DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-3 MASA SIDANG I TAHUN SIDANG

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-3 MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2015 – 2016 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

I.

KETERANGAN

1. 2.

Hari Tanggal

: :

Selasa 29 September 2015

3. 4.

Waktu Tempat

: :

14.15 WIB – Selesai R. Rapat Nusantara V

5.

Pimpinan Sidang

:

1. H. Irman Gusman, SE., MBA (Ketua DPD RI) 2. GKR Hemas (Wakil Ketua DPD RI) 3. Farouk Muhammad (Wakil Ketua DPD RI)

6.

Sekretaris Sidang

:

1. Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto (Sekretaris Jenderal DPD RI) 2. Zul Evi Astar, S.H. (Wakil Sekretaris Jenderal DPD RI)

7.

Panitera

:

Adam Bachtiar, S.H., M.H. (Kepala Biro Persidangan II)

8.

Acara

:

1. Laporan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan; 2. Pengesahan Keputusan DPD RI.

9. 10.

Hadir Tidak hadir

: :

Orang Orang

II. JALANNYA SIDANG : SIDANG DIBUKA PUKUL 14.15 WIB PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Salam sejahtera bagi kita semua Om swastiastu. Sebelum memulai sidang paripurna DPD, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para Anggota DPD serta seluruh hadirin, dimohon untuk berdiri dan bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. PEMBICARA: PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia raya… Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Disanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan Tanah Airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Hiduplah negriku. Bangsaku Rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Kami persilakan duduk kembali. Forum yang sama yang saya hormati, berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal, sampai saat ini telah hadir 45 anggota; tugas 11 orang dan izin 4 orang sehingga keseluruhan berjumlah 60 orang. Karena belum memenuhi SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2015-2016 SELASA, 29 SEPTEMBER 2015

1

kuorum, ada dua alternatif yang ditawarkan: kita skorsing selama 15 menit atau kurang atau kita mulai dengan laporan alat kelengkapan yang tidak bersifat pengambilan keputusan. Alternatif 1 atau 2? 2? Oke, baik. Anggota yang sudah mendaftarkan diri, kita akan mulai buka saja dan kita harapkan pengambilan keputusan pada saat kuorum sudah terpenuhi. Untuk efisiensi waktu, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Sidang Paripurna ke-3 DPD kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETOK 1X Sidang Dewan yang mulia, saya menjelaskan bahwa Ketua DPD pada saat ini sedang bertugas ke Pekanbaru menghadiri rapat koordinasi yang sudah terlanjur dijadwalkan. Dan kedua, Ibu Wakil Ketua Ibu Ratu Hemas sedang bepergian ke luar negeri mendampingi suami yang memperoleh gelar Sultan Hamengkubuwono X mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Tasmania di Australia. Kita sampaikan ucapkan selamat kepada suami Ibu Hemas. Sesuai dengan jadwal acara, Sidang Paripurna ini mempunyai dua agenda pokok, yaitu laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan; pengesahan keputusan DPD RI. Mengawali Sidang Paripurna, kami informasikan bahwa pengunduran pelaksanaan Sidang Paripurna yang semula dijadwalkan tanggal 22 Desember merupakan bentuk dukungan kita bersama terhadap perjuangan Tim Litigasi DPD di Mahkamah Konstitusi terkait judicial review Undang-Undang MD3 yang telah diputuskan oleh Mahkamah melalui Keputusan Nomor 79/PPUU/XII/2014. Kami meminta kepada seluruh anggota untuk mencermati hasil putusan Mahkamah yang mengabulkan sebagian permohonan dari DPD. Hal ini diperlukan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas kita ke depan. Selain itu, kami informasikan bahwa beberapa waktu yang lalu sebagaimana kita telah saksikan bersama beberapa anggota, telah dilakukan pelantikan 9 anggota PAW DPD RI, yaitu sekaligus saya mengundang yang hadir ini untuk berdiri. 1. Hendri Zainuddin menggantikan Hj. Percha Leanpuri karena mengikuti sebagai calon pilkada asal dari Sumatera Selatan. Selamat datang. 2. Ir. Mohamad Nabil, M.Si. menggantikan Ir. Ria Saptarika yang mengikuti pilkada calon walikota dari Kepulauan Riau. Ada? Pak Muhammad Nabil. 3. Drs. H. Mohammad Sofwat Hadi, S.H. menggantikan Gusti Farid yang mengikuti calon wakil gubernur. 4. Drs. H. Muhammad Idris S. menggantikan Bambang Susilo yang mengikuti walikota Paser. 5. H. Ahmad Hendry dari Kalimantan Timur, mungkin mereka belum menerima undangan ya, tetapi ini sudah ada yang hadir juga. 6. Ir. Stefanus BAN Liow dari Sulawesi Utara menggantikan Dr. Maya Rumantir yang menjadi calon gubernur Sulawesi Utara. 7. Ir. Marhany Victor Poly Pua dari Sulawesi Utara menggantikan Ibu Aryanti Baramuli yang mengikuti calon Walikota Bitung. 8. Shaleh Muhamad Aldjufri, Lc., M.A., anggota baru muka lama. 9. Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc., Sulawesi Tenggara menggantikan Rusman Emba yang mengikuti calon Bupati Muna. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada para anggota PAW. Semoga dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan semakin memperkuat kelembagaan DPD ke depan. Selanjutnya, marilah kita memasuki agenda laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan. Kami persilakan Komite II untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas. SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2015-2016 SELASA, 29 SEPTEMBER 2015

2

Oke, sorry ini pengambilan keputusan, minta maaf saya, kita tadi sepakati yang belum mengambil keputusan. Tadi tambah satu Ibu Denti sudah datang, selamat datang. BKSP kami persilakan. PEMBICARA: A.M. IQBAL PAREWANGI (KETUA BKSP) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wasyukurillah allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ama ba’du. Yang saya hormati Pimpinan DPD RI, Pimpinan alat kelengkapan, Pimpinan Kelompok DPD RI, segenap anggota DPD RI, Sekretariat Jenderal beserta jajaran. BKSP pada laporan kesempatan ini mengawali dengan ucapan terima kasih kepada Bapak Muhammad Saleh dan Ibu Emilia Contessa bersama dengan Ibu Maya Rumantir yang sebelumnya memimpin BKSP. Ada laporan dan cukup lengkap untuk masa sidang pertama ini. Saya akan sampaikan secara ringkas dan diakhiri dengan apa yang menjadi kajian serius selama sepekan terakhir di BKSP. Yang pertama, bahwa telah berlangsung serangkaian kegiatan expert meeting dengan menghadirkan sejumlah duta besar dan perwakilan pemerintah daerah secara bergilir dari berbagai daerah. Pada tanggal 2 September dengan mengundang Kedutaan Besar Malaysia. Kemudian, pada tanggal 3 September menghadirkan Duta Besar Sudan Abdul Rahim Assidik dan sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat dan ekonomi terbesar di Afrika, Sudan menawarkan kesempatan yang luar biasa untuk bekerja sama dalam bidang pertambangan, agribisnis, mineral, dan energi. Kemudian, dengan Duta Besar Norwegia. Setiap kegiatan ini, Pimpinan dihadiri oleh pemerintah daerah secara bergilir dengan pemerataan Indonesia timur, tengah, dan barat. Dan, khusus untuk Duta Besar Norwegia ini secara khusus men-stretching untuk energi dan mikrohidro. Tadi malam bersama dengan Wakil Duta Besar Australia yang men-stretching tiga hal. Bagaimana investasi dan kerja sama di bidang ekonomi, keamanan, dan pendidikan. Dalam serangkaian expert meeting yang menghadirkan pihak dari luar dan pihak dari daerah, selalu ditegaskan tentang permintaan dari pihak kedutaan besar agar Indonesia dan kehadiran mereka jangan hanya di Jakarta melulu, tetapi mereka minta untuk dibawa ke daerah. Dan, yang menarik bahwa dari expert meeting yang sudah dilakukan, para duta besar mengharapkan peran strategis DPD untuk memediasi ke daerah. Yang kedua, kami telah melaksanakan dua kali focus group discussion dalam masa sidang ini: satu terkait dengan MEA dan yang satunya adalah terkait dengan perspektif poros maritim dunia. Lalu, saya ingin sampaikan bahwa kami dengan sangat sadar tidak melakukan intersection dengan alat kelengkapan lain. Kenapa? Karena, standing point BKSP senantiasa ada pada bagaimana menjadi mediator sekaligus memediasi apa yang berdimensi internasional dengan daerah-daerah di Indonesia. Kalau disebut tentang energi, itu bukan mengkooptasi wilayah Komite II, tetapi ada dimensi luar negeri yang kami bawa. Perlu juga saya sampaikan, saya laporkan bahwa terkait dengan revisi tata tertib, BKSP secara serius melakukan kajian dalam satu kali pleno ditambah dengan satu kali konsinyering dan melahirkan rumusan ajuan sebanyak 10 halaman resmi dari BKSP diajukan kepada Pansus Tatib. Perspektif kami terutama dalam perspektif bagaimana tata kelola tata tertib yang ada di dunia luar sana. Itu menjadi pendekatan komparatif. Untuk meringkas, tetapi ini tidak meringkas, bagian terakhir adalah izinkan pada kesempatan ini BKSP menyampaikan selamat kepada Tim Litigasi. Prof John dan Pimpinan DPD bersama dengan kita semua atas apa yang terjadi pada tanggal 22 September di Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, mengingat amanah yang diemban BKSP terkait SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2015-2016 SELASA, 29 SEPTEMBER 2015

3

dengan perspektif internasional, izinkan pada kesempatan ini kurang lebih 3 sampai 5 menit, saya menyampaikan sebuah pendekatan terhadap satu hal yang beberapa hari yang lalu kami rampungkan teksnya dan kemarin muncul di Kompas, menarik apa yang menjadi komentar Wakil Ketua Prof. Farouk terkait dengan bikameralisme. Izin untuk menyampaikan secara ringkas bahwa penting diperjelas sistem parlemen Indonesia apakah unikameral, bikameral, atau trikameral. Fakta konstitusionalnya, sistem parlemen Indonesia pascareformasi ‘98 adalah bikameral. DPR RI kamar pertama dan kamar kedua adalah kita. Namun, munculnya keengganan untuk mengakui sistem bikameral itu pada saat yang sama juga tidak mungkin menyebutnya unikameral maupun trikameral, mengesankan masih adanya keinginan dan kepentingan untuk membiarkan sistem parlemen Indonesia kehilangan identitas, bahkan ruhnya atau tidak memiliki jenis kelamin yang jelas. Agar tidak membawa konsekuensi buruk terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara kita ke depan, sistem itu perlu diperjelas. Hal yang kedua, kami mencermati putusan judicial review Mahkamah Konstitusi 22 September lalu, dari perspektif BKSP terkait dengan bikameral itu. Maka, secara umum kami menyambut baik putusan MK tersebut yang intinya satu, bahwa DPD RI memiliki kewenangan membahas rancangan undang-undang, Pimpinan tadi sudah menyampaikan. Dan yang kedua, pengakuan DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah yang berhak menyusun anggaran secara mandiri. Poin yang perlu kami tambahkan adalah bahwa selanjutnya kami mengharapkan DPR RI dan pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan putusanputusan MK dan tidak melakukan upaya pembatasan kewenangan DPD RI melalui undangundang. Saya tidak mendahului Prof. John, tetapi izinkan untuk pemaparan ini dalam perespektif BKSP. Tiga, walaupun demikian masih terdapat hal-hal penting yang perlu diluruskan, termasuk terkait dengan pengakuan terhadap sistem parlemen Indonesia yang kini bikameral. Sangat disayangkan masih kuatnya keinginan dan kepentingan untuk tidak secara jelas menyebut sistem parlemen Indonesia bersifat bikameral. Prinsip negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI seringkali dijadikan alasan, tetapi sesungguhnya alasan itu keliru alamat. Bicameralism tidak harus dikaitkan dengan bentuk negara kesatuan ataupun negara federal. Berdasarkan kajian BKSP DPD RI terhadap praktik komparatif parlemen berbagai negara di dunia, bikameralisme tidak berkorelasi negatif terhadap negara kesatuan sekaligus tidak berkorelasi positif dengan federalism. Amerika Serikat yang federal dan strong bicameralism justru dibangun dari kesadaran tinggi pihak bikameral untuk berserikat. Jangan dibalik, bukan bikameralisme yang menjadikan Amerika federal, tetapi justru keserikatan Amerika lahir dari rahim bicameralism. Inggris, Perancis, dan Jepang merupakan contohcontoh sukses dari negara kesatuan yang mempraktikkan sistem parlemen bikameral. Seluruh negara ekonomi paling maju atau G7 ditambah Rusia mempraktikkan sistem parlemen bikameral. Jika hendak diperluas lagi, 16 dari 20 negara dengan gross domestic product terbesar mempraktikkan sistem parlemen bikameral. Dan, yang menarik bahwa sistem bikameral ini dipraktikkan secara luas di 79 negara di dunia. Dua poin terakhir, kekhawatiran terhadap adanya potensi deadlock pada sistem parlemen bikameral terkesan dilebih-lebihkan. Padahal, potensi itu bukan tanpa solusi. Pera ncis dan India memberi contoh menarik. Bercermin pada pengalaman dan praktik komparatif parlemen berbagai negara tersebut, bksp DPD RI ingin mengingatkan berbagai pihak di Indonesia bahwa sejatinya bikameralisme tidak harus dikait-kaitkan dengan bentuk negara kesatuan ataupun negara federal serta tidak harus dimaknakan sebagai sebagai persaingan antar strong atau weak bicameralism. Yang lebih penting bagi sistem parlemen Indonesia adalah mempraktikkan efektif bicameralism, yaitu dengan berfokus membahas isu-isu substantifdan nyata yang dihadapi masyarakat dan bangsa dan bukannya terus-menerus SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2015-2016 SELASA, 29 SEPTEMBER 2015

4

menghabiskan tenaga dan pikiran pada persoalan siapa yang harus lebih kuat. Jelas kami tidak menginginkan hubungan kuat-kuatan dengan DPR. Kita Indonesia, kita bukan simpanse. Kami menginginkan bikameralisme yang efektif, dan akhirnya karena itu BKSP DPD RI dalam rangkaian perjalanan Tugasnya di masa sidang pertama ini dalam kajian sekitar 2 bulan bikameralisme secara serius, kami memandang bahwa DPD RI perlu terusmenerus memperkuat komunikasi dan hubungan keparlemenan dengan DPR RI maupun lower house dan upper house negara-negara sahabat. Terima kasih kepada pimpinan BKSP, Haripinto, terima kasih kepada teman-teman dari BKSP dan secara keseluruhan terhadap semuanya, spesifik terhadap teman-teman PURT oleh karena adanya ajuan secara khusus dari BKSP untuk revisi program 2016 implikasi pada anggarannya. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah, assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Walaikumsalam. Terima kasih. Saya langsung saja, tercatat 54 yang hadir secara fisik ditambah tugas 13, 4 izin, berarti 71. Saya kembali mengetok palu untuk terbaru 61 hadir, 16 tugas, 17, jadi 80 lebih, lebih dari satu kali. KETOK 1X Saya persilakan Komite II untuk menyampaikan. Komite II belum. Komite III saya undang. Komite III Bu Fahira saya persilakan. Mohon berikut siap Komite IV. PEMBICARA: FAHIRA IDRIS, S.E. (WAKIL KETUA KOMITE III) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Pimpinan DPD RI, kepada yang terhormat teman-teman para Pimpinan alat kelengkapan DPD RI, pada yang terhormat saudara-saudara Anggota DPD RI, serta hadirin yang berbahagia. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Pada Sidang Paripurna yang mulia ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas DPD RI sesuai dengan Pasal 79 Ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tatib, Komite III memiliki tugas dan kewajiban pada bidang pendidikan, agama, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja, dan transmigrasi, ekonomi kreatif, administrasi kependudukan atau pencatatan sipil, pengendalian kependudukan atau keluarga berencana, dan perpustakaan. Pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2015 – 2016 mulai tanggal 14 Agustus hingga 29 September 2015, Komite III telah melaksanakan serangkaian kegiatan berupa sidang pleno 5 kali, dengar pendapat umum 1 kali, kunjungan kerja komite sebanyak 3 kali, expert meeting sebanyak 1 kali, dan finalisasi satu kali. Adapun program kegiatan yang menjadi pembahasan Komite III pada masa sidang ini adalah: SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2015-2016 SELASA, 29 SEPTEMBER 2015

5

1. pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS berkenaan dengan BPJS Kesehatan, 2. pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji berkenaan dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2015, 3. penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif sebagai usul inisiatif Komite III DPD RI, 4. penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa dan Kesenian Daerah sebagai usul inisiatif Komite III DPD RI, A. Adapun penjelasan tentang pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan hasil temuan di lapangan serta hasil rapat yang dilaksanakan Komite III, baik dengan pemerintah, LSM, maupun pakar, maka Komite III DPD RI menyimpulkan bahwa pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 masih memiliki berbagai permasalahan di mana permasalahan tersebut meliputi: 1) regulasi BPJS, yang kedua sosialisasi BPJS, yang ketiga kepesertaan, keempat, sistem pembayaran iuran peserta dan juga sistem pembayaran klaim fasilitas layanan kesehatan mitra BPJS, kelima masalah pengadaan obat, yang keenam masalah ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan, ketujuh kinerja pelayanaan BPJS Kesehatan di rumah sakit. 2. Sehubungan dengan temuan-temuan tersebut, maka dalam muatan materi hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut, Komite III merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan hal-hal berikut. 1) Melakukan evaluasi, koreksi, dan pembenahan terhadap pengabaian aspek kepastian hukum di dalam penerbitan regulasi BPJS Kesehatan yang disertai sinergi dan integrasi kebijakan untuk mengoptimalkan sosialisasi JKN dengan mempertimbangkan: a. metodologi dan jangkauan sosialisasi; b. keseragaman dan kualitas penyampaian informasi; c. Kerja sama antar-instansi vertikal dan horizontal untuk efektivitas capaian sosialisasi; 2) Melakukan perubahan peraturan BPJS No.4 Tahun 2014 dengan memuat aturan yang mengubah aktivasi kepersetaan BPJS Kesehatan dari 14 hari menjadi maksimal tiga hari setelah pendaftaran dilakukan. Selain itu, mengubah Pasal 9 Peraturan BPJS Nomor 4 Tahun 2014 untuk menegaskan bahwa setiap bayi di dalam kandungan dan terdengar detak jantung berdasarkan medis, secara otomatis telah ditanggung oleh BPJS Kesehatan berdasarkan kepesertaan ibunya. 3) Menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, khususnya pada pendefinisian kriteria fakir miskin sehingga dapat mencerminkan kondisi kemiskinan yang sesungguhnya. 4) Memberikan sanksi tegas bagi lembaga atau badan usaha yang tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan sebagai implementasi Pasal 11 Huruf C dan G serta tidak membayarkan iurannya sebagai implementasi Pasal 17 Undang-Undang BPJS. 5) Memperluas jaringan pembayaran iuran peserta dengan membentuk konsorsium penerima iuran BPJS Kesehatan yang mempunyai perwakilan dan penggunaan teknologi di seluruh wilayah Indonesia. 6) Memberikan bantuan iuran peserta melalui dana penerima bantuan iuran (PBI) bagi di bawah UMR. SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2015-2016 SELASA, 29 SEPTEMBER 2015

6

7) Melakukan penyederhanaan ketentuan dan aturan tarif kapitasi dan INA-CBG’s serta penyesuaian tarif layanan yang diberikan oleh mitra BPJS Kesehatan sesuai dengan tarif yang berlaku secara umum. 8) Melakukan penyederhanaan kebijakan pengadaan obat sesuai dengan fornas dan e-katalog obat dengan memperhatikan: a. Ketersediaan obat b. Kemudahan akses, prosedur, dan klaim pembayaran, dan c. Kerja sama dengan pihak pelaku usaha farmasi dalam mengatasi kelangkaan obat 9) Memastikan keterpenuhan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan secara merata di seluruh daerah serta melakukan perbaikan kinerja BPJS Kesehatan dengan memperhatikan aspek kelembagaan, kemitraan, dan kultur profesional. 3. Sehubungan dengan hal tersebut, Komite III DPD RI melalui Sidang Paripurna yang mulia ini memohon kepada Pimpinan dan Anggota DPD RI yang terhormat untuk dapat menyetujui dan mengesahkan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS sebagai keputusan DPD RI untuk selanjutnya disampaikan kepada DPD RI. B. Penjelasan tentang pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Sesuai dengan tugas dan kewenangan pada masa sidang kali ini, Komite III DPD RI masih dalam proses melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tentang pelaksanaan ibadah haji berkenaan dengan ibadah haji tahun 2015. Adapun rangkaian kegiatan kami adalah: 1. kunjungan kerja ke dua wilayah, yaitu Provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan, 2. kunjungan kerja prapelaksanaan penyelenggaraan haji tahun 2015 ke negara Saudi Arabia pada tanggal 22 hingga 29 Agustus. Adapun kunjungan kerja pelaksanaan penyelenggaraan haji tahun 2015 pada tanggal 17 sampai besok masih dalam pelaksanaan di Saudi Arabia. C. Perihal tentang penyusunan RUU tentang Ekonomi Kreatif sebagai usul inisiatif Komite III DPD RI, pada masa sidang ini masih dalam proses penyusunan RUU sebagai tentang Ekonomi Kreatif sebagai usul inisiatif Komite III DPD RI. Penyusunan draf naskah akademik dan draf Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif ditargetkan akan selesai pada bulan Oktober tahun 2015. D. Penjelasan tentang penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa dan Kesenian Daerah sebagai usul inisiatif Komite III, terkait ini selama masa sidang ini Komite III pun masih dalam tahap penyusunan draf naskah akademik dan draf Rancangan UndangUndang tentang Bahasa dan Kesenian Daerah dan diharapkan dapat diselesaikan pada bulan Oktober 2015. Yang terhormat Bapak Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota DDPD RI yang kami hormati, Sidang Dewan yang kami muliakan, berdasarkan laporan yang telah kami sampaikan di atas, melalui Sidang Paripurna yang mulia ini, Komite III DPD RI sekali lagi meminta kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang terhormat, untuk mengesahkan satu materi hasil pengawasan atas pelaksanaan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS sebagai produk dari DPD RI. SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2015-2016 SELASA, 29 SEPTEMBER 2015

7

Demikianlah laporan pelaksanaan tugas Komite III DPD RI. Pada akhirnya, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Pimpinan beserta seluruh Anggota DPD RI dan semua pihak yang telah banyak membantu. Semoga segala daya upaya diberikan mendapat balasan kebaikan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan, kami terutama dari Komite III mengucapkan belasungkawa terhadap korban crane di Mina dan juga banyak dari jamaah haji kita yang meninggal karena sakit di Saudi Arabia. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera bagi kita semua. Om shanti shanti shanti om. Pimpinan Komite III Bapak Drs. Hardi Selamat Hood, Fahira Idris, dan Pendeta Charles Simare-mare. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Setelah kita mendengarkan laporan Komite III, apakah kita dapat menyetujui Keputusan DPD RI tentang hasil pengawasan DPD atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS? Setuju? KETOK 2X Saya minta Pimpinan Komite III dan Sesjen tolong disiapkan humasnya supaya dikonferensi-perskan. Ini saya rasa hal yang perlu kita publikasikan dengan baik. Ibu Fahira, tolong nanti koordinasi supaya hasil pengawasan Komite III ini dipublikasikan melalui konferensi pers supaya rakyat tahu tentang apa saja poin-poin, saya lihat baik sekali memperbaiki BPJS. Kemudian, tadi disinggung yang memonitor di sana sudah berapa yang meninggal, terdaftar? 46. Saya pikir sebaiknya mari kita sama-sama menundukkan kepala. Oke, yang meninggal 46. Ya, kita mendoakan dulu yang 46, kita doakan semoga mendapat tempat di sisi Allah, kemudian mendoakan yang hilang agar segera ditemukan, dan yang sakit agar segera disembuhkan. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Beroda mulai. Selesai. Terima kasih. Bagaimana tim Komite III semua selamat kan? Alhamdulillah. Baik, saya lanjutkan Komite IV menyampaikan laporannya. PEMBICARA: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA KOMITE IV) Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastyastu. Yang terhormat Bapak Pimpinan DPD RI, Bapak Wakil Ketua, Pimpinan Sidang Paripurna, Bapak-Ibu Anggota DPD RI yang sama saya hormati, Bapak Sesjen beserta seluruh jajaran, hadirin sekalian yang sama berbahagia. Terlebih dahulu, mari kita panjatkan rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita di sini masih diberi kekuatan, kesehatan untuk dapat menghadiri Sidang Paripurna ke-3 Dewan Perwakilan Daerah pada hari ini. Saya atas nama Komite IV ingin menyampaikan selamat kepada Bapak-Ibu yang baru tadi dikukuhkan. Selamat bergabung. Kemungkinan ada yang bergabung ke Komite IV. Kalau Bapak sudah siap, insya Allah besok atau lusa bisa segera bergabung berjalan ke SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2015-2016 SELASA, 29 SEPTEMBER 2015

8

daerah tujuan. Daerah tujuannya nanti dikoordinasikan dengan sekretariat. Begitu dinamisnya acara Komite IV, Pak. Artinya langsung bekerja. Atas nama pula Pimpinan dan Anggota Komite IV menyampaikan terima kasih kepada Panmus dan Pimpinan DPD RI atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan laporan kinerja yang kami mohon nanti disahkan sebagai ketetapan DPD RI atas fungsi pengawasan terhadap pertimbangan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK semester 2 tahun 2014 yang sesungguhnya ini agak terlambat karena sudah hampir keluar lagi hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2015. Oleh karena itu, mohon pengertian Bapak-bapak Pimpinan Komite IV, sesama Anggota Komite IV, kami tidak bacakan secara lengkap laporan ini. Rasanya ditayangkan melalui layar, tetapi juga tidak disiapkan. Telah kami proses sesuai dengan mekanisme tata tertib DPD RI, dan Komite IV dengan serius melaksanakan tugas-tugasnya, menilai, mengevaluasi, menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK semester 2 tahun 2014 dan memberikan pertimbangan. Ada 12 poin, kemudian sekaligus menjadi rekomendasi dan kami mohon Pimpinan DPD RI untuk menetapkan dan meneruskan kepada pihak yang berkompeten untuk menerima. Menurut pemahaman kami, hasil pengamatan DPD RI sesuai undang-undang yang ada diteruskan kepada DPR RI dan tidak salah jika langsung juga diteruskan kepada lembaga pemerintah. Itu penyampaian saya, Bapak-Ibu hadirin sekalian. Saya serahkan secara langsung kepada Pimpinan Sidang, Pimpinan Rapat yang di sini jumlahnya 6 halaman, tetapi lengkapnya lebih dari 10 halaman, Bapak. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada kurang penyampaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Apakah kita dapat menyetujui keputusan DPD tentang pertimbangan DPD terhadap tindak lanjut hapsem BPK tahun 2014? Setuju? KETOK 2X Kami persilakan kepada PPUU untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas. PEMBICARA: Drs. MUHAMMAD AFNAN HADIKUSUMO (KETUA PPUU) Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang terhormat Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om swastyastu. Sebelum ini saya bacakan, kami atas nama Panitia Perancang Undang-Undang mengucapkan selamat atas dilantiknya teman-teman Anggota DPD yang baru. Hadirin yang kami hormati, ini ada 60 halaman akan saya baca semua, tetapi saya ringkas menjadi 6 halaman. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga sidang pada hari ini dapat kita laksanakan sesuai dengan agenda Sidang Paripurna hari ini. Izinkan kami atas nama Anggota dan Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang menyampaikan hasil pelaksanaan tugas SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2015-2016 SELASA, 29 SEPTEMBER 2015

9

Panitia Perancang Undang-Undang di pertengahan masa sidang ini, yakni terkait dengan penyusunan prolegnas RUU prioritas tahun 2016. Sidang Paripurna yang mulia, terkait dengan prolegnas penyusunan RUU prioritas tahun 2016, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. PPUU telah melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka menginventarisasi prolegnas RUU prioritas tahun 2016 melalui kegiatan rapat serta diskusi terarah yang melibatkan para pakar, ahli, legislasi, stakeholder, serta masyarakat dan daerah. Di samping itu, PPUU juga telah menyampaikan surat kepada pimpinan masing-masing, pimpinan komite, dan anggota DPD RI nomor surat DN 160/34/DPD/VIII/2015 perihal permintaan masukan program legislasi nasional RUU prioritas tahun 2016. Dalam surat tersebut, kami juga meminta kepada komite agar mengajukan usul RUU yang akan menjadi agenda pembahasan internal komite di tahun 2016. Berdasarkan dua macam usulan tersebut, diharapkan pada tahun 2016 DPD dapat memecahkan mana saja RUU yang akan menjadi pembahasan dengan DPR dan pemerintah serta RUU mana yang akan menjadi agenda penyusunan legislasi di internal DPD. Berdasarkan inventarisasi awal yang dilakukan oleh PPUU sebagaimana telah disebutkan di atas, terdata 34 RUU diusulkan oleh komite, PPUU, dan anggota DPD. Dari 34 RUU yang diusulkan tersebut, 14 RUU di antaranya telah memiliki naskah akademik dan naskah RUU. Di sisi lain, dalam pembahasan penyusunan prolegnas prioritas yang dilakukan oleh PPUU, disepakati pula bahwa pelaksanaan pengajuan RUU prioritas 2016 akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Memperhatikan produktivitas legislasi tahun 2015 2. Memprioritaskan RUU yang menjadi bagian dari long list prolegnas tahun 2015 – 2019 yang menjadi usulan DPD. 3. Memprioritaskan RUU yang telah memiliki kelengkapan naskah akademik serta naskah RUU. Hal ini tentunya sejalan dengan ketentuan tata cara penyusunan prolegnas sebagaimana telah diatur dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas. Setelah melalui pembahasan dalam rapat gabungan antara PPUU dengan pimpinan komite serta kegiatan finalisasi prolegnas, maka PPUU menyepakati hal-hal sebagai berikut. 1. Prolegnas prioritas tahun 2016 diusulkan 15 RUU yang terdiri dari 1 RUU merupakan luncuran pembahasan prioritas tahun 2015 yang penyusunannya menjadi tanggung jawab DPD serta RUU usul DPD yang terdapat dalam long list prolegnas tahun 2015 – 2019 dan telah memiliki naskah akademik dan naskah rancangan undang-undang. 2. Penentuan tata cara penomoran RUU prioritas tahun 2016 akan menempatkan RUU luncuran prioritas tahun 2015 pada urutan pertama untuk kemudian dilanjutkan dengan RUU dalam long list 2015 – 2019 yang hanya diusulkan oleh DPD dan dilanjutkan RUU yang diusulkan oleh DPD dengan DPR dan atau pemerintah pada urutan berikutnya. Dengan demikian, usul DPD untuk prolegnas RUU prioritas tahun 2016 adalah sebagai berikut. 1. RUU tentang Wawasan Nusantara. 2. RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah atau RUU BUMD. 3. RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta-Bogor-DepokTangerang-Bekasi dan Cianjur. 4. UU tentang Ekonomi Kreatif. 5. RUU tentang Perkoperasian. 6. RUU tentang Bahasa dan Kesenian Daerah. 7. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa. SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2015-2016 SELASA, 29 SEPTEMBER 2015

10

8. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan. 9. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 92 tentang Sistem Budidaya Tanaman. 10. RUU tentang Jalan. 11. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 12. RUU tentang Pertanahan. 13. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 14. RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender. 15. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut catatan kami, yang terbanyak mengusulkan RUU ini adalah Komite II. Hadirin yang kami hormati, berkaitan dengan pelaksanaan pembahasan prolegnas RUU prioritas tahun 2016, dapat kami sampaikan pula bahwa saat ini Badan Legislasi DPR masih mempersiapkan pelaksanaan pembahasan di internal DPR bersama-sama dengan komisi-komisi di DPR dan ditargetkan pelaksanaan pembahasan prolegnas RUU prioritas tahun 2016 akan selesai dibahas pada awal bulan Oktober ini. Sehubungan dengan itu, di hadapan Sidang Paripurna yang mulia kali ini, kami berharap hasil pembahasan PPPU terhadap usul DPD atas prolegnas prioritas tahun 2016 dapat ditetapkan menjadi keputusan DPD. Berkenaan dengan pelaksanaan pembahasan tahun 2016 antara DPD dengan DPR dan Pemerintah, kami beranggapan perlu adanya unsur perwakilan dari masing-masing komite terkait dengan komposisi tim pembahas prolegnas DPD. Oleh karenanya, pada tanggal 11 September 2015, PPUU telah mengirimkan surat kepada pimpinan komite dengan nomor surat DN 160/37A/DPD/IX/2015 perihal usulan nama anggota tim pembahasan prolegnas. Berdasarkan usulan yang masuk, maka telah menginventarisir nama-nama Tim Pembahas Prolegnas sebagai berikut. 1. Drs. Muhammad Afnan Hadikusumo (PPUU) 2. Djasarmen Purba, S.H. bpkk 3. Baiq Diyah Ratu Ganefi, S.H. 4. Ir. Anang Prihantoro 5. DR. Abdul Azis Khafia, S.Si., M.Si. 6. Abdul Qadir Amir Hartono, S.E., S.H., M.H. 7. Benny Rhamdani (Komite I) 8. Syafrudin Atasoge,S.Pd. (Komite I) 9. Parlindungan Purba, S.H., M.M. (Komite II) 10. Anna Latuconsina (Komite II) 11. Pdt. Carles Simaremare, S.Th., M.Si (Komite III) 12. Maria Goreti, S.Sos., M.Si. (Komite III) 13. Dr. H. Ajiep Padindang, S.E., M.M. (Komite IV) 14. Drs. H. Ghazali Abbas Adan (Komite IV) 15. Drs. H. A. Budiono, M.Ed. (Komite IV) Sehubungan dengan daftar nama tersebut di atas, kami harapkan dalam Sidang Paripurna yang mulia ini juga sudah dapat menerapkan nama-nama tim pembahaas Prolegnas bersama dengan DPR dan pemerintah tersebut di atas. Peserta sidang yang kami muliakan berkenaan dengan pelaksanaan penyusunan RUU tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan yang saat ini tengah dibahas di PPPU, ditargetkan penyusunannya pada akhir Masa Sidang I kali ini. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan pada sidang SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2015-2016 SELASA, 29 SEPTEMBER 2015

11

paripurna hari ini. Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om shanti shanti shanti om. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Setelah kita mendengarkan laporan pimpinan PPUU, apakah kita dapat menyetujui dua rancangan keputusan yang diajukan masing-masing usul DPD untuk program legislasi nasional tentang RUU prioritas tahun 2016 dan tim kerja pembahasan program legislasi nasional RUU Prioritas 2016. Setuju? KETOK 2X PEMBICARA: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA KOMITE IV) Bentar dulu, Pak. Pimpinan. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Oh, siapa tahu ada masukan yang berharga, silakan. Mudah-mudahan tanpa harus mengubah ketokan. Silakan, pak. PEMBICARA: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA KOMITE IV) Sebenarnya tidak mengubah, hanya memperjelas dua RUU, yaitu Wawasan Nusantara dan Perkoperasian itu kan sudah ditetapkan dalam Sipur. Kebetulan mohon maaf kepada PPPU tidak mengikuti rapatnya yang waktu itu sehingga saya tidak jelas masih masuk dalam istilah prolegnas usulan. Padahal, ini sudah harusnya Pimpinan malah membacakan surat yang diteruskan ke DPR tersebut tentang Undang-Undang Perkoperasian dan UndangUndang Wawasan Nusantara apakah sudah diterima oleh DPR atau belum untuk menjadi bahan. Yang kedua, tentang RUU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kalau saya tidak ingat dalam prolegnas ini juga menjadi menjadi tugas pemerintah pada prolegnas 2015 – 2016. Dan, satu lagi di Komite IV itu RUU Ketentuan Umum Perpajakan. Tetapi, yang dua itu, Pak, tadi yang saya ingin hanya memperjelas saja. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Pak Ajiep. Saya rasa yang dimaksud yang dibahas dengan DPR ini. Saya persilakan. PEMBICARA: Drs. MUHAMMAD AFNAN HADIKUSUMO (KETUA PPUU) Saya ingin menjelaskan sedikit. Jadi, yang saya sampaikan tadi adalah RUU prioritas DPD RI sebagaimana tadi sudah saya jelaskan bahwa RUU prioritas DPD RI itu nanti meskipun itu sudah disahkan, tetapi tetap dimasukkan prioritas DPD RI supaya bisa dibawa SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2015-2016 SELASA, 29 SEPTEMBER 2015

12

ke DPR RI sana dan bisa ada program serta anggarannya. Untuk pendampingan anggarannya, bukan dari nol lagi, tetapi anggaran pendampingannya ketika kita nanti pembahasan dengan DPR RI dan pemerintah. Jadi, tetap dimasukkan di situ. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Baik, jadi ada yang baru. Yang baru nanti yang kita garap sendiri, yang lama lanjut. Baik, kita sudah setujui. Untuk tim kerja juga, saya pikir tidak perlu ragu-ragu, Pak Ketua PPUU, kalau Pimpinan perlu turun tangan untuk mengawal tim kerja, ya kita siap saja untuk turun ke sebelah. Baik, berikut PURT saya persilakan. Formalnya saja, ya Pak. PEMBICARA: Ir. ABRAHAM LIYANTO (WAKIL KETUA PURT) Sebelum saya membacakan laporan PURT ini, atas nama rekan-rekan PURT juga mengucapkan selamat datang buat kesepuluh anggota baru atau anggota baru dengan stok lama, ada tiga orang. Yang kedua, ini karena menyangkut kesejahteraan seluruh anggota, maka saya akan membacakan secara keseluruhan sepuluh laporan ini, tetapi hanya tiga lembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita sekalian. Om swastyastu. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Pak, sebentar. Ini di dalam ininya apakah ada substansi yang memerlukan tertutup atau formalnya saja karena anggota sudah baca semua di sana. PEMBICARA: Ir. ABRAHAM LIYANTO (WAKIL KETUA PURT) Ada dua substansi yang harus mendapat keputusan forum. Saya akan baca lengkap. Terbuka, tidak masalah. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Jadi, substansinya cukup ya. Kalau terbuka lama lagi, kalau tertutup. Jadi terbuka saja, tetapi substansinya kan nanti ada pada masing-masing anggota kan. PEMBICARA: Ir. ABRAHAM LIYANTO (WAKIL KETUA PURT) Jadi, hanya kebijakan tentang perubahan aturan dan ini harus meminta pertanggungjawaban daripada Sidang Paripurna. Saya ulangi, Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang terhormat, rekan-rekan DPD yang terhormat, Saudara Sekretaris Jenderal DPD dan wakil Sekretaris Jenderal DPD beserta jajaran yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Pada hari ini, izinkan kami atas nama seluruh Anggota PURT DPD RI melaporkan hasil pelaksanaan tugas PURT pada Sidang Paripurna ke-3 DPD RI hari ini sesuai dengan tugas dan wewenang yang diamanatkan kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2015-2016 SELASA, 29 SEPTEMBER 2015

13

tentang MPR, DPR,DPD, dan DPRD dan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Pasal 250 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan DDP RI menetapkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran DPD RI dalam peraturan DPD RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan penjelasan pasal 250 Ayat (4) tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran DPD RI adalah format prosedur pengelolaan anggaran rumah 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pasal 87 Ayat (1) menyatakan bahwa PURT DPD RI menyesuaikan petunjuk operasional pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ditetapkan dalam peraturan DPD RI pada setiap awal tahun anggaran. Sidang Paripurna ke-8 DPD MS I Tahun 2014 – 2015 pada tanggal 15 Desember tahun 2014 telah menetapkan Peraturan DPD RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang petunjuk operasional kegiatan sidang/rapat pertemuan di luar kantor dan penjelasan dinas anggota DPD RI yang menjadi pedoman pengelolaan kegiatan rapat di luar kantor dan penjelasan perjalanan dinas DPD RI. Peraturan DPD RI dimaksud pernah dilakukan perubahan pada tanggal 24 Maret 2015 pada Sidang Paripurna ke-10 DPD RI masa bakti sidang kedua tahun sidang 2014 – 2015 menjadi Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan DDP RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang petunjuk operasional kegiatan sidang/rapat/pertemuan di luar kantor dan perjalanan dinas anggota DPR RI. Perubahan tersebut terkait dengan: a. tambahan alokasi biaya paket kegiatan pada masa kegiatan anggota DPD RI di daerah pemilihan atau daerah reses yang semula 6 kali menjadi 10 kali, b. tambahan alokasi kunjungan perseorangan pada masa sidang di ibu kota negara yang semula 8 kali menjadi 12 kali dengan rincian 10 untuk kunjungan ke daerah pemilihan masing-masing dan 2 kali untuk kunjungan ke daerah pemilihan lainnya. Dalam perkembangannya, Masa Sidang 1 Tahun Sidang 2015 – 2016 sesuai dengan jadwal persidangan DPD RI yang telah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah, alokasi waktu persidangan DPD RI tahun 2015 – 2016 terdapat perubahan alokasi kegiatan anggota DPD RI di daerah pemilihan reses. Di dalam lokasi anggaran DPD RI tahun 2016, kegiatan reses dialokasikan untuk 5 kali kegiatan. Namun, sesuai dengan keputusan Panmus terakhir, hanya 4 kali kegiatan pada tahun 2015. Dengan meniadakan kegiatan reses pada bulan Desember 2015 dan diubah bulan Januari dan Februari 2016, untuk itu PURT DPD RI perlu menyesuaikan kembali alokasi anggaran yang tersedia terkait dengan pengurangan kegiatan reses tahun 2015 tersebut. PURT DPD RI dalam rapat pleno telah menyepakati bahwa dukungan alokasi biaya perpaket kegiatan pada masa reses yang telah yang telah tersedia pada bulan Desember 2015 sebanyak 5 kali akan dialokasikan untuk tambahan lokasi kegiatan reses bulan Oktober – November 2015. Sehingga, dari alokasi 10 kali biaya perpaket kegiatan akan ditambah menjadi 15 kali biaya paket kegiatan dengan dukungan perjalanan dinas tetap sebanyak 20 hari. Namun demikian, mengingat dalam Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 4 Ayat (2) diatur bahwa alokasi biaya paket kegiatan pada masa kegiatan anggota DPD RI di daerah paling banyak 10 kali kegiatan, maka perlu ada perubahan peraturan DPD RI sehingga aturan akan berubah menjadi paling banyak 15 kali kegiatan. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk implementasinya perlu dilakukan perubahan atas pasal dalam Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang petunjuk operasional kegiatan atau rapat di luar kota dan perjalanan dinas DPD RI yang mengatur tentang hal-hal sebagai berikut. diusulkan perubahan pada Pasal 4 Ayat (2) yang mengatur dukungan biaya per paket kegiatan yang semula 10 kali menjadi paling banyak 15 kali dengan dukungan perjalanan dinas tetap 20 hari. perlu kami berikan catatan bahwa penambahan alokasi biaya perpaket SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2015-2016 SELASA, 29 SEPTEMBER 2015

14

kegiatan menjadi 15 kali tersebut sementara ini hanya akan berlaku pada reses atau Masa Sidang 1 Tahun 2015 – 2016 pada bulan Oktober dan November ini. Sedangkan, untuk reses masa sidang berikutnya pada tahun 2016 akan tetap berlaku ketentuan paling banyak 10 kali dan 20 hari perjalanan dinas, kecuali perkembangan DPD RI dapat memperoleh tambahan atau pagu anggaran dalam pagu definitif DPD RI tahun 2016 atau tambahan melalui APBN tahun 2016. Jadi, perubahan ini berlaku untuk satu kali masa reses yang akan datang besok ini tahun 2015 – 2016 dari bulan Oktober sampai bulan November 2015. Jadi, hanya berlaku satu kali, sesudah itu kembali ke tatib semula. Pimpinan DPD yang terhormat, rekan-rekan Senator yang saya hormati, berkenaan dengan laporan PURT DPD RI yang telah disampaikan tersebut, pada Sidang Paripurna ke-3 DPD RI pada hari ini, PURT DPD RI memohon persetujuan agar rancangan perubahan kedua atas perubahan DPD RI Nomor 5 tahun 2014 tentang petunjuk operasional kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dan perjalanan dinas DPD RI tersebut dapat disepakati. Demikianlah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjadi perhatian sesuai Anggota DPD RI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti shanti shanti om. Pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia: Drs. Habib Ali Alwi; Wakil Ketua H. Nofi Candra, S.E.; Wakil Ketua Ir. Abraham Liyanto. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Baik. Apa dapat kita setujui rancangan peraturan tentang perubahan dimaksud? Setuju? KETOK 2X Baik, kita lanjut kembali pengambilan keputusan. Komite II saya persilakan.

PEMBICARA: KOMITE II)

PARLINDUNGAN

PURBA,

S.H.,

M.M.

(KETUA

Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Om swastyastu. Horas. Nuwun sewu. Yang terhormat Pimpinan DPD RI, para Anggota, Sekretaris Jenderal, dan khususnya 10 Anggota DPD yang baru bergabung, welcome on board. Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta teman-teman para Anggota DPD yang saya hormati. Pertama, kami atas nama Komite II mengucapkan turut berduka cita atas peristiwa Mina yang menimpa. Pada kesempatan ini ingin kami menyampaikan beberapa hal. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberi berbagai macam kenikmatan serta nikmat iman dan kesempatan untuk dapat bertatap muka serta bersilaturahmi pada Sidang SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2015-2016 SELASA, 29 SEPTEMBER 2015

15

Paripurna DPD ke-11 dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, kami atas nama Komite II ingin melaporkan perkembangan sebagai berikut. 1. Penyusunan RUU usul inisiatif a. RUU tentang pengadaan barang dan jasa Pada Masa Sidang I Tahun 2015 – 2016 ini, Komite II DPD RI telah melaksanakan kegiatan dalam rangka penyusunan RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Guna menggali lebih mendalam materi yang akan diatur dalam RUU Pengadaan Barang dan Jasa tersebut, Komite II telah mengadakan kunjungan kerja di tiga provinsi: Provinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah, NTB, dan kemarin Yogya, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Beberapa poin penting diperoleh dari hasil kunjungan kerja dimaksud dapat kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, prosedur dan persyaratan yang berlebihan sehingga mengaburkan tujuan birokrasi itu sendiri untuk melayani publik; terjadinya persekongkolan pemilihan penyediaan barang dan jasa, baik antara pejabat pengadaan dan penyedia maupun antara penyedia itu sendiri. Terjadinya ... (tidak jelas, red.) to entries akibat adanya pengaturan pengadaan secara sektoral. Pengaturan di bidang sektoral beserta peraturan di bawahnya menghambat kesikutsertaan dunia usaha untuk kompetisi secara sehat. Perlu kami sampaikan bahwa pengaturan yang mengatur ini adalah Perpres, sementara dalam hal pengadaan barang dan jasa ada lebih kurang 20 undang-undang yang mengaturnya. Perlu ada penguatan kewenangan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Proses pemilihan penyediaan barang dan jasa harus dilaksanakan dengan teknologi informasi ... (tidak jelas, red.) guna mengurangi potensi penyimpangan. Organisasi pengadaan barang dan jasa perlu ditingkatkan statusnya menjadi organisasi permanen agar kewenangan juga lebih kuat. Ekatalog dikembangkan dan juga produk-produk lokal dan usaha menengah kecil. Selanjutnya, Komite II akan melaporkan pada kesempatan ini tentang perkembangan laporan penyusunan usul inisiatif yang ada di lembaga kita. b. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Terkait dengan penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Komite II DPD RI telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka penyusunan RUU dimaksud guna menggali lebih dalam materi yang diatur. Komite II akan melakukan kunjungan kerja di tiga provinsi, yaitu Lampung Istimewa Yogya, dan NTT yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 7 September. Uji sahih guna penyempurnaan naskah akademik draf RUU di atas akan diadakan di tiga provinsi, yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Timur, dan Bali. 2. Kami mohon pengesahan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Inventarisasi masalah dari berbagai daerah diperoleh dan dijadikan sebagai bahan penyusunan sebagai berikut. a. Pertama, DPD RI merekomendasikan kepada kepolisian RI untuk terus menggalakkan upaya guna meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Berbagai macam penyuluhan tertib lantas dan operasi-operasi ... (tidak jelas, red.) maupun operasi gabungan dengan instansi-instansi terkait. b. DPD RI meminta pemerintah secepatnya membentuk Perpres guna melaksanakan amanat Pasal 15 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan, juga DPD RI merekomendasikan PP tentang Dana Preservasi Jalan dan Perpres tentang SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2015-2016 SELASA, 29 SEPTEMBER 2015

16

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelolaan Dana Preservasi Jalan sebagaimana diamanatkan Pasal 29, 30, 31, dan 32 Undang-Undang No. 29. Maksudnya adalah undang-undang ini sangat sarat dengan peraturan pemerintah yang harus dilaksanakan, tetapi sampai saat ini sangat banyak. Ada lebih kurang 18 Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan belum dilaksanakan. Di antaranya, seperti saya sebutkan tentang standar operasi dan prosedur pemeriksaan pengujian serta perbaikan mekanisme pengawasan atas kinerja petugas pemeriksa dan penguji fisik kendaraan dan terkait juga tentang memiliki rencana umum jaringan trike guna mengatur jaringan trike. Bapak-bapak, Ibu-ibu, di sini juga ada masukan yang sangat berarti, yaitu DPD RI merekomendasikan pemerintah untuk merevitalisasi peran dan fungsi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai media untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat. DDP RI merekomendasikan pemerintah untuk memberikan kesetaraan di bidang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit berupa pemberian kemudahan sarana dan prasarana fisik dan nonfisik. Pemerintah perlu segera menetapkan 18 Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan undang-undang yang kami sebutkan tadi. Dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait dengan kabut asap kebakaran hutan, Komite II telah melaksanakan advokasi melalui peninjauan lapangan ke Kalimantan Barat dan mengadakan rapat dengar pendapat dengan wakil gubernur NTB, BNPB, dan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Fakta yang ditemui di lapangan bahwa provinsi Kalimantan Barat telah membuat satgas. Satgas tersebut telah bekerja dan sudah mengadakan water booming berkali-kali dan juga sudah membuat berbagai kegiatan, di antaranya adalah pembuatan hujan buatan. Operasi water booming tersebut ternyata biayanya sangat besar sekali. Menurut perhitungan kemarin, satu kali ambil air itu biayanya lebih kurang Rp50 juta. Jadi, kalau satu hektar diperlukan 1 miliar. Jadi, Pak Ketua, tidak efisien dengan water booming. Tentu upaya-upaya pencegahanlah yang dapat dilaksanakan. Berdasarkan dialog dengan wakil gubernur dan stakeholder terkait, diperoleh ... (tidak jelas, red.) pertama karena budaya turun-temurun yang membuka lahan dengan cara pembakaran. Metode pembakaran lahan dianggap lebih murah, mudah, dan cepat. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran dan kurangnya kepedulian para pihak terhadap bahaya kebakaran hutan lahan. Selanjutnya, kejadian alamiah yang bisa terjadi, gesekan ranting pohon yang kering pada saat musim kemarau, khususnya dengan lahan gambut. Komite II merekomendasikan hal sebagai berikut. Pemerintah daerah, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, ... (tidak jelas, red.) untuk mengidentifikasi, sosialisasi, dan penyuluhan tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan serta tata cara pembukaan yang ramah lingkungan. Perlu adanya revisi Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan karena masih terkait dengan sanksi atas pembakaran hutan agar lebih berat dan menimbulkan efek jera dan masih dimungkinkan membuka hutan dengan cara membakar. Demikianlah kami sampaikan laporan perkembangan tugas ini. Kami mengharapkan Sidang Paripurna dapat mengesahkan hasil pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Demikian laporan ini kami sampaikan. Terima kasih. Horas. Nuwun sewu. SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2015-2016 SELASA, 29 SEPTEMBER 2015

17

Parlindungan Purba, Anna Latuconsina, Ahmad Nawardi dan seluruh anggota Komite II. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Apa dapat kita setujui hasil pengawasan atas pelaksanaan UU No. 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? KETOK 2X Saya hanya mohon catatan saja bagi pimpinan alat kelengkapan, mungkin Kabag atau staf ahlinya itu masih ada yang banyak yang baru sehingga saya lihat sistematika dari laporan-laporan itu belum seluruhnya merujuk kepada peraturan DPD tentang pedoman pengawasan. Mohon secara umum itu supaya kita semakin mapan di dalam tata tulis pembuatan laporan-laporan, termasuk hasil pengawasan. Selanjutnya, tadi permintaan saya sama seperti disampaikan oleh saya kepada Komite III. Semua hasil-hasil pengawasan ini sungguh berarti. Mudah-mudahan itu tidak hanya kita bacakan formalitas ini. Tetapi, ini harus dikomunikasikan, harus dipublikasikan ke semua daerah. Karena itu, saya minta kepada Sekretaris Jenderal untuk dituangkan dalam rilis. Rilis itu bukan hanya di sini, rilis itu tolong disebarkan ke semua kantor daerah. Nanti masingmasing kantor daerah menyampaikan hasil rilis itu kepada kepada media-media lokal. Saya pikir supaya apa yang kita capai ini juga bisa diikuti perkembangannya oleh konstituen kita di daerah. Kepada Sesjen, tolong menjadi perhatian. Sidang yang saya hormati, ada beberapa alat kelengkapan yang tidak menyampaikan laporan, tetapi ada menyampaikan permintaan pada rapat Panmus. Pertama, Pansus MD3 yang minta perpanjangan masa tugas. Kemudian, Pansus PKPD juga meminta pengesahan perpanjangan masa tugas, yaitu memang sesuai dengan Pasal 111 Ayat (4) di mana masa kerja pansus paling lama 6 bulan dan sesudahnya dapat diperpanjang. Untuk itu, apakah kita dapat menyetujui perpanjangan masa kerja Pansus MD3 dan Pansus PKPD sampai dengan bulan Desember 2015. Setuju? KETOK 2X Saya mempersilakan kemudian yang satu lagi dari Pansus Tatib yang menyampaikan surat kepada Pimpinan DPD, Panmus tentu, permohonan penambahan anggota. Jumlah anggota pansus tidak secara eksplisit dituangkan dalam tatib, tetapi ada kebiasaan antara 15 – 17. Dewasa ini, anggota Pansus Tatib 15 dan ada permintaan supaya ditambah lagi dua orang menjadi 17. Apakah dapat disetujui penambahan anggota Pansus tatib, penambahan dua orang, dari 15 menjadi 17? Setuju? KETOK 2X Terima kasih. Saya persilakan, ada mungkin Badan Kehormatan apakah akan menyampaikan laporan? Silakan.

PEMBICARA: Drs. H. LALU SUHAIMI ISMY (WAKIL KETUA BK) Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2015-2016 SELASA, 29 SEPTEMBER 2015

18

Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastyastu. Yang kami hormati Bapak Pimpinan DPD RI, yang kami hormati Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI, yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu dari seluruh Indonesia yang sempat hadir, Bapak Sesjen dan seluruh jajaran, hadirin yang berbahagia. Perkenankan kami dari Badan Kehormatan untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan bidang tugas dan kewenangan Badan Kehormatan yang sesungguhnya sudah disusun secara tertulis, tetapi mungkin saya ingin menyampaikan lepas saja. Yang pertama bahwa tugas Badan Kehormatan di parlemen menjadi semakin penting mengingat sedang terjadi krisis kepercayaan pada lembaga-lembaga negara yang mengakibatkan meluasnya krisis integritas legislator di pusat maupun di daerah. Hal ini digambarkan dari banyaknya anggota yang diproses hukum. Oleh sebab itu, untuk menjaga citra, martabat, dan kehormatan parlemen, khususnya kita di DPD, dan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat tersebut kepada parlemen, Badan Kehormatan akan meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di masa yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, terkait dengan itu maka Badan Kehormatan sudah menyampaikan konsep untuk penyempurnaan tata tertib terkait dengan beberapa hal yang menyangkut dengan pertama, kedisiplinan kita, baik dalam sidang-sidang pleno maupun Sidang-Sidang Paripurna. Seringkali kita kemudian harus menunda beberapa kali persidangan karena belum kuorumnya anggota. Untuk itu, maka DPD pada masa yang akan datang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 juncto Pasal 21 Ayat (2) Huruf d Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Tertib menegaskan tentang sanksi berupa diberhentikan antarwaktu sebagai anggota DPD apabila tidak menghadiri Sidang Paripurna dan atau rapat alat kelengkapan DPD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak enam kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Kemudian berikutnya, Badan Kehormatan juga akan lebih menyempurnakan sistem rekapitulasi absensi. Dan untuk itu, maka Badan Kehormatan sudah mencoba memformulasi bentuk rekapitulasi kehadiran anggota yang kemudian bisa betul-betul mencerminkan objektivitas daripada kehadiran anggota. Jadi, mohon maaf ke depan tidak boleh terjadi secara fisik tidak ada, tetapi secara tanda tangan melingkar. Ini ke depan tidak boleh terjadi. Untuk itu, maka kita di Badan Kehormatan sudah mencoba memformulasi sistem monitoring kita sehingga betul-betul sekali lagi objektivitas kehadiran anggota akan betul-betul terjamin sesuai dengan fakta nyata. Kemudian yang berikutnya, Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Dewan yang terhormat, BK akan membuat imbauan-imbauan terkait dengan beberapa hal yang merupakan masukan-masukan dari anggota sendiri maupun dari pihak luar. Tentang, mohon maaf ini, pola bicara, kemudian juga tata krama, tanda petik dalam arti yang luas, itu juga secara lisan banyak yang menyampaikan ke Badan Kehormatan untuk menjadi peringatan bagi kita semua. Oleh karena itu, maka pada setiap, mohon maaf sekali lagi, pada setiap kunjungan kita, baik di dalam negeri maupun luar negeri betul-betul menjaga kehormatan lembaga Dewan Perwakilan Daerah yang adalah merupakan lembaga tinggi negara yang tidak boleh tercoreng harkat dan martabatnya. Untuk itu, Bapak-Ibu yang saya hormati, mari kita betulbetul kompak, utuh, bersatu untuk menjaga kehormatan ini. Sekali lagi agar tidak ada selentingan-selentingan yang sampai ke BK. Walaupun sampai hari ini sesungguhnya kita belum memanggil atau menanyakan informasi-informasi, mengkonfirmasi informasiinformasi yang masuk, tetapi setidak-tidaknya semua informasi kita sikapi dengan seksama untuk kita sampaikan peringatan sekali lagi, imbauan kepada seluruh kita untuk menjaga harkat dan martabat ini supaya ke depan Badan Kehormatan itu tidak lagi ada laporan, tidak SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2015-2016 SELASA, 29 SEPTEMBER 2015

19

ada lagi ada kegiatan, justru itulah BK yang bagus. Tetapi, kalau semakin sibuk, semakin banyak pekerjaan BK, maka artinya banyak anggota yang bermasalah. Jadi, sekali lagi jangan sampai terjadi. Bapak Pimpinan, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian selanjutnya Badan Kehormatan di dalam proses penyempurnaan Pansus tata Tertib itu antara lain juga menyampaikan untuk ke depan, walaupun alhamdulillah dan terima kasih tadi Pak Pimpinan, pelantikan anggota Dewan Perwakilan Daerah pengganti antar waktu itu tadi sudah lumayan bagus, Pak, karena kita berada di satu forum dan ya katakanlah “lebih terhormat”. Tetapi, untuk teman-teman lain yang satu dua itu kemudian banyak sekali keluhan dari anggota karena tidak mencerminkan pelantikannya itu, pengukuhannya itu sebagai anggota parlemen yang adalah lembaga tinggi negara. Untuk itu, maka sesuai dengan Pasal 28 Ayat (5) itu sebelum memangku jabatannya, anggota pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) mengucapkan sumpah janji yang pengucapannya dipandu oleh Pimpinan DPD dengan tata cara dan teks sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9. Pasal 8 dan Pasal 9 ini sesungguhnya memang masih mengandung multitafsir yang kemudian pelaksanaannya seperti yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, yaitu dengan mengukuhkan beberapa teman di forum yang tidak resmi, kemudian disaksikan oleh beberapa orang saja, itu rasa kekhidmatan, sekali lagi sebagai anggota dewan yang terhormat, sebagai anggota lembaga tinggi negara seperti kurang barokah kalau menurut Pak Ketua PURT. Di samping kekhidmatan, di samping keformalan, dan juga marwah sebagai anggota anggota Dewan Perwakilan Daerah itu akan sangat bagus kalau kemudian untuk yang akan datang pelantikan itu diadakan di Sidang Paripurna seperti yang kita adakan sekarang. Tetapi, itu tadi mungkin semi-Paripurna. Tetap, untuk yang akan datang, sekali lagi, semua anggota dewan yang dikukuhkan, diambil sumpah jabatannya, dan sekaligus menandatangani pakta integritas itu haruslah disaksikan oleh semua kita sehingga, bahkan perlu full dress, saya kira itu supaya tidak mengurangi nilai daripada kita yang dulu oleh Mahkamah Agung yang menuntun kita, mengesahkan kita, tetapi kemudian kalau yang belakangan sepertinya kurang khidmat. Untuk itu, sekali lagi ini akan kita sampaikan ke Pansus Tatib untuk dijadikan sebagai aturan tata tertib yang mengikat semua kita, terutama Pimpinan, untuk melaksanakan pelantikan-pelantikan PAW yang akan datang di depan forum Sidang Paripurna. Saya kira itu, Bapak Pimpinan yang saya hormati dan Bapak-Ibu Anggota yang berbahagia. Terima kasih atas perhatian. Mari kita jaga marwah DPD RI kita ini untuk supaya eksistensi kita tidaklah kalah dengan kamar sebelah dan atau juga lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufik walhidayah, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Baik, terima kasih. Forum yang sama yang saya hormati, saya perlu menyampaikan informasi. Kemarin ada rapat pimpinan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pendayaan Aparatur Negara di mana kedua menteri itu menyampaikan apresiasi kalau diundang oleh DPD untuk rapat. Ada dia ... (tidak jelas, red.) kalau DPD itu rapat pertama, kalaupun menunggu kuorum itu biasanya tidak lebih dari setengah jam. Nah, ini kita tepuk tangan dulu. Artinya, kalaupun ada yang lebih dari setengah jam, itu hanya pengecualian saja. mudah-mudahan ke depannya tetap setengah jam. Itu satu. Kedua, waktu hadir, ... (tidak jelas, red.) itu kecenderungan menghadiri parlemen di negara lain mungkin itu meninggalkan ruangan. Sudah bertanya, pergi. Sudah bertanya, SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2015-2016 SELASA, 29 SEPTEMBER 2015

20

pergi. Sehingga, orang yang hadir itu kuorum, tetapi lama-lama tinggal 2 atau 3 orang. Tetapi, di DPD itu alhamdulillah utuh terus katanya. Jadi, ini suatu keterangan dari kedua menteri. Kemudian kedua, cara menyampaikan pembicaraan. Boleh dikata hampir jadi begitu kalau ada kebijakan pemerintah, memang dapat diterima, cukup rational logic, itu tidak perlu diperdebatkan, kecuali minta klarifikasi dengfan bahasa-bahasa yang sangat santun. Tiga poin ini masukan dari kedua menteri itu. Hal yang serupa saya dengar dari beberapa menteri lain: Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mudah-mudahan ini bisa kita jaga terus sehingga punya kita branchmark yang cukup baik. Sidang Dewan yang mulia, berikut Tim Litigasi ada memberikan? Persilakan. PEMBICARA: Prof. Dr. JOHN PIERIS, S.H., M.S. (KETUA TIM LITIGASI) Laporan pelaksana tugas Tim Litigasi DPD RI disampaikan pada Sidang Paripurna ke-3 DPD RI. Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang terhormat Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia saudara-saudara Senator yang saya banggakan walaupun Mahkamah Konstitusi agak sedikit ... (tidak jels, red.) dengan nomenklatur itu. Sidang Dewan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastyastu. Hadirin yang kami hormati, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga sidang pada hari ini dapat dilaksanakan untuk mendengar berbagai laporan alat kelengkapan, termasuk Tim Litigasi. Sesuai dengan agenda Sidang Paripurna hari ini izinkan kami atas nana Tim Litigasi DPD RI menyampaikan hasil kerja Tim Litigasi berupa permohonan uji formiil dan materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan dan mengingatkan kembali berkaitan dengan semangat kita bersama dalam rangka memperkuat kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah. Penguatan kelembagaan dilakukan tahap demi tahap, mulai dari konsultasi antar Pimpinan DPR dan DPD, perubahan substansi dalam undang-undang, uji materi undang-undang, dan terakhir sebagai puncak perjuangan kita adalah perubahan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945. Tahapan tersebut telah dicetuskan sejak DPD dua periode yang lalu. Menyangkut hubungan DPR dan DPD memang harus dipetakan bersama-sama karena diperlukan sebuah momentum. Momentum politik tersebut dalam arti bahwa sampai saat ini political will DPR belum begitu jelas dalam melibatkan DPD secara optimal dalam proses pembahasan rancangan UU. Secara prinsipal, hal tersebut dikarenakan sikap mayoritas fraksi di DPR yang belum berniat menguatkan posisi Dewan Perwakilan Daerah. Ada juga yang tidak mendukung keberadaan DPD walaupun tidak dapat dinaikkan perkembangan pembahasan penataan sistem ketatanegaraan di MPR RI mengalami perkembangan yang sangat signifikan, termasuk mengenai posisi Dewan Perwakilan Daerah. Dari sistem keparlemenan memang harus ada political will yang jelas berdasarkan mekanisme dan prosedur yang pasti dan baku. Apabila political will tersebut belum diperoleh, maka upaya yang harus dilakukan adalah merebutnya dan mendorong momentum tersebut agar dapat terlaksana. SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2015-2016 SELASA, 29 SEPTEMBER 2015

21

Hadirin Sidang Dewan yang kami hormati, salah satu momentum yang sudah kita dapatkan sekarang adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-12/2014 tanggal 22 September 2015 yang telah dibacakan dalam sidang pleno MK di mana putusan MK tersebut secara garis besar yang memutuskan hal-hal sebagai berikut. 1. Menolak permohonan uji formiil Undang-Undang MD3. 2. Mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang MD3, yaitu: a. Pasal 71 Huruf c Undang-Undang MD3 dimaknai menjadi “membahas” rancangan undang-undang yang diajukan Presiden, DPR, atau DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, Sidang Dewan yang terhormat dalam pembahasan tersebut, DPD diikutsertakan sebelum mengambil persetujuan bersama antara DPR dengan Presiden. b. Pasal 166 Ayat (2) Undang-Undang MD3 dimaknai menjadi RUU yang dimaksud sebagaimana pada Ayat (1) beserta naskah akademiknya disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR dan presiden. c. Pasal 250 Ayat (1) Undang-Undang MD3 dipakai menjadi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, DPD memiliki kemandirian dalam yang dituangkan dalam program dan kegiatan disampaikan kepada presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku. Ini sebuah loncatan keberhasilan konstitusional yang luar biasa sehingga, Saudara-saudara, pak Pimpinan yang terhormat, tidak ada alasan yang signifikan dari DPR untuk menolak anggaran yang kita usulkan untuk membangun kantor kita di Jakarta dan seluruh daerah. Itu prestasi yang luar biasa dari kita semua, pimpinan, anggota, Tim Litigasi, Sekretariat yang selalu mendukung kita dalam kerja-kerja konstitusional tersebut. b. Pasal 277 Ayat (1) Undang-Undang MD3 menjadi RUU disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada pimpinan DPR dan presiden 3. MK menolak permohonan provisi, provisi itu putusan sela pemohon. MK menolak permohonan provisi pemohon karena tidak menemukan adanya alasan yang mendasar yang berkaitan dengan situasi dan kondisi yang mendesak serta tidak mengganggu proses dan mekanisme penyelenggaraan negara. Saya harus jelaskan provisi maksudnya begini, kita memohon kan supaya revisi Undang-Undang No, 17 itu, hasil revisi itu ditangguhkan. Kita menganggap bahwa negara dalam kegentingan yang memaksa dari segi politik. Antara lain begini, Saudara-saudara, norma hukum yang mengatur siapa Ketua DPR RI pada Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 otomatis partai pemenang pemilu. Tetapi, kemudian direvisi setelah hasil pemilu diketahui, the roaring party itu kalah dan dimenangkan oleh partai tertentu, lantas norma hukum itu dibatalkan menjadi “pimpinan DPR RI dipilih oleh fraksi-fraksi”. Serentak dengan itu, norma hukum yang lama ditahan, dipegang, tidak diganti bahwa ketua parlemen lokal itu otomatis partai pemenang pemilu. Dewan dan presiden sungguh-sungguh melanggar teori hukum tata negara, melanggar doktrin hukum tata negara. Artinya adalah bahwa tidak mungkin sebuah doktrin hukum dan teori hukum tata negara melahirkan dua norma hukum. Sama halnya dengan kekeliruan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa Indonesia tidak menganut sistem bikameral karena kita negara kesatuan. Saya mohon maaf, mereka kurang tahu bahwa dalam sistem bikameral negara kesatuan terdapat 53 negara. Sistem bikameral dalam negara serikat hanya 17 negara, tidak lebih dari sepertiga. Sangat totally against the law the SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2015-2016 SELASA, 29 SEPTEMBER 2015

22

constitution. MK itu tidak mengerti hukum itu, tidak mengerti. Masa’ negara kesatuan tidak boleh menjadi sistem bikameral, bagaimana itu. Tidak juga mereka membaca original intent, hasil bahasan UUD 1945 pada tahun 19 sampai dengan 2003, ada di sana. Tetapi, sudahlah itu sudah berlalu. Kita menerima itu dengan besar hati. Kita akan berjuang lebih nekad lagi, lebih keras lagi tuntutan kita. Sidang yang kami hormati, Pak Ketua, yang perlu disimak dalam putusan MK kemarin adalah adanya pendapat berbeda atau dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, mohon maaf karena mereka berdua adalah akademisi-akademisi yang terhormat. Menurut Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan bahwa Undang-Undang MD3 sejak kelahirannya mengalami cacat, baik secara formiil pembentukan maupun secara materiil materi muatannya. Sehingga, seharusnya permohonan uji formiil maupun uji materiil undang-undang tersebut dikabulkan. Dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sementara, pendapat serupa juga dikemukakan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, menyatakan bahwa seharusnya permohonan uji formiil Undang-Undang MD3 yang diajukan oleh DPD, dikabulkan. Dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tetapi kalah. Kebenaran di-voting, itu memang menyesakkan hati, tetapi apa boleh buat karena komposisi hakim konstitusi tidak tahu. Tidak ada yang mewakili DPD di situ. Bisa saja kita mengusulkan hakim konstitusi 11 orang, 2orang itu dari DPD. Sidang Dewan yang kami hormati, setelah putusan MK No. 79, Tim Litigasi secara cepat berkoordinasi dengan pimpinan DPD, antara lain dengan Pak Ketua, Pak Farouk, dan Sesjen DPD. Pada tanggal 28 September 2015, Sesjen DPD telah mengundang Tim Litigasi dan tim ahli untuk rapat koordinasi. Rapat tersebut menyepakati beberapa hal, antara lain: a. Menegaskan kembali putusan MK No. 92 Tahun 2012, bahwa putusan tersebut masih berlaku dan putusan MK No. 79 Tahun 2014 tetap mengikat semua pihak, terutama presiden dan DPR. Resume dari kedua putusan tersebut sedang kami susun yang nantinya menjadi acuan dalam menyusun Peraturan Bersama DPR-DPD tentang pelaksanaan fungsi legislasi. b. Mohon dalam Sidang Paripurna yang terhormat ini, Ketua DPD dan Pimpinan dapat melakukan pertemuan konsultasi dan menyampaikan surat kepada presiden perihal hasil putusan MK, terutama terkait kewenangan DPD yang memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran. c. Ketua DPD dapat melakukan pertemuan konsultasi dan menyampaikan surat kepada Ketua DPR agar mengusulkan dibentuknya Peraturan Bersama DPR-DPD tentang pelaksanaan fungsi legislasi. d. Hasil putusan MK akan dinormakan ke dalam Peraturan DPD tentang tatib yang saat ini sedang disusun oleh Pansus Tatib e. Hasil putusan MK akan dirumuskan dalam revisi kedua Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di mana saat ini kedua RUU tersebut sedang disusun oleh Pansus RUU MD3. Proyeksi kami, MD3 akan melahirkan dua produk. Mohon izin, Ketua, kami laporkan. Produk yang pertama adalah revisi MD3 secara komprehensif. Produk yang kedua adalah melahirkan rancangan undangundang DPD tersendiri sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. MPR sekarang telah membentuk Pansus Undang-Undang tentang MPR. Karena kami di badan kajian, kami juga masuk sebagai anggota pansus di sana, dan ini menarik SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2015-2016 SELASA, 29 SEPTEMBER 2015

23

sekali, Pak Ketua. Kita akan menambah dua bulan sampai Desember, kita akan memforsir dengan semua kemampuan yang ada untuk memperbaiki lagi Rancangan Undang-Undang tentang DPD RI yang sudah merupakan produk dari periode yang lalu. f. melakukan telaah kembali atas Rancangan Undang-Undang tentang DPD dengan melakukan sinkronisasi dengan hasil putusan MK. Selain itu, mohon sedikit waktu, Saudara-saudara, Tim Litigasi akan melakukan kodifikasi putusan MK dalam satu paket buku yang berkaitan dengan permohonan fungsi dan eksistensi DPD RI dan telah diputuskan oleh MK, yaitu: a. Putusan MK Nomor 68 tentang sengketa kewenangan kelembagaan. b. Putusan MK Nomor 10 Tahun 2008 tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. c. Putusan MK Nomor 71 tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. d. Putusan MK Nomor 92 tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009. e. Putusan MK Nomor 79 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Demikian, laporan yang kami sampaikan pada Sidang Paripurna yang terhormat hari ini. Semoga dengan adanya putusan MK ini dapat memperjelas hubungan legislasi DPR dengan DPD sehingga dapat menghasilkan undang-undang berkualitas, demokratis, prokeadila dan prorakyat, prodaerah. Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang terhormat, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti shanti shanti om. Pimpinan Tim Litigasi: John Pieris, Ir. Anang Prihantoro, Instiawati Ayus. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Baik, sekali lagi kita tepuk tangan. Saya yakin ada juga banyak mau masukan-masukan dari para anggota. Saya pikir itu bisa saja disampaikan nanti di dalam perkembangan di luar forum ini kepada tim litigasi untuk memperkuat perjuangan berikutnya. Kemudian, terkait dengan kemandirian dalam menyusun anggaran, kemarin dalam rapat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PAN, sudah kami sampaikan, sudah disampaikan oleh Ketua dan didampingi saya di lantai 8. Dan, pemerintah sudah mendengar ini dan akan menyikapi, cuma permasalahannya yang perlu kita perjuangkan bagaimana ke kemandirian anggaran itu sudah bisa diwujudkan pada RAPBN 2016. Walaupun, sekarang sebenarnya sudah masuk ke Komisi III. Kemarin sudah beberapa kali rapat dengan Komisi III dari Sesjen dengan PURT. Masih ada ketidaksesusaian pendapat terkait beberapa program yang diusulkan oleh DPD. Baik, Sidang Dewan yang mulia, sebelum menutup Sidang Paripurna ini, pada kesempatan ini kami meminta pada setiap alat kelengkapan untuk memaksimalkan waktu dalam menyelesaikan tugas konstitusionalnya. Kami meminta kepada Pimpinan dan Anggota Komite III DPD untuk terus memonitor perkembangan penanganan musibah, penanganan korban musibah yang menimpa jemaah haji Indonesia di Saudi Arabia untuk berkoordinasi SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2015-2016 SELASA, 29 SEPTEMBER 2015

24

dengan pemerintah dan memberikan perhatian terhadap nasib korban luka, meninggal dunia, atau keluarganya. Selain itu, diminta kepada Komite II untuk terus memantau perkembangan bencana kabut asap yang dewasa ini bukan lagi mengancam alam, tetapi sudah mengancam umat manusia. Kemudian, kepada Komite I kami sudah sampaikan kemarin. Momentum yang tepat sekali untuk sedikit mengeluarkan pendapat dan sikap yang kritis terhadap penyaluran dan penggunaan dana desa. Kemarin, saya sudah memberikan penegasan melalui media massa. Kami minta pemerintah dalam bulan memasuki bulan Oktober ini segera menuntaskan karena penyaluran dana desa 21 triliun itu akan sedikit mengobati, obat Naspro dalam menghadapi kondisi ekonomi yang dihadapi bangsa dewasa ini. Dan, dengan menekankan agar pemerintah tidak terlalu menekankan aspek prosedural, tetapi yang penting bagaimana anggaran itu sampai dan tidak disalahgunakan sepanjang persyaratan-persyaratan prosedural itu seyogyanya tidak terlalu menjadi perhatian pemerintah. Nanti lambat laun dalam tahuntahun berikutnya insya Allah tentu akan terus ditingkatkan. Kemudian, Komite I juga diminta kalau bisa nanti pada tanggal 2 atau hari Senin itu secara khusus, saya akan siapkan konferensi pers untuk Komite I menyampaikan dua hal tadi, pengawasan soal dana desa, kemudian kedua pengawasan pilkada. Karena, ternyata hasil pantauan kita di beberapa tempat, ada daerah-daerah yang masih bukan saja tidak menyalurkan dana anggaran pilkada, bahkan mau memotong kembali. Ini tentu akan sangat mengancam kelancaran penyelenggaraan pilkada itu sendiri. Di samping adanya politik, kita mengamati ada beberapa daerah yang kita lihat kecenderungan dari penyelenggara pemilu untuk berpihak kepada calon pasangan tertentu atau dengan sengaja atau dengan trik-trik politik mengenyampingkan bahkan menyatakan tidak memenuhi syarat bagi calon-calon lain yang hanya karena masalah prosedur. Saya minta Komite I untuk menyiapkan ini dengan momentum ini, momentum ini sangat tepat sekali lagi bagi DPD untuk berbicara. Kami berharap seluruh anggota DPD pada sisa Masa Sidang I ini dapat menyelesaikan tugasnya dalam menyikapi aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah dan melaporkannya pada Sidang Paripurna ke-4 yang direncanakan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2015 dengan agenda pengesahan putusan DPD dan penutupan Masa Sidang I. Mengakhiri Sidang Paripurna ke-3, kami mewakili Pimpinan atas nama pribadi mengucapkan Selamat Idul Adha 1436 Hijriyah bagi yang merayakannya. Semoga kita dapat meneladani kisah pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS sebagai pengingat dan penyemangat kita dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPD RI. Akhirnya, dengan mengucapkan alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT Sidang Paripurna ke-3 Dewan Perwakilan Daerah.

PEMBICARA: KOMITE II)

PARLINDUNGAN

PURBA,

S.H.,

M.M.

(KETUA

Pak Ketua. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Interupsi sedikit, silakan. Tolong dipercepat.

SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2015-2016 SELASA, 29 SEPTEMBER 2015

25

PEMBICARA: KOMITE II)

PARLINDUNGAN

PURBA,

S.H.,

M.M.

(KETUA

Baik, Pak Ketua. Tadi sudah disampaikan kepada Komite II, yaitu tentang penanggulangan asap. Dan, ini sudah menyampai kepada hampir seluruh pulau di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Dan, saya pikir ini sudah bertahun-tahun. Kami mengusulkan karena tidak mungkin hanya ditangani oleh suatu komite saja, yaitu kami mengusulkan adanya pansus. Karena apa? Karena, sudah mengganggu kesehatan, pendidikan, transportasi udara dan laut, dan bahkan kepada negara tetangga Singapura dan Malaysia. Ini usul dari kami supaya dapat dipertimbangkan karena ada salah satu di antaranya, yaitu UU Lingkungan Hidup itu yang harus direvisi terkait dengan pembukaan hutan. Saya pikir ini masukan setelah kami mengadakan kunjungan kerja ke lapangan sehingga kami mengusulkan kepada Pimpinan. Terima kasih. Horas. Nuwun sewu. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Horas. Nuwun sewu. Ide yang sangat baik sekali. Mungkin respons saya sementara, karena memang kemarin sebenarnya mesti di Panmus sudah harus diagendakan tentang itu. Karena belum diagendakan, mungkin intensitivitas kita dengan pelaksanaan tugas dari Komite II tentu melibatkan juga seluruh anggota. Sementara itu dulu mungkin. Silakan, Pak Prof. John. PEMBICARA: Prof. Dr. JOHN PIERIS, S.H., M.S. (KETUA TIM LITIGASI) Ya, untuk melakukan pencerahan politik konstitusional kepada bangsa ini saya kira, Pak Iqbal Parewangi mempunyai gagasan stratejik dan itu sudah disampaikan dalam Panmus, yaitu akan menggelar sebuah pertemuan senat Asia Pasifik di Bandung. Saya kira, Pimpinan, kita harus mengakomodasi gagasan ini. Hanya dengan cara-cara seperti itulah bangsa ini dicerdaskan, terutama soal politik keparlemenan. Saya kira kalau tidak salah ini sudah dibicarakan dalam sidang Panmus ya. Berkenan barangkali Pak Iqbal bisa lebih menyampaikan sedikit perspektif soal itu. Izin, Pak Ketua. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Silakan, informatif saja, pak. PEMBICARA: A.M. IQBAL PAREWANGI (KETUA BKSP) Izin, Ketua. Terima kasih, Prof. John. Termasuk dengan kondisi apa yang terjadi di 22 September, melatari semua itu secara ringkas bahwa kita butuh jalan-jalan alternatif untuk penguatan kelembagaan. Beralas di situ, maka kemudian muncul gagasan, saya tambah Prof., sebenarnya ada dua. BKSP menginisiasi SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2015-2016 SELASA, 29 SEPTEMBER 2015

26

untuk kita bersama melaksanakan pada medio 2016 ASEAN Senate Meeting. Kemudian, pada triwulan terakhir 2016 menjadi Asia Pasific Senate Meeting. Saya kira cukup penjelasan saya. Dalam forum ini, saya berharap sekaligus mewakili teman-teman BKSP, bila berkenan forum Sidang Paripurna ini melegitimasi gagasan ini agar kami bisa bergerak lebih cepat. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Baik, terima kasih. Mungkin dari meja pimpinan, kami merespons dengan baik ide ini. Tetapi, mungkin tolong dituangkan dulu dalam proposal sehingga bisa diikuti ... (tidak jelas, red.) PEMBICARA: MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Tambahan, Ketua. 114, Asri Anas. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Silakan. PEMBICARA: MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Pak Ketua, ada dua gagasan besar tadi menurut saya harus disepakati. Derajatnya Panmus itu di bawah daripada Paripurna. Tadi, Pimpinan Komite II atau Pak Parlindungan Purba menyampaikan agar ini dibuat lebih meluas, bukan hanya Komite II. Menurut saya tidak ada salahnya Paripurna ini memutuskan. Secara teknis akan dibicarakan kemudian, satu. Kedua, juga apa yang disampaikan Pak Iqbal menurut saya bagus. Diputuskan saja, Ketua. Proposalnya biar di belakang. Diputuskan dulu supaya ada legal hukumnya temanteman bekerja. Kemudian, tadi Pak siapa, asap ini menjadi masalah. Hampir seluruh Indonesia sekarang terjadi kebakaran. Diputuskan saja, Ketua. Tidak harus lagi dibatalkan, harus di Panmus dulu, kan begitu. Itu sangat mekanistik dan itulah yang menghambat mekanismemekanisme kerja kita di DPD. Yang penting tidak melanggar aturan. Diputuskan, tata kerjanya kita akan bicarakan lebih detail. Dua, Ketua. Kemudian yang ketiga, tambahan saja, Ketua. Apa yang disampaikan Prof. John tadi, hasil JR 79 menurut saya juga harus di, hasil JR itu menurut saya diberikan amanahlah kepada Pimpinan DDP sekarang untuk mengagregasi itu menjadi pola penguatan lewat komunikasi politik. Salah satunya misalnya kemandirian anggaran, kan begitu. Sekarang posisi anggaran DPD ditolak 600 miliar. Dengan alas hukum hasil JR yang ada itu menurut saya, Paripurna ini mengamanahkanlah kepada Pimpinan DPD untuk membangun komunikasi politik dalam rangka penguatan anggaran. Jadi, satu minggu ini, Ketua, kalau tidak ada upaya penyelamatan terhadap posisi anggarannya DPD, lewat lagi kita 2016 karena pembahasan di DPR tinggal satu minggu ini waktunya. Kemandirian anggaran, hasil JR itu menurut saya, bagus kalau Paripurna ini memberikan amanah kepada Pimpinan DPD bertiga untuk melanjutkan itu sebagai alat perjuangan menambah anggaran DPD. Saya kira begitu Prof. John ya. Alas hukumnya jelas. Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2015-2016 SELASA, 29 SEPTEMBER 2015

27

PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih masukannya. Forum Paripurna itu mengesahkan apa yang sudah dibahas oleh alat kelengkapan. Jadi, saya tetap, tolong ini secara substansi bisa kita terima. Mari kita follow up lebih pertegas. Silakan itu kita, saya pikir itu juga sudah ... (tidak jelas, red.) Prof. John, Pak Parlindungan, Pak Iqbal. Baik, akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillah Sidang Paripurna ke-3 DPD RI kami tutup. Wabillahi taufik walhidayah, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. KETOK 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 16.15 WIB

SIDANG PARIPURNA KE-3 DPD RI MS I TS 2015-2016 SELASA, 29 SEPTEMBER 2015

28