DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-7 MASA SIDANG II TAHUN SIDANG

Nomor : DPD.220/SP/7/2012

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-7 MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2012-2013 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

I.

KETERANGAN

1. 2. 3. 4.

Hari Tanggal Waktu Tempat

: : : :

Selasa 20 November 2012 14.25 WIB – Selesai Gedung Nusantara V

5.

Pimpinan Sidang

: Pimpinan DPD 1. H. Irman Gusman, SE., MBA. (Ketua) 2. Dr. Laode Ida (Wakil Ketua) 3. GKR. Hemas (Wakil Ketua)

6.

Sekretaris Sidang : 1. Sekretaris Jenderal DPD (DR. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc.) 2. Wakil Sekretaris Jenderal DPD (Drs. Djamhur Hidayat)

7.

Panitera

: Kepala Biro Persidangan II (Dra. Sri Sumarwati Isf.)

8.

Acara

: 1. Pembukaan Masa Sidang II 2012 - 2013. 2. Pidato Pembukaan Masa Sidang II DPD RI Tahun Sidang 2012 - 2013. 3. Laporan Kegiatan Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan.

9. 10.

Hadir Tidak hadir

: :

Orang Orang

II. JALANNYA SIDANG : SIDANG DIBUKA PUKUL 14.25 WIB

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Sidang dewan yang mulia, sebagaimana lazimnya sebelum kita memulai sidang paripurna ini marilah kita bersama-sama sejenak untuk dapat menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, yang nanti dipandu oleh tim paduan suara. Dan seluruh anggota dewan yang mulia dan juga hadirin yang hadir pada ruangan ini dimohon untuk berdiri dan mari kita nyayikan lagu Indonesia Raya. PEMBICARA : PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia raya… Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Disanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan Tanah Airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Hiduplah negriku. Bangsaku Rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya.

1

SIDANG PARIPURNA KE-7 MS II TS 2012-2013 DPD RI, SELASA, 20 NOVEMBER 2012

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh sekretariat jenderal, sampai saat ini, mungkin tadi ada beberapa tadi yang datang, tapi yang tercatat di kami 70 orang hadir di ruangan ini, dan dimana tambahan keterangannya ada bertugas 3 orang, kemudian ada ijin 8 orang, dan sakit ada 2 orang. Dan Pak Wakil Ketua DPD Pak Laode Ida bersama Pak Fatwa telah menyampaikan ke saya, beliau ada acara di Muhamadiyah dalam rangka tindak lanjut daripada hasil MK terhadap BP Migas, mungkin di perjalanan. Dan juga Ibu Hemas sebentar lagi saya rasa juga telah hadir. Oleh karena itu, semua telah tanda tangan, dengan demikian sesuai dengan tatib yang mengatur kita, di ayat 1 dan 3, bahwasa sidang ini telah memenuhi syarat untuk dibuka. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Sidang Paripurna ke-7 Tahun Sidang 2012-2013 DPD Republik Indonesia kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang dewan yang mulia, agenda pokok Sidang Paripurna ke-7 Masa Sidang II Tahun Sidang 2012-2013, sesuai dengan jadwal acara mempunyai tiga agenda pokok; yang pertama adalah, ini adalah pembukaan masa sidang II tahun sidang 2012-2013, kemudian pidato pembukaan masa sidang II DPD tahun sidang 2012-2013, kemudian laporan kegiatan anggota DPD RI di daerah pemilihan. Jadi menurut saya ini penting semua, tentu utamanya adalah laporan kegiatan anggota DPD. Saya ingin hanya menghimbau kepada anggota semua, memang sesuai dengan jadwal kita itu memulai rapat itu jam 09.00. ini informasi diluar teks. Tetapi karena sesuatu hal kita dirubah menjadi jam 14.00. hal itu terjadi bukan karena tidak diketahui, tapi diketahui, tapi supaya memberikan informasi bahwasa kita ini harus mengalah, namanya juga numpang. Jadi kemarin di sidang Panmus sudah saya sampaikan. Jadi karena tadi pagi disini ada kegiatan MPR sehingga kita terpaksalah mengalah. Jadi inilah kondisi kita. Jadi kalau ada yang mengatakan DPD itu selama ini sudah punya gedung, jangankan di daerah, di pusat pun kita juga masih belum ada. Itulah informasi. Tapi di Panmus telah kita tugaskan pimpinan PURT dan sekjen nanti untuk mengagendakan. Jadi artinya, akibatnya tentu bergeser acara kita ke jam 14.00. Sedangkan kita tahu salah satu mekanisme kerja kita itu memang mendengarkan laporan dari seluruh Indonesia, kita harapkan semuanya juga mendengarkan, supaya ada persfektif nasionalnya, sehingga kita tahu mana hal-hal yang menjadi menyangkut persoalan nasional yang kita bisa bawa menjadi persoalan kelembagaan, maupun juga nanti persoalan-persoalan yang bisa kita hanya selesaikan pada tingkat provinsi. Untuk itu, barangkali nanti himbauan saya, apakah sidang ini kan sesungguhnya sampai jam 10.00 malam, mudah-mudahan bisa kita sempurnakan laporan ini semaksimal mungkin sampai jam sebelum maghrib. Tapi kalau memang diperlukan ini terpaksa kita skors sidang untuk maghrib dan makan malam. Jadi mohon nanti dari sekretariat menyiapkan nasi kotak, karena kita akan lanjutkan berikutnya. Tetapi nanti akan saya lihat perkembangan dalam perjalanan di jam 05.00. Tapi kalau memang ada kesepakatan kita nanti, masingmasing daerah menyampaikan secara umum saja, kemudian nanti ditindaklanjuti sesuai mekanisme kita melalui sekjen, diserahkan melalui alat kelengkapan, sehingga kita bisa menyelesaikan semaksimal mungkin. Itulah beberapa catatan sebelum kita memulai. Sebagaimana lazimnya seperti yang telah kita laksanakan, supaya nanti agenda-agenda sidang berikut ini yang waktunya pendek sekali, kemarin kami di Panmus menghitung cuma 20 hari, 22 hari ya lebih kurang. Jadi kita mohon betul semua kita untuk dapat memaksimalkan tugasnya, memaksimalkan jadwaljadwal kita sampai malam apapun. Tapi supaya semua ini lancar tentu kita berharap, kita berdoa, mudah-mudahan masa sidang II tahun sidang 2012-2013 akhir tahun ini bisa kita 2


laksanakan tugas-tugas konstitusional kita. Untuk itu kita mohon kepada Pak Kyai Sofyan Yahya dari Provinsi Jawa Barat untuk dapat memimpin doa, dan kepada semua kita bisa mengikuti. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. PEMBICARA : KH. SOFYAN YAHYA, MA. (JAWA BARAT) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan para anggota dewan yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan doa kehadirat Allah SWT, mudah-mudahan tugas kita senantiasa ada didalam lindungan-Nya. Selanjutnya bagi para anggota dewan yang terhormat yang beragama lain, dipersilakan untuk membaca doa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Dan saya akan membacakan doa dengan ajaran Islam. [BAHASA ARAB] Ya Allah, kami memohon kepada-Mu, karena sesungguhnya bagi puja dan puji Engkau yang menjadi harapan, yang mencipta langi dan bumi, yang maha luhur dan maha mulia. Ya Allah, limpahkan shalawat atas junjungan kami, shalawat yang dapat menyelamatkan kami dari segala huru-hara dan bencana, dapat memberikan kebaikan kepada kami, dapat membersihkan kami dari kejelekan, dapat mengangkat kami ke derajat yang lebih tinggi di hadapan Engkau ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Ya Allah, ampuni pula mulut kami yang sering menyakitkan perasaan orang lain, sering membohongi orang lain, sering mengajak orang lain berbuat dosa. Dengan mulut ini pula kami sering membicarakan gibah dan fitnah. Dengan mulut ini pula kami menyampaikan kesombongan, ketamakan dan keriyaan diri kami. Ampunilah seluruh kata dan perbuatan buruk yang pernah keluar dari mulut kami. Ya Allah, ampunilah pula telinga kami yang selama ini tidak mendengarkan suarasuara yang baik, atau ucapan-ucapan yang bijak, apa jadinya diri kami bila Engkau tulikan pendengaran kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang pernah kami lakukan kepada masyarakat dan bangsa kami. Ampunilah perbuatan jahat, laknat san maksiat dan hal-hal lain yang Engkau murkai. Ampunilah rasa malu dan kesulitan kami untuk memohon maaf kepada mereka yang pernah kami zhalimi. Gugurkanlah semua dosa kami ya Allah. Jadikanlah doa kami ini menjadi pertaubatan y ang taubatan nasuha. Bimbinglah dan tunjukanlah kami ke jalan yang baik untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang Engkau golongkan dosa kecil, apalagi dosa besar. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, serta kasihanilah mereka sebagaimana Engkau mengasihi kami, mereka mengasihi kami sewaktu kecil. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu ya Allah ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan kesembuhan dari segala macam penyakit. Ya Allah, sehatkan badan kami, sehatkanlah pendengaran kami, sehatkanlah penglihatan kami, kami berlindung kepada-Mu dari kekafiran dan kemiskinan. Ya Allah, sucikan hati kamidari berpura-pura, amalan kami dari riya, lidah kami dari dusta, dan mata kami dari khianat. Ya Allah yang maha adil dan maha bijaksana, yang mengetahui hal yang paling baik bagi umat-Mu, karuniakanlah negeri kami pimpinan yang adil, yang beriman kepada-Mu, yang menyayangi rakyatnya, yang membenci kezhaliman, yang menegakkan kebenaran. Jauhkanlah dari negeri ini pemimpin yang zhalim, yang tidak beriman kepada-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bagi kami cukup Engkau saja yang melindungi, tempat berserah diri yang baik, dan penolong yang paling baik. 3


[BAHASA ARAB] PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak KH. Sofyan Yahya yang telah mengantarkan kita dalam memasuki masa sidang yang mulia ini. Sidang dewan yang terhormat, Pada kesempatan ini dari meja pimpinan perlu kami sampaikan beberapa hal untuk bisa menjadi perhatian kita bersama pada masa sidang ini. Pertama, Komite III tetap akan melanjutkan pembahasan RUU tentang Keperawatan, yang kita harapkan pada masa sidang II ini bisa diselesaikan sampai pada tahap finalisasi. Sedangkan untuk RUU tentang Kepariwisataan dapat kita selesaikan pada tahap uji sahih. Kemudian kepada Komite IV pada masa sidang II ini, yang nanti akan membahas RUU inisiatif DPD RI tentang revisi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah. Tentu kita berharap untuk RUU inisiatif ini dapat diambil keputusan, karena mengingat urgensi RUU tersebut terhadap pembangunan daerah. Disamping itu Komite IV juga akan melanjutkan pembahasan usul inisiatif DPD RI tentang revisi Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 mengenai penerimaan negara bukan pajak. Selain menyelesaikan tugas terkait penyusunan rancangan undang-undang, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia juga akan menyusun beberapa pandangan pendapat, kemudian juga pertimbangan sebagai tugas konstitusional kita, kemudian juga hasil pengawasan DPD RI sesuai dengan tugas konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar '45. Pada masa sidang II ini Komite I akan melakukan rapat kerja untuk membahas pandangan terhadap RUU tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian RUU tentang Mahkamah Agung, kemudian RUU tentang Jabatan Notaris, serta penyusunan DIM RUU Pemda dan RUU Desa sebagai bagian dari pembahasan bagi Pemerintah dan DPR RI. Disamping itu Komite I pada masa sidang II ini juga akan melakukan finalisasi pengawasan atas pelaksanaan program e-KTP. Ini penting Bapak-Ibu sekalian, bisa menjadi dasar buat kita dalam kependudukan yang lebih tertib dan lebih transparan. Selanjutnya Komite II akan melakukan finalisasi hasil pengawasan DPD atas pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 mengenai Undang-Undang Penanaman Modal. Kemudian mengenai Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi. Kemudian juga Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Kemudian kepada Komite III, berdasarkan surat Presiden tanggal 24 September Tahun 2012, DPD RI juga akan membahas pandangan pendapat atas RUU tentang Tenaga Kesehatan. Untuk itu, dan juga untuk Komite III ini akan menyusun pandangan RUU tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan. Mungkin disini maksudnya Komite IV ya? Komite IV maksudnya. Kemudian juga akan melakukan finalisasi pengawasan pelaksanaan UndangUndang Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta melakukan tindak lanjut Hapsem BPK Republik Indonesia Tahun 2012. Jadi Bapak-Ibu sekalian, agak terlompat sedikit, jadi memang Komite IV ini dalam waktu 22 hari ini luar biasa sibuk, mungkin tidur pun dia harus berpikir juga masih ada waktu tidak ini untuk mengerjakan hal yang banyak ini. Tapi saya yakin dengan kebersamaan kita bersama tentu bisa kita laksanakan ini. Kemudian mengenai Pansus Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam juga akan melanjutkan dan mempertajam muatan kerjanya. Yang ini disesuaikan juga dengan dinamika persoalan-persoalan sumber daya alam yang mengemuka seperti yang kita temukan di banyak daerah. Kemudian tentu harapan kami persoalan terakhir mengenai migas ini yang kita mintakan untuk bisa didalami, dan tentu perkembangan dicermati sesuai dengan 4


persfektif Pansus. Seperti yang saya informasikan tadi, hasil keputusan judicial review MK itu sesungguhnya banyak yang sudah dilakukan oleh DPD, bahkan beberapa anggota DPD juga bagian daripada pengajuan judicial review itu, antara lain Pak Fatwa, Pak Laode dan Ibu Juniwati dan lain-lain sebagainya. Jadi agak inline dengan aspirasi dari masyarakat. Dan tentu nanti harapan kami di Komite II ini bisa kita sinergikan, sehingga DPD bisa mengambil inisiatif untuk sesuai biadangnya, supaya nanti semangat undang-undang itu sesuai dengan harapan masyarakat, tidak bertentangan dengan konstitusi. Kalau tadi hanya disebut secara spesifik beberapa kegiatan DPD pada masa sidang ini, terutama yang terkait dengan bidang tugas dan komite, tentu artinya bukan berarti kegiatan alat kelengkapan yang lain tidak menjadi penting atau tidak menjadi prioritas. Jadi alat kelengkapan lain baik PAP, kemudian di PPUU, kita harapkan juga bisa mng sinkronisasi dan lain-lain sebagainya. Dan kita harapkan alat kelengkapan utama DPD RI ini kepada komite secara simultan dan sungguh-sungguh berfungsi sebagai mekanisme utama dalam menjalankan tugas konstitusi yang diemban kepada kita dalam lembaga yang mulia ini. Sidang dewan yang mulia, Pada kesempatan ini ijinkan kami menyampaikan untuk semua kita dapat memperhatikan, mencatat dan menelaah lebih lanjut dalam persfektif tugas konstitusional anggota dewan sebagai wakil daerah atas beberapa hal yang perlu kita identifikasikan bersama sebagai berikut ini. Dan ini kita harapkan bisa diartikulasikan baik secara individu maupun juga secara kelembagaan alat kelengkapan silakan untuk merespon ini. Terutama kita melihat selama bulan oktober 2012 gangguan kemanan makin muncul ditengah masyarakat. Kita melihat adanya kasus konflik horizontal diakhir bulan oktober yang terjadi di Lampung. Saya sudah berkomunikasi dengan teman-teman di Provinsi Lampung, telah melakukan kegiatannya. Mohon ini juga bisa ditindaklanjuti, masih banyak hal-hal yang perlu kita coba mencari jalan keluar sehingga persoalan-persoalan tersebut bisa kita atasi secara jangka panjang. Dan terima kasih juga Pak I Wayan Sudirta juga mengambil prakarsa untuk bagaimana meredam konflik ini. Dimana seperti kita ketahui bangsa Indonesia ini kekuatannya adalah karena perbedaan keberagaman. Dan ini harus menjadi rajutan bagi kita semua. Tentu kita harapkan DPD sebagai miniatur daripada bangsa ini mampu juga memainkan peran yang efektif dalam menjaga keberagaman bangsa ini. Dan tetnu dengan kekompakan DPD ini, miniatur yang ada di kita mewakili daerah ini, tentu kita harapkan masing-masing kita, semua kita untuk bisa mencegah potensi konflik tersebut baik di daerahnya maupun di daerah lain. Jadi kami dari meja pimpinan mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh teman-teman dari Provinsi Bali bersama Lampung, supaya pelajaranpelajaran ini akan menjadi catatan buat kita untuk lebih meningkatkan rajutan pluralisme di bangsa kita. Kemudian juga tidak kalah pentingnya Bapak-Ibu sekalian, masalah terorisme, ini juga masih menjadi catatan kita, kita melihat perkembangan terakhir bagaima aparat di berbagai kota khususnya di Jakarta, Bogor, Madiun dan Solo, yang mana tentu kita mengucapkan apresiasi atas kerja positif daripada kepolisian. Dan juga terakhir kita melihat adanya perkembangan aksi teroris masih juga tetap berlangsung di Poso. Untuk itu kami berharap melalui meja pimpinan kepada para anggota dewan sebagai tokoh masyarakat, sebagai wakil daerah, untuk selalu membangun kebersamaan, jalinan komunikasi, sehingga mudah-mudahan melalui lembaga inilah kita bisa merajut. Mudah-mudahan apa yang digambarkan di atas bisa kita berperan positif dalam menjaga kebersamaan bangsa ini. Dalam konteks yang lain juga tidak kalah penting adalah bagaimana perlindungan TKI di luar negeri, yang disuarakan oleh Ibu aida Ismeth waktu terakhir pada sidang ini, saya sudah menyampaikan ke sekretariat jenderal, kebetulan waktu kemarin ini banyak sekali masa-masa liburnya, melalui Pak Parlindungan Purba dengan Ibu Darmayanti Lubis telah 5


melakukan prakarsa yang mengenai respon terhadap persoalan yang ada di TKI, yang di duga adanya pemerkosaan itu. Dan kita harapkan nanti bersama Komite III dan juga beberapa yang tertarik untuk masalah ini akan bisa kita lakukan, sehingga persoalan TKI ini bisa kita selesaikan secara lebih baik lagi. Ingin saya sampaikan persoalan TKI ini juga sudah kita sampaikan sewaktu kedatangan menteri hukum, perdana menteri yang bertanggungjawab terhadap parlemen di Malaysia, telah ketemu kami, bersama juga ketemu Pak Taufik Kiemas dalam waktu yang berbeda, kita mengharapkan suapay mendorong supaya diadakannya atau dirancang undang-undang pelrindungan tenaga kerja asing di Malaysia. Ini barangkali ini harus menjadi catatan kita bersama. Mudah-mudahan nanti Komite III yang menjadi ujung tombaknya (leading sector) untuk bisa melibatkan Ibu Aida Ismeth, Pak Parlindungan, Ibu Darmayanti, dan siapa saja yang tentu bisa memberikan apresiasi. Dan dalam waktu dekat Pak Muhaimin mau ketemu saya untuk membicarakan ini, dan mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dengan baik. Kemudian juga Bapak-Ibu sekalian, dalam satu bulan kedepan ini, dimana kita akan memasuki akhir daripada, akan berakhir tahun ini dan kita akan memasuki tahun depan, tentu kita memahami, tentu kita mengapresiasi apa yang telah berkembang secara ekonomi yang pertumbuhannya relatif cukup baik, bahkan nomor 2 tertinggi di dunia. Jadi tahun 2013 tentu kita harapkan nanti di 2012 kita harapkan tentu pertumbuhan ini bisa lebih baik lagi. Tapi bagaimanapun harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu harus diikuti juga dengan pemerataan, sehingga tingkat kesenjangan antar daerah maupun kesenjangan antar individu juga masih bisa kita atasi. Untuk itu kami harapkan nanti pertimbangan DPD terhadap rancangan undang-undang terhadap RAPBN ini harus kita melihat pertimbangan keadilan baik antar wilayah dan sebagainya. Dan seperti juga kesepakatan kita secara politik, kita di DPD tentu politik anggarannya kita harus mendorong supaya, mendorong politik anggaran untuk pembangunan di daerah-daerah yang menurut kita perlu menjadi perhatian dari pemerintah. Inilah merupakan catatan daripada kita untuk mengenai APBN. Kemudian juga seperti yang saya sampaikan tadi, kita mengapresiasi semua keputusan yang, kita mengapresiasi dan menghargai keputusan yang telah dikeluarkan oleh MK, khususnya dengan dihapuskannya BP Migas. Tapi tentu kita harapkan juga BP Migas itu tidak hanya berganti daripada organisasinya saya, artinya substansinya yang masih kita harus awasi, sehingga harapan daripada masyarakat supaya bagaimana minyak dan gas itu betul-betul menjadi alat untuk memakmurkan masyarakat. Jadi ini mohon untuk menjadi catatan kita. Karena bagaimanapun pada tanggal 5 April 2012 kita telah memberikan hasil pengawasan kita bagaimana mekanisme dari pada migas tersebut dari hulu sampai hilir ini, kita harapkan betul-betul sesuai dengan harapan dari pada konstitusi. Dan tentu kita harapkan penerimaan terhadap pusat, negara, maupun juga bagi hasil dengan daerah juga akan semakin meningkat. Dengan itulah Bapak-Ibu sekalian visi kita di DPD supaya singkron apa yang diperjuangkan oleh masyarakat melalui juga harapan kita. Dan mudah-mudahan tentu hakhak konstitusional masyarakat daerah dalam hasil migas juga bisa di rasakan. Kemudian dalam hasil pengawasan DPD juga merekomendasikan juga untuk segera merevisi Undang-Undang Migas. Untuk itu RUU usul inisiatif DPD tentang migas melalui keputusan Nomor 15 DPD tanggal 16 Desember telah kita serahkan kepada Dewan Perwakilan Daerah. Dan ini juga hasil yang telah kita laksanakan berupa Pansus Pertambangan yang telah menghasilkan grand design, kami mohon kepada melalui sekjen barangkali bagi teman-teman yang mungkin di luar komite atau di Pansus yang ingin dapat bahan tersebut menurut saya luar biasa hasilnya bisa dibagikan, sehingga tahu persis bagaimana kira-kira blue print pandangan DPD terhadap pengelolaan migas yang berbasis konstitusional untuk memakmurkan masyarakat. Sehingga nanti dalam menyampaikan komunikasi kepada konstituen kita, sesungguhnya apa yang diperjuangkan melalui kelompok-kelompok masyarakat madani juga bagian yang memang telah kita lakukan. Jadi 6


kita tidak terlambat, justru kita lebih awal, mungkin mengkomunikasikan ke publik kita harapkan nanti melalui komite bisa kita lebih tingkatkan Bapak-Ibu sekalian. Selanjutnya harapan kita adalah tetap bagaimana masalah isu-isu nasional, masalah pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan peran Pengawasan Akuntabilitas Publik DPD melalui PAP-nya, kemudian juga melalui artikulasi yang dilakukan oleh DPD baik melalui kaukus anti korupsi maupun juga perorangan dari kita untuk selalu terus kita dorong, sehingga kinerja dari para penegakan hukum, apakah itu Polri, Kejaksaan Agung dan KPK itu kita harus lanjutkan. Seperti yang saya sampaikan pada Panmus kemarin, saya kemarin menerima ketua dari pada Apkasi dah Ketua Apeksi, dengan di putuskannya putusan dari Mahkamah Konstitusi yang tidak memerlukan lagi ijin Presiden untuk memeriksa para pejabat daerah, kepala daerah. Dan ini membuat kekhawatiran yang sangat bagi kepala daerah dalam menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk itu kita harapkan melalui PAP atau juga Komite I untuk kita segera melakukan juga Rapat Kerja dengan Polri, Kejaksaan Agung maupun KPK, supaya nanti aparat hukum itu tidak merajalela, tanpa kontrol yang tepat sehingga terjadi kriminalisasi, yang itu akan memuat set back. Dan insya Allah dalam waktu dekat pada periode 14 Desember mendatang akan menandatangani MoU bersama Apkasi dan Apeksi, supaya nanti mekanisme antara lembaga kita dengan asosiasi para pemerintah kabupaten/kota yang akan lebih intensif lagi, sehingga apa yang di harapkan dalam rangka penyelenggaraan daerah yang baik bisa kita laksanakan. Kemudian juga disamping itu Bapak-Ibu sekalian, sebagai unsur parlemen tentu kita tidak dapat menutup mata atas berbagai hal yang terjadi dalam hubungan interaksi diantara kita semua. Dan tentu kita mengharapkan langkah-langkah yang lebih strategis, langkahlangkah yang lebih koordinatif selalu ingin kita lanjutkan. Seperti dimana kita ketahui lembaga legislatif khususnya saudara kita DPR RI mendapat penilaian yang kurang tepat atau opini yang negatif oleh publik. Dan tentu bagaimanapun sebagai suatu rumpun tentu kita juga prihatin terhadap kondisi yang ada. Untuk itu Badan Kehormatan, maksud saya alat kelengkapan Badan Kehormatan punya suatu gawean supaya bagaimana etika kehormatan kita sebagai lembaga legislatif, kita tidak mau suatu saat juga nanti ada survey tidak mau orang tua atau suami atau pacar kita tidak bangga lagi menjadi anggota dewan, anggota DPD, ini yang ingin kita hindari. Untuk itu Badan Kehormatan akan melaksanakan sebuah semiloka yang berskala nasional yang akan mengundang seluruh stake holder dari seluruh Indonesia, khususnya Badan Kehormatan yang pada tingkat DPRD kabupaten/kota maupun juga provinsi. Jadi, ini memang langkah antisipasi sebelum kita mendapatkan getah yang lebih dalam tentu kita ingin membawa ini. Dan menurut saya ini akan baik sekali dikala tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan ini rendah DPD tampil kedepan untuk mengadakan sebuah seminar, dan tentu hasilnya akan kita bagikan kepada pihak terkait, dan mudah-mudahan kelembagaan badan kehormatan ini akan menjadi icon. Kita bukan ingin mengatakan bahwasa kita telah lebih telah baik, tapi alhamdulillah hari ini kita masih dilindungi, mudah-mudahan tentu sampai akhir daripada tugas kita, apa yang telah kita hasilkan untuk menjaga kehormatan lembaga ini tetap terjaga. Sidang dewan yang kami muliakan. Tentu dengan berbagai masalah atau kasus yang muncul di masyarakat, yang tentu kita akan mendapat laporan melalui perwakilan ini, dan mudah-mudahan tentu ini akan menjadi catatan kita bersama. Dan tentu kita harapkan temanteman sekalian kami mohon dari meja pimpinan kalau bisa semuanya hadir terus mengikuti apa yang di laporkan, karena ini juga bagian dari kita. Tapi kami memahami juga barangkali mau ke belakang sebentar, mau juga minum, tapi silakan kita ingin bergabung, kita menghormati juga teman-teman kita yang ingin menyampaikan. Nah untuk itulah Bapak-Ibu sekalian, sekarang sudah menunjukkan pukul 15.00, biasa sebagaimana sebelum saya mempersilakan masing-masing dari provinsi untuk bisa menyampaikan, kami mohon waktunya harus dikelola dengan baik, kalau bisa 10 menit, 7


kalau 10 menit itukan berarti 6. 6 kalau setengah jam tidak cukup, jadi kita butuh waktu 4,5 jam. Tapi kalau bisa lima menit nah inikan 12 kali 2,5 jam bisa kita sampaikan. Kalau saya yakin kita hadir disini semua dan secara komplitnya nanti diserahkan ke pimpinan apapun, tapi nanti akan dilengkapi nanti oleh seketariat yang ada di setiap provinsi tanpa menghilangi makna daripada apa yang di sampaikan oleh teman-teman. Jadi dengan kesimpulan kata lain kita harapkan nanti masing-masing provinsi menyampaikan pokok-pokok pikiran apa saja ingin disampaikan dan apa yang ingin kita selesaikan. Sehingga ini pandangan yang ada di paripurna ini akan menjadi tugas-tugas kita yang lain disamping tugas yang ditugaskan oleh Panmus. Jadi apa yang saya sampaikan itu adalah hasil dengan Panmus. Panmus lah yang menentukan agenda rapat, yang tadi saya sampaikan itu adalah tugas kita harus diselesaikan RUU. Tapi disamping itu aspirasi dan artikulasi yang ingin disampaikan itu adalah merupakan juga tugas yang ingin kita sampaikan. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, untuk itu kami persilakan, kalau dulu kita mulai dari kiri, bagaimana kalau kita mulai dari belakang. Sudah mutar ya. Baik. PEMBICARA : Ir. H. BAMBANG SUSILO, MM. (KALTIM) Pimpinan, B-92 Kaltim. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Maaf, ini lagi formasi baru Pak Bambang. PEMBICARA : Ir. H. BAMBANG SUSILO, MM. (KALTIM) Sekedar menambahkan saja apa yang telah dipaparkan oleh Ketua. Komite II DPD RI bukan hanya finalisasi Undang-Undang tentang Energi, tentang Penerbangan dan Penanaman Modal, tapi juga pada masa sidang II ini ada harmonisasi tentang Undang-Undang Minerba, tentang RUU BUMD, dan satu pandangan pendapat yaitu Tabungan Perumahan Rakyat inisiatif pemerintah. Itu perlu saya sampaikan kepada pimpinan. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik ya, jadi terima kasih sekali, jadi ada tambah berat lagi ini kerjaan Komite II untuk 22 hari, saya tadi sudah hitung-hitung ada berapa itu yang harus dikerjakan. Jadi ada tambahan Komite II, mohon dicatat Ibu Seketaris Jenderal, maaf tidak terecord disini. Baik, tadi saya lihat dari belakang sudah, kita kasih kerhormatan juga. Baik, silakan, kita langsung saja Jawa Timur, nanti Kalimantan Barat. Baik, silakan. Saya tadi sudah lihatlihat, sudah ada lobi-lobi, Pak Ketua sekali-kali dari belakang dong, ya sudahlah. Kita beri kehormatan Jawa Timur. Maaf ya, biar kita mulai saja, pasti dapat giliran, biasanya yang menunggu belakangan itu pahalanya lebih besar, 5 menit. PEMBICARA : WASIS SISWOYO, SH. (JAWA TIMUR) Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Pimpinan beserta seluruh anggota yang terhormat. Ibu Sesjen beserta jajaran dan seluruh undangan yang kami muliakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. 8


Salam silaturahmi, semoga Bapak-Ibu para anggota Dewan yang terhormat dalam kondisi sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Mengawali laporan kegiatan daerah yang kami lakukan pada tanggal 25 Oktober sampai dengan 18 November 2012, anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur telah mengunjungi pemerintah daerah dan institusi pemerintah lainnya. Disamping juga mengadakan pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat di beberapa daerah di Jawa Timur. Selanjutnya, kami dalam melaksanakan kegiatan di daerah terdapat beberapa permasalahan, antara lain satu; persoalan alutista dan rasio kecukupan aparat kepolisian. Laporan lengkapnya terlampir. Persoalan pertanahan yang melibatkan militer harus segera dicarikan solusinya. Laporan terlampir. Reformasi birokrasi yang belum tuntas. Laporan terlampir. Program Jamsostek, Jamkesmas di daerah melebihi kapasitas. Laporan terlampir. Saran. Komunikasi intensif DPD RI dengan pemerintah daerah idealnya memberikan perubahan signifikan di daerah menjadi lebih baik, karena itu DPD RI perlu segera menginventarisasi semua permasalahan yang ada pada masa reses ini dan reses-reses sebelumnya untuk ditindaklanjuti dengan memaksimalkan berbagai kewenangan tugas dan kewajiban DPD RI dengan pemerintah daerah idealnya memberikan perubahan signifikan di daerah menjadi lebih baik. karena itu DPD RI perlu segera menginventarisasi semua permasalahan yang ada pada masa reses ini, dan reses-reses sebelumnya untuk ditindaklanjuti dengan memaksimalkan berbagai kewenangan tugas dan kewajiban DPD RI sebagaimana yang di atur oleh undang-undang. Terakhir, mengakhiri laporan ini kami menyampaikan harapan semoga hasil kegiatan anggota DPD RI di daerah ditindaklanjuti secepatnya, sehingga memberikan kepastian kepada daerah dan masyarakat atas persoalan-persoalan yang sedang di hadapi. Kami atas nama anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk membacakan beberapa poin penting hasil kegiatan kami di daerah. Surabaya, 20 November 2012; anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur Prof. Dr. Hj. Istibsyaroh, SH., MA., ditandatangani, Wasis Siswoyo di tanda tangani, Drs. H. Abdul Sudarsono di tanda tangani, Ir. Supartono, , tanda tangani. Maka lengkap di tanda tangani oleh empat anggota. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Shanty Shanty Shanty Om. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada perwakilan Jawa Timur. Jadi komplitnya nanti Bapak-Ibu sekalian, serahkan nanti, dikerjakan oleh Sekjen dalam bentuk kompilasi, sebelum hari senin ini sudah kami terima semua melalui alat kelengkapan. Mohon maaf tadi karena Jawa Timur, seharusnya kita mulai dari Kalbar, betul ya? Oke. Habis itu Kalbar siap-siap nanti NTT, dan Sulut. Baik, kami persilakan. PEMBICARA : ISHAQ SALEH (KALBAR) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini selasa 20 November 2012 kita semua dapat berkumpul untuk mengikuti sidang paripurna DPD RI masa sidang II tahun sidang 2012-2013. Kami selaku anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Barat berusaha semaksimal mungkin memberikan gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut dan mencoba agar aspirasi dan keinginan 9


masyarakat dan daerah mendapatkan solusi yang terbaik melalui perjuangan-perjuangan kami sebagai penerus suara masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat. Pimpinan sidang yang kami hormati, saudara-saudara seluruh anggota DPD dalam sidang paripurna ini. Dan kami membagi laporan ini melalui empat komite, tetapi hal-hal prinsip saja yang kami sampaikan seperti Jawa Timur tadi terlalu singkat, mungkin kami lebih sedikit daripada Jawa Timur tadi. Komite I. Kelihatan di dalam pertemuan-pertemuan kami baik kepada masyarakat, pada pemerintah daerah di Kalimantan Barat adanya keinginan untuk perlu diadakan perhatian serius masalah proses dari pada pembuatan e-KTP untuk dapat di permudah bagi masyarakat dan waktunya jangan sampai berlarut-larut. Kemudian di Komite II, penanggulangan kelangkaan pupuk bagi petani, menindak pelaku pengedaran pupuk palsu, pelatihan bagi para petani, dan pemberdayaan kelompok petani perempuan. Karena kami tiga-tiganya perempuan jadi fokusnya banyak ke perempuan ini. Kemudian perhatian khusus untuk sektor perkebunan kelapa yang sangat memprihatinkan saat ini adalah harga kopra supaya dapat di tingkatkan, sangat merosot sekali harga kopra di Kalimantan Barat saat ini dan harga jualnya karena demi perbaikan ekonomi masyarakat. Sebab pada umumnya petani-petani kopra untuk beralih ke tempat lain sudah susah akhirnya menjadi penganggur. Kemudian di Komite II DPD RI dimintakan mengambil langkah-langkah kongkrit guna mendukung terwujudnya pengelolahan kelautan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan di daerah-daerah agar Indonesia tidak menjadi pengimpor pangan. Selanjutnya DPD RI perlu menekan pemerintah atau memberikan saran ke Pemerintah untuk memberikan anggaran lebih untuk membangun infrastruktur pertanian, irigasi, jalan tani, untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan di daerah-daerah. Komite III, perlu perhatian sarana pendidikan berupa pembangunan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) sehingga output-nya untuk mengurangi penggangguran di daerah sangatlah dirasakan dan menambah bursa tenaga kerja. Di Kabupaten Ketapang khususnya terdapat beberapa opnum guru PNS yang jarang mengajar, padahal mereka selain sudah PNS juga mendapatkan tunjangan khusus di daerah-daerah pedalaman. Terjadi gap yang sangat tinggi antara guru honor, kontrak dengan para PNS. Pernah terjadi perang terbuka, perang mulut terbuka dengan disaksikan oleh murid, konflik yang bermuara dari ketidakadilan tak dapat di hindari hal ini menjadikan proses belajar mengajar tidak lagi bermakna. Pimpinan, anggota, para anggota DPD yang kami hormati. Kemudian selanjutnya masyarakat Kalimantan Barat sangat mengharapkan kehadiran Undang-Undang Keperawatan yang barangkali sedang di proses. Dan ada masukan di dalam Undang-Undang Perawatan tersebut selain jaminan kesejahteraan kepada para perawat yang ada pengaturan mengenai penyebaran aspek perlindungan hukum bagi perawat dalam menangani pasien. Selanjutnya di Kabupaten Landak. Jadi karena ini yang penting-penting saya kemukakan. Selanjutnya Kabupaten Landak berredar obat-obat liar berbentuk jamu dengan tulisan aksara cina dan obat-obat lainnya di daerah perbatasan dari Malaysia yang sangat dikhawatirkan keabsahannya dan tidak melalui pengawasan Badan POM. Ini juga menjadi perhatian kita karena Kalimantan Barat adalah daerah perbatasan terutama antara Entikong dan Tebedu yang dekat dengan Serawak. Komite IV masyarakat masih banyak berharap agar anggaran PNPM ditingkatkan karena merasa bahwa program ini sangat berguna bagi masyarakat dan terasa dampaknya, karena mereka terlihat terlibat langsung baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan, maupun pengawasan program PNPM. Demikianlah laporan kami dan secara lengkap akan kami sampaikan kepada pimpinan. Dan garis-garis besar kami sampaikan adalah penemuan-penemuan yang kongkrit 10


di daerah kami Kalimantan Barat sehingga perlu ada tindak lanjut daripada penemuanpenemuan ataupun permintaan daripada masyarakat. Dan yang kami sangat pentingkan pada waktu kunjungan kerja ini adalah ada manfaatnya DPD ini. Sebab sebagian besar masyarakat belum begitu paham dengan apa yang diperjuangkan oleh DPD. Yang mereka tahu adalah DPR dengan segala masalahnya. Jadi DPD ini kurang mendapat perhatian daripada masyarakat dan kurang mengetahui. Untuk itu kedatangan kami menjelaskan hal ini baik dalam talk show, seminar maupun dalam pertemuan-pertemuan, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat di Kalimantan Barat. Yang terakhir yang sangat penting juga adalah permintaan daripada beberapa kabupaten tentang masalah bedah rumah yang di bawah Menpera, karena ini sangat penting bagi masyarakat yang tidak mampu. Bedah rumah sekarang ini 6 juta perumah dan ditingkatkan menjadi 7,5 juta perumah nanti diharapkan tambahan-tambahan daripada alokasi rumah di Kalimantan Barat. Kemudian apa yang kami lakukan ini kami tidak lupa mengharapkan kritik dan saran sebagai masukan yang nantinya sangat berguna bagi kita semua sebagai wakil daerah di pusat ini. Demikian, anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Barat; Maria Goreti, S.Sos., H. Ishaq Saleh, Hj. Hairiah, SH., MA., Erma Suryani Ranik, SH. Demikian Bapak pimpinan dengan Ibu pimpinan, saudara-saudara sekalian para anggota Dewan Perwakilan Daerah. Mohon dimaklumi karena saya baru beberapa hari ini menjadi anggota DPD, barangkali banyak kekurangan mohon di maafkan. Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik terima kasih saya ucapkan kepada wakil dari Kalimantan Barat Pak Ishaq Saleh yang telah menyampaikan apa yang di sampaikan. Mudah-mudahan mengenai DPD ini akan terus kita akan komunikasikan. Saya ingin menyampaikan ada yang catatan, Bapak-Ibu sekalian, sebelum nanti saya minta ke NTT, silakan langsung, silakan keatas. Dalam rangkaian itu juga ini ada harapan dari Tim Judicial Review, bahwasa dengan berkenan dengan judicial review terhadap Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang P3 ke Mahkamah Konstitusi. Kita ini telah menyampaikan 14 September yang lalu, kemudian kita memasukan usul gugatan itu tanggal 14 Oktober 2012, kemudian tanggal 23 Oktober dengan agenda penyampaian opening statement dari Ketua DPD RI telah kita laksanakan, kemudian tanggal 1 November dengan agenda mendengarkan saksi ahli pemohon. Ini penting perlu kami sampaikan pada sidang paripurna ini, supaya mudah-mudahan hasil judicial review ini akan jauh lebih meningkatkan kinerja kita. Sidang berikutnya itu akan dilaksanakan pada tanggal 22 November 2012 pukul 11.00, dengan agenda mendengarkan saksi ahli pemohon, pihak pemerintah dan forum konstitusi. Kami mengharapkan semua dari kita untuk dapat hadir bersama Tim Litigasi maupun juga dari pimpinan akan hadir bersama-sama. Inilah salah satu apa yang disampaikan saudara kita tadi. Ini sebagai himbauan dan saya telah mengirim surat secara resmi, mudah-mudahan apa yang kita lakukan melalui MK itu nanti, greget istilahnya akan lebih bisa di laksanakan. Kami persilakan dari perwakilan NTT. PEMBICARA : Ir. EMANUEL BABU EHA (NTT) Yang terhormat pimpinan DPD RI, pimpinan alat kelengkapan DPD RI dan Kelompok DPD RI di MPR, teman-teman anggota DPD RI, Sekretaris Jenderal beserta jajarannya, hadirin sekalian yang kami hormati.

11


Pertama-pertama mungkin pimpinan, kami ingin menyampaikan kami tidak membacakan seluruhnya, kami hanya ambil mungkin beberapa poin yang kami anggap sangat krusial yang ingin kami kemukakan pada kesempatan ini. Pertama untuk Komite I. Dalam masa sidang yang lalu Melaka itu masuk dalam pembahasan DPR bersama DPD dan Pemerintah, ternyata gagal diusahakan akibat perbatasan yaitu di Lotes antara TTS dan Belu. Sekarang pemda menjajaki, sementara memfasilitasi untuk segera diadakan kesepakatan. Oleh karena itu diharapkan apabila ini dalam waktu satu minggu ini kesepakatan itu ada dimohon kiranya DPD memperjuangkan kembali untuk dibahas sesuai janjinya Menteri Dalam Negeri bersama DPR. Apabila itu ada kesepakatan maka 12 Desember ini dapat disahkan, karena hanya merupakan alasan perbatasan. Yang kedua, yang dulu juga pernah kami kemukakan disini adalah yang berhubungan dengan ijin pemda kepada perusahaan yang mengenai tanah. Dimana pengusahanya sudah melakukan mau mengundang masyarakat untuk melakukan penanaman, tapi yang mau di tanam di padang belantara tanpa di pagari, dan masyarakat mendemo tidak pernah diberikan tanah itu, dan pengusaha membawa aparat untuk menjaga pengusahanya. Oleh karena itu masyarakt memprotes ini, dan itu kami minta kepada Komite I untuk kita programkan dalam kunker yang berikut ini. Yang ketiga kaitannya dengan kasus-kasus korupsi yaitu dana bansos yang merajalela dimana-mana. Kita minta itu mungkin untuk juga harus di tindaklanjuti, begitu. Ini hampir semua kabupaten dan provinsi NTT mengalami nasib yang sama seperti ini. Itu yang berhubungan dengan Komite I. Dan selengkapnya masih banyak yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah kaitannya dengan Komite II. Adalah sebetulnya ada beberapa kejadian beberapa waktu yang lalu, PLT sendiri bangun di Kabupaten TTS, tapi ternyata karena fasilitator tingkat kabupaten tadi membatalkan itu, lalu kemudian listrik yang sudah menyala dipadamkan kembali karena tidak dibayar kepada kontraktornya. Oleh karena itu beberapa waktu yang lalu kami sudah mengadakan pertemuan dengan mereka. Untuk itu kita minta kakata-katanya dananya sudah disetor kembali. Ini mungkin sangat merisaukan masyarakat, begitu. Yang kedua adalah kaitannya dengan masyarakat ex pengungsi Timor-Timur yang waktu lalu kaitannya dengan aset yang ada di Timor-Timur, Timor Leste yang sekarang. Itu mereka menghendaki kalau bisa itu aset yang disana, karena juga pernah dijanjikan oleh Presiden supaya kalau bisa dalam tahun 2014 sudah bisa diselesaikan. Itu juga minta dukungan DPD untuk bisa ikut memperjuangkannya. Kemudian yang berkaitan dengan Komite III adalah yang berhubungan dengan pendidikan. Itu masalah guru kami di NTT masih menjadi masalah. Kemudian yang berikut adalah masalah gedung juga, itu gedung sekolah rata-rata masih ada yang hanya sekolahnya cuma gantian begitu. Kemudian juga kaitannya dengan mess guru, ada banyak sekolahsekolah terpencil tetapi tidak ada mess guru dimana guru bisa tinggal disitu, akhirnya SeninKamis gurunya datang mengajar. Oleh karena itu mungkin ini kini kita untuk mendapatkan dukungan, begitu. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan tunjangan sertifikasi guru. Ini mungkin menjadi agak risau, karena kami di NTT khususnya di Kota Kupang hanya di bayarkan 6 bulan dan kemudian setelah di cari tahu ternyata katanya dananya sudah habis. Ini mungkin perlu untuk kita telusuri sampai sejauh mana dana ini, apakah memang hanya cuma seperti itu ataukah bagaimana. Dan kalau andaikan memang dana tidak cukup kita harapkan pemerintah pusat akan dapat mendukungnya, begitu. Itu yang berhubungan dengan Komite III. Kemudian yang berhubungan dengan, masih dengan Komite III, kaitannya dengan kapasitas tampung rumah sakit. Rumah sakit-rumah sakit yang ada di NTT baik yang pemerintah maupun yang swasta itu sebetulnya sama sekali tidak bisa menampung lagi

12


masyarakat yang sakit kalau nanti ada musim-musim penyakitnya, sehingga kita harapkan terutama yang pemerintah untuk melakukan penambahan ruang untuk penampungan pasien. Kemudian yang berhubungan dengan Komite IV adalah, ini mungkin adalah kaitannya dengan kita harapkan Komite IV audit, hasil audit khusus, audit BPK khusus pada bantuan sosial yang tadi yang saya sebutkan diatas perlu mungkin kita tindaklanjuti. Kemudian juga yang berikutnya adalah yang berhubungan dengan rekomendasi BPK RI yang melakukan audit terhadap dana pendidikan di NTT yang tidak berimplikasi terhadap kualitas pendidikan di NTT, karena memiliki tingkat kelulusan yang rendah. Jadi dananya mencapai lebih dari 20% tetapi tingkat kelulusanya tidak sebanding. Oleh karena itu mungkin kita perlu kaji secara lebih baik bagaimana sebaiknya itu bisa terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah kasus-kasus yang sudah dihentikan tetapi ternyata sesungguhnya ada banyak bukti-bukti lengkapnya, yaitu yang penyidikan oleh Polisi dan juga Kejaksaan. Kita minta mungkin ini adalah ada KPK bisa ambil bagian ataukah lembaga lain bagaimana kita harus mendesak supaya kasus-kasus seperti ini bisa terungkap. Ini mungkin secara ringkas yang ingin kami sampaikan Bapak pimpinan dan Ibu pimpinan. Selengkapnya nanti akan kami serahkan untuk kemudian di bagi kepada masing-masing alat kelengkapan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Om Shanty Shanty Shanty Om. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada yang mewakili Provinsi NTT. Selanjutnya kami persilakan Provinsi Sulawesi Utara. Mohon kita disiplin dengan waktunya supaya kita bisa memaksimalkan jam di sore ini. PEMBICARA : Drs. ALVIUS LOMBAN, M.Si. (SULUT) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah yang terhormat, para anggota DPD Republik Indonesia yang saya hormati. Sesuai hasil kunjungan kerja dari anggota DPD asal Sulawesi Utara,, hal-hal yang sangat menonjol ada beberapa hal; Yang pertama kaitan dengan Komite I di Kabupaten Bolaang Mongondow ada kurang lebih 5 kabupaten pemekaran ini mereka sudah mengusulkan berdirinya Provinsi Totabuan Bolaang Mongondow. Berikut untuk Komite II yang sangat menonjol saat ini adalah pembangunan jalan tol Manado – Bitung. Transportasi ini menjadi kebutuhan saat ini dan mendapat perhatian khusus Pemda Sulawesi Utara. Dan masyarakat mengharapkan dukungan sehingga dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Berikut yang sangat menonjol juga adalah kaitan dengan bahan bakar minyak yang terlalu langka di Sulawesi Utara. Untuk Komite III ada dua hal yang sangat menonjol, tadi sudah dikemukakan juga oleh teman kita dari NTT kaitan dengan pembayaran sertifikasi masih tersendat-sendat, malah pada tahun ini baru sekitar 5 bulan yang dapat dibayarkan. Berikut, kami sudah memperjuangkan sejak tahun 2010 menyangkut alat kesehatan di rumah sakit umum pusat Profesor Kandou Manado sampai saat ini tidak direalisasikan oleh Kementerian Kesehatan, padahal sudah di janjikan oleh Wamen bahwa pada tahun ini akan diselesaikan. 13


Yang berikut untuk Komite IV adalah usulan dari masyarakat di perbatasan Filipina kaitan dengan bandara Kepulauan Talaud yang betul-betul mereka sangat mengharapkan sehingga bisa diwujudkan. Masyarakat Talaud yang perjalanannya kurang lebih sekitar satu hari satu malam perjalanan dengan kapal laut sangat merindukan adanya bandara yang representatif. Demikianlah laporan hasil kunjungan kerja DPD RI Sulawesi Utara yang sudah ditandatangani oleh Aryanthi Baramuli, Ir. Marhany Pua, Ferry F.X. Tinggogoy dan saya sendiri Alvius Lomban. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Shanty Shanty Shanty Om. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih pada Pak Alvius yang telah menggunakan waktunya dengan baik sekali. Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Provinsi Banten. PEMBICARA : Drs. H. ABDURRAHMAN, M.AP. (BANTEN) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, para anggota DPD RI yang saya hormati, Sekjen dan Wasekjen, juga yang saya hormati, para undangan hadirin yang muliakan. Baiklah, saya akan membacakan pointernya saja dari beberapa hal atau permasalahan yang terjadi di Provinsi Banten. Terkait dengan Komite I bahwa berdasarkan aspirasi yang diperoleh kami laporkan sebagai berikut; Pertama adalah masalah hal yang berkaitan dengan otonomi daerah. Ada 118 Perda yang digunakan oleh Provinsi Banten dan sedikitnya ada 48 Perda dianggap bermasalah, karena membebani masyarakat dan tidak sesuai dengan prinsip dan kaidah ketatanegaraan. Selain juga di cabut oleh provinsi juga dilakukan oleh Mendagri. Yang kedua, pemilihan kepala daerah kabupaten Tangerang yang akan berlangsung pada tanggal 9 Desember diikuti 4 orang calon yang diusung oleh partai politik dan salah satunya dari anggota DPD RI yaitu Ahmad Subadri. Oleh karena itu DPD RI agar mengawasi jalannya pelaksanaan pemilu tadi supaya aman, tertib dan terkendali. Yang ketiga, usulan ibukota alternatif, bahwa wacana pemindahan ibukota negara kembali mengemuka setelah timbulnya berbagai persoalan, kemacetan, banjir, pemukiman tanah yang semakin turun akibat abrasi. Dan juga berbagai lokasi pun mulai diusulkan mulai dari Jonggol hingga sampai Palangkaraya. Dan ada beberapa alternatif untuk pindahan lokasi ibukota, salah satunya adalah Maja yang terletak di Kabupaten Lebak, itu sekitar 60 kilo meter dari Jakarta-Lebak. Luas lahan mencapai 11.000 hektar. Hal ini Pemkab Lebak sudah melaporkan ke DPR RI untuk mendapatkan dukungan kepada semua pihak. Yang terkait dengan Komite II. Yang berkaitan dengan masalah pasar, bahwa pasar tradisional di Kabupaten Tangerang itu ditinggal oleh pembelinya karena tidak mampu bersaing dengan kios-kios swalayan yang ada di Kabupaten Tangerang, sehingga dapat mengurangi pendapatan terutama retribusi pemerintah setempat. Pasar tersebut itu yaitu di pasar Kota Bumi, Kampung Melayu, Paku Haji dan Cisoka. Yang kedua adalah upah buruh. Penetapan upah buruh minimum buruh selalu berujung konflik dari tahun ke tahun dan menyangkut ketidakpuasan baik dari kalangan buruh maupun pengusaha. Komite III. Perlunya pengawasan ekstra terhadap kebijakan teknologi yang dengan mudah dapat diakses oleh anak-anak, sehingga pornografi dan kekerasan baik fisik maupun 14


moral tidak mutlak memenuhi anak-anak itu. Yang kedua, pendekatan kesejahteraan atau pekerjaan itu berkisar komunitas kepemudaan guna meminimalisir potensi kekerasan sesama atau tindak yang menjurus pada kejahatan. Kedua, mendayakan fungsi majelis taklim sebagai sarana pengelolaan tentang keluarga dan lingkungan baik masyarakat sosial maupun ekonomi. Ketiga, perlu gagasan dan di kaji pembentukan RUU tentang Ketahanan Keluarga. Yang berkaitan dengan Komite IV. Mengingat pemberlakuan Pajak Bumi Bangunan dan PPATB bagi daerah-daerah diperlukan tahun 2012, namun masih ada beberapa daerah yang mengalami kesulitan menerapkannya. Maka diharapkan pemerintah pusat untuk secara intensif dapat memberikan dukungan sosial dan supervisi atas hal tersebut, terutama kaitannya dalam hal pembentukan perda pajak daerah dan retribusi daerah. Demikianlah akan kami sampaikan laporan lengkap kepada pimpinan untuk di kaji dan diulang. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada perwakilan Provinsi Banten. Selanjutnya kami persilakan yang mewaliki Sulawesi Tengah. PEMBICARA : (SULTENG)

Pdt. DR. SILVIANA HENDRIETE

PANDEGIROT, M.Th.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastyastu. Dari tadi laporan saya tidak mendengar sebenarnya ada ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan nafas hidup yang diberikan kita ada sampai dengan saat ini. Saudara pimpinan yang kami hormati. Saudara-saudara ku anggota DPD yang kami hormati. Bu Sesjen bersama jajarannya. Dari Sulawesi Tengah Melaporkan 4 point. Yang pertama, Komite I e-KTP di Sulewesi Tengah baru 43 kabupaten/kota yang sudah menerima KTP, sementara 8 kabupaten masih dalam proses pemotretan. Dan kendalanya permasalahannya sejak Oktober honor yang seharusnya diberikan tempat pelaksanaan e-KTP sampai dengan sekarang ini belum diberikan plus uang makannya. Itu menjadi persoalan. Yang kedua, tata ruang di Sulawesi Tengah seperti tertulis pada laporan kami. Untuk Komite II, seperti disampaikan tadi di Provinsi Jawa Timur kalau tidak salah ada pasokan pupuk bersubsidi yang sebenarnya diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya tetapi sampai dengan saat ini masih belum terealisasi. Untuk Komite III. Sama yang disampaikan oleh dari Sulawesi Utara, sertifikasi guru yang sampai dengan saat ini masih mendapat kendala di daerah-daerah, secara khusus di daerah-daerah penginjilan yang ada di Sulawesi Tengah. Komite IV. Tetap harus ada pengawasan secara khusus PAP tentang dana APBN dari pusat maupun dari daerah kepada dinas-dinas yang seharusnya mengelola dana tersebut itu banyak disalahgunakan, mohon ditindaklanjuti. Terakhir, demikianlah laporan yang disampaikan kiranya mendapat masukan bagi kita semua. Semua usul saran akan kami berikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Terima kasih 15


Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Shanty Shanty Shanty Om. Atas nama anggota Dewan Perwakilan Daerah Sulawesi Tengah yang hanya bertanda tangan Pendeta SH Pandegirot. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, nanti melalui anggotanya mohon dilengkapi oleh teman-teman yang lain. Selanjutnya kami persilakan mewaliki Provinsi NTB untuk menyampaikan iya. PEMBICARA : H. LL. ABDUL MUHYI ABIDIN, MA. (NTB) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pimpinan DPD RI serta seluruh anggota DPD RI yang mulia. Bapak-bapak Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Ijinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan beberapa pointer saja terkait dengan aspirasi yang telah kami himpun selama menjalankan kegiatan di daerah. Dan selengkapnya insya Allah kami akan serahkan kepada pimpinan untuk di bahas dimasing-masing komite. Yang pertama adalah terkait dengan pemekaran daerah, dimana DPD RI sudah menyatakan dukungannya dan membuat mengirim draft dan memutuskan bahwa provinsi, calon provinsi Kepulauan Sumbawa dan Kabupaten Lombok Timur Selatan untuk dibuat menjadi definitif. Permohonan dan aspirasi masyarakat agar dukungan DPD RI tersebut terus ditindaklanjuti. Selanjutnya, terkait dengan penanggulangan konflik antara desa yang kini sedang marak hampir dimana-mana, kita lihat di berita-berita tidak hanya di Nusa Tenggara Barat ternyata tetapi dihampir di seluruh provinsi. Ada himbauan dan aspirasi dari masyarakat agar pemerintah pusat memperhatikan hal ini agar dibuat strategi-strategi yang jitu untuk menuntaskan permasalahan perselisihan antar kampung atau antar desa tersebut. Dan terkait dengan hal tersebut ada aspirasi dari masyarakat agar Polmas (polisi masyarakat) perlu dianggap strategis untuk dimasukan dalam RUU Desa, sehingga nanti Polmas termasuk dari bagian pemerintahan desa. Usul selanjutnya adalah terkait dengan kesiapan Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk membuat dan merealisasikan keinginan masyarakatnya membuat Waduk Labangka Kompleks, maka diharapkan perharian dari pemerintah pusat untuk bersama-sama mendukung dan merealisasikan Labangka Kompleks ini. Karena seperti kita ketahui Labangka merupakan sebuah daerah yang hampir 100 persen penghuni dan penduduknya itu berpenghasilan dari petani. Maka dengan adanya Labangka Kompleks ini diharapkan bisa bertani secara teknis. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Dan selanjutnya secara lengkap kami serahkan kepada Ketua. Atas nama kami berempat dan laporan ini sudah kami tandatangani bersama yakni Bapak Prof. Dr. Farouk Muhammad. Lalu Abdul Muhyi Abidin, Baiq Diyah Ratu Ganefi dan Lalu Supardan, S. Ag. Demikian mohon maaf kalau terlalu panjang. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

16


PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, terima kasih Pak Kyai Abdul Muhyi yang telah menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan provinsinya. Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Provinsi DKI, tuan rumah, belum, barangkali belum siap. Nanti lagi disiapkan, tidak apa-apa kita skip saja. Sebagai tuan rumah tidak apa-apa lah, kita kasih kehormatan nanti yang terakhir. Selanjutnya Sumsel, Sumatera Selatan maksud kami. PEMBICARA : Hj. PERCHA LEANPURI (SUMSEL) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan DPD RI, anggota DPD RI yang terhormat, jajaran Sesjen dan Bapak-Ibu yang berbahagia. Pada kegiatan daerah masa sidang I Tahun 2012-2013 ini dilaksanakan beberapa kegiatan antara anggota DPD RI bersama instansi-instansi di Provinsi Sumatera Selatan. Yang pertama, rapat kerja dengan BP Migas perwakilan Sumatera Selatan. Yang kedua, Rapat Kerja dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan. Yang Ketiga, Rapat Kerja dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Yang keempat, Rapat Kerja dengan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Yang kelima, Rapat Kerja dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim. Yang keenam, Rapat Kerja dengan KPU Muara Enim. Yang ketujuh, Rapat Kerja dengan Direksi RSMH Palembang. Yang kedelapan, Rapat Kerja dengan RSUD Basemah Pagar Alam. Kesembilan, Rapat Kerja dengan KPU Pagar Alam. Kesepuluh, Rapat Kerja dengan Pemkab Empat Lawang. Yang kesebelas, Rapat Kerja dengan KPU dan Dinas Kependudukan Capil Kota Lubuk Linggau. Yang keduabelas, Rapat Kerja dengan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tentang Evaluasi Pelaksanaan Haji Tahun 2012 1433 H. Semua aspirasi masyarakat dan juga dari instansi-instansi terkait yang tadi disebutkan Insya Allah sudah lengkap semua di laporan. Dan Provinsi Sumatera Selatan akan langsung menyerahkan kepada pimpinan. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Ibu Percha. Wajahnya makin cerah saya lihat ini. Tadi Pak Aziz senyum-senyum saja di pinggir sana, dia belum tahu. Baik, selanjutnya kami persilakan yang mewakili Provinsi Jawa Barat. Belum. Selanjutnya kami persilakan Provinsi Bali. Jadi DKI, Bali, kehormatannya yang terakhir. PEMBICARA : I WAYAN SUDIRTA, SH. (BALI) Yang terhormat saudara pimpinan. Yang terhormat saudara-saudara anggota Dewan Perwakilan daerah. Hadirin yang saya hormati. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Pimpinan dan anggota yang saya hormati. Ada empat yang ingin saya sampaikan saya berusaha menyingkat sesingkat mungkin. Yang pertama, berupa pengulangan bahwa di beberapa daerah di Bali terjadi suasana dimana rakyat merasa agak berat menghadapi pajak-pajak tanah. Disana ada perasaan ketidakadilan 17


karena yang dipajaki itu bumi dan bangunan bukan hasilnya, sehingga hotel bintang lima pajak tanahnya sama dengan tanah yang tidak produktif ketika dia berada dalam satu lokasi. Ini sudah berkali-kali kita sampaikan. Kali ini tetap kami di minta untuk melaporkan mendapat perhatian dari paripurna khususnya pada pimpinan DPD. Jika persoalan ini berlangsung terus dia tidak akan bisa merawat dan memelihara tanahnya karena dia harus menjual. Dan dia akan menjadi, mohon maaf, seperti halnya rekan-rekan di Betawi tidak bisa berada di tanahnya sendiri. Dan dengan demikian budaya Bali juga tidak bisa bertahan. Singkat seperti itu. Sekarang bagian kedua terdiri dari tiga hal. Bagian kedua ini khusus kami memang catatkan. Dan kami diluar dugaan ini bisa melaporkan seperti ini karena bagian kedua ini tidak lain tidak bukan kok tiba-tiba kami merasa sebagai anggota DPD sangat dihargai, diluar perkiraan kami. Contoh-contohnya seperti ini, pertama ketika masa reses dua kali KPK menelpon saya sebagai ketua kaukus anti korupsi mewaliki teman-teman, mereka ingin ketemu, dua kali mereka ingin ketemu, sayangnya anggota DPD sedang reses, jadi kami bukan jual mahal tapi kali lebih sibuk rupanya dan mereka mengharapkan terus ada pertemuan. Dalam waktu dekat kami akan ketemu dengan KPK untuk menyusun kerja sama kapan kira-kira anggota DPD bisa bekerja sama dengan KPK untuk pemberantasan korupsi di daerah. Mereka serius, karena mereka dua kali menghubungi. Itu berarti posisi DPD tidak lagi bisa dianggap enteng seperti yang selama ini kita dengar. Yang berikutnya ini kejadian di Bali, bukan di Jakarta lagi. Di Bali ada sebuah universitas swasta milik umat Hindu, asetnya 500 miliiar, tiba-tiba Dirjen Bimas Hindu dan Menteri Agama ingin menegerikan, ada sejenis pertentangan dan perlawanan antara umat dan Dirjen bersama Menteri, ramai media memuat. Kelihatannya tokoh-tokoh umat, tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat kewalahan. Aneh bin ajaib tiba-tiba mereka mengundang saya untuk hadir di rapat-rapat majelis seperti itu dan mereka memberi mandat tolong DPD memperjuangkan agar ini tidak dinegerikan karena 500 miliar aset universitas swasta ini mau diambil pemerintah. Mereka punya referensi ada 10 universitas swasta di Amerika itu menduduki rangking 1 sampai 10, swasta semua. Karena itu mereka berharap suatu saat universitas ini bisa seperti itu atau paling tidak mendekati. Aneh juga bin ajaib, saya 2,5 jam bertemu dirjen langsung selesai dan langsung keluar surat dalam 3 hari dan universitas itu tidak jadi dinegerikan. Hari-hari ini di Bali semua koran telah memuat hasil-hasil DPD ini, karena pasti kalau bukan karena DPD tidak akan kami dianggap oleh Dirjen. Sekali lagi karena kami DPD dianggap sebagai mewaliki lembaga negara. Pak Fatwa tidak menemukan argumen bahwa kalau saya ketemu dengan Dirjen atau teman ketemu dengan Menteri kalau kita perorangan, itu belum bernama rapat diluar gedung. Saya berharap sekretariat jenderal mengolah teman-teman di PURT dan lain-lain ini memikirkan, kalau kita bekerja atas nama alat kelengkapan saja selama ini pasti tidak banyak hal yang bisa kita lakukan. Bisakah kelak saya titipkan orang per orang yang punya terobosan ini menemuai pejabat-pejabat negara seperti ini itu mendapat perlindungan dan dianggap rapat diluar gedung. Ini sebagai tawaran saja karena hasilnya sudah ada tapi kita belum bisa memberi bobot pertemuan mereka itu pertemuan macam apa. Seolah-olah mereka hanya audiensi, seolah-olah kedatangan mereka boleh di terima boleh juga tidak, seolah-olah keputusan mereka tidak terlalu berat. Padahal kami meyakinkan bahwa kami datang sebagai anggota tidak boleh anda sembarangan memperhatikan ini. Dan nyatanya dalam 2,5 jam pertemuan yang alot itu berhasil, dan itu daerah sekarang sekali lagi seluruh media memuatnya. Yang terakhir para hadirin, saya mohon maaf karena saya kalah cepat karena pimpinan sudah menyinggung masalah Lampung dan prularisme. Tapi saya menambah saja di belakang pimpinan yang sudah cerdas mengambil isu itu di pidato pembukaan. Ketika peristiwa Lampung merebak saya dan beberapa teman tidak yakin orang keturunan Lampung dan keturunan Bali itu bisa bentrokan. Kedua-duanya itu korban. Yang perlu di cari adalah 18


provokator. Dan itu terbukti ketika kami ke Lampung tidak satu pun yang kami temui itu punya permusuhan. Dalam waktu beberapa saat 20 ribu masa berkumpul seluruh Lampung dan dari luar Lampung. Dari mana mereka mendapatkan biaya untuk berkumpul? Dari mana mereka mendapatkan konsumsi? Maka dengan itikad baik saya memberanikan diri atas dorongan teman-teman membuat posko. Posko ini dapat dari telepon pimpinan, biarkan posko itu atas nama anggota DPD bukan DPD RI sebagai lembaga. Ketika kami buat pertama-tama yang terkumpul dalam waktu satu jam itu sekian puluh juta, dalam waktu 3 hari terkumpul 665 juta padahal kantor saya kecil sekali. 665 juta dalam waktu 3 hari. Yang lebih ajaib lagi Universitas Udayana membuat posko lalu mereka menurunkan posisinya biar saya sub posko dari anggota DPD RI. Parisada Hindu Dharma membuat posko diturunkan menjadi sub posko, uangnya akan disalurkan melalui posko anggota DPD RI. Inti dalam waktu dua jam mengumpulkan uang 500, semua diserahkan kepada kami lalu kami bawa ke Lampung. Yang menarik dari posko ini satu-satunya posko pertama datang ke Lampung, bukan langsung datang keturunan Bali tapi justru ke keturunan warga Lampung yang muslim. Kami tidak mau mengumpulkan hanya untuk orang Bali, tapi kami harus mengumpulkan untuk saudara-saudara seluruhnya di Lampung. Dan ternyata setelah kami menyerahkan itu yang meninggal kami bagi rata tidak kami bedakan, biarpun saya orang Bali tapi saya menganggap orang Lampung itu sama karena di DPD harusnya bersemai dan disuburkan bibit-bibit pluralisme seperti itu. Singkat cerita apa yang diberikan untuk orang Lampung yang meninggal dengan orang Bali keturunan itu sama. Rumah-rumah yang terbakar dikalangan orang Bali jumlahnya 200 sekian yang ditambah orang-orang Jawa 90 dan seterusnya jumlahnya 439 kami bagi rata uangnya. Semula kami menginginkan disisihkan untuk sedikit pengungsi di Madura karena dalam rangka pluralisme dan kemajemukan perlu disana sekitar 50 juta. Tapi melihat penderitaan teman-teman di Lampung kami tidak tega, 15 delegasi cukup besar berangkat dengan biaya sendiri. Dan kami sengaja ini mohon waktu sedikit karena pluralisme bagian yang sangat penting yang bisa mempertahankan NKRI, maka kami ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh pimpinan. Jadi sampai di Lampung ternyata 15 delegasi ini bagikan saja semua. Lalu bagaimana di Madura? itu juga sehabis membagikan kami mengumpulkan uang, kami laporkan atas nama anggota DPD RI pada waktu itu berkumpul 15 juta, begitu sampai di Bali beberapa media membantu kami, mengumpulkan lagi, kami belum mengitung jumlahnya untuk Madura, teman Madura yang makan mie yang dimuat berbagai media. Khusus untuk teman-teman Jawa Timur saya minta satu orang akan menemani kami ke Madura agar ada jaminan bahwa anggota DPD bekerja di wilayah tertentu itu keselamatannya sebagai anggota DPD terjamin. Juga terjamin ada bahwa yang berhak menerima betul-betul sampai pada waktunya dengan cara yang tepat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika sudah diputuskan dari delegasi Jawa Timur siapa yang akan menemani kami, kami akan membutuhkan berapa pun uang yang masih tersisa kami akan bawa ke saudara-saudara pengungsi yang ada di Pamekasan. Para hadirin yang saya hormati. Dengan penjelasan ini berarti pluralisme kemajemukan kebhinekaan kita harus mulai kita dengungkan, kita harus mulai kampanyekan, dan dari DPD harus ada sosialisasi. Khusus himbauan kepada Komite III, memang tidak bisa diundur lagi bahwa bicara pluralisme mulai hari ini kalau bukan Komite III harus anggotaanggota bersama-sama kita semua harus bekerja. Kita mulai dengan ke Pamekasan berapapun yang bisa kita bawa. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi tadi saya meyakinkan bahwa inilah bukti bahwa anggota DPD, lembaga DPD semakin hari semakin di dengar. Bukan karena di sebelah makin menurun lalu kita naik. Tapi memang selama 8 tahun rupanya teman-teman bersusah payah, tertatih-tatih, akhir-akhir ini sudah bisa kita bayangkan ternyata DPD tidak seburuk yang kita bayangkan. Terima kasih. 19


PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, terima kasih Pak Wayan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, jadi memang kita ini kan dalam berproses iya bagaimana kelembagaan kita dinamis, begitu. Jadi individual itu memberikan ruang yang penting buat kita berartikulasi, Kelompok melalui provinsi juga alat kelengkapan. Jadi barangkali nanti melalui Tatib nanti kita coba sempurnakan Pak Wayan. Tapi prakarsa-prakarsa yang dilakukan itulah yang memperkuat keberadaan DPD. Jadi kekuatan DPD itu bukan di alat kelengkapan, di pimpinan, tapi individu-individu yang mengambil prakarsa dalam konteks posisi kita sebagai wakil daerah dan wakil rakyat. Terima kasih sekali, dan nanti itu akan, Pak Wayan nanti dengan teman-teman itu nanti kita cari formulasi yang baik untuk menganyam seperti tadi yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kami sangat mengapresiasi. PEMBICARA : I WAYAN SUDIRTA, SH. (BALI) Ketua, mohon maaf ada kelupaan. Saya banyak dibantu oleh Pak Anang sama Pak Sis dan beberapa anggota DPD, semua lah dari Lampung dengan doa dan perbuatan nyata sehingga kami bisa berkerja baik disana. Terima kasih Pak Anang dan terima kasih Pak Sis dan semua anggota DPD dari Lampung. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, saya menghargai. Saya juga sewaktu di Bali Forum Demokrasi ketemu juga tokoh-tokoh Bali. Waktu itu bersama saya ada Pak Jusuf Kalla, apa yang disampaikan sama Pak Wayan selaras dengan aspirasi mereka. Nanti kita bentuk dalam satu forum yang khusus dalam rangka menjaga konflik dari beberapa teman, jadi menjaga keberagaman melalui aksiaksi yang telah dilakukan. Selanjutnya kami persilakan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogya. PEMBICARA : MUHAMMAD AFNAN HADIKUSUMO (DI YOGYAKARTA) Terima kasih semuanya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami ucapkan untuk kita semua. Om Swastyastu. Yang kami hormati pimpinan DPD RI, anggota DPD RI, Sekjen dan Wasekjen DPD RI, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Sebelum ini saya bacakan bahwa ada kesepakatan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memakai istilah Provinsi, jadi langsung di Daerah Istimewa Yogyakarta, begitu. Dalam agenda kegiatan di daerah periode 25 Oktober sampai dengan 18 November 2012 anggota DPD DIY mengadakan pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat dan jajaran pemerintahan baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam kegiatan tersebut beberapa hal direkomendasikan sebagai berikut; Yang pertama, pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah DIY telah membentuk tim ahli yang merampungkan grand design pembangunan DIY meliputi 5 aspek yang menjadi amanat dari Undang-Undang Keistimewaan tersebut, yakni masalah pengisian jabatan kepala daerah, pengelolaan pemerintahan, pertanahan, tata ruang dan kebudayaan. Kemudian yang kedua berkaitan masalah pertanahan. Lahan yang ada di DIY relatif kecil di bandingkan provinsi lain di Jawa. Sementara pertumbuhan penduduk DIY semakin 20


pesat. Banyak lahan pertanian yang subur kemudian menjadi perumahan. Hal ini tidak hanya menjadi bom waktu bagi masalah ketahanan pangan DIY, tapi juga menambah kerumitan bagi masalah tata ruang, kerusakan lingkungan dan sebagainya. Kemudian itu menjadi persoalan tersendiri dan direkomendasikan agar ada pengaturan tentang RTRW berkaitan dengan persoalan tersebut. Kemudian terkait dengan Komite II. Persoalan inventarisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, terkait inventarisasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, kemudian inventarisasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Kemudian berkaitan dengan hal itu semua maka rekomendasi adalah diharapkan DPD RI itu nantinya melakukan revisi atas undang-undang tersebut. Kemudian berkaitan dengan pelaksaan uji kompetensi guru, selanjutnya sertifikasi guru dan masalah kepegawaian khususnya tenaga administrasi sekolah di rekomendasikan agar Komite III nantinya bisa memperjuangkan kepentingan guru swasta dan tenaga administrasi sekolah di lingkungan sekolah swasta. Yang terakhir berkaitan dengan masalah cagar budaya. Maka pemerintah diminta agar segera membuat peraturan pemerintah atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Demikian laporan dari anggota DPD RI daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanty Shanty Shanty Om. Anggota GKR Hmas B-53, Cholid Mahmud B-54, Hafidh Asrom B5-5 dan Afnan Hadikusumo B-56. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Selanjutnya Provinsi Bengkulu. Belum ada? kita taruh kebelakang. Dan berikutnya Provinsi Jambi, silakan. PEMBICARA : Dra. Hj. ELVIANA, M.Si. (JAMBI) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastyastu. Bapak-Ibu pimpinan DPD RI yang saya hormati. Bapak-Ibu anggota DPD yang saya hormati. Bapak-Ibu sekretariat jenderal yang juga saya hormati. Saya akan menyampaikan hasil reses 4 orang anggota DPD Jambi mulai tanggal 25 Oktober sampai 18 November kemarin. Pertama Komite I. Disitu ada Ibu Juniwati. Ringkasnya beliau melaporkan bahwa pelaksanaan e-KTP di Jambi berjalan sukses. Yang kedua Komite II. Disitu ada Saudara M. Syukur, yang sampai saat ini masih reses. Beliau melaporkan soal kelangkaan pupuk dan sengketa lahan yang belum ada tindak lanjutnya baik oleh pemerintah pusat maupun oleh kita DPD sendiri. Yang ketiga Komite III, saya sendiri. Laporannya adalah pelaksanaan haji berjalan lancar. Permasalahan di bidang pendidikan adalah uji kompetensi yang kurang sosialisasi, ditambah lagi kebijakan Mendikbud yang mau merubah kurikulum yang juga membikin kegaduhan. Komite IV Saudara Hasbi Anshory melaporkan bahwa daerah sangat mengharapkan peran DPD dalam mempercepat proses dana bagi hasil yang adil untuk daerah. 21


Demikian Bapak-Ibu pimpinan, lengkapnya laporan ini akan saya sampaikan kepada pimpinan DPD RI. Mohon maaf hal-hal yang kurang pas. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PEMBICARA : Dra. Hj. ELLA M. GIRI KOMALA R. (JAWA BARAT) Pimpinan, interupsi. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih Jambi. PEMBICARA : Dra. Hj. ELLA M. GIRI KOMALA R. (JAWA BARAT) Pimpinan. Tadi ketika bagian Jawa Barat sedang sholat, ini saya mohon. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Sudah diagendakan nanti, mendapat kehormatan nanti setelah DKI Jaya. Baik selanjutnya Riau. PEMBICARA : INTSIAWATI AYUS, SH., MH. (RIAU) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastyastu. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPD yang hadir dan jajaran Sekretariat yang hadir. Kami dari Provinsi Riau, empat anggota telah merangkum hasil kunjungan daerah yang tidak kami bacakan dan kemudian kami serahkan melalui Pimpinan dengan harapan dapat menjadi prioritas dan ditindaklanjuti di masing-masing komite secara konkret. Ijin, tanpa mengurangi hormat yang tinggi pada Paripurna ini, kami mendapatkan aspirasi langsung dari satu kabupaten di Provinsi Riau dari dua belas kabupaten kota yang ada, yaitu kabupaten yang hanya mengusung program sebagai kabupaten penelitian, kabupaten pendidikan, dan kabupaten wisata, yaitu Kabupaten Pelalawan dengan teknopolitannya. Di sini kami mengusung bagaimana khusus salah satu dari tiga yang kami sampaikan tadi, wisata Sungai Bono yang menjadi, yang diharapkan dapat dukungan dari DPD RI sebagai kalender nasional. Kami sampaikan film bagaimana dahsyatnya ombak sungai, bukan laut, yang ada dan hanya dua di dunia, dan ini satunya ada di Indonesia, yaitu Kabupaten Pelalawan. Ini sungai, Sungai Bono yang hanya akan timbul setiap bulan purnama. Mohon dukungan, Bapak-Ibu Anggota untuk menjadi kalender nasional. Satu kali turun ombak itu menghabiskan 15 – 20 menit, baru selesai sampai ke pantai, panjang ombaknya. Sungai, bukan laut. Lebar sungai hanya 20 dan 30 meter. Bulan purnama, Pak. Ijin, saya takut dialog, jangan dialog dulu, itu disampaikan. Dan, ijin dapat sampai usai dan seterusnya kami menyampaikan laporan kepada Pimpinan yang terhormat. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA) Interupsi, Ketua. Ketua, interupsi.

22


PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, sebentar. Ya terima kasih dari Provinsi Riau. Ini salah satu keajaiban alam. Ya, orang surfing di sungai, bukan di laut. Baik, tadi yang Pak sumino. PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA) Interupsi dulu, Ketua. Saya sedikit proses sama Riau. Ombak tertinggi untuk sungai itu di Kali Digul. Ini orang berani bermain di sana, kapal tenggelam ini kalau bermain begitu, begitu lho. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, dua-duanya kita usulkan nanti ya. Tolong siapkan ya supaya nanti bisa masukkan kalender ya. Mudah-mudahan waktunya jangan berbarengan ini, bulan purnama itu mungkin nanti kapan. Bulan sabit. Baik, selanjutnya mari kita selesaikan tugas konstitusi kita untuk menyampaikan. Lampung, silakan yang mewakili. Mohon teman-teman yang di luar diimbau untuk ke dalam supaya kita juga mendengarkan. Banyak hal yang menarik kalau kita simak apa yang terjadi di berbagai daerah, wilayah, dan provinsi kita. PEMBICARA : Ir. ANANG PRIHANTORO (LAMPUNG) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Swastyastu. Pimpinan dan Bapak-Ibu anggota DPD RI yang saya hormati. Memanfaatkan waktu, mudah-mudahan tidak lebih dari lima menit untuk menyampaikan kegiatan di daerah empat anggota DPD RI. Yang pertama, terkait dengan Komite I, langsung saja meneruskan apa yang disampaikan Pak Wayan, konflik sosial berdimensi SARA di Lampung. Terjadi pada tanggal 28 dan 29 Oktober, kemudian pada minggu berikutnya terjadi juga tanggal 9 November di Lampung. Pada tanggal 28 – 29 Oktober itu ada korban meninggal sebanyak 12 orang dari dua unsur. Kemudian, pada tanggal 9 November memang tidak ada korban, tetapi rumah yang rusak di atas 100 rumah ya. Tetapi, pada kejadian tanggal 28 – 19 itu terdata sekitar 500 rumah rusak berikut dengan penjarahan dan lain-lain. Kemudian juga, terima kasih kami sampaikan terutama kepada Pimpinan DPD RI karena DPD juga menyampaikan bantuan transport sebesar Rp25 juta kepada korban, baikpun korban dari unsur masyarakat Bali Nuraga maupun yang dari masyarakat asli. Dan, Pak Wayan Sudhirta juga telah dengan sangat baik mengumpulkan dana dalam beberapa jam posko kepedulian rakyat di Lampung. Para pengusaha Bali yang dipimpin Pak Wayan mengumpulkan dana sebesar Rp665 juta. Saya mohon tepuk tanganlah untuk yang ini. Bantuan dari Pak Wayan dan teman-teman pengusaha sebesar RP665 juta itu diberikan untuk masing-masing yang meninggal Rp10 juta. Dan, berikutnya diberikan kepada warga yang rumahnya rusak sebesar Rp1,2 juta per rumah yang rusak. Kemudian, terkait dengan Pilkada di Lampung, masih terjadi polemik antara KPUD dan Provinsi Lampung terkait dengan pelaksanaan Pemilu gubernur. KPUD menghendaki 2

23


Oktober 2013, sementara gubernur menghendaki tahun 2015. Dan, oleh karenanya gubernur tidak menganggarkan pelaksanaan Pemilukada untuk 2013. Terkait dengan keamanan, yang paling menonjol di Lampung adalah begal motor. Jadi, beberapa Kabupaten Utara, Timur, Tengah, dan Tulangbawang Barat itu terkenal hampir setiap hari, tidak ada hari tanpa orang dibegal motor. Itu luar biasa, dan sampai hari ini memang belum ada penanganan yang serius meskipun aparat keamanan terus berjaga-jaga di sejumlah tempat. Terkait dengan Komite II, saya akan meringkas beberapa hal. Desa-desa penyangga sekitar kerusuhan Kabupaten Lampung Selatan itu perlu mendapat perhatian serius terkait dengan listrik karena wilayah mereka rusak parah dan sebagai sumber energi, suplai sumber energi listrik yang terhambat. Oleh karena itu, perlu kiranya pemanfaatan solar sel energi untuk membantu di sana. Terkait dengan pertanian, perkebunan, dan kehutanan, beberapa hal saya kira. Kemudian, terkait dengan perikanann dan peternakan, khususnya di Bakung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, bahwa masyarakat pesisir nelayan tradisional itu mereka tidak bisa menangkap ikan karena daerah tangkap ikannya sepanjang pantai itu dijadikan wilayah wisata dan mereka tidak bisa mencari ikan. Kemudian, sektor penerbangan bahwa Branti yang diharapkan dan didorong fasilitasnya untuk penunjang ke depan sehingga bandara ini dapat meningkatkan kinerja pada areal yang sudah dicakupnya. Dan, kawasan keselamatan operasi penerbangan atau wilayah daratan perairan di sekitar bandar udara yang ada di Branti. Kemudian, sektor penanaman modal, kawasan pesisir Pesawaran dan Lampung Selatan yang cukup luas menjadi peluang emas bagi investor untuk memaksimalkan hasil kelautan melalui kelautan dan juga pariwisata. Kemudian, terkait dengan Komite III bidang kependidikan bahwa pemerintah diharapkan meninjau kembali kebijakan mengenai RSBI karena pada kenyataannya RSBI hanya merupakan pelemparan tanggung jawab pemerintah terhadap dunia pendidikan kepada masyarakat karena biaya operasional sekolah, pembangunan fisik sekolah, honor guru, hingga kudapan minuman, dan komite, dan lain-lain. Dan, kisaran biaya lebih dari setengah juta setiap tahun, bahkan ada yang mematok minimal 3 – 5 juta pertahun. Kemudian, carutmarutnya pembayaran sertifikasi guru di mana UU, menurut UU satu kali gaji pokok, nyatanya tidak jelas perhitungannya. Itu terjadi di Lampung. Kemudian terkait dengan kesehatan, bahwa masih ditemukan keterlambatan belum cairnya Jampersal yang mengakibatkan terhambatnya pelayanan kesehatan dalam melayani pasien ibu hamil dan persalinan. Kemudian, tentang konsep sekolah MAN tidak ubahnya seperti sekolah umum yang dibungkus agama. Perlu ada penguatan karakter bagi siswa melalui kurikulum dan infrastruktur yang memadai. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Satu hal lagi tentang infrastruktur, bahwa masyarakat mengharapkan pemerintah tidak menaikkan harga listrik karena masyarakat kecil sangat terganggu terhambatnya aktivitas ekonomi warga. Kemudian terkait Komite IV, karena bahannya cukup panjang, kami tidak bisa meringkasnya dengan baik sehingga barangkali lebih baik saya serahkan kepada Pimpinan untuk mungkin nanti ada tim yang bisa meringkasnya. Terima kasih. Saya akhiri, Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om shanty shanty shanty om.

24


PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Provinsi Lampung. Selanjutnya, kami persilakan yang mewakili Provinsi Jawa Tengah. PEMBICARA : POPPY SUSANTI DARSONO (JAWA TENGAH) Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh hadirin Sidang paripurna DPD RI yang saya hormati. Saya akan membacakan langsung aspirasi dari Jawa Tengah yang dilakukan oleh keempat anggota DPD RI. Komite I menyangkut otonomi daerah, masalah kepegawaian. Identitas masalahnya adalah berkembang menyangkut perubahan pengaturan tentang kepegawaian melalui RUU Aparat Sipil Negara atau ASN yang saat ini sedang dibahas oleh DPR menjadi pembicaraan hangat di kalangan pegawai pemerintah daerah. Politisi birokrasi yang semakin menguat di kalangan PNS daerah akibat politisasi birokrasi ini menyebabkan pelayanan masyarakat tidak dapat terlaksana dengan baik. Rekomendasinya, antusiasme para PNS menyangkut pembahasan RUU ASN hendaknya disikapi dengan baik oleh pemerintah dan DPR RI, DPD RI melalui kewenangannya. Kemudian, masalah remunerasi PNS daerah. Identitas masalahnya, PNS daerah menganggap bahwa remunerasi yang diterapkan oleh pemerintah sebagai elemen reformasi birokrasi bersifat tidak adil dan parsial karena hanya menguntungkan aparat dan pejabat pemda, lembaga kementerian tertentu saja mengingat kaitan yang sangat erat dengan misi perubahan kultur pegawai diharapkan dengan struktur gaji yang baru, setiap pegawai akan mempunyai daya tangkal yang maskimal terhadap rayuan atau iming-iming materi. Rekomendasinya, pemerintah sebaiknya mempercepat penerapan remunerasi PNS daerah sebagai bagian dari reformasi birokrasi agar kesejahteraan PNS daerah bisa meningkat. Kemudian, masalah pemerintahan daerah. Identitas masalahnya, menyangkut masalah RUU Desa yang saat ini sedang dilakukan oleh DPR RI. Rekomendasinya, tuntutan ini sebaiknya segera direalisasi oleh pemerintah dan DPR RI, tuntutan ini juga hendaknya ditangani, ditanggapi oleh DPD RI dengan terus mengawal pembahasan RUU tentang Desa ini melalui kewenangan-kewenangan yang dimilikinya, juga merupakan tanggung jawab moral dan politik DPD RI terhadap masyarakat di daerah. Kemudian, masalah permukiman dan kependudukan. Identitas masalahnya, masalah program e-KTP. Rekomendasinya, pemerintah melalui Kemendagri sebaiknya bisa secepatnya mengatasi permasalahan-permasalahn teknis yang ada. Di samping itu, walaupun sosialisasi e-KTP telah dilaksanakan jauh-jauh hari sebelumnya, namun akan lebih baik apabila Kemendagri dan pemerintah daerah terus-menerus melakukan sosialisasi untuk menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas. Komite II tentang pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Rekomendasinya adalah untuk perlu diperhatikan lebih serius alokasi anggaran lebih besar untuk pengembangan dan pengadaan prasarana dari khususnya infrastruktur terhadap program yang masih terkatung-katung seperti rel ganda untuk kereta api lintas Jawa, ruas tol dan peningkatan kapasitas beberapa pelabuhan ekspor agar segera diselesaikan. Dan, juga perlu adanya pembinaan atau pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi lokal, khususnya berkaitan dengan perijinan. Kemudian, ada pelaksanaan UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi. Itu saya kira langsung saya berikan saja. Komite III adalah masalah pendidikan tentang sertifikasi guru. Masih banyak guru yang memenuhi syarat mengikuti sertifikasi guru. Guru honorer di sekolah negeri, guru swasta di sekolah swasta yang telah memenuhi syarat mengikuti sertifikasi guru tidak 25


mendapatkan pelayanan, bahkan tidak terdaftar dalam urusan kepesertaan sertifikasi guru. Kemudian, untuk kenaikan pangkat dan jabatan, ada uji kompetensi guru, kemudian upah minimum guru dan tenaga kependidikan, rekomendasinya adalah semua guru yang telah memenuhi syarat mengikuti sertifikasi guru harus mendapat pelayanan secara baik oleh kantor dinas pendidikan kabupaten maupun Kemenag. Kedua, semua guru honorer di sekolah negeri yang telah memenuhi syarat agar bisa mengikuti sertifikasi guru sehingga pada tahun 2015, semua guru di Indonesia sudah tersertifikasi. Kemudian, tunjangan profesi maupun tunjangan fungsional guru melekat pada gaji guru yang dibayarkan setiap bulan. Keempat, percepatan sertifikasi guru swasta dengan penambahan kuota. Uji kompetensi guru sebaiknya dievaluasi, perbaikan sistemnya diuji coba, dipastikan menjadi baik, dan setelah itu UKG bisa digelar lagi. Kemudian, para guru honorer selama ini yang sudah seperti guru bertahuntahun, tetapi belum bisa diangkat menjadi PNS. Mereka adalah mereka ada penghasilan atau upah minimum guru dan tenaga pendidikan. Kemudian, ada masalah kesehatan. Identifikasi masalah, rekomendasi masukannya pemerintah perlu menerapkan strategi percepatan penyediaan jumlah tenaga kesehatan dengan memperbanyak pusat-pusat pendirian berbasis kesehatan, seperti Fakultas Kedokteran, Akademi Kebidanan, Akademi Keperawatan, Sekolah Analis Kesehatan, dan sebagainya. Ada bidang pariwisata, tetapi yang saya perlu adalah masalah asuransi bagi perangkat desa. Saat sekarang ini, dengan kebijakan bahwa pemerintah daerah memberikan tambahan penghasilan bagi perangkat desa, diharapkan akan menambah kesejahteraan bagi aparat pemerintahan desa non-PNS. Namun, jika kita coba memilah bahwa PNS dijamin dengan Askes, pekerja dijamin dengan Jamsostek, keluarga miskin dijamin dengan Askeskin, perangkat desa belum tersentuh dengan asuransi kesehatan yang menjamin mereka. Alangkah bijaksana jika pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri yang membidangi perangkat desa ini dapat mencermati hal ini. Ini memungkinkan dapat dilakukan dengan memasukkan formusi DAU mengingat ujung tombak pemerintah di negara ini adalah desa dan sbutan lain setingkat desa. Rekomendasinya, DPD RI sebaiknya melakukan RDP dengan kementerian terkait tentang permasalahan asuransi bagi perangkat desa ini. Yang lainnya, saya langsung laporkan lagi. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih Ibu Poppy Darsono. Selanjutnya, kami persilakan yang mewakili Provinsi Kepulauan Riau. PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, SE., MM. (KEPULAUAN RIAU) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera. Om Swastyastu. Bapak Pimpinan dan Ibu Pimpinan DPD beserta Ibu Sekretaris Jenderal, saya di sini akan mewakili Provinsi Kepulauan Riau. Dan, terima kasih kepada Pak Zulbahri, bundo kanduang ini karena sebetulnya beliau yang mau baca. Tetapi, karena saya ada hal yang sangat mendesak sehingga saya tidak bisa tidur malam-malam, walaupun suami saya ada di samping, tetapi saya tetap tidak bisa tidur karena memikirkan ini. Pak Parlindungan tahu ini masalahnya. Jadi, saya meminta dan beliau dengan kerendahan hati.

26


Mungkin saya tidak akan terlampau panjang daripada disuruh turun. Tetapi, masalah yang lain, jaring aspirasi walaupun aspirasi sendiri belum tersalurkan. Saya berusaha bahwa masalah Komite I, e-KTP, kemudian koruptor mantan napi karena utang budi balas jasa, masalah pertanahan dan lain-lain, nanti lengkapnya akan diserahkan. Kemudian, Komite II. Infrastruktur, drainase, KUR yang pelik, uang buntutbuntutnya, kemudian masalah nelayan, kemudian Komite IV, UKM, programnya yang belum jelas dan masih banyak lagi infrastruktur yang belum ada. Mohon maaf, kita sudah dua periode di sini, tetapi kita melihat bahwa, tetapi saya senang di koran dikatakan bahwa DPD harus lebih berperan. Saya baca dari masyarakat menyatakan demikian. Mudah-mudahan kita berhasil, insya Allah. Nah, Pak Pimpinan dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini, saya ingin meminta perhatian, ini Pak Parlindungan juga tahu bahwa kita merasa bahwa hak asasi manusia kita di Indonesia ini kurang diperhatikan, sudah terabaikan. Saya ingin di sini mengenai masalah Malaysia. Saya mohon nanti DPD kalau bisa, Pak Irman kita menguakkan kenyataan supaya menunjukkan ketegasan karena kami kebetulan ikut pesawat Pak Joko Suyanto waktu ke Kep. Ri, pulangnya saya naik diajak, tetapi kelihatannya banyak pejabat yang menganggap, “Ah, itu masalah kecil. Jadi, saya tidak merasa ini.” Perlu diketahui bahwa Kep. Ri itu di perbatasan, jadi lebih dari 70% penduduknya pendatang. Jadi, kalau tempat itu menjadi tempat TKW dan lain-lain, maka itu adalah dari seluruh Indonesia. Malah, tidak ada yang orang asli yang dari Kep. Ri. Nah, saya ingin di sini menyampaikan bahwa hak asasi manusia sudah sewenang-wenang, diabaikan betul. Mengenai masalah perampok, mohon Pak Pimpinan dan Ibu Pimpinan yang cantik jelita, yang sing ayu, ini masalah perampok yang ditembak. Sampai sekarang, saya nanti akan mengirimkan foto-fotonya, diragukan bahwa mereka di Malaysia itu adalah perampok. Karena kenapa? Satu orang yang tinggal di Malaysia yang sudah ikut pindah ke Malaysia, yang lain masih baru sebentar kerja di sana, baru menelepon istrinya, tolong sediakan makanan setengah jam lagi, 45 menit lagi saya akan pulang.” Istrinya menyediakan makanan dengan penuh semangat. Tidak lama kemudian, diumumkan di TV dan lain-lain, ada empat perampok geng hitam berbaju hitam, nama A, B, C, D dari Indonesia ditembak mati. Ternyata kemudian, perampok yang dikatakan empat orang berbaju hitam, tidak berbaju hitam, Pak Pimpinan, Bu Pimpinan, dan namanya disebutkan bukan nama itu. Itu kan sudah tidak benar. Kemudian, yang menjadi pertanyaan adalah kemudian kami melihat sendiri bahwa perampok itu dikatakan perampok, tidak ada bukti bahwa merampok. Kemudian, ditembak di dada semua. Kami ada foto-otonya karena istri-istrinya selalu datang dan menyampaikan terus. Saya sudah tidak tahu mau buat apalagi, Pak. Nah, terus di dadanya semua, tetapi mukanya bonyok hancur bekas pukulan. Ada foto-fotonya. Apakah orang yang sudah dipukul habis-habisan sudah hancur mukanya, kenapa ditembak dadanya. Itu kan tidak ini. Dan kemudian, tidak boleh dilihat. Kemudian, sudah agak lama, baru boleh dilihat. Sudah lebih dari seminggu, sudah sepuluh hari baru boleh dilihat. Kemudian yang saya sedihnya, keterangan dari pejabat, juga ada Indonesia yang berkata, mengutip mereka di sana, bahwa mereka adalah geng yang sudah dari tahun 1997 merupakan geng yang harus ditangkap. Padahal, itu ada umurnya yang belum 30. Kalau begitu, artinya umur 14 tahun sudah jadi perampok. Jadi hal tersebut, nah menurut kami, ada itu bekerja di perkebunan kelapa sawit, ada kecemburuan juga daripada tenaga kerja di sana, karena tenaga kerja Indonesia, murah, rajin, dan lebih segala-galanya. Itu pertama. Kedua, polisi, Pak ini tidak ada, oh ada Pak Farouk, dengan adanya penembakan, karier mereka pun naik, jabatan pun naik. Pak Farouk dulu tidak menembak-nembak ya. Jadi, saya ingin di sini menggarisbawahi, itu pertama Pak dan Ibu Pimpinan yang ganteng dan muda, dan Ibu yang cantik jelita. Kemudian tidak lama 27


kemudian, dua warga negara Indonesia dihukum mati karena dia membela tempat majikannya, jadi satpam petugas di situ yang punya hartanya banyak, ada brankas dan segala macam, dan ada perampok yang mau merampok datang, orang India, mabuk dan duel. Kalah si India itu, yang mabuk yang mau merampok tempat majikan itu. Karena kesetiaannya, dia membela, dia membela, Pak Ketua. Masa’ dia membela, kemudian orang itu tercekik, dia dihukum mati. Itu jadi saya menggarisbawahi, tolong betul-betul. Terakhir, pemerkosa wanita, polisi lagi ini, Pak Farouk, Pak Sofwat. Pemerkosa wanita tidak ditahan dan kemudian dilepaskan dan mungkin akan dibiarkan saja. Kami ingin supaya betul-betul kita menunjukkan ketegasan kita sebagai orang Indonesia, penduduk 240 juta yang ditakuti, yang disegani, dibawa kita dan marwah dan harga diri kita sebagai bangsa Indonesia harus kita jaga. Itu saja. Itu mungkin. Karena saya terlampau semangat, saya tidak bisa tidur, Pak, seringnya. Jadi, karena itu. Sungguh sejuk ruang Nusantara V ini, tempat berkumpul anggota DPD sebagai kepercayaan masyarakat. Dengan Sidang Paripurna sore hari ini, semoga kita dapat berjuang bersama menyejahterakan dan memajukan masyarakat. Itu dari saya. Saya mohon maaf kalau terlampau ini. Pak Parlin sudah datang. Dulu kemarin mohon maaf karena saya sudah tidak tahan, Pak. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Bu Aida yang sudah selama sebulan barangkali sudah tidak tersalurkan, tadi sudah plong dia, sudah tenang. Jadi, Pak Parlin bertanggung jawab nanti untuk mem-follow up ini semua. Jadi, kita bentuklah nanti ini dengan Pak Farouk, Komite III saya mohon ya. Jadi, nanti kita undang Menteri Tenaga Kerja. Kita juga pernah dulu membentuk tim di bawah Pak Farouk ya, kita bentuk. Ingat sekali ya, Pak Farouk, kemudian Komite III, mudah-mudahan ini seperti yang saya sampaikan dalam pidato pembukaan ya. Sehabis ini Pimpinan bersama teman-teman yang sudah pengalaman, Pak Farouk, jadi kita cobalah mencari yang lebih permanen. Baik, Bu Aida, akan kita salurkan terus ya biar tambah awet terus Bu Aida yang ayu juga, biar bisa tidur. Kalau tidak, dicarikan terapi yang lain nanti. Baik, selanjutnya kami persilakan Provinsi Laskar Pelangi, Bangka Belitung. PEMBICARA : BAHAR BUASAN, ST. (KEPULAUAN BABEL) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Yang terhormat Pimpinan DPD RI, yang terhormat saudara-saudaraku dari seluruh Indonesia DPD RI, yang terhormat Ibu Sesjen beserta jajarannya. Pimpinan dan hadirin yang berbahagia, sebelum saya membacakan laporan reses keempat anggota DPD RI mewakili Bangka Belitung, kami mengucapkan Selamat Ulang Tahun Provinsi Babel ke-12 tanggal 21 November esok hari tahun 2012. Jadi, semangatnya semangat ulang tahun, Pak. Komite I, Laporannya adalah Komite I berkoordinasi dengan KPU kabupaten kota dalam hal persiapan Pemilukada di tiga kabupaten dan kota yang akan diselenggarakan di pertengahan tahun 2013, yaitu Kotamadya Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Induk, dan Kabupaten Belitung. Komite II Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru berusia 12 tahun. Tentu sangat membutuhkan investor untuk menanamkan modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 28


berupe penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Selanjutnya, pengawasan terhadap UU tentang Energi, bahwa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai saat ini sering terjadi krisis dan kelangkaan BBM. Kurangnya energi listrik dan adanya aktivitas penambangan liar. Pengawasan terhadap UU Penerbangan di Provinsi Kepulaua Bangka Belitung fokus pada tingginya harga tiket penerbangan dari dan ke Kepulauan Bangka Belitung, terutama pada hari-hari libur dan hari-hari besar keagamaan. Komite III, terkait dengan alternatif tempat pariwisata baru Bangka Belitung sebagai destinasi wisata memiliki banyak potensi wisata yang belum diberdayakan dan ditata oleh tangan-tangan terampil. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata selain pantai, pengadaan cenderamata khas lewat pelatihan keterampilan pengembangan bisnis mandiri oleh masyarakat sekitar, serta pelatihan SDM sejak dini guna mendukung perkembangan pariwisata menjadi semakin patut diperhatikan. Pada masa reses ini, anggota Komite III membawa pakar motivator dalam bidang entrepreneur melakukan pelatihan untuk SMK prasejahtera 2000 peserta untuk meningkatkan kemampuan SDM di Bangka Belitung. Pimpinan dan hadirin yang berbahagia, Komite IV melakukan pertemuan dengan masyarakat, majlis taklim, serta guru-guru di sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membahas honor guru harian lepas yang sangat minim, pelaksanaan UAN yang dianggap perlu setiap tahunnya di mana tingkat kelulusan ditentukan oleh masing-masing daerah. Pembinaan agama di daerah yang dilakukan secara periodik oleh Departemen Agama dan gerakan hutan dan lahan di mana masyarakat mengharapkan pemberdayaan SDM yang berasal dari masyarakat di daerah tersebut agar mereka juga mendapatkan manfaat adanya hutan kota. Pimpinan dan hadirin yang berbahagia, laporan kami singkat, padat, uraiannya sudah kami buat secara tertulis. Demikianlah pengantar laporan kegiatan kami dari daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun aspirasi masyarakat yang berhasil diidentifikasikan secara spesifik dan mendalam tercantum dalam lampiran laporan ini. Anggota DPD RI: Tellie Gozelie, S.E., Hj. Noorhari Astuti, S. Sos., H. Rosman Djohan, M.B.A., Bahar Buasan, ST. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanty shanty shanty om. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Pak Bahar Buasan dari Bangka Belitung. Berikut kami persilakan dari Sumatera Barat. PEMBICARA : Hj. EMMA YOHANNA (SUMBAR) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kami ucapkan kepada kita semua. Yang kami hormati Saudara Pimpinan DPD RI, Wakil Pimpinan DDP RI, Saudara-saudara Pimpinan Alat Kelengkapan, kepanitiaan, serta Pimpinan Kelompok DPD di MPR RI, Sesjen beserta jajarannya. BapakIbu para Senator yang kami hormati, masih dalam suasana Tahun Baru Islam 1 Muharam 1434 H, marilah terlebih dahulu kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas ijin beliaulah kegiatan Paripurna ke-7 pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kami dari Provinsi Sumatera Barat pada kesempatan ini terlebih dahulu ingin mengucapkan selamat pada salah seorang anggota baru dari Sumatera Barat yang 29


menggantikan Bapak Riza Falevi yang saat ini telah menjadi walikota di Payakumbuh, dan untuk itu kami mohon kepada Bapak H. Afrizal, S.E., M.B.A. sebagai Anggota DPD RI dan MPR RI berasal dari Sumatera Barat untuk dapat berdiri. Pada kesempatan ini, sebagaimana juga provinsi-provinsi lainnya, dalam rangka reses, kami juga telah menyerap aspirasi-aspirasi dari masyarakat melalui Komite I, Komite II, Komite III, dan Komite IV. Pada kesempatan ini, kami mungkin hanya akan menyampaikan beberapa saran dan poin-poin, dan untuk lebih lengkapnya nanti kami akan serahkan kepada Ibu Wakil Ketua DPD RI dan juga tentu dengan harapan ini akan dapat ditindaklanjuti pada bidang atau komite yang bersangkutan. Pertama, berupa saran. Setelah mendapat masukan yang erat kaitannya dengan Komite I. Dalam upaya penggunaan penyebutan pemerintah terendah, dalam kaitannya dengan RUU desa agar disebut sebagai “nagari”, pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui biro pemerintahan telah menyiapkan risalah dan dokumentasi sosialisasi dalam rapat, baik itu dengan LKAAM, praktisi, dan bersama dengan akademisi berharap bahan tersebut akan menjadi pegangan untuk satu suara di tingkat nasional dan DPD RI diharapkan berada di belakang masyarakat. Diharapkan dalam penyusunan RUU Desa tidak hanya berlandaskan kemauan politik semata, namun juga memperhatikan aspirasi masyarakat. Kemudian, juga diharapkan UU Pemilu supaya disosialisasikan kepada masyarakat oleh DPD RI, DPR RI, Panwaslu, dan KPU. Aspirasi dari Komite II, masyarakat masih banyak mempertanyakan fungsi dan tugas dari DPD, dan ini tadi sudah terjawab seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua, dan juga masyarakat berharap agar alokasi yang diberikan ke daerah-daerah seimbang dan dianggap unggul. Daerah-daerah yang dianggap unggul lebih dipriotitaskan kecepatannya dibandingkan daerah yang ada di luar Sumatera atau berada di Pulau Jawa. Kemudian juga, tentang perhatian pemerintah atau BUMN untuk penyaluran CSR. Kemudian, Komite III, persoalan yang dihadapi KOmite III yang berhubungan dengan Komite II masih terkait dengan SKB lima menteri tahun 2012 tentang jam mengajar 24 jam yang sebetulnya ini sudah menjadi pekerjaan rutin dari Komite III yang kita temui di seluruh provinsi di Indonesia ini. Diharapkan DPD RI memperjuangkan penguatan pendidikan karakter yang dimulai dari usia dini dengan meningkatkan alokasi anggaran pada level ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, mengenai agama, DPD RI berharap dapat mendesak Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan untuk melakukan seleksi ketat terhadap tenaga kesehatan yang diberangkatkan ke tanah suci guna memberikan layana kesehatan untuk tidak terjadinya hal-hal seperti yang terjadi pada musim haji ini. Untuk lengkapnya, nanti kami akan berikan laporan. Kemudian, dari Komite IV, guna mengoptimalkan penerimaan daerah yang berasal dari PNBP, DPD RI diharapkan dapat merumuskan revisi UU No. 20 Tahun 1997 dengan membagi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dan, DPD RI diharapkan melakukan pengawasan kepada lembaga vertikal di daerah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas lembaga tersebut terkait besaran jumlah pungutan yang diterima di daerah. Demikian saja laporan dari kami Provinsi Sumatera Barat. Tertanda: H. Irman Gusman, S.E., M.B.A. (B-9), Hj. Emma Yohanna (B-10), H. Alirman Sori, S.H., M.Hum. (B-12), H. Afrizal, SE, M.B.A. Ini ada satu hal pula yang ingin kami sampaikan di mana mungkin sekretariat telah memberikan hal yang khusus kepada anggota baru, yaitu dengan BA-11. Terima kasih. Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

30


PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih dari Ibu Emma, Sumatera Barat. Kami persilakan dari Provinsi Papua Barat. PEMBICARA : SOFIA MAIPAUW, S.H. (PAPUA BARAT) Selamat sore bagi kita semua. Assalamu’alaikum warahamtullahi wabarakatuh. Syalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastyastu. Yang saya hormati Ibu Pimpinan DPD RI, yang saya hormati teman-teman Senator yang boleh masih setia dan duduk mengambil tempat di kursi masing-masing, yang saya hormati Ibu Sesjen bersama jajarannya, dan para undangan yang hadir pada sore ini. Potret perjalanan kami dari empat anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Papua Barat kali ini masuk pada penghujung pada usia yang ketiga di mana ada kesepakatan dari anggota DPD, baik Papua, Papua Barat, anggota DPR RI Papua dan Papua Barat yang bergabung dalam kaukus Papua di Parlemen RI kali ini melakukan kunjungan dan kegiatan dalam hal reses bersama-sama yang berlokasi di Provinsi Papua. Mengapa ini menjadi penting untuk kami melakukan kesepakatan ada di sana? Adalah ingin untuk mengumpulkan 2 gubernur, 2 DPR ketuanya, Ketua MRP Papua dan Papua Barat, dan 40 kepala daerah yaitu bupati dan walikota setanah Papua bersama semua stakeholder yang ada di Provinsi Papua. Bagi kami mungkin di media kami baru baca ada cukup banyak pro-kontra dan memberikan reaksi terhadap DPD. Tetapi, saya mau katakan bahwa DPD di mata publik tanah Papua, baik oleh pemerintah, baik juga oleh DPR dan masyarakat, menyambut dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada DPD RI. Walaupun pertemuan yang direncanakan pada tanggal 23 nanti untuk menindaklanjuti hasil pertemuan yang dilakukan oleh kaukus Papua di Parlemen RI pada tanggal 9 kemarin di Jayapura, hasilnya itu ditindaklanjuti dengan menghadirkan gubernur DPR Papua/Papua Barat, MRP dan bupati/walikota setanah Papua akan datang di DPD RI. Untuk itu, sekali lagi atas nama teman-teman kaukus Papua di Parlemen RI mengucapkan terima kasih kepada DPD RI secara kelembagaan yang begitu merespons persoalan-persoalan di Papua. Pertemuan kaukus Papua di Parlemen RI itu lebih memfokuskan kepada isu yang sedang lagi gencar dan ngetren dibicarakan di tanah Papua. Tidak lain adalah isu pemekaran. Karena, ada banyak orang yang datang dengan kepentingan sendiri, ada yang datang dengan aspirasi yang tidak berakar dari rakyat, dan ada juga yang datang dengan aspirasi murni dari rakyat. Karena datang dengan berbagai macam kepentingan seperti itulah kaukus terpanggil untuk melakukan pertemuan yang menghadirkan semua pemerintah daerah di Provinsi Papua untuk membahas tentang pemekaran dalam konteks otonomi khusus. Itulah hasil selengkapnya akan disampaikan pada pertemuan pada tanggal 23 di DPD RI. Setelah pertemuan di Jayapura kami dari empat anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat kembali ke daerah masing-masing, yaitu Pak Ishak Mandacan di wilayah Manokwari, Bintuni, dan Ondama. Saya bersama Pak Ismail mendapat wilayah di Kota Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Tamrau, dan Raja Ampat, serta Pak Mervin dapat di Wilayah Fak-Fak dan Kaimana. Adapun hasil kami yang dapat terangkum sebagai berikut, yaitu untuk Komite I. Yang pertama tadi adalah tentang isu pemekaran otonomi khusus di mana telah telah dirangkumkan dengan menghadirkan pemerintah, DPR, rakyat untuk menyatakan aspirasi

31


sepakat, sehati, sepikir pemekaran mau dibawa ke mana. Itulah hasilnya akan dapat disampaikan pada tanggal 23 nanti. Untuk Komite II, ada 3 isu yang dapat disampaikan, yaitu menyangkut infrastruktur jalan dan bandar udara. Kita melihat bahwa untuk Kota Sorong maupun Manokwari. Manokwari adalah sebagai ibu kota provinsi tentunya membutuhkan transportasi udara untuk mengakses pembangunan di wilayah tersebut. Sementara, Kota Sorong merupakan gerbang masuknya di tanah Papua. Kedua, dermaga ini memang ada satu persoalan yang mendasar yaitu menyangkut hak ulayat masyarakat adat. Untuk itu, diharapkan bahwa perlu didorong melalui pemerintah pusat dalam hal ini mendukung dalam hal pembiayaan untuk menyelesaikan persoalan di dua wilayah ini supaya pembangunan bandara bisa dapat terselesaikan tepat, maka akses pembangunan pun dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, untuk Komite II adalah menyangkut listrik atau penerangan. Khususnya, di wilayah Manokwari itu ada 18 kampung yang benar-benar masih sangat menggunakan lampu secara tradisonal. Sementara, program pemerintah yang mendarat ke daerah itu diusulkan untuk bisa mendapatkan akses penerangan. Dari 18 kampung yang ada, baru 5 kampung yang bisa terakses. Untuk itu, diharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian khusus dalam pembahasan di Komite II. Terkait dengan lingkungan, jalan trans-Papua Barat yang melewati pesisir pantai tempat habitat peneluran penyu belimbing telah melanggar Undangundang No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga diharapkan perlu adanya pengkajian ulang pembangunan jalan trans-Papua yang melewati pesisir pantai tempat habitat bertelurnya penyu belimbing agar jalan trans-Papua Barat tidak mengganggu peneluran penyu belimbing tersebut. Untuk Komite IV, ada cukup banyak isunya, tetapi bisa dapat kami memberikan satu kesimpulan. Yaitu, melalui pengaduan masyarakat maupun temuan hasil pemeriksaan BPK yang terus ada temuan berulang tahun yang terjadi di Provinsi Papua Barat, khususnya sumber dana otsus. Untuk itu, anggota Komite IV yang berasal dari Provinsi Papua Barat telah menerima begitu banyak aspirasi yang terkait dengan korupsi. Maka, di sini diminta untuk dorong supaya hendaknya dalam mendorong tata pemerintahan yang bersih, KPK secara serius harus turun ke Provinsi Papua Barat untuk melihat bagaimana penggunaan dana-dana otsus dan dana yang lain yang tidak begitu bersentuhan menyentuh memberikan kesejahteraan secara langsung kepada rakyat di sana. Yang kedua untuk Komite IV adalah dalam rangka menjaga transparansi pengelolaan dana otsus, maka perlu dipisahkan sumber dana dari APBD, yaitu sumber dana otsus dipisahkan daripada APBD. Dengan demikian, proses pengawasannya bisa dapat berjalan dengan baik. Demikian hasil reses yang dapat dilaporkan oleh anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Papua Barat. Ishak Mandacan, S.H (B-121), Sofia Maipaw (B-122), Mervin S. Komber, (B-123), Drs. H. Wahidin Ismai,(B-124). Demikian laporan kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Ibu Sofia dari Papua Barat. Dan, kita lanjutkan dari Sulawesi Barat dan berikutnya nanti dari Papua. Kita akan me-maintain waktu sedapat mungkin sebelum magrib bisa kita selesaikan. Silakan, Pak. PEMBICARA : PARLINDUNGAN PURBA, SH. (SUMUT) Interupsi, Bu. 32


Nanti mohon setelah ini karena saya ada tugas yang jam 18.15 harus ke Medan. Mohon nanti setelah ini, saya ijin. Hanya lima menit saja. Terima kasih, Bu PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Nanti kesepakatan yang berikutnya, Pak. PEMBICARA : Hj. MULYANA ISHAM, SH., MM. (SULBAR) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om swastyastu. Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang kami hormati Senator Indonesia. Yang kami hormati Ibu Sesjen beserta jajarannya. Yang kami hormati para hadirin dan saudara-saudaraku yang terhormat. Dari sekian banyak aspirasi yang masuk yang diterima oleh anggota DPD asal Sulawesi Barat, kami cuma akan membacakan satu. Satu saja karena ini yang paling banyak dipertanyakan oleh konstituen masyarakat, yakni pemekaran Kabupaten Mamuju Tengah. Jadi, kami sampaikan bahwa dari 19 DOB yang terjaring pada saat moratorium yang lalu, setelah diajukan diperas menjadi 9. Waktu itu Mamuju Tengah masih termasuk dan beberapa menit kemudian diperas kembali, apa daya Mamuju Tengah masih ketinggalan. Oleh sebab itu, melalui forum yang terhormat ini kami mohon dukungan, bantuan dari Pimpinan DPD, terlebih kepada Komite I untuk membantu percepatan pemekaran dari daerah otonomi baru Mamuju Tengah yang sangat kami dambakan. Demikian, terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om shanty shanty shanty om. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Oke. Terima kasih Ibu Isham dari Sulawesi Barat. Dan, Papua berikutnya, tetapi apakah bisa diambil oleh Sumatera. Papua dulu kita lanjutkan? Silakan, Pak. Boleh, Papua? Oke, silakan, Pak. Sumatera Utara. PEMBICARA : PARLINDUNGAN PURBA, SH. (SUMUT) Terima kasih, Ibu Pimpinan. Bapak-Ibu sekalian, mohon maaf saya ambil waktu. Laporan dari kami, pertama tentang kegiatan DPD RI, khususnya Sumatera Utara tentang kegiatan Palang Merah Indonesia yang dipimpin oleh Pak Rahmat Shah cukup besar. Yaitu, adanya program CSR, yaitu berkoordinasi dengan perbankan dalam rangka membantu kegiatan-kegiatan sosial. Laporan tertulis akan kami sampaikan. Yang ketiga, kesimpulan dalam seminar-seminar bahwa di daerah itu harus ada taman kota dan taman hewan karena itu adalah perekat persaudaraan kita. Dan ada beberapa kegiatan lain yang kami sampaikan, tetapi yang penting juga adalah dalam waktu dekat Komite II khususnya akan mengadakan deklarasi Forum Relawan Pemadam Kebakaran di Yogya tanggal 27 nanti. Dan, ini adalah salah satu untuk mempererat silaturahmi karena saya sudah ke Jetis, ke Yogya dua kali. Dan, tentu di Kalimantan ada hal33


hal yang baik. Jadi Forum Relawan Pemadam Kebakaran ini tidak tergantung kepada pemerintah, tetapi bisa swadaya masyarakat sendiri. Nanti teknisnya akan kami sampaikan. Yang selanjutnya adalah mengenai masalah Tenaga Kerja Indonesia khususnya. Jadi, kita sepakat bahwa TKI yang diperkosa oleh polisi yang diduga sekarang sudah bebas tahanan luar. Oleh sebab itu kami minta, saya sependapat dengan Ibu tadi dan setelah itu juga ada TKI yang kita dengar yang diperkosa oleh majikannya, berdomisili dari Nangroe Aceh Darussalam itu. Oleh sebab itu, kami minta supaya dibentuk tim yang mengawasi khusus persidangan yang akan diadakan dalam waktu dekat di Penang. Saya pikir itulah beberapa hal. Satu lagi ada ini tentang Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, ada surat edaran daripada Menteri Kesehatan untuk rekrutmen CPNS haruslah lulusan PTS yang akreditasi B. Saya pikir ini ada surat protes daripada APTSI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) supaya ini direvisi kembali karena tidak boleh membuat diskriminasi kepada sekolah-sekolah swasta khususnya. Dan, yang terakhir adalah perlu hampir sama semua kasusnya, perlu ada Undang-Undang Tenaga Keperawatan dipercepat. Dan, pariwisata juga khususnya tentang dana bagi hasil yang diadakan di Jakarta tempo hari mendapat antusiasme yang luar biasa dari daerah, khususnya tentang dana bagi hasil perkebunan dan pariwisata. Mereka mengucapkan terima kasih kepada DPD RI yang telah menyampaikan aspirasi dengan baik. Saya pikir ini sekadar bahan, nanti kami sampaikan untuk dibacakan dan dikumpulkan semua. Atas nama empat Anggota DPD: Drs. Rudolf Pardede, Dr. H. Rahmat Shah, Parlindungan Pura, Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis. Tertanda. Horas. Nuwun sewu. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Om shanty shanty shanty om. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Pak Parlin. Kita lanjutkan untuk Papua. Saya terima kasih sekali dengan me-maintain waktu sebaik mungkin karena sebelum Magrib kita harus bisa selesai. Terima kasih. Ini yang menggantikan Bapak Tonny Tesar. PEMBICARA : FERDINANDA W. IBO YATIPAY (PAPUA) Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Pimpinan DPD, yang kami hormati Ibu dan Bapak Anggota DPD RI, dan juga kami hormati Ibu Sesjen dan jajarannya. Kami dari Papua, kami mau menyampaikan. Tadi dari Papua Barat sudah disampaikan sebagian. Di Papua kami juga bertemu dengan kelompok yang lain, pembicaraan mengenai pemekaran. Di mana pemekaran ini di Papua ada 5 daerah, 4 daerah pemekaran yang masih konflik sampai hari ini, yaitu mengenai batas wilayahnya. Setelah itu, mengenai Pemilukada, yaitu Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Puncak Jaya dan Mamberamo Tengah sehingga menurut kelompok yang kami menemui, alangkah baiknya pemekaran yang ada, yang akan dimekarkan menunggu dulu setelah beberapa daerah 34


yang konflik ini perlu diselesaikan dulu untuk kabupaten. Lalu, mengenai pemekaran provinsi, mereka usulkan bahwa karena ada Undang-undang Otsus, Undang-undang No. 21 Tahun 2001 Otsus, maka segala kriteria untuk pemekaran provinsi sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam undang-undang tersebut. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mengenai Pemilukada Gubernur Papua sudah hampir dua tahun tertunda terus. Dan, sudah empat kali, empat orang karena gubernur yang diganti terusmenerus. Yang dua minggu lalu yang keempat. Tetapi, sudah mulai dengan dimulainya tahapan untuk pemilihan. Ini kami mohon untuk perhatian dari Komite I dan juga dari anggota DPD RI Provinsi Papua Barat. Yang terakhir dari kami adalah mengenai masalah ancaman HIV Aids, untuk Komite III. HIV Aids ini jumlah pengidapnya ini tambah banyak. Bahkan, yang mati pun banyak. Sebab itu, penyakit HIV Aids ini sebenarnya adalah perlu perbaikan moral, bukan pembagian kondom. Sehingga, dari DPD RI kami minta supaya ini menjadi suatu perhatian karena kalau dibagi kondom berarti anak kecil yang di SMP dan siapa saja boleh beli karena sosialisasinya sosialisasi kondom. Berarti, kita memberi kesempatan untuk mereka boleh beli dan berzina. Oleh sebab itu, mengenai program kondom itu harus diperhatikan. Mungkin dihentikan, tetapi kita mengisi mereka dengan konseling dari agama sehingga Indonesia bisa diberkati dan Papua juga akan diberkati. Karena, saya kira ajaran agama sudah meminta kita semua harus seperti itu. Kita memberi yang terbaik, bukan memberikan orang untuk berbuat dosa. Terima kasih. Sekian. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Mama Ibo yang hadir kembali dari 2004 – 2009 dan kembali lagi untuk menggantikan Pak Tonny Tesar. Kita lanjutkan kepada Nangroe Aceh Darussalam. Kami persilakan. PEMBICARA : H. T. BACHRUM MANYAK (NAD) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita telah dapat bertemu di ruang yang terhormat ini dalam rangka Rapat Paripurna menyampaikan laporan daerah. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta kerabat dan keluarganya sekalian. Yang saya hormati Ibu Pimpinan beserta rekan-rekan Anggota DPD RI. Yang saya hormati Ibu Sesjen, Bapak Wasesjen beserta jajarannya. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, kami dari Provinsi Aceh ingin menyampaikan laporan daerah yang mana dalam masa reses yang baru lalu kami telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka memenuhi kewajiban tugas kami sebagai wakil daerah Aceh. Yang pertama, kami ingin menyampaikan kondisi keamanan di Aceh. Secara umum dapat dilaporkan bahwa kondisi politik, hukum, keamanan, dan pemerintahan di Provinsi Aceh dalam suasana kondusif. Situasi dan kondisi demikian menjadi modal utama bagi Aceh untuk membangun berbagai sektor dalam upaya mengejar ketinggalan dari daerah-daerah lain demi terwujudnya kemakmuran bagi seluruh masyarakat Aceh. Kemudian, kami ingin menyampaikan juga masalah sertifikasi guru. Dari 6.700 yang ikut ujian sertifikasi guru pada tahun 2012, hanya yang lewat atau yang lulus 1.800 orang. Ini menjadi rasa prihatin karena ini Aceh menjadi peringkat ke-32 dari 33 provinsi. Besarnya jumlah guru yang tidak lulus sertifikasi diduga karena adanya permainan dari pihak penyelenggara dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dari FKIP Unsyiah. LPTK yang 35


menyelenggarakan pendidikan latihan profesi guru diduga melakukan permainan yang berakibat ribuan guru mengalami kerugian sehingga mereka tidak lulus uji sertifikasi meskipun sudah sembilan hari mengikuti PLPG. Ketidaklulusan dari ribuan guru itu diduga terjadi karena faktor kesengajaan agar bisa menggelar ujian susulan guna menghabiskan anggaran yang tersedia. Ini menjadi rasa prihatin pihak guru karena kalau terjadi silpa itu akan dikembalikan ke pusat, maka cara menghabiskannya melakukan hal-hal yang tidak fair yang sangat-sangat merugikan pihak guru itu sendiri. Kemudian, masalah pelaksanaan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Sama halnya barangkali apa yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Sementara, Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu efektifnya tahun 2008. Lahir UU tersebut tahun 2006. Diberikan kesempatan dua tahun untuk terpenuhinya semua ketentuan-ketentuan yang merupakan turunan daripada Undang-Undang Pemerintahan Aceh tersebut. Amanat daripada UU tersebut, ada 9 PP yang harus dilahirkan oleh pemerintah pusat. Kenyataannya sampai sekarang baru lahir hanya 4 PP. Kemudian, Program Presiden. Tiga Program Presiden yang lahir sampai saat ini hanya dua Program Presiden yang sangat menyedihkan. Memang hal yang paling penting ialah pertanahan karena menurut Undang-Undang Pemerintahan Aceh, masalah pertanahan diserahkan kepada daerah, tentunya ini melalui Peraturan Presiden. Hal ini belum terwujud. Untuk ini, kami sangat mengharapkan dukungan dari pihak DPD RI untuk dapat dilaksanakan sepenuhnya Undang-Undang Otonomi Khusus tersebut. Kemudian, juga masalah kinerja daripada penggunaan dana otonomi khusus yang kita perhitungkan dari 2008 – 2012 ini itu mencapai 21 triliun. Nah, kita sayangkan dana otonomi khusus tersebut belum tepat sasaran dan belum tepat waktu. Untuk ini, kami juga dalam masa reses ini melakukan pertemuan dengan BPK Daerah dalam rangka kami minta supaya benarbenar dana otonomi khusus tersebut bisa diaudit secara khusus. Dua tahun yang lalu, kami tekankan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan tersebut, tetapi sampai saat ini belum ada realisasi yang tepat, maka belum bisa mengumumkan. Nah, disinyalisasi juga oleh banyak pihak dan diumumkan oleh salah satu lembaga anti korupsi, itu Aceh korupsi tertinggi yang kedua sesudah DKI. Ini sangat-sangat kita sayangkan. Kita mengharapkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Aceh dengan otonomi khususnya benar-benar mencapai kesejahteraan rakyat. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, masalah e-KTP. Ini e-KTP di Provinsi Aceh yang sudah direkam itu mencapai 80%, tetapi di antaranya 20% harus dikembalikan lagi karena memang itu salah data waktu dikembalikan. Masalah pekerjaan, agama, bahkan nama. Nah, pihak pemerintah daerah di kabupaten/kota mengharapkan sangat supaya masalah eKTP tersebut dapat ditangani oleh pihak provinsi. Karena, kalau ditangani, dicetak di pusat, itu membutuhkan waktu lama sampai 3 – 4 bulan. Kemudian, juga masalah berkelanjutan masalah e-KTP tersebut, ini secara terus menerus akan dilakukan. Yang saya katakan tadi 80% yang sudah dilakukan perekaman, ini belum selesai 80% artinya. 20% lagi belum dilakukan rekaman. Jadi untuk ini, e-KTP ini tetap terus berlanjut. Ada yang kehilangan, ada yang tambah umur dan sebagainya. Untuk ini, barangkali ini bisa kita perjuangkan supaya pencetakan daripada e-KTP itu bisa dilakukan di tingkat provinsi. Yang terakhir, saya ingin menyarankan supaya Paripurna ini lebih hikmah, saya mengusulkan bahwa Rapat Paripurna ini barangkali dapat disediakan waktu yang cukup, barangkali bisa dua hari Pak, bisa diberikan batas waktu maksimal barangkali 15 – 20 menit supaya memang Paripurna ini benar-benar hikmah. Dan, saya rasa kalau memang setelah berdiri di tempat podium yang terhormat ini, tidak baik kalau kita tidak menyampaikan mukadimah. Jadi, kalau hanya naik menyatakan bahwa menyampaikan secara tertulis, saya rasa kalau begitu lebih baik di tempat duduk saja, Pak. Jadi, saya rasa inilah kesempatan yang paling baik dalam rangka menyampaikan persoalan-persoalan daerah yang jumlah 33 36


provinsi tersebut. Jadi, untuk ini saya rasa memang pihak media juga bersemangat untuk meliputnya. Mudah-mudahan ke depan ini bisa diputuskan oleh Panmus. Untuk ini, saya sangar mengharapkan supaya ini bisa mendapat perhatian kita semua. Dan selanjutnya, laporan secara tertulis akan kami sampaikan, yang telah ditandatangani oleh empat anggota DPD asal Aceh: Tengku Abdurrahman BTM, Dr. Farhan Hamid, Pak Mursyid, dan saya sendiri. Saya akhiri. Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Pak Bachrum Manyak dari Nangroe Aceh Darussalam. Dan, ini baru saja dari Bengkulu diserahkan, tidak membacakan di podium. Dan terima kasih atas masukan Bapak Bachrum. Tentunya kami juga ingin sekali kondisi yang ada di dalam ruang sidang ini betul-betul anggota tidak meninggalkan tempat sebelum selesai kita mendengarkan paparan dari seluruh provinsi. Terima kasih. Kita lanjutkan ke Sultra. Kami persilakan, Bapak. PEMBICARA : Ir. H. ABD. JABBAR TOBA (SULTRA) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan DPD RI, yang saya hormati Bapak dan Ibu Anggota DPD RI, yang saya hormati Ibu Sesjen dan Wakil Sesjen beserta jajarannya. Bapak dan Ibu sekalian, setelah diadakan rapat-rapat di daerah dari tanggal 25 Oktober – 18 November yang lalu, maka dari empat komite telah menemukan 50 masalah dengan terbanyak adalah Komite I (29), kemudian Komite II (10), Komite III (4), dan Komite IV (7). Semuanya ini kami sudah tulis dalam bentuk laporan. Kemudian, dilanjuti dengan beberapa saran. Saran berjumlah 26. Komite I (10), Komite II (4), Komite III (5), dan Komite IV (7). Semuanya ini kami sudah tulis dalam bentuk laporan. Kemudian ditindaklanjuti dangan beberapa saran, saran berjumlah 26. Komite I/10, Komite II/4, Komite III/5 dan Komite IV/7. Semua ini sudah tertulis dalam bentuk laporan, sehingga dengan demikian tidak perlu saya bacakan satu persatu. Oleh karena itu karena akan diserahkan ke masing-masing komite nanti sana dibahas. Saya kira demikian dari laporan kami, mudah-mudahan lebih cepat lebih baik, sehingga dengan demikian kita bisa capai sebelum maghrib. Sekian terima kasih Billahi fi sabilhaq fastabiqul khairat. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Pak Jabbar Toba yang sudah membacakan cukup baik. Kita lanjutkan kepada Provinsi Gorontalo mau dibacakan atau serahkan? Oh baca. PEMBICARA : Dr. BUDI DOKU (GORONTALO) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastyastu. Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota DPD RI. Ibu Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal dan jajarannya. 37


rekan-rekan media serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali dalam Sidang Paripurna ke-7 DPD RI pada masa sidang II tahun 2012-2013. Temuan masalah dan aspirasi masyarakat. Komite 1, Dr. Budi Doku Satu, Gubernur Gorontalo dan Bupati Kabupaten Gorontalo sangat berterima kasih atas dukungan pimpinan dan seluruh anggota DPD RI dalam membentuk Kabupaten Boliyohuto dan Panipi di Kabupaten Gorontalo. Namun segenap masyarakat dan panitia pemekaran sangat berharap agar DPD dengan maksimal memperjuangkannya hingga ke DPR dan Pemerintah. Dua, di Kota Golontalo saat ini harus melunasi Pajak Bumi dan Bangunan untuk syarat pengambilan e-KTP. Diharapkan agar Mendagri mengawasi hal ini. Ketiga, masyarakat dan tokoh masyarakat selama 15 kali pertemuan memberikan dukungan tertulis atas penguatan DPD RI dan berharap agar Mahkamah Konstitusi bisa menterjemahkan Undang-Undang MD3 terutama terkait dengan undang-undang yang menyangkut daerah lebih jelas. Komite II, Hj. Hana Hasanah Fadel Muhammad. Masyarakat mengeluhkan mahalnya harga tiket pesawat dari/dan ke Gorontalo. Hal ini karena frekuensi penerbangan yang tersedia untuk dari/dan ke Gorontalo masih sangat minim, keluhan Ibu Hana itu. Dua, ketersediaan energi listrik dan bahan bakar minyak sampai saat ini masih menjadi pengeluhan masyarakat. Komite III, Ibu Rahcmiyati Jahja, bidang pendidikan. Dari data hasil uji kompetensi maka ditinjau dari hasil uji kompetensi awal maka terdapat beberapa permasalahan. Salah satunya secara nasional rata-rata kompetensi guru berada pada 42,25%, sementara hasil standart kelulusan ujian nasional pada standar 5. Sehingga ini memberikan implikasi pemahaman yang terbalik dimana kemampuan guru hanya 42,25%, sementara siswa dituntut untuk selesai dengan ujian nasionalnya dengan angka 5. Komite IV, Elnino. Tuntutan agar Undang-Undang tentang Desa harus segera diundangkan dengan mencantumkan pasal bahwa dana pembangunan desa adalah sebesar 5% dari APBN bukan dari APBD. Dan bahwa anggaran tersebut dikelola kepala desa dan lembaga perwakilan desa sebagaimana pengelolaan APBD oleh kepala daerah dan DPRD. Terimakasih Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih dari Provinsi Gorontalo. Kami lanjutkan ke Maluku. PEMBICARA : JACOB JACK OSPARA, S.Th., M.Th. (MALUKU) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastyastu. Pimpinan DPD RI, Sekjen, Wasekjen dan seluruh jajarannya, rekan-rekan semua anggota DPD RI para senator Indonesia yang saya hormati dan kasihi. Saya ingin mengajak kita semua menyampaikan tentu puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas bimbingan dan pemeliharaan-Nya bagi kita sehingga kita mampu menjelajahi seluruh daerahdaerah kita dengan karakteristik khususnya masing-masing. Dan kita selamat tiba ditempat untuk memulai lagi sidang-sidang kita dalam batas waktu yang sangat pendek sampai dengan menjelang pertengahan Desember yang akan datang. 38


Selanjutnya, saya perlu menginformasikan bahwa Maluku dengan seribuan lebih pulau-pulaunya tetap seperti biasa, sesuai dengan Undang-Undang 27 Tahun 2007 pulaupulau di Maluku itu tidak melebihi 2000 km2. Lautnya yang 93,6% itu sudah dimasuki oleh ribuan kapal dan illegal fishing, illegal loging, pengancuran terumbu karang adalah hal-hal yang dialami oleh Maluku. Hutan-hutan daripada pulau-pulau itu sudah tergadai kepada perusahaan-perusahaan tingkat nasional bekerjasama dengan para bupati-walikota termasuk untuk bidang pertambangan. Dan ini sangat memilukan bagi rakyat penghuni wilayahwilayah kepulauan Maluku itu yang ternyata tanah-tanah dan pulau-pulau itu adalah kebanyakan hak ulayat rakyat. Sayang sekali bahwa ada para bupati, ada beberapa bupati yang salah menafsirkan Undang-Undang Pasal 33 Ayat 3, yang dengan sengaja datang dan membawa pengusaha asing untuk mengelola pulau itu dengan tambang emas dan tambang nikelnya, tetapi kemudian mengatakan kepada rakyat ini adalah hak negara, kamu harus tunduk kepada rakyat, yang digunakan adalah polisi termasuk densus. Jadi seolah-olah rakyat itu adalah seperti para teroris dan itu adalah hal yang sangat menyedihkan. Maka saya berharap pada saatnya pimpinan DPD dalam rangka koordinasi dengan pimpinan lembaga negara, Kapolri diminta untuk tidak boleh menjadikan rakyatnya sebagai seolah-olah teroris, padahal mereka mempertahankan hak ulayat mereka di tanah-tanah mereka. Itu hal yang pertama yang perlu saya sampaikan. Berhubung dengan sulitnya transportasi, maka rakyat Maluku sebahagiannya antara lain menderita mahalnya bahan kebutuhan pokok terutama pada Maluku bagian tenggara. Minyak tanah 15.000 perbotol, bensin sudah 26.000 sampai 30.000 perliter. Perjalanan saya ke Maluku barat daya saja hanya untuk mencarter speedboat saya harus mengeluarkan untuk 3 drum bensin, itu hampir 10 juta rupiah, dan itu begitu mahalnya, tetapi apa boleh buat itu harus kita lakukan. Yang sayang adalah anggota DPRD ini masih berkolusi dengan para bupatinya itu. Sampai-sampai ada dana yang tidak dalam, ada pos anggaran yang tidak dalam nomenklatur mereka mencantumkan nomenklaturnya itu DIM (dana inventarisasi masalah). Saya mencoba untuk mengubah konsep mereka DIM itu adalah bagian dari proses pembahasan undang-undang, tetapi mereka nyatakan itu dana inventarisasi masalah. Setiap anggota DPRD itu memperoleh sekian milar rupiah untuk menyediakan proyek-proyek yang mengakibatkan SKPD-nya terpasung tidak mampu mengerjakan proyek-proyek itu sendiri. Dan saya rasa itu hal yang juga perlu disesalkan. Hal yang lain, oleh karena sulitnya itu, lebih tambah dipersulit lagi dengan kapalkapal rakyat yang mestinya biasanya memasok bahan pokok rakyat itu dari Surabaya, Banyuwangi dan Gresik, justru sekarang dilarang oleh pemerintah Jawa Timur untuk menyinggahi Banyuwangi, Gresik dan Surabaya. Saya sudah bicara dengan teman-teman dari Jawa Timur, untuk hal ini kalau bisa menjadi perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk buka akses itu, karena mengandalkan jalur transportasi biasa Maluku itu tetap mengalami kesulitan dalam hal seperti itu karena kekurangan alat-alat transportasi. Sementara para penyalur bahan-bahan pokok itu selalu berspekulasi di musim panas seperti sekarang ini. Itu hal-hal temuan-temuan kami. Dan karena itu juga, oleh karena jauhnya kita itu, CPNS ini juga menjadi mainan dari pada para bupati, hanya untuk menggolkan mereka pada pemilukada. Ada CPNS-CPNS yang dari 2010 sampai sekarang ini sebagiannya baru diangkat, padahal daftar namanya mereka itu semua lulus CPNS, yang saya jadi heran sama sekali. Akhirnya mereka demo merusak rumah bupati dan kantor bupati. Saya rasa hal ini menjadi bahan perhatian bukannya dari kami dari DPD Maluku tapi juga pimpinan lembaga, pimpinan DPD, Pak Ketua mudah-mudahan dalam pimpinan lembaga negara hal itu juga mohon diperhatikan. Rekomendasi kami sudah jelas. Termasuk juga Jampersal untuk kesehatan, puskesmas-puskesmas juga hancur, obat-obatan juga di jual dirumah dokternya, rumah bidannya, rakyat tidak pernah memperoleh pelayanan yang memadai. Jadi indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme itu luar biasa maraknya disana. Maka kami rekomendasikan 39


juga untuk kalau bisa KPK tidak boleh tutup mata terhadap masalah ini dan kami akan melakukan hal ini dengan pimpinan KPK untuk memperoleh perhatian dari pada ini. Jelas kami disambut, DPD disambut perannya dalam mengagregasi aspirasi politik, dan karena itu bilamana diperlukan dua bupati dan gubernur kita juga siap untuk memberikan kesaksian di judicial review bilamana itu diminta. Jadi Walikota Ambon dan Bupati Maluku Tenggara Barat siap untuk dipanggil bersaksi di dewan mengenai pentingnya DPD RI dalam mengagregasi masalah-masalah rakyat di daerah. Sekian terima kasih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Om Shanty Shanty Shanty Om. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Pak Pendeta. Kita lanjutkan ke Kalimantan Tengah, kami persilakan PEMBICARA : H. SAID AKHMAD FAWZI Z. BACHSIN, S.HI. (KALTENG) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ejahtera Om Swastyastu. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPD RI pimpinan rapat paripurna. Yang terhormat senator Indonesia anggota DPD RI. Hadirin undangan serta sekretariat jenderal yang saya muliakan. Alhamdulillah dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga sore hari ini kita dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kami empat orang anggota DPD RI asal daerah pemilihan Kalimantan Tengah telah menjalankan tugas-tugas konstitusional tersebut dalam rangka masa reses DPD RI dari tanggal 25 Oktober sampai dengan 18 November 2012. Yang hasilnya kami dituangkan dalam bentuk laporan hasil reses anggota DPD RI yang sebagian isinya dapat kami sampaikan ke hadapan rapat paripurna pada saat ini sebagai bentuk tanggung jawab bahwa kami menjalankan tugas-tugas konstitusional dimaksud. Antara lain Komite I, ada potensi konflik yang cukup besar di Kalimantan Tengah akibat adanya eksploitasi lahan dan hutan, baik untuk pertambangan maupun perkebunan yang melibatkan pihak masyarakat dengan perusahaan, antara masyarakat dengan pemerintah dan antara masyarakat dengan masyarakat apabila hal ini tidak segera untuk diselesaikan. Kedua, pemilihan kepala daerah, bupati kepala daerah Kabupaten Kapuas yang diikuti oleh tiga pasangan calon telah berjalan dengan aman lancar, tertib dan demokratis, yang dimenangkan oleh pasangan Ir. Mawardi dan Herson Barthel Aden dengan selisih suara yang cukup tipis dan berpotensi untuk dibawa ke meja Mahkamah Konstitusi. Untuk Komite II. Ada kerancuan dalam permasalahan lahan dan perijinan bagi masyarakat transmigrasi yang berada disekitar wilayah perkebunan kelapa sawit. Warga trans binggung ketika memetik kelapa sawit di lahan sendiri tetapi dianggap telah melakukan pencurian, karena yang mengeluarkan ijin untuk lahan perkebunan adalah bupati setempat, sementara lahan transmigrasi diterbitkan oleh provinsi. Oleh karena itu terjadi konflik antara masyarakat transmigran dan perkebunan mengenai pemilik lahan yang sah. Untuk Komite III. Aspirasi dari masyarakat Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas mengharapkan dibangunnya sebuah SLTP yang baru, karena SMP yang ada jaraknya cukup jauh lebih kurang 8 km, dan sedangkan di desa dimaksud sudah ada 5 buah SDN. Komite IV. Terkait dengan pendapatan daerah di beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah saat ini masih belum berbanding dengan keluasan wilayah dan pemanfaatannya 40


seperti sektor perkebunan. Saat ini Kalimantan Tengah mempunyai lahan perkebunan yang cukup luas namun pendapatan dari sektor perkebunan belum maksimal. Demikian sebagian dari laporan yang dapat kami sampaikan, selanjutnya masalahmasalah lainnya akan disampaikan oleh masing-masing anggota melalui komite masingmasing. Demikian terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahulmuwafiq ila aqwamith-thariq, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanty Shanty Shanty Om. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih dari Kalimantan Tengah sudah menyelesaikan. Berikut Kalimantan Selatan dan bersiap Kalimantan Timur. Dan terakhir, oh masih ada, setelah Sulawesi Barat dan Maluku Utara, sebentar Ibu, Jawa Barat. PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH. (KALSEL) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Langsung saja menghemat waktu dari Kalimantan Selatan nanti akan disampaikan laporan selengkapnya, cuma secara singkat; pertama yang harus mendapat perhatian yaitu masalah pertambangan di Kalimantan Selatan khususnya tambang batu bara. Banyak penambangan tanpa ijin dan tumpang tindih antara lahan pertambangan dengan lahan perkebunan kelapa sawit. Kemudian mengenai kegiatan haji dan umroh Kalimantan Selatan yang daftar menunggu sampai 15 tahun. Jadi mohon juga ini diperhatikan. Dan juga bagi biro jasa yang telah menipu calon jamaah haji plus supaya dilaporkan atau ditindak oleh Kepolisian. Kemudian mengenai terakhir yaitu soal krisis listrik. Sampai saat ini Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah masih mengalami giliran listrik setiap hari, padahal tambang batubara dari Kalimantan, jadi seperti ayam kelaparan di lumbung padi. Terima kasih Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Oke terima kasih Pak Sofwat dari Kalimantan Selatan. Silakan kami persilakan dari Kalimantan Timur PEMBICARA : Ir. H. BAMBANG SUSILO, MM. (KALTIM) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastyastu. Yang saya hormati pimpinan DPD RI. Yang saya hormati saudara-saudara saya anggota DPD RI yang hadir di sidang paripurna pada hari ini. Yang saya banggakan Ibu Sesjen dan jajarannya. Teman-teman media elektonik dan cetak yang hadir di acara sidang paripurna DPD RI.

41


Baiklah, puji syukur kehadirat Allah SWT kita semuanya masih diberi ridho dan hidayah-Nya. Dan mohon ijin saya mewakili teman-teman dari empat senator Kalimantan Timur untuk melaporkan hasil reses yang telah kita jalankan bersama. Pertama Komite I, Kalimantan Timur agak terseok-seok tentang masalah RTRWP yang sampai saat ini yang belum selesai. Komite II, kebetulan saya sendiri di Komite II dan eksis. Saya laporkan kepada pimpinan DPD RI bahwa alhamdulillah perjuangan kami yang cukup lama dan pada reses kemarin diresmikan bersama, mestinya kita harus undang salah satu pimpinan DPD untuk meresmikan mikrohidro di daerah perbatasan dengan Malaysia di Kabupaten Nunukan, tetapi mengingat kondisi waktu dan geografi mikrohidro itu tidak bisa dilewati kecuali pada pesawat terbang. Alhamdulillah kemaren pada tanggal 28 Oktober bersamaan dengan pembentangan merah putih di perbatasan Malaysia diresmikan oleh direktur PLN wilayah timur. Itu salah satu perjuangan juga DPD sesuai dengan kompetensi daripada Komite II DPD RI. Nomor 2, saya laporkan juga kepada pimpinan dan seluruh anggota DPD RI, BP Migas telah dibubarkan karena Kalimantan Timur kebetulan sekarang ini sedang berjuang untuk ikut terlibat secara intensif mengenai blok Mahakam yang selama ini kontrak karya antara pemerintah Indonesia yaitu BP Migas dengan kontrak karya Total dari Perancis. Tapi alhamdulillah ketika kami reses di Kalimantan Timur saya bisa mengundang Wamen daripada ESDM Prof. Rudi, dan Total sendiri serta Pertamina, ormas-ormas setempat. Atas perjuangan dan doa kepercayaan masyarakat tentang perkuatan DPD RI insya Allah pimpinan, bahwa blok Mahakam tahun 2017 tidak diperpanjang lagi, diberikan kepada pemerintah. Namun ada satu permintaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh rakyat Kalimantan Timur agar pembagian sahamnya lebih adil. Selama ini masih ditetapkan oleh pemerintah ditetapkan 10% untuk Kaltim. Kalau 10% dengan total deposit daripada gas yang ada disana dan terbesar kedua setelah tangguh, walaupun sudah dieksplorasi sekian tahun ini belum memenuhi atau amanah daripada Undang-Undang Dasar '45 Pasal 33. Ini perlu perjuangan-perjuangan yang lebih lanjut terutama DPD RI agar berguna dalam kehidupan untuk mensejahterakan masyarakat di Kalimantan Timur maupun di seluruh rangkaian daerah penghasil dibawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saya kasih tahu kepada pimpinan, mikrohidro yang diresmikan oleh direktur PLN bersama anggota DPD dari Kaltim kemarin itu meliputi seluruh perbatasan yang langsung dengan daratan Malaysia. Dan kebetulan juga ini saya buka disini, sebenarnya Indonesia kalau energi ini di manage dengan bagus Undang-Undang Energi betul-betul diamanahkan atau dilaksanakan oleh seluruh stake holder yang ada di Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Malaysia, juga terletak itu di Nunukan, di daerah sebelah 355 di Malaysia itu belum ada sampai hari ini atau detik ini belum teraliri listrik, karena geografi yang ada. Ini salah satu perkuatan-perkuatan DPD RI sambil menunggu proses perjuangan teman-teman yang tergabung di judicial review tentang kewenangan antara DPD dan DPR, ini saya juga menyambut bagus termasuk amandemen kelima yang telah kita perjuangkan bersama. Ini yang perlu saya sampaikan kepada pimpinan, dan sebenarnya saya sampaikan kepada teman-teman masalah BP Migas yang dibubarkan ini sudah direspon lewat keputusan DPD RI Nomor 15/2 Tahun 2012 tentang RUU Migas inisiatif Komite II DPD RI. Baiklah, saya sangat senang sekali sudah saya terima tadi dari sekretariat saya Kabag Komite II pada tanggal 28 minggu depan ada suatu konferensi pers antara DPD RI dengan teman-teman jurnalis. Yang kedua, perlu saya laporkan. Tadi saya hadir di Kelompok Madani yaitu DPP Muhammadiyah, mungkin sampai sekarang Pak Laode belum pulang tapi saya sempat hadir tadi antara jam 9 - 10, saya sudah sampaikan itu semua tentang eencana Undang-Undang 42


Migas itu direvisi. Saya nanti bersama Komite II besok akan kita plenokan, akan kita jembatani, kita fasilitasi bahwa ini produk daripada DPD RI mengenai struktur organisasi SDM yang ada sesuai dengan naskah akademik dan inisiatif RUU Migas yang telah dibuat, telah diinisiatifi oleh Komite II DPD RI. Saya pikir itu termasuk minerba, Insya Allah minggu depan bersama saudara-saudara saya di PPUU kita juga akan melakukan harmonisasi, pimpinan. Ini juga bermasalah setelah Undang-Undang Migas. Dan saya dengar sendiri dari teman-teman kelompok Madani tadi Pak Din Syamsudin, Undang-Undang Minerba pun akan diusulkan untuk direvisi. Itu saya pikir perjuangan masyarakat ternyata dengan DPD RI ini sangat sinergi dan harmonis sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang selama ini. Komite III, Bapak KH. Dr. Muslihuddin, ini biasa, mungkin ada Pak Sulis, masalah pendidikan, ujian negara ini disana masih menjadi masalah. Guru-guru di daerah terpencil, PNS mestinya diutamakan untuk daerah-daerah perbatasan, daerah terpencil. Kenyataannya ini semua kurang transparan sehingga di daerah terpencil sampai saat ini masih kekurangan guru, termasuk kesehatan dan infrastruktur pendukung lainnya. Saya pikir itu saja. terima kasih. Mohon maaf. Terakhir saya atas nama empat senator dari Kaltim mengucapkan selamat 1 Muharam 1434 Hijriah. Kedua, selamat kepada temanteman DPD RI yang telah berjuang di judicial review untuk memperoleh kewenangan yang secara konstitusi termasuk juga amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Itu saja. Akhirul kalam, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Shanty Shanty Shanty Om. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Pak Bambang. Kami persilakan dari Sulawesi Selatan. PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastyastu. Pimpinan DPD RI yang saya hormati. Anggota DPD RI yang saya cintai dan saya banggakan, Serta Ibu Sekjen dan seluruh jajarannya yang saya hormati. Dari serangkaian 4 Anggota DPD di daerah pemilihan telah kami rangkum dalam sebuah laporan bersama yang ditandatangani oleh Aziz Qahhar Muzakkar, Aksa Mahmud, Bahar Ngitung dan Litha Brent. Dan akan saya serahkan secara langsung tertulis. Hanya ada dua hal yang ingin saya sampaikan, yang inti, bahwa Sulawesi Selatan sekarang dalam suasana memasuki pemilukada dan tensi cukup tinggi, bahkan sampai pada teror bom yang hampir mematikan, termasuk saya yang ada di sekitar panggung. Oleh karena itu saya mohon doanya kepada teman-teman untuk kiranya pilkada Sulsel dapat berlangsung dengan damai dan tanpa terjadi sesuatu apapun. Yang kedua ingin saya sampaikan adanya pernyataaan saudara Akbar Faisal disebuah lokakarya yang menyatakan bahwa DPD RI adalah anak haram yang tidak diinginkan. Di dalam seminar dalam lokakarya itu ada hadir Pak Litha Brent dan sudah dibantah juga. Saya hanya mengetahui kejadian pada tanggal 7, saya mengetahui tanggal 8 setelah membaca koran. Tanggal 7 korannya saya baca, saya tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh Akbar Faisal dan saya langsung juga menyatakan keberatan dan menganggap bahwa itu sebuah penghinaan terhadap lembaga DPD yang kita cintai ini. Oleh karena itu saya jadikan 43


sebuah laporan dan saya sudah sampaikan ke BK, karena menurut saya ini penghinaan terhadap lembaga, sedangkan alat kelengkapan yang menjaga harkat dan martabat lembaga yang kita cintai ini adalah BK. Saya menunggu balasan BK, sebab di dalam surat saya juga meminta petunjuk sebagai anggota yang terhormat tentu saya menunggu petunjuk dari BK apa yang harus saya lakukan. Apabila diijinkan oleh BK untuk perang saya siap. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanty Shanty Shanty Om. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Pak Bahar Ngitung. Kemudian kita lanjutkan ke Maluku Utara. Kami persiapkan untuk Jawa Barat dan DKI. PEMBICARA : Drs. H. ABDURACHMAN LAHABATO (MALUKU UTARA) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Syalom. Sama halnya dengan beberapa provinsi lain yang telah menyampaikan, kami berempat dalam rangkaian kegiatan reses di Provinsi Maluku Utara selama kurang lebih 20 hari, banyak hal yang telah kami serap hanya saja ada satu hal yang bagi kami sangat penting perlu kami sampaikan. Undang-Undang Nomor 33 jelas menegaskan bahwa dana alokasi khusus disalurkan ke provinsi atau ke kabupaten/kota jika ada dana pendamping kurang lebih 10%. Sejumlah kabupaten/kota dan provinsi telah menyediakan dana kurang lebih 10% tersebut tetapi kadang-kadang kurang mendaptkan transfer dana ke daerah dalam bentuk dana alokasi khusus itu karena itu seluruh bupati, walikota dan pemda provinsi menitipkan kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang fungsi dan tugasnya adalah menindaklanjuti aspirasi rakyat termasuk di dalamnya mendorong dana ke daerah yang telah diakui oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada sidang bersama beberapa waktu yang lalu. Dana transfer ke daerah mengalami peningkatan karena keberadaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebanyak 500 triliun. Seluruh pemda kabupaten, kota dan provinsi Maluku Utara mau melihat realisasinya seperti apa. Meraka telah menyediakan kurang lebih 10% anggaran APBD untuk dana alokasi khusus. Seluruh bupati, walikota dan gubernur Maluku Utara menitipkan titipan ini kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti. Saya kira itu yang paling penting bagi kami 4 anggota DPD RI asal Maluku Utara, mohon mendapat perhatian seluruh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Shanty Shanty Shanty Om. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih dari Maluku Utara. Saya kira untuk Jawa Barat dulu dan kami kembalikan ke Pak Irman.

44


PEMBICARA : Dra. Hj. ELLA M. GIRI KOMALA R. (JAWA BARAT) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastyastu. Yang terhormat pimpinan DPD RI dan para anggota DPD RI. Yang terhormat Ibu Sekjen dan Wasekjen beserta seluruh jajarannya. Baik, kami akan menyampaikan laporan kegiatan dari Provinsi Jawa Barat setelah melaksanakan kegiatan di daerah selama kurang lebih 20 hari. Setelah melaksanakan kegiatan kami dapat menjaring kemudian mengumpulkan dan keseluruhan aspirasi sejumlah 41 permasalahan dan tersebar untuk empat komite. Fokus perhatian Jawa Barat pada kegiatan kali ini adalah : 1. Optimalisasi dan percepatan pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah di Jawa Barat khususnya di Jawa Barat bagian selatan. 2. Pembangunan jalan tol Bocimi di Sukabumi yaitu Bogor, Ciawi dan Sukabumi itu sebelah barat, kemudian Cisumdawu di sebelah timur Cileunyi, Sumedang dan Dawuan. 3. Persiapan disahkannya Undang-Undang tentang Desa. 4. Pengawasan penerimaan CPNS TKK Guru dan TKK Kesehatan. 5. Peningkatan DAU dan DAK bagi beberapa kabupaten dan kota di Jawa Barat sebagai langkah optimalisasi fungsi pelayanan pemerintah. 6. Masih berupa usul ini sangat diperlukan tambahan peralatan kesehatan yang modern untuk di beberapa rumah sakit pemerintah dan kenyataannya masih sangat diperlukan banyak karena yang harus dilayani oleh Jawa Barat itu sejumlah penduduk 44,5 juta sampai saat ini. 7. Diperlukan dukungan dana yang kuat untuk peningkatan pemberdayaan pendidikan politik bagi perempuan guna memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di legislatif baik ditingkat pusat kemudian provinsi maupun kabupaten/kota. 8. Undang-Undang Pertanahan perlu secepatnya direvisi karena implementasi di lapangan masih sering mengundang konflik dan jatuhnya korban dari rakyat sipil yang termasuk yang sekarang sedang berlangsung di Indramayu itu konflik pertanahan melibatkan dengan aparat pemda yang mempunyai kekuasaan dalam hal ini. Nah dari seluruh rangkaian kunjungan kami di daerah dapat disimpulkan secara garis besar hasil yang dianggap penting dan bermanfaat, Insya Allah : 1. Respon positif dari masyarakat di daerah atas kunjungan anggota DPD sebagai pertanda kepercayaan tinggi terhadap kredibilitas, akuntabilitas lembaga dan anggota DPD RI atas amanat aspirasi daerah dan masyarakat serta wadah perjuangan demokrasi. 2. Adanya dorongan untuk penguatan kewenangan lembaga DPD RI dalam ketatanegaraan sebagai wujud fungsi kontrol dan check and balances. 3. Tersebarnya informasi dan sosialisasi di masyarakat dan daerah tentang kedudukan, fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. 4. Adanya harapan dari pemerintah daerah tentang aspirasi dan program pemerintah daerah dapat diperjuangkan oleh DPD.

45


Pimpinan dan hadirin sekalian, demikian laporan singkat. Selanjutnya kami sudah siapkan secara rinci akan disampaikan secara tertulis. Demikian, terima kasih. Wallahulmuwafiq ila aqwamith-thariq, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Shanty Shanty Shanty Om. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, terima kasih. Ini kehormatan terakhir kita berikan kepada DKI, tuan rumah. PEMBICARA : H. DANI ANWAR (DKI JAKARTA) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Yang saya hormati pimpinan DPD. Yang saya hormati anggota DPD RI dari Sumatera Barat dan Jawa Tengah. Saya bangga dengan teman-teman dari Sumatera Barat dan Jawa Tengah karena sampai selesai sidang ini masih utuh. Mudah-mudahan ini menjadi cerminan bagi provinsi-provinsi lainnya, termasuk Provinsi DKI Jakarta. Bapak-Ibu sekalian, hanya satu persoalan yang kami sampaikan pada kesempatan sidang paripurna ini yaitu permasalahan administrasi kependudukan sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat saya Pak Bachrum Manyak. Bagaimana kita mendorong Departemen Dalam Negeri agar jika ada persoalan dengan persoalan e-KTP itu bisa ditangani oleh pemerintah provinsi. Karena faktanya kalau ada kesalahan dia harus kembali ke Departemen Dalam Negeri dan ini menjadi waktu yang panjang. Dan khusus di Provinsi DKI, saya tidak tahu di provinsi lain, kalau ada masalah atau e-KTP itu pimpinan dan anggota yang terhormat, dia tidak berlaku atau sampai sekarang belum berlaku untuk persoalan bank dan persoalan berhadapan dengan polisi, kaitannya dengan STNK dan BPKP. Jadi ini sangat menyulitkan sekali harus orang itu memegang KTP yang lama, sementara KTP yang lamanya itu sudah diserahkan kepada pemerintah tingkat kelurahan. Jadi ini sesuatu yang perlu dicarikan solusinya oleh kita semua di DPD ini, terutama Komite I bagaimana mendorong hal ini agar kemudian bisa diselesaikan. Yang kedua adalah masalah pertanahan. Mungkin kalau di Yogya dan di Aceh nantinya persoalan pertanahan bisa menjadi contoh pelaksanaan pertanahan di Indonesia, saya kira sudah sewajarnya kalau DPD RI kemudian mendorong agar persoalan pertanahan ini bisa diserahkan ke provinsi masing-masing sebagaimana Aceh dan Yogyakarta. Walaupun kita tahu Aceh itu khusus dan istimewa, Yogya juga istimewa, tetapi saya kira ini sesuatu yang baik-baik saja saya kira, karena Pak Ferry Tinggogoy paling tahu ini persoalan lahirnya BPN yang juga bermasalah, Pak Ferry. Jadi kita tinggal mendorong bagaimana masalah pertanahan ini bisa ditangani oleh provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Demikian dua hal yang disampaikan dari para anggota DPD DKI Jakarta. Saya, Pak A.M Fatwa, Pak Pardi dan Ibu Vivi Effendi. Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Shanty Shanty Shanty Om. Wallahulmuwafiq ila aqwamith-thariq.

46


PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Jadi ini Pak Haji. Jadi baru pulang haji Pak Dani Anwar. Jadi sebulan setelah haji itu katanya malaikat masih nempel. 40 hari, maaf. Baik, jadi Bapak-Ibu sekalian pada akhirnya kita alhamdulillah bisa menyelesaikan ini dengan waktu yang sangat efisien. Baiklah saya akan menyampaikan beberapa hal sebagai penutup dari masa sidang ini. PEMBICARA : Ir. MURSYID (NAD) Interupsi, pimpinan. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Iya silakan. PEMBICARA : Ir. MURSYID (NAD) Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi membaca edaran dari Pak Litha Brent dan Pak Bahar Ngitung tentang anak haram. Ini mohon maaf, ini artinya, karena memang inilah kelemahan kita selama ini. Kembali saya menegaskan apa yang disampaikan Pak Bachrum tadi, ini bukan emosi kedaerahan. Saya pikir kita punya anggaran media, akan lebih baik kalau seandainya mungkin dalam pembukaan sidang seperti ini kita ada siaran langsung kita kerjasama dengan TVRI. Jadi dia bisa menyiarkan. Dan ketika kita mengungkapkan apa yang kita ungkapkan bahwa aspirasi kita itu langsung di dengar oleh daerah dan itu timbul rasa semangat, kecintaannya kepada kita. Dan saya pikir Pak, ini bangku ini tidak akan kosong, tidak akan kosong ini. Apakah sistemnya mungkin kita itu diliput nanti akan disiarkan hari ini provinsi fulan, besok, walaupun hanya 10 menit di TVRI. Jadi dengan sendirinya DPD ini dikenal, Pak. Jadi laporan kita juga lebih berkualitas, kita juga lebih bertanggungjawab. Nah ini saya pikir dari pada kita buat lembaran-lembaran kertas-kertas sampai kita bawa ke kampung, kadang-kadang tidak kita antar pun di kampung. Jadi ini saya mengharapkan bagaimana ini kalau kita diskusikan. Jadi dengan demikian keadaan DPD itu, keberadaan DPD itu benar-benar diketahui secara nasional. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, sidang dewan yang mulia. Tadi kita telah mengikuti banyak hal yang telah kita rangkum, mungkin barangkali segera sekretariat jenderal akan bekerja untuk bisa mengklasifikasikan dengan baik. Sehingga nanti akan kita artikulasikan lebih dalam lagi nanti di alat kelengkapan yang akan kita laksanakan. Untuk itu nanti kita melalui Panmus dan dengan beberapa catatan tadi kita akan tingkatkan terus kinerja kita, khususnya untuk masa sidang yang sekarang yang hanya berlangsung singkat 20 hari. Tentu kita harapkan nanti alat-alat kelengkapan terutama komite dan juga yang lain untuk bekerja secara intensif. Dan tentu kita harapkan sesuai dengan Tatib kita, kita akan laksanakan sampai malam menurut saya, karena saya yakin dengan apa yang tadi telah saya sampaikan itu, hasil dari Panmus itu, membutuhkan stamina kita untuk bisa menghasilkan kerja-kerja yang diamanatkan kepada kita. 47


Kemudian yang kedua, sama seperti yang disampaikan tadi ya Pak Mursyid. Kita selalu ingin membangun terus, mencipatkan sistim-sistim untuk bisa, masyarakat itu bisa paham apa yang kita lakukan. Kita ini kan baru memasuki usia 8 tahun, tetangga kita atau saudara kita 67 tahun, inipun juga sudah bermacam-macam begitu, biasalah, seperti yang saya katakan tadi seharusnya rapat kita jam 9 terpaksa ditunda karena kita numpang. Mungkin maksud saya itu lebih dalam dari itu, tapi tentu saya tidak mau bicara di sidang paripurna ini. Untuk itu perlu kesabaran, ketangguhan kita dalam menghadapi situasi-situasi begini. Biasalah ini kok baru kemarin sudah mau lari cepat, kan kira-kira begitu. Makanya kita tunjukan saja dengan kinerja kita, saya tentu berbangga sore ini saya melihat stamina kawan-kawan tetap tinggi untuk mengikuti itu. Sehingga nanti pada tanggal 20 bisa kita harapkan nanti para pimpinan komite, silakan juga anggota hadir PPUU dan PAP untuk dapat menyiapkan catatan-catatan penting kinerjanya untuk bisa kita diskusikan bersama dengan media. Jadi itu forumnya. Kemudian yang kedua seperti yang disampaikan oleh Pak Wayan tadi, mohon juga ditindaklanjuti. Ya dulu juga sudah pernah ada kerjasama bersama kita antara KPK dan DPD. Jadi dalam rangkaian itu saja nanti ya melalui Pak Wayan nanti minta jadi tim untuk kita mengupdate kembali kerjasama KPK dalam banyak hal. Kita sudah merasakan, saya sendiri dengan beberapa anggota dari PAP ya Pak Farouk, kita road show ke daerah-daerah bersama KPK, karena dia percaya dengan kredibilitas yang dimiliki oleh DPD. Itu bukan maunya kita, permintaan dari KPK ya, Pak Farouk pernah mewakili saya dan lain sebagainya. Nah ini nanti tentu kita akan tunjukan kinerja kita. Dan mudah-mudahan tentu 20 hari ini akan bisa kita maksimalkan. Dan tahun depan tentu kita telah mencoba menyusun agenda-agenda PURT dan sebagainya, sehingga kegiatan kita di 2013 itu speed nya agak lebih tinggi. Dan mudah-mudahan tentu apa yang kita harapkan nanti di Mahkamah Konstitusi akan sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk itu sekali lagi himbauan saya mari kita bersama-sama nanti untuk menghadiri sidang MK, termasuk kami juga akan hadir untuk memberikan semangat kepada teman-treman yang mendukung daripada perjuangan kita. Itulah Bapak-Ibu sekalian dan akhirnya ijinkan saya dengan mengucapkan alhamdulillah. PEMBICARA : LITHA BRENT, SE. (SULSEL) Ketua, 104. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, silakan. PEMBICARA : LITHA BRENT, SE. (SULSEL) Baik, terima kasih Pak Ketua diberi kesempatan. Tadi Pak Mursyid sampaikan bahwa ada nama saya disebut anak haram di suatu diskusi di Sulawesi Selatan. Suatu acara yang diselenggarakan oleh USAID dan saya hadir mewakili DPD, diundang mewakili DPD dan dari DPR RI adalah saudara Akbar Faisal. Di dalam diskusi itu disampaikan oleh saudara Akbar Faisal bahwa jadinya DPD itu karena dalam kondisi terpaksa dan omong-omongomong akhirnya dalam suatu kalimat itu dikatakan DPD adalah anak haram, yang tidak diinginkan kelahirannya. Lalu saya sudah ngomong-ngomong dalam diskusi itu, saya menjelaskan sesuai dengan yang ditulis dalam koran itu. Tadi Pak Mursyid sampaikan bahwa begitu banyaknya anggaran yang tersedia. Dan ini kenapa sih kita tidak publikasi juga kalau ada acara penting. Nah ini Pak Bahar masih 48


dekat-dekat ini, Pak Bahar sensitif melihat ini dan mereka yang akan melapor ke BK. Ada hal yang saya mau kaitkan disini Pak Ketua, salah satu tugas pimpinan di dalam Pasal 236 adalah mengadakan konsultasi dengan presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPD. Ini tugas pimpinan. Saya lihat kondisi sekarang, tadi sudah disampaikan banyak hal soal beras raskin yang jelek, soal macam-macamlah yang kecil-kecil itu. Negara kita sekarang ini masalah di dalam diskusi itu terangkat bahwa century persoalan tidak selesai-selesai, gimana sih pendapat DPD? Soal Hambalang persoalan sekarang, DPD komentarnya gimana? Soal hakim shabu-shabu karena ada KY juga itu, itu kita komentari bagaimana sih kita-kita ini sekarang ini. Daripada kita pusing yang terlalu kecil akibat dari pusat yang banyak masalah sekarang ini, kita menarik dari daerah yang kecil-kecil ini padahal masalah di negara kita ini persoalannya cukup besar. Ini yang saya harapkan kepada pimpinan, bagaimana konsultasi dengan presiden lah kira-kira ini. Ini persoalan yang banyak, masalah besar ini bagaimana peranan Pimpinan DPD untuk bisa kita masuk kedalam hal-hal yang besar ini. Terima kasih Pak Ketua. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, jadi dengan berbagai catatat tadi, baiklah dengan mengucapkan alhamdulillah sidang paripurna ke-7 ini kita tutup dengan mengucapkan Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanty Shanty Shanty Om.

KETOK 3X Terima kasih.

SIDANG DITUTUP PUKUL 18.40 WIB

49


DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-7 MASA SIDANG II TAHUN SIDANG

Recommend Documents