DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-14 MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG

Nomor : DPD.220/SP/14/2012

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ----------RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-14 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2011-2012 I. 1. 2. 3. 4. 5.

KETERANGAN Hari Tanggal Waktu Tempat Pimpinan Sidang

: : : : :

Senin 11 Juni 2012 09.30 WIB – Selesai GEDUNG NUSANTARA V Pimpinan DPD 1. H. Irman Gusman, SE., MBA. (Ketua) 2. Dr. Laode Ida (Wakil Ketua) 3. GKR. Hemas (Wakil Ketua)

6.

Sekretaris Sidang

:

1. Sekretaris Jenderal DPD (DR. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc.) 2. Wakil Sekretaris Jenderal DPD (Drs. Djamhur Hidayat)

7.

Panitera

:

Kepala Biro Persidangan II (Dra. Sri Sumarwati Isf.)

8.

Acara

:

9. 10.

Hadir Tidak hadir

: :

II. JALANNYA SIDANG :

Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011. Orang Orang

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.30 WIB

1.

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Bapak-Ibu yang saya hormati, para anggota dewan yang terhormat. Sebelum kita memasuki sidang paripurna, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu kami mohon kepada tim paduan suara untuk memandu menyanyikan lagu. Dan kepada para anggota DPD serta seluruh hadirin yang hadir pada ruangan ini untuk dimohon berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 2.

PEMBICARA : PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia raya… Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Disanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan Tanah Airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Hiduplah negriku. Bangsaku Rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya.

1

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-14 DPD RI, SENIN 11-06-2012

3.


Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang kami hormati. Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh sekretariat jenderal sampai saat ini telah hadir 23 orang anggota DPD yang telah menandatangani daftar hadir. Mungkin barangkali 1-2 orang lagi menuju ke ruangan. Dengan demikian, karena sidang ini belum memenuhi kuorum, sehingga acara ini terpaksa kita tunda. Tetapi sebelumnya tentu saya ingin membuka sidang ini dulu supaya kita bisa on time, karena siang nanti kita pada penuh. Ijinkan saya untuk membuka sidang ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Sidang Paripurna ke-14 Tahun Sidang 2011-2012 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETOK 1X Dan sekaligus Bapak-Ibu sekalian, agenda pokok Sidang Paripurna ke-14 DPD Masa Sidang IV adalah, yaitu penyampaian hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2011 oleh BPK Republik Indonesia. Dikarenakan masih minimnya anggota kita yang hadir, kita akan memberikan waktu supaya nanti dihubungi teman-teman kita, kita skors sampai 30 menit, sehingga kita harapkan jam 10.00 tepat apapun kondisinya kita akan bisa memulai. Apakah bisa sepakati? Baik. Kalau begitu sidang kita skors. KETOK 1X Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. SIDANG DISKORS PUKUL 09.40 WIB

SIDANG DIBUKA KEMBALI PUKUL 10.00 WIB

Bapak-Ibu anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang kami hormati. Sidang dewan yang mulia. Sesuai dengan jadwal yang telah dikirimkan oleh sekretariat jenderal, kita telah memulai tadi acara, kita telah membuka acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan kita telah skors sidang ini setengah jam. Dan kita akan memulai sidang ini, untuk itu skors sidang kami cabut. KETOK 2X

2


Bapak-Ibu yang saya hormati dan sidang dewan yang mulia. Pada kesempatan sidang paripurna kali ini telah hadir bersama kita Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia bersama Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan seluruh anggota BPK, serta jajaran dari sekretariat jenderal BPK Republik Indonesia. Tepuk tangan. Hadir juga bersama kita delegasi dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri pada tingkat Wasana Praja, untuk menyaksikan salah satu prosesi ketatanegaraan sebagai pembelajaran bagi mereka kedepan. Kami ucapkan selamat datang pada sidang DPD RI ini. Yang mana agendanya adalah mendengarkan laporan BPK Republik Indonesia atas LKPP. Untuk itu kami persilakan berdiri adek-adek sekalian. Kami persilakan duduk kembali. Sidang dewan yang mulia, Agenda pokok Sidang Paripurna ke-14 DPD pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2011-2012. Sesuai dengan jadwal acara sidang paripurna ini mempunyai agenda pokok yaitu penyampaian Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Yang terhormat saudara ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta hadirin sekalian. Sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah dengan agenda penyampaian penyampaian Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, diselenggarakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya didalam Pasal 23 E ayat (3) disebutkan hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang. Penyampaian Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait dengan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana yang diatur Pasal 22 D ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya berkenaan dengan tugas dan wewenang DPD dalam pengawasan atas pelaksanaan APBN. Selanjutnya didalam Pasal 224 ayat (1) huruf G Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, juga ditegaskan bahwa Dewan Perwakilan Daerah menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bahan untuk membuat pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN. Hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memiliki arti penting dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara. Dalam kaitan ini bagi DPD yang memiliki tugas dan wewenang, yakni antara lain pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang APBN. Dimana penyampaian hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 oleh BPK RI merupakan masukan yang sangat berharga dalam menilai kinerja pemerintah dalam hal pengelolaan anggaran negara menyangkut perencanaan penganggaran penerimaan serta penggunaan anggaran negara dan pencapaian tujuan yang telah diprogramkan. Penilaian tersebut selanjutnya merupakan masukan dalam menyusun pertimbangan DPD kepada DPR guna penyusunan dan pembahasan RUU tentang APBN. Pemeriksaan keuangan oleh BPK merupakan bagian dari upaya kita untuk mewujudkan akuntabilitas publik yang merupakan kewajiban dari pemerintah yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, 3


manajerial dan maupun program. Pengawasan sebagai bagian penting dari manajemen pemerintahan yang baik bersifat saling menunjang dengan upaya-upaya peningkatan akuntabilitas. Karena pengawasan akan terkait dengan pertanggungjawaban, maka salah satu masukan bagi suatu kegiatan pengawasan adalah audit atau pemeriksaan yang dapat menjembatani kehendak pihak-pihak yang berkepentingan akan informasi yang objektif dan relevan. Dari penugasan fungsi audit ini kita harapkan adanya jaminan bahwa informasi yang disampaikan telah melalui suatu proses pengujian, sehingga dapat kta ketahui tingkat keandalan serta kelayakannya. Sidang dewan yang mulia, Sesuai dengan jadwal acara di sidang paripurna ke-14 DPD ini, yaitu mendengarkan penyampaian laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 oleh BPK. Dimana kita akan mempersilakan pada saudara Ketua BPK untuk menyampaikan sambutan atau penjelasan hasil pemeriksaan atas laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. 4.

PEMBICARA : MC Sambutan Ketua BPK RI.

5.

PEMBICARA : Drs. HADI POERNOMO, Ak (KETUA BPK)

Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua DPD RI. Yang kami hormati para Wakil Ketua DPD RI. Yang kami hormati Wakil Ketua BPK RI. Yang kami hormati para Anggota DPD RI. Yang kami hormati para Anggota BPK RI. Serta hadirin yang saya muliakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastyastu. Pertama-tama, perkenankalah saya mengajak kita semua mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam sidang paripurna DPD RI yang mulia ini. Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan, khususnya paket UndangUndang tentang Keuangan Negara tahun 2003-2004, pada hari ini BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2011, yang sebelumnya telah disampaikan secara resmi kepada DPR pada tanggal 28 Mei 2012. LHP LKPP Tahun 2011 terdiri atas (1) Ringkasan Eksekutif; (2) LHP atas Laporan Keuangan; (3) LHP Sistem Pengendalian Intern; (4) LHP Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan; (5) Laporan Pemantauan TIndak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan LKPP Tahun 2004-2010; dan (6) Laporan tambahan berupa laporan Hasil Review atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat. LKPP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Pusat atas pelaksanaan APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara. Semoga hasil pemeriksaan atas LKPP ini dapat membantu DPD dalam menjalankan fungsinya. Kami juga berharap agar LHP LKPP ini dapat membantu DPD dalam

4


pengambilan keputusan atas rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011. Pimpinan sidang dan anggota DPD RI yang saya muliakan. LKPP tahun 2011 yang kami periksa meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011 Pemerintah melaporkan realisasi pendapatan sebesar Rp. 1.211 triliun dan realisasi belanja Pemerintah Rp. 1.295 triliun. Pendapatan negara tahun 2011 tersebut mencapai 103,5% disbanding anggaran sebesar Rp. 1.170 triliun. Pendapatan negara tersebut naik Rp.216 triliun atau naik 21,64% dibanding realisasi pendapatan tahun 2010 sebesar Rp.995 triliun. Jenis pendapatan yang mengalami kenaikan paling tinggi dalam tahun 2011 adalah Penerimaan Perpajakan. Pada tahun 2011 realisasi penerimaan perpajakan adalah sebesar Rp.874 triliun atau mencapai 99,43% dari anggaran Rp.879 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp. 150,57 triliun atau 20,82% dari realisasi penerimaan perpajakan tahun 2010 sebesar Rp.723 triliun. Belanja negara tahun 2011 meliputi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang seluruhnya berjumlah Rp. 1.295 triliun atau 98,11% dari anggaran sebesar Rp. 1.321 triliun. Belanja negara tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 253 triliun atau 124,28% jika dibandingkan belanja negara tahun 2010 sebesar Rp. 1.042 triliun. Kenaikan pendapatan negara lebih kecil disbanding kenaikan belanja negara, yang menimbulkan defisit yang semakin besar. Defisit anggaran tahun 2011 mencapai sebesar Rp. 84 triliun atau hampir dua kali terhadap defisit tahun 2012 sebesar Rp. 47 triliun. Sebagaimana tercermin dari LKPP 2011, defisit anggaran negara yang meningkat diimbangi dengan kenaikan pembiayaan. Pembiayaan pada tahun 2011mencapai Rp.131 triliun atau 142,39% dibandingkan pembiayaan pada tahun 2010 yang mencapai Rp. 92 triliun. Pada neraca Pemerintah Pusat, total aset per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 3.023 triliun atau naik sebesar Rp. 600 triliun dibandingkan total aset tahun 2010 sebesar Rp. 2.424 triliun. Kenaikan total aset tersebut terutama berasal dari kenaikan aset tetap tetap yang mencapai Rp.384 triliun. Kenaikan tersebut berasal dari pengadaan aset tetap tahun 2011 dan pencatatan hasil inventarisasi dan penilaian kembali (IP) aset tetap yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal. Selain itu kenaikan aset juga berasal dari dicatatatnya hasil IP atas aset Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dan aset Eks BPPN masing-masing sebesar Rp. 81 triliun dan Rp. 38 triliun. Pada sisi pasiva, Pemerintah Pusat mencatat kewajiban sebesar Rp. 1.947 triliun yang terutama bersumber dari utang jangka panjang dalam dan luar negeri sebesar Rp. 1.701 triliun. Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 105 triliun dengan saldo kas dan setara kas sebesar Rp. 121 triliun. Pimpinan sidang dan anggota DPD RI yang saya muliakan. Atas LKPP tahun 2011 tersebut, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion) atau sama dengan opini yang diberikan BPK atas LKPP tahun 2010. Namun akun pada LKPP tahun 2011 yang dikecualikan lebih sedikit dibandingkan LKPP tahun 2010. hal ini menunjukkan hasil positif atas kerja keras Pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Opini LKPP ini sejalan dengan peningkatan kualitas laporan keuangan kementerian negara/lembaga (LKLL) dan laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN). Untuk itu, BPK memberikan penghargaan kepada Pemerintah yang telah mengikuti rekomendasi BPK, sehingga opini pada kementerian/lembaga (KL) dan bagian anggaran bendahara umum negara (BA BUN) banyak mengalami peningkatan. Opini atas LKKL dan LK BA BUN yang merupakan elemen utama LKPP, menunjukkan kemajuan yang signifikan. Jumlah KL/BA BUN yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 terdapat 35 KL/BA BUN 5


yang memperoleh opini WTP, kemudian meningkat menjadi 45 pada tahun 2009, sebanyak 53 KL/BA BUN pada tahun 2010 dan 67 KL/BA BUN pada tahun 2011. Pemerintahan juga telah memenuhi sebagian besar pemenuhan kriteria transparansi fiskal yang dikeluarkan oleh International Monetary Fund (IMF). Hasil review pada tahun 2011 menunjukkan dari 45 kriteria yang ditetapkan, 22 kriteria sudah terpenuhi, 22 kriteria belum sepenuhnya terpenuhi, dan satu kriteria belum terpenuhi. Pimpinan sidang dan anggota DPD RI yang saya muliakan. Ada dua permasalahan yang ditemukan BPK dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2011 yang menjadi pengecualian atas kewajaran LKPP. Permasalahan tersebut merupakan gabungan ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kelemahan sistem pengendalian intern, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Masalah pertama, Pemerintah telah melakukan IP atas Aset Tetap yang diperoleh sebelum Neraca Awal per 31 Desember 200, tetapi masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan pencatatan hasil IP sebagai berikut: (1) Aset Tetap pada sepuluh KL dengan nilai perolehan Rp. 4,13 triliun belum dilakukan IP; (2) Aset Tanah Jalan Nasional pada Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp. 109,06 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya; (3) Aset Tetap hail IP pada tiga KL senilai Rp. 3,88 triliun dicatat ganda; (4) Pencatatan aset hasil IP pada KL masih selisih senilai Rp. 1,54 triliun dengan nilai koreksi hasil IP pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN); (5) Aset Tetap pada 14 KL senilai Rp. 6,89 triliun tidak diketahui keberadaannya; dan (6) Pelaksanaan IP belum mencakup penilaian masa manfaat Aset Tetap sehingga Pemerintah belum dapat melakukan penyusutan Aset Tetap. Nilai Aset Tetap yang dilaporkan bisa berbeda secara signifikan jika Pemerintah menyelesaikan dan mencatat seluruh hasil IP. Masalah kedua, Pemerintah telah melakukan IP atas seluruh Aset Eks BPPN, tetapi masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan inventarisasi, perhitungan, dan penilaian terhadap Aset Eks BPPN tersebut sebagai berikut: (1) Pemerintah belum menemukan dokumen cessie atas Aset Eks BPPN berupa Aset Kredit senilai Rp. 18,25 triliun; (2) Aset Eks BPPN yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) senilai Rp. 11,18 triliun tidak didukung oleh dokumen sumber valid; (3) aset Eks BPPN berupa tagihan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) senilai Rp. 8,68 triliun belum didukung dokumen kesepakatan dengan Pemegang Saham; (4) Aset Eks BPPN berupa aset property sebanyak 917 item belum dinilai; dan (5) Pemerintah belum dapat menyajikan nilai bersih yang dapat direalisasikan atas Aset Eks BPPN yang berupa piutang. Pimpinan sidang dan anggota DPD RI yang saya muliakan. Disamping permasalahan yang mempengaruhikewajaran LKPP tahun 2011 tersebut, BPK juga menemukan permasalahan signifikan lain terkait kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Permasalahan terkait kelemahan pengendalian intern antara lain: (1) Terdapat inkonsistensi penggunaan tariff pajak dalam perhitungan PPh Migas dan perhitungan Bagi Hasil Migas sehingga Pemerintah kehilangan penerimaan negara sebesar Rp. 2,35 triliun; (2) Pengelolaan PPh Migas tidak optimal sehingga hak Pemerintah atas PPh Migas dan sanksi administrasi sebesar Rp. 747,08 miliar belum dapat direalisasikan; (3) Penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Penyertaan Modal Negara (PMN) atas Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) berlarut-larut dan metode penetapan nilainya dalam PP PMN dapat berbeda dengan nilai penyerahan awal; dan (4) Terdapat selisih Saldo Anggaran Lebih (SAL) antara fisik dengan catatan Tahun 2011 sebesar Rp. 17,43 miliar. Atas permasalahan pengelolaan PPh Migas, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar mengupayakan amandemen PSC dan /atau amandemen tax treaty terhadap Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang menggunakan tax treaty, serta menetapkan aturan mengenai pembagian kewenangan antar instansi dan mekanisme pemantauan serta 6


penagihan kewajiban PPh Migas yang lebih memadai. Mengenai masalahPenetapan PP PMN atas BPYBDS yang berlarut-larut, BPK merekomendasikan Pemerintah agar memperbaiki kebijakan dalam penetapan BPYBDS sebagai PMN. Sedangkan atas permasalahan selisih nilai antara fisik dan catatan SAL, BPK merekomendasikan Pemerintah agar memperbaiki pengelolaan dan pencatatan transaksi non anggaran dan menyelesaikan selisih SAL antara fisik dan catatannya. Masalah berulang terjadi pada pengelolaan dan pencatatan Aset Tetap serta kelemahan pelaksanaan IP, baik IP atas Aset Tetap, Aset KKKS maupun Aset Eks BPPN. Terhadap masalah tersebut, Pemerintah perlu menyempurnakan pencatatan dan pengelolaan Aset Tetap serta memperbaiki metode IP dan penatausahaan Aset KKKS dan Aset Eks BPPN. Masih banyaknya permasalahan dalam pengelolaan barang milik negara menunjukkan belum optimalnya kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DKJN) selaku Pengelola barang. Oleh karena itu, Pemerintah perlu lebih memacu kinerja DJKN agar lebih baik lagi dalam pencatatan dan pengelolaan aset tetap. Permasalahan lain terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain: (1) Masih ditemukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 28 kementerian/lembaga (KL) sebesar Rp. 331,94 miliar dan USD 2.01 juta yang terlambat/belum disetor, kurang/belum dipungut dan digunakan langsung diluar mekanisme APBN; (2) Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi (PBB Migas) atas areal onshore tidak sesuai dengan Undang-Undang PBB dan Undang-Undang Migas sehingga realisasi PBB Migas sebesar Rp. 3,96 trilintidak dapat diyakini kewajarannya; (3) Pendapatan Hibah pada LKPP masih berbeda sebesar Rp. 183,94 miliar dengan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pengelolaan Hibah (LK BA 999.02) dan penerimaan hibah langsung sebesar Rp. 292,43 miliar dan USD 781.99 ribu pada 15 KL belum dilaporkan kepada Kementerian Keuangan selaku BUN dan dikelola diluar mekanisme APBN; dan (4) Pemerintah belum menetapkan status pengelolaan keuangan pada tujuh Perguruan Tinggi eks Badan Hukum Milik Negara (BHMN) setelah undang-undang Badan Hukum Pendidikan, yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. (MK) Terhadap permasalahan PNBP dan hibah yang berulang, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar: (1) Mengatur sanksi yang tegas atas keterlambatan penyetoran dan penggunaan langsung PNBP; (2) Merevisi Undang-Undang PNBP yang menyangkut kewenangan penetapan jenis dan penyesuaian taris PNBP yang memudahkan pelaksanaannya; (3) Menetapkan peraturan mengenai monitoring penerimaan hibah langsung di tingkat KL, pelaporan dan sanksi bagi satuan kerja yang tidak melaporkan hibah langsung yang diterimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap masalah penetapan PBB Migas atas areal onshore, BPK merekomendasikan Penerintah agar menetapkan secara jelas objek pajak PBB Migas sesuai dengan Undang-Undang PBB dan Undang-Undang Migas, serta memperbaiki petunjuk pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan mekanisme penetapan PBB Migas. Sementara itu, terhadap status pengelolaan keuangan pada tujuh Perguruan Tinggi eks BHMN, BPK merekomendasikan Pemerintah agar segera menetapkan status hukum pengelolaan keuangan pada tujuh Perguruan Tinggi eks Badan Hukum Milik Negara (BHMN) tersebut. Pimpinan sidang dan anggota DPD RI yang saya muliakan. Pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2005-2010 mengungkapkan 36 temuan. Jumlah temuan pemeriksaan yang sudah ditindaklanjuti sesuai dengan saran BPK sebanyak 16 temuan, sedangkan jumlah temuan yang sedang ditindaklanjuti sebanyak 20 temuan. Permasalahan yang sudah ditindaklanjuti diantaranya adalah memperbaiki Sistem Penerimaan Negara, sistem pencatatan dan rekonsiliasi Piutang Perpajakan, memperbaiki penyelesaian PPN ditanggung Pemerintah menjadi subsidi PPN atas penyerahan jenis BBM 7


tertentu, memetakan dan menelusuri data rincian Uang Muka BUN, menetapkan peraturan atas pengelolaan BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, serta menetapkan Badan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bawaslu, LPP RRI, LPP TVRI, dan Badan Pengembangan Kawasan Sabang sebagai Pengguna Anggaran di APBN Tahun 2012, dengan memperoleh bagian anggaran sendiri, dari sebelumnya dibiayai lewat Bagian Anggaran BUN (BA 999) Sementara itu, permasalahan yang masih dalam proses tindak lanjut adalah mengupayakan amandemen formulasi perhitungan sharing antara Pemerintah dengan KKKS yang disesuaikan dengan penerapan tax treaty, perbaikan sistem pengelolaan perpajakan KKKS, penertibanpungutan PNBP dan/atau penyetoran PNBP dan hibah langsung di KL, serta penyempurnaan regulasi dana pension PNS dan penyusunan aturan teknis mengenai tata cara pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk iuran dana pension yang dititipkan Menteri Keuangan kepada PT Taspen (Persero). Pimpinan sidang dan anggota DPD RI yang saya muliakan. Pada kesempatan ini, kami kembali mengingatkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terutama terkait penerapan standar akuntansi berbasis akrual. Pasal 36 undang-undang tersebut menyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 tahun sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ditetapkan. Tahun 2011 merupakan tahun kedelapan pelaksanaan undang-undang tersebut. Artinya, kita sudah melewati batas undangundang, namun Pemerintah belum dapat menerapkan dua basis akuntasnsi sesuai PP 71 Tahun 2010 yaitu basis kas untuk LRA dan basis akrual untuk neraca. Oleh karena itu, BPK mendorong Pemerintah segera menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual tanpa mengabaikan kemampuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penerapannya. Kesiapan SDM dan teknologi agar dipertimbangkan secara seksama sehingga penerapan tersebut tidak menurunkan pencapaian opini atas kewajaran laporan keuangan. Selain SAP Berbasis Akrual tersebut juga perlu segera dipertimbangkan perlakuan penyusutan terhadap aset tetap sehingga aset tetap dapat disajikan sebesar nilai buku. Perlakuan penyusutan aset tetap diyakini akan meningkatkan keandalan laporan keuangan pemerintah. Pimpinan sidang dan anggota DPD RI yang saya muliakan. Sebagai penutup, kami berharap DPD dapat membantu tindak lanjut LHP LKPP oleh Pemerintah sehingga tidak ada masalah yang sama pada tahun berikutnya dan kualitas LKPP dapat terus ditingkatkan oleh Pemerintah. Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPD RI atas kerja sama yang baik dan perhatian terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK, serta langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan untuk menindaklanjutinya. Kami berharap agar kerja sama yang telah berjalan selama ini dapat terus terjalin dan bahkan semakin menigkat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat lebih mendorong pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang transparan dan akuntabel, serta dapat mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanty Shanty Shanty Om.

8


6.

PEMBICARA : MC

Penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI, dilanjutkan dengan dengan penandatanganan berita acara. Dimohon kepada yang terhormat Pimpinan DPD RI didampingi Sesjen dan Ketua BPK RI didampingi Sesjen untuk dapat mengambil tempat. Terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. 7.


Sidang dewan yang mulia, Tadi kita telah mendengar penjelasan dari Ketua BPK. Untuk itu kita mengucapkan terima kasih atas penyampaian daripada laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011 yang kami terima, yang ini merupakan masukan yang sangat berharga dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kami akan segera mempelajari dan akan menindaklanjuti dalam rapat-rapat Dewan Perwakilan daerah yang akan datang. Serta ini menjadi bahan dalam membuat pertimbangan bagi DPR dalam menyusun rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN. Sidang dewan yang mulia, Sebagai catatan bagi kita, penting untuk memperhatikan beberapa hal dari apa yang tadi telah dijelaskan, dari laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2011. Yakni, pertama, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion) atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2011 dengan ada dua permasalahan utama. Pertama, adanya permasalahan dalam pelaksanaan dan pelaksanaan dan pencatatan hasil inventarisasi dan penilaian atas aset tetap. Permasalahan dalam pelaksanaan dan pencatatan IP tersebut dikarenakan: (a) Masih adanya aset tetap yang belum dilakukan IP, yaitu inventarisasi dan penilaian; (b) Aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya karena belum selesai dilakukan IP dan hasil IP tidak memadai; (c) Pencatatan ganda aset tetap hasil IP; (d) Masih terdapat selisih pencatatan hasil IP dengan nilai korekasi hasil IP tersebut; (e) Aset tetap tidak diketahui keberadaannya; dan (f) pelaksanaan IP belum mencakup penilaian masa manfaat aset tetap, sehingga pemerintah belum dapat melakukan penyusutan terhadap aset tetap tersebut. Nilai aset tetap yang dilaporkan dapat berbeda secara signifikan apabila pemerintah menyelesaikan dan mencatat nilai seluruh hasil IP. Dua, terdapat kelemahan dalam pelaksanaan inventarisasi, perhitungan dan penilaian terhadap aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dikenal dengan BPPN, dimana data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk memperoleh keyakinan yang memadai ats kewajaran saldo aset eks BPPN tersebut. Yang kedua, masalah lain dari hasil laporan BPK RI yang perlu kita cermati, bahwa masih ditemukan permasalahan terkait kelemahan sistim pengendalian intern, yang dikenal dengan SPI, yang signifikan, antara lain yaitu; (1) Adanya inkonsistensi penggunaan tarif pajak dalam perhitungan PPh Migas dan perhitungan bagi hasil Migas; (2) Tidak optimalnya pelaksanaan monitoring dan penagihan atas kewajiban PPh Migas; (3) Terdapat kelemahan dalam pencatatan dan penatausahaan aset tetap; (4) Terdapat kelemahan dalam pelaksanaan IP atas aset Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS); (5) Pelaksanaan IP aset eks BPPN tidak berdasarkan dokumen yang valid; (6) Penyelesaian bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya. Yang mana itu berlarutlarut dan penetapannya dalam peraturan pemerintah yang dapat berbeda dari penyerahan awal; (7) Sistim pertanggungjawaban dan pelaporan lembaga non struktural, yayasan dan badan lainnya dalam LKPP belum diatur secara konsisten dan komprehensif; (8) Terdapat selisih nilai Sisa Anggaran Lebih (SAL) tahun 2011 antara fisik dengan catatannya. 9


Permasalahan tersebut tentunya berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar bila itu tidak segera kita tindaklanjuti. Selain itu kerugian tersebut akan semakin membebani anggaran yang terancam defisit dengan kembalinya bergejolaknya perekonomian global yang melanda saat-saat ini. Yang ketiga, hal lain yang perlu kita sikapi adalah indikasi masih rendahnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapat Penerimaan negara bukan Pajak (PNBP) yang terlambat atau belum disetorkan ke kas negara, atau kurang, bahkan belum dipungut yang digunakan langsung diluar mekanisme APBN, yang mana dipungut melebihi tarif PP, seperti penetapan pajak bumi dan bangunan, migas, juga atas areal onshore yang tidak sesuai dengan Undang-Undang PBB dan juga dengan Undang-Undang Migas. Terdapat juga perbedaan realisasi pendapatan hibah antara LKPP dengan laporan keuangan bagian anggaran. Dimana pengeluaran hibah yang tidak dapat dijelaskan dan penerimaan hibah langsung KL yang belum dilaporkan kepada bendahara umum negara, yang mana dikelola diluar mekanisme APBN. Pemerintah juga belum menetapkan status pengelolaan keuangan tujuh perguruan tinggi yang telah dibatalkan status badan hukum pendidikannya. Dan penyelesaian kesepakatan antara Pemerintah, Bank Indonesia dan perum jamkrindo atas resharing tunggakan kredit usaha tani tahun penyediaan KUT tahun 1998, tahun 1999, dimana pola ….. (tidak jelas) masih berlarut-larut. Yang keempat, dengan masih banyaknya kelemahan yang ditemui dalam SPI Pemerintah, BPK RI merekomendasikan kepada Pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK yang telah disampaikan dalam pemeriksaan atas LKPP tahun 2010. Dan juga memperbaiki kebijakan perencanaan, penganggaran dan penetapan bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya sebagai penyertaan modal negara. Serta menetapkan perlakuan selisih nilai BPYBDS atau bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya dan PMN yang ditetapkan. Memperbaiki sistim pertanggungjawaban dan pelaporan lembaga non struktural, yayasan dan badan lainnya, melakukan pendataan dan monitoring atas potensi PNBP di seluruh KL, mengatur sanksi yang tegas atas keterlambatan penyetoran dan penggunaan langsung, merevisi Undang-Undang PNBP terutama yang menyangkut kewenangan penetapan jenis dan penyesuaian tarif PNBP yang memudahkan pelaksanaannya, menetapkan secara jelas objek pajak PBB Migas sesuai dengan Undang-Undang PBB dan juga UndangUndang Migas, serta juga memperbaiki petunjuk pengisian surat pemberitahuan objek pajak yang biasa dikenal dengan SPOP, dan meanis penetapan PBB Migas. Menetapkan peraturan mengenai monitoring penerimaan hibah langsung ditingkat kementerian/lembaga, laporan dan sanksi bagi satuan kerja yang tidak melaporkan hibah langsung yang diterimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Segera menetapkan status hukum pengelolaan keuangan atas tujuh perguruan tinggi eks badan hukum milik negara, dan juga membahas dengan pihak BI dan perum jamkrindo untuk menyikapi dis sharing atas KUT tahun 1998-1999 secara akuntabel, tentu juga dengan mempertimbangkan azas keadilan. Upaya tersebut tentunya perlu kita terus kawal agar tidak terulang pada tahun-tahun berikutnya, karena hal tersebut tentu akan sangat berpengaruh terhadap efisiensi penggunaan anggaran pemerintah. Yang kelima, dari beberapa seminar yang ditemui, kita perlu mengapresiasi usaha pemerintah dalam mewujudkan transparansi dalam penyelenggaraan keuangan negara. Seperti diketahui International Monetary Fund atau yang kita kenal dengan IMF mengeluarkan 45 kriteria transpransi fiskal negara. Dan untuk sementara pemerintah telah memenuhi 22 kriteria, belum sepenuhnya memenuhi sebanyak 22 kriteria, dan hanya satu yang belum sama sekali memenuhi kriteria. Hal ini tentunya menjadi catatan positif kedepan yang perlu terus kita dukung. Dan juga tentunya tidak lepas dari usaha pemerintah untuk terus menindaklanjuti hasil pengawasan BPK RI setiap tahunnya. Terlihat dengan telah 10


ditindaklanjutinya hasil pemeriksaan atas LKPP sebanyak 16 temuan dari 36 temuan, serta masih terus memproses 20 temuan lainnya sesuai dengan saran yang diajukan BPK. Selain itu opini atas laporan keuangan kementerian negara atau lembaga dan bagian anggaran bendarahara umum negara banyak mengalami peningkatan pada akhir-akhir ini. Opini atas LKKL dan LK BA BUN yang merupakan elemen utama LKPP menunjukkan kemajuan yang signifikan. Jumlah kementerian dan lembaga negara dan juga bagian anggaran bendahara umum (BA BUN) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 terdapat 45 KL/BA BUN yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Kemudian meningkat menjadi 53 KL/BA BUN pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 meningkat lagi pada angka 67 KL/BA BUN. Tentu sesuai dengan mandat konstitusi DPD RI yang berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu dan pengawasan atas pelaksanaan APBN serta memberikan pertimbangan RUU APBN. Untuk itu secara keseluruhan saya mengajak sidang dewan yang mulia ini, semua anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk dapat memberikan atensi, terutama anggota yang tergabung dalam Komite IV dan PAP untuk membedah lebih jauh dan lebih dalam dari laporan hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia atas LKPP ini sebagai bagian dari tugas konstitusional pengawasan DPD RI. Saat rapat kerja dan pengawasan lapangan kita perlu mendalami berbagai catatan dari apa tadi yang telah disampaikan oleh Ketua BPK tadi untuk acuan kerja kita, terutama berkaitan dengan realisasi pelaksanaannya di lapangan. Selain di beberapa catatan penting atas hasil pemeriksaan LKPP diatas perlu kami informasikan juga bahwa hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia terhadap anggaran DPD RI tahun anggaraan 2011 tidak merubah opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian. Terima kasih kepada pimpinan KPK dan juga seluruh anggota dan BPK. Sejak mempunyai anggaran tahun 2006 DPD RI secara berturut-turut sampai dengan sekarang dimana Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Selanjutnya pada sidang yang mulia ini kita perlu menugasi Komite IV dan Panitia Akuntabilitas Publik guna membahas hasil pemeriksaan BPK dimaksud. Selanjutnya sebagai bahan pembahasan kami akan menyerahkan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2011 kepada pimpinan Komite IV dan juga kepada pimpinan PAP sesuai dengan tugas konstitusional di DPD. Kami percaya bahwa dokumen BPK ini juga akan menjadi bahan bagi para anggota DPD dalam tugas-tugasnya di daerah yang mencakup penyerapan aspirasi dan fungsi pengawasan. Untuk itu kami persilakan kepada pimpinan Komite IV dan PAP untuk ke depan untuk bisa kami serahkan hasil yang tadi telah diberikan oleh Ketua BPK. Tadi saya tebak itu beratnya 10 kg tapi Pak Ketua mengkoreksi 10,5 kg. Jadi kalau 2 bayangin saja 21 kg. Hadirin yang kami muliakan. Tadi telah kita saksikan ya, telah kita serahkan kepada pimpinan PAP dan pimpinan Komite IV untuk ditindaklanjuti dan juga kepada seluruh para anggota. Sebagaimana tadi yang telah kami sampaikan bahwa sidang paripurna kali ini adalah mempunyai agenda tunggal yaitu mendengarkan laporan BPK Republik Indonesia atas laporan LKPP. Untuk itu kita segera akan mengakhiri sidang paripurna ini dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setingginya kepada Ketua BPK dan Wakil Ketua BPK, dan para anggota BPK Republik Indonesia serta sekretariat jenderal dan para auditor utama yang telah hadir pada kesempatan pagi ini. Perlu kami ingatkan bahwa sidang paripurna ke-15 DPD kita akan laksanakan pada tanggal 19 Juni 2012 dengan agenda laporan dan pengesahan keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

11


Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillah, Sidang Paripurna ke-14 ini kami tutup. Dengan itu kami ucapkan wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETOK 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 10.55 WIB

12


DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-14 MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG

Recommend Documents