusan kolektif. Materi pengaduan tersebut bukan merupakan kompetensi absolut Badan Kehormatan DPD RI. Sebagai tambahan juga bahwa apa yang disebut organisasi terlarang itu ternyata juga sudah terdaftar ke dalam, terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Badan Kehormatan akan bersurat kembali kepada dua Anggota DPD RI yang tingkat kehadirannya sangat rendah dalam sidang atau rapat DPD RI berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran. Untuk ini, saya perlu menjelaskan bahwa salah satu anggota mengirim surat bahwa berhalangan hadir karena ada acara yang sudah terjadwal. Jadi, kalau semua orang yang dipanggil BK itu menyatakan tidak dapat hadir karena ada acara yang sudah terjadwal dan itu tidak jelas, ya ini kan merusak prosedur dan tidak akan, tidak bisa berlangsung persidangan-persidangan. Jadi, akan kami kirim surat peringatan lagi kepada anggota tersebut berdasarkan, ini bukan putusan saya Bu, berdasarkan keputusan pleno BK. Kemudian, salah seorang lagi anggota yang dipanggil berhalangan hadir karena berada di luar negeri yang menurut suratnya itu sedang mendampingi istrinya yang sedang sakit. Untuk hal ini, tentu dapat kami pahami kalau memang istrinya sedang sakit, harus mendampingi, tetapi yang kami anggap aneh bahwa di dalam surat itu mewakilkan kepada ketua komite terkait untuk mewakili dalam BK. Dan, setelah ketua komite terkait menyampaikan kepada kami, ya kami tentunya tidak mungkin bisa menerima panggilan perorangan itu harus diwakilkan, apalagi kepada ketua komite dan tentu saja hal itu tidak elegan. Sama saja 10


supaya dijelaskan juga adilnya ini bahwa ketika terakhir dulu Pimpinan DPD RI dipanggil oleh sidang Badan Kehormatan, mengirim surat bahwa kami akan diwakili oleh, tidak bisa hadir, kami akan diwakili oleh pengacara. Ini juga aneh. Jadi, mungkin di dalam keadaan yang panik barangkali begitu harus mengirim surat yang aneh. Jadi, tidak terkecuali dari kita semua ini di dalam keadaan barangkali yang agak terkejut kaget itu tiba-tiba mengambil sesuatu tindakan yang aneh Jadi, seorang senator mengirim surat untuk diwakili oleh ketua komite dan Pimpinan DPD RI mengirim surat untuk persidangan BK diwakili pengacara. Ini bukan pengadilan, jadi tetapi ini kita semua sebagai manusia yang lemah bisa saja semuanya kita berbuat kurang pas. Dan, karena ini kita ini halal bihalal, suasana halal bihalal kita harus saling memaafkan. Cuma perlu disampaikan diumumkan untuk menjadi perhatian kita bersama. Demikian juga, ada beberapa surat yang kami koreksi, harus kami juga jelaskan di sini bahwa pernah ada surat Setjen DPD RI itu merupakan hukuman administratif kepada seorang anggota DPD RI, ini kami juga tegur koreksi Setjen DPD RI karena menjadikan panas juga dalam sidang dalam rapat pleno BK. Tetapi, sudah diselesaikan Saudara Sesjen dengan anggota yang terkait, tetapi ini perlu kita ingatkan semua supaya kita semua berusaha, tidak ada yang luput dari kekeliruan-kekeliruan, tetapi kan kita semua berusaha dan kita saling mengenakan, dan saya kira di sini salah satu fungsi Badan Kehormatan bukan maksudnya mencari-cari kesalahan. Yang terakhir bahwa ini BK ini sekarang tidak punya lagi uang, malah sama sekali deficit. Karena itu, saya mengharapkan sekali khususnya kepada pansus yang telah terbentuk pimpinannya juga, jangan sampai ada lagi pekerjaan rumah yang ditinggalkan nanti kepada Badan Kehormatan sehingga Badan Kehormatan harus melakukan pekerjaan rumah yang berbulan-bulan dan cukup menegangkan dan juga banyak memakan biaya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Pak.... PEMBICARA: MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Interupsi, Ketua. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, pribadi dan mewakili teman-teman Sulbar mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, tentu kami menanggapi laporan dari ketua Badan Kehormatan. Sebagai mantan ketua pansus, rasanya saya punya kewajiban moral untuk mempertegas kembali dua poin. Yang pertama adalah supaya perdebatan kita tidak panjang lagi menyangkut hasil-hasil kerja yang pernah dilakukan selama delapan bulan, saya berharap tidak ada lagi interpretasi kita terlalu jauh tentang apa yang sudah ditandatangani oleh pimpinan terhadap hasil kerja pansus. Misalnya, banyak bertanya kepada saya, Pak Ketua, apakah masa jabatan alat kelengkapan itu akan dilakukan pergantian di Agustus. Karena itu sudah jadi keputusan paripurna, tentu seluruh alat kelengkapan adalah 2,5 tahun hitungannya sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Badan Kehormatan. Kemudian, kalaupun ada interpretasi baru untuk diputuskan di paripurna, untuk diputuskan dalam keputusan DPD menurut saya silakan karena sudah ada pansus baru. Kalau mau ada yang diubah dari tatib yang ada ya lakukan aja perubahan lewat melalui mekanisme formal.

11


Sehingga, catatan kami, Pimpinan, kami berharap tidak ada keputusan Pimpinan juga yang mencoba menganulir hasil keputusan pansus yang sudah berjalan. Mohon maaf saya sudah membaca hasil keputusan Pimpinan tentang pengangkatan pansus yang baru. Menurut saya, poin-poin, saya tidak usah membacakan di sini, tetapi poin-poin itu bertentangan dengan substansi hasil kerja pansus yang lama. Saya tentu memiliki kewajiban besar untuk mengawal semua keputusan pansus yang telah ditandatangani oleh pimpinan. Kalaupun ada di antara kita ingin mengubah itu, lakukan perubahan melalui mekanisme baru, yaitu pansus yang sudah dibentuk. Tetapi, jangan membuat interpretasi baru sehingga catatan terakhir kami, pansus yang baru menurut saya agak tidak legal kerjanya kalau berdasarkan keputusan pimpinan yang menurut saya beberapa poin di situ menganulir dan tidak mengakui keberadaan hasil kerja pansus yang lama. Itu saja yang menjadi catatan, Pimpinan. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Baik, selanjutnya kita mulai daripada alat kelengkapan yang mengambil keputusan. Oleh karena itu, kami persilakan kepada Komite I pimpinannya untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya. Kami persilakan. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (WAKIL KETUA KOMITE I DPD RI) Alhamdulillah naik podium lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan pelaksanaan tugas Komite I DPD RI Masa Sidang V Tahun Sidang 20152016 pada Sidang Paripurna ke-13 tanggal 22 Juli 2016. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om swastiastu. Namo bhudaya. Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota DPD RI seluruh Indonesia yang hadir di ruang paripurna pada saat siang ini, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa atas limpahan karunia dan nikmat-Nya sehingga kita bisa hadir dalam acara Sidang Paripurna DPD RI pada hari ini. Sejalan dengan dinamika yang berkembang, baik di pusat maupun daerah, Komite I DPR RI senantiasa berupaya menjadi dinamisator dalam menjaga hubungan pusat dan daerah. Upaya tersebut diwujudkan, antara lain bersikap kritis terhadap kebijakankebijakan strategis nasional yang berdampak bagi kepentingan daerah, tetapi juga kritis terhadap dinamika yang terjadi di daerah. Upaya-upaya ini kita lakukan dalam rangka menjaga eksistensi DPD RI sesuai amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 22d UUD 1945. NKRI akan kokoh apabila hubungan pusat dan daerah dapat berjalan secara dinamis dan harmonis. Oleh karena itu, Komite I selalu mendorong pemerintah serius untuk memberi perhatian kepada daerah-daerah. Komite I mencatat masih banyak persoalan di dalam NKRI ini. Terjadinya pembatalan peraturan daerah atau perda sebanyak 3.143 peraturan daerah yang dianggap bermasalah dalam versi pemerintah. Tetapi, di sisi lain pemerintah sangat lambat menerbitkan berbagai regulasi seperti peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang diamanatkan oleh UU itu sendiri. Ini menimbulkan permasalahan baru yang dapat melemahkan pelaksanaan pemerintah di daerah dan kondisi seperti ini dapat dimaknai melemahkan semangat dan spirit otonomi daerah itu sendiri. Hal ini berdampak menghambat pelayanan kepada masyarakat atau merugikan 12


daerah. Di beberapa daerah, Komite I juga mencatat lemahnya pembinaan dan kontrol dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan otonomi daerah, seperti yang terjadi di Papua. Terbitnya UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat kurang diikuti pembinaan dan pengawasan sehingga sampai hari ini keberadaan Papua belum berkembang sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat Papua itu sendiri dan kita sebagai DPD RI. Permasalahan daerah perbatasan merupakan masalah klasik yang mencuri perhatian banyak pihak, banyak masyarakat. Namun, upaya-upaya nyata pemerintah atau negara untuk menjadikan perbatasan sebagai etalase NKRI masih jauh panggang dari api. Untuk itu, Komite I menandai indikasi terjadinya ego sektoral antara kementerian dan kelembagaan terkait sehingga terkesan Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP tidak mampu mengkoordinasikan secara optimal. Demikian juga yang terjadi di daerah-daerah kepulauan dan daerah tertinggal lainnya. Oleh karena itu, berangkat dari penyerapan aspirasi masyarakat, terutama yang tinggal di daerah perbatasan maupun hasil pengawasan DPD RI mendorong perlunya perubahan UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara untuk didorong lebih jauh lagi kepada pengelolaan wilayah perbatasan yang lebih konkret dan memberi rasa keadilan bagi masyarakat perbatasan. Demikian juga halnya juga dengan masalah Papua. Satu wilayah Republik Indonesia yang tergambarkan sebagai daerah yang kaya sumber daya alam, namun sekali lagi Komite I memandang bahwa pemerintah belum optimal melakukan pembinaan dan pengawasan dalam implementasi UU Otsus untuk membangun dan memberdayakan masyarakat Papua. Oleh karena itu, Komite I DPD RI memandang perlu adanya kesamaan visi, langkah, dan strategi antarkementerian dan lembaga untuk menyusun satu kerangka besar atau grand design terkait masalah Papua. Komite I DPD RI menaruh hati untuk Papua dengan mendorong kajian pelaksanaan otonomi khusus di Papua yang akan menguatkan substansi dan ruh otonomi khusus Papua dan harapan ini bisa berjalan dengan kehendak kuat masyarakat Papua untuk menyempurnakan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Oonomi Khusus Papua. Pada masa sidang yang lalu dan Masa Sidang V, Komite I secara intensif melakukan pembahasan perubahan UU Pilkada bersama dengan Komisi II DPR RI dan pemerintah. RUU tersebut merupakan ikhtiar bersama antarlembaga untuk memperbaiki mekanisme dan proses pelaksanaan pilkada serentak sebagai upaya perbaikan menyongsong pilkada serentak tahap 2 yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 mendatang pascapelaksanaan pilkada tanggal 9 Desember 2015. Berkaitan dengan banyaknya aspirasi pembentukan daerah baru dalam rangka pendekatan pelayanan kepada masyarakat Komite I DPD RI juga merespons secara serius. Selain mengundang pemerintah daerah terkait juga melakukan juga kunjungan lapangan untuk memastikan kelayakan satu daerah dimekarkan. Namun tindak lanjut permasalahan ini tetap masih harus menunggu terbitnya peraturan pemerintah mengenai penataan daerah dan peraturan pemerintah mengenai desain besar penataan daerah yang hingga hari ini masih dibahas di tingkat pemerintah walaupun dalam Raker dengan Menteri Dalam Negeri dan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Otonomi Daerah 2 PP ini selalu dijanjikan akan segera diterbitkan. Lagi-lagi pemerintah yang diwakili oleh Mendagri dan juga Dirjen Otonomi Daerah telah melakukan pembohongan publik dan dan penghinaan terhadap lembaga DPD atas janji-janjinya yang hingga hari ini atas 2 PP tersebut tidak pernah diterbitkan. Selanjutnya sebagai perkembangan pelaksanaan tugas Komite I tersebut dalam Sidang Paripurna ini kami akan laporkan sebagai berikut. A. RUU usul inisiatif 1. RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara atau RUU tentang pengelolaan kawasan perbatasan negara. Gagasan untuk 13


dilakukannya perubahan Undang-Undang tentang wilayah negara merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan Komite I atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara pada Masa Sidang III Tahun 2014-2015 di mana salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah perlunya dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara khususnya terkait upaya percepatan pembangunan di kawasan-kawasan perbatasan negara. 70 tahun republik ini berdiri ketimpangan antarkawasan, antarwilayah, sangat nyata di hadapan kita. 70% anggaran APBN hanya berpusat di wilayah barat Indonesia. 70 tahun republik ini berdiri ketimpangan antar kawasan, barat dan timur, wilayah Indonesia Timur atau Jawa dan luar Jawa kemudian kawasan daratan dan lautan ini sangat memprihatinkan dan menjadi tantangan tersendiri bagi DPD RI sebagai lembaga yang selalu mengaku dirinya sebagai perwakilan daerah. Komite I berpandangan bahwa upaya untuk secara serius dan sungguhsungguh mendorong pemberdayaan potensi yang dimiliki daerah perbatasan merupakan satu keniscayaan, sekali lagi keniscayaan, mengingat bahwa sampai dengan saat ini kondisi-kondisi daerah di perbatasan negara secara umum masih tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya bahkan dengan daerah perbatasan negara yang lain. Komite I juga memandang bahwa Undang-Undang wilayah negara dan Undang-Undang pemerintah daerah serta Undang-Undang terkait lainnya belum mampu mendorong perkembangan daerah di perbatasan negara sebagaimana yang kita harapkan bersama. Berdasarkan berbagai masukan, baik dari stakeholder tingkat pusat maupun daerah serta melalui kajian uji sahih RUU yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2016 di Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Tanjung Selor Kalimantan Utara, dan Manado Sulawesi Utara bahkan menembus jantung perbatasan itu sendiri yaitu Kabupaten Talaut, maka Komite I menyepakati untuk mengubah judul RUU yang sebelumnya berjudul RUU tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara menjadi RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara. Melalui perjalanan panjang selama lebih dari 1 tahun, Komite I pada masa sidang ini telah berhasil menyusun RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara dan akan segera disampaikan kepada PPUU untuk dilakukan harmonisasi, sinkronisasi, dan pemantapan konsepsi. Komite I juga sangat berharap pada pembahasan prolegnas tahun 2016, insya Allah jika kamar sebelah mendengarkan suara kita, jika tekanan kita secara politik kuat terhadap mereka bahkan jika kewibawaan dan marwah kita masih ada untuk dihargai oleh mereka. Komite I sangat berharap pada pembahasan prolegnas tahun 2016 yang akan datang RUU ini dapat diperjuangkan menjadi salah satu prioritas prolegnas tahun 2017. 2. Kajian Komite I tentang implementasi otonomi khusus di Papua dan revisi UndangUndang nomor 21 tahun 1999 tentang pelaksanaan otonomi khusus bagi provinsi Papua. Mudah-mudahan penyampaian ini didengar secara langsung oleh rakyat Papua sekalipun tidak ada media yang secara khusus meliput untuk menyiarkan itu karena memang pemotongan anggaran juga berdampak kepada lembaga ini untuk mengundang media dalam acara-acara penting seperti ini. Pelaksanaan otonomi khusus di Papua sebagaimana pandangan Komite I hingga saat ini pemerintah belum secara serius mendorong pelaksanaan Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua. Hal ini setidaknya terlihat dari terabaikannya amanat penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut meskipun sudah berjalan lebih dari 15 tahun. Di sisi yang lain perhatian pemerintah atas Undang-Undang Otsus tereduksi hanya pada persoalan dana Otsus sehingga mengaburkan substansi Otsus itu sendiri. 14


Komite I tidak ingin bahkan mengkritik keras pernyataan saudara Luhut Binsar Panjaitan yang selalu mengangkat jumlah dana Otsus yang diserahkan kepada Papua yang kemudian secara kritis selalu mengkritik atas ketidakefektifan dana itu dan bahkan Saudara Luhut Binsar Panjaitan terlalu menempatkan pemerintah sebagai sinterklas. Kami katakan kepada Saudara Luhut Binsar Panjaitan di panggung yang terhormat ini, apa yang diberikan pemerintah pusat kepada rakyat dan daerah Papua itu masih jauh kecil dibandingkan kekayaan rakyat Papua yang diambil alih oleh koorporasi asing yang kekayaan itu hanya kecil dan bahkan tidak dinikmati oleh rakyat sendiri. Jadi kami ingatkan Saudara Luhut Binsar Panjaitan dari panggung yang terhormat ini untuk pemerintah dan Anda tidak pernah menjadikan Anda sebagai sinterklas yang kemudian itu dijadikan alat untuk memaksa rakyat Papua tunduk kepada pemerintah pusat dan Jakarta. Menyikapi desakan aspirasi masyarakat dan daerah terhadap Undang-Undang daerah otonomi khusus Papua dan Papua Barat, Komite I DPD RI sedang melakukan kajian komprehensif terhadap pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pelaksanaan kajian tersebut dimaksudkan sebagai respon adanya aspirasi untuk merevisi Undang-Undang Otsus Papua dan Papua Barat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan sejauh mana pelaksanaan Undang-Undnag Otsus dapat menemukan berbagai problematika yang menjadi kendala atas Pasal Undang-Undang Otsu situ sendiri. Mengingat begitu sensitifnya isu mengenai Papua dan luasnya kajian tentang otonomi khusus maka komite I membutuhkan waktu lebih lama dalma melakukan kajian tersebut pelaksanaan otonomi khusus rakyat Papua terlebih periode 1 bulan terakhir aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat dan mahasiswa Papua begitu marak dan terjadi dan hampir secara sporadis terjadi di tanah air. Apakah aksi ini murni adalah aksi rakyat Papua apakah juga aksi ini karena order dari tangan-tangan negara adikuasa. Inilah yang menjadi tanggung jawab DPD RI. Mengingat begitu sensitifnya kasus Papua, diharapkan pada tahun sidang mendatang, hasil kajian dan draft RUU terhadap Undnag-Undang khusus Papua dapat selesai dilakukan sebagai pekerjaan politik Komite I. B.

Pembahasaan RUU bersama DPR dan pemerintah Pembahasan RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati dan walikota menjadi undang-undang. Pada periode April sampai dengan Mei 2016 Komite I DPD RI secara intensif dan terlibat aktif dalam pembahasan RUU Pilkada bersama Komisi II dan pemerintah. Dalam pembahasan bersama Komite I diwakili oleh: 1) Saudara Drs. H. Ahmad Muqowam, 2) Saudara Benny Ramdhani, 3) Saudara Fahrul Razi, S.IP., M.Si., 4) Saudara H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H., 5) Saudara Ir. Cholid Mahmud, 6) Saudara Abdul Kadir Amir Hartono, S.H., S.E., M.H., 7) Saudara Gede Pasek Suardika, S.H., M.H., 8) Drs. Hj. Eni Sumarni, M. Kes., 9) Hj. Robiatul Adawiah, S.E., 10) Ir. H. Muhammad Mawardi, M.M., M.Si., 11) Dr. H. Abdul Aziz Kahfia, S.Si., M.Si., 12) Drs. H. Rizal Sirait. Dalam pelaksanaannya secara teknis kami melakukan tugas secara bergiliran karena tidak mungkin dalam setiap pembahasan bisa dihadiri secara bersama-sama tapi Komite I memberikan apresiasi kepada salah satu anggota tim yang ditunjuk untuk melakukan sidang pembahasan secara tripartit yang paling aktif dan tidak pernah absen yaitu Senator Ibu Eni Sumarni. Setelah melalui pembahasan panjang dan terkadang hingga pagi dini hari, jam 2 bahkan pada tanggal 21 Mei 2016 telah mengambil keputusan tingkat pertama di DPR RI antara Komisi II DPR RI, Komite I 15


DPD RI dan pemerintah (Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenkeu) draf RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur Bupati dan walikota menjadi Undang-undang. Dalam pengambilan keputusan tingkat pertama tersebut Komite I atas nama lembaga DPD RI memberikan pandangan mini yang secara substansi dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Masalah pembentukan Undang-Undang mengenai pemilihan kepala daerah merupakan lingkup kewenangan konstitusional yang sejalan pasal 22 D UUD '45 sehingga DPD RI perannya keterlibatannya tidak bisa diabaikan oleh kamar sebelah atau DPR RI. 2. Masalah politik uang atau money politic ketentuan larangan pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih sebenarnya telah diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, namun belum memberikan ketegasan sanksi dan sulitnya mekanisme pembuktian karena harus melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. DPD RI mendorong terobosan pengaturan, yaitu memberi sanksi tegas diskualifikasi kepada pasangan calon yang melakukan money politic dan sanksi pidana bagi tim kampanye pasangan calon. 3. Masalah data pemilih. Data pemilih dalam pemilu adalah data terpenting bagi proses pemilu yang baik karena mengatur hak politik setiap warga negara. DPD RI berpandangan bahwa penggunaan DPT pemilu terakhir yang disinkronisasi dengan DP4 menjadi daftar pemilih sementara atau DPS dalam pilkada diverifikasi dan ditetapkan menjadi DPT pilkada menjadi langkah maju utuk menghasilkan DPT yang berkualitas dan memiliki validitas tinggi. 4. Masalah anggaran pemilihan kepala daerah dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pelaksanaan pilkada merupakan hajat nasional. Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika pelaksanaan pilkada yang diselenggarakan secara serentak tersebut dibiayai sepenuhnya dari APBN. Praktiknya, penyelenggaraan pilkada memakan biaya yang tidak sedikit dan tidak seluruh daerah mampu menyediakan anggaran pilkada melalui APBD dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah sehingga berdampak pada kualitas pelayanan pilkada itu sendiri selain mengganggu postur anggaran daerah untuk belanja publik dan belanja pegawai. 5. Masalah desain pemilu serentak. Pemilu serentak secara sederhana bisa diartikan sistem pemilu yang dilaksanakan beberapa pemilihan dalam satu waktu. Penyatuan pilkada, pemilu legislatif, dan pemilu presiden dan wakil presiden serentak tahun 2000-2004 dalam pandangan DPD RI merupakan keputusan tepat dan akan mempercepat konsolidasi demokrasi serta menjadi sarana untuk melakukan penyelerasaan agenda pembangunan antara presiden terpilih dengan kepala daerah seluruh Indonesia. DPD RI juga berpandangan bahwa agenda pemilu serentak akan menjadi ruang bagi semua politisi menentukan ruang terbaik pengabdiannya. Apakah akan memilih mencalonkan untuk menjadi anggota legislatif atau menjadi eksekutif. Dengan pemilu serentak, DPD RI mengharapkan proses perubahan politik makin terkonsolidasi, arah kebijakan politik local dan nasional semakin terarah. 6. Masalah e-vote. Dengan adanya identitas tunggal atau e-KTP. Sebagai single indentity number, merupakan dasar bagi pelaksanaan pemilihan secara digital atas dasar efisensi dan efektifitas pelaksanaan pilkada sudah selayaknya

16


menggunakan sistem i-vote menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Pilkada serentak. 7. Tentang penguatan Bawaslu, Bawaslu provinsi, Panwas Kabupaten Kota, aspek penyelenggaraan sengketa Pilkada menjadi catatan tersendiri dimana peran Bawaslu sebagai pengawas dalam penyelenggaraan Pilkada dirasakan masih kurang optimal dalam penyelenggaraan Pilkada. Oleh karena itu penguatan peran Bawaslu yang diakomodir dalam pasal-pasal penyelesain sengketa Tata Usaha Negara dan Gakumdu merupakan langkah maju dalam upaya memaksimalkan peran Bawaslu sebagai pengawas Pilkada. 8. Syarat dukungan dan calon perseorangan. Untuk menjamin terjadinya proses demokratisasi dalam pemilihan kepala daerah membuka ruang yang seluasluasnya untuk bersaing di daerah secara sehat dan terbuka. Sangatlah penting salah satunya dengan adanya persyaratan yang dimudahkan bagi calon perseorangan yaitu pada angka 6,5% sampai 10%. Tidak boleh demokrasi dipersiapkan sebagai perangkat untuk membunuh seseorang atau menghalangi pencalonan yang menjadi hak setiap warga negara dengan tidak mengesampingkan keberadaan partai politik syarat dukungan bagi calon perseorangan semakin memudahkan masyarakat dalam memilih pemimpin daerah yang berkualitas, acceptable legitimate, dan berorientasi pada pembangunan dan kemajuan daerah. 9. Masalah syarat domosili. DPD RI berpandangan bahwa pengenalan wilayah sangat penting bagi setiap kepala daerah. Program-program pembangunan yang terkonsep dengan baik tidak akan mampu dijalankan dengan sempurna jika kepala daerah tidak mampu mengenal daerahnya. Akibatnya kesejahteraan masyarakat sebagai misi yang harus dicapai kepada daerah tidak dapat diwujudkan. Oleh karena itu syarat domisili harus menjadi salah satu poin penting menjadi persyaratan bagi calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada. DPD RI mendorong Undang-Undang pilkada selanjutnya dicantumkan syarat domisili sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari syarat pencalonan kepala daerah. 10. Masalah pengunduran diri bagi yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. A. Aparatur negara, TNI, POLRI, pejabat BUMN dan pegawai ASN. B. Pejabat publik DPR, DPRD, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dan untuk DPD telah banyak memakan korban. DPD RI berpendapat: a. Pengaturan mengenai TNI, Polri, dan pejabat BUMN atau pegawai ASN yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah diatur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur secara masingmasing, tidak perlu dijelaskan lagi. b. Anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak perlu mundur sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD jika yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. UndangUndang No. 17 Tahun 2014 menyatakan bahwa Anggota DPR, DPD, dan DPRD dipilih dalam mekanisme pemilihan yang dilakukan sekali dalam lima tahun. Sebagai representasi masyarakat yang dipilih secara langsung, sudah sewajarnya Anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak perlu mundur apabila mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bapak-Ibu sekalian, setelah Komite I melakukan serangkaian kegiatan penyusunan pandangan terhadap RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang seperti uraian di atas maka Komite I meminta sidang 17


paripurna hari ini untuk mengesahkan pandangan terhadap RUU keputusan DPD RI tersebut. Saya yakin permintaan ini tidak perlu dilakukan secara paksa. Perlu kiranya diinformasikan bersama bahwa sebagaimana keterangan dari Ketua Komisi II dan Menteri Dalam Negeri, Komite I juga akan melibatkan, dilibatkan secara penuh dalam pembahasan RUU Pemilihan Umum yang akan dimulai pada bulan September 2016 mendatang. C.

Pembahasan persiapan pembentukan daerah otonomi khusus atau … (tidak jelas terdengar, red.) yang aspirasi ini sudah disampaikan kepada seluruh anggota DPD RI bahkan selalu ditanyakan dan ditagih setiap kami melakukan reses di daerah masingmasing. Pembahasan usulan pembentukan daerah otonomi baru termasuk pembahasan RPP tentang Disertada dan RPP tentang desain besar penataan daerah: 1. Sejalan dengan dinamika pembahasan DOB Komite I telah ikut membahas RPP tentang desain besar penataan daerah dan RPP tentang penataan daerah serta tripartit dengan Komisi II DPR RI dan Dirjen Otda serta Kemendagri. 2. Dalam rangka memaksimalkan penyusunan RPP tentang desain besar penataan daerah secara tersendiri, Komite I telah rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri dilanjutkan secara khusus dengan Dirjen Otda Kemendagri guna menampung semua aspirasi daerah melalui DPD RI. 3. Sebagaimana data yang masuk ke Komite I hingga saat ini telah terdapat 15 usulan pembentukan Provinsi, 126 usulan pembentukan kabupaten dan 27 usulan pembentukan kota dengan total usulan yaitu 168 calon daerah otonomi baru. 4. Sebagaimana diketahui bersama bahwa usulan-usulan sebagaimana dimaksud di atas merupakan usulan estimasi daerah otonomi hingga tahun 2025 mendatang sehingga membutuhkan sinkronisasi antara usulan yang masuk melalui pemerintah dengan DPR dan DPD RI. 5. Mengingat Kelima, terakhir hingga saat ini usulan terhadap pembentukan daerah otonomi terus masuk ke DPD RI melalui Komite I maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah masih menunggu masukan final dari Komite I terhadap jumlah estimasi daerah otonomi sebagai materi utama dalam RPP desain besar penataan daerah dan RPP desain penataan daerah.

Bapak-Ibu sekalian demikian laporan pelaksanaan tugas Komite I Masa Sidang V Tahun Sidang 2015-2016. Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami atas nama Komite I mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, Minal 'aidin wal fa'idzin, mohon maaf lahir dan batin, kami ucapkan kepada seluruh pimpinan dan anggota DPD RI unsur Sekretariat Jenderal, rekan-rekan media yang Alhamdulillah belum berkesempatan hadir pada siang hari ini serta masyarakat di Indonesia atas kewajiban-kewajiban konstitusional kami DPD RI setelah kami dilantik dan disumpah atas nama Tuhan Yang Mahakuasa yang belum memberiksn arti secara sungguh-sungguh dan konkret bagi daerah dan masyarakat. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti shanti shanti om. Jakarta, 17 Maret 2016, Pimpinan Komite I tidak tergantikan, Ketua: Saudara Drs. H. Akhmad Muqowam, Wakil Ketua: Saudara Fachrul Razi, M.IP., Wakil Ketua Saudara Benny Ramdhani. Terima kasih. 18


PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Baik setelah kita mendengarkan bersama laporan Pimpinan Komite I apakah kita dapat menyetujui pandangan DPD terhadap RUU perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015? Tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota untuk menjadi UndangUndang. Apakah dapat disetujui? KETOK 3X Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Komite II untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya. Kami persilakan. PEMBICARA: Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, S.H. (KALSEL) Ketua, terlalu cepat kita ngetuknya ini mengenai syarat domisili ya, perkembangan sekarang kan ada e-KTP elektronik KTP berlaku nasional dan berlaku seumur hidup. Domisili ini terkait dengan KTP. Saya kira sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman kalau diketentuan domisili itu. Dulu tahun 2004 memang ada ketentuan domisili tapi 2009 sampai kemarin itu dihapuskan. Apa bedanya dengan yang mewakili rakyat di dapil rakyat, kan mereka juga harus mengetahui kondisi rakyatnya tapi DPR tidak menggunakan domisili. Jadi saya kira ini perlu dipertimbangkanlah jangan kita tidak mengikuti perkembangan soal KTP nasional itu. Kita ingin memperjuangkan bahwa dimana pun KTP itu berlaku untuk membeli sepeda motor, membeli mobil, di mana pun cukup KTP itu tidak perlu lagi kita mengganti-ganti KTP, terima kasih. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Silakan, Pimpinan. PEMBICARA: PARLINDUNGAN PURBA, S.H., M.M. (KETUA KOMITE II DPD RI) Baik, terima kasih. Laporan perkembangan pelaksana tugas Komite II DPD RI pada sidang paripurna ke-13 penutupan masa sidang V tahun sidang 2015-2016 Tanggal 22 Juli 2016. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Om swastiastu. Horas Nuwun sewu. Izinkan kami menyampaikan laporan kesimpulan beberapa hal. Yang pertama tentang perkembangan pelaksanaan tugas. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan juga ucapan selamat hari raya, minal aidin wal faizin kepada pimpinan DPD RI dan seluruh anggota DPD RI yang hadir pada hari ini dan sekjen dan sekretariat. Pertama, penyusunan RUU usul inisiatif DPD RI. Kedua, pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang, dan ketiga lain-lain. Pertama, penyusunan RUU usul inisiatif DPD RI pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2015-2016 ini, Komite II DPD RI telah melakukan inventarisasi masalah dalam rangka 19


penyusunan naskah akademik sebagai salah satu tahap penyusunan RUU usul inisiatif DPD RI. Tugas Komite II dalam menyusun RUU inisiatif pada Masa Sidang V ini, antara lain: 1) penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2) penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Komite II DPD RI berharap pada masa sidang ini berikutnya pada masa sidang berikutnya dapat menyelesaikan 2 RUU usul inisiatif tersebut. Kedua, pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas bumi. Berdasarkan hasil pengawasan kami memberikan rekomendasi sebagai berikut. 1. Pemerintah harus segera menerbitkan dua peraturan pemerintah pelaksanaan UndangUndang Panas Bumi yaitu peraturan pemerintah yang mengatur tentang bonus produksi pemegang izin panas bumi kepada pemerintah daerah dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang tata cara penetapan harga energi panas bumi tidak langsung dengan mempertimbangkan harga keekonomian. 2. Pemerintah pusat dan daerah harus segera membenahi kesimpangsiuran data potensi panas bumi di Indonesia serta menyediakan data studi kelayakan terkait atas penelitian kandungan energi panas bumi pada saat wilayah kerja panas bumi BKP ditawarkan pada investor. Adanya data potensi panas bumi dan studi kelayakan yang lengkap dan valid akan mampu menarik invesor panas bumi karena akan membantu menekan biaya ekplorasi investor. 3. Pemerintah harus meningkatkan dukungan pembiayaan investasi pada sektor energi panas bumi dengan meningkatkan peran Bank Indonesia dan OJK untuk mengintensifkan kebijakan green banking pada perbankan nasional dengan memberikan porsi pendanaan lebih besar kepada proyek-proyek energi panas bumi dan portfolio kredit mereka. 4. Pemerintah harus segera menerbitkan peraturan pemerintah yang mengatur program dan bentuk CSR secara khusus dan terperinci terutama menyangkut besaran dana dan tata cara penyaluran dana. Selain itu untuk memberikan pemahaman bahwa CSR merupakan kewajiban badan usaha panas bumi . 5. Pemerintah segera melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan akademisi untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat bahwa energi panas bumi merupakan energi yang bersih, aman, dan ramah lingkungan guna mengantisipasi adanya penolakan masyarakat proyek panas bumi di beberapa daerah akibat adanya stigma negatif tentang panas bumi. Kedua Undang-Undang 39 tahun 2015 tentang perkebunan. Berdasarkan hasil pengawasan kami merekomendasikan ada lima. 1. Pemerintah harus segera menerbitkan peraturan pemerintah yang mengatur batasan luas usaha perkebunan untuk menjamin keadilan penguasaan lahan usaha perkebunan. Adanya batasan luas usaha tersebut akan memberikan kepastian hukum. 2. Pemerintah harus memberikan memastikan seluruh perusahaan perkebunan besar, melakukan kemitraan kebun dan masyarakat sekitar dan melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak menjalankan kemitraan. 3. Pemerintah harus membuat skema permodalan khusus agar pekebunan rakyat yang usaha visible tetapi belum bankable bisa mendapat akses permodalan. 4. Pemerintah segera membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk komoditas-komoditas perkebunan selain komunitas sawit dengan pendanaan di luar dana yang bersumber dari kegiatan ekspor agar pembentukan BPDP tidak membebani usaha perkebunan. Selama ini hanya membiayai khusus untuk sawit. Kita memahami 20


sekarang harga karet dan komoditi lain sedang turun dan mengganggu likuiditas petani. Kita berharap badan ini juga bisa membantu mereka. 5. Pemerintah harus memutus informasi harga yang dapat memberikan informasi kepada para pelaku usaha perekonomian rakyat baik sebelum maupun sesudah melakukan budi daya tanaman. Dengan adanya sistem informasi harga maka pekebun tidak terjebak menanam komoditas perkebunan yang harganya dapat anjlok pada saat panen. Lain-lain perlu juga kami sampaikan, menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah, Komite II telah melakukan beberapa dengar pendapat dengan stakeholder guna penyelesaian permasalahan daerah. Adapun aspirasi yang telah ditindaklanjuti Komite II, antara lain: 1. Permasalahan ketenagalistrikan. Guna menindaklanjuti ketenagalistrikan, Komite II telah mengadakan rapat dengar pendapat dengan para direktur bisnis regional PT. PLN dan beberapa kepala daerah yang telah menyepakati untuk melibatkan para kepala daerah dalam penyusunan dan pembahasan RUPTL. RUPTL adalah Rencana Usaha Pengembangan Tenaga Listrik termasuk dalam revisi RUPTL. Selanjutnya keterlibatan kepala daerah sangat penting karena mereka yang mengetahui secara persis kebutuhan daerah, potensi sumber energi dapat dimanfaatkan dan juga bantuan pemerintah daerah kepada PLN. Kami sampaikan pada kesempatan ini kita mengadakan 3 acara meliputi regional Sumatera, sesudah itu regional Kalimantan dan Jawa dan Bali dan terakhir adalah regional Indonesia Timur. Pada saat itu hadir para kepala daerah dan para direktur kelistrikan dan kita serahkan kepada PLN kesimpulannya dalam waktu dekat akan kita buat lagi sosialisasi tentang RUPTL yang sudah disahkan pemerintah. 2. Permasalahan persiapan infrastruktur jalan dalam menghadapi arus mudik dalam rapat dengar pendapat Dirjen Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan ... (tidak jelas terdengar, red.) Kementerian PU-Pera akan menghentikan pengerjaan proyek jalan pada H-10. Selain itu, Kementerian PU-Pera juga akan menutup posko mudik pada daerah rawan bencana longsor untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi bencana alam. Pada saat arus mudik dan balik, Kementerian PUPR akan menjalankan peralatan berat dan posko 3. Evaluasi arus mudik dan arus balik. Kami sampaikan saja tentang pertemuan Brebes Timur Exit dan lain-lain, kita mengadakan pertemuan dengan Kakorlantas. Kesimpulannya bahwa Komite II merekomendasikan kepada pemerintah untuk membangun flyover atau underpass pada perlintasan kereta api dimaksud, meningkatkan standar pelayanan jalan tol dengan memperbanyak jumlah rest area beserta kelengkapannya serta melakukan tindakan hukum yang tegas bagi pengendara kendaraan bermotor yang tidak tertib dan patuh peraturan lalu lintas. Kita sepakat juga agar mengembangkan transportasi moda transportasi laut dan kereta api di masa mendatang dan juga kita mengajak kepada Pertamina agar membuat dan mengantisipasi terjadinya kemacetan di mana-mana dalam hal pengadaan bahan bakar minyak. 4. Konservasi danau, pada saat ini danau ada 840 di Indonesia dan dari kondisi ini kita melihat bahwa rata-rata dalam keadaan darurat danau penting kiranya menjadi perhatian kita bersama untuk membalikkan kondisi danau agar berfungsi sebagaimana mestinya. Pemerintah sudah memulai gerakan namanya Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) dengan menetapkan danau priortas nasional tahap pertama 20002019 yang terdiri daripada 15 danau meliputi Danau Maninjau di Sumatera Barat, Danau Singkarak, Danau Toba, Danau Kerinci, Danau Rawadano, Danau 21


Rawapening Danau Batur Bali, Danau Sentarum, Danau Semayam, Danau Tempe, Danau Tondano, Danau Limboto, Danau Matano Sulawesi, Danau Poso, Danau Sentani dan ada 15 danau lagi yang sedang akan dikerjakan oleh pemerintah yaitu meliputi Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Ranau, Danau Dendam Tak Sudah, Ini Danau Dendam Tak Sudah di Jambi ini, Danau Lindu, Danau Tuiti, Danau Maholona, Danau Beratan, Danau Paniayi, Danau Laut Tawar, Danau dan lain-lain. Dalam rapat dengar tersebut kita sepakat mengusulkan agar dibentuk satu badan rehabilitasi danau karena berdasarkan pengalaman dan memang kegiatan masih terpecah-pecah meliputi beberapa kementerian. Kementerian LHK, Kementerian PUPera, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kita dari Komite II DPD RI mengusulkan agar ada badan rehabilitasi danau sebagaimana penanganan masalah gambut selama ini karena danau ini ternyata hampir 0,4% dari seluruh permukaan di Indonesia. 5. Yang terakhir tentang tata niaga daging sapi. Harga daging sapi terus mengalami kenaikan terutama menjelang lebaran. Beberapa saat yang lalu kita telah mengadakan pertemuan dengan KPPU, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Kementerian Peternakan dan PPSKI dan Gapusindo dan para feedloter. Pada saat itu Komite II merekomendasikan pemerintah untuk membenahi tata niaga daging sapi dengan memutus mata rantai perdagangan daging sapi yang tidak diperlukan. Menghilangkan biaya-biaya yang tidak perlu, menurunkan biaya masuk, dan merubah aturan berat sapi impor, merubah kebijakan kuota dan kebijakan tarif. Pada saat ini kebijakan tarif kepentingan kuota itu diberikan sekali 4 bulan, kita mengusulkan supaya diberikan setiap saat selama setahun tetapi dengan melibatkan petani-petani peternak di sekitarnya itu. Kami juga mengharapkan meminta agar peternakan sapi rakyat berkembang, pemerintah juga diminta untuk menyediakan bibit sapi unggul yang murah dan mudah menyediakan pakan ternak dengan harga yang murah. Komite II juga meminta Kementerian terkait … (tidak jelas terdengar, red.) pada data BPS dalam menbuat kebijakan tata niaga daging dan sapi. Selama ini masalah data ini, inilah sumber permasalahan. Bapak Jokowi sudah memberikan arahan agar data BPS menjadi pedoman tetapi kenyataan ini belum. Oleh sebab itu diharapkan data BPS dapat menjadi pedoman bagi semuanya. Sebelum kami mengakhiri laporan Komite II kami mengharapkan Sidang Paripurna ini dapat mengesahkan, satu hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 tahun 2014 tentang panas bumi dan hasil pengawasan atas pelaksanaaan undang-undang 39 2014 tentang perkebunan. Demikian laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite II pada Sidang Paripurna ini. Atas perhatian Pimpinan dan seluruh Anggota DPD kami ucapkan terima kasih. Tertanda Parlindungan Purba, Ana Latuconsina dan Nawardi sekian dan terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Om shanti shanti shanti om. Horas. Nuwun sewu. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Baik, terima kasih kepada Pimpinan Komite II yang telah menyampaikan laporan kinerjanya. Pada kesempatan ini kita dimintakan untuk mendapatkan persetujuan Ada 2 hal. 22


Pertama, apakah kita dapat menyetujui pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang kedua pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Dapatkah kita setujui? KETOK 2X Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Pimpinan Komite III kami persilakan. Sudah siap. PEMBICARA: FAHIRA IDRIS, S.E., M.H. (WAKIL KETUA KOMITE III DPD RI) Bismillahirahmannirahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Pertama-tama kami mengucapkan mohon maaf lahir batin untuk yang terhormat Pimpinan DPD RI. Yang terhormat Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI, dan tentu saja sahabat-sahabat Anggota DPD RI serta hadirin yang berbahagia. Pada sidang paripurna yang mulia ini perkenankanlah kami menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite III DPD RI. Program kegiatan yang menjadi prioritas pembahasan Komite III adalah sebagai berikut. 1. Penyusunan RUU tentang tanggung jawab sosial perusahaan. 2. Penyusunan RUU tentang penghapusan kekerasan seksual. 3. Penyusunan, pengawasan, dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan isu-isu lain yang berkaitan dengan tugas kami seperti permasalahan tenaga kerja asing di Indonesia dan vaksin palsu. Pimpinan, Bapak/Ibu Anggota DPD RI yang kami hormati, Sidang dewan yang kami muliakan, RUU tentang penghapusan kekerasan seksual sebagai inisiatif Komite III DPD RI merupakan program prioritas pada masa sidang ini. Terkait perkembangan penyusunan RUU tersebut, kami telah sampai pada tahap uji sahih. Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Sosial Republik Indonesia diantaranya diperoleh kesimpulan dan kesepakatan sebagai berikut. 1. Memastikan pembentukan dan efektifitas Tim Pokja Trafficking khususnya untuk daerah yang rawan kekerasan seksual 2. Selanjutnya melakukan percepatan pembentukan Layanan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC), kemudian Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial (LPKS), secara menyeluruh dan didukung sarana prasarana memadai di seluruh provinsi sehingga dapat mengatasi kebutuhan rehabilitasi sosial bagi korban dan pelaku kekerasan seksual. Adapun dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di antaranya diperoleh kesimpulan. 1. Memastikan efektivitas sistem manajemen dan monitoring kanal informasi, pengaduan dan perlindungan sebagai sarana respon cepat khususnya bagi peserta didik yang mengalami tindak kekerasan seksual di lingkungan sekolah. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas guru berkarakter sehingga dapat menjadi teladan bagi peserta didik.

23


3. Melakukan kebijakan antipornografi serta didukung kurikulum yang mendukung anti kekerasan seksual. 4. Selanjutnya mendorong dan memperkuat peran sekolah untuk membentuk gugus tugas tim pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan secara proaktif dengan dilengkapi Prosedur Operasi Standard (POS) dan melibatkan kerja sama lembaga psikologi, pakar pendidikan, serta organisasi keagamaan untuk kegiatan yang bersifat edukatif. 5. Selanjutnya mendorong pemerintah daerah untuk proaktif membentuk gugus pencegahan dan tim adhoc penanggulangan yang independen untuk tindak kekerasan dengan dukungan alokasi anggaran, bekerja sama dengan aparat penegakan hukum, dan pemangku kepentingan serta memastikan pemberian sanksi bagi pihak guru dan sekolah apabila terdapat praktek kekerasan seksual. Dalam rapat kerja dengan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, di antaranya diperoleh simpulan dan kesepakatan: 1. Memastikan peningkatan efektifitas kerja sama, koordinasi, dan sinergitas antarkementerian, lembaga di pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan termasuk perangkat organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan lembaga adat untuk melakukan pencegahan pornografi dan pornoaksi terhadap anak diantaranya melalui pemblokiran situs porno. 2. Penegakan aturan larangan merokok dan minuman keras bagi anak. 3. Sosialisasi pemahaman masyarakat, keluarga, dan anak, dalam pencegahan kekerasan seksual termasuk bagi penyandang disabilitas. 4. Pengembangan model sekolah ramah anak, serta 5. Fasilitasi pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (KLA), peningkatan P2TP2A, Satgas PPA, dan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Selain melalui rapat kerja dengan pemerintah juga kami telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Komisi Nasional Anak. Adapun rencana pelaksanaan RUU tentang penghapusan kekerasan seksual Komite III DPD RI menargetkan dapat diselesaikan pada masa sidang I tahun 2016 -2017. Selanjutnya Komite III DPD RI menginisiasi pembentukan RUU tentang CSR yang diharapkan lebih komprehensif mengatur tentang CSR serta indikator capaian sehingga CSR sesuai konsep dan dapat selaras dengan kebutuhan publik. Dalam penyusunan ini juga kami menargetkan dapat diselesaikan pada masa sidang I Tahun Sidang 2016-2017. Selanjutnya tentang pengawasan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, dengan kesimpulan DPD RI merekomendasikan pemerintah agar melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Melakukan pembedahan dokumen bagi calon TKI yang akan bekerja di luar negeri secara valid dan akurat diantaranya melalui fasilitas pemerintah agar dokumen yang wajib dimiliki TKI sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 Undang-Undang PPTKILN dapat diperoleh secara gratis dan cepat dengan prosedur sederhana untuk mengatasi pengiriman TKI ilegal. 2. Meningkatkan kompetensi TKI. 3. Memastikan konsistensi pemerintah agar tidak melakukan kerja sama dengan negara penempatan diluar negeri yang tidak memiliki perjanjian tertulis dengan pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang PPTKIAN untuk perlindungan TKI di luar negeri.

24


4. Memastikan kelayakan tempat penampungan sementara di daerah perbatasan yang diperuntukan TKI yang mengalami deportasi dari negara penempatan, dengan didukung alokasi anggaran dari APBN dan melibatkan daerah pengiriman TKI. 5. Meningkatkan pengamanan di jalur perbatasan yang berpotensi digunakan oleh TKI ilegal untuk menuju negara penempatan. 6. Melakukan program pemberdayaan TKI purnapenempatan sehingga meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan hidupnya sebagaimana yang diamanatkan oleh undangundang PPTKILN, sehubungan dengan selesainya pembahasan pengawasan TKI ini melalui Sidang Paripurna yang mulia ini, Komite III DPD RI meminta kepada pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang terhormat untuk dapat memutuskan dan mengesahkan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang No.39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, sebagai produk DPD RI yang selanjutkan disampaikan kepada DPR RI. Selanjutnya mengenai pengawasan masalah aktual lainnya menyangkut isu masuknya tenaga kerja asing terutama Cina di Indonesia, Komite III telah akan meminta pemerintah untuk meninjau ulang UU, PP, Perpres, dan Permen yang berkaitan dengan investasi dan PKA di Indonesia. Salah satunya adalah tentang peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 35 Tahun 2015 yang merevisi Permenaker No. 16 Tahun 2015, tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing. Penghapusan persyaratan TKA yang diwajibkan untuk bisa menggunakan Bahasa Indonesia terlalu liberal, sehingga tenaga asing lebih leluasa untuk berkarier di Indonesia serta memiliki efek samping yang tidak baik dalam jangka panjang bagi Indonesia. Dalam RDP beberapa hari yang lalu dengan Prof. Laode Masiho beliau mengingatkan bahwa Indonesia harus memahami paradigma kebijakan investasi China. Investasi China ke Indonesia menggunakan filosofi one road one belt artinya satu jalan, satu sabuk. Dalam artian, setiap investasi yang masuk ke satu negara, di jadikan jaringan untuk dikuasai. Isu lain yang menjadi pembahasan kami adalah mengenai vaksin palsu. Komite III DPD RI meminta keterangan semua pihak terkait produksi, distribusi, dan penggunaan vaksin serta cakupan pemakaian. Peran pengawasan yang dijalankan Kemenkes memang tampak lemah. Ada setidaknya empat peraturan yang harus dievaluasi atau direvisi: 1) Permenkes No.30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian dan Puskesmas, 2) Permenkes No.35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, 3) Permenkes No. 58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, 4) Permenkes No. 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Mutu Obat pada Instalasi Farmasi Pemerintah, serta mengembalikan BPOM dalam mengawasi secara menyeluruh pengadaan persediaan farmasi di fasilitas kesehatan. Demikianlah laporan pelaksanaan tugas Komite III DPD RI selama Masa Sidang V Tahun Sidang 2015-2016. Pada akhirnya, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pimpinan dan seluruh Anggota DPD RI dan semua pihak yang telah banyak membantu. Indah sungguh mekarnya bunga, bunga merah sungguh memikat. Reses DPD RI kembali tiba, mari berjuang maksimal untuk rakyat. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda, Pak Hardi, Pak Charles, dan saya Fahira Idris. Terima kasih.

25


PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Terima kasih kita sampaikan kepada Pimpinan Komite III. Untuk selanjutnya, kepada kita dimintakan persetujuannya untuk apakah dapatkah kita menyetujui hasil kerja pengawasan DPD atas pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, setuju? KETOK 3X Baik. Selanjutnya yang terakhir kami persilakan pada Komite IV untuk menyampaikan laporannya. PEMBICARA: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA KOMITE IV) Bismilahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Sidang, yang saya hormati seluruh Anggota DPD RI yang hadir dalam rapat Paripurna ini, hadirin sekalian yang berbahagia, izinkan saya mewakili Komite IV menyampaikan laporan dengan mendahulukan rasa syukur kepada Allah SWT atas kesehatan kekuatan berikan pada kita sekalian telah melaksanakan bulan puasa sebulan penuh, bahkan telah melewati minggu-minggu pertama bulan Syawal. Atas nama Komite IV mengucapkan selamat dan mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin walfaizin. Laporan Komite IV saya akan persingkat saya tampilkan ya, supaya dilihat sekilas saja dan di tangan Bapak-bapak juga saya yakin sudah ada. Yang pertama adalah pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2015, dan yang kedua adalah pertimbangan terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta dana transfer ke daerah dalam Rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2017. Pimpinan, para Anggota, dan hadirin sekalian yang saya hormati, yang pertama berkait dengan Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN tahun 2015. Tidak bisa tampil di layar ya? Sudah? Oh maaf, saya melihatnya ke, iya saya hanya akan menyampaikan garis yang saya garisbawahi, yaitu: 1. Di penerimaan pajak. Pandangan DPD RI pemerintah masih harus terus mengupayakan peningkatan penerimaan di sektor perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi serta penguatan dan perluasan basis data perpajakan. 2. Penerimaan negara bukan pajak. DPD RI berpandangan, optimalisasi sumber migas yang sudah ada, peningkatan investasi di sumur migas di sumur migas baru perbaikan, pengawasan, pengelolaan sumber daya alam ekstensifikasi dan intensifikasi PNBP melalui penyempurnaan peraturan pemerintah tentang tarif dan jenis PNBP. 3. Berikut adalah dana bagi hasil. DPR berpandangan, transparansi yang telah dilakukan oleh SKK Migas perlu diikuti oleh Kementerian SDM, khususnya Ditjen Migas, dan Kementerian Keuangan pada bidang perimbangan. Transparansi ini penting untuk memberi kepastian bagi daerah penghasil untuk mengetahui sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah. 4. Dana Alokasi Khusus. Banyak hal di sana, tetapi saya tidak komentari, tidak membacakan secara lengkap. 26


5. Berikutnya adalah dana desa. DPD ini berpandangan bahwa terdapat tiga hal yang harus menjadi perhatian untuk meningkatkan pencairan dan penyerapan dana desa, yaitu komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan dana desa, penyederhanaan syarat pencairan, dan pertanggungjawaban dana desa, dan yang ketiga itu rekruitmen penetapan tenaga pendamping kepada tenaga pendamping yang harusnya diserahkan kepada pemerintah desa. 6. Bantuan sosial. Yang digarisbawahi dan menjadi pertimbangan di bantuan sosial ini banyak, tetapi yang paling penting adalah bantuan sosial ini diharapkan semua, ini di luar daripada kesimpulan. Diharapkan semua Komite mengawasi dan mengevaluasi karena semua kementerian ada bantuan sosialnya. 7. Dana transfer kepada daerah khususnya utang dan transfer. DPD RI berpandangan bahwa pemerintah harus memprioritaskan pembayaran utang DBH tersebut kepada masing-masing daerah yang berhak. Dana tersebut sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan di daerah, terutama pada daerah-daerah penghasil. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda pembayaran uang transfer kepada daerah lebih lama lagi. Itu untuk pertanggung jawaban APBN 2015 yang sekarang dibahas oleh DPR dan segera akan ditetapkan menjadi Undang-Undang pertanggung jawaban APBN tahun 2015. Bagian kedua, yaitu pertimbangan DPD terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2017. Pembahasan yang telah melalui mekanisme di Komite IV sesuai tata tertib. 1. Pertimbangkan terhadap asumsi ekonomi makro 2017, ya DPD RI berpandangan bahwa target RPJMN 2015–2019, yaitu 7%–8% tahun 2017 tidak dapat didekati, dicapai oleh pemerintah dalam asumsi tahun 2017. Komite IV menilai target APBN, asumsi APBN 2017 melenceng dari RPJMN 2015–2019. 2. Berkait dengan inflasi tahun 2017. DPD berpandangan bahwa pemerintah harus berusaha menjaga stabilitas harga komoditas dan mengurangi potensi kenaikan inflasi. Stabilitas harga tersebut terutama pada kenaikan tarif daya listrik, adanya pengurangan subsidi solar, meningkatnya harga pangan, lambatnya pasokan bahan bakar minyak di beberapa daerah, meningkatnya biaya transportasi antardaerah, dan naiknya tarif pelayanan publik lainnya. 3. Berikutnya tentang nilai tukar rupiah. 4. Tentang perkembangan surat hutang negara. 5. Tentang harga minyak rata-rata 2016 yang menjadi acuan 2017. 6. Lifting minyak dan gas, di sini pertimbangan kita mempertegas tentang DPD RI berpandangan lifting minyak dan gas oleh SKK Migas memperhitungkan DBH atas minyak dan gas oleh Kementerian SDM dan Kementerian Keuangan hendaknya dilakukan secara transparan dalam pengawasan maupun verifikasi di tim tersebut dan juga melibatkan pemerintah daerah sehingga menciptakan akuntabilitas atas lifting minyak dan gas. Ini yang kami garisbawahi. 7. Kemudian poin 7 banyak pertimbangan kita di sana. 8. Sasaran, pengurangan pengangguran 5,3 sampai 5,6% yang kami garis bawahi di sini dari banyak hal adalah masuknya tenaga kerja asing, terutama tenaga kerja ilegal dari Tiongkok. Ini mungkin nanti menjadi perhatian khusus Komite III. 9. Penurunan tingkat kesenjangan, generatio 0,38% pada tahun 2017, pandangan DPD tegas di sana.

27


1.

2. 3.

4.

5.

6.

7.

Kemudian selanjutnya adalah pertimbangan terhadap kebijakan fiskal tahun 2017. Pertimbangan DPD terhadap ini masih pada sektor mendorong penerimaan negara dari sektor pajak, terutama memanfaatkan Undang-Undang Tax Amnesty Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Kemudian di poin tiga, poin berikutnya adalah tentang penerimaan negara yang bersumber dari hibah. Berikutnya di nomor 3, kebijakan belanja negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan, banyak hal yang kami rekomendasikan di sana. Kebijakan dana transfer daerah. Ada banyak poin yang menjadi pertimbangan antara lain mengoptimalkan fungsi DPOD (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah) dengan melibatkan DPD RI dalam pembahasan awal dana perimbangan ini. Nanti Komite I dan Komite IV diharapkan ada pembicaraan khusus tentang itu, penerbitan petunjuk teknis dan transfer yang tepat waktu. Kurang tertatanya manajemen pengelolaan DAK sebagai akibat terlalu banyaknya jenis program DAK, terlambatnya penyaluran DAK sebagai akibat keterlambatan dan seterusnya. Kemudian poin 5 adalah kebijakan tentang dana desa. DPD berpendapat, Komite IV yang diharapkan menjadi keputusan adalah perlu diberikan kewenangan dan sumber daya lebih besar kepada pemerintah desa untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan percepatan pembangunan desa. Oleh karena itu, dalam kebijakan tahun 2017 diharapkan pemanfaatan agar lebih berdaya guna, berhasil guna bagi pembangunan desa, menyederhanakan persyaratan perencanaan pelaporan pertanggungjawaban dana desa, dan menyiapkan tenaga pendamping pembangunan desa yang memprioritaskan SDM setempat. Yang menarik di rumusan kami di sini adalah Dana Pengembangan Kelurahan. DPD berpandangan agar tidak terjadi dikotomi antara desa dan kelurahan, maka pemerintah perlu mempertimbangkan adanya Dana Pengembangan Wilayah Kelurahan agar hal tersebut bermanfaat bagi kelurahan antara lain diharapkan dengan pembenahan infrastruktur berskala kelurahan, meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat, dan mengurangi kemiskinan dan pengangguran di tingkat kelurahan. Nomor 7 adalah kebijakan pembiayaan anggaran, iya. Banyak hal yang kami garisbawahi di sana, yang menjadi bahan pertimbangan Komite IV yang diharapkan diputuskan oleh DPD kami tidak bacakan tetapi. Terutama di sini adalah poin terakhir DPD berpandangan pemerintah perlu mendorong peningkatan peran penanaman modal domestik dengan memberikan berbagai fasilitas insentif fiskal dan berbagai kemudahan lainnya.

Pimpinan, Anggota dan hadirin yang kami hormati, demikianlah dua hal yang menjadi harapan agar ditetapkan dalam Sidang Paripurna ini, tetapi khusus yang terakhir tentang pertimbangan pokok-pokok kebijakan fiskal serta dana transfer daerah sebelumnya Komite IV telah melalui Pimpinan untuk meneruskan ke DPR karena pembahasannya sedang berjalan dan sudah hampir final di DPR sekarang. Mengakhiri laporan kami informasikan bahwa Komite IV telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai usul inisiatif DPD RI untuk finalisasi pada masa sidang berikut. Oleh karena itu kami berharap PPUU tetap mengalokasikan kegiatan finalisasi pada masa sidang berikutnya.

28


Demikian laporan pelaksanaan tugas Komite IV. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan banyak sekali kekurangan laporan ini karena kami tidak bacakan lebih lengkap mengingat waktu yang sangat terbatas, mohon maaf sekali lagi. Sekian. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komite IV Pak Ghazali Addan, dan Pak Boediono, dan juga saya saya sebut ini karena kemungkinan berakhir Agustus. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Pimpinan Komite IV. Setelah kita mendengarkan laporan daripada Komite IV, kepada kita dimintakan persetujuannya. Pertama, apakah dapat menyetujui kita: satu, pertimbangan DPD RI terhadap RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2015? Yang kedua, dapatkah kita menyetujui pertimbangan DPD RI terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, serta dana transfer daerah dalam RUU APBN tahun anggaran 2017? Setuju? KETOK 2X Baik, terima kasih. Setelah kita mendengarkan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dari berbagai alat kelengkapan di mana sebelum kita melaksanakan tugas khususnya daerah kami meminta kepada seluruh daerah lebih peka lagi dalam menanggapi berbagai isu yang berkembang dalam kurung waktu yang terakhir. Terungkapnya penyebaran dan penggunaan vaksin palsu di beberapa rumah sakit daerah telah memunculkan berbagai keresahan di tengah masyarakat. DPD RI menganggap langkah awal yang dilakukan pemerintah. untuk mengumumkan data rumah sakit pengguna vaksin palsu dan melakukan vaksin ulang sudah tepat. Oleh karena itu, ke depan pemerintah perlu mensinergikan kerja Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk mengontrol peredaran obat dan vaksin. Manajemen arus transportasi selama musim mudik lebaran, kemarin juga perlu menjadi perhatian kita bersama. Permintaan maaf jajaran kementerian terkait terhadap berbagai kelemahan pelayanan selama arus mudik merupakan budaya baik dan perlu dicontoh. Oleh karena itu, DPD RI meminta agar pemerintah dapat melakukan operasi menyeluruh terhadap pelayanan transportasi, sehingga pelayanan transportasi khususnya bisa dapat ditingkatkan. Dan juga pada kesempatan ini DPR RI juga memberikan apresiasi terhadap Satgas Tinombola gabungan unsur Kepolisian dan TNI yang telah berhasil melumpuhkan pimpinan kelompok mujahidin Indonesia Tim,,r Santoso, sebagai salah satu kelompok yang ekstrim teroris. Keberhasilan ini tentunya merupakan langkah positif dalam upaya pemberantasan teroris di Indonesia. Namun DPD RI mengingatkan bahwa pemerintah dan perangkatnya dalam pemberantasan teroris mengutamakan upaya direkalisasi dan preventif. Dan juga mengenai pengesahan tentang RUU Pengampunan Pajak menjadi UndangUndang oleh Presiden tanggal 1 Juli ini harus dimanfaatkan oleh daerah untuk bisa meningkatkan ekonomi yang ada di daerah tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugas di daerah kami meminta kepada Anggota DPD RI untuk dapat melakukan konsolidasi dengan pemerintah daerah untuk dapat menindaklanjuti konsolidasi tersebut dengan dampak positif. Perlu kami informasikan juga pada tanggal 20 Juli, telah dilaksanakan pemilihan Pimpinan Pansus Tatib dengan Ketua Dr. H. Ajiep Padindang, Wakil Ketua Ahmad Muqowam, serta Wakil Ketua Ibu Fahira Fahmi Idris. Sesuai dengan Keputusan Panmus 29


kemarin bahwa Pansus akan melaksanakan tugasnya mulai masa sidang mendatang tanggal 16 Agustus, dan juga kami informasikan bahwa Rapat Panmus kemarin telah memutuskan jadwal Masa Sidang I Tahun Sidang 2016-2017 yang akan dimulai pada 16 Agustus sampai dengan tanggal 25 Oktober tahun 2016. Di samping itu juga sehubungan dengan agenda besar kita untuk melaksanakan amandemen UUD Tahun 1945, kami minta Pimpinan BPKK dan Kelompok DPD di MPR pada masa reses ini, dapat mengikuti berbagai perkembangan yang dapat mempengaruhi perjuangan tersebut, serta menyiapkan langkah antisipasinya. Demikian Bapak-bapak yang dapat kami sampaikan. Dengan demikian Sidang Paripurna ke-13 kami tutup. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Pak Ketua, sebelum ditutup. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Wabillahitaufik walhidayah. Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Hanya dua menit saja. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Silakan. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Tidak perlu ditanggapi, dijawab bahkan, cukup menjadi catatan. Penting ini untuk kita dua menit, mohon izin ya. Karena saya juga akan salat Jum’at, Pak Ketua. Yang pertama, ada 2 dokumen SK Keputusan Pimpinan No. 19/PANMUS-DPD/IV 2016 tentang solusi atas permasalahan Panmus. Kedua, Surat Keputusan No. 55/DPD RI/V 2016 tentang Pansus tata tertib. Kami menilai ada diktum dalam dua SK tersebut yang jelas-jelas, satu, bukan menjadi kewenangan Panmus karena kewenangan Panmus diatur dalam Pasal 63, 64, 65, dan Pasal 66. Kita baca semua ayat sehingga kami mengkhawatirkan SK ini bisa dinilai cacat hukum dan saya secara pribadi akan menggunakan hak konstitusional saya untuk menggugat SK ini nanti ke PTUN ya karena saya paham kaitan dengan gugatan PTUN adalah keputusan yang bersifat konkret individual final. Yang kedua, saya ingin mengingatkan kita semua harus kita bisa bedakan prinsip dan asas hukum selalu mengatakan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan yang lebih tinggi. Tatib itu adalah reguling peraturan dan SK adalah penetapan atau basicing maka SK tidak boleh bertentangan dengan tata tertib. Saya ingatkan sehingga saya meminta pimpinan segera menggelar sebuah forum khusus untuk mengkaji kembali sebelum Pansus bekerja, karena kaitan dengan pasal-pasal dalam tata tertib apakah pasal tertentu atau pasal keseluruhan maka kewenangan Pansuslah untuk memberikan penilaian. Jadi jika SK ini membatasi beberapa pasal, belum tentu, siapa tahu Pansus justru akan membongkar keseluruhan pasal dan saya adalah anggota Pansus. Terima kasih, Pak Ketua.

30


PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Oleh karena itu Sidang Paripurna ke-13 kami tutup. Wabillahitaufik walhidayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETOK 3X Terima kasih. SIDANG DITUTUP PUKUL 11.45 WIB

31


DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-13 MASA SIDANG V TAHUN SIDANG

Recommend Documents