DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2014-2015 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
I.
KETERANGAN
1. 2.
Hari Tanggal
: :
Jumat 17 April 2015
3.
Waktu
:
14.18 WIB –15.40 WIB
4.
Tempat
:
Ruang Rapat Nusantara V
5.
Pimpinan Sidang
:
1. H. Irman Gusman, SE., MBA (Ketua DPD RI) 2. GKR Hemas (Wakil Ketua DPD RI) 3. Prof. Dr. Farouk Muhammad (Wakil Ketua DPD RI)
6.
Sekretaris Sidang
:
1. Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto (Sekretaris Jenderal DPD RI) 2. Zul Evi Astar, S.H. (Wakil Sekretaris Jenderal DPD RI)
7.
Panitera
:
Adam Bachtiar, S.H., M.H. (Kepala Biro Persidangan II)
8.
Acara
:
1. Laporan pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan 2. Pengesahan Keputusan DPD 3. Pidato penutupan pada akhir masa sidang III tahun 20142015
9. 10.
Hadir Tidak hadir
: :
56 Orang 10 Orang
II. JALANNYA SIDANG : SIDANG DIBUKA PUKUL 14.18 WIB
PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Daerah marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya kepada Anggota DPD, serta seluruh hadirin dimohon untuk berdiri bersama sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. PEMBICARA : PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia raya… Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Disanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan Tanah Airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Hiduplah negriku. Bangsaku Rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. SIDANG PARIPURNA KE-9 DPD RI MS III TS 2014-2015 JUMAT, 17 APRIL 2015
1
Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Kami persilahkan duduk kembali. Kita awali berdoa bersama, berdasarkan catatan hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal, sampai saat telah hadir 56 orang Anggota. Dengan catatan ada izin 10, kita coba skors 10 menit, 5-10 menit. KETOK 3X Tanpa harus menunggu waktu 10 menit ternyata quorum sudah mencapai 66 orang, dengan demikian sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka dengan mengucapkan Bismillahirrohman Hirohim Sidang Paripurna ke-11 Dewan Perwakilan Daerah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETOK 1X Sidang Dewan Yang Mulia sesuai dengan jadwal acara Sidang Paripurna hari ini mempunyai 3 agenda pokok yaitu: 1. Laporan pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan 2. Pengesahan Keputusan DPD 3. Pidato penutupan pada akhir masa sidang III tahun 2014-2015. Untuk itu marilah kita memasuki agenda laporan pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan, termasuk pengesahan keputusan DPD yang disampaikan oleh Alat Kelengkapan yang bersangkutan, untuk urutan penyampaian laporan dimulai dari Alat Kelengkapan yang materi laporannya akan diambil keputusan. Kami persilahkan kepada Komite I untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya. Komite I, belum ada kabar, kita lanjut Komite II. Tadi Ketua Komite II itu ngotot ke mana ini orangnya? Komite II Pimpinannya, pengambilan keputusan, karena kita dahulukan pengambilan keputusan kami persilahkan kepada Panmus PEMBICARA: H. CHOLID MAHMUD, ST., MT. (KETUA TIMJA PANMUS) Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om swastyastu Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah yang terhormat Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah dan Kelompok DPD di MPR yang terhormat Bapak-Ibu Anggota DPD RI Sekeretariat Jendral beserta jajaran hadirin yang berbahagia izinkan saya untuk menyampaikan laporan Panmus, karena ditugasi oleh Pimpinan untuk menyampaikan laporan ini terlebih dulu. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat hadir bersama-sama dalam Sidang Paripurna ke-11 DPD RI yang mulia ini. Selanjutnya, atas nama Panitia Musyawarah saya akan menyampaikan dua SIDANG PARIPURNA KE-9 DPD RI MS III TS 2014-2015 JUMAT, 17 APRIL 2015
2
laporan, yang pertama laporan tentang hasil inventarisasi usul perubahan tatib dari alat kelengkapan dan dari anggota DPD RI yang akan dijadikan rekomendasi untuk pembentukan pansus perubahan tatib. Kemudian, yang kedua tentang rencana strategis atau renstra DPD RI tahun 2015-2019. Untuk topik yang pertama mengenai perubahan tatib dari alat kelengkapan dan anggota DPD RI, panitia musyawarah menyampaikan hal-hal sebagai berikut; pertama berdasarkan keputusan rapat pleno ke-7 Panitia Musyawarah tanggal 17 Februari 2015 Tim Kajian dan Mekanisme Panmus ditugasi untuk membahas usul perubahan tata tertib terkait dengan: 1. Mekanisme legislasi DPD bersama DPR dan pemerintah 2. Terkait dengan mitra kerja alat kelengkapan DPD RI dan yang ketiga hal-hal yang bersifat redaksional. Sedangkan, untuk perubahan lainnya akan dilakukan setelah adanya perubahan Undang-Undang MD3 dan UU E3. Tim Kajian dan Mekanisme Panmus telah membahas dan menginventarisasi atau merumuskan usul perubahan tatib dari alat kelengkapan. Selain itu, melalui surat tanggal 25 Maret 2015 Tim Kajian dan Mekanisme Panmus mengirimkan surat permohonan atau masukan usulan berupa tatib kepada seluruh Anggota DPD RI. Tim Kajian dan Mekanisme telah melakukan finalisasi inventarisasi usulan perubahan tatib pada tanggal 14 April 2015 dan untuk selanjutnya inventarisasi usulan berupa tatib dapat digunakan sebagai masukan bagi pansus tatib yang akan dibentuk oleh sidang pada Sidang Paripurna DPD RI. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami melaporkan bahwa bahan untuk menjadi bahan awal bagi pembentukan pansus telah kami siapkan dan kami nanti akan serahkan kepada Pimpinan. Yang kedua, mengenai renstra DPD RI tahun 2015-2019 perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah, DPD RI memandang perlu menyusun rencana strategis yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional. Renstra DPD RI tahun 2015-2019 pernah diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI melalui Keputusan DPD RI Nomor 44 /DPD/III/2013-2014. Sehubungan dengan bergantinya kepemimpinan pemerintahan, maka telah dilakukan perubahan dan penyesuaian mengenai RPJMN sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Renstra DPD RI. Pada rapat pleno Panmus ke IV, tanggal 4 Desember 2014 disepakati bahwa Renstra DPD RI tahun 2015-2019 diserahkan kepada pimpinan sebelum diserahkan kepada Bappenas, mengingat pihak Bappenas meminta, Renstra Lembaga untuk diserahkan paling lambat dua minggu, minggu kedua pada bulan April 2015 maka Resntra DPD tahun 20152019 yang memuat: visi, misi, dan tujuan dijabarkan dalam 8 sasaran strategis 13 agenda prioritas untuk mencapai 13 agenda prioritas tersebut DPD telah menyusun 3 program utama. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta hadirin yang kami muliakan sebelum mengakhiri laporan, atas nama Panitia Musyawarah DPD RI meminta kepada sidang paripurna mengesahkan : 1. Pembentukan panitia khusus tata tertib DPD RI 2. Perubahan pengesahan perubahan Renstra DPD RI tahun 2015-2019 Ahirnya perkenankan kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Pimpinan DPD RI beserta seluruh Anggota DPD RI dan juga kepada Sekretariat Jendral yang telah banyak membantu, demikian laporan atas nama Panitia Musyawarah terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETOK 1X
SIDANG PARIPURNA KE-9 DPD RI MS III TS 2014-2015 JUMAT, 17 APRIL 2015
3
PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Setelah kita bersama mendengarkan laporan Ketua Tim Kajian dan mekanisme Panmus maka kita dapat menyetujui, Pertama keputusan DPD RI tentang pembentukan Panitia Khusus Tata Tertib DPD RI. Pansus bertugas membahas usul perubahan peraturan DPD RI nomor satu tahun 2014 tentang tatib yang mencakup agenda proses legislasi, dan penyesuaian mitra kerja Alat Kelengkapan DPD serta perubahan redaksional apabila dipandang perlu secara adendum dengan komposisi dan susunan personill yang akan ditetapkan oleh Panitia Musyawarah. Apakah dapat kita setujui? KETOK 1 X Kedua, keputusan DPD RI tentang rencana strategis DPD RI tahun 2015 -2019 sebagai pengganti keputusan DPD RI nomor 44 tahun 2014 dengan catatan apabila ada perubahan-perubahan redaksional dan hal yang tidak prinsip cukup diputuskan ditingkat Panitia Musyawarah, kecuali pada waktu evaluasi pada satu tahun berikutnya apakah dapat disetujui? KETOK 1X Baik, terima kasih kita tepuk tangan semua. Berikut saya undang kembali, Komite I siap? Saya persilakan. PEMBICARA: DR. ABDUL AZIS KHAFIA, S.Si., M.Si (DKI JAKARTA) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pimpinan sidang dan Anggota DPD RI seluruh Indonesia. Bapak Sesjen, beserta seluruh jajaran Sekjen DPD RI, hadirin, serta para undangan yang berbahagia mari kita bersyukur kepada Allah SWT dan izinkan saya mewakili Komite I, untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Komite I masa sidang III tahun sidang 2014-2015. Pertama, penyusunan Rencana Undang-undang usul inisiatif kegiatan Komite I dalam menyusun Rencana Undang-Undang tentang pertanahan, sampai saat ini masih terus melakukan inventarisasi materi terhadap ragam permasalahan pertanahan melalui kegiatan rapat kerja, RDP, maupun RDPU. Berbagai kegiatan tersebut juga dimaksudkan untuk melakukan kajian, baik dari sisi regulasi maupun pendalaman kasus-kasus krusial yang terjadi dalam bidang pertanahan. Selain itu, dalam rangka pendalaman materi dan pemantapan konsepsi, dilakukan diskusi ahli dengan dukungan tim para pakar. Dalam masa reses yang akan datang Komite I merencanakan penyerapan aspirasi di daerah, baik melalui kegiatan perorangan di Dapil maupun kunjungan kerja Komite, selain itu, Komite I merencanakan studi referensi pada awal bulan Mei yang akan datang. Rencana Undangundang ini ditargetkan paling lambat bulan Juli 2015 dapat diselesaikan, mengingat RUU ini menjadi program prioritas 2015. Selanjutnya pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang yang pertama,, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Komite I pada masa sidang ini tengah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa. Dalam kaitan itu Komite I juga telah melakukan rapat kerja pada tanggal 27 Maret 2015 dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN, dan Kementrian Desa dan Transmigrasi. Serta pada tanggal 1 April 2015 melakukan rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri, Selain itu pada hari Kamis tanggal 16 April, Komite I telah melaksanakan SIDANG PARIPURNA KE-9 DPD RI MS III TS 2014-2015 JUMAT, 17 APRIL 2015
4
seminar nasional kemarin yaitu tentang problematika implementasi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kepala Daerah, yang hadir antara lain Gubernur Sulawesi Utara, Bupati Sumenep, dan Bupati Lampung Tengah, Kementerian Keuangan, Kementerian Bappenas, serta Akademisi, dan Perguruan Tinggi. Seminar nasional terkait desa tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan, yang tentunya akan ditindaklanjuti oleh Komite I dalam melaksanakan fungsi-fungsi kelembagaan, yaitu yang pertama Undang-undang Desa sebagai payung hukum peraturan. Pengaturan Tata Pemerintahan pemberdayaan dan pembangunan desa bermaksud: a. Sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya, sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia, demi mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia c. Melestarikan dan memajukan adat tradisi, dan budaya masyarakat desa. Mewujudkan pemerintahan desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera. Memberikan pelayanan publik yang dapat mewujudkan keadilan social, mensinergikan pembangunan perdesaan dan kawasan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan nasional mengaplikasikan pembangunan perdesaan dan kawasan menjadi gerakan sosial desa dan bukan dijadikan instrumen ekspansi kapitalisme di pedesaan. Yang kedua mewujudkan desa sebagai subyek pembangunan maka sasaran pembangunan diarahkan pada; terwujudnya kedaulatan ekonomi peningkatan produktivitas ekonomi dengan mengutamakan modal sosial berupa gotong royong, swadaya masyarakat, prakarsa lokal dan lainnya yang dimiliki oleh desa. Pengembangan sentra-sentra ekonomi desa secara berkelanjutan, perencanaan pembangunan desa yang demokratis bertumpu pada pengembangan potensi dan aset desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. DPD RI mendorong Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota untuk segera melakukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi serta menerbitkan regulasi teknis, termasuk petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis pelaksanaan yang senafas dan selaras dengan Undang-Undang nomor 6/2014. DPD RI menegaskan perlunya koordinasi dan sinergi yang baik dan komitmen Kementrian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian atau Lembaga terkait dalam menguatkan Pemerintahan dan Pemberdayaan Pembangunan Desa. Yang keenam DPD RI mendorong adanya penguatan struktur dan kelembagaan desa dengan upaya antara lain; meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pendidikan pelatihan, dan penyuluhan menuju tata kelola yang akuntabel dan demokratis. d. Perlu melakukan pendampingan pada desa secara komprehensif dan semangat, dengan semangat membantu desa agar bangkit dan berdaya dalam mengimplementasikan Undang-undang Desa, mengajak semua komponen, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, Kabupaten Kota, Perguruan Tinggi, Ormas dan LSM untuk mengawal Undang-undang Desa Yang kedua UndangUndang nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara, dari masa sidang yang kedua sampai dengan sidang yang ketiga ini Komite I telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara antara lain dengan melakukan Raker, RDP, RDPU, serta kunjungan ke 3 daerah yaitu : Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Dengan beberapa catatan SIDANG PARIPURNA KE-9 DPD RI MS III TS 2014-2015 JUMAT, 17 APRIL 2015
5
sebagai berikut daerah perbatasan memiliki potensi besar, baik Sumber Daya Alam atau Sumber Daya Ekonomi lain yang selama ini belum dikembangkan dan dikelola dengan maksimal hal ini dapat berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional. e. Memaksimalkan terwujudnya potensi apa yang ada, sekaligus meminimalkan adanya dampak negatif. Maka daerah perbatasan seharusnya dikelola dengan baik melalui pengaturan kewenangan kelembagaan dan tanggung jawab penganggaran melalui sebuah peraturan per-Undang-undangan. Untuk melaksanakan kesembilan agenda prioritas itu maka kewenangan dalam pengelolaan daerah perbatasan daerah diatur secara jelas apa saja yang boleh dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Kota. Sengaja saya ringkas karena terlalu banyak catatannya, tapi itu nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Oleh karena itu berdasarkan hasil hal-hal tersebut di atas Komite I meminta kepada Sidang Paripurna hari ini untuk mengesahkan hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara menjadi keputusan DPD RI. Demikian laporan pelaksanaan tugas Komite I pada masa sidang yang ke-III ini atas perhatian dan seluruh atensi Anggota DPD, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 17 April 2015 Pimpinan Komite I, DPD RI ditandatangani. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Saya tekankan betul bahwa pelaporan hasil pengawasan itu sudah disesuaikan dengan peraturan DPD nomor 6 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan baik para Anggota sidang dewan Yang Mulia apakah hasil pengawasan DPD atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah Negara, khususnya mengenai pengelolaan daerah perbatasan dapat kita setujui? KETOK 2X Selanjutnya kami persilahkan kepada, tepuk tangan dulu selanjutnya saya persilahkan kepada Komite II untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya. PEMBICARA: L. M. RUSMAN EMBA, ST (SULTRA) Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om swastyastu Yang terhormat Pimpinan DPD Republik Indonesia yang terhormat Pimpinan Alat Kelengkapan DPD Republik Indonesia yang terhormat rekan-rekan Anggota DPD Republik Indonesia, yang terhormat Sekretaris Jendral DPD Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya yang terhormat, teman-teman wartawan media cetak dan elektronik serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang telah memberi kita kekuatan, sehingga Alhamdulilah pada siang hari kita bisa bersama-sama bertatapmuka dalam rangka menghadiri Sidang Paripurna DPD ke II dalam keadaan sehat waalfiat. Pada kesempatan berbahagia ini izinkanlah saya atas nama Komite II menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite II pada masa sidang SIDANG PARIPURNA KE-9 DPD RI MS III TS 2014-2015 JUMAT, 17 APRIL 2015
6
1. Penyusunan Rancangan Undang-Undang usul inisiatif: a. Rancangan Undang-Undang tentang pengadaan barang dan jasa dalam tahapan penyusunan Rancangan Undang-undang dimaksud, Komite II saat ini sedang menyusun Naskah Akademik dengan Tim Ahli b. Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992, tentang sistem budi daya tanaman dalam tahapan penyusunan Rancangan Undang-Undang dimaksud Komite II saat ini juga sedang menyusun Naskah Akademik dengan Tim Ahli 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang pada masa sidang sebelumnya Komite II telah melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Finalisasi atas hasil pengawasan kedua Undang-Undang dimaksud telah dilakukan pada masa sidang sekarang. Pada masa sidang ketiga ini Komite II juga melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan Undang-Undnag Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Tahapan kegiatan dilaksanakan antara lain rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Stake Holder terkait. 3. Lain-lain dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat daerah, Komite II juga telah melakukan beberapa kegiatan rapat kerja dengan Kementerian dan RDP, RDPU terkait dengan laporan masyarakat hasil kegiatan dimaksud antara lain a. Rapat kerja dengan Menteri Perdagangan b. Rapat kerja dengan Menteri Pertanian c. Rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan d. Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen tanaman pangan Kementerian Pertanian dan Rektor Universitas Andalas e. Rapat dengar pendapat dengan Dirjen Keluatan pesisir dan pulau-pulau kecil Kementerian kelautan dan perikanan Deputi bidang tata lingkungan kementrian lingkungan hidup dan kelautan PTTWBI dan FORBALE f. Rapat denger pendapat dengan Nikobarito utusan Presiden sales untuk Asian dan Direktur Asia Pasifik R-20. Selain itu dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat daerah, Komite II telah membentuk beberapa Tim Kerja, meliputi tim kerja pupuk bersubsidi, tim kerja tiga kilogram, tim kerja perumahan rakyat tim kerja infrastruktur Papua dan Papua Barat, tim kerja pengembangan pasar tradisional, Tim kerja kelistrikan, Tim kerja minerba, dan Tim kerja kemirisunan. Penutup sebelum kami mengakhiri laporan Komite II ini kami mengharapkan pada Sidang Paripurna ini mengesahkan pertama hasil pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Kedua, hasil mengatur diri terhadap pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Akhirnya demikianlah laporan singkat Komite II yang dapat kami sampaikan atas perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Repbublik Indonesia kami ucapakan terima kasih. Wabilahitaufik Walhidayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti shanti shanti om.
SIDANG PARIPURNA KE-9 DPD RI MS III TS 2014-2015 JUMAT, 17 APRIL 2015
7
PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Bagaimana hal Komite I tadi perhatian, terutama Staf Ahli, mungkin dua untuk memastikan bahwa sistematika laporan dan sebagainya disesuaikan dengan peraturan DPD 2012. Baik selanjutnya setelah kita bersama mendengarkan laporan Pimpinan Komite II apakah kita dapat menyetujui satu keputusan DPD RI tentang hasil pengawasan DPD atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan? Setuju?
KETOK PALU 1X Kedua keputusan DPD RI tentang hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Setuju? KETOK PALU 1X Alhamdulillah untuk semua sesuai agenda dari Panmus sudah tidak ada pengambilan keputusan dan selanjutnya mendengarkan laporan pelaksanaan tugas Komite III, saya persilakan. PEMBICARA: Drs. H. HARDI SELAMAT HOOD (KEP. RIAU) Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om swastyastu Pimpinan para Senator yang kami muliakan Alhamdulillah wa syukurilah marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena kita masih dapat bersama-sama dalam ruangan yang mulia ini. Izinkanlah Komite III, pada hari ini menyampaikan berapa hal perkembangan yang telah kami lakukan bersama Pertama tentu saja kami melanjutkan pembahasan terhadap Rancangan Undang-undang ekonomi kreatif, kemudian juga pembahasan tentang usul inisiatif rancangan Undang-undang bahasa dan kesenian daerah kelanjutan dari pada itu kami sudah melakukan pengawasan atas Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Selanjutnya adalah pengawasan atas pelaksaan Undangundang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional khususnya berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum 2013. Selanjutnya pengawasan atas pelaksanaan UndangUndang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional khususnya berkenaan dengan penyelenggaraan ujian nasional pada tahun 2015 ini. Ketiga pengawasan itu memang belum kami memohon keputusan kepada Paripurna ini, karena secara admnistratif belum dapat dilakukan pengambilan keputusan walaupun draftnya telah tersusun dengan baik namun ingin kami sampaikan pada pengujung laporan kami bahwa salah satu juga tugas dari Komite 3 adalah melaksanakan pengawasan terhadap Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Inilah yang dapat kami sampaikan khususnya pada pengawasan yang terakhir pada hari ini dan kemarin kita telah mendengar bersama dua putri terbaik kita almarhumah Siti Zainab dan Karni telah meninggal dunia akibat hukuman pancung di Saudi Arabia kami telah mengundang dan memanggil Menteri tenaga kerja pada pertemuan Rapat dengar pendapat di Komite III, secara keseluruhan para Senator Komite III menyatakan kekecewaannya kepada pemerintah karena pemerintah seakan-akan tidak berada di tengahSIDANG PARIPURNA KE-9 DPD RI MS III TS 2014-2015 JUMAT, 17 APRIL 2015
8
tengah rakyatnya yang sedang mendapat musibah di luar negeri walaupun dalam alasan tidak ada dapat pengampunan, walaupun dalam alasan telah melakukan perjuangan dalam bidang hukuman, tapi tetap saja hukuman pancung itu dilaksanakan kepada pahlawan-pahlawan devisa kita. Oleh karena itu izinkanlah Komite III menyampaikan kedukaan yang paling mendalam pada pertemuan ini atas kejadian hal tersebut. Sesungguhnya bagi kami di Komite III pelaksanaan telah pelindungan tenaga kerja Indonesia luar negeri adalah sesuatu yang seharusnya pemerintah memperjuangkan sampai ke titik darah penghabisan bagi warga negaranya untuk tidak dapat mengalami musibah yang menimpa kepada dua almarhumah itu. Oleh karena itu, kami juga mohon maaf kepada seluruh pada Sidang Paripurna andaikan proses pengawasan yang dilakukan Komite III mungkin juga belum sampai kepada titik kesempurnaan. Bapak, Ibu kedukaan inilah yang paling mendalam yang kami rasakan dan Menteri tenaga kerja telah memberikan berbagai keputusan yang dapat diambil bersama terhadap pertemuan tersebut. Yang pertama adalah memastikan terwujudnya implementasi nawacita di bidang tenaga kerjaan dengan memperhatikan perbaikan tata kelola tenaga kerja Indonesia. Yang kedua optimalisasi perbaikan penyempurnaan dan pengawasan secara berkelanjutan terkait kebijakan menuju pengurangan penempatan TKI informal dan mendorong penempatan tenaga kerja formal. Selanjutnya penguatan aspek perlindungan terutama untuk mengantisipasi agar TKI tidak mengalami masalah hukum di negara penempatan. Selanjutnya peningkatan kopetensi dan pemindahan TKI salah satunya adalah optimalisasi balai latihan kerja, selanjutnya penyederhanaan tata kelola pelayanan TKI luar negeri secara aman berkualitas dan akuntabel. Kami juga mendesak untuk kementrian ketenagakerjaan meningkatkan audit administrasi pengetatan perizinan dan tindakan tegas secara berkesinambungan terhadap PPTKIS yang melanggar ketentuan peraturan perundangan dan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Selanjutnya melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan pada pengupahan dan mempertimbangkan kepentingan pekerja dan pengusaha secara profesional disertai optimalisasi komunikasi intensif antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha berkenaan dengan ketenagakerjaan. Isu ketenagakerjaan inilah yang menghangat pada ujung dari rapat kami dan mudah-mudahan inilah catatan-catatan yang dapat kami lakukan bagi perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Demikian saja para Senator yang kami muliakan yang dapat kami sampaikan daun sirih di atas batu terima kasih, Thank You. Wassalammualaikum Wr. Wb PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Pengaruh Singapura, ya Kepri pengaruh Singapura. Baik kita sudah tepuk tangan apresiasi terhadap kemajuan yang telah dicapai oleh Komite III saya persilahkan Komite IV PEMBICARA: Drs. H. GHAZALI ABBAS ADAN (ACEH) Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pimpinan Sesjen dan beserta jajaran teman-teman Anggota DPD yang saya muliakan. Izinkan saya Komite IV menyampaikan laporan sebagai berikut. Sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 17, 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah Undang-undang nomor 42 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 17 2014 tentang SIDANG PARIPURNA KE-9 DPD RI MS III TS 2014-2015 JUMAT, 17 APRIL 2015
9
MD3. DPD RI memberikan pertimbangan kepada DPR terhadap RAPBN sejalan dengan peraturan tata tertib DPD RI dan pedoman pembahasan APBN, petimbangan APBN disusun oleh Komite VI bersama tim anggaran Komite I, II dan III DPD RI. Kemarin siang, Kamis 16 April 2015 di kantor Bapenas Pimpinan Komite IV serta Anggotanya menyampaikan kepada Menteri Bapenas rekomendasi DPD terhadap RKP 2016 yang dilampiri usulan program strategis daerah. Itu agak panjang nanti akan kami serahkan secara resmi kepada Pimpinan DPD RI. Sesuai dengan tema RKP tahun 2016 yakni mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meletakkan pondasi pembangunan yang berkualitas, pemenuhan ketersediaan infrastruktur di berbagai daerah adalah prasyarat utama dan mutlak yang harus diberlakukan guna mewujudkan pembangunan berkualitas ialah; 1. mewujudkan ketahanan pangan, mewujudkan kedaulatan energi, berkat kemaritiman kemudian industri berbasis sektor unggulan, demikian pula salah satu sektor potensial yang selama ini belum dimanfaatkan yakni sektor pariwisata, juga dalam rangka muwujudkan revolusi mental. Kemudian juga oleh wilayah perbatasan Pimpinan Anggota yang kami hormat sekalian, selain materi RKP APBN 2016 pada masa sidang ini Komite IV juga melakukan proses pembahasan terhadap satu usul inisiatif RUU tentang perkoperasian, 2. usul inisiatif RUU tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, kemudian pada masa sidang ketiga ini Komite IV juga telah melaksanakan RDP dengan Dirjen BEA dan cukai, kementrian keuangan dan Biro pusat statistik mereka membahas berbagai dukungan hubungan data reformasi bagi pelaksanaan fungsi legislasi pengawasan dan anggaran. Pimpinan serta teman-teman Anggota yang sangat-sangat kami muliakan pada sidang yang terhormat ini kami laporkan bahwa pada masa reses ini Komite IV akan melakukan kunjungan kerja mengenai materi ruu rivisi Undang-undang ketentuan umum dan tatacara perpajakan serta pengawasan pelaksaan Undang-undang APBNP tahun 2015 dana transfer daerah, setelah reses berakhir masuk masa sidang keempat 2014-2015 Komite IV mengadakan pembahasan lanjutan terhadap satu usul inisiatif RUU Perkoperasian, usul inisitaif ruu tentang perubahan atas Undang-undang nomor 6 tahun 83 tentang ketentuan umum dan tatacara pempajakan, 1. Terhadap RAPBN setelah terhadap RKP dilewat Komite IV bersama tim anggaran Komite I, II dan III akan membahas RAPBN pada tahap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta dana transfer ke daerah tahun 2016. 2. Pengawasan pelaksanaan UU Undang-Undang APBNP tahun 2015 yang berfokus pada dana transfer daerah. 3. Tindak lanjut pemeriksaan hasil pemeriksaan atau Habsem BPK semester 2 tahun 2014. Demikian laporan Komite IV secara lengkap nanti akan kami serahkan resmi kepada Pimpinan Komite IV. Cholid Mahmud H. Padindang dan Gazali Abbas Adnan Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih. Coba sekali lagi kita beri apresiasi kepada Komite IV.
SIDANG PARIPURNA KE-9 DPD RI MS III TS 2014-2015 JUMAT, 17 APRIL 2015
10
PEMBICARA: Dr. H. AJIEP PADINDANG, SE., MM (SULSEL) Interupsi pimpinan. Mohon maaf saya mau pertajam laporan Komite tadi yang diserahkan kepada Bapak Pimpinan itu adalah amanah surat Komite IV kepada Pimpinan DPD untuk menindaklanjuti hasil rumusan dan usulan unggulan program prioritas daerah agar Pimpinan DPD membicarakan lebih lanjut dengan Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan. ini sifatnya pembicaraan tingkat tinggi jadi sudah harus diserahkan pada Pimpinan, terima kasih. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Baik saya bisa diagendakan dalam masa reses. Oke terima kasih, langsung kita follow up Jadi banyak saya lihat perubahan-perubahan telah dilakukan yang ke empat ini tentu akan membawa manfaat yang lebih lebih berarti bagi DPD, terutama memperjuangkan pembangunan daerah. Sekali lagi kita aplause kepada Komite IV. Dari hasil Panmus hanya BK yang akan menyampaikan laporan pelaksana tugas saya persilakan. BK masih? Kalau sudah tidak ada dalam catatan kami tidak ada lagi, oh ada Pak PEMBICARA: Drs. H. LALU SUHAIMY ISMY (NTB) Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om swastyastu. Namo Budaya. Bapak Pimpinan yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang saya hormati, Bapak Sekjen dan jajaran hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurilah saya mewakili Badan Kehormatan untuk menyampaikan laporan singkat tentang hasil kerja Badan Kehormatan pada sampai dengan masa sidang yang kita Paripurna kan sekarang ini. Yang pertama, BK telah menerima banyak aduan dari berbagai pihak yang kalau di kategorikan dapat menjadi tiga sifat. Yang pertama ada yang bersifat pribadi, kasus pribadi. Yang kedua, kasus menyangkut sengketa keluarga. Yang ketiga, kasus yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, bahkan ketersinggungan yang dapat berdampak luas karena sifatnya sensitif. Dari aduan yang diterima BK maka saya laporkan BK telah membentuk kedua tim pencari fakta, satu tim pencari fakta sesuai dengan limit waktu yang ditugaskan kepadanya, Alhamdulillah sudah menyelesaikan tugas. Satu tim pencari fakta lagi masih harus melanjutkan tugasnya walaupun sesungguhnya dari limit waktu sesuai dengan ketentuan peraturan Dewan Perwakilan Daerah, bahwa tim pencari fakta ini seharusnya sudah, dua-duanya seharusnya sudah berakhir. Tetapi oleh karena kasus yang satu ini menyangkut hajat masyarakat luas dan bisa berdampak sangat sensitif sekali lagi, maka tim pencari fakta yang satu disetujui untuk diperpanjang masa tugasnya dan yang kedua dirasakan perlu untuk melakukan penambahan anggota tim pencari fakta untuk kasus yang satu, dan pada 2 kali rapat pleno untuk kasus yang ditangani oleh tim pencari fakta yang diperpanjang masa kerjanya dan ditambah jumlah personel anggotanya, untuk sementara telah diambil keputusan sela, yaitu menyetop dan atau melarang penerbitan dan pengedarluasan buletin pribadi yang disampaikan kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah dan juga jajaran sekertariat, ini kita stop dan dilarang untuk beredar untuk tidak menimbulkan interpretasi yang lebih luas yang bisa berdampak kepada kerugian kita bersama dan juga citra daripada Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian yang terakhir bahwa tim SIDANG PARIPURNA KE-9 DPD RI MS III TS 2014-2015 JUMAT, 17 APRIL 2015
11
pencari fakta ini sekalai lagi akan terus melakukan proses pelaksanaan tugasnya karena sekali lagi ini menyangkut hal yang sangat sensitif dan untuk kasus-kasus yang bersifat pribadi, Badan Kehormatan telah melakukan koordinasi dan konsultasi-konsultasi dengan lembaga-lembaga lain yang menangani atau yang berkompeten dengan masalah yang diadukan kepada kita. Bapak pimpinan dan Bapak-Ibu yang saya hormati, terakhir saya tidak ada deal apa-apa dengan Pak Bambang selaku Kelompok DPD di MPR, tetapi saya mohon maaf sebelumnya, sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah yang adalah juga kebetulan duduk di Badan Kehormatan menghimbau Pak, mohon maaf ini. Untuk acara persidangan seperti tadi malam, setelah saya ikuti secara seksama maka saya melihat bahwa apa yang dibicarakan dan dibahas oleh pakar-pakar, oleh kawan-kawan yang punya pemikiran yang sangat brilian untuk masa depan DPD RI ke depan, apa yang harus kita lakukan, bagaimana melakukannya dan dengan siapa kita harus berkoordinasi untuk lebih memantapkan eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sehingga kita tidak kemudian seperti istilahnya Pak Muqowam tadi malam, kalau orang bertanya DPD itu di mana tempatnya, dijawab Senayan, Senayan sebelah mana sampai dengan kemudian kita berada di belakang kantornya saudara kita di kamar sebelah. Nah ini sangat prinsip, untuk itu atas nama pribadi selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah dan yang kebetulan juga duduk di BK. Saya kira untuk sidang yang akan datang yang diprakarsai oleh kawan-kawan yang kita ada delegasikan untuk mewakili kita di Kelompok DPD di MPR, itu mohon terutama Pak seluruh pimpinannya dalam berbagai level itu saya kira perlu dan sangat-sangat perlu untuk menghadiri karena sekali lagi ini menyangkut harkat dan martabat dan marwah DPD RI ke depan. Nah lebih-lebih Bapak-Ibu yang saya hormati, kekhawatiran kita kalau umpamanya dari keputusan yang nanti diambil atau kita tindak lanjuti yang terlanjur ditandatangani, kemudian jangan ada di antara kita berkata bahwa dokumen yang saya tandatangani belum saya baca. Kalau kebetulan belum kita baca, maka setidak-tidaknya karena kita hadir kita mengikuti persidangan, saya kira itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum wr.wb. Om swastyastu. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih. Pimpinan BK, ya tadi saya yang untuk melengkapi yang tercatat di sini yang dimaksud menyebarluaskan pemberitaan dalam bentuk apa pun itu yang dapat menimbulkan sensitifitas, provokatif, pro dan kontradiktif yang terkait dengan sara dan dapat ya, yang dapat merusak kebhinekaan, jadi kalau lain-lain pasti bisa. Masih ada satu yang lapor, BPKK tidak, cukup, oh ada. PEMBICARA: Dr. H. BAMBANG SADONO, SH., MH (JAWA TENGAH) Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om swastyastu Pimpinan DPD, Bapak-ibu sekalian tadi sebenarnya di rapat panmus sudah kita sampaikan bahwa kita akan menyerahkan laporan yang sebenarnya sudah ada di depan Bapak-ibu sekalian, tapi sekali lagi saya berterima kasih kepada Pak Lalu, tanpa kami harus menyampaikan sendiri bahwa memang BPKK sudah menyampaikan seperti yang ada di SIDANG PARIPURNA KE-9 DPD RI MS III TS 2014-2015 JUMAT, 17 APRIL 2015
12
dokumen ini bahwa kita memprioritaskan rumusan kita sendiri tentang posisi peran dan fungsi dari DPD yang kita kehendaki, karena itulah yang akan menjadi dasar kita baik berjuang di MPR RI untuk perubahan Undang-Undang Dasar maupun teman-teman yang nanti akan berjuang di pembuatan Undang-Undang. Apakah itu MD3 maupun Undangundang DPD yang berdiri sendiri. Saya kira sekalai lagi kami mohon masukan itu belum kita putuskan, jangan sampa kata Pak Lalu setelah kita putuskan kita baru mengatakan bahwa waktu itu saya tidak hadir, jadi sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum wr.wb. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Sekali lagi terima kasih kepada pimpinan BPKK. Perlu kami informasikan juga memang telah berkembang mulai dari BPKK dibawa kepada Kelompok DPD secara substansial proses sudah mulai masuk ke badan kajian MPR yang kebetulan ketuanya adalah BPKK, kemudian pada level pimpinan kita akan selalu melakukan roadshow menemui beberapa partainya. Jadi ada pembagian tugas, Insya Allah Ibu Hemas juga akan merencanakan dan sudah mencoba mendekati beberapa partai, mudah-mudahan dengan mohon doa dan dukungan rekan-rekan senator sekalian. Dengan demikian sudah tidak lagi, tapi tanpa mengurangi itu semua. Silakan. PEMBICARA: Drs. H. GHAZALI ABBAS ADAN (ACEH) Sekaitan dengan upaya halo satu ya sekaitan dgn upaya mengkerdil kan peran dan eksistensi Presiden Indonesia, Presiden rakyat Indonesia yang diarahkan untuk menjadi petugas partai ini adalah benar-benar upaya mencederai demokrasi dan hak-hak rakyat yang telah memilih Presiden dan juga mencederai janji Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak berpihak kepada golongan manapun, tetapi bekerja untuk bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Saya kira disini DPD perlu sikap yang tegas, ya perlu ada sikap kita untuk mengembalikan fungsi Presiden yang sebenarnya dari upaya-upaya mangkerdilkannya. Kita perlu sikap tegas ini jangan kita menjadi pendengar yang budiman, kita inikan negarawan seluruhnya kita ini non-partisan ini yang pertama, yang kedua adalah kemarin musibah terjadi atas angkatan udara kita, pesawat tempur yang terbakar. Ini adalah sesuatu yang memalukan sebenarnya kita jangan jadi dijadikan sampah pesawat yang tidak lagi berguna di negara lain akhirnya kita pakai dan akhirnya juga akan jatuh korban kepada para angkatan perang kita.Iini sangat memalukan sebenarnya maka ke depan saya kira kita perlu harus selektif terhadap tawaran macam-macam dari luar terhadap angkatan ala-ala angkatan perang kita ataupun kalau kita beli jangan yang di rognsokan beli yang betul-betul masih baru, kendati dikatakan sudah ada perbaikan dan sebagainya kalau itu sudah lama itu akan terjadi seperti yang terjadi kemarin itu kita tidak lagi mau terulang cara-cara yang demikian dan saya selalu katakana di beberapa tempat, bahwa harus ada transparansi anggaran belanja negara terhadap siapa pun di Indonesia termasuk kepada lembaga angkatan perang. Kita harapkan lembaga ini pun perlu BPK bisa masuk, BPKB juga bisa masuk kepadanya karena itu uang negara, uang rakyat. karena apa Pasal 23 UUD 1945 dengan jelas dikatakan anggaran belanja negara harus transparan, akuntabel untuk seluruh Indonesia, jangan lembaga lain BPK bisa masuk KPK bisa masuk tapi ternyata lembaga kita tidak boleh tidak bisa masuk ini diskriminasi tidak benar ini. Demikian. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SIDANG PARIPURNA KE-9 DPD RI MS III TS 2014-2015 JUMAT, 17 APRIL 2015
13
PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Baik terima kasih masukannya, Saya persilakan ada yang masuk nanti Komite IV, Komite I. Baik sidang dewan yang mulia, sebagai rangkaian akhir dari agenda sidang paripurna kali ini terdapat beberapa hal yang perlu perlu kami sampaikan sebagai bahan telaahan kita sebelum melaksanakan tugas kerja di daerah sejak tanggal 13 April kemarin kita tahu bahwa peserta didik tingkat Sekolah Menengah Atas dan sederajat di Indonesia telah mulai pelaksanaan ujian nasional, selanjutnya disusul peserta didik tingkat Sekolah Menengah Pertama pada awal Mei 2015. Langkah pemerintah untuk tidak menjadikan ujian nasional sebagai penentu kelulusan dan mengembalikan hak penentu kelulusan kepada sekolah perlu diapresiasi, menjadikan UN sebagai satu-satunya penentu kelulusan yang selama ini terjadi, justru telah menimbulkan banyak permasalahan serta menghilangkan hak guru dan sekolah untuk melakukan evaluasi terhadap peserta didiknya, ini sudah bertahun-tahun diperjuangkan oleh DPD dan Alhamdulillah ini sudah mendapat perhatian pemerintah. Namun dengan bergesernya peran UN di dalam sistim pendidikan nasional kita tetap dapat mengesampingkan perhatian terhadap pelaksanaan UN tahun 2015. Permasalahan distribusi soal, isu kebocoran soal, serta permasalahan pelaksanaan UN secara online harus benar-benar dapat diselesaikan sebelum diberlakukan secara nasional. Pemerintah juga perlu memikirkan tahap lanjutan dari pelaksanaan UN serta kontribusi dari pelaksanaan UN terhadap perbaikan dan peningkatan mutu sistim pendidikan nasional. Dalam hal ini DPD RI melalui Komite III akan senantiasa mengawasi dan memberikan masukan kepada pemerintah secara komprehensif terhadap pelaksanaan UN dan sistim pendidikan nasional kita. Kita berharap dengan keteraturan dan penataan sistem pendidikan nasional akan mewujudkan peningkatan mutu sumberdaya manusia Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Di bidang ekonomi kita perlu menyikapi berbagai kebijakan pemerintah yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial masyarakat, kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik, TDL dan gas 12 kilogram, maupun gas 3 kilogram sebagai efek kebijakan penyerahan harga kepada pasar seyogyanya perlu dievaluasi oleh pemerintah. Hal ini mendesak untuk dilakukan karena dalam penerapannya kebijakan tersebut telah menimbulkan instabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu penyerahan harga-harga kepada mekanisme pasar, justru akan menimbulkan kesan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah bergeser ke arah ekonomi liberal. Tidak pula dapat di pungkiri bahwa kebijakan yang ditempuh pemerintah dengan penyerahan harga bahan bakar ke mekanisme pasar ikut memberi kontribusi terkoreksinya nilai rupiah terhadap mata uang asing khususnya dolar Amerika. Secara makro kondisi ini juga telah menurunkan nilai ekspor Indonesia sebagaimana data dari BPS yang menyebutkan bahwa telah terjadi penurunan 11,67 persen nilai ekspor bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Masih didominasinya bahan mentah sebagai komoditas utama ekspor Indonesia juga perlu mendapatkan perhatian kita semua karena lebih lanjut hal tersebut justru akan semakin menjauhkan terwujudnya cita-cita Indonesia untuk menjadi negara produsen. Menyikapi halhal tersebut DPD meminta kepada pemerintah untuk mewujudkan komitmen kebijakan ekonomi pro rakyat, pemerintah juga harus mendorong perkembangan pusat-pusat ekonomi baru di daerah termasuk di pulau-pulau terdepan. Pertumbuhan pusat ekonomi baru tersebut juga diharapkan dapat memangkas biaya distribusi yang menjadi salah satu penyebab naiknya harga-harga di daerah, selain itu, melalui strategi tersebut pemerintah dapat meningkatkan ketahanan ekonomi nasional karena semakin meratanya kemampuan ekonomi di setiap daerah. SIDANG PARIPURNA KE-9 DPD RI MS III TS 2014-2015 JUMAT, 17 APRIL 2015
14
Sidang dewan yang mulia, di bidang hukum DPD meminta agar dapat penegak hukum untuk lebih tegas menyikapi kasus-kasus hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Lambatnya eksekusi putusan hukum yang menjerat warga negara asing, rencana revisi peraturan pemerintah tentang pemberian remisi kepada koruptor dan pengendalian kegiatan melanggar hukum oleh terpidana telah mengundang stigma terhadap keseriusan pemerintah dalam menegakkan kedaulatan hukum. DPD meminta agar pemerintah melakukan evaluasi secara komprehensif dan berkesinambungan sehingga dapat disusun kebijakan untuk mencegah berulangnya kejadian tersebut. DPD juga meminta agar kebijakan yang diambil pemerintah ditujukan untuk penegakan kedaulatan untuk jangka panjang. Pada kesempatan ini DPD juga mendesak pemerintah untuk secara tegas menyikapi eksekusi mati TKI di Arab Saudi tanpa pemberitahuan sebelumnya, masih tingginya jumlah TKI yang terancam hukuman mati serta belum maksimalnya upaya perlindungan TKI terhadap tindak kekerasan harus menjadi perhatian serius bagi seluruh stakeholder terkait. Pemerintah perlu mengevaluasi seluruh manajemen penempatan dan perlindungan TKI di mulai dari proses perekrutan calon TKI karena dari hasil pengawasan yang telah dilakukan DPD secara berkesinambungan selama ini bahwa permasalahan yang menimpa TKI di luar negeri justru disebabkan masih lemahnya manajemen penempatan dan perlindungan TKI sejak di tahap perekrutannya. Disamping itu, pemerintah juga perlu menyusun rencana perluasan lapangan kerja sebagai upaya preventif pengiriman TKI keluar negeri. Dalam kesempatan ini DPD juga menghimbau pemerintah untuk dapat memaksimalkan momentum Konferensi Asia Afrika yang akan di laksanakan di Bandung dalam meningkatkan kerjasama di berbagai sektor pembangunan, melalui KAA pemerintah juga dapat membuka peluang kerja sama baru sebagai upaya mempromosikan potensi daerah sehingga dapat memberi nilai tambah kepada masyarakat. Tadi pagi, ketua menghadiri pelantikan Kapolri di istana negara dan sewajarnya kita menyampaikan ucapan selamat disertai harapan semoga Kapolri yang baru benar-benar dapat membawa perubahan yang lebih berarti dari peranan Polri kepentingan rakyat bangsa dan negara. Sidang dewan Yang Mulia demikianlah kita melalui seluruh rangkaian agenda persidangan hari ini sebelum menutup sidang paripurna dan kita melaksanakan kegiatan didaerah kami informasikan bahwa rapat panmus telah menyepakati jadwal persidangan masa sidang IV tahun sidang 2014-2015 yang akan di mulai pada tanggal 18 Mei 2015 dan berakhir tanggal 13 Agustus 2015. Kami informasikan juga sehubungan dengan pergantian antar waktu anggota DPD dari Maluku Utara, yaitu dengan hadirnya saudara Abdurachman Lahabato terjadi perubahan komposisi alat kelengkapan di mana di Komite I duduk saudara senator Abdurachman Lahabato di PPUU duduk senator Basri Salama kemudian di BKSP menggantikan Basri Salama adalah saudara Abdurachman Lahabato dan juga di panitia musyawarah kami juga menimpa para senator dapat memberikan prioritas pada masalah-masalah yang muncul ditengah masyarakat yang memberi dampak sosial ekonomi dan politik dan budaya secara signifikan mengganggu tatanan dan stabilitas masyarakat daerah. Akhirnya kita berharap seluruh anggota DPD RI pada saat melaksanakan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing dapat memantau perkembangan yang terjadi didaerah mencatat permasalahnya secara spesifik dan mengaitkannya dengan kebutuhan regulasi atau legislasi yang menjadi kewenangan institusi pada tingkat pusat nasional serta melaporkannya pada sidang paripurna ke-12 dengan agenda pembukaan masa sidang IV DPD RI tahun sidang 2014-2015 yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2015. Saya sampaikan juga bahwa selesai ini masing-masing alat kelengkapan kami persilakan untuk menyampaikan releasenya dan dimohon Sekjen untuk memberi fasilitasi supaya masing-masing alat kelengkapan diberi peran menyiarkan sendiri publikasikan hasil SIDANG PARIPURNA KE-9 DPD RI MS III TS 2014-2015 JUMAT, 17 APRIL 2015
15
yang telah dicapai, kemudian sehubungan dengan meninggalnya bapanda dari senator Hannah Fadel Muhammad senator dari Gorontalo yaitu Habib Thahir kami mengajak kita untuk kita semua sejenak mohon doakan kepada semoga almarhum mendapat tempat di Sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sejenak saya persilahkan. Sekian dan terima kasih selamat melaksanakan tugas di daerah pemilihan masing-masing Allah SWT Tuhan yang Maha Esa selalu melindungi kita semua sebagai penutup mari kita berdoa. PEMBICARA: RAFLI (NAD) Izin ketua. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Silahkan sebutkan nomornya B silakan. PEMBICARA: RAFLI (NAD) B4, mohon maaf saya salah duduk, Rafli dari Aceh Ketua. Alhamdulillah Bissmillahirrahmannirahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbisrohlisodri, wayassirliamri, wah lul uqdatan min lisani, yafqohu qouli. Alhamdulillah saya ingin sedikit bercerita pengalaman saya menjadi Dewan Perwakilan Daerah selama lebih kurang 7 bulan, jadi banyak hal yang saya temui di daerah yang membuat saya sendiri gerah menjadi seorang DPD sebenarnya. Kenapa, bagaimana di daerah melihat keberadaan DPD sebenarnya ini masih sangat tidak representatif seorang DPD RI gitu. Nah bagaimana hal ini bisa terjadi, yang saya anggap DPD adalah representatif dari kemauan dan kerinduan rakyat daerah, tetapi pada pelaksanaannya kita ini semakin lemah. Boleh saja kita ingin mempertegas diri kita di daerah, tetapi yang saya harapkan bagaimana lembaga besar ini benar-benar representatif menjadi kemauan dan kerinduan rakyat kita karena kenapa, hari-hari kita melihat bagaimana teman kita disebelah ini melakukan upaya-upaya klasik, coba ini di pahami. Upaya-upaya lama yang membosankan, bagaimana kepala-kepala daerah atau siapapun melakukan komunikasi-komunikasi yang membosankan. Kita setiap kali reses dengan uang yang begitu banyak, saya rasa bagaimana posisi kita sebagai DPD betul-betul ada semacam ketegasan yang sangat luar biasa kita dengan kementrian-kementrian. Tingkat kepala daerah, tingkat kepala dinas saja ini tidak melihat keberadaan kita bahwa kita itu adalah representative untuk mengakomodir kepentingan daerah. Menurut saya sudah masuk 11 tahun lembaga besar ini kalu boleh kita memang harus mengevaluasi bagaimana keberadaan seorang ketua-ketua DPD yang ada di sana, kalau tidak kita buat saja DPD ini sebagai pembantu DPR, jangan sok-sokan kita buat namanya senator kecuali negara ini kita buat jadi federal. Jadi harapan saya bagaimana teman-teman ini jangan kita tidur begitu, sudah lama sekali kita begini, negara ini negara yang membosankan, rakyat kita miskin dan lapar, kita lumayan banyak uang pulang, hidupkan nurani kita, hidupkan akal, hidupkan nurani. Mohon maaf sedalam dalamnya ya oleh karena itu hari ini saya ingin mengatakan bahwa sebentar, saya interupsi dulu. Saya engga pernah bicara ini selama 7 bulan, jadi mohon maaf kalau seperti ini lembaga kita ketua yang terhormat, Ibu ketua yang terhormat mending kita bubarkan saja atau kita menjadi pembantu DPR, disini para profesor, para SIDANG PARIPURNA KE-9 DPD RI MS III TS 2014-2015 JUMAT, 17 APRIL 2015
16
doktor, para orang hebat semua. Jadi oleh karena itu keresahan saya ini jangan kita enjoyenjor begini saja menurut saya kita harus lakukan upayakan adakan kesadaran dalam hati kita, kita sudah orang representatif kitalah yang sekarang, kenapa kita tidak dapat semacam fungsi yang lebih. Sebentar ketua saya ingin bicara lebih panjang sedikit, mohon dukungan ini, ini jangan tidur seperti ini. Kita minta juga, ini mohon dukungan, betul saya bilang kasihan sekali itu rakyat kita. Ada program-program kita, kita mau bawa kemana. Saya kemaren rapat dengan kementerian pertanian, saya bilang hati-hati, kalau memang seluruh program ini adalah upaya-upaya yang tidak sehat saya jujur terus terang, 14 tahun menjadi PNS saya engga pernah ngurus pangkat saya, karena saya bilang sistemnya yang tidak baik. Dan oleh karena itu kita di DPD harus membawa perubahan untuk Indonesia, cukup Pak, nah terimakasih bang Bahar gimana bang, Alhamdulillah, Assalamualaikum wr.wb. PEMBICARA: Drs. H. BAHAR NGITUNG, SE, MM (SULSEL) Pimpinan, Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan saudara sekalian ada sedikit satu hal yang mungkin menarik, ini saya merasa perlu di baru-baru tadi ada doa untuk ketua saya pernah merasakan bagaimana kesedihan ditinggalkan orang tua. Tapi begitu terhiburnya hati ini begitu bahagianya hati ini saat-saat kita ada kawan, sahabat, pimpinan, teman kantor yang datang di saat-saat kita apakah hari pertama, kedua. Selama saya 6 tahun di DPD ada beberapa kawan yang telah meninggalkan kita tapi tidak ada satu pun kepedulian kita serta bagaimana kita bisa ikut merasakan, misalnya kita ada di tengah-tengah keluarga mereka. Terakhir dengan saudara kita Asri Anas, saya hadir 3 malam sampai ke kuburan sampai selesai karena saya tahu kehadiran saya akan sangat menghibur dia karena saya pernah merasakan waktu saya ditinggalkan oleh anak saya, begitu terhiburnya. Oleh karena itu melalui sidang paripurna yang terhormat ini saya usulkan dan mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kita harapkan agar setiap ada kejadian yang sama kita harapkan minimal salah satu pimpinan hadir apakah pada saat pertama atau malam takziah itu dan mengikutkan seluruh anggota dari yang di propinsi yang bersangkutan, tapi apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan Pak Ketua tidak pergi, kita tidak harapkan ada lagi walaupun di PURT saya tahu ada jatah untuk itu, segitu saja saya sampaikan, mudahmudahan bisa menjadi perhatian, terima kasih, Assalamualaikum wr.wb. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Masukan dari Pak Bahar Ngitung perlu mendapat perhatian dan catatan tolong memang ini perlu di agendakan, saya pada waktu itu tugas memang, kebetulan di Sumatera Utara ya Pak Parlindungan. Kemarin saya betul-betul tidak bisa, jadi saya hanya komunikasi dengan Pak Fadel, Ibunya tidak bisa bicara, terima kasih Pak Bahar Ngitung. Saya rasa Mewakili Pak Asri Pak, Pak Asri tidak ada. Dari 100 lebih ucapan bela sungkawa, Alhamdulillah 48 itu dari anggota, Pak Asri sampaikan saya terima kasih banyak pada semua teman-teman yang telah memberikan ucapan melalui bingkai ucapan belasungkawa itu terima kasih pimpinan. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Baik. SIDANG PARIPURNA KE-9 DPD RI MS III TS 2014-2015 JUMAT, 17 APRIL 2015
17
PEMBICARA: Prof. Dr. JHON PIERIS, SH., MS. (MALUKU) Pak Ketua. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Alhamdulillah saya termasuk ikut. Pak John ada refleksi kritis dari kawan. PEMBICARA: Prof. Dr. JHON PIERIS, SH., MS. (MALUKU) Senator Aceh itu, dalam refleksi itu bisa menjadi catatan kritis juga buat kita, waktu saya di Ambon itu teman-teman Komisi rapat DPR itu yang meninjau langsung ujian nasional Komisi V, masuk dalam kelas yang lagi diuji mahasiswa atau siswa itu, lalu saya ditanya mana anggota-anggota DPD, saya tidak mungkin membela diri bahwa saya bukan Komisi 3, saya tidak menjawab komentar itu. Nah ini kalau mainan politik kita sudah dilecehkan kedepan saya kira even-even seperti itu harus di prioritaskan turun semua di semua provinsi PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Baik saya rasa yang akan ujian SMP nanti ya yang pas dalam masa reses, ya mohon ini dari Komite III ini mengorganize masing-masing kalau memerlukan dukungan surat dari pimpinan kita akan menyurati bahwa diskusi nasional atas nama daerah akan ada anggota DPD kebetulan reses ini untuk meninjau langsung, begitu Pak John ya, terima kasih, Pak Ketua Komite III terkait itu PEMBICARA: Drs. HARDI SELAMAT HOOD (KOMITE III) Terima kasih pimpinan, kami memang sudah memasukkan agenda dalam kegiatan daerah pemilihan salah satunya adalah pengawasan terhadap ujian nasional, namun tidak juga munutup kemungkinan di luar Komite 3 tentu dapat juga bersama-sama dengan kami di Komite 3 yang ada di daerah untuk dapat bersama-sama meninjau ujian SMP pada bulan Mei, Terima kasih pimpinan. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Baik saya fikir baik sekali dengan mengikutkan anggota Non Komite 3 untuk juga bersama melakukan Baik sebagai penutup marilah kita berdoa bersama agar pelaksanaan tugas ke depan dapat berjalan dengan baik, berkenaan dengan itu kami mohon kesediaan saudara Dr. Abdul Azis Khafia Ssi, Msi untuk memandu doa, saya persilakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PEMBICARA: ABDUL AZIS KHAFIA, S.Si., M.Si. ( DKI JAKARTA) Mari sama sama kita tutup sidang pada sore hari ini dengan membaca doa bagi yang beragama lain silakan berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Saya akan memimpin doa dengan agama Islam. Ashtaghfirrullaahal 'adziim 3 x Lakal hamdu yaa Allah, yaa Maulana. Bismillahhirrohmannirrohiim Alhamdulillaahirrobbil 'alamiin, Hamdan SIDANG PARIPURNA KE-9 DPD RI MS III TS 2014-2015 JUMAT, 17 APRIL 2015
18
Syakirin Hamdan na'im Hamdayyu'afini amma Yaa Robbana lakal hamdu kamma yambaghi lii jalali Subhana kalla nu'syi syanan 'alaik kanafsi Falakal hamdu khatta taroba walakal hamdu ba'da ridloo Walakal hamdu idza rodita anadaa. Allahumma Salli 'Ala Sayyidina Muhammad Wa 'Ala Ali Sayyidina Muhammad. Allahumma Ya Allah Ya Tuhan ampunilah segala dosa dan kesalahan, dosa kedua orangtua kami, dosa para pemimpin bangsa kami, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keikhlasan Allahuma Yaa Allah Yaa Tuhan Kami tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar dan berikanlah kami kekuatan untuk memperjuangkannya. Allahuma Ya Allah Ya Tuhan Kami tunjukkanlah kepada kami yang salah adalah salah dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya. Robbana zolamna anfusana wailamtagfirlana watarhamna lanakunnana minal khasyirin. Ya Allah berikanlah kami kemampuan untuk meneladani orang-orang yang Soleh ya Allah, berikanlah kami kesabaran bagai Ibrahim alaihissalam berikanlah kami ketampanan dan kecantikan hati bagai Yusuf alaihissalam, berikanlah kami kemampuan diplomasi dalam kebenaran bagai Musa Alaihissalam, berikanlah kami kecerdasan bagai Khidir Alaihissalam berikanlah kami singgasana dan kekuasaan tetap dalam ridhomu bagai Sulaiman alaihissalam berikanlah kami kemiskinan dan ketawaduaan tetap taat dalam pada-Mu ya Allah seperti Isa alaihissalam dan berikanlah kami kesempurnaan bagai Muhammad Sholallahu alaihi wassalam. Robbana aatina fiddunya hasanah wafil aakhiroti khasanatawwakina adza bannar wadakhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu Ya Gaffar wasalallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyyil umiyyi wa'ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursaliina walhamdulillahi rabbil alamiin. Assalamualaikum wr.wb. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah sidang paripurna ke-11 DPD RI di tutup. Wabillahi Taufiq Walhidayah Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtara bagi kita semua. Shalom Om swastyastu. KETOK 2X SIDANG DITUTUP PUKUL 15.40 WIB
SIDANG PARIPURNA KE-9 DPD RI MS III TS 2014-2015 JUMAT, 17 APRIL 2015
19
