DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 MASA SIDANG I TAHUN SIDANG

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2015 – 2016 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

I.

KETERANGAN

1. 2. 3. 4.

Hari Tanggal Waktu Tempat

: : : :

Kamis 29 Oktober 2015 15.20 WIB – Selesai R. Rapat Nusantara V

5.

Pimpinan Sidang

:

1. H. Irman Gusman, SE., MBA (Ketua DPD RI) 2. GKR Hemas (Wakil Ketua DPD RI) 3. Farouk Muhammad (Wakil Ketua DPD RI)

6.

Sekretaris Sidang

:

1. Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto (Sekretaris Jenderal DPD RI) 2. Zul Evi Astar, S.H. (Wakil Sekretaris Jenderal DPD RI)

7.

Panitera

:

Adam Bachtiar, S.H., M.H. (Kepala Biro Persidangan II)

8.

Acara

:

1. Laporan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan; 2. Pengesahan Keputusan DPD RI; 3. Pidato Penutupan Pada Akhir Masa Sidang I Tahun Sidang 2015-2016.

9. 10.

Hadir Tidak hadir

: :

Orang Orang

II. JALANNYA SIDANG : SIDANG DIBUKA PUKUL 15.20 WIB

PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Sebelum memulai Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para Anggota DPD serta seluruh hadirin dimohon untuk berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. PEMBICARA: PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia raya… Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Disanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan Tanah Airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Hiduplah negriku. Bangsaku Rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Dipersilakan duduk kembali. Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal sampai saat ini telah hadir 62 secara fisik, 1 tugas, dan 5 izin. Semua berjumlah 67 orang Anggota DPD, dan telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka dengan mengucapkan, sebelumnya kita sepakati dulu karena waktunya SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2015-2016 KAMIS, 29 OKTOBER 2015

1

ini agak sedikit ini Pukul 15.30 WIB pasti akan terbentur pada sholat Ashar. Kami menghimbau sholat Ashar kita lakukan secara bergantian saja, sementara kita harapkan sebelum shalat Maghrib Pukul 18.00 WIB kita akhiri sidang ini. Dapat disetujui ini? Baik, dengan mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Paripurna ke-4 DPD RI kami buka, dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETOK 1X Sesuai sidang dewan yang mulia, sesuai dengan jadwal acara yang tadi telah diputuskan dalam sidang, Rapat Pleno Panmus, Sidang Paripurna hari ini mempunyai tiga agenda pokok, yaitu: 1. Laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan. 2. Pengesahan keputusan DPD RI. 3. Pidato penutupan akhir Masa Sidang I Tahun Sidang 2015- 2016. Mohon kita menghargai apa yang telah diputuskan. Mengawali Sidang Paripurna kami informasikan bahwasanya pada tanggal 22 Oktober 2015 pimpinan DPD telah melantik saudara Muhammad Rahman, S.E., S.T., sebagai Anggota PAP DPD RI dari Kalimantan Tengah untuk menggantikan Habib Said Ismail yang mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung semoga dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, dan dapat selalu memberikan sumbangsi terhadap tugas kelembagaan DPD. Selanjutnya, marilah kita memasuki agenda laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPD dan pengesahan keputusan DPD. Untuk urutan penyampaian laporan dimulai dari alat kelengkapan yang materi pokok yang akan mengambil keputusan. Untuk urutan pertama kami persilakan kepada PPUU untuk untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya. PPUU? Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Komite III untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya. Silakan. PEMBICARA : Drs. H. HARDI SELAMAT HOOD (KETUA KOMITE III) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Yang terhormat saudara Pimpinan DPD RI. Yang terhormat saudara Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI. Yang terhormat saudara-saudara Anggota DPD RI Senator Indonesia yang berbahagia. Pada Sidang Paripurna yang mulia ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite III DPD RI. Pada Sidang Paripurna kali ini Komite III menyampaikan bahwa berkaitan kegiatan yang dimulai di tanggal 26 September sampai hari ini, di mana Komite III telah melaksanakan serangkaian kegiatan berupa Sidang Pleno, uji sahih, dan kunjungan kerja, baik di dalam negeri, maupun di luar negeri. Yang dimaksud kunjungan keluar negeri adalah pada pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Selama itu juga kami melakukan berbagai kegiatan yang kami namakan expert meeting yang

SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2015-2016 KAMIS, 29 OKTOBER 2015

2

juga mengundang beberapa pakar terutama tentang kerukunan umat beragama, serta juga tentang persoalan obat-obatan, dan persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Pimpinan para sidang yang kami muliakan ini, izinkanlah kami menyampaikan yang terutama adalah pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pengawasan ini dilakukan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang seperti kami kemukakan, dan serangkaian kegiatan yang dimulai dengan rapat-rapat kerja dengan Menteri Agama, audiensi dengan Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Haji, kunjungan kerja berbagai provinsi yang tempat debarkasi dan embarkasi haji, juga kunjungan Komite III pra-haji pada tanggal 22 – 29 Agustus 2015, dan kunjungan kerja pelanggaran pada saat haji pada tanggal 17 – 30 September 2015, dilanjutkan dengan finalisasi pada tanggal 20 – 22 Oktober 2015. Izinkanlah kami menyampaikan beberapa peristiwa yang anggap kami penting, dan mungkin para Senator yang berbahagia telah memahaminya. Bahwa pada ibadah haji tahun 2015 ini memang serangkaian tragedi dan musibah mengusik kita semua. Pertama adalah musibah robohnya crane yang digunakan untuk merenovasi Masjidil Haram, kemudian juga tragedi Mina yang mengakibatkan banyaknya jatuhnya korban, di samping secara internal juga bagi Indonesia adanya hotel yang mengalami kebakaran. Oleh karena itu, tentu saja kami mengajak semua para Senator untuk kita sama-sama prihatin dan berduka cita atas musibah tersebut. Berdasarkan hasil pengawasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji berkaitan dengan perjalanan Ibadah Haji di tahun 2015, Komite III kemudian merekomendasikan: 1. Mendorong pemerintah agar dalam menetapkan kuota haji, melakukan diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi agar menambah kuota haji dan melakukan perubahan kebijakan untuk penetapan kuota haji provinsi, maupun kabupaten, dan kota. 2. Mendorong pemerintah bersama DPR agar melakukan perubahan Pasal 21 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggara ibadah haji untuk menambahkan ketentuan batas minimal 12 bulan dalam .... (tidak jelas, red.) BPIH. 3. Mendesak pemerintah melakukan penyempurnaan prosedur atau membenahi aparatur yang berkaitan dengan .... (tidak jelas, red.) visa haji sehingga tidak terjadi keterlambatan. 4. Mendorong pemerintah untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyempurnakan kebijakan pembangunan asrama haji, serta kelengkapan sarana dan prasarananya. 5. Mendorong pemerintah untuk menyempurnakan kebijakan manasik haji yang meliputi kualitas manasik haji, penambahan alokasi waktu untuk manasik ibadah, pembekalan teknis non-ibadah, pelibatan pembimbing KBIH dalam manasik haji, dan penambahan anggaran honorium bagi pembimbing manasik haji. 6. Mendesak untuk melakukan perubahan Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, khususnya menghapus tim pemandu haji daerah. 7. Mendorong untuk menyempurnakan pelayanan keperluan di Arab Saudi yang meliputi pembunuhan standarisasi, pemondokan haji, diplomasi Pemerintah Arab Saudi. 8. Melakukan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi berkenaan dengan fasilitas secara permanen di Armina. 9. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan pelayanan, dan pemberian konsumsi di Mekah, serta mendorong pemerintah untuk melakukan distribusi petugas haji secara merata dan meningkatkan kopetensi petugas haji.


3

10. Mendorong Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan membuat peraturan bersama mengenai standar biaya khusus bagi petugas badah haji. Sehubungan dengan hal tersebut, ketika DPD RI melalui Sidang Paripurna yang mulia ini memohon kepada pimpinan Anggota DPD RI yang terhormat untuk dapat bersamasama kita menyetujui dan mengesahkan hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2015 Masehi 1436 Hijriah, untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR RI. Lain daripada itu, kami juga telah melakukan penyelesaian penyusunan dua rancangan undang-undang usul inisiatif. Yang pertama adalah Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah dan Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif. Kedua rancangan tersebut telah difinalisasikan dan oleh karena itu kami juga telah menyampaikan kepada Panitia Perancang Undang-Undang untuk dilakukan harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tersebut. Pimpinan, Bapak/Ibu yang kami muliakan, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi dengan hormat kami memohon kepada para Senator yang berbahagia untuk dapat mengesahkan bersama hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2015/1436 Hijriah, demikian kami sampaikan. Pantunnya pantun biasa, daun sirih di atas kayu, terima kasih thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PEMBICARA : Drs. MUHAMMAD AFNAN HADIKUSUMO (PROV. DIY) Pimpinan, interupsi. PPUU siap laporan. PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Setelah kita bersama mendengarkan laporan Pimpinan Komite III, apakah kita dapat menyetujui hasil pengawasan DPD atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji berkenaan dengan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1436 Hijriah 2015 Masehi, setuju? KETOK 2X Tepuk tangan dulu. Saya menyampaikan meminta Sesjen tolong hasil yang sangat berharga ini tidak hanya menjadi dokumen, tetapi tolong tuangkan dalam bentuk rilis ke media massa untuk masing-masing provinsi. Jadi begitu pulang nanti masing-masing provinsi keluar dengan rilisnya sendiri-sendiri di sertai dengan 4 nama anggota di provinsi itu. Bagaimana Pak Sesjen? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Komite IV untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya. PEMBICARA : Drs. H. A. BUDIONO, M. Ed (WAKIL KETUA KOMITE IV) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semuanya. SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2015-2016 KAMIS, 29 OKTOBER 2015

4

Om swastiastu. Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah, yang terhormat para Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang saya hormati saudara Sesjen, beserta seluruh jajarannya. Terlebih dahulu mari kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat menghadiri Sidang Paripurna ke IV Dewan Perwakilan Daerah pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah, kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya sesuai dengan jadwal sidang pada hari ini, perkenankan kami menyampaikan laporan hasil pembahasan Komite IV pada Masa Sidang I Tahun Sidang II ini. Pandangan dan pendapat terhadap RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan atau JBSK. Dalam pembahasan terhadap RUU JPSK ini, Komite IV melaksanakan serangkaian rapat dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Himpunan Bank Negara. Menyikapi urgency RUU JPSK dalam stabilitas sistem keuangan, DPD RI mendukung RUU JPSK disahkan menjadi UndangUndang dengan pandangan dan pendapat sebagai berikut, satu dalam rapat pembahasan RUU JPSK di DPD RI berkembang usulan agar Menteri Keuangan menjadi Ketua KSSK, tapi dalam pembahasan selanjutnya DPD RI bersepakat dengan usulan pemerintah bahwa Menteri Keuangan sebagai koordinator dengan posisi tersebut semua Anggota KSSK adalah sederajat sehingga pengambilan keputusan harus dilakukan dengan musyawarah dan mufakat agar keputusannya diambil dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Pimpinan dan Anggota DPD RI yang saya hormati, pada Sidang Paripurna terhormat ini kami sampaikan hasil pembahasan Komite IV untuk diputuskan sebagai berikut. Keputusan DPD RI tentang pandangan dan pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang bidang lembaga keuangan, pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang bidang lembaga keuangan dilaksanakan dengan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22D Ayat (3) serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Sebagian diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Pasal 249 Ayat (1) huruf E, dan Pasal 256 huruf E. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang bidang lembaga keuangan dilakukan oleh Komite IV melalui Rapat Internal Komite IV, RDP dengan OJK, dan Himbara. Kunjungan kerja ke dua daerah, yakni Provinsi Bengkulu dan Provinsi Bali pada tanggal 5 – 7 Oktober 2015 dalam kunjungan kerja tersebut dilakukan Rapat Dengar Pendapat dengan pendapat umum. Selanjutnya finalisasi materi dilaksanakan pada tanggal 19-21 Oktober 2015. Temuan dalam hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang bidang Lembaga Keuangan, antara lain: 1. Pengelola bank konglomerasi sangat berhati-hati dalam penyaluran kredit dan pembiayaannya. Implikasinya sebagian bank yang memiliki Loan to Deposit Ratio atau LDR yang tinggi berupaya menjaga Non Performing Loan atau NPL dalam batas aman. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi pada sektor-sektor yang memperoleh kredit dan pembiayaan tersebut. 2. Bank Pembangunan Daerah mengalami kesulitan dalam pemenuhan modal dasar, dan modal inti untuk melakukan ekspansius usaha. Keterbatasan modal Bank Pembangunan Daerah terjadi karena ketiadaan dukungan dari DPRD dalam memberikan persetujuan penambahan penyertaan modal daerah atau PMD pada Bank Pembangunan Daerah tersebut. 3. Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR sebagian mengalami kredit bermasalah yang ditunjukkan oleh net performing loan sebesar 6,05 persen pada SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2015-2016 KAMIS, 29 OKTOBER 2015

5

Agustus 2015. Tingginya NPL dari BPR tersebut selain disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan atas kredit yang telah disalurkan juga disebabkan oleh kualitas kredit yang diberikan mengalami penurunan karena kondisi perlambatan ekonomi di beberapa sektor seperti industri, perdagangan, dan jasa. Terhadap hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang bidang lembaga keuangan Komite IV DPD RI menyimpulkan dan merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Lembaga Keuangan di daerah baik Bank Pembangunan Daerah, maupun Bank Perkreditan Rakyat menghadapi masalah dalam pemenuhan kecukupan modal, maupun tingginya kredit bermasalah. Nah sementara di sisi lain bank konglomerasi tengah berhati-hati untuk menjaga kredit bermasalah agar tetap aman. 2. Aset permodalan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia merupakan persoalan utama yang dihadapi Lembaga Keuangan Mikro, bahkan sebagian Lembaga Keuangan Mikro yang berbasis adat belum dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. 3. Kondisi perbankan di daerah menghadapi beragam persoalan, baik persaingan tidak sehat antar bank maupun persyaratan agunan KUR yang memberatkan masyarakat. Secara khusus Jamkrida dan PT Askrindo juga menghadapi masalah dalam permodalan, dan akses masyarakat terhadap lembaga tersebut. Terhadap pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang bidang Lembaga Keuangan direkomendasikan: 1. Aspek yuridis peraturan OJK Nomor 12 POJK 15/2014 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan perlu sosialisasi. Pendampingan dan pengawasan intensif agar target OJK tercapai, yaitu per 8 Januari 2016 setiap Lembaga Keuangan Mikro telah berbadan hukum. 2. Bank Indonesia dalam perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan perlu mengatur iklim persaingan yang sehat antar bank, baik antar Bank Pembangunan Daerah dan bank BUMN maupun antara bank swasta, dan bank swasta asing dalam hal segmentasi nasabah dana pihak ketiga. .... (tidak jelas red.) produktif dan penyaluran kredit konsumsi. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro perlu memasukkan LKM berbasis hukum adat sehingga memberikan status formal bagi LKM tersebut. Aspek empiris : 1. Dukungan politik DPRD di daerah harus konkret terhadap upaya Pemerintah Daerah dalam alokasikan APBD untuk penyertaan modal DPD, penguatan aset, dan modal LKM, penguatan BPR, penguatan kapasitas, dan modal Jamkrida, dan PT Askrindo, serta dalam pengadaan pelatihan keterampilan sumber daya manusia, pengelola Lembaga Keuangan. 2. Pemerintah perlu mengubah atau bahkan menghilangkan persyaratan agunan KUR dengan mekanisme lain yang mempermudah masyarakat mengakses KUR. Selain itu, bank penyalur KUR perlu diperluas termasuk memberikan kesempatan kepada LKM yang telah memenuhi persyaratan. 3. Otoritas jasa keuangan perlu merumuskan peraturan OJK tentang LPD berbasis adat, atau hukum agama dalam rangka pembinaan dan pendampingan LKM di pedesaan. 4. RUU penjaminan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang ingin membuka, atau mengembangkan unit usaha baru sehingga dapat mengakses pinjaman kredit yang mendapat jaminan perlindungan berdasarkan aset kurang dari atau lebih dari 2 miliar. SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2015-2016 KAMIS, 29 OKTOBER 2015

6

Pimpinan dan Anggota DPD RI yang berbahagia, pada Sidang Paripurna yang terhormat ini kami sampaikan hasil pembahasan Komite IV untuk diambil putusan sebagai keputusan DPD RI tentang hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang bidang lembaga keuangan. C pertimbangan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2015. Hadirin yang berbahagia, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2015 didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23E Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang ketentuan, dan Nomor 7 tentang perlakuan akuntansi atas .... (kurang jelas red.) bantuan di daerah. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2015 DPD RI berpendapat dan merekomendasikan halhal sebagai berikut: 1. Pemerintah Pusat meningkatkan transparansi penghitungan dana transfer dan percepatan alokasi Pagu sementara sebagai dasar penyusun RAPBD. 2. BPK RI melaksanakan PDTT atau Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap Dana Bagi Hasil. Fokus pemeriksaan PDTT pada penghitungan DBH yang menjadi hak daerah agar dilakukan secara transparan dalam penghitungan DPA sesuai dengan kriteria dan indikator penghitungan yang telah ditetapkan. 3. Bersama dengan Pemerintah Daerah, BPK secara periodik melakukan pemutakhiran data rekomendasi yang tidak dapat tindaklanjuti dan menghapus rekomendasi yang benar-benar tidak dapat ditindaklanjuti. 4. Pemerintah merevisi regulasi mengenai ketentuan sanksi administratif dan juga sanksi pidana pengadaan barang dan jasa agar Pemerintah Daerah mendapatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. 5. BPK melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. 6. Pemerintah Daerah mengusulkan tambahan formasi pegawai dengan kualifikasi pendidikan akuntansi dan tidak melakukan mutasi bagi PNS yang telah terlatih pada bidang tugasnya ke bidang lain yang tidak sesuai dengan kompetensinya. 7. Pemerintah Daerah menyiapkan tenaga pendamping dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah atau Simda yang telah terbukti keandalannya. 8. Pemerintah terus melakukan pembinaan dan memfasilitasi Pemerintah Daerah menerapkan standar akutansi berbasis Akrual. Selain itu pemerintah tidak memberikan pinalti kepada daerah yang Capen opininya turun karena masa transisi penerapan SAP berbasis Akrual. Pimpinan dan Anggota DPD RI yang berbahagia, akhirnya pada Sidang Paripurna ini kami sampaikan hasil pembahasan Komite IV untuk diambil putusan sebagai keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester I Tahun 2015. Demikian laporan pelaksana tugas Komite IV yang dapat kami sampaikan, atas nama Pimpinan dan Anggota Komite IV kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi, dan dukungan yang terhormat Pimpinan, Anggota, Sekertariat Jenderal DPD RI, tim ahli RUU, dan staf ahli, serta rekan-rekan media dalam pelaksana tugas Komite IV DPD RI. Demikian mohon maaf kalau ada salah, dan khilaf saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti shanti shanti om. PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Baik setelah kita bersama-sama mendengarkan laporan Pimpinan Komite IV apakah kita dapat menyetujui, namun Pak Ajiep dan Pimpinan Komite IV mungkin ada susunan SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2015-2016 KAMIS, 29 OKTOBER 2015

7

perlu penyesuaian dengan peraturan DPD Nomor 6 tentang pembuatan, pandangan, pertimbangan, dan pendapat DPD. Peraturan Nomor 4 Tahun 2014 pedoman, pelaksanaan pemberian pertimbangan, RUU juga itu ada, redaksi saja ini Pak. Apakah kita dapat menyetujui, pertama pandangan dan pendapat DPD terhadap RUU jaring pengaman sistem keuangan, setuju? KETOK 2X Dua, hasil pengawasan DPD atas pelaksanaa Undang-Undang bidang lembaga keuangan, setuju? KETOK 2X Tiga, pertimbangan DPD terhadap tindaklanjut pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2015, setuju? KETOK 2X Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Komite I, Pimpinan Komite I untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksaan tugasnya. Mohon Pimpinan Pak Azis, Pimpinan Komite I? Mewakili, karena sudah pernah ada konvensi, ada keberatan jadi saya sebelum ini meminta persetujuan dulu para anggota. Apa kita bisa menyetujui, setuju? Dengan catatan dan imbauan, mohon lain kali kalau Rapat Paripurna itu Pimpinan harus ada, karena tiga pimpinan jangan semua berhalangan. Silakan Pak Azis. KETOK 2X PEMBICARA : ABDUL AZIS KHAFIA, S.Si., M.Si (ANGGOTA KOMITE I) Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan Anggota DPD yang kami hormati. Pertama-tama kami mohon maaf ketiga pimpinan kami sedang melaksanakan tugas negara sehingga tidak bisa hadir di ruangan ini. Maka saya diminta dalam waktu dan tempo sesingkat-singkatnya untuk mewakili beliau-beliau. Namun, tidak mengurangi substansi yang akan kami sampaikan mewakili Komite I pada sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia dan nikmat-Nya sehingga kita bisa hadir dalam Sidang Paripurna yang mulia pada sore hari ini. Pada Masa Sidang I Tahun 2015 – 2016, Komite I DPD RI melaksanakan berbagai agenda kegiatan sebagaimana ditugaskan oleh peraturan tata tertib DPD RI. Dalam sidang paripurna ini kami akan laporkan sebagai berikut: 1. Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan dan Rancangan UndangUndang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. 2. Pengawasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 3. Pengawasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2015-2016 KAMIS, 29 OKTOBER 2015

8

4. Pengawasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. 5. Pandangan DPD RI atas Rancangan Undang-Undang KUHP dan lain-lain. Pertama, penyusunan Rancangan Undang-Undang usul inisiatif tentang pertanahan. Secara substansi perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang Pertanahan merupakan upaya memperkuat pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1980 tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang telah berusia 60 tahun. Beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan, antara lain: 1. Pengakuan terhadap hak-hak atas tanah yang selama ini belum secara konkret diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. ‘ 2. Pengakuan terhadap hak atas tanah bagi masyarakat hukum adat yang selama ini belum hadir dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia kendati konstitusi telah mengatur secara tegas. 3. Semangat redistribusi tanah untuk mempercepat proses reforma agraria yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan seterusnya. Dengan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan diharapkan cita-cita reforma agraria dapat terwujud secara nyata dan konflik-konflik agraria dapat terselesaikan. Pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2015 – 2016 ini telah dilakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan oleh PPUU pada tanggal 1 – 3 Oktober 2015. Setelah Komite I melakukan serangkaian penyusunan rancangan tentang pertahanan ini, maka Komite I meminta Sidang Paripurna hari ini untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan menjadi keputusan DPD RI. Yang kedua, Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Batas Negara. Sebagaimana diketahui bahwa Komite I berpandangan DPD perlu secara serius, sungguh-sungguh untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dan potensi masyarakat di daerah perbatasan. Mengingat sampai dengan detik ini kondisi-kondisi di daerah, perbatasan negara secara umum masih dapat dikatakan tertinggal. Oleh karena itu, Komite I berpandangan memandang perlu dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Perkembangan penyusunan Rancangan UndangUndang tentang Wilayah Negara masih dalam tahap RDPU dengan para pakar. Kunjungan kerja dalam rangka inventarisasi materi wilayah ketiga daerah, yaitu ke Riau, Kalimantan Barat, Maluku Utara pada tanggal 4 dan 7 Oktober yang lalu, dan baru saja kita melakukan studi referensi kedua negara, yaitu negara Inggris dan negara Prancis tanggal 19 – 26 Oktober yang lalu. Selanjutnya, pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang pertama, UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dari pengawasan ini, kami memberikan beberapa catatan atau rekomendasi: 1. DPD RI mendesak pemerintah untuk segera memastikan luasan kawasan hutan dan nonhutan dengan memperhatikan data hutan Indonesia dan kawasan lainnya. 2. Pemerintah harus segera melakukan harmonisasi, regulasi, penataan ruang dengan regulasi sektoral lainnya. 3. Mendorong pemerintah untuk melaksanakan pemberian insentif kepada provinsi atau kabupaten/kota yang telah melakukan pengendalian dan pemanfaatan ruang melalui Perda RT/RW dan memberikan disinsentif serta sanksi bagi daerah yang belum melaksanakan pengendalian, dan pemanfaatan ruang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang penataan ruang. 4. Mendorong kepada pemerintah untuk memberikan informasi tentang implementasi kebijakan penataan ruang agar masyarakat memahami perencanaan, kebijakan, penataan ruang.


9

5. Komite I melakukan serangkaian kegiatan penyusunan hasil pengawasan Komite I melalui Sidang Paripurna ini kami mohon untuk mengesahkan hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Selanjutnya pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, atas pengawasan ini Komite I memberikan catatan sebagai berikut. Mendesak pemerintah untuk: 1. Melakukan terobosan hukum untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang berkaitan dengan peralihan, urusan pemerintahan, dan perubahan yang berpotensi menimbulkan permasalahan di daerah terutama urusan kehutanan, kelautan, dan pertambangan. 2. Memberikan kewenangan bidang perkebunan kepada kabupaten/kota, mempertimbangkan kembali pembagian urusan yang berimplikasi pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan provinsi, dan kabupaten/kota khususnya di bidang layanan dasar yang berimplikasi pada tata kelola, aset, dan manajemen. 3. Mempercepat penyelesaian sejumlah peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015. Menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan belanja, hibah, dan bantuan sosial dengan mengedepankan prinsip, transparansi, akuntabilitas, dan tepat sasaran. 4. Selanjutnya mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai konsekuensi dari perubahan kewenangan dan urusan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan memberikan porsi yang berkeadilan bagi daerah dan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selanjutnya tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Komite I pada masa sidang ini juga melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan difokuskan kepada 2 hal: 1. Mengenai realisasi pencairan Dana Desa. 2. Pendampingan Dana Desa. Atas pengawasan ini, Komite I masih memandang perlu melakukan pembahasan lebih lanjut dan konfirmasi kepada pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selanjutnya, Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati. Dalam hal ini kami melakukan pengawasan pada dua tahapan yang pertama, yaitu prapelaksanaan, dan kedua yang akan kami laksanakan pada pelaksanaan yang akan dilaksanakan 9 Desember 2015 mendatang. Melalui forum Sidang Paripurna ini Komite I mengajak agar seluruh Anggota DPD RI dapat berperan aktif serta melakukan pengawasan pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 9 Desember 2015, dan pada saat ini masih dalam proses Komite I juga sedang menyusun sebuah panduan atau pedoman pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada ini. Selain itu, kami mengharapkan kepada Sidang Paripurna ini untuk mendukung dibentuknya Desk Pilkada yang berkedudukan di kantor DPD RI di setiap provinsi. Jika ini dapat disepakati, maka kami meminta kepada jajaran Setjen untuk dapat mempersiapkan dan melaksanakan pembentukan Desk Pilkada ini sehingga pada hari menjelang pelaksanaan dan hari pelaksanaan Pilkada serta pascapelaksanaan Pilkada, DPD RI dapat secara eksis mengawal penyelenggaraan Pilkada. Pandangan terhadap Rancangan Undang-Undang KUHP dalam Sidang Pleno Komite I pada tanggal 11 Oktober 2015 dihasilkan kesimpulan bahwa Komite I tidak meneruskan pembahasan pandangan terhadap RUU KUHP karena sesuai dengan konstitusi pada Pasal 22 huruf D Undang-Undang Dasar 1945 bahwa yustisi bukan bagian dari kewenangan DPD RI. Namun dikarenakan adanya amanat dari Pansus DPD RI untuk meneruskan pembahasan, Komite I akan melanjutkan pembahasan penyusunan pandangan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang KUHP tersebut. Komite I masih membutuhkan waktu untuk SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2015-2016 KAMIS, 29 OKTOBER 2015

10

melakukan pendalaman atas materi Rancangan Undang-Undang KUHP tersebut. Lain-lain sebagaimana diketahui pada periode keanggotaan DPR dan DPD RI 2009 – 2014 telah diusulkan 65 Rancangan Undang-Undang dan 22 Rancangan Undang-Undang pembentukan Daerah Otonomi Baru atau DOB. Mengingat saat ini telah berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka beberapa ketentuan pelaksana juga mengalami perubahan, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Daerah Otonom. Namun demikian, sebagaimana kesepakatan antara Komite I dengan Menteri Dalam Negeri, Komite I diminta untuk melakukan review terhadap usulan 65 dan 25 DOB berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan, Dan Penghapusan Daerah Otonom. Sejalan dengan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 hal ini dikarenakan seluruh persyaratan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 masih tetap berlaku khusus terhadap 65 dan 22 DOB, kendati pembentukannya tetap melalui daerah persiapan. Berdasarkan hal tersebut, Komite I telah membuka ruang audiensi dan ruang untuk melakukan review terhadap 65 dan 22 DOB dengan mengutamakan daerah-daerah yang sebelumnya direkomendasikan oleh DPD RI. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka merespons aspirasi, maka Komite I telah melakukan rangkaian kunjungan fisik kewilayahan ke beberapa calon DOB, antara lain: Pada tanggal 13 dan 16, Komite I melakukan kunjungan ke Kabupaten Balanipa sebagai pemekaran Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Pada tanggal 4 – 7 Oktober, Komite I melakukan kunjungan ke calon Kabupaten Galela Loloda sebagai pemekaran Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara. Pada tanggal 8 – 10 Oktober, Komite I melakukan kunjungan fisik ke calon Kabupaten Muara Digul dan Kabupaten Admi Korbay sebagai pemekaran Kabupaten Mapi Provinsi Papua. Dalam kunjungan kewilayahan fisik tersebut, saat Komite I melakukan kajian lebih lanjut terhadap seluruh persyaratan DOB berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun terkait DOB-DOB yang berasal dari Provinsi Papua hasil RDP dengan Gubernur Provinsi Papua disepakati bahwa Komite I akan mengusulkan kepada pemerintah, seluruh DOB yang telah mendapat rekomendasi dari Gubernur Papua sepanjang telah memenuhi persyaratan perundang-undangan dengan melihat kondisi sosial budaya dan faktor, serta keamanan kepentingan stategis nasional di tanah Papua. Demikian laporan pelaksanaan tugas Komite I pada Masa Sidang I Tahun 2015 – 2016. Atas perhatian seluruh Anggota DPD dan Pimpinan kami ucapkan terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komite I: Ketua H. Akhmad Muqowam, Wakil Ketua Fachrul Rozi, Wakil Ketua Benny Rhamdani, saya Azis Khafia. PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Sebelum saya sampaikan minta persetujuan, saya ingin memberikan catatan pada redaksional, mungkin ini pekerjaan staf Pak Azis. Jadi, ketika dokumen ini menjadi utusan Paripurna, maka yang mendesak ini bukan lagi Komite I, tetapi DPD RI. Jadi, kalimatkalimat seperti “Komite I DPD RI mendesak pemerintah untuk begini-begini” itu mohon disesuaikan untuk semua. Terima kasih. Selanjutnya, kita telah mendengarkan laporan Pimpinan Komite I. Apakah kita dapat setujui satu RUU Inisiatif DPD RI tentang Pertanahan?


11

KETOK 2X Dua, hasil pengawasan DPD RI atas pelaksana Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang? KETOK 2X Tiga, hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya? KETOK 2X Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk Komite I. Selanjutnya, kami hanya memberi catatan Komite I pada waktu kunjungan daerah ke daerah-daerah otonomi baru yang sudah pernah dikunjungi oleh periode sebelumnya untuk tidak menimbulkan kesan seolah terus berulang-ulang. Mohon mungkin itu disesuaikanlah dilaksanakan, tetapi ini sifatnya verifikasi atau apalah supaya tidak ada kesan seolah-olah rakyat ini datang bolak balik hanya kunjungan terus saja begitu. Mohon itu menjadikan, karena bagaimanapun nama lembaga yang kita pertaruhkan. Terima kasih Pimpinan Komite I. Selanjutnya kami persilakan kepada BAP untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas. PEMBICARA : Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, MM (KETUA BAP) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Pimpinan Bapak dan Ibu Anggota Senator yang saya muliakan. Para pejabat Sekjen eselon I sampai eselon IV. Para hadirin-hadirat yang berbahagia. Laporan perkembangan pelaksanaan tugas Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada Sidang Paripurna ke IV Masa Sidang I Tahun Sidang 2015 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Satu, bahwa BAP telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan dan tata tertib yang ada. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, pertama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI yang terindikasi merugikan negara, jadi berbeda dengan Komite IV. Berdasarkan hasil kajian, hasil kunjungan kerja, hasil pertemuan dengan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia bahwa kehadiran BAP sangat diperlukan. Pertama, untuk meminta komitmen dari kepala daerah tentang dapat menindaklanjuti hasil temuan BPK yang terindikasi merugikan negara. Kedua, BAP juga memfasilitasi jika hal-hal yang diusulkan, dan disarankan, dan diharapkan oleh gubernur serta bupati walikota yang terkait dengan duplikasi aturan-aturan, serta aturan-aturan yang tidak dapat dicerna secara cepat dan tepat oleh kepala daerah yang terkait dengan kebijakan pusat. Kita melakukan rapat konsultasi dan rapat koordinasi dengan instansi terkait, baik BPK RI, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia sehingga dengan demikian kehadiran BAP sangat dirasakan oleh kepala daerah terhadap bagaimana ruginya dan bagaimana manfaatnya menindaklanjuti hasil temuan BPK yang terindikasi merugikan negara. Fungsi kedua, BAP menindaklanjuti hasil pengaduan masyarakat terhadap SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2015-2016 KAMIS, 29 OKTOBER 2015

12

persoalan-persoalan, baik yang menyangkut tindak korupsi, maupun administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, serta kasus-kasus pertanahan yang cukup berkembang dengan hak-hak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap menindaklanjuti hasil pengaduan tersebut BAP telah menerima pengaduan baik secara lisan langsung yang diterima oleh Anggota BAP atau Anggota DPD pada daerah yang diwakilinya baik secara tertulis maupun secara langsung datang ke DPD semuanya kita tindaklanjuti, tetapi karena kita merupakan lembaga resmi yang dapat kita tindaklanjuti adalah yang memang mendapat data-data dan informasi secara tertulis, sedangkan yang tidak tertulis secara langsung akan kita lakukan analisis sesuai dengan situasi dan kondisi. Alhamdulillah secara tertulis yang telah dapat kita lakukan 8 yang kita anggap cukup dan telah kita lakukan 6 sebagai tindak lanjut, sehingga fungsi representasi dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sangat dirasakan oleh masyarakat. Bapak dan Ibu yang kami hormati. BAP merupakan wajah paling nyata dari makna kehadiran wakil rakyat dan lembaga perwakilan itu sendiri. BAP menyadari bahwa kinerja DPD secara kelembagaan akan sangat ditentukan dari derajat resentasi yang konstituen membina hubungan dengan konstituen yang dijalankan dengan peran-peran konstituenal yang memungkinkan untuk itu. Meski konstitusi secara formal dipandang membatasi kedudukan DPD, akan tetapi Dewan Perwakilan Daerah masih dapat mengoptimalkan kiprahnya, khususnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan representasi. Hal inilah yang dipedomani setelah dilaksanakan secara progresif oleh Badan Akuntabilitas Publik dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam penanganan kasus-kasus korupsi maladministrasi, serta pelayanan publik, dan kasus-kasus hukum, dan sengketa lainnya. Alhamdulillah respons yang sangat positif yang telah dilakukan, pertama kita secara langsung melakukan ke Provinsi Riau. Alhamdulillah ada yang telah selesai dengan memfasilitasi di BAP, memfasilitasi bukan menyelesaikan, memfasilitasi sehingga dapat selesai. Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Utara, bahkan di Jawa Barat sangat direspons oleh pemerintah daerah dan rakyat, dan serta LSM terhadap peran DPD yang secara langsung dapat memfasilitasi sehingga membantu kepala daerah dengan instansi terkait sehingga persoalan-persoalan itu dapat selesai. Demikian Bapak dan Ibu, bahwa peranan BAP ternyata sangat dirindukan kehadirannya oleh masyarakat. Oleh karena itu, frekuensi yang dilakukan oleh agendaagenda BAP terpaksa menyesuaikan dengan harapan masyarakat. Nah, penyesuaian ini agenda-agenda yang dapat kita lakukan ternyata sampai hari ini ada beberapa kegiatan tim analisis yang belum dapat dilakukan karena memerlukan dukungan administrasi dan keuangan. Dengan demikian money follow function kita perjuangkan dan tadi telah kita sampaikan kepada Bapak BAP dalam Rapat Pimpinan serta rapat-rapat yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang memerlukan dukungan administrasi, serta dukungan-dukungan keuangan yang diperlukan. Alhamdulillah lembaga politik memerlukan komunikasi yang intensif baik secara personal maupun secara kelembagaan semua aspirasi BAP. Alhamdulillah Pimpinan akan menindaklanjuti sesuai dengan komitmen kita bersama. Demikian laporan yang kami sampaikan baik kepada saudara-saudara Senator yang terkait dengan komite lainnya. Kami mohon maaf BAP bukan mengerjakan kegiatan alat kelengkapan lain, tetapi masalah kasusnya yang kami fasilitasi jika terkait dengan rekanrekan sekalian. Kami akan melakukan koordinasi dan kritikan dan saran akan kami terima. Demikian Bapak tentang laporan kegiatan selanjutnya dalam rangka mengefektivitaskan pengawasan terhadap pengelola keuangan negara daerah berdasarkan temuan dari hasil tindak lanjut LHP BPK dan hasil diskusi dalam FGD bersama BPK, Kementerian Keuangan, dan Pemerintah Daerah, serta Mendagri. BAP mengusulkan dibentuknya RUU tentang pengawasan RUU tentang pengawasan keuangan negara yang mekanisme pembentukannya sesuai ketentuan yang berlaku. RUU ini diharapkan dapat mewujudkan sinergisitas antara Lembaga Pengawas Keuangan Negara Daerah sehingga kinergi keuangan negara daerah SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2015-2016 KAMIS, 29 OKTOBER 2015

13

semakin akuntabel. Oleh karena itu, kami serahkan sepenuhnya kepada Pimpinan, apakah BAP akan diberikan kewenangan atau diberikan kepada komite-komite terkait yang penting adalah sinergisitas antara daerah dengan lembaga-lembaga lain, dengan diterbitkannya RUU pengawasan ini. Oleh karena itu, kami mohon kepada Pimpinan dan Paripurna: 1. Mengesahkan hasil pengawasan BAP. 2. Menyetujui usul BAP terhadap adanya RUU serta pelaksanaannya diserahkan sesuai dengan tata tertib dan Undang-Undang yang berlaku sepenuhnya diserahkan kepada Paripurna dan Pimpinan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Sebelum kami minta persetujuan, seperti biasa Pak Abdul Gafar tolong di dalam dokumen ini saya lihat ada beberapa masalah redaksional, tolong diperbaiki termasuk tadi saya kalimat BAP akan itu, karena ini ditandatangani Pimpinan menjadi lembaga DPD. Terima kasih. Setelah mendengarkan laporan Pimpinan BAP, apa kita dapat menyetujui hasil pengawasan DPD RI atas penindaklanjutan laporan hasil pemeriksaan BPK Masa Sidang I Tahun 2015 – 2016, setuju? KETOK 1X Terima kasih. Berikut kami persilakan, belum PPUU karena tadi, kami persilakan kepada tim kajian Panmus untuk melaporkan hasil kerja. Silakan. PEMBICARA : A.M. IQBAL PAREWANGI (TIM KAJIAN PANMUS) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saudara Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang terhormat saudara-saudara Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sekretariat Jenderal, beserta jajaran Sekjen DPD RI. Hadirin yang berbahagia. Atas memo konstitusional dari Ketua Tim Kajian DPD RI Panmus DPD RI Al Ustadz Gafar Usman, saya membacakan laporan Panitia Musyawarah DPD RI pada Sidang Paripurna ke-4 DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2015 – 2016. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat hadir bersama-sama dalam Sidang Paripurna ke-4 DPD RI yang mulia ini. Selanjutnya, perkenankanlah kami atas nama Panitia Musyawarah menyampaikan laporan dalam rangka memperkuat eksistensi lembaga DPD sebagai lembaga legislatif dan memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan meningkatkan akuntabilitas lembaga DPD Republik Indonesia. Panitia Musyawarah menyusun pedoman kerja yang menjadi standar kelembagaan DPD RI yang menjadi panduan bagi Anggota DPD RI untuk melaksanakan fungsinya sebagai Anggota Parlemen. Dalam praktik ketatanegaraan, aturan pelaksanaan mengenai fungsi, wewenang, dan tugas DPD RI sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2015-2016 KAMIS, 29 OKTOBER 2015

14

perubahan di level Undang-Undang yang mengatur DPD. Undang-Undang yang mengatur DPD adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang yang kita sebut UndangUndang MD3 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Perubahan Undang-Undang MD3 tersebut tentu harus ditindaklanjuti dengan penyesuaian dan penyempurnaan berbagai aturan internal DPD Republik Indonesia. Aturan internal dimaksudnya adalah peraturan tentang tata tertib DPD RI yang telah disahkan dengan keputusan DPD RI Nomor 1 Tahun 2014 perubahan ketentuan dalam Undang-Undang MD3 dan peraturan tentang Tata tertib DPD Republik Indonesia dimaksud pada gilirannya menuntut perubahan pedoman kegiatan DPD RI di daerah yang sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan DPD RI Nomor 5 DPD 2012. Pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2015 – 2016 ini, Panitia Musyawarah DPD RI telah selesai menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan DPD RI di daerah dan penindaklanjutannya. Pedoman ini merupakan revisi dari Peraturan DPD RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang pedoman kegiatan DPD RI di daerah. Maksud dan tujuan pedoman ini disusun sebagai panduan untuk mengarahkan dan menyatukan langkah bagi setiap Anggota DPD RI dalam melaksanakan kegiatan di daerah, baik dalam kapasitas kelembagaan maupun perseorangan anggota dan atau kelompok anggota provinsi sebagai upaya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah serta mempertanggungjawabkannya, baik secara moral maupun politis kepada rakyat dan daerah yang diwakilinya. Semoga pedoman ini dapat memudahkan para Anggota DPD dalam menjaring informasi dan penindaklanjutannya, baik berupa informasi realisasi, kondisi, maupun aspirasi masyarakat dan daerah secara sistematis terencana, efektif, dan efisien. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesiaserta hadirin yang kami muliakan, sebelum mengakhiri laporan ini, kami atas nama Panitia Musyawarah DPD Republik Indonesia meminta kepada Sidang Paripurna untuk mengesahkan pedoman pelaksanaan kegiatan DPD RI di daerah dan penindaklanjutannya menjadi Peraturan DPD RI pada Sidang Paripurna ke-4 ini. Akhirnya, perkenankan kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan DPD beserta seluruh Anggota DPD RI dan juga kepada Sekretariat Jendral yang telah banyak membantu. Demikian laporan Panitia Musyawarah. Atas perhatian Sidang Paripurna DPD Yang Mulia ini, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua tim kajian Al Ustad Gafar Usman (Ketua) dan Wakil Ketua A.M Iqbal Parewangi. PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Pak Iqbal, tetapi mohon maaf Pak Iqbal saya kadang-kadang mata saya itu paling jeli. Jadi, bukan revisi peraturan DPD Nomor 5 Tahun 2015, mestinya revisi atau pembaharuan peraturan DPD Nomor 5 Tahun 2012 tentang pedoman kegiatan DPD di daerah. Sebelum saya minta persetujuan forum yang saya hormati, saya ingin menyampaikan ada selipan di dalam naskah yang tadi dilaporkan oleh Tim Kajian pada Rapat Panmus, yaitu pada halaman 14 ada tambahan kalimat sesudah kata narasumber sambungan dari halaman 13 ada tambahan kalimat sebagai berikut, “dalam hal diundang sebagai narasumber, selain berperan sebagai pembicara dalam pertemuan dengan masyarakat, anggota dapat membangun kerja sama dengan panitia penyelenggara sehingga pertemuan dengan masyarakat tersebut juga memberi manfaat bagi kegiatan sosialisasi lembaga”. Ini diperlukan sebagai payung hukum karena kemarin kita sudah sepakati bahwa kegiatan 12 kali ke daerah tidak hanya dengan dukungan biaya-biaya perjalanan dinas kalau kegiatan itu menghadiri undangan perayaan ulang tahun apa semua that’s ok, tapi kalau undangan untuk pertemuan SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2015-2016 KAMIS, 29 OKTOBER 2015

15

dengan masyarakat kita diundang sebagai narasumber bukan peserta, maka itu perlu diberi, dapat diberikan tambahan biaya kegiatan di daerah. Tepuk tangan dong, sekali lagi tepuk tangannya. Baik, apakah kita dapat menyetujui peraturan DPD RI tentang pedoman pelaksanaan kegiatan DPD RI di daerah dan penindaklanjutannya, setuju? KETOK 2X Baik terima kasih. Kita kembali kepada Panmus. Saya ulangi, kepada PPUU, kami persilakan. PEMBICARA : BAIQ DIYAH RATU GANEFI, SH (WAKIL KETUA PPUU) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Laporan pelaksanaan tugas Panitia Perancang Undang-Undang disampaikan pada Sidang Paripurna ke-4 DPD RI Kamis 29 Oktober 2015. Yang terhormat Pimpinan DPD RI. Yang terhormat Anggota DPD RI. Hadirin yang berbahagia . Sesuai dengan agenda Sidang Paripurna hari ini, izinkan kami atas nama Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang dan anggota menyampaikan hasil pelaksanaan tugas Panitia Perancang Undang-Undang selama Masa Sidang I Tahun Sidang 2015 – 2016 sebagai berikut. 1. Harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap RUU dari komite. 2. Penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU P3). 3. Pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015. Sidang Paripurna yang mulia, harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap RUU dari komite. Selama Masa Sidang I ini, PPUU telah menerima 3 RUU untuk dilakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Adapun ketiga RUU tersebut adalah RUU tentang Perkoperasian, dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diajukan oleh Komite IV, dan RUU tentang Pertanahan yang diajukan oleh Komite I. Adapun RUU tentang perkoperasian telah disahkan pada Sidang Paripurna yang lalu sehingga pada kesempatan ini kami atas nama PPUU menyampaikan hasil harmonisasi RUU tentang Pertanahan dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Harmonisasi RUU tentang Pertanahan dilakukan oleh PPUU pada tanggal 30 September sampai dengan 2 Oktober 2015 berdasarkan surat dari Komite I pada tanggal 25 Agustus 2015. Dalam pembahasan di harmonisasi tersebut, telah mencapai suatu permufakatan terkait dengan aspek-aspek yang perlu disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan lain. Sedangkan, untuk secara lebih rinci substansi RUU tentang Pertanahan akan disampaikan oleh komite pengusul, yaitu Komite I. Yang berikutnya adalah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2015 berdasarkan surat permintaan dari Komite IV pada tanggal 30 September 2015. Dalam pembahasan di harmonisasi tersebut dinamis, dan konstruksi, dan SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2015-2016 KAMIS, 29 OKTOBER 2015

16

telah dicapai suatu pemufakatan bahwa RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini tidak lagi bersifat perubahan, akan tetapi penggantian karena substansi yang diubah lebih dari 50 persen, dan sesuai lampiran dua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka RUU tersebut harus bersifat penggantian, dan untuk menindaklanjuti pemufakatan tersebut akan disusun kembali oleh Komite IV dalam bentuk RUU yang bersifat penggantian. PPUU dalam melakukan kegiatan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap RUU dari Komite sebut senantiasa berpedoman bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan dalam rangka menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan, dan membulatkan konsepsi suatu Rancangan Undang-Undang dengan peraturan perundang-undangan baik yang lebih tinggi, sederajat maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan. Sehingga tersusun suatu sistematis tidak saling bertentangan atau tumpang tindih. Sidang Paripurna yang berbahagia, sehubungan dengan penyusunan dan pembahasan review RUU tentang P3 telah kami sesuaikan dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 92/PPUU X/2012 dan perkara Nomor 79/PPUU-12-2014 yang mengakomodir masukan pimpinan dan anggota serta masyarakat dan daerah dalam kegiatan inventarisasi materi dan uji sahih. Selain itu, agar eksistensi DPD dalam melaksanakan fungsi legislasi lebih diketahui oleh masyarakat luas, maka dalam lampiran dua revisi UndangUndang P3 kami masukkan penyebutan nama DPD, yaitu: a. Dalam hal RUU yang diajukan oleh di DPD, template akan ditayangkan. b. Dalam hal RUU yang berkaitan dengan kewenangan DPD diajukan oleh DPR, atau Presiden dan; c. Dalam hal RUU tertentu yang harus memperhatikan pertimbangan DPD. Berdasarkan hal tersebut, dalam sidang yang mulia ini kami mohon agar review RUU P3 dapat disahkan menjadi RUU dari DPD untuk disampaikan dan dibahas bersama dengan DPR dan pemerintah. Dapat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan adanya surat dari DPR nomor LJ/15766 /DPR RI/10 2015 tanggal 20 Oktober 2015 perihal penundaan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi Prolegnas RUU prioritas Tahun 2015, dan penyusunan Prolegnas RUU prioritas Tahun 2016. Rapat koordinasi dengan DPR dan pemerintah tersebut sampai saat ini belum dilaksanakan tanpa ada alasan yang jelas dari DPR. Oleh karena itu, kami harapkan kepada Pimpinan DPD untuk dapat melakukan komunikasi dengan DPR dan pemerintah terkait pembahasan Prolegnas dimaksud mengingat Prolegnas merupakan pintu masuk utama dalam pembahasan legislasi merupakan bersama dengan DPR dan Pemerintah. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan pada Sidang Paripurna hari ini. Atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPD RI, kami ucapkan terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om shanti shanti shanti. Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang Ketua Drs. Muhammad Afnan Hadikusumo, Wakil Ketua Djasarmen Purba, Wakil Ketua Baiq Diyah Ratu Ganefi. PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Baik, terima kasih kepada Pimpinan PPUU. Selanjutnya kami minta persetujuan tujuan atas rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, apakah dapat kita setujui?


17

KETOK 3X Baik, terima kasih. Selain pengambilan keputusan yang disampaikan beberapa alat kelengkapan, Rapat Panmus tadi pagi menyetujui sampai sore itu, tadi pagi sampai sore sampai jam 2 lewat, menyetujui mengagendakan pengambilan keputusan terkait penerimaan surat dari Pimpinan Pansus Tatib perihal perpanjangan masa tugas Pansus sehubungan dengan masa kerja Pansus yang akan berakhir di bulan Oktober, dan sampai dengan saat ini pembahasan materi perubahan Tatib masih belum tuntas. Maka, sesuai dengan Pasal 111 Ayat (4) peraturan DPD nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib yang menyatakan bahwa masa kerja Pansus paling lambat, paling lama 6 bulan dan sesudahnya dapat diperpanjang satu kali tiga bulan. Maka dengan ini, dimohon persetujuan perpanjangan masa kerja Panmus selama 3 bulan dengan penekanan merujuk pada putusan Sidang Paripurna ke-11 tanggal 17 April Tahun 2015 yang tertuang dalam keputusan DPD RI Nomor 25 DPD RI/III/2014-2015 tanggal 17 April 2015 tentang Panitia Khusus Perubahan Tata Tertib Dewan Perwakilan Republik Indonesia. Untuk itu apakah kita dapat menyetujui perpanjangan masa kerja Pansus Tatib sampai dengan bulan Januari 2016? KETOK 2 X Tepuk tangan. Selanjutnya kita memasuki laporan yang tidak memerlukan pengambil keputusan berhubung ada permintaan yang sangat mendesak sekali dan bersifat kemanusiaan khususnya kepada saudara Ibu kita Ibu Eni yang karena jadwal kita mendahului nanti saya mohon persetujuan kita dahulukan mendengar laporan dari task force bencana. Saya persilakan Ibu Eni. PEMBICARA : Dra. Hj. ENI KHAIRANI, M.Si (TIM KERJA BANTUAN KEMANUSIAAN KORBAN BENCANA NASIONAL) Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Atas izin Ketua Task Force tim kerja tetap DPD RI untuk bantuan kemanusiaan korban bencana nasional, saya diminta untuk membacakan laporan ini. Pimpinan DPD RI yang terhormat. Anggota DPD RI yang terhormat. Sekretaris Jenderal DPD RI, beserta jajarannya yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia. A. Berdasarkan keputusan pimpinan DPD RI Nomor 18 Pimpinan/3/2014-2015 tentang pembentukan Tim Kerja tetap DPD RI untuk bantuan kemanusiaan korban bencana nasional dengan tugas : 1. Memberikan desakan kepada pemerintah untuk mempercepat dan memaksimalkan proses penanggulangan bencana pada tahap tanggap, darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi yang dapat memberikan jaminan dipenuhinya hak-hak korban, dan daerah yang terkena bencana sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. 2. Melakukan komunikasi yang intensif kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk pendataan, dan prioritas tindakan penanggulangan bencana. 3. Memberikan dorongan kepada masyarakat untuk peduli dan memberikan dukungan moral, material kepada korban bencana. SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2015-2016 KAMIS, 29 OKTOBER 2015

18

B.

C.

D.

E.

4. Memberikan bantuan berupa moril maupun materil kepada masyarakat yang jadi korban bencana sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh DPD RI. Tim Kerja ini, yang masa tugasnya selama 5 tahun bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pimpinan DPD RI. Susunan keanggotaan tim kerja penasehat adalah Pimpinan DPD RI Ketua Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, wakil ketua Eni Khairani, dan Pak Pdt. Carles Simaremare, sekretaris, Ir. Anang Prihantoro, wakil Sekretaris Ibu Hj. Daryati Uteng SE. MM., bendahara H. Ahmad Kenedi. SH. MH., wakil bendahara, Hj. Denty Eka Widi Pratiwi SE., MH. Anggota tetap adalah Ketua Komite I, Ketua Komite II, Ketua Komite III, dan Ketua Komite IV. Anggota tidak tetap adalah seluruh Anggota DPD RI, dan yang bertindak sebagai koordinator daerah adalah Anggota DPD RI dari daerah yang terkena bencana. Bahwa jenis bencana yang sering menjadi kerentanan suatu wilayah adalah : 1. Bencana alam berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kebakaran. Yang bukan karena faktor manusia kekeringan, dan angin topan. 2. Bencana non alam berupa epidemik dan wabah penyakit, kegagalan teknologi dan kebakaran. 3. Bencana sosial dan kemanusiaan yang diakibatkan konflik, kerusuhan sosial, aksi terror, sabotase dan pengungsi. 4. Tim kerja DPD RI diharapkan dapat memberikan respon yang cepat dan tepat terhadap bencana sebagai bentuk kepedulian, atau empati Anggota DPD RI baik secara kelembagaan maupun perorangan atau kelompok Anggota. Tim Kerja mengkoordinasikan peran-peran solidaritas, dan tanggungjawab kemanusiaan Anggota DPD RI atas bencana dengan menghimpun berbagai dana bantuan untuk meringankan beban. Diharapkan tanggung jawab kemanusiaan Anggota DPD RI lebih ditekankan pada kepedulian anggota pada tahap tanggap darurat yang memerlukan antisipasi cepat dan tepat. Perlu kami sampaikan pula bahwa Tim Kerja sudah mengadakan Rapat pada tanggal 28 Oktober 2015 dengan keputusan, mohon maaf ini memang baru terlaksana karena secara teknis SK pedoman, maupun petunjuk teknis lainnya baru ditetapkan di Sidang Paripurna beberapa waktu yang lalu. Tim Kerja sudah mengadakan rapat pada tanggal 28 Oktober kemaren dengan keputusan : a. Melakukan penggalangan dana, dan kerjasama dari luar DPD baik dari sumbangan perseorangan, lembaga donor nasional, dan internasional, maupun perusahaan yang peduli dengan bencana. b. Dalam hal terjadi bencana Tim Kerja mengeluarkan dan memberikan bantuan dana berdasarkan surat permohonan anggota, dan diketahui oleh 4 orang Anggota provinsi yang bersangkutan. Jika dalam kondisi belum memungkinkan untuk membuat surat permohonan maka pemberian bantuan dapat diberikan setelah Tim Kerja menerima SMS, atau WA dari keempat Anggota DPD provinsi yang bersangkutan kepada ketua atau anggota Tim Kerja ini dalam kondisi emergency. Surat permohonan sebagai syarat formal disampaikan kemudian, prinsipnya Tim Kerja dalam memberikan bantuan sebisa mungkin cepat tanggap, momen, atau waktu memberikan bantuan juga tepat, tempat tepat, transparan, dan akuntabel. c. Atas dasar permohonan tersebut Tim Kerja menentukan nilai bantuan berkisar antara, paling kecil 25 juta-100 juta. Untuk penentuan besaran ini Tim Kerja mengacu pada kriteria paling tidak ada 5 kriteria : 1. Cakupan lokasi bencananya. 2. Jumlah korbannya. 3. Kerusakan sarana dan prasarana. 4. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum, serta pemerintahan. SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2015-2016 KAMIS, 29 OKTOBER 2015

19

5. Kemampuan SDA. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Selain itu, 4 Anggota DPD RI Provinsi Jambi, ini informasi perkembangan dengan adanya bencana asap di beberapa daerah, Provinsi Jambi telah mengirim surat kepada Presiden tertanggal 9 September Tahun 2015, perihal penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan yang meminta tindakan konkret Bapak Presiden untuk membantu menuntaskan bencana asap tersebut. Surat tersebut sudah dijawab oleh Presiden melalui Mensekneg RI tertanggal 30 September 2015 menyampaikan tindakan konkrit pemerintah dalam penangganan bencana kebakaran tersebut. Tiga, penghimpunan dana bantuan kemanusiaan untuk korban bencana melalui penarikan iuran rutin Anggota DPD RI setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- yang dilakukan melalui pemotongan tunjangan Anggota DPD RI setiap tanggal 8 yang disetorkan kepada Tim Kerja. Saat ini posisi anggaran yang sudah terhimpun sebesar Rp. 60.500.000,- sebagai informasi SK untuk penghimpunan dana ini baru ditetapkan di Sidang Paripurna tanggal 1 September yang lalu, sehingga dana yang baru bisa dihimpun masuk di bulan Oktober ini untuk bisa dimaklumi. Demikian laporan dari kami. Wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Task Force yang disampaikan oleh Ibu Eni. Sebelum kita lanjutkan mendengarkan laporan dari alat pelaksanaan tugas alat kelengkapan yang tidak diambil keputusan, perlu kami sampaikan bahwa Pimpinan telah menerima surat dari Bapak Ayi Hambali dan Bapak A. M. Fatwa yang ditandatangani anggota lainnya tertanggal 7 Oktober 2015 perihal pengajuan penggunaan hak bertanya Anggota DPD untuk selanjutnya diberikan kepada pemerintah. Surat tersebut dibahas dalam Rapat Panmus tadi pagi sampai dengan siang dan menyetujui mengagendakan penyampaian informasi oleh penggagas tentang penyampaian hak bertanya kepada, hak bertanya Anggota DPD RI. Kami persilakan kepada anggota yang bersangkutan untuk menyampaikannya. PEMBICARA : Ir. H. AYI HAMBALI (JAWA BARAT) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu . PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih kepada task force yang disampaikan oleh Ibu Eni. Sebelum kita lanjutkan mendengarkan laporan dari alat pelaksanaan tugas alat kelengkapan yang tidak diambil keputusan, perlu kami sampaikan bahwa Pimpinan telah menerima surat dari Bapak Ayi Hambali dan Bapak A.M. Fatwa yang ditandatangani anggota lainnya tertanggal 7 Oktober 2015 perihal pengajuan penggunaan hak bertanya Anggota DPD untuk selanjutnya diberikan kepada pemerintah. Surat tersebut dibahas dalam Rapat Panmus tadi pagi sampai dengan siang dan menyetujui mengagendakan penyampaian informasi oleh penggagas tentang penyampaian hak bertanya kepada, hak bertanya Anggota DPD RI. Kami persilakan kepada anggota yang bersangkutan untuk menyampaikannya.


20

PEMBICARA : Ir. H. AYI HAMBALI (JAWA BARAT) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua semua . Om swastiastu. Bapak Pimpinan DPD RI serta Ibu Pimpinan DPD RI yang saya hormati, yang terhormat rekan-rekan Anggota DPD RI seluruh Indonesia, yang terhormat Bapak Sekjen dan seluruh jajarannya, hadirin sekalian yang berbahagia, Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara Sidang Paripurna yang diantaranya pada kesempatan kali ini saya berterimakasih kepada Bapak Pimpinan DPD RI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan beberapa poin tentang penggunaan hak bertanya Anggota DPD RI kepada Presiden Republik Indonesia. Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, menunjuk ketentuan dalam Pasal 22c Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan Undang-Undang kemudian dihubungkan dengan Pasal 257 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menegaskan bahwa salah satu hak Anggota DPD RI adalah hak bertanya. Jadi hak bertanya ini adalah merupakan hak yang konstitusional dan dan melekat pada setiap diri anggota dan juga pada kita semua sebagai kelembagaan. Kemudian juga di atur dalam Peraturan Tata Tertib DPD RI No. 1 Tahun 2014 Pasal 13 sampai dengan Pasal 16. Hadirin para anggota yang saya hormati, untuk itu kami berdua, saya Ayi Hambali Anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Barat dan kemudian dengan Bapak Dr. A. M. Fatwa Anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta mengambil inisiatif mengajukan penggunaan hak bertanya ini kepada Presiden Republik Indonesia tentang pembangunan proyek kereta api super cepat atau high speed train antara Jakarta dan Bandung. Ibu Bapak dan hadirin sekalian perlu dipahami bahwa proyek ini akan menelan biaya tidak kurang dari 80 trilyun dan membangun hanya sebuah alat transportasi yang menghubungkan Jakarta dan Bandung dimana Jakarta dan Bandung telah memiliki berbagai sarana transportasi yang cukup mewah. Ada lapangan terbang, ada jalan tol kemudian ada jalan raya yang bisa menghubungkan antara Bandung dan Jakarta. Jadi dengan demikian perlu dipertanyakan kenapa Bapak Presiden begitu cepat mengeluarkannya Peraturan Presiden untuk membangun proyek ini. Padahal setahu kami ini dalam Nawacita itu disebutkan bahwa kita akan membangun poros maritim yaitu dengan membangun alat-alat atau sarana transportasi di Indonesia bagian timur di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi tetapi itu belum ada Perpresnya. Sedangkan ini proyek yang menghubungkan cuma jaraknya 150 kilometer itu sudah dikeluarkan perpresnya sehingga kita patut mempertanyakan untuk siapa proyek ini? Mudah-mudahan proyek ini memang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Mudah-mudahan rakyatnya juga rakyat yang mana dan bukan rakyat China Bu ya, bukan. Jadi mudah-mudahan bukan. Jadi mudah-mudahan memang untuk rakyat Indonesia. Jadi dengan demikian, dukungan dari para Anggota DPD yang saat ini sudah menandatangani sebanyak 76 orang sebetulnya mungkin lebih banyak lagi yang akan ingin mendatangkan tapi karena waktunya dan kemudian juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu sangat padat kegiatan di luar gedung parlemen ini, sehingga kami hanya dapat mengumpulkan 76 tanda tangan tetapi itu sudah memenuhi syarat untuk kami ajukan. Kemudian kami juga mengajukan kepada Bapak-bapak sekalian dalam Sidang Paripurna ini bahwa kami juga sudah mengajukan kepada Bapak Pimpinan dan Ibu Pimpinan DPR, DPD bahwa untuk menyampaikan hak bertanya ini pada Sidang Paripurna Luar Biasa SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2015-2016 KAMIS, 29 OKTOBER 2015

21

yang diselenggarakan setelah masa reses dan kami telah mendapat dukungan dari 18 orang dan ini sudah memenuhi syarat untuk agar diadakan Sidang Paripurna Luar Biasa setelah reses nanti untuk kita mengundang Bapak Presiden atau yang mewakili atau siapa saja. Mudah-mudahan pada kesempatan yang bersangkutan kita bisa mendengar apa sesungguhnya di balik proyek yang menurut kita, di saat ekonomi yang seperti ini, 80 trilyun itu baru infrastrukturnya saja, belum termasuk pembebasan lahan Pak. Pembebasan lahan dari Jakarta sampai Bandung itu luar biasa dan perlu Bapak ketahui bahwa stasiun terakhir nanti di Bandung itu adalah di Stasiun Gede Bage dan sekarang ini di sekitar Gede Bage sudah ada pembebasan lahan yang jumlahnya ribuan hektar. Jadi kita tidak tahu apa yang mendorong Bapak Presiden begitu cepat untuk mengeluarkan Perpres ini. Bapak hadirin sekalian, kami juga sudah menyampaikan hak bertanya ini kepada Bapak-bapak, kepada Bapak dan Ibu di masing-masing ruangan. Silakan dibaca, diperhatikan. Mudah-mudahan pada saatnya nanti hak bertanya kita sampaikan mungkin kita mempunyai kesepahaman tentang apa yang sedang kita pertanyakan ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu Pimpinan yang atas kesempatan ini dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini, yang akan lakukan ini benar-benar sesuai dengan harapan rakyat kita di daerah kita masing-masing. Saya sangat sedih ketika setiap kali sidang ada usul, di Komite IV biasanya Pak membahas APBN kemudian ada usul lakukan moratorium pembangunan di Jawa tapi tiba-tiba ada pembangunan sebesar ini. Jadi mungkin yang tersinggung entah saya, entah Bapak-bapak dari Indonesia bagian Timur. Terima kasih. Wabilahitaufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Saya tidak puas satu kali tepuk tangan ini, terutama yang Indonesia Timur. Kalau bisa kereta api cepat itu mulai dari Papua sampai Makassar sehingga NTB juga sampai Aceh juga. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ayi. Suatu ke-legowo-an itu. Masa ditaruh di Pulau Jawa yang sudah banyak ini. Saya terima kasih ya. Hormat Pak Ayi. Sama Pak Fatwa iya Pak. Kalau Pak Fatwa itu memang dapat memaklumi karena beliau aslinya kan orang Bugis, orang Makassar. Jadi seperti itu. Baik, perlu diinformasikan juga bahwa kami telah menerima surat laporan dari Pimpinan BPKK secara tertulis sehubungan pelaksanaan tugasnya. Dalam beberapa hari yang lalu sudah ada, kita sudah datang ke DPP Gerindra dan luar biasa disambut baik oleh Ketua Umum Prabowo Subiyanto, bahkan di dalam sambutannya itu beliau punya ide kenapa kebijakan untuk 250 juta ini ditentukan oleh 9 orang di Mahkamah Konstitusi? Kenapa tidak kewenangan di Mahkamah Konstitusi kasih saja pada DPD. Ini luar biasa. Kemudian kemarin kami juga datang ke DPP PAN. DPP PAN yang ketua umumnya juga notabene Ketua MPR merasa terperanjat setelah mendengar salah satu yang kami masukan agar DPD ikut mengambil keputusan terhadap RUU terkait kepentingan daerah dan ikut membahas RUU-RUU lainnya. Beliau kaget. “Jadi DPD selama ini tidak ikut membahas?”, “Tidak”. Beliau kaget. Jadi kemarin diperintahkan kepada fraksi PAN-nya supaya tanpa menunggu konstitusi katanya minta DPD harus boleh ikut dalam pembahasan RUU ini, Kita berterima kasih kepada PAN, apalagi anggota-anggota PAN yang ada di sini termasuk sesepuhnya Pak A.M. Fatwa. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan yang tidak diambil keputusan berturut-turut dari Komite II, Badan Kehormatan,


22

BKSP, PURT nanti yang bicara tertutup, selesai itu saja. Saya persilahkan pertama kepada Komite II. Saya ralat dulu, mestinya ini ada pengambilan keputusan Komite II karena tadi itu sudah disepakati peningkatan status Tim Kerja Asap, Bencana Asap menjadi Pansus. Jadi langsung ditingkatkan karena itu surat keputusannya sudah siap ditandatangan di sini. Silakan Pak. PEMBICARA : PARLINDUNGAN PURBA (KETUA KOMITE II) Baik, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swasti astu. Horas nuwun sewu. Yang terhormat Bapak Ketua DPD RI. Wakil ketua dan ibu wakil ketua, para anggota DPD RI Sekretaris Jenderal dan kita yang hadir. Pada hari ini pertama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberi berbagai macam kenikmatan iman, nikmat sehat sehingga kita dapat mengikuti acara Sidang Paripurna DPD RI yang ke-4. Pada kesempatan ini izinkan saya mewakili Komite II untuk menyampaikan secara singkat mengenai laporan perkembangan laporan perkembangan selama masa sidang ini kami banyak membahas mengenai RUU usul inisiatif selama tahun 2015 yaitu dua RUU. Yang pertama Rancangan Undang-Undang tentang pengadaan barang dan jasa publik dan Rancangan Undang-Undang tentang sistem budidaya tanaman kedua Undang-Undang tersebut disampaikan karena terkait dengan kebutuhan yang mendesak, terkait dengan Undang-Undang pengadaan barang dan jasa banyak para pejabat kita yang terkena di dalam pengadaan barang dan jasa dan kenyataan bahwa pengadaan barang dan jasa selama ini tidak diatur oleh Undang-Undang, sementara di bidang konstruksi diatur oleh suatu Undang-Undang, kami melihat bahwa ini merupakan sangat strategis kita bicarakan di dalam melancarkan pembangunan di daerah. Selanjutnya yang kami sampaikan adalah sistem budidaya tanaman yang sudah berlaku 23 tahun sehingga tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan masyarakat terkait dengan budidaya tanaman yang efisien. Selain itu perlu kami sampaikan bahwa proses-proses yang sudah dilaksanakan adalah penyusunan daftar inventarisasi masalah, kedua telah dilakukan raker RDP/RDPU dengan mengundang pakar dan narasumber terkait dalam rangka memperkaya daftar inventaris masalah yang sebelumnya telah disusun C, pembentukan tim ahli RUU inisiatif yang terdiri dari akademisi pakar praktisi dan dari unsur stakeholder terkait. Selanjutnya penyusunan naskah akademik dan RUU dan untuk RUU tentang pengadaan bank dan jasa publik telah lakukan 3 kali uji sahih. Yang pertama di Sumatera Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi selatan sedangkan RUU terkait sistem budidaya tanaman telah dilakukan dengan seminar uji sahih di 3 wilayah juga yaitu Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Timur dan Bali. Melalui finalisasi tersebut terkait penyempurnaan dari berbagai masukan tentang RUU pengadaan barang dan jasa sebagai kami sebut tadi bersifat publik termasuk anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pedapatan daerah dan anggaran dana desa, anggaran badan usaha milik negara, anggaran badan milik kontraktor kontrak kerjasama, anggaran perguruan tinggi negeri badan hukum dan anggaran kerjasama pemerintah dan badan usaha ini ruang lingkupnya. Karena pentingnya pengadaan publik tersebut maka pengadaan melibatkan nilai anggaran yang sangat besar dan terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Pengadaan berorientasi pada kualitas dan hasil serta manfaat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, berkeadilan, transparan bersaing mengutamakan produk-produk dalam negeri. Akuntabel dan berwawasan lingkungan Penyelenggaraan ini juga melibatkan kepada pemberdayaan SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2015-2016 KAMIS, 29 OKTOBER 2015

23

pengusaha lokal pengadaan yang sederhana jelas sangat pmenggunkan tekhnologi informasi dan teknologi elektro. Bapak, Ibu guna menjamin prinsip-prinsip pengadaan dilaksanakan dengan baik dibentuk lembaga pengadaan tentu dalam hal ini kami mengusulkan lembaga pengadaan yang ada tapi diatur hak dan kewajiban yang lebih baik ruang lingkupnya seperti kami sebut tadi segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara perencanaan pengadaan diselenggarakan untuk memperoleh barang dan jasa dilakukan dengan memperhatikan aset yang telah dimiliki jadi untuk yang akan datang aset-aset yang ada itu juga di perhitungkan jadi tidak sekedar membeli barang baru kalau masih ada barang yang lama itulah dimanfaatkan untuk pengadaan barang dan jasa masa yang akan datang prinsip efisiensi juga mengenai waktu pelaksanaan sehingga tidak dibatasi oleh habisnya masa multi years tapi habisa sampai satu paket sedemikian rupa dan yang penting lagi adalah pemberdayaan pengusaha-pengusaha lokal dan konten lokal kegiatan pengadaan yang credible memerlukan dukungan sumberdaya manusia, pengadaan yang kompeten, bermartabat, jujur, profesional, berintegrasi dan beretika ini beberapa pertimbangan-pertimbangan yang kami sampaikan. Yang kedua tentang sistem budi tanaman bahwa sistem budidaya tanaman yang kami usulkan ini ternyata setelah kami lihat melebih 50 persen materinya daripada yang ada makanya berdasarkan itu kami mengusulkan mana judulnya pun mengalami perubahan yang semula RUU tentang perubahan atas Undang-undang 1992 tentang menjadi RUU tentang sistem budidaya tanaman dan ini adalah akibat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang melibatkan petani-petani kecil kita tempo hari apabila dia mempunyai memproduksi benih yang dia perjualbelikan ini ditangkap tapi Mahkamah Konstitusi terakhir membatalkan itu jadi materi-materi di dalam Undang-Undang ini sudah sedemikian rupa lebih daripada 50% kami sampaikan juga bahwa penyusun RUU tentang sistem budidaya tanaman agar kepentingan bangsa dan negara Indonesia dan petani kecil sebagai pelaku utama penyelenggara budi daya tanaman dapat dilindungi dikembangkan serta juga petani tidak ter terganggu kepentingan ekonominya serta hal lain yang dapat mengganggu kepentingan bangsa negara serta tercapainya tujuan budidaya tanaman dapat diatur sebaik-baiknya. Bapak, Ibu lebih lengkap kami akan menyampaikan berbagai bahan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang yang nanti akan kami serakan ke PPUU untuk harmonisasi dan pada saatnya kita akan usulkan dalam persidangan ke DPR pada 2016. Bapak, Ibu selain rancangan 2 rancangan Undang-Undang tadi kami juga bahwa Komite II melakukan beberapa kegiatan mendesak dengan turun kelapangan di beberapa provinsi terkait permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kerugian cukup besar. Hasil kegiatan mendesak tersebut lanjutnya dalam melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Nasional Bencana dengan membuat beberapa poin kesepakatan dalam rangka penanggulangan dan penanganan kebakaran lahan. Kami juga berterimakasih kepada Pimpinan DPD yang telah membentuk Timja di Panja yang disebut tadi. Dan juga kami juga mendapat surat dari Anggota DPD, terima kasih atas dukungan adanya pansus tentang terkait kebakaran hutan dan lahan. Terkait dengan permasalah kebakaran hutan dan lahan ini DPD RI perlu melakukan langkah-langkah kongkrit dan strategis sehingga Komite II DPD RI mengusulkan melalui Sidang Paripurna Yang Mulia ini untuk membentuk panitia khusus atau pansus yang akan menentukan langkah-langkah terkait masalah kebakaran hutan dan lahan. Kami perlu juga menyampaikan kepada kita Bapak Pimpinan bahwa DPD RI pada tahun 2008 sudah mempunyai Rancangan Undang-Undang dan naskah akademik tentang pencegahan kebakaran lahan. Kami menyerahkan tadi di di Panmus dan ini juga mungkin jadi bahan daripada pansus tadi. Perlu juga kami laporkan bahwa Komite II DPD telah SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2015-2016 KAMIS, 29 OKTOBER 2015

24

melakukan finalisasi dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang pengadaan barang dan jasa dan tanaman sesuai dengan Peraturan DPD No. 1 Tahun 2014 tentang Tatib Pasal 123 dan Pasal 124 Ayat 1. Kedua, RUU beserta naskah akademik kami sampaikan kepada PPUU untuk dilakukan kegiatan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi. Pada kesempatan ini sebagai tambahan kami ingin melaporkan beberapa kegiatan tugas konstitusional lainnya yaitu kunjungan ke PT Angkasa Pura I bersama pemerintah Propinsi NTB membahas perpanjangan runway Bandara Internasional Lombok NTB. Kedua peninjauan penanganan kabut asap akibat kebakaran lahan hutan di Kalbar, peninjauan permasalah pertambangan batubara di Kalsel, peninjauan pelaksanaan program 1 juta rumah oleh Kementrian PU Pera di Provinsi Sulawesi Selatan, peninjauan penanganan kabut asap akibat kebakaran lahan di Provinsi Jambi, peninjauan pengembangan gandum lokal gandum tropis yang dikembangkan oleh Universal Andalas di Provinsi Sumatera Barat perlu kami laporkan bahwa besok Tim dari Unan dengan Komite II akan menindaklanjuti dengan Menteri Pertanian untuk bisa membuka peluang selama ini gandum kita impor lebih kurang 8 juta ton hampir 20 miliyar US untuk keperluan gandum, apakah mie dan roti ternyata Universitas Andalas sudah memulai itu dan kami sudah melihat mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan ketahanan pangan tidak tergantung lagi kepada produk-produk impor. Maksud kami bukan mengurangi 100% tapi mungkin dimulai dari 5% sedemikian rupa sehingga menghemat devisa. Selanjutnya peninjauan penanganan kabut asap akibat kebakaran lahan di hutan di Maluku kami juga mendapat keluhan buruh dan karyawan di Sumatera Utara karena harga gas termahal di dunia adalah di Sumatera Utara 14 US Dollar per MCF sementara kalau di Pulau Jawa hanya 8 US sehingga ada potensi dan akan terjadi PHK besar-besaran yang mempergunakan energi gas di Sumatera Utara. Kami juga dapat keluhan razia barang-barang yang tidak berlabel SNI ini jadi masukkan dan kami juga mendapat keluhan dari masyarakat di Tarakan tentang matinya lampu PLN di Tarakan. Jadi kalau di Tarakan itu PLN-nya bukan perusahaan listrik negara namanya PLN tapi dia 99 % milik PLN tapi 0, sekian % milik yayasan PLN jadi swasta dan ternyata di Tarakan itu listriknya tidak pakai disubsidi mati lampu harga mahal ternyata ada kesepakatan PLN itu dengan PT. MKI untuk Mensuplai gas ternyata sampai sekarang tidak, sehingga hidup mati lampu di sana dan dalam waktu dekat akan kami advokasi mempertemukan ini dengan SKK migas mudah-mudahan sebelum bulan12 ini bisa selesai dan yang terakhir menjadi perhatian mengenai Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 bahwa di situ diamanatkan harus dibentuk Badan Pangan Nasional harus terbentuk dalam satu bulan ini jadi kami juga menginginkan pemerintah kalau tidak dibentuk ini, ini akan menyulitkan karena bisa tidak ada data yang lengkap. Di Indonesia tidak ada badan yang mengatur mengenai pangan. Memang ada Departemen Pertanian tapi dia hanya mengatur irigasi tersier dan lain-lain. Dan irigasi itu di tangan Menteri PU irigasi menjadi permasalahan banyak oleh sebab itu kami akan mengingatkan juga saya pikir DPD pimpinan untuk Presiden membentuk Badan Pangan Nasional sehingga tidak ada masalah-masalah tentang distribusi pengadaan pangan khususnya beras di Indonesia. Demikianlah laporan perkembangan pelaksana tugas Komite II pada Paripurna 4 masa sidang I tahun 2015-2016 kami sampaikan tapi sebelum itu kami ingin juga menyampaikan rasa turut berdukacita atas meninggalnya almarhum suami Ibu Juniwati dari Jambi. Yang kedua kami juga ingin mengucap terima kasih dan selamat ulang tahun ada 14 orang Anggota DPD yang ulang tahun bulan 10 ini tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Pak Ketua termasuk Ibu Ratu Pak wakil ketua, Ibu Eni termasuk saya juga dan kita semua jadi selamat ulang tahun semoga panjang umur sukses lalu sekian dan terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita. SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2015-2016 KAMIS, 29 OKTOBER 2015

25

Om santi santi om Horas. Nuwun sewu. Tertanda, Ketua, Parlindungan Purba. Pak Wakil Ketua, H. Ahmad Nawardi. Wakil Ketua, Ana Latuconsina dan seluruh Anggota DPD RI Komite II yang sangat saya cintai. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Baik, saya pikir tadi mengusulkan kaukus libra Libra bulan Oktober ko scorpio beda kalau begitu. Baik, terima kasih. Sebelum saya tawarkan untuk meminta persetujuan peningkatan status tim kerja gabungan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan menjadi Pansus penanganan bencana kebakaran hutan kami umumkan dulu susunan nama di sini 16 orang, 17 orang Parlindungan Purba sebagai ketua tim kerja gabungan yang nanti kita tingkatkan, H. Abdul Ghaffar Usman Wakil Ketua. Ibu Rosdi Uli Purba, Anggota. M. Syukur, Anggota. Hj. Daryati Uteng, Anggota. Hj. Asmawati, Anggota. Dedi Iskandar Batubara, Anggota. Hj. Permanasari, Anggota. H. Mohammad Rahman, Anggota. Habib Abdurahman Bahsim, Anggota. Hj. Rubaiti Erlita, Anggota. Siska Marleni, Anggota. Djasarmen Purba, Anggota. Ana Latuconsina, Anggota. Mesakh Mirin, Anggota. Abdullah Manarai, Anggota dan Wa Ode, Anggota. Semua berjumlah 7 orang dan ini supaya tidak berbelit-belit memang kita sudah siapkan sehingga Pansus ini langsung kita tandatangani di sini kalau sudah mendapat persetujuan dan setelah rapat ini Anggota Pansus diminta tinggal di tempat. Surat kepada gubernur telah disiapkan bersama kisis-kisinya dan Surat Presiden pun sudah kita siapkan apabila nanti dipandang perlu kalau tidak ada perkembangan yang membaik dari penanganan asap. Saya tawarkan apakah rancangan Keputusan Pimpinan DPD RI tentang peningkatan status tim kerja gabungan penanganan bencana kebakaran hutan menjadi pansus penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat kita setujui ? KETOK 3X Terima kasih. Baik selanjutnya kita mendengarkan laporan pelaksanaan perkembangan tugas oleh alat kelengkapan yang tidak diambil keputusan berturut-turut dari Badan Kehormatan, BKSP dan PURT. Silakan Badan Kehormatan. PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (KETUA BK) (tanpa mic) Saudara Ketua, mohon BK yang terakhir karena sifatnya hanya surat keputusan dan tidak ada pembahasan kebetulan juga ada sedikit PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Maksudnya penyampaian Surat Keputusan BK bukan? PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (KETUA BK) Iya.


26

PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) BK bukan memohon keputusan. PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (KETUA BK) Saya bacakan.. (tanpa mic) PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih saya persilahkan kepada BKSP. PEMBICARA : Prof. Dr. DAILAMI FIRDAUS ( WAKIL KETUA BKSP) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta hadirin yang kami hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya atas perkenan dan ridhonya kita bersama dapat menghadiri Sidang Paripurna ke-4 DPD RI pada hari ini Kamis 29 Oktober 2005. Izinkanlah kami atas nama anggota dan pimpinan badan kerja sama parlemen menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh Badan kerjasama parlemen BKSP pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2015 -2016 Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia serta hadirin yang kami hormati. Berikut ini adalah pelaksanaan tugas-tugas yang telah dilaksanakan BKSP selama dipenghujung Masa Sidang pertama Tahun Sidang 2015 yang pertama BKSP DPD RI telah menyelenggarakan expert meeting dengan tema peningkatan ketahanan pangan di kawasan ASEAN sebuah evaluasi, pada tangga tanggal 22 Oktober 2015 bertempat di ruang Komite III Lantai 2 Gedung B DPD RI selain dihadiri oleh para anggota pertemuan tersebut juga dihadiri berbagai narasumber dari Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian, Direktur Perum Bulog, profesor dan mantan menteri, Prof. Dr. Bungaran Saragih Guru Besar Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor, Prof.dr. Hermanto Siregar dan perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk mempersingkat waktu kami sampaikan. Selanjutnya yang kedua, BKSP DPD RI pada tahun 2015 ini telah melakukan berbagai pembahasan internal mengenai pertemuan lembaga senat Asia Tenggara South East Asia Senat Meeting dan pertemuan lembaga Senat Asia Pasific Meeting. Masing-masing pada pertengahan dan akhir tahun 2016. Pembahasan pertemuan tersebut diawali dengan pemahaman mengenai lembaga senat atau open house dalam sistem parlemen basminsar mengingat dalam ilmu politik dari ilmu pemerintahan terdapat mazhab pemikiran yang menganggap konsep trias politika, unikameral atau bikameral tidak kompatibel dengan sistem ketatanegaraan sebuah negara. Di sisi lain komperatif politik ilmu perbandingan politik memungkinkan adanya perbandingan sistem politik dan parlemen dengan menekankan pada fungsi dewan-dewan yang ada dalam parlemen sehingga melahirkan konsep seperti unikameral atau bikameral sekalipun dewan dalam parlemen tersebut berbeda dalam nama maupun formasi dan cara pembentukannya. Seluruh negara industri maju G7 dan Rusia maupun sebagian besar anggota di G20 yaitu negara denagn Gross Domestik Product (GDP) negara dengan sistem dua kamar, negara-negara Erofa telah membentuk asosiasi senat Eropa Association of European Senates pada tanggal 8 November 2000. Demikian pula negara-negara Arab dan Afrika juga telah membentuk asosiasi Senat Majelis SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2015-2016 KAMIS, 29 OKTOBER 2015

27

Syuro dan Dewan yang setara di Afrika dan dunia Arab, Association of Senates Shura & Equivalent Councils in Africa pada tanggal 7 Juni 2002. Anggota EIS antara lain, Perancis, Inggris, Rusia, Jerman dan Italia sedangkan Anggota ASSEC antara lain Dewan Syuro Arab Saudi, Dewan Syuro Qatar dan Dewan Syuro Bahrain yang kesemuanya dibentuk melalui pengangkatan dan bukan oleh mekanisme pemilihan umum. Inisiatif pertemuan Senat Asia Tenggara dan Senat Asia Pasific didorong oleh persamaan pada kepentingan nilai-nilai demokrasi dan negara hukum belum memastikan keseimbangan kekuasaan maupun perluasan keterwakilan rakyat pada lembaga parlemen maupun peran sebuah dewan dalam sistem lembaga perwakilan yang fungsinya setara senat atau menjadi perluasan dan dari sistim unikameral. Baik SIASM dan APSM merupakan langkah politis strategis DPD RI untuk memperkokoh pengakuan DPD RI sebagai lembaga negara yang memiliki ciri-ciri sebagai institusi parlemen yang demokratis, persiapan pertemuan tersebut pada tahun 2015 dilakukan 2 cara yaitu persiapan teknis dan persiapan terkait persiapan teknis BKSP DPD RI melakukan komunikasi dengan berbagai pihak di DPD RI agar kegiatan tersebut menjadi kesepakatan bersama apabila Sidang Paripurna menyepakati niat dan maksud. Kedua pertemuan tersebut maka BKSP akan mengaktif tim kerja persiapan kedua pertemuan senat tersebut. Sedangkan persiapan substansi meliputi pembahasan berbagai isu yang mungkin dapat menjadi tema maupun fokus-fokus kerjasama DPD RI dan parlemen negara lain baik melalui kegiatan focus group discussion dan expert meeting tema-tema FGD dan expert meeting antara lain poros maritim dunia, Masyarakat Ekonomi ASEAN, Ketahanan Pangan maupun tema-tema untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan negara sahabat misalnya perbandingan kerjasama energi sosial budaya dan ekonomi. Pertemuan Senat Asia Tenggara serta Asia Pasifik dan Asia Pasific merupakan langkah strategis lembaga perwakilan daerah DPD RI selain memiliki fungsi ini dengan kadar tertentu di bidang legislasi penganggaran dan pengawasan dapat menjadi mediator kepentingan daerah terhadap pemerintah pusat maupun kerjasama luar negeri daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sebaliknya DPD RI dapat pula menjadi mediator antara perwakilan negara sahabat sebagai bagian dari pengembangan kerjasama parlemen dengan pemerintahan daerah. Dengan demikian pertemuan senat di kedua wilayah tersebut dapat pula membantu negara sebagai pendukung diplomasi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya yang ketiga yang ingin kami ingin laporkan bahwa belum lama kami BKSP DPD RI telah diundang oleh Duta Besar Norwegia untuk Indonesai duta besar kerajaan Norwegia untuk Indonesia ... traffic yang sebelumnya telah diundang dalam kegiatan expert meeting dalam rangka peningkatan kerjasama DPD RI dengan Norwegia dilaksanakan oleh BKSP DPD RI tanggal 9 September mengundang secara resmi Pimpinan dan Anggota BKSP dalam jamuan makan malam pada tanggal 26 Oktober 2015. Jamuan makan malam tersebut diawali dengan presentasi terkait industri aqua farming, industri perikanan dan dengan keramba dan diikuti dengan diskusi mengenai persentasi dari pejabat kedutaan besar Norwegia tersebut. Dalam paparannya menyatakan bahwa industri aqua farming yang dimulai sejak tahun 1997 dengan produk di 300.000 ton per tahun namun kini telah berkembang menjadi 1,3 juta ton di tahun 2014 dan saat ini telah mampu memproduksi 30 juta salmon setiap hari. Norwegia telah mengembangkan teknologi aqua farming secara intensif antara lain dengan melakukan monitor pembiakan salmon selama 18 bulan menggunakan informasi teknologi serta mengembangkan nilai tambah industri melalui integrasi sistem pengolahan ikan dan transportasi ke pelanggan di berbagai negara dalam waktu satu hari dan selain itu teknologi aqua farming dikembangkan agar tidak menjadi terjadi polusi dari bahan makanan untuk ikan atau pelet dan pengembangan ke laut yang lebih dalam. Pemerintah Norwegia menawarkan skema bisnis atau farming bagi pemerintah SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2015-2016 KAMIS, 29 OKTOBER 2015

28

daerah dan bisnis pemerintah daerah di Indonesia dapat memanfaatkan bantuan pendanaan financing hingga 85% daerah yang telah menggunakan skema Noewegia ini adalah Kabupaten Yapen di Provinsi Papua melalui BUMD PT. Yapen Maju Sejahtera dan ini mungkin juga bisa di ikut sertakan nanti darah-daerah lain sebagai contoh dari Yapen ini pihak Norwegia menegaskan bahwa Indonesia dapat belajar dari pengalaman dan kesalahan Norwegia di bidang aqua farming dapat memilih ikan yang akan dikembangkan yaitu ikan tropis serta perlindungan lingkungan akibat penggunaan bahan makanan untuk ikan. Bentuk kerjasama dengan Norwegia dapat menjadi modal kerjasama dengan pihak luar negeri pada tahun 2016 BKSP DPD RI telah melaksanakan berbagai kegiatan FGD dan Expert meeting tahun 2015 dengan tujuan menjadikan kegiatan tersebut sebagai landasan kegiatan 2016 yang lebih konstruktif dan produktif. Tahun depan BKSP DPD RI akan berusaha mendorong pertemuan antara para duta besar negara sahabat dan pemerintahan provinsi di berbagai wilayah Indonesia untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan negara-negara sahabat Indonesia sehingga kerjasama antara luar negeri dengan stakeholder daerah dapat direalisasikan oleh DPD RI Pimpinan dan Anggota DPD RI serta hadirin yang kami hormati. Demikianlah laporan pelaksanaan tugas BKSP pada masa sidang pertama tahun 2015 ini sebelum menutup laporan ini perkenankan kami atas nama Pimpinan BKSP menyampaikan permohonan maaf kepada Anggota DPD RI apabila laporan ini belum belum dapat memuaskan kita semua. Semoga hal ini selalu mengingatkan kita untuk menjalankan segala tugas dan tanggung jawab demi kemajuan rakyat dan daerah. Saya tutup dengan sebuah pantun, burung cenderawasih dari Irian, kalau dipelihara bisa dihukum. Terima kasih atas segala perhatian sampai juga jumpa dan wassalamualaikum. Pimpinan BKSP DPD RI, M. Iqbal Parewangi, Wakil Ketua, Haripinto Tanuwidjaya, Wakil Ketua, Dailami Firdaus PIMPINAN SIDANG : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) (tanpa mic) Baik, BKSP. Badak Kehormatan masih perbaikan? Saya tidak tahu di sini sekretariat tindakan laporan jadwal kerja Pak ini ada ngga? Pak Hardi Hood, Ketua Tim Kerja Jadwal. Baik, tadi Panmus sudah memutuskan, Bapak udah siap? Saya informasikan saja tadi harapan Panmus memutuskan jadwal Masa Sidang II berbeda dengan sebelumnya dari masa reses dari masa ini mendesak sekali. Perubahan ini juga masa reses diperpanjang sehingga ada space 3 hari kebebasan anggota satu mungkin untuk melaksanakan RDP MPR supaya tidak... karena BPK akan ketat tidak boleh tumpang tindih kegiatan sebagai Anggota MPR dan kegiatan sebagai Anggota DPD. Kedua, ada kemungkinan pimpinan atau anggota tertentu itu diundang ke Jakarta misalnya yang sudah jelas kita sudah sepakat dengan DPP PKS untuk menerima kunjungan DPD RI dalam rangka amandemen. Nah hal semacam itu diperpanjang sehingga masa sidang kedua akan dimulai pada hari Selasa tanggal 17 November pagi hari Panmus dan seterusnya. kemudian untuk ada kegiatan tanggal 8 semula tanggal 9 pengawasan pilkada jadi sepakati tadi 3 hari formalnya, 3 hari Pak Fatwa, yang formalnya 3 hari, 8, 9, 10 mungkin masingmasing daerah karena terutama yang luas bisa menyeluruh itu itu saja yang prinsip yang mengubah nanti akan dibagikan kepada para anggota. Saya persilakan Ketua. Sekian, terima kasih. Ketua BK untuk menyampaikan laporan.


29

PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (KETUA BK) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sebelum saya menyampaikan laporan tugas BK, izinkanlah saya atas nama pribadi dan rekan-rekan Anggota yang tidak berkesempatan takziah ketika wafatnya suami dari Ibu Juniwati yang saya pribadi sangat kenal dekat ketika beliau masih menjabat untuk menyampaikan dukacita yang sedalam-dalamnya dan doa kita, Allahumma firlahu warhamhu wa`afihi wa`fu`anhu. Yang kedua Saudara Ketua, Pimpinan dan para hadirin sekalian, rekan-rekan Anggota Sekertaris Jenderal dan hadirin sekalian, tadi saya telah melapor agak detail pada Panmus tentunya apa yang saya laporkan pada Panmus tadi banyak hal-hal yang tidak pada tempatnya saya harus laporkan di sini, yang kalau pada Rapat Paripurna terakhir yang lalu Badan Kehormatan menyampaikan suatu surat keputusan yang sesuatu yang sifatnya sangat sensitif dan alhamdulillah berhasil kita selesaikan saya ingin sampaikan bahwa kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak khususnya dari Bali sendiri bahwa DPD RI dalam hal ini Badan Kehormatannya dapat menyelesaikan baik-baiknya meskipun secara internal di dalam BK itu diakui perdebatan- perdebatan sensitif juga. Nah sekarang selebih dulu sebagai pengantar ya tadi waktu saya keluar dari Rapat Pamus dan lewat di lift saya dicandai beberapa anggota awas-awas, hati-hati SPM lewat, karena mereka tahu bahwa keputusan kali ini untuk pertama kalinya yang dengan terpaksa kita harus ambil dari Badan Kehormatan. Beberapa hari yang lalu Badan Kehormatan telah menyampaikan himbauan edaran kepada seluruh anggota, mohon perhatian tentang intensitas kehadiran anggota secara fisik bukan kehadiran tandatangan, ditenggarai bahwa ada tandatangan-tandatangan yang hadir tanpa kehadiran secara fisik dan itu berarti ada suatu kerjasama gelap yang pada waktunya itu harus kita hati-hati bahwa itu bisa pidana. Edaran yang kami lakukan itu sesungguhnya merupakan warning ancang-ancang yang kami tidak beritahu di dalamnya bahwa akan ada sesuatu keputusan dari Badan Kehormatan yang untuk pertama kalinya tadi malam perdebatan mengenai untuk mengambil suatu tindakan sanksi terhadap anggota yang paling rendah tingkat kehadirannya di dalam baik dalam sidang paripurna maupun di dalam alat kelengkapan yang dia... Saya telah melakukan konfirmasi kepada ketua Komite III dan Ketua BAP kedua duanya menyatakan tidak, hampir kita tidak kenal tetapi yang aneh bahwa ada beberapa kunjungan kerja dia hadir, dia ada, dia ikut kemudian ada salam dari Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara kepada kami ini kenapa orang ini berada terus di sini kenapa tidak pernah ada tidak, tidak hampir di dalam satu tahun jadi praktis di dalam satu tahun itu hanya dua kali dia hadiri di sini. Dia telah melakukan pembelaan diri. PEMBICARA: MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Interupsi Pak Ketua, 114. Porsi wilayah penyampaian Badan Kehormatan terhadap men-judge dan memutuskan terhadap salah satu anggota tidak usah disampaikan di Paripurna. Menurut saya Ketua, mohon maaf kan sudah ada cukup dilaporkan secara umum saja. Menurut saya akan menjadi pertanyaan besar nanti saya mengapresiasi tadi bahasa Pak A.M. Fatwa bahwa akan melaporkan surat keputusan tetapi tidak usah menguraikan seluruh arus proses di internal Badan Kehormatan. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak A.M. Fatwa orang tua kita sebagai Ketua Badan Kehormatan saya sendiri mengapresiasi itu tetapi menurut saya alurnya tidak usah disampaikan di sidang paripurna, itu internal di Badan Kehormatan. Ccukup hasil dari keputusan. Interupsi saja, Ketua, mengingatkan karena waktu.


30

PEMBICARA : Drs. H. GHAZALI ABBAS ADAN (NAD) Saya punya interupsi lagi. Saya untuk pribadi Pak Ketua dan semua teman-teman ini perlu preferensi umum menjadi pelajaran buat kita yang mendapat amanah rakyat dipilih dengan sukarela untuk hadir di gedung ini di jabatan ini di lembaga ini tentu tidak boleh main-main ini. Saya pribadi punya sikap begitu kepada saya kalau saya seperti itu tolong diumumkan di tengah orang banyak tidak ada masalah kalau saya, begitu karakter umumkan di paripurna Ghazali malas. Terima kasih. PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (KETUA BK) Jadi saya tidak akan menguraikan secara detail tetapi saya akan menyampaikan terjadi suatu pertama dulu bahwa kami telah memanggil saksi ahli dari dokter karena ada surat dokter yang masuk yang memang iya dia sakit, surat dokter itu tapi ada juga surat dokter yang berlaku satu bulan, ini aneh. Menurut Undang-Undang dokter hanya bisa memberikan istirahat paling lama 3 hari, lebih dari 3 hari itu namanya sudah rawat inap. Ini perlu diketahui supaya jangan-jangan kita main-mainkan masalah-masalah surat itu. Jadi saya perlu menyampaikannya bahwa BK persalahkan tidak bersosialisasi kata kami masuk ke DPD ini dari awal, tidak berkewajiban sosialisasi mengenai Undang-Undang ataupun pasalpasal mengenai tatib masuk Anggota DPD sini dianggap harus sudah tahu. Kemudian apakah cuma saya sendiri yang harus diberikan sanksi sedangkan saya tahu katanya ada beberapa yang lain ini adalah yang pertama supaya saya ingin mengingatkan bahwa ini adalah yang pertama dan berikutnya akan ada karena tanpa ada laporan lagi dengan sekarang ini sudah ada perbaikannya dari sekretariat jenderal supporting sistem mengenai rekap kami bisa bertolak dari rekap kehadiran itu. Jadi kalau tunggu saja gilirannya kalau dianggap perlu. Sekarang saya akan membacakan, tentu tidak seluruhnya tetapi hanya mulai dari menimbang, mengingat dan sampai kepada memutuskan. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas ini ada data-data yang sudah diuraikan Badan Kehormatan DPD RI berkesimpulan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota yang terhormat Saudari Mulyati Saiman,. S.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga kepada yang bersangkutan perlu diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Mengingat pasal-pasal terkait dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2012 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat dan seterusnya. Dua, Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib. Tiga, Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang kode etik. Empat, Peraturan DPD RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang tata beracara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPD RI Nomor 17 Tahun 2013 2013 tentang perubahan atas peraturan DPD RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang tata beracara menetapkan menyatakan 1. Saudara Mulyati Saiuman, S.Si Nomor Anggota B-105 telah terbukti bersalah melanggar ketentuan kewajiban menghadiri Sidang Paripurna dan atau Rapat alat kelengkapan DPD RI. 2. Memberikan sanksi teguran tertulis kepada Saudari Mulyati Saiman S.Si agar tidak mengulangi untuk perbuatannya. Demikian keputusan ini diambil dalam Rapat Pleno Badan Kehormatan DPD RI pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh kami Ketua Badan SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2015-2016 KAMIS, 29 OKTOBER 2015

31

Kehormatan DPD RI AM Fatwa, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPD RI Lalu Suhaemi Ismi dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPD RI Bu Darni Rani Jakarta 28 Oktober 2015 Pimpinan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Indonesia ditandatangani oleh kami bertiga. Jadi itulah Saudara Ketua, kami akan menyerahkan ini keputusan ini dan mohon bantuan Sekretaris Jenderal untuk betul-betul supporting sistem pada unit-unit alat kelengkapan ini diperhatikan sehingga tidak terjadi kelambatan seperti sekarang ini, sebab sesungguhnya keputusan ini terlambat karena kami tentu harus ada persyaratan-persyaratan. Nah sekarang setelah melalui pembahasan yang luas persyaratan itu sudah bisa kami ambil langkah-langkah selanjutnya untuk diketahui bahwa keputusan Badan Kehormatan satusatunya alat kelengkapan yang mempunyai hak untuk membuat utusan adalah disamping maksud berikutnya pimpinan DPD RI adalah Badan Kehormatan yang bersifat final dan mengikat, paripurnapun tidak bisa membatalkan keputusan ini. Jadi mudah-mudahan dua kali BK di dalam 2 bulan ini mengambil ini putusan, yang pertama yang sangat sensitif, kedua memang ini yang selalu dikritik kepada BK, apa ini kerja BK? Tapi persoalannya siapa sih yang berani melaporkan diantara kawan sendiri? Kan tidak ada yang berani melaporkan, tidak ada yang berani melaporkan kan sekarang. Kalau tidak ada berani yang melaporkan kami akan bertitik tolak dari rekap, rekap itupun mohon diawasi oleh Saudara Sekretaris Jenderal jangan ada kerjasama yang gelap antara seseorang anggota dengan unsur kepegawaian, itu akibatnya nanti pidana. Demikianlah Saudara Ketua atas segala perhatian. PEMBICARA : RAFLI (NAD) Sedikit Ketua mohon maaf. PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (KETUA BK) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pembahasan di dalam persoalan ini. PEMBCARA : RAFLI (NAD) Tidak pembahasan, Ketua.

PIMPINAN SIANG : GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Iya terima kasih. Apa yang sudah disampaikan BK tadi dan akan kita lanjutkan pada penyampaian. PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Ibu Ketua, 114. Muhammad Asri Anas, interupsi Ketua. PIMPINAN SIDANG : GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Silakan Pak.


32

PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Ketua BK dan saya juga sepakat bahwa bagian dari kerja politik dan sumpah jabatan itu adalah mengkroscek seluruhnya kehadiran tetapi saya juga berharap kita meletakkan semua fungsi-fungsi kita secara rasional dan proporsional, mohon maaf ini, masukan kepada ketua BK dan teman-teman Anggota BK yang lain saudara-saudara senator jangan hanya memvonis ketika melihat apakah anggota yang hadir pada rapat-rapat itu, lihat juga bagaimana alat-alat kelengkapan ini benar bekerja atau tidak sesuai dengan porsinya. Ccoba kalau ditanya seluruh anggota semua mengeluh dengan tabrakan jadwal dimana-mana ketika ada expert meeting semua berlomba-lomba hadir walaupun satu hari, real kenyataan itu. Panmus yang menurut saya menjadi wasit dari seluruh agenda juga membuat agenda alat kelengkapan sibuk dengan expert meeting kan begitu, sudah melampaui wilayah-wilayah kerja kita. Jadi tolong saya berharap juga ini diatur dengan bagus BK harus melihat itu semua coba bayangkan kalau teman-teman tadi ada 3 alat kelengkapan saya dialog dengan teman-teman hampir semua mengeluh dengan waktu yang tabrakan di mana-mana,... nomor 5 mengatur kita yang mana alat kelengkapan yang bisa ke luar negeri, Pasal 52 semua alat kelengkapan berlomba-lomba ke luar negeri. Jadi tolong Pak Ketua, termasuk Ketua BK meletakkan itu kembali sesuai dengan porsi bahasa di tatib dan menurut saya Panmus memiliki tanggung jawab besar untuk mengatur agenda jalannya sidang, jalannya agenda-agenda kita di DPD dan ini.. dan terlalu dibiarkan itu sehingga mohon maaf kalau misalnya saya mengapresiasi langkah-langkah BK juga dilihat musabab yang terbesar dari ini semua lalu kita harus mengintopeksi diri kita, begitu. Itu saja lagi menjadi catatan untuk Pimpinan dan Ketua BK. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PEMBICARA : RAFLI (NAD) Ketua sedikit, Ketua. Bolehlah kalau dia dua kali saya sekali saja. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Iya silahkan Pak. PEMBICARA : RAFLI (NAD) Terima kasih. Saya ingin menyampaikan juga ada tugas yang diberikan juga kepada saya mungkin tidak sesuai dengan komite saya kemarin itu sempat kita mengisi pilihan daripada dua kementrian, Kemendikbud dengan Kemenparekraf menunjukkan saya sebagai talent Indonesia Discovery itu satu bulan UK untuk melakukan lawatan bisa di discovery. Saya yang sangat saya sedihkan bahwa surat resmi dari kementerian tidak sepertinya tidak masuk ataukah tidak di terima atau bagaimana. Nah ini kan seperti kecolongan seperti saudara tadi sudah disampaikan ini juga tugas penting, yaitu tugas negara menurut saya, dan secara resmi saya hadiri itu. Dan yang kedua, kemudian saya diminta lagi untuk mengisi book field festival sampai 15 hari inilah yang mungkin di luar tugas komite saya nah ini juga menurut saya tugas profesional dan proporsional yang saya lakukan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan harapan saya satu lagi mungkin ke depan mungkin di sini akan saya sampaikan ke depan mungkin semakin banyak tugas-tugas budaya yang saya lakukan sementara saya sendiri tidak berada pada posisi komite yang sinergi ini. Harapan saya mungkin ada hal-hal SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2015-2016 KAMIS, 29 OKTOBER 2015

33

yang perlu perlu kita berikan dukungan kepada saya supaya saya lebih produktif untuk melakukan upaya-upaya pengabdian itu saja. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih. Jadi, bisa kita lanjutkan apa yang tadi diusulkan oleh Bapak Asri dan Pak Rafli Ini akan menjadi perhatian dari Pimpinan dan juga mungkin kita perlu membicarakannya juga dengan BK ternyata memang dalam kenyataannya di setiap sidang-sidang alat kelengkapan itu sangat memilukan hati karena tidak banyak yang hadir bukannya hanya karena tabrakan, tetapi biasanya mereka begitu tanda tangan dan pergi Ini yang menjadi perhatian kita bersama dan memerlukan kesadaran kita semua bahwa tugas kita ini bukan tugas yang ringan dan saya kira tadi apa yang sudah disampaikan beberapa usulan saya kira ini menjadi perhatian kami. Kita lanjut dengan memberikan waktu kepada PURT tetapi sebelumnya mohon ini sidang tertutup. Jadi saya mohon yang ada di ruangan ini selain anggota dan diharapkan keluar kan ada beberapa hal yang tidak boleh, saya mohon untuk meninggalkan ruangan dan terima kasih. Tolong petugas untuk bisa memberikan sebentar, Pak. PEMBICARA: Ir. ABRAHAM LIYANTO (WAKIL KETUA PURT) Pimpinan dan Anggota DPD RI yang saya hormati, sebenarnya sebelum saya membicarakan laporan, ingin saya sampaikan Ibu Pimpinan bahwa Laporan PURT kali ini tidak ada mengambil keputusan dan juga tidak ada yang terlalu rahasia, hanya saja cuma angka-angka pagu indikatif dan pagu definitif yang perlu disampaikan jadi sebenarnya tidak rahasia tidak tertutup, Ibu karena saya belum sampaikan Ibu sudah instruksi suruh keluar, jadi tidak apa-apalah. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Ya, ini tadi di dalam kita minta tertutup, jadi karena saya sudah terlanjur bicara, saya kira tidak ada masalah untuk tertutup. Baik. PEMBICARA: Ir. ABRAHAM LIYANTO (WAKIL KETUA PURT) [SIDANG TERTUTUP] PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Pak Abraham yang sudah menyampaikan dari PURT dan kami kembalikan ke Pak Farouk. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Baik, terima kasih. Mohon persetujuan kita tambah waktu 10 menit Setuju Pak ya? KETOK 2X SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2015-2016 KAMIS, 29 OKTOBER 2015

34

Kami sampaikan bahwa tanggal 29 September Pimpinan telah menerima surat dari presiden perihal RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan Rapat Panmus tadi pagi telah memutuskan bahwa RUU tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Komite III. Kemudian terkait dengan sikap kita menghadapi bencana asap, tadi kita sepakati pembentukan Pansus sebagai rangkaian kegiatan yang akan di depan Kami informasikan juga bahwa DPR akan membentuk pansus besok dalam rapat Sidang Paripurnanya jadi kita lebih dulu tolong diumumkan dulu Pak Sesjen pada media nanti, DPD lebih dulu selangkah sehari. Dua pemerintah menyiapkan Perpu kita juga nanti kita coba siapkan Perpu untuk diusulkan pada pemerintah menghadap asap jadi kita tidak terlambat. Terima kasih. Hadirin sekalian terkait penanganan beberapa kasus penegakan hukum yang menjadi discuss public termasuk munculnya isu pelemahan KPK, melalui revisi UndangUndang KPK DPD secara khusus meminta kepada pemerintah untuk menyikapi hal tersebut secara cermat sehingga tidak semakin menurunkan kredibilitas pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi penegakan hukum pada umumnya. Kesadaran bersama upaya ini bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah namun, sebagai leading sector dari pemerintah pemberantasan korupsi DPD meminta agar pemerintah memperkokoh kinerja lembaga-lembaga penegak hukumnya untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Kita juga meminta pemerintah melalui kementerian terkait dapat mengambil langkah-langkah untuk meminimalisasi munculnya perbincangan di tengah-tengah yang menyangkut kasus kekerasan terhadap anak, sebagai upaya DPD juga mengapresiasi langkah presiden untuk menerapkan hukum yang memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan anak namun, DPD mengingatkan agar pemerintah dapat secara cermat dalam merumuskan landasan dalam pemberian hukuman tersebut, diharapkan hukuman tersebut dapat memberikan shock terapi bagi pelaku untuk itu, Pimpinan meminta kepada Komite III agar terus mendorong kementerian terkait untuk segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi hal-hal sebagaimana tersebut diatas. Di penghunjung tahun 2015, kita kembali dikejutkan dengan beberapa peristiwa bentrokan sosial yang terjadi di beberapa daerah. Terakhir, kembali kita mendengar meletusnya kerusuhan sosial di Aceh Singkil yang berlatar belakang SARA tentu dalam hal ini Pimpinan DPD telah menyampaikan rasa penyesalan terhadap kejadian DPD telah menurunkan tim kecil mereka sudah berangkat kemarin untuk meninjau secara langsung dan sekaligus mengekspresikan rasa empati dari Anggota DPD yang terutama yang telah ikut memberikan tanda empati penyampaian bantuan termasuk juga dari dana dari task force sudah menyampaikan bantuan task force sudah menyampaikan bantuan dari task force kurang lebih 30 juta dan dari anggota dikumpul ada 20 juta lebih mereka sudah berangkat ke Singkil dan mungkin hari ini akan kembali. DPD meminta kepada pemerintah agar memaksimalkan peran instansi terkait untuk menyusun langkah pencegahan sebagai bagi upaya meminimalisasi terjadinya bentrokan sosial upaya tersebut perlu semakin ditingkatkan terlebih dulu semakin dekatnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 269 daerah tentu kita tidak mengharapkan pesta demokrasi tersebut ternodai oleh sekelompok, orang, oknum yang ingin mengambil keuntungan sebagai langkah konkret pada Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di awal Desember Pimpinan mengingatkan kepada seluruh anggota DPD RI dengan leading sector Komite I untuk ikut berpartisipasi lebih aktif dan kritis dalam mengawasi pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Di bidang ekonomi, kita juga perlu menaruh perhatian mengingat belum terlihatnya dampak signifikan dari paket kebijakan ekonomi pemerintah belum stabilnya harga rupiah dan kembali munculnya isu kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik perlu segera diredam oleh pemerintah, langkah ini juga perlu diambil sebagai persiapan dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN dipenghujung 2015 agar kita dapat menjadi tuan rumah di negara sendiri. Terkait hal ini, kami minta bahwa pelaksanaan tugas di daerah nanti setiap SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2015-2016 KAMIS, 29 OKTOBER 2015

35

anggota DPD untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta melakukan sosialisasi pelaksanaan MEA 2015 kepada masyarakat. Terkait dengan informasi tentang kesepakatan pemerintah dan DPR dalam penyusunan RAPBN 2016 yang mengurangi dana transfer ke daerah dari apa yang telah disampaikan oleh presiden dalam sidang bersama dan sidang paripurna DPR tentang penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2016 pada tanggal 14 Agustus 2015 atas masukan dari Komite IV kami sampaikan terima kasih Komite IV, dan kami Pimpinan langsung merespons, mengirim surat tersebut kepada Menteri Keuangan meminta perhatian pemerintah agar kebijakan pengurangan alokasi dana operasional dapat di koreksi. Dan juga diminta kepada pemerintah tidak merubah ketentuan undang-undang yang memberikan kelonggaran atau kebijakan bahwa dana alokasi khusus diajukan oleh anggota DPR, ini menyimpang dan kami sudah meminta perhatian pemerintah, surat tersebut ditujukan ditembuskan kepada seluruh gubernur dan seluruh bupati supaya mereka tahu kita memang benar-benar konsisten mem perjuangkan kepentingan daerah. Selain itu, kami sampaikan juga bahwa terdapat hal yang perlu kita sepakati bahwa di masa ini pemerintah ingin mengejar target dari penerimaan pajak sampai sekarang baru mencapai belum 50 persen itu terdapat kecenderungan adanya fenomena pemaksaan kehendak oleh petugas pajak di lapangan sehingga mengambil langkah-langkah yang dinilai sangat menggaduhkan pelaku-pelaku bisnis. Hal ini kiranya akan kita sampaikan kepada pemerintah untuk mengendalikan tindakan semacam ini supaya tidak disalahgunakan untuk memaksakan hendak mencari target dengan cara menekan warga, terutama pelaku bisnis secara tidak proporsional, tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sidang dewan yang mulia sebagai rangkaian akhir Sidang Paripurna Penutupan sidang ini kami informasikan bahwa rapat pansus telah menyepakati jadwal sidang sebagaimana tadi kami sampaikan, demikianlah kita telah melalui seluruh agenda persidangan hari ini Sebagai penutup, mari kita berdoa bersama. PEMBICARA : GHAZALI ABBAS (NAD) Pimpinan, sedikit satu menit saja. Satu menit, Pimpinan. Tadi masalah singkil ya, saya berkali-kali membuat statement di media massa termasuk Republika yang paling sering kita menyesali memang tetapi, saya meminta kepada DPD RI membuat tim investigasi khusus. maka, jadi pelajaran buat kita semua secara objektif sebab musabab dan akibatnya pada semuanya itu pelajaran yang paling berharga buat kita agar ke depan tidak akan terulang lagi jadi intinya adalah saya meminta kepada DPD RI membuat tim investasi khusus investigasi kasus Singkil Ini harapan saya. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Baik, terima kasih masukannya. Kita serahkan kepada Komite III ycang menangani setelah ini kita berdoa bersama saya persilakan berdoa Bapak Saudara Dr. Abdul Aziz Khafia, S.S., M.Si, dari Provinsi DKI Jakarta untuk memandu doa, silakan. PEMBICARA : ABDUL AZIS KHAFIA, S.Si., M.Si (DKI) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa, doa akan saya pimpin dalam agama Islam, begini yang lain menyesuaikan [BERDOA DALAM BAHASA ARAB] SIDANG PARIPURNA KE-4 DPD RI MS I TS 2015-2016 KAMIS, 29 OKTOBER 2015

36

Allahumma ya Allah ya Tuhan kami ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan para pemimpin bangsa kami, dan dosa orang-orang yang telah mendahului mendahului kami dengan keimnanan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami bangsa kami sedang ditimpa musibah yang berkali-kali dan berkepanjangan jika ini adalah ujian, berikanlah kami kemampuan untuk melewati jika ini adalah musibah berikanlah kami kesabaran untuk menghadapinya, jika ini adalah teguran berikanlah kami kesadaran ya Allah tetapi jika ini azab dari-Mu maka berikanlah kami ampunan dan rahmat-Mu Ya Allahumma ya Allah ya Tuhan kami berikanlah kami pemimpin yang takut kepada-Mu dan sayang kepada rakyat Allahumma ya Allah ya Tuhan kami perkenankanlah segala doa dan harapan kami agar bangsa ini keluar dari segala macam ujian dan bala bencana [BERDOA DALAM BAHASA ARAB] Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Senator Abdul Aziz Khafia. Saya ralat tadi Pak Ghazali mestinya bukan Komite III, tetapi Komite I karena menyangkut, boleh nanti kita tidak menutup kemungkinan karena berasal dari Aceh ya tolong Komite I nanti dicatat untuk untuk menindaklanjuti apa yang, semata-mata untuk mencegah supaya tidak terulang betul Pak. Terima kasih. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil'alamin, Sidang Paripurna ke-4 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kami tutup. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om shanti shanti shanti om. KETOK 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 18.25 WIB


37

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 MASA SIDANG I TAHUN SIDANG

Recommend Documents