DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-14 MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG

Nomor : DPD./SP/14/2013

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-14 MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2012-2013 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

I.

KETERANGAN

1.

Hari

: Kamis

2. 3. 4. 5.

Tanggal Waktu Tempat Pimpinan Sidang

: : : :

13 Juni 2013 10.00 WIB – 14.45 WIB Gedung Nusantara V Pimpinan DPD 1. H. Irman Gusman, SE., MBA. (Ketua) 2. Dr. Laode Ida (Wakil Ketua) 3. GKR. Hemas (Wakil Ketua)

6.

Sekretaris Sidang : 1. Plt. Sekretaris Jenderal DPD (Drs. Djamhur Hidayat)

7.

Panitera

8.

Acara

9. 10.

Hadir Tidak hadir

: Kepala Biro Persidangan II (Ir. Sefty Ramsiaty, MM) : 1. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI); 2. Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012; 3. Laporan pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan DPD RI; 4. Pengesahan Keputusan DPD RI. : Orang : Orang

II. JALANNYA SIDANG :

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Mohon kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Kepada Sekretariat Jenderal coba dimonitor kalau masih ada kepada yang terhormat Anggota masih ada di luarkarena kita sudah 45 menit ya di luar schedule. Hebat Kepri penuh. PEMBICARA : Memang Kepri ini Ketua di Jakarta terus. Reses saja di Jakarta, empat-empatnya sama. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Kompak ya. Baik, mohon kembali ke tempat duduknya masing-masing biar kita bisa melihat sudah banyak yang hadir. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swasti astu. Bapak-Ibu para Anggota Dewan yang terhormat, sebelum kita memasuki Sidang Paripurna sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang diwajibkan kepada kita semua untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya yang pagi ini kita dipandu oleh tim paduan suara untuk kita dapat menyanyikannya. Dan kepada seluruh anggota dan seluruh undangan yang hadir di ruangan yang mulia ini dan seluruh hadirin untuk dapat berdiri dan mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. PEMBICARA: PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia Raya Indonesia tanah airku Tanah tumpah darahku Disanalah aku berdiri Jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku Bangsa dan Tanah Airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu Hiduplah tanahku Hiduplah negriku Bangsaku Rakyatku semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka Merdeka SIDANG PARIPURNA KE-14 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 13 JUNI 2013

1

Tanahku negriku yang kucinta Indonesia Raya Merdeka Merdeka Hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka Merdeka Tanahku negriku yang kucinta Indonesia Raya Merdeka Merdeka Hiduplah Indonesia Raya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami dari meja Pimpinan ingin mengajak kepada kita untuk dapat mengheningkan cipta dan berdoa untuk Alm. Bapak H. Muhammad Taufiq Kiemas Ketua MPR RI Periode 2009-2014 yang telah mendahului kita pada hari Sabtu yang lalu 8 Juni di rumah sakit Singapura dan kita doakan semoga amal ibadah beliau selama hidup diterima di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan juga keluarga beliau diberi ketabahan serta kita dapat terus melanjutkan cita-cita perjuangan yaitu mensosialisasikan dan mengamalkan 4 pilar kebangsaan kita. Mengheningkan cipta dimulai. Mengheningkan cipta selesai. Hadirin kami persilakan untuk dapat duduk kembali. PEMBICARA : I WAYAN SUDIRTA, SH. (BALI) Interupsi Pimpinan. Kami dari beberapa rekan dari Komite I khususnya RUU tentang desa mohon izin untuk meninggalkan Sidang Paripurna karena hari ini kami mendapat undangan jam 09.15 menerima undangan dari Pansus RUU Desa untuk hadir pada jam 10.00. Sebagaimana kita ketahui sering sekali kita diperlakukan begitu oleh DPR dan pada saat-saat terakhir dimana akan diputuskan apakah bulan ini atau bulan ini baru kita diundang. Semula kita merencanakan membiarkan mereka atau meminta segala pembahasan itu ditunda yang berkaitan dengan RUU yang berkepentingan dengan daerah. Ternyata Surat Ketua yang meminta penundaan dan segala sesuatu tentang itu tidak diperhatikan, tiba-tiba pada saat terakhir menjelang keputusan diambil kita diundang. Kami berpendirian kami harus hadir. Kami akan melakukan protes secukupnya, kalau perlu sekeras-kerasnya. Mungkin kami akan digiring untuk tidak menerima mekanisme lalu dikirim ke luar dan setelah keluar kami akan dihadapkan dengan desa-desa yang sedang membutuhkan anggaran tertentu karena ada persentase yang diperjuangkan sehingga desa punya kepentingan membuat RUU ini secepatnya disahkan. Untuk tidak terjebak kami tetap harus datang biarpun konsisinya begin, yang bisa kami lakukan adalah protes sekeras-kerasnya dan kalau protes sekeras-kerasnya kami lakukan kami mohon dukungan Paripurna jangan besok-besok ada yang menyalahkan bahwa delegasi kita dari RUU Desa kok terlalu keras. Sebenarnya kita tidak perlu terlalu keras asal tegas saja mendukung putusan MK, itu sudah cukup. Tapi kalau Putusan MK diabaikan tapi itu kami harus bersikap lebih keras, itu saja. Terima kasih sekali lagi, dengan beberapa teman kami akan mohon izin meninggalkan Sidang Paripurna. Terima kasih. PEMBICARA : Ir. ABRAHAM LIYANTO (NTT) Pak Ketua, sekalian. Pak Abraham, B-73. Sebelah kanan Pak Ketua. Hal yang sama terjadi kemarin di RUU Kelautan. Kebetulan saya mewakili Komite II hadir bersama-sama Ketua DPR RI Pak Marzuki juga dua menteri yakni Pariwisata dan Menteri Kelautan di dalam pertemuan di DKP dalam merayakan ulang tahun dan kegiatan SIDANG PARIPURNA KE-14 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 13 JUNI 2013

2

dari Provinsi Sulawesi Tengah. RUU Kelautan menjadi kewajiban keharusan tetapi dalam keynote speaker Pak Ketua DPR mengatakan bahwa ini terhambat, semestinya barang ini sudah ada di Baleg tinggal harmonisasi tetapi dihambat oleh Putusan MK dari DPD. Jadi sekarang diminta semua stakeholder kembali ke DPD bagaimana. Saya melakukan protes yang sama seperti yang disampaikan Pak Wayan tadi bahwa ini bukan hambatan tetapi justru DPD sudah mengeluarkan UU ini sudah dari beberapa tahun yang lalu. Jadi saya kira hal yang sama nanti detilnya saya akan laporkan ke Pak Ketua. Tetapi ada satu usulan saya bahwa yang dipersoalkan adalah apakah ini UU Inisiatif DPD atau DPR? Saya usul bahwa ini menjadi UU bersama dan Kita tidak “tunggu” tatib yang nanti akan dibuat ini tetapi UU ini harus bisa masuk Prolegnas tahun ini dan detilnya nanti saya serahkan kepada Pak Ketua. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Para Anggota Dewan yang terhormat, dari meja Pimpinan ini kami sampaikan paska Putusan MK 27 Maret 2013 itu telah memperjelas posisi konstitusional DPD. Tindak lanjut daripada Putusan MK tersebut kami dari meja Pimpinan telah melakukan pertemuan konsultasi dengan Presiden pada tanggal 10 April dan kami juga telah mengirim surat dua kali kepada Pimpinan DPR dengan segala kesibukannya secara tidak langsung surat yang dijawab oleh Pimpinan DPR itu kita akan bertemu pada tanggal 17 Juni besok, walaupun surat itu tidak merespon surat saya tapi isinya lebih kurang begitu. Untuk menegakan kosntitusional kelembagaan kita tentu kita harus mematuhi apa yang telah diputuskan oleh MK. Jadi kita tidak usah bicara soal subtansi, kita bicara soal mekanisme. Untuk itu dipersilakan nanti dari tim kecil Pansus, tidak usah semua untuk menyampaikan proses administrasi penerimaan surat dan sampaikan, nanti melalui Sekretariat Jenderal tolong dikasih copy-nya surat yang kami telah kirimkan ke Pimpinan DPR. Jadi dalam konteks itu bahwasanya kitalah yang lebih paham dalam memperjuangkan apa itu aspirasi daerah dan kita tidak usah khawatir apa yang dipikirkan yang lain karena kita yang bicaranya hanya mekanisme, ini harus lebih kita dudukan dulu. Jadi menurut saya, saya persilakan dan kita berikan dukungan penuh kepada Pak Wayan dengan segala konsekuensinya kita tanggung bersama. Dipersilakan. Baiklah Bapak-Ibu sekalian kita masih banyak agenda pada pagi ini. Kita akan memulai acara yaitu menandatangani nota kesepahaman antara DPD RI dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang pagi ini telah hadir yaitu ketuanya langsung yaitu Ibu Badriah Fayumi. Silakan berdiri Bu. Nah tepuk tangan. Bersama tim dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia hal ini kita lakukan untuk mendorong kinerja kedua lembaga dalam melaksanakan tugas yang saling terkait khususnya mengenai betapa pentingnya perlindungan terhadap anak Indonesia ini dalam rangka meningkatkan masa depan dan mutu daripada kehidupan bangsa untuk menjaga mentalitas dan karakter berbangsa yang cerdas dan berkualitas. Untuk itu kami persilakan kepada Master of Ceremony untuk mengambil acara ini. Silakan. PEMBICARA : SILVIA EVAWANI RUSLI (MC) Pembacaan nota kesepahaman bersama oleh Kepala Biro Persidangan II.

SIDANG PARIPURNA KE-14 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 13 JUNI 2013

3

PEMBICARA : Ir. SEFTY RAMSIATY, MM (KABIRO PERSIDANGAN II) Nota Kesepahaman Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor DN.070/08/DPD/VI/2013, Nomor. 466/MoU/KPAIDPD RI/VI/2013. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai tugas dan wewenang mengajukan Rancangan Undang-Undang bidang tertentu, ikut membahas RUU bidang tertentu, memberikan pertimbangan atas RUU bidang tertentu dan memberikan pertimbangan dalam pemilihan Anggota BPK serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang bidang tertentu. Komisi Perlindungan Anak Indoneaia (KPAI) sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mempunyai tugas melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Berdasarkan tugas dan wewenang sesuai konstitusi DPD RI perlu melakukan kerjasama dengan KPAI dalam rangka memberikan dukungan kepada daerah berkaitan pelaksanaan undang-undang guna pemenuhan hak-hak anak meliputi masalah pendidikan, agama, hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan jaminan kesehatan, hak mendapatkan indentitas/akte kelahiran, perlindungan anak dari tindakan kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak korban trafficking, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya atau NAPZA, anak korban bencana dan konflik sosial serta anak dengan disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Kerjasama antara DPD RI dan KPAI ini selanjutnya dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding yang memuat isi persetujuan dan mekanisme penyelenggaraan kerja sama sebagai panduan bagi kedua belah pihak. Pasal 1. Maksud dan tujuan. Kerjasama antara DPD RI dan KPAI dimaksudkan untuk mendorong kehidupan bernegara yang berlandaskan pada hukum melalui pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan bagi anak. Pasal 2. Ruang lingkup. Ruang lingkup kerjasama DPD RI dan KPAI meliputi : 1. Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang tentang perlindungan anak dan PP lainnya beserta seluruh peraturan turunannya 2. Evaluasi terhadap peraturan perundangan-undangan melaui langkah-langkah konstitusional DPD RI dalam mengembangkan sistem hukum nasional yang memperhatikan kepentingan daerah 3. Mendorong pemerintah daerah untuk memiliki peraturan daerah (Perda) tentang sistem perlindungan anak dan membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) yang berfungsi sebagai pengawas penyelenggaraan perlindungan anak di daerah 4. Mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan program pelaksanaan undang-undang berkaitan dengan hak-hak dan perlindungan anak 5. Tukar menukar data dan informasi. Pasal 3. Pelaksanaan. Ayat 1. Untuk setiap kegiatan dilakukan pengaturan teknis bersama secara rinci oleh pihak Sekretariat Jenderal DPD RI dan pihak Sekretariat KPAI. SIDANG PARIPURNA KE-14 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 13 JUNI 2013

4

Ayat 2. Dalam pelaksanaan kegiatan para pihak dapat mengikutsertakan lembaga terkait yang bergerak di bidang perlindungan anak. Pasal 4. Masa berlaku. Ayat 1. Kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya nota kesepahaman antara DPD RI dan KPAI sampai tahun 2014. Ayat 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak dimana satu bulan sebelum akhir masa kerjasama akan ditinjau kembali. Pasal 5. Penyelesaian perselisihan. Bila terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan nota kesepahaman ini maka akan segera diselesaikan dengan cara-cara musyawarah. Pasal 6. Ketentuan penutup. Note kesepahaman ini ditandatangani dalam rangkap dua, asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Bertempat di Gedung Nusantara V Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 6 Jakarta pada hari Kamis tanggal 13 bulan Juni tahun 2013. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Ketua. H. Irman Gusman, SE, MBA. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ketua. Prof. Hj. Badriah Fayumi, MSE. PEMBICARA : SILVIA EVAWANI RUSLI (MC) Dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Yang terhormat Pimpinan DPD RI didampingi Ketua Komite III dan Ketua KPAI untuk dapat berada di tempat. Dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata. Terima kasih. Kami persilakan Dilanjutkan dengan sambutan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia PEMBICARA : Prof. Hj. BADRIAH FAYUMI, MSE (KETUA KPAI) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pimpinan, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, seluruh Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang terhormat seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas limpahan nikmat-Nya sehingga pada pagi hari ini KPAI dan DPD bisa menandatangani satu perjanjian kerja sama yang tentunya sangat penting bagi anak Indonesia ini. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dewan Perwakilan Daerah atas inisiatif MoU ini karena inilah lembaga negara yang secara formal menunjukkan komitmennya dan segera setelah kami RDP langsung di-follow up dengan MoU ini. Kami punya harapan yang begitu besar kepada DPD sekaligus juga kepercayaan yang demikian besar karena DPD bersentuhan langsung dengan daerah dan persoalan perlindungan anak menjadi salah satu kewajiban pemerintah daerah. Kepada Bapak-Ibu sekalian yang sang muliakan, mohon maaf kalau tidak menyampaikan sambutan tertulis mungkin nanti menyusul karena informasinya baru sampai pada waktu dalam perjalanan ke sini. Ada beberapa hal penting yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini tentang arti penting dari MoU yang baru saja kita tandatangani. Bagi KPAI, penandatanganan MoU ini merupakan satu tambahan energi yang sangat signifikan dalam upaya perlindungan anak di Indonesia. Mandat kami sesuai dengan Pasal 74 UndangSIDANG PARIPURNA KE-14 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 13 JUNI 2013

5

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Mandatnya sedemikian besar, namun kami tidak dibekali dengan daya dukung struktural di daerah-daerah. Daya dukung, payung hukum yang ada selama ini ada Kepres No. 77 Tahun 2003 yang mengamanatkan pembentukan KPAI di daerah semata-mata dengan kata "dapat", boleh dibentuk boleh tidak. Nah perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini, saat ini satu-satunya provinsi yang Perdanya memiliki satu lembaga khusus pengawas perlindungan anak daerah sebagai bentuk transformasi dari KPAID karena memang payung hukum Kepres ini agak berat sehingga kemudian nyantol ke Perda adalah Provinsi Kepulauan Riau. Kami berharap provinsiprovinsi yang lain semuanya punya, semuanya punya tetapi namanya sangat lain-lain dan tidak selalu setiap provinsi ini memiliki lembaga pengawas perlindungan anak yang sifatnya independen. Selalu ada pengawasan internal oleh pemerintah sendiri tetapi kami berpikir dalam tata kelolaan negara yang baik tentu saja pengawasan perlu dua sisi, ada pengawasan internal, ada pengawasan eksternal yang sifatnya independen. Nah dalam kerangka itu kami KPAI sedang mengajukan revisi Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi revisi menjadi Undang-Undang Sistem Perlindungan Anak yang akan mengubah paradigma sentralistik yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak saat ini menjadi paradigma otonomi daerah dan akan banyak bicara tentang proses-proses penyelenggaraan perlindungan anak berikut interfensinya di daerah. Nah karena itu MoU ini juga memiliki makna yang sangat strategis dalam pengawalan Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, bagi DPD KPAI juga adalah mitra yang punya satu tugas yang sama yaitu punya fungsi pengawasan. Kita dapat bersinergi lebih intensif dengan adanya MoU ini. Kami memang tidak bisa bekerja sendiri di lapangan, tetapi kami juga punya banyak mitra antara lain misalnya komisioner kami Pak Ikhsan sebagai Ketua Satgas Perlindungan Anak, salah seorang Komisioner KPAI Ketua Divisi Pengawasan Monitoring dan Evaluasi. Nah beliau banyak bersentuhan dengan persoalan-persoalan perlindungan anak di daerah. Banyak hal kami pikir yang dapat untuk kita lakukan secara bersama-sama untuk perlindungan anak di Indonesia karena Bapak-Ibu sekalian, saat ini kita berada dalam situasi kalau judul KPAI itu darurat perlindungan anak, sudah darurat. Darurat bukan dalam arti darurat membolehkan yang tidak boleh tetapi darurat memang kita benarbenar harus melakukan upaya yang extraordinary. Populasi anak di Indonesia saat ini adalah 30persen dari penduduk Indonesia, kurang lebih 85 juta penduduk Indonesia adalah anak. Ini lebih dari dua kali lipat penduduk Singapura yang jika tidak tepat kita tangani hari ini taruhannya adalah bangsa kita di masa yang akan datang. Permasalahan anak juga semakin hari sedemikian kompleks. Untuk kekerasan saja KPAI mencacat 3 tren dalam 3 tahun terakhir ini. Pertama, tren peningkatan secara kuantitas kekerasannya. Yang dilaporkan di polisi saja 20-30persen meningkat setiap tahun. Kemudian peningkatan kualitas kejahatan terhadap anak seringkali kejahatan terjadi diluar batas yang pernah kita pikirkan sebagai orang dewasa dan kemudian yang ketiga juga peningkatan anakanak menjadi pelaku kriminal dan usia anak melakukan tindakan kriminal juga semakin memprihatinkan. Di depan mata kita baru saja kita dilaporkan, dilapori seorang anak TK 6 tahun sudah memperkosa temannya 4 tahun dan itu dilakukan secara bersama-sama dan itu ada di depan mata kita. Ini memang gambaran buram di samping juga pemenuhan hak-hak yang lain belum lagi kalau kita melihat kondisi geografis bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau problematika anak juga tentu saja kompleks. Wilayah kepulauan misalnya jangkauan akte kelahiran menjadi sulit sekalipun digratiskan tetapi untuk menuju ke ibukota karena harus naik kapal sampai berapa hari maka akte kelahiranpun tidak bisa terjangkau. Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, dengan Memorandum of Understanding yang baru saja kita tanda tangan ini mudah-mudahan ikhtiar kita bersama untuk membentuk anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, berahlak mulia, dan terlindungi akan sama-sama SIDANG PARIPURNA KE-14 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 13 JUNI 2013

6

kita wujudkan. Dan tentu saja kita perlu segera mem-follow up MoU ini supaya tidak hanya menjadi dokumen-dokumen tertulis belaka. Semoga ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa membimbing dan memudahkan jalan bagi kita untuk ikut membangun Indonesia kini dan yang akan datang melalui perlindungan anak Indonesia di hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tterima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilatan. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Badriyah Fayumi sebagai Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Bapak-Ibu sekalian, ini penting buat kita di DPD dan khususnya nanti kepada kaukus perempuan dan juga Komite III untuk menindaklanjuti seperti tadi yang telah disampaikan dengan harapan-harapan supaya kita bisa mencontoh bagaimana Provinsi Kepri dalam perlindungan anak Indonesia sebagai masa depan generasi bangsa. Saudara-saudara sekalian, kita mengetahui seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Ketua KPAI banyak persoalan yang menimpa kepada anak-anak sekarang bahkan di tahun 2012pun kasusnya juga tidak sedikit, meningkat 62persen dari tahun 2011 dengan jumlah kasus 2.637 dan juga sebagian mereka itu juga mendapatkan tidakan pelecehan seksual yang ini tentu perlu kita respon dengan baik, dan juga drug abuse jadi penyalahgunaan obat-obat terlarang kemudian juga berpengaruh kepada pendidikan dan kesehatan masyarakat dan ini tentu juga berpengaruh kepada kualitas generasi muda Indonesia. Untuk itu harapan kami dari Pimpinan supaya tindak lanjut MoU ini bisa dilaksanakan sehingga DPD concern terhadap kegiatan untuk perlindungan anak ini. Baik Bapak-Ibu sekalian sebelum kita memasuki agenda Sidang Paripurna ya, mohon waktu ya untuk dapat mempersilakan kepada Ibu-ibu Bapak yang tergabung dalam KPAI untuk meninggalkan ruang sidang ini tentu dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kerjasama yang baik ini. Dari Komite III mohon kita tetap di tempat karena sebentar lagi Ketua BPK akan hadir. Dijemput oleh Wakil Ketua sehingga kita bisa memanfaatkan waktu ini. Baik Bapak Ibu sekalian, Sidang dewan yang mulia, kita akan memulai Sidang Paripurna ke-14 Masa Sidang ke-4 Tahun Sidang 2012-2013. Sidang dewan yang mulia, berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jendral sampai saat ini telah hadir 67 orang Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang telah menandatangani daftar hadir oleh karena itu sidang ini telah memenuhi syarat untuk dibuka. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirahiim Sidang Paripurna ke-14 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Sidang IV kami menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETOK 1X Sidang dewan yang mulia, sesuai dengan jadwal acara Sidang Paripurna ini mempunyai 3 agenda pokok yaitu satu, penyampaian hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2012 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Yang kedua, laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan. Yang ketiga, pada Sidang Paripurna ini kita akan mengambil beberapa pengesahan untuk keputusan yang telah dilakukan oleh komite-komite yang ada di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pertama kita akan memasuki agenda untuk penyampaian hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2012 oleh BPK Republik Indonesia. Untuk itu SIDANG PARIPURNA KE-14 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 13 JUNI 2013

7

kita mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ketua BPK, para Wakil Ketua dan para Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan juga Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta hadirin sekalian yang hadir pada Sidang Paripurna kali ini. Penyampaian hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2012 pada Sidang Paripurna kali ini ditujukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 23e Ayat 2 dan Ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana ini juga dipertegas di Pasal 224 Ayat 1 Huruf g Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bahan membuat untuk pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hasil pemeriksaan BPK terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan negara merupakan satu langkah yang ditujukan untuk mendukung terwujudan good governance dalam penyelenggaraan negara. Penyampaian LKPP oleh BPK merupakan masukan yang berharga bagi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai lembaga yang diamanahi oleh UUD 1945 dalam menyusun pertimbangan dan juga melakukan pengawasan pelaksanaan Rancangan Undang-Undang tentang APBN. Hasil laporan tersebut juga dapat menggambarkan sejauh mana pencapaian yang telah diraih oleh setiap kementerian dan lembaga dalam hal pengelolaan anggaran negara menyangkut mengenai perencanaan penganggaran penerimaan serta penggunaan anggaran negara dan untuk mencapai tujuan yang telah diprogramkan. Pemeriksaan keuangan oleh BPK merupakan bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemerintah kepada publik yang mendapat mandat dari rakyat untuk mengelola sumber-sumber daya publik. Hal ini ditujukan agar dalam pengelolaan sumber daya tersebut dapat dipertanggungjawabkan baik secara fiskalnya maupun manajerial serta program-programnya. Selanjutnya dari data hasil pengawasan yang dilakukan BPK ini diharapkan terwujud jaminan bahwa informasi yang disampaikan telah melalui suatu pengujian sehingga dapat diketahui tekad keandalan maupun keyakinannya. Untuk itu saudara-saudara sekalian, kita persilakan kepada Saudara Ketua BPK untuk menyampaikan sambutan atau penjelasan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2012 yang telah dilakukan oleh BPK. Untuk itu kami persilakan kepada Ketua BPK untuk dapat menyampaikan paparannya di mimbar yang terhormat ini. Kami persilakan. PEMBICARA : Drs. HADI POERNOMO, Ak. (KETUA BPK RI) Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua DPD dan yang kami hormati para Wakil Ketua DPD RI, yang kami hormati para Anggota DPD RI, Yang kami hormati Wakil Ketua dan para Anggota BPK RI serta hadirin sekalian yang saya muliakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om swasti astu. Pertama-tama perkenankanlah saya mengajak kita semua mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam pertemuan yang mulia ini. Memenuhi Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan khususnya paket Undang-Undang Keuangan Negara Tahun 2003-2004 serta Undang-Undang tentang BPK pada hari ini BPK menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP tahun 2012. Sesuai ketentuan perundang-undangan di atas, LHP-LKPP telah kami sampaikan sebelumnya secara tertulis kepada DPR, DPD, dan Presiden pada tanggal 28 Mei 2013. Seperti kita ketahui bersama LKPP tersebut merupakan SIDANG PARIPURNA KE-14 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 13 JUNI 2013

8

bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN oleh pemerintah pusat. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa LKPP tersebut sebelum disetujui oleh DPR dan disahkan oleh pemerintah menjadi undang-undang harus telah diperiksa oleh BPK. Laporan keuangan yang dimaksud setidak-tidak meliputi laporan realisasi APBN atau LLA, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Laporan realisasi APBN selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja juga menjelaskan prestasi kerja setiap kementerian negara dan lembaga;. Mengenai hal tersebut pemerintah telah menyampaikan LKPP Tahun 2012 kepada BPK tanggal 8 Maret 2013. Sesuai dengan Undang-Undangk BPK memeriksa LKPP tersebut dalam waktu 2 bulan sejak menerima LKPP dari pemerintah. Pimpinan sidang dan hadirin sekalian yang kami muliakan, LHP LKPP Tahun 2012 yang kami sampaikan terdiri dari 6 buku : 1. 2. 3. 4. 5.

Ringkasan eksekutif LHP atas LKPP yang memuat opini BPK LHP atas sistem pengendalian intern. LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan pemantauan tidak lanjut atas hasil pemeriksaan LKPP tahun 2007 sampai dengan 2011 6. Laporan hasil review atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2012. LKPP tahun 2012 yang kami periksa meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan secara rinci laporanlaporan tersebut. Dalam LLA tahun 2012 pemerintah melaporkan realisasi pendapatan sebesar 1.338,11 triliun atau naik 10,53persen jika dibandingkan tahun 2011 sebesar 1.210,60 triliun. Pendapatan negara tahun 2012 tersebut mencapai 98,52persen dibandingkan anggaran sebesar 1.358,21 triliun. Dari pendapatan negara tersebut terealisasi penerimaan perpajakan tahun 2012 sebesar 980,52 triliun atau hanya mencapai 96,49persen dari anggaran sebesar 1.016,23 triliun. Belanja negara tahun 2012 meliputi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang seluruhnya berjumlah 1.491,41 triliun atau 96,33persen dari anggaran sebesar 1.548,31 triliun. Belanja negara juga mengalami kenaikan sebesar 196,41 triliun atau 15,17persen jika dibandingkan tahun 2011 sebesar 1.294,99 triliun. Kenaikan pendapatan negara jauh lebih kecil dibanding kenaikan belanja negara. Hal tersebut menimbulkan defisit yang semakin besar. Defisit anggaran tahun 2012 mencapai sebesar 193 triliun atau hampir 2 kali terhadap defisit tahun 2011 sebesar 84,40 triliun. Sebagaimana tercermin dari LKPP 2012 defisit anggaran negara yang meningkat diimbangi dengan kenaikan pembiayaan. Pembiayaan pada tahun 2012 mencapai 175,16 triliun atau 133,76persen dibandingkan tahun 2011 sebesar 130,195 triliun. Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan, pada neraca pemerintah pusat pada tanggal 31 Desember 2012 total aset disajikan sebesar 3.432,98 triliun atau naik sebesar 409,54 trilun dibandingkan total aset tahun 2011 sebesar 3.023,45 triliun. Kenaikan total aset tersebut terutama berasal dari kenaikan aset tetap yang mencapai 327,53 triliun dan kenaikan investasi permanen penyertaan modal negara sebesar 175,89 triliun. Kenaikan aset tetap tersebut terutama berasal dari pengadaan aset tetap tahun 2012 dan hasil penilaian kembali aset tetap yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal sedangkan kenaikan investasi permanen penyertaan modal negara terutama berasal dari kenaikan ekuitas BUMN dan Bank Indonesia. Pada sisi pasifa pemerintah pusat menyajikan kewajiban sebesar 2.156,89 triliun antara lain utang jangka panjang dalam dan luar negeri sebesar 1.890,75 triliun. Sementara itu saldo anggaran lebih (SAL) per 31 Desember 2012 sebesar 70,26 triliun atau turun 33,14persen jika dibandingkan SAL tahun 2011 sebesar 105,09 triliun. Penurunan ini karena SIDANG PARIPURNA KE-14 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 13 JUNI 2013

9

penggunaan SAL untuk pembiayaan APBN tahun anggaran 2012 sebesar 56,17 triliun lebih besar dari penambahan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran 2012 sebesar 21,86 triliun. Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan, atas LKPP tahun 2012 BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian. Opini tersebut sama dengan opini yang diberikan BPK atas LKPP tahun 2011. Pada tahun 2012 pemerintah telah melakukan perbaikan yang signifikan dengan melakukan peningkatan ketertiban dan inventarisasi, penilaian dan pencatatan aset tetap dan aset lainnya. Pemerintah telah menyelesaikan sebagian besar inventarisasi dan penilaian atas aset tetap, menetapkan peraturan pelaksanaan penyusutan barang milik negara dan memperbaiki sebagian pencatatan aset eks-BPPN. Untuk itu BPK memberikan penghargaan kepada pemerintah yang telah menindaklanjuti rekomendasi BPK. Kerja keras pemerintah juga terlihat dari opini pada kementerian negara lembaga yang mengalami peningkatan. Jumlah kementrian negara dan lembaga yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian telah meningkat dari 67 kementerian atau lembaga tahun 2011 menjadi 69 kementerian negara atau lembaga tahun 2012 termasuk diantara seluruh lembaga negara yaitu MPR, DPR, DPD, BPK, MA. Terima kasih. MK dan Komisi Yudisial. Kementerian negara atau lembaga yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian dan tidak memberikan pendapat pada tahun 2012 masing-masing sebanyak 22 dan 2 kementerian lembaga. Hal yang menggembirakan juga terjadi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD. BPK telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 302 LKPD dari 524 LKPD. Jumlah pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP juga meningkat, 67 pada tahun 2011 menjadi 92 tahun 2012 sedangkan pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian sebanyak 198. Tidak wajar sebanyak 1 dan tidak memberikan pendapat sebanyak 11 pemerintah daerah. BPK yakin jumlah pemerintah daerah yang laporan keuangannya akan memperoleh opini WTP pada tahun 2012 akan lebih meningkat mengingat pemeriksaan terhadap 222 LKPD lainnya masih dalam proses. Pimpinan sidang serta hadirin sekalian yang kami muliakan, ada 4 permasalahan yang ditemukan BPK dalam pemeriksaan LKPP tahun 2012 yang menjadi pengecualian atas kewajaran LKPP. Permasalahan tersebut merupakan gabungan ketidaksesuaian dengan SAP atau Standar Akuntansi Pemerintahan, kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut sebagai berikut Pertama, pemerintah telah mencatat realisasi PNBP lainnya dan belanja lain-lain dari untung dan rugi selisih kurs dalam LLA tahun 2012 masing-masing sebesar 2,09 triliun dan 282,39 miliar. Namun pemerintah belum menghitung penerimaan dan belanja karena untung rugi sisi kurs dari seluruh transaksi mata uang asing sesuai standar akutansi pemerintahanan. Penerimaan atau belanja dari untuk rugi selisih kurs dapat berbeda secara signifikan jika dihitung berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.\ Kedua, terkait penganggaran dan penggunaan belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial yaitu pengendalian atas revisi dokumen pelaksanaan anggaran lebih lemah sehingga terjadi pelampauan atas Pagu DIPA untuk belanja selain belanja pegawai sebesar 11,37 triliun. Dua, terdapat penggunaan belanja barang dan belanja modal yang melanggar peraturan atau ketentuan yang berlaku sehingga berindikasi merugikan negara sebesar 546,01 miliar diantaranya sebesar 240,16 miliar belum dipertanggungjawabkan. Tiga, realisasi pembayaran belanja barang dan belanja modal di akhir tahun sebesar 1,31 triliun tidak sesuai realisasi fisik. Empat, belanja bansos sebesar 1,91 triliun yang sudah dicairkan tetapi dananya, belum tersalurkan sampai tanggal 31 Desember 2012 tidak disetor ke kas negara. Lima, adanya penyaluran belanja bansos yang tidak sesuai sasaran sebesar 269,98 miliar. SIDANG PARIPURNA KE-14 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 13 JUNI 2013

10

Ketiga, pemerintah belum menelusuri keberadaan sebagian aset eks-BPPN sebesar 8,79 triliun serta belum menyelesaikan penilaian atas aset properti eks-kelolaan PT. PPA sebesar 1,12 triliun. Nilai aset eks-BPPN yang dicatat dalam LKPP dapat berbeda secara signifikan jika pemerintah selesai menelusuri keberadaan dan melihat seluruh aset eks-BPPN tersebut. Keempat, pemerintah melaporkan SAL pada akhir tahun 2012 sebesar 70,26 triliun pencatatan SAL tersebut masih berbeda dengan rincian fisik SAL dan perbedaan sebesar 8,15 miliar. Selain itu pemerintah juga tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai atas penambahan fisik SAL sebesar 33,49 miliar dan tidak dapat menunjukkan dokumen sumber atas koreksi pencatatan sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar 30,89 miliar. Empat permasalahan tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah perbaikan agar permasalahan yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan menjadi semakin berkurang dan tidak menjadi temuan berulang yang dapat mengganggu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dari keempat permasalahan yang menjadi pengecualian BPK atas kewajaran LKPP tahun 2012 perlu kami sampaikan bahwa permasalahan khususnya yang terkait dengan penghitungan untung dan rugi dari transaksi mata uang asing pengendalian atas pelaksanaan revisi DIPA dan permasalahan belanja barang, belanja modal dan belanja sosial serta pencatatan sisa Anggaran Lebih atau SAL, antara lain disebabkan kelemahan sistEm informasi dan aplikasi yang terkait dengan permasalahan tersebut. Sebagaimana yang sedang dikembangkan di BPK ini dan telah kami sampaikan beberapa kali pada pertemuan Pimpinan Lembaga Negara, perlunya penerapan elektronik audit yang dapat melakukan link and match antara output sistem informasi kementrian dan lembaga dengan BPK sehingga dapat ditelusuri, dicek ditracking sejak dini apabila timbul permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satu langkah yang dapat diambil pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memperbaiki akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara adalah melalui dukungan terhadap e-audit dalam bentuk penyediaan dan pengiriman data secara online dari masing-masing satuan kerja kepada BPK. Dengan demikian BPK akan lebih cepat mendeteksi secara dini atau preventif apabila terjadi perbedaan perhitungan, kesalahan pelaporan dan sisi penilaian atau pengakuan suatu transaksi serta mampu mengawasi penganggaran dan pemanfaatannya. BPK berharap e-audit ini dapat segera diimplementasikan sehingga dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN maupun APBD. Pimpinan sidang dan hadirin sekalian yang kami muliakan, di samping permasalahan mempengaruhi kewajaran LKPP tahun 2012 BPK juga menemukan permasalahan signifikan lain terkait kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan terkait kelemahan pengendalian intern antara lain: 1. Pengelolaan PPH Migas tidak optimal sehingga hak pemerintah sebesar 1,38 triliun belum dapat di realisasikan dan penggunaan terhadap pajak dalam perhitungan PPh dan bagi hasil migas tidak konsisten sehingga pemerintah kehilangan penerimaan negara minimal sebesar 1,3 triliun 2. Pemerintah belum menetapkan kebijakan dan kriteria yang jelas untuk memastikan ketetapan sasaran realisasi belanja subsidi energi tahun 2012 3. Penarikan pinjaman luar negeri belum didukung dengan dokumen alokasi anggaran sehingga penambahan utang di neraca LKPP per 31 Desember 2012 sebesar 2,23 triliun belum bisa dicatat sebagai belanja dan pembiayaan di LRA tahun 2012 4. Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara (BUN) belum secara optimal melakukan monitoring atas rekening yang dikelola kementerian atau lembaga SIDANG PARIPURNA KE-14 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 13 JUNI 2013

11

5. Pencatatan dan penatausahaan aset tetap telah mengalami perbaikan signifikan namun masih terdapat aset tetap sebesar 2,57 triliun yang berasal dari 3 kementerian lembaga belum dilakukan inventarisasi dan penilaian (IP), tidak diketahui keberadaannya sebesar 371,34 miliar di 14 kementerian lembaga, aset tetap berupa tanah belum didukung dengan dokumen kepemilikan sebesar 37,33 triliun pada 17 kementerian lembaga dan adanya aset tetap dikuasai digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan sebesar 904,29 miliar pada 14 kementerian dan lembaga. Permasalahan lain terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan antara lain : 1. Penjualan kondensat bagian negara oleh PT. TPPI tidak sesuai kontrak sehingga terdapat piutang yang berpotensi tidak tertagih sebesar 1,35 triliun. Permasalahan tersebut disebabkan BP Migas tidak mematuhi prosedur penunjukan langsung penjualan kondensat bagian negara dan juga tidak mengelola penjualan kondensat serta penagihannya sesuai kontrak dan Kementerian Keuangan tidak optimal dalam mengupayakan penyelesaian piutang penjualan kondensat kepada PT. TPPI. 2. Persetujuan pembayaran kenaikan kuota ke-14 atas keanggotaan Indonesia pada IMF sebesar 38,18 triliun belum jelas sumber pendanaannya dan belum dimintakan persetujuan DPR. 3. Pemerintah belum menetapkan keuangan SKK Migas dan pembayaran untuk biaya operasional selama tahun 2012 sebesar 1,6 triliun tidak melalui mekanisme APBN. Pimpinan Sidang yang kami muliakan, sejalan dengan pembangunan maka APBN yang dikelola oleh pemerintah semakin meningkat baik dari sisi penerimaan maupun belanja karenanya BPK memberikan perhatian khusus atas pengelolaan penerimaan dan belanja negara tahun 2012 sebagai berikut. Dari sisi penerimaan, penerimaan pajak yang di kelola oleh Direktorat Jenderal Pajak sangat mendominasi penerimaan negara. Namun jika dilihat dari penerimaan pajak selama periode 5 tahun terakhir yaitu 2008-2012 hanya tahun 2008 yang melebih target mencapai 106,84 persen dari target APBNP. Realisasi penerimaan pajak tahun 2009-2012 tidak mencapai target dan hanya berkisar 94,31persen-97,26persen dari target APBNP. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2012 adalah sebesar 835,83 triliun atau kurang 49,20 triliun dari target APBNP sebesar 885,03 triliun. Secara kumulatif dari tahun 2009 sampai dengan 2012 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target APBNP sebesar 136,24 triliun atau dari APBN sebesar 233,44 triliun. Tidak tercapai target penerimaan pajak tersebut antara lain karena sampai dengan saat ini pemerintah belum mengimplementasikan Pasal 35A Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP). Walaupun telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2008. Implementasi secara efektif atas ketentuan Pasal 35A Undang-Undang KUP tersebut diharapkan dapat menunjukkan satu pusat data pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Pimpinan Sidang dan hadirin sekalian dan kami muliakan, BPK juga masih menemukan permasalahan berulang pada penerimaan PPh Migas selama periode 3 tahun terakhir. Sampai saat ini pemerintah belum melaksanakan Amandemen Production Sharing Contract (PSI) terhadap K3S yang menggunakan testrite dalam perhitungan PPh Migasnya yang dibayarkan kepada negara. BPK mengharapkan segera dilakukan amandemen PSI untuk mencegah berkurangnya penerimaan negara dari PPh Migas yang pada tahun 2012 minimal sebesar 1,3 triliun. Pimpinan Sidang dan hadirin yang kami muliakan, di sisi belanja realisasi belanja subsidi tahun 2012 mencapai 346,42 triliun atau 141,35 persen dari anggaran belanja subsidi SIDANG PARIPURNA KE-14 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 13 JUNI 2013

12

dalam APBNP tahun 2012 sebesar 245,08 triliun. Subsidi energi merupakan bagian terbesar yaitu sebesar 306,48 triliun atau 88,47 persen dari total realisasi belanja subsidi. Bahkan terdapat beban subsidi energi selama tahun 2012 yang belum dibayar dan menjadi utang pemerintah sebesar 32,10 triliun. Pemerintah hendaknya memiliki kriteria yang jelas untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran, mengembangkan sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi dan bersama-sama dengan DPR menetapkan golongan pelanggan listrik yang layak disubsidi dalam Undang-Undang APBN. Berbeda dengan penyerapan belanja subsidi yang melibihi anggaran yang dialokasikan dalam APBNP tahun 2012. Penyerapan anggaran belanja barang dan modal masih tergolong rendah yaitu masing-masing sebesar 88,04 persen dan 794,46 persen. BPK juga masih melihat penumpukan belanja pada akhir tahun 2012. Nilai realisasi belanja tertinggi terjadi pada bulan Desember tahun 2012 sebesar 276,85 triliun atau lebih dari 2 kali rata-rata nilai serapan per bulan tahun 2012 sebesar 124,15 triliun. Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan pemerintah untuk memperbaiki sistem penganggaran kembali atas belanja akhir tahun yang dilanjutkan pada tahun berikutnya, khususnya memperbaiki penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran belanja modal. Pimpinan Sidang dan hadirin yang kami muliakan, terkait dengan belanja bantuan sosial yang selalu menjadi temuan berulang berdasarkan data laporan PSI Anggaran, jumlah anggaran bansos selama 5 tahun terakhir terus meningkat pada tahun 2008 realisasi belanja bansos adalah sebesar 57,74 triliun dan pada tahun 2012 realisasi belanja bantuan sosial menjadi 75,62 triliun atau 93,69 dari anggarannya sebesar 80,72 triliun. BPK selalu mengungkapkan adanya kelemahan pengendalian dalam belanja bansos. Pemerintah telah berupaya memperbaiki mekanisme penyaluran bansos. Namun dalam pemeriksaan tahun 2012 BPK masih menemukan permasalahan penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban belanja bansos sebesar 31,66 triliun. Sebagian masalah tersebut berpengaruh terhadap kewajaran laporan keuangan seperti telah diungkapkan didepan. BPK juga menemukan adanya belanja bantuan sosial yang digunakan untuk pengadaan sarana atau prasarana dan belanja operasional satker pemerintah pusat maupun daerah. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dan hakekat belanja bantuan sosial yaitu untuk membantu masyarakat agar tidak timbul masalah sosial. Atas hal tersebut pemerintah perlu menetapkan klasifikasi anggaran dalam DIPA sesuai dengan ketentuan, memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan bansos serta membuat aturan yang lebih tegas tentang kriteria penggunaan belanja bansos, mekanisme pertanggungjawaban dan perlakuan sisa dana bansos pada akhir tahun. Hal tersebut guna memastikan belanja bansos memang efektif untuk menanggulangi resiko sosial. Khusus belanja bansos untuk pengadaan sarana atau prasarana pendidikan dan biaya operasional serta pemerintah daerah, pemerintah perlu memperbaiki klasifikasi anggaran belanja bansos sesuai ketentuan dan perlu mengkaji kembali mekanisme terbaik dalam penyaluran biaya investasi dan operasional pendidikan. Apakah melalui transfer daerah dalam bentuk dana alokasi khusus ataukah langsung disalurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada sekolah-sekolah. Pimpinan Sidang dan hadirin yang kami muliakan, BPK juga memberikan penekanan khusus terhadap berlarut-larutnya tindak lanjut atas rekomendasi BPK terkait penyelenggaraan dana pensiun PNS. Dalam pemeriksaan atas LKPP tahun 2007 dan 2010 BPK telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar menyempurnakan regulasi pengelolaan dana pensiun Pegawai Negeri Sipil atau PNS dan menyusun aturan teknis mengenai tata cara pengelolaan, pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk iuran dana pensiun yang di titipkan Menteri Keuangan kepada PT. TASPEN Persero. Perlu ada kejelasan status pengelolaan atas akumulasi potongan dana pensiun yang mencapai 56,25 triliun dengan tetap memperhatikan kesejahteraan PNS. BPK mendorong agar pemerintah segera menetapkan peraturan terkait penyelenggaraan program pensiun PNS. SIDANG PARIPURNA KE-14 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 13 JUNI 2013

13

Pimpinan Sidang dan hadirin sekalian yang kami muliakan, pada pemeriksaan LKPP tahun 2012 BPK melakukan review atas pelaksanaan transparansi fiskal. Hasil review atas kriteria transparansi fiskal menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya memenuhi 45 kriteria dari 4 unsur utama transparansi fiskal. Dari 45 kriteria tersebut 21 kriteria telah dipenuhi, 23 kriteria belum sepenuhnya dipenuhi dan 1 kriteria belum dipenuhi. Satu kriteria transparansi fiskal yang belum terpenuhi yaitu penyajian secara periodik kepada lembaga legislatif atas pencapaian tujuan program dan dalam anggaran. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan BPK juga mendorong agar pemerintah mulai menyusun secara berkala laporan mengenai rancangan dan pencapaian kriteria transparansi fiskal dan mengacu kepada praktek-praktek transparansi fiskal yang baik. Pemerintah juga diharapkan mengintegrasikan pelaporan kinerja pencapaian program dengan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Sampai dengan 2012 laporan kinerja pemerintah pusat masih belum diintegrasikan dengan laporan keuangan pemerintah pusat. Sesuai Undang-Undang dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dan untuk itu laporan hasil pemeriksaan APIP wajib disampaikan kepada BPK. Memenuhi ketentuan perundangundangan tersebut BPK mengharapkan agar pemerintah segera menyerahkan laporan hasil pemeriksaan APIP dimaksud. Pimpinan Sidang dan hadirin sekalian yang kami muliakan, sebagai penutup kami berharap DPD RI dapat membantu tindaklanjut LHP LKPP BPK oleh pemerintah sehingga tidak ada masalah yang sama atau temuan berulang pada tahun berikutnya dan kualitas LKPP dapat terus ditingkatkan oleh pemerintah. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPD RI atas kerjasama yang baik dan perhatian terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK serta langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh untuk menindaklanjutinya. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Walbilahitaufiq walhidayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh PEMBICARA : SILVIA EVAWANI RUSLI (MC) Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan hasil pemeriksaan BPK. Yang terhormat Pimpinan DPD RI didampingi Plt. Sekretaris Jenderal dan yang terhormat Ketua BPK didampingi oleh Sekretaris Jenderal untuk dapat mengambil tempat. Dilanjutkan dengan penyerahan hasil pemeriksaan. Terima kasih. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Sidang Dewan yang mulia, baru saja kita telah menyaksikan penyerahan daripada laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2012 yang telah kami terima tadi dan ini tentu merupakan masukan yang sangat berharga dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dimana hasil laporan yang telah diterima ini selanjutnya akan segera kita pelajari dan kita tindak lanjuti sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta menjadi bahan dalam membuat pertimbangan yang kita tujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyusun Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan APBN. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Saudara Ketua BPK RI LKPP tahun 2012 masih mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Opini yang diberikan BPK ini belum SIDANG PARIPURNA KE-14 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 13 JUNI 2013

14

mengalami perubahan terhadap opini tahun-tahun sebelumnya. Atas opini yang diberikan ini kita juga perlu memberikan catatan terhadap temuan yang disampaikan oleh Ketua BPK RI tadi. Pertama, berdasarkan hasil pantauan BPK masih ditemukan beberapa rekomendasi pada pemeriksaan LKPP tahun 2007-2010 yang belum selesai ditindaklanjuti Hal ini disebabkan hasil rekomendasi BPK tersebut sebagian masih dalam proses tindak lanjut dan sebagian menjadi tindak lanjut dalam LKPP tahun 2011 karena ini masih merupakan temuan berulang. Yang kedua, dalam LKPP 2012 ini BPK RI masih menemukan kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan masih adanya temuan dalam ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketiga, hasil review atas pelaksanaan transparansi fiskal yang dilakukan atas pemenuhan 45 kriteria dalam 4 unsur utama, Pertama, kejelasan peran dan tanggung jawab pemerintah. Yang kedua dalam proses anggaran yang terbuka. Yang ketiga ketersediaan informasi bagi publik dan yang keempat keyakinan atas integritas data yang dilaporkan. Hasil review menunjukkan pemerintah sudah memenuhi 21 kriteria tetapi belum sepenuhnya memenuhi 23 kriteria dan tidak memilih sebanyak 1 kriteria. Pada kesempatan ini Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memberikan apresiasi atas hasil kerja keras Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam melakukan pemeriksaan keuangan pemerintah pusat pada tahun 2012. Kita berharap ke depan penggunaan keuangan negara oleh pemerintah pusat dapat dapat lebih efisien dan lebih efektif dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga ke depan opini yang diberikan kepada BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat akan dapat lebih meningkat. Selain beberapa catatan penting atas hasil pemeriksaan LKPP di atas perlu kami informasikan juga bahwa hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia terhadap anggaran DPD RI tahun anggaran 2012 kembali mendapatkan opini yaitu wajar tanpa pengecualian. Terima kasih kepada Pimpinan BPK, hasil opini ini merupakan kali ketujuh sejak tahun 2006 DPD RI secara berturut-turut sampai dengan sekarang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Tentu terima kasih kami ucapkan kepada semua anggota yang telah berdisiplin, bertanggung jawab dalam melaksanakan anggaran negara ini dan juga terima kasih kami teruskan juga kepada Sekretariat Jenderal DPD RI dibawah pembinaan BPK sekaligus ini sebagai prestasi kinerja kita bersama dan wujud terhadap pelaksanaan anggaran yang lebih akuntabilitas dan lebih transparan. Jadi Saudara-saudara sekalian mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih. Jadi mudah-mudahan tahun-tahun ke depan kita tetap mempertahankan kinerja seperti apa yang telah kita raih selama ini. Selanjutnya pada sidang yang mulia ini kita perlu menugaskan Komite IV dan Panitia Akuntabilitas Publik guna membahas hasil pemeriksaan BPK yang dimaksud. Selanjutnya sebagai bahan pembahasan kami akan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2012 kepada Pimpinan Komite IV dan kepada Pimpinan PAP sesuai dengan tugas konstitusional DPD kami percaya bahwa dokumen Badan Pemeriksa Keuangan ini akan menjadi bahan bagi para anggota dewan dan tugas-tugasnya di daerah yang mencakup penyerapan aspirasi dan fungsi pengawasan. Untuk itu kami persilakan kepada Pimpinan Komite IV dan Pimpinan PAP untuk dapat menerima secara simbolik apa yang tadi telah disampaikan oleh Ketua BPK kepada kami untuk bisa ditindaklanjuti. Kami persilahkan. Baiklah kepada Anggota Dewan yang terhormat, tadi secara simbolik kita telah serahkan. Mudah-mudahan nanti Pimpinan dan Anggota Komite IV akan bisa menindaklanjuti daripada apa yang telah disampaikan oleh Pimpinan BPK tadi dan juga bersama Panitia Akuntabilitas Publik. Sidang dewan yang mulia, sebagaimana tadi yang telah kami sampaikan kita masih ada dua agenda lagi yang harus kita selesaikan dan harapan kami tentu kita akan bisa SIDANG PARIPURNA KE-14 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 13 JUNI 2013

15

menyelesaikan sampai selesai. Kami mohonkan nanti kedisiplinanya untuk bisa menyampaikan secara poin-poinnya saja sehingga nanti kita bisa tidak perlu kita break kemudian masuk lagi tapi untuk itu marilah kita berikan waktu sejenak kepada kami nanti saya minta Ibu Wakil Ketua untuk bisa mengantarkan tamu terhormat kita yaitu Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota BPK untuk dapat meninggalkan ruang sidang ini dengan ucapan dari kami terima kasih dan juga penghargaan yang tinggi. Dan mari kita berikan applause kepada BPK Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kita tetap melanjutkan sidang ini karena masih ada keputusan yang masih kita harus ambil dan waktu kita telah menunjukan jam 11.10, kita harapkan nanti jam 12.30 bisa kita selesaikan sepanjang kita bisa displin untuk tetap hadir di ruangan ini ya. Kalaupun keluar juga harus kembali untuk menunjukan tanggung jawab kita. Baik Bapak-Ibu sekalian, kita ingin menghemat waktu yang terbatas ini. Sidang dewan yang mulia, ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan tapi kami tidak ingin bacakan secara semuanya karena nanti akan menghabiskan sebagian waktu tapi laporan yang tidak saya bacakan tetap menjadi bagian daripada laporan kami secara utuh dan nanti kalau bagi yang mau silakan nanti melalui sekretariat jenderal apakah ini dibagikan sehingga kami bisa langsung kita masuk ke materi tentu dengan beberapa catatan kecil. Pertama kita di bulan Mei yang lalu kita merayakan 50 tahun integrasi Papua yang kami sendiri menghadirinya langsung di Sorong bersama teman-teman dari Papua, itu sebagai peringatan yang sangat bersejarah bergabungnya Papua ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepuk tangan buat kita semua. Dan juga hal lain di bulan Mei tersebut kita juga dikejutkan ada beberapa peristiwa mengenai perbudakan dan sebagainya di sebuah provinsi, di Banten, Tangerang yang dari Pimpinan juga merespon cepat yang diwakili oleh Pak Laode Ida bersama anggota. Kemudian juga persoalan Freeport mengenai musibah longsor juga kita respon dengan baik ya baru-baru ini. Dan juga kemaren minggu lalu ya dari kaukus perempuan parlemen juga mengadakan acara ya bagaimana peranan perempuan perlemen dalam cakrawala politik Indonesia dan DPD termasuk lembaga yang sangat mendukung emansipasi perempuan bahkan dalam jumlah peranan perempuan hampir mencapai 29 persen. Ini yang tertinggi dibandingkan lembaga parlemen lainnya. Mudah-mudahan bisa mempertahankan di 2014 atau bahkan lebih menaikkan sepanjang perempuan itu memilih perempuan, ditambah lagi dipilih oleh pria. Mari kita tepuk tangan untuk perempuan Indonesia. Jadi bagi yang tidak hadir pada waktu 5 Juni silakan bukunya ada. Saya sendiri sudah baca, menarik sekali. Beruntunglah menjadi perempuan Indonesia. Sidang dewan yang mulia, kita juga mengikuti kejadian yang ada di TKI ya baru-baru ini ya dan dari meja Pimpinan bersamaan juga dengan tugas daripada sebagian Anggota DPD yang tergabung di Komite III ya kami juga menugaskan mereka untuk bisa memantau serta memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang ada di Jeddah tersebut. Dan banyak hal lain lagi yang tidak mungkin kami bacakan pada kesempatan ini secara menyeluruh tapi anggaplah yang tidak kami bacakan ini menjadi laporan dari Sidang Paripurna mengenai progress report daripada situasi yang ada di masa-masa sidang sebelumnya. Sidang dewan yang mulia, untuk menghemat waktu marilah kita segera memasuki agenda pokok laporan perkembangan pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPD serta pengesahan keputusan. Untuk itu urutan penyampaian laporan akan dimulai dari alat kelengkapan yang materi laporannya akan diambil putusan. Kami persilakan kepada Komite II untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya. Kepada Pimpinan Komite II kami persilakan. PEMBICARA : Ir. H. BAMBANG SUSILO, MM. (KETUA KOMITE II) Terima kasih Pimpinan. SIDANG PARIPURNA KE-14 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 13 JUNI 2013

16

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swasti astu. Yang saya hormati Pimpinan DPD RI, Pimpinan alat kelengkapan DPD RI, rekanrekan Senator Anggota DPD RI, Plt.. Sekretariat Jenderal DPD RI beserta jajarannya, temanteman wartawan media cetak, elektronik serta hadirin yang sangat berbahagia, izinkan saya atas nama Komite II pada Sidang Paripurna ke-14 akan menyampaikan progress report alat kelengkapan dari Komite II DPD RI sebagai berikut: Pertama, penyusunan RUU Usul Inisiatif yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang perkebunan dan RUU Usul Inisiatif Komite II tentang perubahan atas UndangUndang No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Ini dari progress semuanya sudah uji sahih tinggal langkah-langkah selanjutnya, mudah-mudahan dengan paska kemenangan judicial review karena seluruh Undang-Undang yang ada ini selain masuk Prolegnas juga masuk apa yang telah diamanatkan oleh paska judicial review Putusan daripada Mahkamah Kontistusi. Pandangan pendapat pada Masa Sidang IV ini Komite II telah menyusun pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU tentang Jasa Kontruksi sehingga Komite II meminta Sidang Paripurna ke-14 pada tanggal 13 Juni ini untuk dapat mengesahkan pandangan dan pendapat tersebut menjadi produk DPD RI untuk dapat disampaikan kepada DPR RI dan draft pandangan dan pendapat DPD tentang RUU tentang Jasa Konstruksi telah dibagikan kepada seluruh anggota DPD RI. Mohon pengesahan selanjutnya yaitu pengawasan pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan ekspor, ini juga sangat penting sekali karena Komite II meminta pada Sidang Paripurna ke-14 ini untuk juga dapat disahkan. Kegiatan-kegiatan lain pada tanggal 24 Juni nanti saya mohon Pak Ketua untuk bisa membukanya, kita akan membuat suatu seminar tentang master plan percepatan perluasan pembangunan di Indonesia, bukan hanya keberhasilan-keberhasilan tetapi kendala-kendala yang dihadapi ketika kita melakukan kunjungan kerja ke daerah masing-masing maupun secara kolektif yang Komite II lakukan. Pimpinan dan rekan-rekan Senator yang sangat saya banggakan, tadi sudah disebutkan oleh Ketua DPD RI bahwa beberapa hari yang lalu kita bersama kaukus parlemen Papua yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Papua, Majelis Rakyat Papua serta Anggota DPRD Papua dengan beberapa instansi terkait yaitu SDM dan lain sebagainya untuk memfasilitasi akibat insiden longsor yang terjadi di Freeport yang telah di pimpin oleh Wakil Ketua yaitu Pak Laode. Saya pikir itu juga perlu saya sampaikan. Dan beberapa hari yang lalu juga Pak Ketua dan Pimpinan DPD RI, Komite II juga menghadiri yang diwakili oleh Pak Abraham Liyanto peringatan yang telah dilakukan oleh Dewan Kelautan Indonesia yaitu World Ocean Day 2013 dengan tema Undang-Undang Kelautan merupakan suatu keharusan untuk membangun negara maritim sekaligus lauching hari nusantara 2012 yang diadakan pada tanggal 10 Juni 2013 di Hotel Mercure Ancol. Pimpinan DPD RI yang saya hormati, Undang-Undang Kelautan ini merupakan inisiatif DPD RI yang sangat penting sekali karena kita adalah negara kepulauan yang berwawasan nusantara. Saya memohon untuk tingkat pimpinan lembaga DPD RI untuk juga mendorong bahwa Undang-Undang Kelautan ini segera dibahas oleh pemerintah, DPR dan DPD RI karena ini merupakan Undang-Undang yang sudah cukup lama dinantikan oleh kita semua karena kita sesuai dengan Undang-Undang Dasar adalah suatu negara kepulauan yang berwawasan nusantara. Saya pikir itu saja kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua. Om santi santi om buat Pak Wayan. SIDANG PARIPURNA KE-14 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 13 JUNI 2013

17

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua Komite II yang telah menyampaikan secara ringkas, tepat dan padat sesuai dengan hasil Rapat Panmus kemaren. Jadi untuk mau detailnya silahkan kepada teman-teman untuk bisa mempelajari dan membacanya. Baiklah kita ingin mengambil keputusan kedua yang telah disampaikan tadi, untuk itu kami ingin mendapatkan persetujuan daripada anggota yang terhormat. Pertama, apakah dapat kita menerima hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Yang kedua, apakah kita memberikan persetujuan terhadap pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU tentang Jasa Konstruksi? PEMBICARA : Ir. EMANUEL BABU EHA (NTT) Sebentar Pak Ketua, sedikit catatan. Saya tidak mempersoalkan tentang substansinya tapi mungkin maksud saya kita coba lihat tentang sistematika laporan pengawasan ini karena kita sudah punya aturan Peraturan DPD No. 6 Tahun 2012. Oleh karena itu mungkin saya akan memberi catatan kepada temanteman dari Komite II ataupun nanti komite lainnya yang menyampaikan laporan pengawasan ini supaya menyesuaikan dengan sistematika sesuai Peraturan DPD itu. Tentu mungkin ini adalah kerjaan staf ahli kita di masing-masing komite supaya dengan demikian bisa disesuaikan. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, mohon di Sekretariat Jenderal disesuaikan dengan standar yang telah kita sepakati bersama dalam menyusun laporan yang telah disiapkan oleh Panmus. Baik, mohon di Komite II melalui sekretariat dan staf ahlinya supaya menyesuaikan dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Emanuel tadi sebagai catatan. Baik, bisa kita terima? Baik. KETOK 2X Tepuk tangan buat kita semua. Kok cuma Komite II saja ini? Oh begitu ya? Ini kan semuanya buat kita, sekali lagi. Ini hasil kerja kita semua tapi kita amanatkan kepada temanteman kita di Komite II. Baiklah, Saudara-saudara sekalian kita persilahkan kepada Pimpinan Komite III untuk dapat menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya. Kepada Pimpinan Komite III kami persilahkan. PEMBICARA : ANNA LATUCONSINA (WAKIL KETUA KOMITE III) Yang terhormat Pimpinan DPD RI, yang terhormat rekan-rekan Senator DPD RI. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swasti astu. Pada Sidang Paripurna yang mulia ini perkenankanlah kami menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite III DPD RI pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2012-2013 periode 1 Mei sampai dengan 12 Juni sebagai berikut : SIDANG PARIPURNA KE-14 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 13 JUNI 2013

18

a. Sidang Dengar Pendapat Umum. Sebanyak 3 kali dengan Komnas Anak yaitu dr. Seto Mulyadi berkenaan dengan kebijakan pemerintah atas implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak khususnya terkait dengan jaminan kesejahteraan bagi anak dan pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap anak. Yang kedua dengan PT. Jamsostek, PT. Askes dan PT. Taspen berkenaan dengan penyelenggaraan jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia dan persiapan serta kesiapan badan hukum tersebut menjadi badan penyelenggaraan jaminan sosial. Ketiga, dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ataukah KSPI dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI dan dengan dua perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang berkenaan dengan kebijakan upah minimum dan kebijakan outsourcing bagi pegawai perusahaan. b. Rapat Kerja. Pada Masa Sidang ke-IV Komite III DPD RI melakukan rapat kerja sebanyak 2 kali yaitu dengan Menteri Sosial dan Menteri Agama Republik Indonesia. c. Pengawasan. Kami mohon izin mengenai hasil pengawasan kami bacakan langsung hasil rekomendasi dari Komite III. Jadi sistematikanya dan semuanya sudah ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Pengawasan, ada dua materi pengawasan yang kami lakukan yaitu pertama pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya berkenaan dengan pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Ajaran 2013. Dari hasil pengawasan tersebut dapat disimpulkan dan direkomendasikan hal-hal sebagai berikut, kami bacakan rekomendasinya yaitu : 1. Mendesak pemerintah melaksanakan seluruh rekomendasi DPD RI terhadap pengawasan pelaksanaan Ujian Nasional sejak tahun 2009 hingga 2012. 2. Menghapus penyelenggaraan Ujian Nasional sebagai syarat kelulusan perserta didik karena selain bertentangan dengnan ketentuan Pasal 31 UUD 1945 juga berdampak pada budaya buruk, kecurangan, kebohongan dan pemborosan anggaran negara yang mereduksi mutu pendidikan nasional serta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan pembentukan karakter peserta didik. 3. Membatasi penyelenggaraan Ujian Nasional hanya sebatas sebagai sarana pemetaan mutu pendidikan. 4. Mendesak pemerintah untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan menerbitkan PP baru sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan evaluasi terhadap peserta didik yang substansi materinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Sisdiknas 5. Mengembalikan kewenangan daerah untuk menyelenggarakan evaluasi terhadap peserta didik. d. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Rekomendasi Komite III sebagai berikut: 1. Melakukan perbaikan metode sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan akte kelahiran, penegakan nota kesepahaman antara lembaga dan penerbitan akte kelahiran serta pembebasan biaya pembuatan akte kelahiran, mendorong komitmen terhadap penyediaan kebijakan ruang publik sebagai wadah pengembangan minat, potensi dan ekspresi anak. 2. Mengupayakan pemenuhan standar yang sama dalam pelayanan lembaga pengasuhan anak dengan peningkatan kualitas penyelenggara dan sarana prasarana. SIDANG PARIPURNA KE-14 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 13 JUNI 2013

19

3. Mengoptimalkan pemenuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak dengan melakukan kebijakan yang dapat mengurangi angka anak penderita gizi buruk serta angka kematian bayi. 4. Mengupayakan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak sehingga dapat mengurangi jumlah anak putus sekolah, menyediakan sarana pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, kemudian mendirikan sekolah bagi anak di pulau terpencil dan menyusun kurikulum pendidikan yang berpihak pada pengembangan kebudayaan daerah 5. Meningkatkan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, praktek trafficking, kekerasan anak baik fisik maupun psikis maupun seksual serta seksual berkurang serta ketersediaan lembaga permasyarakatan khusus anak dan rumah aman bagi anak korban kekerasan. 6. Meningkatkan alokasi anggaran bagi perlindungan anak. Pimpinan dan para Senator sekalian yang kami hormati, berdasarkan laporan yang telah kami sampaikan di atas melalui Sidang Paripurna yang mulia ini Komite III DPD RI memohon kepada Pimpinan dan seluruh rekan-rekan Anggota DPD RI untuk mengesahkan dua materi hasil pengawasan kami yaitu pertama pengawasan atas pelaksanaan UndangUndang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya berkenaan dengan pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2013. Kedua, pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai Keputusan DPD untuk dapat disahkan. Akhirnya perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota Komite III dan Sekretariat yang telah membantu kami menjalankan tugas kami pada Masa Sidang ke-IV ini. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian kami sampaikan juga terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik terima kasih saya sampaikan kepada Pimpinan Komite III yang telah menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan juga kepada Sidang Paripurna ini dimintakan kepada kita untuk dapat menyetujui dua hasil keputusan yang telah disiapkan oleh Komite III yaitu untuk kepada kita dimintakan persetujuannya. Yang pertama adalah hasil pengawasan DPD RI atas penyelenggaraan Ujian Nasional tahun ajaran 2012 dan 2013. Yang kedua produknya adalah merupakan hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 tentang perlindungan anak. Apakah kedua hasil pengawasan ini dapat kita setujui? KETOK 2X Tepuk tangan buat kita semua. Baiklah para Anggota yang saya hormati, selanjutnya kami persilakan kepada Pimpinan Komite IV untuk dapat menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya. Untuk itu kami persilakan kepada Pimpinan Komite IV untuk bisa memberikan laporannya. PEMBICARA : Drs. H. ZULBAHRI M, M.Pd. (KEPULAUAN RIAU) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om swasti astu. SIDANG PARIPURNA KE-14 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 13 JUNI 2013

20

Yang terhormat Pimpinan DPD RI, Ketua dan Wakil Ketua. Yang terhormat rekanrekan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang terhormat Sekretaris Jenderal beserta jajarannya, hadirin yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kita hadir pada Sidang Paripurna ke-14 DPD pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya sesuai dengan jadwal rapat hari ini perkenankan kami menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Komite IV DPD mengenai : a. Materi APBN yaitu pertimbangan terhadap RUU tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2013. b. Materi pandangan dan pendapat DPD terhadap RUU Tabungan Perumahan Rakyat. Materi APBN. Pimpinan dan Anggota serta hadirin yang berbahagia, melihat perkembangan perekonomian global dan perkembangan harga minyak mentah dunia pemerintah memandang diperlukan perubahan terhadap APBN Tahun Anggaran 2013 guna mempertahankan stabilitas ekonomi makro yang berkeadilan. Oleh karena itu pemerintah telah menyampaikan kepada DPR dan DPD rancangan perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2013. Sesuai ketentuan Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945 bahwa RUU APBN diajukan Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah maka DPD berkewajiban menyampaikan pertimbangan DPD terhadap RAPBN Perubahan 2013. Sebagaimana surat dari Ketua DPR bertanggal 24 Mei yang diterima DPD tanggal 27 Mei 2013 RUU ini akan segera diputuskan oleh DPR dan pemerintah pada tanggal 17 Juni 2013. Oleh karena itu dalam waktu yang sangat terbatas yaitu kurang lebih 2 minggu Komite IV dapat melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala Bappenas), Gubernur Bank Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kesehatan dan kementerian sektoral yang berorientasi pelayanan publik serta mengadakan RDPU dengan beberapa pakar dan membahas RAPBN-P 2013 bersama Budget Office sebagai unit pendukung akademis yang independen dan non-partisan. Komite IV juga melakukan pertemuan dengan Badan Anggaran DPR pada tanggal 11 Juni 2013. Beberapa hal yang menjadi pembicaraan dalam pertemuan tersebut yaitu pokokpokok dan pijakan RAPBN Perubahan 2013 dan gagasan Pimpinan Badan Anggaran mengajak DPD untuk bersama DPR menyalurkan dan mengawasi anggaran infrastruktur dasar dan anggaran raskin. Teknisnya dapat dilakukan dalam bentuk kunjungan kerja bersama antara Anggota DPD dari satu daerah dengan anggota DPR dari daerah pemilihan yang sama. Sinergi program ini dipandang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Kedua belah pihak menyepakati untuk menyampaikan kepada masing-masing pimpinan baik Pimpinan DPR maupun Pimpinan DPD untuk segera ditindaklanjuti. Oleh karena itu pada forum yang terhormat ini kami sekaligus menyampaikan kesepakatan dimaksud kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah agar dapat dijadikan sebagai salah satu agenda dalam pertemuan dengan Pimpinan DPR. Pimpinan, Anggota dan hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati, beberapa pokok pertimbangan DPD RI terhadap RAPBN-P 2013 sebagai berikut: 1. Pertumbuhan ekonomi perlu dipertahankan pada tingkat kisaran 6,3 persen sampai dengan 6,5 persen, inflasi akan meningkat tetapi dijaga agar tidak kurang dari tingkat pertumbuhan ekonomi, suku bunga akan meningkat menjadi 6 persen, lifting minyak dan gas dalam RAPBN-P 2013 sebaiknya tidak menurun tetapi diupayakan meningkat melalui pemeliharaan sumur-sumur minyak lama dan pengurangan pemborosan dalam eksploitasi sumur-sumur minyak tersebut. Perlu SIDANG PARIPURNA KE-14 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 13 JUNI 2013

21

sadari bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi akan langsung berakibat pada meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. 2. Dalam menyusun RAPBN-P 2013 pemerintah mengajukan perubahan terhadap pendapatan dan hibah negara turun dari 1.529.673,1 miliar menjadi 1.488.325,4 miliar yang terdiri atas penerimaan perpajakan 1.139.348,3 miliar dan penerimaan negara bukan pajak sebesar 344.493,5 miliar serta hibah tetap sebesar 4.483,6 miliar, pendapatan pajak yang semestinya dapat ditingkatkan melalui peningkatan target dan rasio penerimaan pajak yang disertai dengan reformasi perpajakan dan pengawasan. 3. Komposisi belanja negara yang mengalami perubahan yaitu porsi belanja pemerintah pusat meningkat dari 68,59 persen menjadi 69,30 persen. Sementara porsi transfer ke daerah menurun dari 31,41 persen menjadi 30,70 persen, dana perimbangan menurun dari 26,43 persen menjadi 25,84 persen. Pemerintah wajib tetap menjaga komposisi belanja negara terutama dana transfer daerah dalam RAPBN-P 2013 dengan komposisi APBN Tahun Anggaran 2013. Oleh sebab itu DPD RI mengusulkan dana transfer ke daerah agar menjadi 50 persen dari seluruh belanja negara yang tambahannya diperoleh dari kompensasi kenaikan harga BBM dan penghematan belanja kementerian lembaga. 4. DPD memandang bahwa belanja kementerian dapat diturunkan tetapi beberapa kementerian yang berorientasi pada pelayanan publik harus tetap dipertahankan seperti kementerian yang membidangi infrastruktur, pertanian, pendidikan dan kesehatan. 5. Porsi belanja modal dalam RAPBN-P 2013 ternyata turun dari 10,95 persen menjadi 10,86 persen dan masih tetap di bawah 12 persen. Porsi belanja modal ini relatif kecil dan tidak memadai untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan mendorong percepatan pembangunan daerah. Porsi belanja modal terutama untuk pembangunan infrastruktur di daerah agar ditingkatkan menjadi 12,86 persen dengan mengalihkan belanja lain-lain yang tercantum dalam belanja pemerintah pusat menjadi belanja modal. 6. Dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2013 alokasi belanja infrastruktur turun. DPD mengharapkan belanja infrastruktur dapat dinaikkan alokasinya di daerah-daerah terpencil, terluar dan perbatasan. 7. Terhadap respon atas perubahan ekonomi dunia diusulkan untuk mengembangkan ekonomi lokal di daerah yang lebih demokratis dan membangun kedaulatan ekonomi yang lebih terstruktur. 8. Dengan kondisi kerangka ekonomi makro dan situasi fiskal yang demikian DPD berpendapat harus diambil keputusan mengenai kompensasi pengurangan subsidi BBM. Jika pemerintah dan DPR kemudian memutuskan pengurangan subsidi BBM, DPD meminta agar pemanfaatan kompensasai itu harus memperhatikan pertama sekurang-kurangnya 20 triliun dialokasikan untuk tambahan dana transfer ke daerah, antara lain dengan memperhatikan kabupaten/kota yang mempunyai kapasitas fiskal rendah. Kedua, agar diantisipasi kemungkinan pemanfaatan Balsem (Bantuan Langsung Sementara) untuk kepentingan politik. Ketiga, penyediaan beras raskin yang layak untuk kelompok masyarakat secara tepat dan disalurkan dengan cermat dan teliti serta dilakukan pada waktu yang tepat. Dalam pandangan ini rekomendasi-rekomendasi yang kami sampaikan tersebut merupakan langkah terbaik yang harus diambil untuk menyelamatkan APBN 2013 sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional secara berkeadilan Materi pandangan dan pendapat terhadap Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat. SIDANG PARIPURNA KE-14 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 13 JUNI 2013

22

Pimpinan dan Anggota Sidang Paripurna yang kami hormati, materi kedua yang dibahas oleh Komite IV yakni RUU Tabungan Perumahan Rakyat. Essency of law ini didasarkan pada ketentuan Pasal 28h Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperolehnya pelayanan kesehatan.” Masalah tempat tinggal dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia khususnya pada Pasal 40 yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Sebagai hak setiap orang, negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan perumahan tersebut serta memberi rasa aman dan percaya diri bagi masyarakat atas kemampuan ekonominya untuk membina keluarga dan menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik.” Pembahasan RUU Tabungan Perumahan Rakyat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut. 1. Rapat Kerja dengan Menteri Perumahan Rakyat 2. RDPU dengan Mantan Menteri Perumahan Rakyat yaitu Saudara Ir. Suahrso Manoarfa 3. RDP dengan Bank Tabungan Negara Badan Pertanahan Nasional dan Bapertarum PNS 4. Kunjungan kerja di daerah pemilihan Anggota DPD RI pada masa reses 5. Rapat Internal Komite IV Materi pandangan dan pendapat DPD terhadap RUU Tabungan Perumahan Rakyat ini dirumuskan dalam dan difinalisasi pada tanggal 10 sampai 12 Juni 2013. Pimpinan dan Anggota hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati, setelah ditelaah secara mendalam oleh Komite IV RUU Tabungan Perumahan Rakyat masih mempunyai banyak kelemahan antara lain : 1. Belum ada definisi yang jelas tentang dana murah dalam jangka panjang. Mekanisme ini untuk memastikan bahwa biaya dana itu akan lebih rendah dari suku bunga komersial yang berlaku jangka panjang perlu di desain dalam RUU Tabungan Perumahan Rakyat. 2. RUU ini masih mengagendakan proses perbankan untuk menyalurkan dana perumahan kepada peserta Tapera sehingga masih belum bersifat afirmatif yang akan memberikan kesempatan yang luas dan sama kepada peserta Tapera dan reformatif yang mendobrak deadlock penyaluran penyediaan rumah. Masyarakat berpenghasilan rendah umumnya adalah masyarakat yang tidak bankcable dan sulit mendapatkan pinjaman dari perbankan. Ini membawa resiko tujuan RUU Tapera ini menjadi tidak tercapai. 3. Berkenaan dengan pengelolaan dana tabungan, RUU Tapera baru memuat pengerahan, pemupukan, pemanfaatan dana. Belum dijelaskan bagaimana dengan masalah biaya pengelolaan atau biaya operasional badan pengelola. Pimpinan, Anggota dan hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati, terhadap RUU ini DPD RI mengakomodasi agar disempurnakan secara menyeluruh sehingga lebih memenuhi azas keadilan kepastian dan transparansi kepada peserta Tabungan Perumahan Rakyat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Azas gotong-royong yang penting ditegakkan tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian bagi seluruh lapisan tingkat penghasilan peserta Tapera 2. Perlu ada transparansi mengenai dana tabungan yang telah terkumpul, diperlukan sistem informasi sehingga peserta dapat mengetahui dana yang telah ditabungnya beserta hasil pemupukan dana. SIDANG PARIPURNA KE-14 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 13 JUNI 2013

23

3. Perlu ditelaah lebih lanjut mekanisme penyaluran dana di luar perbankan karena mengandalkan proses perbankan untuk menyalurkan dana perumahan kepada peserta Tapera, belum menciptakan penyediaan rumah yang bersifat afirmatif dan reformatif bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang umumnya belum bankcable. 4. Mekanisme untuk memastikan bahwa tersedia dana murah dalam jangka panjang perlu diatur lebih lanjut termasuk definisi dari dana murah tersebut. 5. Perlu dipertimbangkan opsi untuk membentuk lembaga pengelola Tapera menjadi suatu bank sehingga kontrol atas kebijakan pengumpulan dana masyarakat dan investasinya dapat dilakukan secara ketat. 6. Proses pengalihan dana perumahan di berbagai instansi pengelola dana seperti Bapertarum PNS dan Yayasan Kesejahteraan Perumahan Prajurit diharapkan dilakukan tanpa merugikan hak pekerja. 7. Kriteria peserta yang berhak menerima Tapera ini perlu diatur dengan tetap memperhatikan akses seluruh peserta kepada peserta definisi masyarakat berpenghasilan rendah perlu dikuantifikasikan dengan jelas. 8. Perlu ditetapkan suatu luas dan atau kondisi rumah minimal yang layak untuk dibayar oleh dana Tapera sehingga peserta Tapera memperoleh kepastian kualitas murah. 9. Pemerintah setiap tahun perlu secara rutin menambah penyediaan modal melalui APBN untuk mendorong percepatan pembangunan. 10. Modal badan pengelola perlu ditetapkan menjadi sekurang-kurangnya daripada paling banyak suatu jumlah tertentu. 11. Perlu dilakukan suatu tindakan lender form yang terkait dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar kepastian penyediaan lahan perumahan tercapai. 12. Perlu diperhatikan rasa keadilan bagi peserta Tapera yang sudah memiliki rumah tetapi tidak mempunyai hak untuk memperoleh rumah berikutnya. 13. Perlu ada batasan mengenai besaran dan sumber biaya operasional Badan Pengelolaan Tapera sehingga yang kemudian mengurus dana tabungan beserta hasil peruntukannya. 14. Perlu menciptakan mekanisme pertanggung jawaban Badan Pengelolaan Tapera bukan hanya kepada pemerintah melainkan juga kepada peserta tabungan apabila terjadi kesalahan investasi yang merugikan peserta tabungan. Pimpinan, Anggota dan hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati dengan selesainya pembahasan terhadap dua RUU tersebut maka pada Sidang Paripurna terhormat ini kami menyampaikan dua rancangan keputusan dengan harapan dapat diambil putusan sebagai berikut : 1. Keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI terhadap perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang APBN-P Tahun 2013. 2. Keputusan DPD RI tentang pandangan dan pendapat DPD terhadap RUU Tabungan Perumahan Rakyat. Demikian laporan pelaksana tugas Komite IV yang dapat kami sampaikan. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komite IV mengucapkan terima kasih dan persuasi atas dukungan yang terhormat Pimpinan, Anggota dan Seketaris Jenderal Budget Office serta staf ahli dan rekan-rekan insan media dalam melaksanakan tugas Komite IV. Demikian. Wabillahitaufik walhidayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om santi santi om. SIDANG PARIPURNA KE-14 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 13 JUNI 2013

24

PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL) Sulawesi Selatan, Bahar Ngitung, 103. Dari laporan Pimpinan Komite IV terlihat bahwa ada tidak jelasnya bahwa kalau pemerintah mengadakan pengurangan subsidi berarti dengan demikian harus ada.... PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Ini sebentar dulu, ini apa interupsi ya? PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL) Ya. Mengenai laporan tadi. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Serahkan dulu ya. PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL) Sebelum diambil keputusan, saya ingin memberikan masukan. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Oh iya, sebentar. Kalau begitu saya ambil dulu ya. PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL) Harusnya berdiri dulu sana supaya bisa memberi langsung jawaban. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Jadi, bukan tadinya kan tidak mau disandera Pak Zul, tetap duduk di sana, tetapi ini dari Komite IV, dari mana Bapak ini? PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL) Saya Komite II, Pak. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Silakan. PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL) Dari laporan Komite IV saya melihat di halaman 7 bahwa kalau ada pengurangan subsidi oleh pemerintah dengan demikian bahwa satu-satunya jalan ada kenaikan harga BBM. Sekarang kenaikan harga BBM menjadi perdebatan di masyarakat dan saya melihat bahwa secara tersirat laporan ini telah mendukung untuk kenaikan harga BBM bahkan ada kecenderungan pertimbangan ini juga tidak memperhatikan kemampuan fiskal dan SIDANG PARIPURNA KE-14 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 13 JUNI 2013

25

kemampuan infrastruktur yang ada di kawasan timur. Ini seharusnya pembagian-pembagian Balsem itu tidak menyamaratakan bahwa kondisi objektif NKRI misalnya Papua, Sulawesi sama dengan yang ada di kawasan barat sehingga pemberian Balsem seperti misalnya 300.000 uang di Jawa mungkin kita bisa beli beras itu berapa puluh liter tetapi 300.000 uang di Papua itu tidak cukup membeli 1 liter minyak tanah. Oleh karena itu ini DPD juga harus bisa memberikan perhatian khusus dan lebih tajam memperhatikan kondisi objektif NKRI ini bahwa antara timur dan barat sangat tidak seimbang. Dan saya kira laporan ini perlu mendapat penajaman-penajaman untuk melihat secara utuh keadaan dan kondisi wilayah Republik Indonesia. Saya kira itu saja yang saya mau sampaikan. Kita harus ada ketegasan apakah yang menjadi pembicaraan di tengah masyarakat DPD ini mendukung kenaikan BBM atau tidak? Terima kasih Pimpinan. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik masih ada lagi untuk penyempurnaan? Silakan Pak Sumino. PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA) Terhadap apa yang di sampaikan saya setuju, hanya saya mengusulkan kepada Komite IV Pak karena memang harga itu berbeda-beda. Oleh karena itu saya mengusulkan di Komite IV dapat dilakukan kajian tentang analisis harg. Itulah yang menjadi dasar pertimbangan kita memberikan APBN itu. Karena beli semen di Jakarta dengan beli semen di Papua kan beda. Oleh karena itu Komite IV perlu dalam memberikan pertimbangan APBN itu menyertai analisis harga. Saya pikir itu. Kemudian yang kedua, kalau BK juga sudah bisa mengundang orang-orang dari daerah. Nah saya mengusulkan di Komite IV diprakarsai juga para gubernur minimal itu para gubernur dapat juga diundang untuk membahas tentang rencana-rencana anggaran pembangunan itu. Saya pikir kita harus terobos melewati cara ini untuk kita bisa mengangkat di daerah karena kita masing-masing orang-perorang itu akan sangat sulit untuk bicara itu secara formal. Saya pikir kita belajar dari BK yang sedang memprakarsai dan juga pertemuan-pertemuan daerah juga di komite lain. Terima kasih Pak. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik silakan Ibu Sofi. PEMBICARA : SOFIA MAIPAUW, SH. (PAPUA BARAT) Terima kasih Pimpinan. Kalau saya hanya satu hal dimana laporan BPK tadi terkait dengan aset. Jadi itu yang merupakan juga banyak temuan berulang tahun. Nah untuk itu, ini juga harus menjadi perhatian DPD secara kelembagaan untuk melihat dari Komite IV dalam mendorong kepalakepala daerah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan aset. Karena tadi kalau kita lihat dari hasil BPK setiap tahun melaporkan paling banyak yang meningkat kalau kita lihat temuan adalah ada pada aset. Terima kasih.

SIDANG PARIPURNA KE-14 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 13 JUNI 2013

26

PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, SE., MM. (KEPULAUAN RIAU) Saya cuma koreksi sedikit kepada Pak Bahar. Tolong jangan disama ratakan bahwa barat semuanya makmur dibandingkan dengan timur karena tempat kami dipelosok, diperbatasan Natuna Sedanau sangat memperihatinkan., itu saja. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Pak Laode silakan. PEMBICARA : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Saya kira ini dari Komite IV menurut saya secara prinsip bisa di ketok palu tapi kalau ada catatan-catatan strategis instansi maupun teknis itu bisa diberikan selanjutnya kepada Komite IV. Poin yang terpenting juga saya ingin sampaikan saya kira ini dalam pembahasan RAPBN-P saya kira karena itu juga terkait dengan dana otonomi daerah dikonsentralisasi dan disentralisasi fiskal. Sebetulnya menurut saya DPD itu terlibat di dalam ikut membahas itu. Nah Komite IV akan mewakili kita semua secara kelembagaan untuk berbicara di sana. Bukan sekedar itu, misalnya hasil putusan seleksi calon BPK yang sudah dilakukan oleh Komite IV. Seharusnya ini kan disampaikan bukan sekedar pertimbangan tertulis tetapi juga membawanya itu ke komisi yang terkait di DPR untuk mempertanggungjawabkan secara langsung dalam bentuk diskusi tentang hasil putusan itu karena kalau tidak misalnya ini sekedar mengingatkan saja. Kalau diantara yang dipertimbangkan oleh DPD itu tidak diakomodasi oleh DPR maka pertanyaan konstitusionalnya muncul, bisa sengketa kewenangan antar lembaga lagi. Itu akan terjadi. Karena itu mengantisipasi itu saya kira baik usulan yang akan berupa Putusan DPD nanti tentang RAPBN-P dari versi DPD maupun putusan hasil seleksi BPK dari DPD, calon BPK dari DPD perlu dikomunikasikan secara langsung ke komisi yang terkait di DPR. Nah nanti juga bahkan menurut saya sekali lagi menurut saya, nanti dilihat acuannya dalam konstiutsi maupun Putusan MK terkait dengan APBN yang menyangkut dengan kepentingan daerah dalam artian APBN yang terkait dengan otonomi daerah itu wajib DPD untuk dilibatkan atau terlibat dalam pembahasan. Itu saya kira, itu poin yang mau saya sampaikan saja. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, dengan beberapa catatan tadi saya anggap ini adalah bagian daripada penguatan daripada keputusan ya. Jadi menurut saya kita bisa terima semua apa yang disampaikan tadi dengan beberapa catatan supaya ada indeks kemahalan-lah, apa namanya. Kemudian ini tugas DPD barang kali ya dan tidak sama satu daerah dengan yang lain tanpa kita mengotonomikan daerah timur dan baratnya tapi antara yang barangkali yang masih persoalan yang seperti disampaikan Bu Aida. Sebentar. PEMBICARA : ERMA SURYANI RANIK, SH. (KALBAR) Pimpinan, interupsi. B-80, Pimpinan.

SIDANG PARIPURNA KE-14 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 13 JUNI 2013

27

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Jadi itu yang dicatatat tadi ya. Jadi ke depan ini penting supaya jangan disamaratakan. Silakan Ibu kalau ada. PEMBICARA : ERMA SURYANI RANIK, SH. (KALBAR) Terima kash Pimpinan, B-80. Saya Erma Suryani Ranik. Saya Anggota Komite IV. Sekedar memberi respon sedikit dari apa ditanyakan oleh yang terhormat Pak Bahar Ngitung. Sesuungguhnya Komite IV sudah berpendapat dengan memperhatikan berbagai macam keberagaman daerah. Kalau agak cermat Bapak/Ibu bisa baca di halaman 7 poin 7, DPD RI berpendapat harus diambil keputusan mengenai kompensasi pengurangan subsidi BBM. Pemanfaatan kompensasi itu agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut : Pertama, saya kira ini perdebatan yang cukup panjang di Komite IV yang kami selesaikan. Komite IV merekomendasikan sekurang-kurangnya 20 triliun dialokasikan untuk tambahan dana transfer ke daerah antara lain dengan memperhatikan kabupaten/kota yang mempunyai kapasitas fiskal rendah. Jadi sekadar klarifikasi saja, Pimpinan bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Bahar Ngitung itu sudah dipikirkan oleh Komite IV dan sudah tercantum dalam rangkaian rancangan keputusan ini. Terima kasih, Pimpinan. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik sekali. PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL) Pimpinan. Bahar, 103. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Sebentar. Silakan Pak dari Komite IV. PEMBICARA : Drs. H. ZULBAHRI M, M.Pd. (KEPULAUAN RIAU) Terima kasih, Pimpinan. Ingin menambahkan sedikit saja bahwa hal-hal yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi baik Pak Bahar maupun Pak Paulus sebenarnya juga pembicaraan awal kami dengan Banggar semuanya sudah kita sampaikan, rapat dengan Banggar DPR pada tanggal 11 Juni kemarin. Yang kedua, tentang yang sampaikan oleh yang terhormat Pak Wakil Ketua Pak Laode, kalau kita dapat informasi bahwa minggu depan itu akan diputuskan calon pengganti anggota BPK itu oleh Komisi XI dan kami sudah mendapat konfirmasi dalam beberapa hari ke depan akan bertemu langsung dengan Pimpinan Komisi XI Pak untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan tentang pertimbangan kita tadi. Saya kira itu tambahan dari kami. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, silakan. Pendek saja, Pak Bahar, masih ada lagi empat ini. SIDANG PARIPURNA KE-14 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 13 JUNI 2013

28

PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL) Baik, terima kasih. Jadi, apa yang disampaikan oleh saudara saya yang terhormat Erma bahwa dasar ini saya punya pendapat, saya sudah baca halaman 7. Bahkan saya sampaikan tadi sesuai dengan halaman 7. Justru menurut saya kenaikan harga BBM bukanlah jalan keluar terbaik kalau tidak menyelesaikan hulunya. Kenapa sampai subsidi ada? Subsidi terbesar yang diserap itu adalah PLN, kurang lebih 51 triliun. Kenapa bukan PLN-nya yang diperbaiki? Dari hasil kenaikan BBM itu misalnya kita bangun PLTA, bangun PLTU, bukan subsidi solar yang dipakai genset oleh PLN, itu maksud saya. Jadi dan kita juga harus tegas, kalau memang kita mendukung kenaikan harga BBM, jelas saja kita langsung katakan tetapi kita juga memberikan, DPD juga memberikan jalan keluar bahwa kalau ada kenaikan kita dukung. Tetapi cara penyampaian kenaikan BBM itu tidak langsung bukan dalam bentuk Balsem misalnya. Balsem yang menyamaratakan seluruh wilayah Indonesia ini tetapi lihat juga kondisi infrastruktur yang ada, khususnya di kawasan timur. Di kawasan timur ini benarbenar harga sangat tidak sesuai, bukan kondisi masyarakatnya tetapi infrastruktur yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Di Sulawesi Tenggara sekarang mau beli Rp11.000 solar, tidak dapat. Mau beli Rp11.000, tidak dapat. Di Papua mau beli Rp50.000 tidak dapat. Jadi jangankan barangnya, harganya, barangnya saja tidak ada. Nah ini harus memperhatikan.. Jadi penyaluran Balsem kalau kita setuju kenaikan BBM dengan Rp300.000 ya itu saya katakan tadi mungkin kita di Jawa bisa beli beras berpuluh liter tetapi di Papua, di Sulawesi Tenggara, Sulawesi umumnya kita tidak bisa beli minyak tanah satu liter. Terima kasih Pimpinan. PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA) Interupsi, Ketua. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik ya. PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA) Sebenarnya, kita mempunyai satu pandangan yang tepat terhadap subsidi itu, terhadap subsidi BBM. Kalau yang disubsidi itu harga minyaknya itu memang menjadi beban terlalu berat bagi negara dan menimbulkan harga yang jauh dengan negara tetangga, menimbulkan rawan penyelundupan. Yang harus disubsidi itu adalah daerah-daerah yang terpencil supaya harga di Jakarta sama dengan harga yang ada di Papua. Itu yang perlu disubsidi. Tetapi kalau harga kita mestinya bensin itu harganya mestinya itu misalnya Rp10.000 disubsidi menjadi Rp4.000, negara bangkrut. Negara manapun juga tidak akan sanggup seperti itu. Yang harus disubsidi itu misalnya Papua, Maluku, Kalimantan, bagian-bagian dalam itu, itu yang disubsidi. Kalau itu sekarang-sekarang ke sana, subsidi kita tepat. Tetapi kalau yang disubsidi itu adalah para penyelundup, orang-orang kota, ini kita sesat, dalam perjalanan anggaran kita, sesat itu. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baiklah, dengan beberapa catatan tadi, Bapak-Ibu sekalian dapatkah kita menerima... SIDANG PARIPURNA KE-14 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 13 JUNI 2013

29

PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (DKI JAKARTA) Ketua, sedikit saja mengenai soal calon pertimbangan kita, pertimbangan calon dari DPD tentang Anggota BPK. Kalau kita melihat di koran kecenderungannya itu seperti diabaikan sama sekali yang telah disampaikan oleh, pertimbangan yang telah disampaikan oleh DPD melalui Komite IV. Nah, karena minggu depan DPR itu akan memutuskan, ada baiknya tidak dalam bentuk, boleh juga dalam bentuk surat ataupun barangkali pertemuan apakah diwakili saja oleh Pimpinan Komite IV agar diberikan sedikit dimintakan perhatian, kasarnya warning-lah kepada Komisi XI karena ini ya itu ada semacam “pelecehan” dari suatu pertimbangan institusi. Ini kan tidak boleh berulang-ulang terus sebab yang lalu-lalu juga selalu begitu, diabaikan sama sekali. Nah, ini sebenarnya pertimbangan yang sifatnya konstitusi. Pengalaman kita di DPR itu kalau ada pertimbangannya kepada pemerintah mengenai duta besar dan sebagainya itu tidak pernah ada yang diabaikan oleh pemerintah. Kalau ada catatan itu dikonsultasikan. Jadi mestinya kita minta juga Komisi XI itu, ada justru mestinya mereka yang meminta kita mengonsultasikan kita ini dasar-dasar pertimbangan kita sebab di sana itu memang semata-mata pertimbangan politik ya. Bagi-bagi jatah antara partai politik, partai-partai besar ini, ini sudah kebagian, ini-ini. Ya ini saya kira ini juga pengalaman saya di sana ya. Ini saya kira kan bolehlah tidak bisa dihindari itu tetapi jangan juga mengabaikan sama sekali pertimbangan-pertimbangan yang melalui penelitian komprehensif dengan memperhatikan kompetensi. Di sana politis kita kompetensi. Nah itu mestinya di kawinkan. Terima kasih Saudara Ketua. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik ini yang terakhir saya harapkan. Pak Laode. PEMBICARA : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Saya kira senior kita Pak Fatwa itu sudah menyampaikan yang terbaik dan saya kira kemarin di Rapat Pimpinan juga kami sebetulnya sudah menugaskan sekretariat untuk mengkontak Sekretariat Komisi XI DPR. Mungkin tidak boleh jadi tidak keseluruhan anggota Komisi, mungkin Pimpinannya saja dulu diajak bicara, kita secara pro aktif, Komite IV secara proaktif pimpinannya barangkali didampingi Pimpinan juga barangkali untuk berbicara secara langsung memberi warning terhadap putusan kita tentang pertimbangan itu sehingga tidak di abaikan. Saya juga ragu jangan sampai dalam “dilecehkan”, “diabaikan” sehingga muncul sengketa kewenangan tanpa pada proses katakanlah proses politik untuk mencoba menyamakan persepsi tentang pertimbangan yang kita berikan. Itu saya kira. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik saya kira cukup saya dapat kesimpulan tidak perlu kita pertajam lagi tapi ini penting karena dibawa ke Panmus. Kita harapkan kepada Pimpinan Komite IV untuk melakukan komunikasi politik dengan Komisi XI untuk mengingatkan Komisi XI untuk kembali ke amanat konstitusi. Dan ini berisiko nanti pelanggaran konstitusi tapi kalau memang pilihannya tidak seperti yang kita harapkan ya tentu itu tidak terhindarkan kita akan membawa ini kepada yang berwenang untuk bisa memutuskannya. Apakah bisa kita sepakati Bapak-Ibu sekalian? Sepakati.

SIDANG PARIPURNA KE-14 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 13 JUNI 2013

30

KETOK 1X Selanjutnya apakah dapat kita menerima pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2013? Setuju. KETOK 2X Selanjutnya apakah kita dapat menerima pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Baik. KETOK 2X Baik tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Pimpinan Komite IV telah bekerja keras untuk melaksanakan tugasnya tapi ada satu hal yang penting sekali yang harus dilakukan lobi-lobi pada minggu-minggu ini. Baik untuk menghemat waktu kita masih ada 20 menit lagi. Mungkin secara padat saja untuk disampaikan kepada Pimpinan Komite I. Silakan. PEMBICARA : DENTY EKA WIDI PRATIWI, SE. (WAKIL KETUA KOMITE I) Bismillahirahmanirahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite I Masa Sidang IV Tahun Sidang 2012-2013 pada Sidang Paripurna ke-14 DPD RI tanggal 13 Juni 2013. Yang saya hormati Pimpinan DPD RI, semua Anggota DPD RI, Senator Indonesia, Bapak Plt. Sesjen beserta seluruh jajaran Seketariat Jenderal DPD RI dan hadirin serta undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan YME atas limpahan karunia dan nikmatnya sehingga kita bisa hadir dalam acara Sidang Paripurna DPD RI pada hari ini. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Komite I dalam menjalankan tugas dan wewenang konstitusionalnya pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2012-2013 pada dasarnya diarahkan untuk mengoptimalkan penyelesaian program-program kegiatan terkait perioritas Prolegnas 2013 dan perkembangan kekinian yang menuntut penangganan atas permasalahan aktual di daerah. Namun kami juga menyadari sesungguhnya peran Komite I tidak hanya melaksanakan fungsi legislasi saja, komite juga bertanggung jawab terhadap fungsi pengawasan yang berwujud dalam bentuk penampung aspirasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut kepada pemerintah pusat. Dengan alokasi waktu pada Masa Sidang IV ini yang relatif singkat berbagai target pencapaian telah dicanangkan oleh Komite I dalam pelaksanaan tugasnya. Namun demikian beban berat yang disandang oleh Komite I khususnya terkait dengan penyelesaian beberapa RUU yang masih terus diupayakan sehingga beberapa diantaranya tidak dapat kami sampaikan untuk disahkan pada Sidang Paripurna siang hari ini. Sesuai agenda Sidang Paripurna pada hari ini izinkanlah kami mewakili Komite I untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite I Masa Sidang IV Tahun Sidang 2012-2013. Perkembangan pelaksanaan tugas : 1. Penyusunan RUU Usul Inisiatif. Pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2012-2013 Komite I merencanakan untuk melakukan penyusunan terhadap RUU yaitu RUU tentang daerah perbatasan negara. SIDANG PARIPURNA KE-14 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 13 JUNI 2013

31

Dalam penyusunan RUU ini Komite I telah melakukan kegiatan FGD pada tanggal 11 dan 12 Juni 2013 dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan baik ditingkat pusat maupun daerah antara lain Badan Nasional Pengelolah Perbatasan, Kementerian Luar Negeri, Bappenas, Kementerian Pertahanan, Panglima TNI beserta Digad Staf TNI Polri, Badan Intelegen Negara dan 12 provinsi yang memiliki wilayah perbatasan dengan negara lain yaitu Aceh, Sumut, Riau, Kepri, Kalbar, Kaltim, Maluku, Maluku Utara, Sulut, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Komite I telah melakukan kunjungan kerja dalam rangka studi referensi ke beberapa negara yaitu Turki, Afrika Selatan dan Amerika Serikat yang sudah dilaksanakan. Dan dari dua pelaksanaan tersebut Komite I telah memperoleh masukan yang signifikan terkait perumusan RUU tentang daerah perbatasan. 2. RUU tentang pengadilan keagrariaan. Penyusunan RUU Pengadilan Keagrariaan merupakan bagian dari komitmen Komite I untuk terus mengawal reformasi agraria nasional. Pembentukan pengadilan keagrariaan bertujuan untuk melindungi masyarakat dalam memperjuangkan kasus-kasus pertanahan maupun agraria serta upaya melindungi masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-hak dasar atas pengelolaan sumber daya alam. Saat ini penyusunan RUU masih dalam tahap inventarisasi materi yang diawali dengan kunjungan kerja ke masing-masing daerah pemilihan pada tanggal 26-29 Mei 2013 yang lalu. Sebelumnya pada tanggal 13 Mei 2013 Komite I telah melaksanakan RDPU dengan pakar pertanahan yaitu Dr. Benhat Limbong dan Dr. Elza Syarif , SH., MA., 3. Ketiga kajian otonomi khusus dan otonomi asimetris di Indonesia. Masukan dan gagasan dari para pakar dan akademisi terhadap kedudukan otonomi khusus dan otonomi asimetris di Indonesia sangat dibutuhkan untuk mengetahui posisi politik otonomi khusus Bali. Terkait dengan kegiatan ini Komite I akan melaksanakan kunjungan kerja pada tanggal 23-25 Juni 2013 ke Provinsi Aceh, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Bali dalam rangka melihat lebih jauh aspirasi masyarakat terkait dengan otonomi khusus dan otonomi asimetris di Indonesia. 4. Selanjutnya yang keempat, RUU tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Sebagaimana kami laporkan sebelumnya bahwa Komite I berencana untuk melakukan review terhadap RUU tentang perlindungan masyarakat adat usul inisiatif DPD RI pada periodesasi 2004-2009. Agenda ini dilakukan sebagai upaya untuk menyempurnakan substansi pengaturan RUU tersebut yang nantinya akan menjadi bahan dalam pembahasan bersama DPR RI. Namun mengingat saat ini DPR RI telah menyampaikan draft RUU tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kepada DPD RI maka Komite I segera akan memutuskan posisi RUU inisiatif DPD RI terkait penyampaian draft RUU dari DPR RI. Kemudian selanjutnya untuk pembahasan RUU bersama DPR dan pemerintah dalam rangka menyusun pandangan dan pendapat. Melalui pembahasan yang panjang Komite I DPD RI bersama dengan Komisi II DPR RI dan pemerintah telah mengesahkan pada tingkat pertama RUU tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara pada tanggal 4 Juli 2013 yang direncakan akan disahkan pada Sidang Paripurna DPR RI yang akan datang. Perlu diinformasikan bahwa hingga saat ini Komite I juga telah mendapatkan tugas untuk melakukan pembahasan RUU tentang pertanahan, RUU pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, RUU tentang administrasi kependudukan. Kemudian berdasarkan Sidang Pleno ke-13 Panmus DPD RI pada tanggal 12 Juni 2013 kemarin telah ditetapkan pula bahwa Komite I mendapatkan tugas untuk melakukan pembahasan terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya pengawasan tentang pelaksanaan Undang-Undang sesuai dengan program kerja yang SIDANG PARIPURNA KE-14 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 13 JUNI 2013

32

telah disusun oleh Komite I pada Masa Sidang IV Komite I menyepakati untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah khususnya terkait dengan permasalahan desa dan melaksanakan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Demikian laporan perkembangan pelaksanaaan tugas Komite I pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2012-2013 yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Pimpinan dan seluruh Anggota DPD RI kami ucapkan terima kasih. Khairul kalam. Wabillahitaufiq walhidayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, terima kasih kepada Komite I yang telah menyampaikan progress report-nya. Selanjutnya kepada Badan Kehormatan kami persilakan.. PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (DKI JAKARTA) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang. Om swasti astu. Yang terhormat Saudara Ketua, Pimpinan Sidang, yang terhormat rekan-rekan para Senator, Sekretariat Jenderal dan hadirin yang berbahagia. Laporan pelaksanaan tugas dari BK singkat saja kami sampaikan. Yang pertama, finalisasi Keputusan Badan Kehormatan tentang tata cara rekapitulasi kehadiran anggota, mediasi dan penyelidikan dan pembentukan tim pencari fakta. Ini sudah dilakukan konsinyering khusus untuk ini dan juga sudah ada 3 surat keputusan BK berkaitan dengan hal ini. Tentang rekapitulasi kehadiran anggota bisa dilihat dari yang sudah kami bagikan. Dalam hal kehadiran anggota ini, Panmus dalam sidangnya yang lalu, bukan kemarin, itu telah meminta perhatian dari Pimpinan Badan Kehormatan untuk bagaimana agar kita tetap mempertahankan kehadiran kita ini sedapat-dapatnya meskipun ini kita tahu semua ini tahuntahun politik ya, kita saling memaklumi tapi kewajiban-kewajiban konstitusional kita ini tetap bisa berjalan. Dalam pada itu berhubung tetangga kita itu pernah mengumumkan tentang istilah “raja bolos” di koran, kami juga pernah didatangi oleh pers mendesak untuk diumumkan juga dari DPD. Kami berusaha berkelit di dalam soal ini dengan alasan bahwa sesungguhnya DPR itu sejak awal reformasi dulu itu sudah ada desakan untuk dipublikasikan tetapi ini kan menyangkut kehormatan anggota yang juga harus dijaga. Tapi mungkin terakhir ini desakan dari masyarakat sudah tidak bisa dihindari oleh oleh DPR, Badan Kehormatan DPR sehingga terpaksa mengumumkan itu. Nah untuk DPD kan tidak ada sesuatu yang luar biasa jadi apa kepentingannya untuk harus diumumkan. Jadi cukup dengan rekapitulasi ini yang disampaikan juga nanti kepada tiap anggota juga disampaikan yaitu cukup dengan itulah kita menyampaikannya sebab dibentuknya Badan Kehormatan ini kan bukan untuk merusak kehormatan anggota tetapi justru menjaga kehormatan anggota dan memberikan pembelaanpembelaan. Yang kedua soal mediasi. Saya kira sebagian kita sudah tahu bahwa ada suatu PT. Multikari dulu yang mengajukan tuntutan sampai mengadukan kepada Presiden, kepada DPD RI dianggap kita berutang dan seterusnya, yang sesungguhnya itu persoalannya dengan kaukus di dalam DPD RI. Di sini ada kaukus perempuan, ada kaukus anti korupsi dan SIDANG PARIPURNA KE-14 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 13 JUNI 2013

33

sebagainya. Di sini maksudnya kaukus MDG’s. Nah dimana belasan anggota DPD RI yang terhormat itu terlibat di dalamnya. Jadi pertama kita jelaskan bahwa ini beda institusi DPD dan beda kaukus tapi sekaligus dalam hal ini Badan Kehormatan mempunyai kewajiban untuk membela kehormatan anggota-anggota yang terhormat yang dianggap berutang. Padahal itu sebenarnya tidak benar. Dalam hal ini Badan Kehormatan telah melakukan tugasnya untuk memediasi dan telah selesai dan sesungguhnya sebenarnya kita bisa menuntut balik kepada mereka tetapi itu kita tentu hal itu kita tidak tempuh tapi kita kerjasama dengan kepolisian untuk melakukan pengejaran terus terhadap seorang bekas anggota, maaf bekas staf di DPD RI ini yang menyalahgunakan posisinya dan banyak sekali penyimpanganpenyimpangan yang dilakukannya. Itu laporan, itu hal pertama. Hal kedua, untuk kedua kalinya Badan Kehormatan melakukan seminar nasional dengan mengundang DPRD-DPRD kabupaten/kota juga provinsi tentunya seluruh Indonesia. Yang pertama mengenai masalah etika kode etik dengan dan kehormatan parlemen pusat dan daerah. Dengan kita mengadakan seminar nasional ini tujuan implisitnya itu sebenarnya untuk mengukuhkan kehadiran kita, hubungan kita sebagai perwakilan daerah di parlemen nasional, bagaimana karena kita secara struktural tidak ada hubungan dengan DPRD di daerah-daerah tetapi kepentingan hubungan itu sangat diperlukan dan alhamdulillah terbukti sekali kita mengadakan seminar nasional itu kita dibanjiri tamu-tamu dari DPRD yang justru sebenarnya mestinya itu mereka ke sebelah sana, ke DPR. Banyak persoalan yang mereka tanyakan dan memang kita melakukan pembelaan kepada mereka tentang hak-haknya yang kadang-kadang dianggap sebagai bawahan dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian khususnya mengenai masalah seminar yang terakhir kemarin, 2 kali seminar ini alhamdulillah sukses, terima kasih sebesar-besarnya atas kerjasama mulai dari Pimpinan, Anggota yang terhormat dan khususnya Sekretariat Jenderal sehingga bisa berjalan dengan lancar dan perhatian para narasumber dari berbagai lembaga sangat besar. Jadi kalau seminar pertama sudah diterbitkan buku mungkin nanti hasil seminar yang kedua ini kita juga terbitkan tentang pelaksanaan hak-hak keprotokolan bagi anggota legislatif di pusat dan daerah. Ini banyak sekali yang terungkap di dalam seminar itu yang perlu diperjuangkan dan diproses selanjutnya bukan hanya oleh kita tetapi juga lembaga lain. Jadi perlu ada komunikasi antar lembaga selanjutnya di dalam pelaksanaannya nanti. Nah dalam pada itu ini maaf Saudara Ketua, tadi waktu ada tamu kita dari KPAI menyampaikan pidatonya sebenarnya diminta secara mendadak saya sebenarnya tidak terlalu perhatikan tadi tapi saya spesial didatangi anggota-anggota yang terhormat, dari kaum Ibu. Jadi diminta saya menyampaikan catatan bahwa tadi ketika pidato itu mungkin dianggap terlalu panjang karena tidak pakai teks ya. Lalu Ketua yang terhormat begini-begini. Jadi kalau sesama kita internal tidak apa-apa tapi ini tamu. Jadi ya ini kan tidak enak teman-teman ini interupsi. Jadi saya dititipkan untuk menyampaikan ini. Dan kemudian yang terakhir, dalam dua hari yang lalu ada formulir tanda tangan beredar di kalangan anggota terkoordinasi di dalam komite-komite I, II, III, IV mengenai ada usul perubahan Peraturan DPD RI No. Tahun 2012 tentang tata tertib khusus pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD dan Kelompok DPD RI di MPR. Tata cara untuk ini sebenarnya bisa melalui BK, bisa memang yang kedua melalui dari anggota-anggota tanda tangan itu, yang ketiga bisa juga dari kelompok lain dan semuanya itu harus melalui Paripurna, nanti terakhir juga penghaluskannya pada BK. Jadi kalau lewat BK, usul dari BK ke Paripurna tapi tetap kembali kepada BK. Nah sebenarnya soal ini sudah lama timbul tenggelam, tidak ada upaya-upaya politisasi melainkan dinamisasi, dinamika untuk selalu penyempurnaan atas suatu sistem ya. Terima kasih. Nah ini telah disampaikan kepada Pimpinan dalam 2 hari terkumpul 62 tandatangan sampai kepada Pimpinan, tapi Pimpinan kesulitan waktu untuk bisa memproses hari ini karena itu pada Panmus selanjutnya Panmus khusus yang dijanjikan baru disampaikan kepada Paripurna dan tentunya BK juga baik SIDANG PARIPURNA KE-14 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 13 JUNI 2013

34

sebelum dan sesudah ke Paripurna juga akan selalu dan sesuai dengan tugasnya melakukan pembicaraan di dalam rapat-rapatnya. Dan kalau ada yang masih mau menambah tandatangan tentu tidak tertutup. Jadi nanti silakan saja. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Terima kasih kepada Pimpinan Badan Kehormatan. Waktu juga telah melewati yang sudah kita sepakati. Ini ada satu lagi kita harus dapat kesepakatan karena ini masalah internal kita PURT. Waktu itu saya ingin mengundang rapat ini secara tertutup ya. Apa bisa kita sepakati? KETOK 2X Baiklah Bapak Ibu sekalian, itu ditutup. Kami persilakan kepada Pimpinan PURT untuk bisa menyampaikan laporannya. Langsung disampaikan oleh Ketuanya. PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (KETUA PURT) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swasti astu. Rekan Senator DPD RI yang terhormat dan jajaran Sekretariat Jenderal yang kami hormati, terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat menghadiri Sidang Paripurna DPD RI ke-14 pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan Pasal 225 Ayat 4 UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR/DPR/DPD dan DPRD menyatakan bahwa DPD RI menetapkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran DPD RI dalam Peraturan DPD RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 225 Ayat 4 tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran DPD RI adalah format dan prosedur pengelolaan anggaran. Selanjutnya Peraturan DPD RI No. 2 Tahun 2012 tentang tata tertib Pasal 88 Ayat 1 menyatakan bahwa PURT DPD RI menyusun petunjuk operasional pelaksanaan dan pertanggungjawaban setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ditetapkan dalam Peraturan DPD RI pada setiap awal tahun anggaran. Sidang Paipurna ke-9 DPD RI Masa Sidang III Tahun Sidang 2012-2013 pada tanggal 15 Januari 2013 telah diputuskan Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2013 tentang petunjuk operasional kegiatan pertemuan di luar kantor dan perjalanan dinas DPD RI. Peraturan DPD RI tersebut menjadi dasar pelaksanaaan kegiatan DPD RI khususnya berkenaan dengan perjalanan dinas DPD RI, perjalanan dinas di luar negeri DPD RI, sidang rapat di luar kantor dan kegiatan pada masyarakat di daerah pemilihan pada tahun 2013. Salah satu ketentuan dalam Peraturan DPD RI yang dimaksud mengatur tentang kegiatan rapat pertemuan di luar kantor dalam rangka pembahasan materi pelaksanaan tugas DPD RI. PEMBICARA : Dr. H. RAHMAT SHAH (SUMUT) Interupsi Ketua. Saya Rahmat Shah, B-6. Itu suara Pak siapa itu, kalau boleh tone-nya turunkan karena terdengar keluar karena kita tertutup tapi suaranya dengar di luar Pak. SIDANG PARIPURNA KE-14 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 13 JUNI 2013

35

Terima kasih. PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (KETUA PURT) Volumenya dikurangi. Mundur sedikit. Sebelumnya berdasarkan Keputusan PURT DPD RI pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2012-2013 yang kemudian ditindaklanjuti melalui surat No. KU/120/57/DPD/122012 tanggal 7 Desember 2012 Sekretariat Jenderal DPD RI telah menyampaikan surat permohonan penetapan satuan biaya kegiatan pembahasan di luar gedung kantor DPD RI kepada Menteri Keuangan. Pada tanggal 3 April 2013 melalui Surat Menteri Keuangan No. S270/MK02/2013 perihal penetapan satuan biaya kegiatan pembahasan di luar gedung kantor DPD RI Kementerian Keuangan telah menetapkan agar satuan biaya kegiatan pemabahasan di luar gedung kantor DPD RI mengacu pada satuan biaya kegiatan pembahasan di luar gedung yang berlaku di DPR RI. Pimpinan DPD RI yang terhormat, rekan Senator yang terhormat, berdasarkan hal tersebut di atas kami atas nama seluruh Anggota PURT mengharapkan persetujuan dari Sidang Paripurna ke 14 DPD RI pada hari ini untuk mengesahkan Rancangan Peraturan DPD RI tentang perubahan kedua atas Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2013 tentang petunjuk operasional kegiatan rapat pertemuan di luar kantor dan perjalanan dinas DPD RI. Ddengan ditetapkannya Peraturan DPD RI dimaksud diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan rapat pertemuan di DPD RI di luar kantor, perjalanan dinas DPD RI dan kegiatan DPD RI di daerah dengan tetap mengedepankan akuntabilitas pelaksanaan anggaran. Perubahan peraturan sebagaimana terlampir. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa akan selalu meridhoi segenap langkah perjuangan kita. Amiin. Wabillahitaufik walhidayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi santi om. Terima kasih. Shaloom. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik Bapak-Ibu sekalian kita telah mendengar tadi laporan dari Ketua PURT terhadap Putusan PURT DPD RI No. 1/PURT-DPD/4/2012-2013 tentang Rancangan Peraturan DPD tentang perubahan kedua atas Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2013 mengenai petunjuk operasional kegiatan rapat pertemuan di luar kantor dan perjalanan dinas DPD RI. Kepada kita ini harus dapat persetujuannya. Apakah ini dapat kita setujui? KETOK 2X Baik, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih yang telah melaksanakan tugasnya. Artinya adalah akhir dari pada Sidang Paripurna. Saya ingin membacakan penutupan juga informasi banyak hal yang ingin saya sampaikan. Sidang dewan yang mulia, sebelum mengakhiri Sidang Paripurna ke-14 ini kami ingin menyampaikan beberapa informasi terkait pelaksanaan tugas DPD RI dengan masuknya surat yang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Pimpinan DPD pada tanggal 30 Mei 2013 berkenaan Rancangan Undang Undang tentang Keuangan Negara kemudian Rancangan Undang Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada Sidang PPanmus kemarin telah SIDANG PARIPURNA KE-14 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 13 JUNI 2013

36

diputuskan bahwa Rancangan Undang Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan ditangani oleh Komite I. Dan RUU tentang Keuangan Negara akan dibahas oleh Komite IV dengan didahului oleh pengantar musyawarah dari Pimpinan DPD RI. Kemudian juga selanjutnya pada tanggal 3 Juni yang lalu telah dilakukan rapat dalam rangka pemilihan Pimpinan Rapat Pansus Guru. Hasil rapat tersebut memutuskan bahwa komposisi Pimpinan Pansus Guru yaitu Saudara Drs. Aidil Fitrisyah MM Sumatera Selatan sebagai Ketua. Mana Ketua Pansusnya? Tepuk tangan, tidak hadir. Kemudian didampingi oleh Saudari Pdt. Dr. Silviana Pandegirot. Ibu Silviana? Tidak masuk ya. Kemudian didampingi oleh Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Surya. Ini masa Pansus Gurunya, gurunya tidak disiplin. Kumaha atuh Mang? Kemudian diwakilkan oleh Ketua Umum PGRI yang ada di sini sebagai Anggota DPD ya. Kami berharap dengan terpilihnya Pimpinan Pansus Guru dapat segera bekerja untuk menghasilkan solusi atas kompleknya permasalahan guru yang guru di Indonesia. Selain itu kami juga perlu menginfomasikan bahwa Komite II DPD RI akan mengadakan Seminar Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3E) dengan tema MP3E dan Pembangunan Infrastruktur Daerah Ingin Memajukan Perekonomian Daerah. Diharapkan nanti dihadiri oleh teman-teman khususnya maksud kami diluar Komite II pada tanggal 24 Juni di Ruang GBHN Gedung Nusantara V. Demikianlah kita telah melalui seluruh agenda persidangan hari ini. Perlu kami sampaikan pula sesuai jadwal persidangan DPD bahwa Sidang Paripurna ke-15 akan kita laksanakan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 dengan agenda laporan perkembangan pelaksanaan tugas alat kelengkapan. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulilah Sidang Paripurna ke-14 Dewan Perwakilan Daerah ini kami tutup dengan mengucapkan walbillahitaufiq walhidayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETOK 3X Terima kasih. SIDANG DITUTUP PUKUL 14.07 WIB

SIDANG PARIPURNA KE-14 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 13 JUNI 2013

37