DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 MASA SIDANG III TAHUN SIDANG

Nomor : DPD.220/SP/10/2013

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2012-2013 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

I.

KETERANGAN

1. 2. 3.

Hari Tanggal Waktu

: Selasa : 26 Februari 2013 : 09.00 WIB – Selesai

4. 5.

Tempat Pimpinan Sidang

: Gedung Nusantara V : Pimpinan DPD 1. H. Irman Gusman, SE., MBA. (Ketua) 2. Dr. Laode Ida (Wakil Ketua) 3. GKR. Hemas (Wakil Ketua)

6. 7. 8.

Sekretaris Sidang : 1. Plt. Sekretaris Jenderal DPD (Drs. Djamhur Hidayat) Panitera : Kepala Biro Persidangan II (Ir. Sefti Ramsiaty, M.M.) Acara : 1. Pidato Pengantar Masa Sidang III Tahun Sidang 2012-2013. 2. Laporan Kegiatan Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan. Hadir : 75 Orang Tidak hadir : 24 Orang

9. 10.

II. JALANNYA SIDANG :

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.00 WIB SIDANG DISKORS PUKUL 09.05 WIB SKORS DICABUT PUKUL 09.35 WIB

PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Rekan-rekan yang sama saya hormati, Senator Indonesia, Setjen dan jajarannya, hadirin yang sama berbahagia. Waktu sudah, skors sudah lebih dari waktunya lima menit, maka sidang ini saya buka kembali. Skors saya cabut. KETOK 1X

Sebelum memasuki Sidang Paripurna, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, kami mohon kepada tim paduan suara untuk maju dan memimpin lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan. PEMBICARA : PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia raya… Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Hiduplah negeriku. Bangsaku rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka merdeka. Tanahku negeriku yang kucinta.

1

SIDANG PARIPURNA KE-10 MS III TS 2012-2013 DPD RI, SELASA 26 FEBRUARI 2013

Indonesia Raya. Merdeka merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka merdeka. Tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pada kesempatan hari ini, dari meja Pimpinan kami ingin mengajak pada seluruh hadirin untuk mengheningkan cipta dan mendoakan rekan seperjuangan kita Almarhum Mayor Jenderal Purnawirawan Ferry F. X. Tinggogoy, Anggota DPD RI dari Provinsi Sulawesi Utara yang meninggal dunia pada hari Senin kemarin, 25 Februari Pukul 15.15 WIB di Rumah Sakit Persahabatan Angkatan Darat (RSPAD), Jakarta yang akan disemayamkan pada tanggal 27 besok. Akan dikebumikan besok dan insya Allah disemayamkan juga, diacarakan secara resmi di gedung ini sebagai pejabat negara, Anggota MPR, Anggota DPD pada sekitar, pada pukul 12.00 WIB. Kami mengharapkan pada seluruh Anggota untuk hadir pada acara kenegaraan itu, acara persemayaman itu di gedung ini dan sekaligus diharapkan kita semua bisa mengantarkan sampai ke pemakaman pada besok hari. Oleh karena itu, marilah sekali lagi saya mengimbau kita semua mengheningkan cipta dengan menundukkan kepala mendoakan beliau sehingga arwahnya diterima di sisi-Nya sesuai dengan amal perbuatannya. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Berdasarkan catatan daftar hadir, .... PEMBICARA : Drs. ALVIUS LOMBAN, M.Si. (SULUT) Pimpinan, saya minta waktu sedikit. Terima kasih, Pimpinan. Pimpinan serta teman-teman Anggota DPD RI yang terhormat, tadi saya menerima telepon dari Pak Paryo, staf administrasi dari almarhum, untuk menyampaikan berita dari keluarga. Yang pertama, atas nama keluarga almarhum Bapak Ferry F. X. Tinggogoy, Mayor Jenderal Purnawirawan TNI, keluarga memohon kepada kita semua kiranya apabila almarhum selama hidupnya ada kesalahan tutur kata kiranya mohon dimaafkan, dari Ibu almarhum Ferry F. X. Tinggogoy. Sekali lagi, penyampaian dari ibu, apabila selama hidupnya bersama-sama dengan kita di sini ada kekurangan, ada kelemahan, dan tutur kata, kiranya mohon dimaafkan. Terima kasih. Yang kedua, Pak Ketua, kami atas nama rakyat Sulawesi Utara menyampaikan banyak terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPD RI dan Sekretariat Jenderal yang sudah peduli akan bencana di Sulawesi Utara yang sampai saat ini sudah meninggal 20 orang, hanyut dan tertimbun dengan tanah longsor. Sekali lagi, atas nama masyarakat Sulawesi Utara menyampaikan terima kasih karena Pak Ketua sudah bersama-sama dengan saya dan Pak Marhany Pua sudah mengunjungi lokasi bencana dan sudah menyerahkan langsung uang sejumlah Rp150 juta. Sekali lagi dengan kerendahan hati dan penuh hormat, menyampaikan banyak terima kasih. 2


Sekian. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Ya, terima kasih, Pak Lomban. Memang kemarin sore ba'da Magrib, saya juga berkunjung ke rumah sakit, melayat ke tempat beliau. Dan, pada saat yang sama ada Pak Mahfud, M.D. Kami sama-sama di sana membesuk atau melayat di rumah duka di RSPAD. Dan, keluarga memang mohon maaf kalau, menyampaikan, menitip salam, sekaligus mohon maaf seperti apa yang dikatakan oleh Pak Alvius Lomban tadi. Seandainya almarhum ada kekhilafan atau kesalahan sebagai manusia dalam berinteraksi dengan kita semua, mohon diikhlaskan, dimohonkan maaf agar beliau bisa menikmati ketenangannya di alam sana secara baik. Saya kira itu. Dan, saya kira kita memang nanti ada catatan-catatan dari kami juga tentang bebagai kejadian di negeri ini, termasuk bencana di Sulawesi Utara. Ya, berdasarkan catatan hadir yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal, saat ini sudah 37 orang yang hadir. Saya kira 38, dan Pak Wayan sementara berjalan ke sini, 39 sekarang. Dengan demikian, sebetulnya belum memenuhi kuorum untuk dimulai kalau kita mengambil keputusan. Tetapi, saya kira kalau belum memenuhi kuorum, maka ada agenda lain, yaitu pembicaraan laporan-laporan dari alat kelengkapan yang tidak diambil keputusan. Oleh karena itu, saya kira izinkan saya untuk melanjutkan sidang ini sehingga kita nanti bisa menyelesaikannya secara baik juga. Maka, agenda pokok dalam Sidang Paripurna ke-10 Masa Sidang III Tahun Sidang 2012 - 2013 adalah: 1. laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan, 2. pengesahan keputusan DPD RI. Jadi, mungkin penyampaian pelaksanaan tugas yang tidak diambil keputusan itu yang akan dimulai. Saya kira setelah saya menyampaikan beberapa catatan berikut ini. Sidang Dewan yang mulia, sebelum memasuki agenda Sidang Paripurna ini, perlu kami menyampaikan bahwa Ketua DPD RI Pak Irman Gusman dan Wakil Ketua Ibu GKR Hemas tidak dapat hadir pada sidang kali ini karena sejak tanggal 22 - 26 hari ini melakukan kunjungan kerja di Korea Selatan dalam rangka menghadiri pelantikan Presiden Korea Selatan. Pak Irman dan Pimpinan DPD memang diundang secara resmi oleh pemerintah Korea Selatan dan bersanma Pak Budiono juga ternyata, wakil presiden, bersama-sama ke sana. Beberapa peristiwa yang perlu menjadi perhatian kita bersama terkait dengan tugas konstitusional DPD, beberapa minggu terakhir setelah meredanya bencana banjir yang melanda ibu kota Jakarta, beberapa daerah lain justru masih menghadapi beberapa persoalan bencana. Seperti kita ketahui bahwa beberapa waktu lalu, Ketua DPD RI beserta rombongan meninjau daerah yang terkena musibah, bencana banjir, dan tanah longsor di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara. Selain kedua daerah tersebut, beberapa daerah lainnya seperti Jambi dan Solo juga dilanda bencana banjir dan tanah longsor yang tidak hanya menimbulkan kerugikan materi, namun juga menimbulkan korban jiwa. Tentunya kita menyadari dengan tingginya potensi bencana di Indonesia, membutuhkan penanganan serius. Tentu kita tidak menginginkan keterlambatan bantuan terhadap korban bencana sehingga menyebabkan semakin memburuknya kondisi para korban. DPD meminta agar pemerintah juga mengawasi dengan ketat penyaluran bantuan kepada korban serta menjaga transparansinya. Hal ini bertujuan untuk meredam isu tentang penyelewengan dana bantuan bencana yang berkembang di masyarakat. Menyikapi persoalan tersebut, DPD RI tentu perlu mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas kebijakan mitigasi bencana untuk meminimalkan dampak kerugian bencana yang sewaktu-waktu dapat terulang.

3


Dalam beberapa pekan terakhir, kita juga menyaksikan kembali terulangnya tragedi sebagai dampak minimnya pelayanan kesehatan pada masyarakat. Pemberitaan mengenai meninggalnya seorang bayi akibat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai di Jakarta tentu tidak dapat dipandang sebagai permasalahan biasa. Sebagai ibu kota negara yang dekat dari pusat pemerintahan, nyatanya kita masih menyaksikan minimnya pelayanan kesehatan pada masyarakat. Tentu kondisi ini menjadi evaluasi kita bersama mengenai pelayanan kesehatan di berbagai daerah. Untuk itu, kami minta kepada segenap rekan Anggota DPD yang terhormat agar dapat meningkatkan fungsi advokasi pada masyarakat, khususnya dalam ketersediaan hak-hak dasar warga negara seperti yang tercantum dalam UUD 1945. yang selanjutnya menjadi masukan agar dapat ditindaklanjuti pemerintah pusat dan daerah karena pengawasan bidang kesehatan merupakan salah satu tugas DPD RI yang telah diatur dalam Undang-Undang. Kita bisa bayangkan rekan-rekan sekalian hadirin yang berbahagia, bahwa di Jakarta saja terjadi pelayanan seperti itu. Dan, saya kira ini bisa merupakan fenomena butiran gunung es bagaimana pelayanan kesehatan itu sangat mengabaikan orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomi. Kembali, maraknya penyalahgunaan narkoba juga perlu menjadi perhatian kita bersama. Semakin mudahnya akses masyarakat dalam mendapatkan narkoba dan bertambahnya jenis narkoba menjadi tantangan bagi kita bersama. Upaya pemberantasan narkoba tentu merupakan usaha bersama yang harus terus kita jalankan secara konsekuen. Berkaca dari data BNN, sampai akhir tahun 2012, tercatat 5,8 juta jiwa pencandu narkoba di Indonesia. Sekali 5,8 juta jiwa penduduk Indonesia itu menjadi pencandu narkoba. Jumlah tersebut tentu tidak sedikit karena dari segi materiil tentu jumlah tersebut telah merugikan negara sampai dengan Rp5 triliun. Selain itu, negara juga dirugikan dengan rusaknya generasi muda akibat pengaruh narkoba. Untuk itu, DPD akan terus berusaha mendukung pemerintah untuk melakukan langkah-langkah pemberantasan narkoba, termasuk melalui penguatan payung hukumnya. Rekan-rekan Senator Indonesia yang mulia, hadirin yang berbahagia, persoalan lain juga perlu menjadi perhatian dan mendapat respons dari kita, yaitu meningkatnya eskalasi kekerasan anak. Sampai penghujung 2012, dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, terjadi 2.637 kasus kekerasan anak. Jumlah ini meningkat 130% dari tahun sebelumnya. Dan, keluarga merupakan tempat terbesar terjadinya kasus kekerasan tersebut. Tindak kekerasan anak yang dilakukan oleh orang-orang dekat tentu menjadi ironi terhadap fungsi keluarga sebgai pranata pembentukan karakter anak. Sebagai calon generasi penerus bangsa, tindak kekerasan yang menimpa anak merupakan kerugian besar bagi keberlangsungan negara. Tindak kekerasan tersebut tentu akan mempengaruhi tumbuh kembang anak dan memberi dampak terhadap kualitas generasi penerus. Edukasi kepada masyarakat serta kepastian jaminan perlindungan hukum terhadap anak dapat menjadi solusi untuk menekean jumlah kekerasan terhadap anak yang etrus meningkat. Menjadi tanggung jawab kita semua untuk terus meningkatkan koordinasi bersama pemerintah agar kasus-kasus kekerasan terhadap anak dapat ditekan. Sebagai informasi, rekan-rekan yang terhormat, bahwa Komisi Perlindungan Anak sudah menawarkan untuk Memorandum of Understanding untuk bersama dengan DPD untuk melakukan pencegahan terhadap kasus-kasus kekerasan anak di Indoensia. Selain permsalahan tersebut, kita juga menaruh perhatian terhadap kasus penembakan yang kembali terjadi di tanah Papua. Kali ini, tanah Papua menjadi hangat kembali diperbincangkan. Penembakan yang menewaskan delapan orang anggota TNI dan empat warga sipil tersebut merupakan tragedi yang kita harapkan tidak mempengaruhi rekonsiliasi yang terus dibangun di Papua. DPD RI secara tegas mengecam penembakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata tersebut. Sebagai lembaga yang turut dalam memperjuangkan pemenuhan hak dan tuntutan warga Papua, DPD RI sangat menyayangkan kejadian tersebut. 4


Penembakan-penembakan yang semakin marak tentu dapat mengancam keberlangsungan langkah-langkah yang selama ini telah dilakukan dalam penerapan otonomi khusus Papua. DPD juga meminta kepada TNI dan masyarakat tidak terprovokasi terhadap kejadian tersebut. Kita semua tentu mendukung seluruh warga untuk mendukung, eh kita tentu mendukung seluruh upaya untuk mendukung pelaksanaan otonomi khusus Papua demi terciptanya keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa tanah Papua memiliki piosisi sangat strategis dalam keutuhan NKRI. Kita berharap berbagai kejadian dan musibah yang terjadi dapat menjadi penyemangat bagi kita semua untuk terus bekerja dalam menjalankan tugas sebagai wakil-wakil daerah. Sidang Dewan yang mulia, selanjutnya marilah kita memasuki agenda laporan perkembangan pelaksanaan tugas alat kelengkapan. Dan, karena yang masuk, yang hadir baru 46 orang, maka saya kira sidang ini akan tetap kita lanjutkan dengan mendengarkan laporan alat kelengkapan yang tidak diambil keputusan pada pagi hari ini. Nanti, setelah itu akan berangsur-angsur datang, insya Allah kita mulai setelah terpenuhinya kuorum, sekitar beberapa orang lagi. PEMBICARA : SILVIANA HENDRIETE PANDEGIROT, M.Th. (SULTENG) Mohon izin, Pimpinan. Sulawesi Tengah, 98. Kami mohon izin, Pimpinan, agar supaya setelah Paruipurna ini kita melihat Pak Ferry karena kalau besok dibawa ke sini itu sudah pada posisi tertutup petinya. Jadi, sekarang kan masih bisa kita lihat langsung terakhir kalinya rekan kita almarhum Bapak Ferry Tinggogoy. Selesai Paripurna mungkin bisa disiapkan bus, kita ramai-ramai melayat ke Gatot Soebroto. Terima kasih, Pimpinan. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Ya, tentu tidak ada masalah, disiapkan bus. Pak Farouk, silakan. PEMBICARA: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (NTB) Izin memberi masukan, Ketua. Kalau mekanismenya menunggu kuorum, bisa saja sampai selesai kuorum tidak akan tercapai. Jadi, kita jalan terus, tetapi mohon Pimpinan memutuskan dulu sidang pengambilan keputusan untuk memenuhi kuorum itu diskors 15 menit. Sehingga, pada 15 menit otomatis itu keputusan sudah bisa dilalui walaupun corrupted. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Itu sebetulnya yang mau saya lakukan. Tetapi, karena tadi saya sudah terlanjur umumkan untuk alat kelengkapan dulu, maka saya kira setelah pembacaan alat kelengkapan yang tidak mengambil keputusan, laporan kelengkapan tanpa ambil keputusan, maka kita akan mengambil langkah untuk pembacaan keputusan yang memerlukan kuorum dan terlebih dahulu meminta persetujuan pada rekan-rekan sekalian, rekan-rekan yang terhormat untuk diskors dulu beberapa menit, baru kita mulai untuk mengambil keputusan. Kami....

5


PEMBICARA : Dra. Hj. ELLA M. GIRI KOMALA R. (JAWA BARAT) Ya, B-46. Usul seperti tadi untuk 15 menit menunggu kuorum ini diisi laporan dari alat kelengkapan yang tidak memutuskan, tidak untuk diputuskan. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Ya, sesuai wewenang ketua PHAL sebetulnya untuk membacakan laporan itu. Silakan, Bu. PEMBICARA : Dra. Hj. ELLA M. GIRI KOMALA R. (KETUA PHAL) Assalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om swastyastu. PHAL dalam hal ini, mohon maaf yang terhormat Pimpinan DPD RI, para Anggota DPD RI, kemudian Bapak Sesjen dan seluruh jajarannya. Terima kasih atas kesempatan pada yang pertama kali ini. Laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia Hubungan Antar Lembaga Masa Sidang III Tahun Sidang 2012 - 2013. Puji syukur kami sampaikan kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya. Dan, tentu kita menyatakan berduka cita atas meninggalnya senator dari Sulawesi Utara Bapak Tinggogoy. Mudah-mudahan diberi ketenangan di alam baka sana. Terima kasih. Ibu-Bapak yang kami hormati, berikut ini kami akan sampaikan beberapa hal yang dicapai dalam pelaksanaan tugas PHAL Masa Sidang III Tahun Sidang 2012 - 2013. Di antaranya ada dua hal: 1. Rancangan peraturan DPD tentang pedoman kunjungan luar negeri. PHAL telah melakukan pembahasan draf pedoman kunjungan ke luar negeri dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Kerja Sama Intrakawasan Asia dan Pasifik, Kementerian Luar Negeri, Parlemen Watch dan Legal Drafter. Dari pembahasan tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa pedoman kunjungan luar negeri bagi Anggota DPD secara substantif sangat dibutuhkan dan perlu diformulasikan dalam bentuk peraturan DPD. Menindaklanjuti kesepakatan Sidang Paripurna DPD yang lalu, Pimpinan PHAL melalui nota dinas tanggal 23 November 2012 perihal harmonisasi rancangan peraturan DPD tentang kunjungan kerja luar negeri telah menyampaikan rancangan peraturan DPD tentang pedoman kunjungan kerja luar negeri kepada Pimpinan PPUU. Dan, Pimpinan PPUU telah merespons surat tersebut tanggal 3 Desember 2012 terhadap rancangan peraturan DPD tentang kunjungan ke luar negeri. Perlu diinformasikan bahwa draf peraturan tersebut sudah disempurnakan kembali oleh Sekretariat Jenderal melalui rapat kerja dan kemudian telah disampaikan oleh Sekretariat Jenderal kepada Pimpinan PPUU dan Pimpinan PURT. Tinggal sekarang menunggu follow-up dari harmonisasi tersebut untuk kemudian disahkan nanti melalui Sidang Paripurna yang terhormat ini, tidak sekarang maksudnya. Sebagai informasi awal, jika rancangan peraturan itu nanti disahkan oleh Sidang Paripurna, maka tugas PHAL itu akan bertambah kurang lebih sebagai berikut. 1) Mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan dan memberikan rekomendasi atau saran terhadap negara tujuan. 2) Melakukan rapat gabungan dengan pimpinan alat kelengkapan untuk pembentukan delegasi.

6


3) Melakukan database tentang kelebihan dan kekurangan parlemen dan negara yang telah atau akan dikunjungi. 4) Monitoring tindak lanjut kunjungan ke luar negeri. 2. Tentang partisipasi DPD di forum parlemen internasional. Pada tanggal 27 - 31 Januari 2013, DPD RI sudah mengirimkan delegasi ke Sidang Tahunan APPF yang ke-21 di Rusia. Kemudian, saya kira hasilnya tidak usah dibacakan. Dan selanjutnya, yang akan dilaksanakan oleh PHAL dalam tahun ini, antara lain yang dekat ini pada bulan Maret tanggal 22 - 27 itu akan menghadiri Sidang Umum IPU nanti bersamasama dengan BKSAP DPR RI. Itu biasanya gabungan dari keseluruhan sebagaimana yang sudah diputuskan di dalam rapat gabungan dengan DPR kalau setiap kali ada tugas-tugas parlemen internasional itu komposisi DPR RI dan DPD RI adalah 7:3. Memang kita diberi, bukan jatah ya, 10 orang itu delegasi terdiri dari 7 orang DPR RI dan 3 orang DPD RI. Itu kesepakatannya. Selanjutnya, setelah IPU nanti ada juga Sidang AIPA. Kemudian juga, Sidang Umum IPU satu lagi bulan September. Dan, hanya satu kali untuk menghadiri kunjungan bilateral di Kazakhstan. Saya kira itu adalah laporan secara singkat yang akan dilaksanakan atau program kerja yang akan dilaksanakan oleh PHAL di Tahun Sidang 2013 ini. Demikian, Pimpinan dan Anggota yang kami hormati. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Bu Ella. Menurut catatan saya yang disampaikan oleh Sekretariat, ada tiga lagi alat kelengkapan yang menyampaikan laporannya. Tetapi, saya disampaikan juga bahwa, yaitu Kelompok DPD di MPR, BK, dan PPUU, tetapi saya mendapat penyampaian terakhir bahwa ketiga alat kelengkapan ini yang menyampaikannya atau yang membacakannya belum hadir di tempat ini. Kelompok sudah ada? Silakan Ibu, silakan. Sebagai informasi bahwa Panmus kemarin sebetulnya bahwa sampai suatu konsensus bahwa penyampaian laporan itu dipersingkat, tidak perlu basa-basi, to the point. Setelah menyampaikan pembuka, singkat, langsung pada poinnya. Itu saya kira hampir merupakan konsensus dalam rapat Panmus kemarin, termasuk penyebutan teman-temn atau sahabatsahabat yang lain itu mungkin perlu dihindari sampai pada penyebutan rekan-rekan Senator atau rekan-rekan Anggota DPD yang terhormat. Saya kira seperti itu yang kemarin. Ini sekadar penyampaian. PEMBICARA : Prof. Dr. Dra. Hj. ISTIBSYAROH, SH., MA. (WAKIL KETUA KELOMPOK DPD DI MPR) Bismillahirahmanirahiim. Kalau bismillah tidak apa-apa ya, Pimpinan? Assalamu’alaikum warahmatullahi wabaraktuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastyastu. Bapak Pimpinan, rekan-rekan DPD RI, Plt. Sesjen beserta jajarannya, beserta BapakIbu sekalian. Kami kebetulan diberi tugas untuk menyampaikan laporan Kelompok DPD di MPR pada hari ini. Karena tidak usah basa-basi, saya sampaikan saja.

7


Mayoritas masyarakat dari berbagai elemen telah memberikan dukungan terhadap perlunya penataan sistem ketatanegaraan melalui perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Total dukungan yang telah diperoleh adalah 9.774 dukungan dari stakeholder daerah, organisasi kemayarakatan, 99 perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Dukungan dimaksus diperoleh melalui kegiatan, antara lain sarasehan nasional, sarasehan daerah, uji sahih, pekan konstitusi, dan sebagainya. Usul perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang diinisiasi oleh DPD melalui Kelompok Anggota di MPR telah mencapai perkembangan yang sangat positif. Dari aspek politis formal, yakni dengan dibentuknya Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia dengan SK Pimpinan MPR RI No.5/Pimpinan/2012 Tanggal 1 Oktober 2012. Jumlah keanggotaan dalam Tim Kerja Ketatanegaraan adalah 45 orang. Dari Fraksi Demokrat 9 orang, Fraksi Partai Golkar 6 orang, dari Fraksi PDI-P 6 orang, Fraksi PKS 4 orang, Fraksi PAN 3 orang, Fraksi PPP 3 orang, Fraksi Kebangkitan Bangsa 2 orang, Fraksi Partai Gerindra 2 orang, Fraksi Partai Hanura 2 orang, Kelompok Anggota DPD 8 orang. Ketuanya yaitu Dr. Ir. M. Jafar Hamsyah dari Demokrat. Wakil Ketuanya D. Yasona Loli dari PDI-P, Wakil Ketua Pak Bambang Soeroso dari Kelompok DPD, Wakil Ketua Ir. Ruli dari Golkar, Wakil Ketua adalah Sumanjaya dari PKS. Di samping Tim Kerja Ketatanegaraan itu, kemudian dibagi dua subtim: 1. Subtim Kerja I mempelajari tentang: a. kajian tentang implementasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, b. kajian tentang konsepsi konstitusi, c. kajian tentang dinamika aspirasi usul perubahan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Subtim Kerja II adalah: a. kajian penguatan lembaga negara, b. kajian evaluasi tentang putusan MPR, c. kajian evaluasi tentang produk perundang-undangan. Kemudian, fungsi Tim Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia dimaksud akan juga dibahas tiga isu yang sedang berkembang, yaitu: 1. kajian Undang-Undang MD3 untuk dipecah menjadi empat Undang-Undang, yaitu: a. Undang-Undang tentang MPR b. Undang-Undang tentang DPR c. Undang-Undang tentang DPD d. Undang-Undang tentang DPRD Jadi Undang-Undang MD3 dipecah menjadi empat. 2. kajian atas wacana Garis-Garis Besar Haluan Negara, ini juga dikaji. 3. penyelenggaraan laporan kinerja tahunan lembaga-lembaga negara yang difasilitasi oleh sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara kepada masyarakat. Kelompok DPD tetap melanjutkan komunikasi politik dengan Ketua Umum Parpol guna mendapatkan peluang dukungan atas usulan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia merupakan lompatan politis, sangat strategis, yang diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi mengenai perlunya dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kepada Pimpinan MPR untuk dapat ditindaklanjuti. Namun, di sisi lain mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur sebagaimana Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, Kelompok DPD tetap akan mengupayakan penggalangan dukungan tanda tangan untuk memenuhi ketentuan kosntitusi. Saat ini masih diperlukan 99 orang di luar Anggota DPD.

8


Demikian perkembangan pelaksanaan tugas Kelompok DPD di MPR RI. Semoga tekad dan semangat utuh segenap Anggota Kelompok DPD di MPR RI tetap terjaga dan mendapatkan kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om shanty shanty shanty om. Ketua Kelompok, Bambang Soeroso. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Selanjutnya PPUU, saya dengar sudah ada bahan laporan yang disampaikan. Silakan Pak. PEMBICARA : I WAYAN SUDIRTA, SH. (KETUA PPUU) Saudara Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang kami hormati, Saudara-saudara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan hadirin yang kami hormati. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om swastyastu. Dalam rangka memenuhi ketentuan Tata Tertib DPD dan Agenda Sidang Paripurna hari ini, izinkan kami atas nama Anggota dan Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia Perancang Undang-Undang dan beberapa masalah penting yang menjadi pembahasan kita bersama. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana ketentuan Pasal 243 Huruf c UndangUndang MD3 j.o. Pasal 141 Ayat 2 Tata Tertib DPD, Panitia Perancang Undang-Undang melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap RUU yang berasal dari komite. Untuk tugas tersebut, kami telah melakukan kegiatan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi usul RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari Komite IV dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Terkait dengan RUU tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dikarenakan masih ada beberapa hal yang masih memerlukan kesepakatan dan pendalaman materi lebih lanjut. Beberapa catatan PPUU terkait dengan sinkronisasi dengan ketentuan UndangUndang Dasar 1945, Undang-Undang Keuangan Negara dan RUU tentang Pemerintahan Daerah, RUU tentang Desa, dan RUU tentang Pemilukada dari Komite I. RUU ini juga harus disinkronkan dengan kebijakan DPD terkait dengan minyak dan gas sebagaimana tertuang dalam RUU tentang minyak dan gas sebagaimana yang disusun oleh Komite II. Dan, RUU ini juga harus disinkronkan dengan RUU tentang keuangan yang disampaikan oleh Komite IV sendiri. Sementara itu, berdasarkan hasil harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, akhirnya draf RUU tersebut telah kami selesaikan dan kami sampaikan kepada Pimpinan DPD dan Pimpinan Komite III hari Senin, 25 Februari 2013. Oleh karena itu, usul perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dapat diputuskan pada hari ini menjadi RUU dari DPD. Kami telah sinkronkan RUU ini dengan berbagai ketentuan Undang-Undang lainnya serta telah menyinkronkan teknis penulisannya serta telah menyinkronkan teknis penulisannya dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

9


Hadirin yang kami hormati, selain hal di atas, izinkan dalam kesempatan ini kami mengemukakan beberapa hal terkait dengan kelembagaan DPD. Pertama, terkait dengan tahapan penyelenggaraan pemilu Anggota DPD. Sebagaimana ketentuan Pasal 12 Huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi Anggota DPD adalah bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia. Syarat tersebut sama dengan syarat dalam ketentuan Pasal 12 Huruf c Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang telah diuji materi oleh DPD. Dan, MK memutuskan bahwa frase "bertempat tinggal di Negara Kesaturan Republik Indonesia" harus dimaknai sebagai syarat domisili di provinsi yang domisilinya bagi calon Anggota DPD. Para hadirin yang saya hormati, kami telah sampaikan hal tersebut kepada KPU agar menuangkan prinsip-prinsip Keputusan MK tersebut dalam peraturan KPU. Namun, KPU tidak dapat memenuhi usulan tersebut karena secara prinsip sudah ditegaskan dalam UndangUndang No. 8 Tahun 2012. Ketentuan Pasal 12 Huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 berpotensi merugikan DPD karena memberikan kesempatan bagi calon di luar daerah pemilihannya untuk maju menjadi calon Anggota DPD. Hadirin yang saya hormati, jika Keputusan MK yang mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang sebelumnya, lalu dalam Undang-Undang berikutnya Keputusan MK itu tidak diakomodasi, ini perlu menjadi pemikiran kita semua. Tetapi, pasti DPD sangat dirugikan. Dalam kondisi seperti ini, apakah ada pikiran-pikiran kita membiarkan bagaimana DPR tidak mengindahkan Keputusan MK? Itu menjadi kesepakatan kita bersama. Saya pikir, lepas dari agenda paripurna hari ini, ada bagusnya Pimpinan mengambil inisiatif soal ini. Kalau DPR tidak memperhatikan Keputusan MK tentang domisili DPD, lalu siapa lagi yang harus menghormati MK itu sendiri? Hadirin yang saya hormati, masalah kedua berkaitan dengan revisi Undang-Undang tentang MD3. Pada tanggal 21 Februari 2013 yang lalu, Panja Baleg DPR dan Tim Kerja PPUU bersama dengan Wakil Ketua DPD Saudara Laode Ida telah melakukan pertemuan untuk membahas isu-isu yang terkait dengan pembahasan RUU tentang MD3 ke depan. Dari hasil pertemuan tersebut, ada beberapa hal yang kita sikapi bersama, yaitu: 1. Panja Baleg DPR mendorong Undang-Undang MD3 dipecah menjadi empat seperti yang disampaikan oleh Kelompok barusan tadi. Jadi, empat Undang-Undang, yaitu UndangUndang MPR, Undang-Undang DPD, Undang-Undang DPR, dan Undang-Undang DPRD. 2. Kesekretariatan lembaga legislatif diusulkan mandiri, tidak tergantung pada eksekutif. Secara politis, usulan tersebut harus diwaspadai terkait dengan uji materi DPD ke MK terkait dengan proses legislasi. Tentunya dukungan kita bersama agar ada peningkatan peran DPD dalam Undang-Undang tersebut ke depan sebelum adanya penguatan DPD dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Para hadirin, jika kita bersangka baik, pertemuan antara Tim Kerja, Wakil Ketua, dengan pihak Baleg DPR RI mestinya kita hargai sebagai hal yang positif. Tetapi, pengalaman membuktikan bahwa lobi-lobi seperti ini sejak tujuh tahun yang lalu ketika membahas Susduk ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian, lobi-lobi tentang bagaimana Pimpinan MPR yang seharusnya tidak seperti sekarang ternyata mereka putuskan sendiri. Lobi-lobi itu akhirnya tidak berarti sama sekali. Dan yang terakhir, Keputusan MK tentang domisili tidak diindahkan. Oleh karena itu, lobi-lobi seperti ini tetap kita teruskan, tidak berburuk sangka, tetapi jauh lebih penting kita waspada. Ketika kita berharap bahwa lobi-lobi itu akan berhasil dan menyebabkan kita lemah di judicial review yang sedang kita tunggu putusannya itu bisa membuat aagk repot dan mungkin membuat kita kecewa di masa depan. 10


Saya rasa hadirin yang saya hormati, demikian laporan yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, kami ucapkan terima kasih. Wassalamu’alaikum warahamtullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om shanty shanty shanty om. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Pak Wayan, Ketua PPUU. Ini update informasi bahwa Anggota DPD RI yang hadir sampai sekarang berjumlah 67 orang, tugas 14 orang, izin 9 orang, dan sakit 1 orang. Dengan demikian, sebetulnya sidang ini sudah kuorum untuk mengambil keputusan. Kita bersyukur sekali setelah pembacaan tadi sudah langsung kuorum dan kita melangkah pada alat kelengkapan yang segera kita bisa mengambil keputusan. Informasi berikutnya perlu saya sampaikan juga bahwa di dalam ruangan ini yang hadir di tengah-tengah kita ada beberapa tamu terhormat. Yang pertama, dari Provinsi Sumatera Barat, yaitu ada Bupati Pesisir Selatan. Saya kira bisa ditengok di belakang kita Bupati Pesisir Selatan Pak Nasrul Abid. Asisten I Devi Kurnia, dan jajaran yang lain. Kemudian dari Provinsi Papua dari Kabupaten Biak, yaitu ada Bupati Biak Pak Yusuf Melianus ada di belakang, ada asisten Heri Maulana, ada Kabag Pemerintahan, ada Ketua Tim Pemekaran, ada Pendeta Wamafma, ada Bapak Jack Wamrau, dan ada Bapak Mansumber. Dari Kabupaten Muyu juga dari Papua itu hadir Bapak Asisten I, kemudian Ketua DPRD Kabupaten Muyu, dan Ketua Pemekaran yang sudah dibahas di Komite I DPD RI. Itu semua tamu kita yang terhormat di samping hadirin yang lain yang berbahagia dalam ruangan ini. Kami pesilakan kepada, kami undang Ketua Komite I untuk menyampaikan laporannya. Silakan. PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (KETUA KOMITE I) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastyastu. Yang saya hormati Pimpinan Sidang, yang saya hormati seluruh Anggota Senator Republik Indonesia, yang saya hormati Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPD RI, beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati tamu kita dari Provinsi Sumatera Barat. Saya sampaikan Pak Ketua, saya melihat juga hadir Ketua DPRD dari Kabupaten Pesisir Selatan Bapak Mardinas, kemudian juga dari Ketua Pemekaran Kabupaten Pesisir Selatan Pak Raswin, dan juga Ketua Presidium dari Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian juga Biro Pemerintahan Pak Syafrizal Ucok, dan Bapak-bapak dari Muyu dan Numfor juga yang saya banggakan. Izinkan saya secara singkat menyampaikan laporan perkembangan tugas Komite I Masa Sidang III Tahun Sidang 2012 - 2013 dalam Sidang Paripurna ke-10 DPD RI Tanggal 26 Januari. Sesuai dengan Sidang Paripurna hari ini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Komite I dalam melaksanakan tugas dan wewenang konstitusionalnya pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2012 - 2013 ini pada dasarnya diarahkan untuk mengoptimalkan penyelesaian program-program kegiatan terkait prioritas Prolegnas 2013 dan perkembangan kekinian yang 11


menuntut penanganan atas pelaksanaan aktual di daerah. Namun, kami juga menyadari bahwa sesungguhnya peran Komite I tidak hanya melaksanakan fungsi legislasi saja, namun Komite I juga bertanggung jawab terhadap fungsi pengawasan yang berwujud dalam bentuk menampung aspirasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah sebagaimana yang kita ketahui semua. Dengan alokasi Masa Sidang III ini yang relatif panjang, berbagai target pencapaian telah dicanangkan oleh Komite I dalam pelaksanaan tugasnya. Namun demikian beban berat yang disandang oleh Komite I khususnya terkait dengan penyelesaian beberapa Rancangan Undang-Undang masih terus diupayakan sehingga beberapa di antaranya tidak dapat kami sampaikan untuk disahkan pada Masa Sidang Paripurna hari ini. Pada Masa Sidang III Tahun 2012 - 2013, Komite I telah berupaya menjalankan tugasnya untuk menghasilkan produkproduk DPD, khususnya terkait dengan bidang legislasi, pandangan, dan pendapat DPD, dan pengawasan serta tugas-tugas konstitusional lainnya. Untuk lebih lengkapnya sebagaimana agenda pada hari ini, kami akan menyampaikan perkembangan tugas. Pertama, penyusunan RUU Inisiatif. Pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2012 2013, Komite I merencanakan untuk melakukan penyusunan terhadap tiga Rancangan Undang-Undang, di antaranya: a. Rancangan Undang-Undang Daerah Perbatasan. Pembahasan RUU tentang Daerah Perbatasan merupakan upaya untuk menjawab berbagai problem persoalan yang dihadapi oleh daerah-daerah perbatasan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hingga saat ini pengelolaan terhadap beranda depan Bangsa Indonesia masih jauh dari harapan. Wilayah daerah perbatasan negara yang sejatinya dikelola secara baik justru menjadi pusat kemiskinan, penyelundupan, dan kejahatan transaksional lainnya. Penyusunan RUU Daerah Perbatasan merupakan langkah untuk menyinergikan manajemen pengelolaan perbatasan yang selama ini cenderung dikelola secara sektoral dan ini pertanggungjawaban menyusun RUU ini berbeda dengan keberadaan UndangUndang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Dalam penyusunan RUU ini, melalui Tim Kerja RUU Daerah Perbatasan, Komite I telah melakukan inventarisasi materi melalui kegiatan, antara lain RDPU serta Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan (BNPP). Hadirin yang saya hormati, Komite I merencanakan untuk dapat menyelesaikan pembahasan RUU Daerah Perbatasan pada tahun 2013 sehingga pada tahun 2014 dapat diusulkan menjadi prioritas pembahasan di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. b. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang. Terkait dengan fungsional RUU Penataan Ruang, Komite I menyepakati untuk memulai pembahasannya dengan melakukan kajian secara komprehensif urgensi penyusunan RUU ini. Dan, dalam hal ini Komite I dibantu oleh pakar dan akademisi. Pada Tanggal 9 Februari 2013, Komite I melalui tim kajian RUU Penataan Ruang melakukan diskusi terbatas dengan beberapa instansi pemerintah serta stakeholder penataan ruang, antara lain Badan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Komisi V DPR RI, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintahan Provinsi Papua. Komite I menurut Tim Kajian Penataan Ruang menyimpulkan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang untuk saat ini masih belum mendesak untuk dilakukan perubahannya. Namun demikian, dalam pelaksanaan 12


Undang-Undang tersebut, masih diperlukan pengawasan secara menyeluruh dan komprehensif yang mendalam. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka Komite I menyepakati untuk tidak melanjutkan tugas penyusunan RUU Penataan Ruang dan membentuk tim kerja melakukan pengawasan terhadap Undang-Undang ini. c. Rancangan Undang-Undang terkait dengan otonomi khusus Bali sama halnya dengan pembahasan RUU Penataan Ruang. Dalam penyusunan RUU Otonomi Khusus ini, Komite I menyepakati untuk memulai pembahasan melalui Tim Kajian Otonomi Khusus dan Otonomi Asimetris di Indonesia. Masukan dari para pakar akademisi terhadap kedudukan otonomi khusus dan otonomi asimetris di Indonesia sangat dibutuhkan untuk mengetahui posisi politik otonomi khusus Bali. Terhadap hal tersebut, Komite I melalui Tim Kerja Kajian akan terus melakukan penelaahan hingga akhir masa sidang ini. Perlu juga kami laporkan pada hari ini, saya ulangi, perlu dilaporkan dalam Sidang Paripurna hari ini bahwa mengingat Komite I membatalkan pembahasan RUU tentang Penataan Ruang, maka melalui Sidang Pleno ke-5 pada tanggal 18 Februari 2013, Komite I menyepakati untuk mengganti pembahasan RUU Penataan Ruang menjadi Undang-Undang Pengadilan Keagrariaan. Dalam pembahasan pengadilan keagrariaan ini, Komite I mengharapkan pula masukan dan bahan-bahan yang memungkinkan dapat melalui Panitia Khusus Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam DPD RI yang berakhir masa tugasnya pada Masa sidang III tahun ini. Selain itu pula, sidang pleno pada tanggal yang sama juga menyepakati Komite I untuk melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum adat yang telah dirumuskan pada keanggotaan, saya ulangi, selain itu pula sidang umum pada tanggal yang sama juga menyepakati kepada Komite I untuk melakukan pembahasan RUU terhadap Perlakukan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang telah dirumuskan kepada keanggotaan DPD RI 2004 - 2009. Pembahasan terhadap RUU ini dilakukan secara singkat untuk mengakomodasi kemungkinankemungkinan perkembangan yang ada untuk kemudian akan dijadikan bahan dalam penyusunan pandangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang yang sama di DPR. DPD RI telah menerima surat dari Pimpinan Badan Legislasi DPR pada tanggal 20 Februari 2013 yang menyatakan bahwa DPR memberikan ruang kepada DPD RI untuk menyampaikan masukan terhadap penyempurnaan RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat. Kemudian, pembahasan RUU bersama DPR dengan pemerintah. Terkait dengan tugas legislasi lainnya, Komite I dalam masa sidang ini telah melakukan pembahasan RUU secara intensif bersama dengan DPR dan pemerintah, antara lain adalah RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan, RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah, RUU tentang Desa, dan RUU tentang Pemerintah Daerah. Di samping itu, Komite I juga telah melakukan pembahasan bersama DPR dan pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tambrauw sebagai pemekaran dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Dalam rangka melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/ PPUU/VII/2009. Perlu diinformasikan bahwa hingga saat ini Komite I bersama dengan Komisi II masih berupaya untuk memberikan pemahaman kepada para pihak yang bersengketa, khususnya Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari dengan Kabupaten Tambrauw untuk dapat melaksanakan keputusan Mahkaman Konstitusi terkait dengan sengketa distrik tersebut. Dan, dijadwalkan pada bulan Maret 2013 Komite I akan menyampaikan pandangan terhadap Rancangan Undang-Undang tersebut di Komisi II. 13


Kemudian pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang sesuai dengan program kerja yang telah disusun oleh Komite I, maka Masa Sidang III menyepakati melakukan pengawasan sebagai berikut. - Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah terkait dengan permasalahan batas wilayah administrasi antardaerah dan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. - Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Terhadap pengawasan tersebut, berbagai materi dan pengawasan telah diimplementasi oleh Komite I melalui kunjungan kerja ke daerah masing-masing provinsi pemilihan. Namun demikian, khusus terkait dengan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum, Komite I berencana untuk melakukan pengawasan secara berkelompok yang terbagi di dalam tiga wilayah di Indonesia. Diharapkan pada Masa Sidang III, Komite I akan merumuskan hasil pengawasan tersebut sebagai produk kelembagaan Dewan Pewakilan Daerah Republik Indonesia. Selanjutnya, terkait dengan rangkaian tugas pengawasan dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat Yogyakarta, perwakilan Komite I, Komite IV melakukan kunjungan kerja pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Adapun saat ini Komite I telah melakukan kajian atas hasil kunjungan kerja untuk kemudian akan ditempuh langkah-langkah tindak lanjut terhadap kendala implementasi Undang-Undang Keistimewan Yogyakarta. Selanjutnya, pandangan dan pendapat terhadap aspirasi pembentukan calon daerah otonomi baru. Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan wewenang Komite I, di bidang pembentukan, penggabungan, pemekaran daerah, Komite I pada tanggal 4 sampai tanggal 8 Februari 2013 yang lalu telah menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait dengan usulan pembentukan daerah otonomi baru dengan melakukan kunjungan kerja dalam rangka tinjauan fisik kewilayahan. Di antaranya adalah calon Kabupaten Renah Indojati sebagai pemekaran dari Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Kemudian, calon Kabupaten Okika sebagai pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, dan calon Kabupaten Muyu sebagai pemekaran dari Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua. Setelah dilakukan kajian yang mendalam terhadap kelengkapan persyaratan calon daerah otonomi baru, maka pada Sidang Paripurna hari ini Komite I mengharapkan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapat mengesahkannya. a. Pandangan dan pendapat terhadap aspirasi masyarakat atas pembentukan Kabupaten Renah Indojati sebagai pemekaran dari Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. b. Pandangan dan pendapat terhadap aspirasi masyarakat atas pembentukan Kabupaten Muyu sebagai pemekaran dari Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua untuk menjadi produk lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan untuk kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera dibahas bersama pemerintah. c. Selain itu, pada masa Sidang Paripurna pada hari ini terkait dengan pembentukan calon daerah otonomi baru Kabupaten Numfor sebagai pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua. Mengingat persyaratan administrasi telah dilengkapi oleh pengusul, maka Komite I juga mengharapkan di Sidang Paripurna yang terhormat ini dapat disahkan pandangan dan pendapat terhadap aspirasi masyarakat atas pembentukan Kabupaten Pulau Numfor sebagai pemekaran Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua. 14


d. Sedangkan terkait dengan pembentukan calon daerah otonomi baru Kabupaten Okika sebagai pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua masih harus menunggu kelengkapan persyaratan administrasi dan diharapkan pada Paripurna yang akan datang baru diusulkan supaya dapat disahkan. Saya mohon teman-teman dari Provinsi Papua, Pak Paulus, kiranya untuk secepatnya menyampaikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, maksud saya adalah pemerintah dan tim pemekarannya untuk segera menyempurnakan persyaratan yang sudah dipersyaratkan oleh PP Nomor 78 Tahun 2007. Saya kira demikian laporan kerja Komite I yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah dan janggal mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om shanty shanty shanty om. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Pak Alirman Sori, Ketua Komite I DPD RI. Dari laporan kegiatan tadi, ada tiga keputusan sebetulnya, tiga rancangan keputusan yang dimintakan persetujuan kita untuk diambil. 1. Pandangan dan pendapat DPD RI tentang aspirasi masyarakat atas pembentukan Kabupaten Muyu sebagai pemekaran Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua. 2. Pandangan dan pendapat DPD RI tentang aspirasi masyarakat atas pembentukan Kabupaten Numfor sebagai pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua. 3. Pandangan dan pendapat DPD RI terhadap aspirasi masyarakat atas pembentukan Kabupaten Renah Indojati sebagai pemekaran dari Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Apakah disetujui untuk diambil keputusan? PEMBICARA : ANGGOTA DPD RI YANG HADIR Setuju. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Oke, terima kasih. KETOK 2X

Selamat kepada teman-teman, rekan-rekan dari tiga provinsi yang menyaksikan sidang pada hari ini, dan selanjutnya saya kira ini adalah tugas kita semua untuk menindaklanjutinya bersama teman rekan-rekan kita dari daerah. Selanjutnya, kami persilakan ketua Komite II untuk menyampaikan laporannya. Pimpinan Komite II, silakan.

15


PEMBICARA : PARLINDUNGAN PURBA, SH. (WAKIL KETUA KOMITE II) Terima kasih. Pak Ketua yang saya hormati, Wakil Ketua, Sekretariat, dan teman-teman para Senator serta para undangan kami sekalian. Izinkan kami menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite II yang membidangi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi pada Sidang Paripurna ke-10 Masa Sidang III Tahun Sidang 20122013, Selasa 26 Februari 2013. Assalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastyastu. Horas. Nuwun sewu. Pertama, kami dari Komite II menyampaikan rasa turut berduka cita atas meninggalnya sahabat kita Bapak Ferry Tinggogoy. Semoga arwah diterima di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Yang terhormat Pimpinan DPD RI, Pimpinan Alat Kelengkapan, para Anggota, Sesjen, beserta teman-teman para Senator. Izinkan kami menyampaikan laporan perkembangan. Perkembangan tugas Komite II secara singkat sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peraturan Tatib DPD RI di mana Komite II memiliki tugas wewenang mengajukan Rancangan Undang-Undang, melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR atau Presiden, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang berkaitan dengan pengolalaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya. Yang pertama, kami bagi atas tiga: 1) penyusunan Rancangan Undang-Undang inisiatif DPD; 2) pandangan dan pendapat; 3) penyusunan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang. 1. Pada tahun 2013 Komite II DPD RI telah memutuskan untuk menyusun dua RUU usul inisiatif, yaitu RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dan satu lagi RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Jadi, kita mengusulkan tentang RUU Perkebunan dan Sumber Daya Air. Perlu kami sampaikan bahwa perkembangan penyusunan RUU tentang perkebunan dan tentang sumber daya tersebut masih dalam tahap penyusunan naskah akademik dan draf RUU. Penyempurnaan naskah akademik dan draf RUU dari kedua tersebut telah dilakukan berdasarkan masukan-masukan dari narasumber dalam rapat dengar pendapat umum yang telah dilakukan oleh Komite II. Perlu kami sampaikan bahwa untuk Masa Sidang IV yang akan datang, Komite II akan melakukan kegiatankegiatan sebagaimana lazimnya kegiatan penyusunan RUU inisiatif, antara lain melakukan uji sahih di tiga provinsi yang mewakili keterwakilan wilayah, RDP/RDPU dengan mengundang pakar narasumber, serta melakukan pembahasan secara mendalam dari berbagai masukan dalam rapat tim kerja dan rapat pleno Komite II. Adapun target daripada kedua RUU ini diharapkan selesai akhir tahun 2013 sehingga ketika pada tahun 2014 dibahas oleh DPR. DPD RI telah membuat bahan dan materi yang sangat komprehensif. 2. Pandangan dan pendapat terhadap RUU. Perlu kami sampaikan bahwa Komite II pada Masa Sidang III Tahun 2012 - 2013 ini menerima RUU dari DPR, yaitu RUU tentang Keinsinyuran. Guna dilakukan penyusunan dan pandangan pendapat DPD tentang RUU tersebut, Komite II telah mengundang berbagai narasumber terkait dengan stakeholder dan pengguna jasa keinsinyuran. Dari masa sidang III Tahun 2012 - 2013 ini Komite II 16


telah menyusun dan menyelesaikan padangan dan pendapat terhadap RUU tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada Sidang Paripurna ke-10 Komite II, kami meminta pengesahan terhadap pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU Keinsinyuran. Kira-kira isinya yang dikomentari adalah tentang definisi daripada insinyur karena saat ini selain insinyur, ada sarjana teknik. Yang kedua tentang organisasi. Yang ketiga tentang sertifikasi registrasi dan izin. Keempat, profesi dan juga mengenai perlindungan insinyur kita dengan masuknya insinyur asing. Bapak-Ibu lengkapnya, dokumennya sudah kami sampaikan. 3. Penyusunan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang. Dalam melakukan advokasi terhadap kepentingan daerah dan melakukan penyusunan data inventarisasi materi dalam penyusunan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang, Komite II melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan masing-masing anggota pada tanggal 4 sampai dengan 8 Februari 2013. Adapun materi pengawasan, antara lain pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam penyusunan dan pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Komite II telah mengundang pakar dan stakeholder dan terkait terakhir mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Mengingat pentingnya pengawasan ini, maka Sidang Paripurna ke-10 ini Komite II meminta Sidang Paripurna untuk dapat mengesahkan pengawasan DPD RI tersebut menjadi bagian daripada produk DPD RI tahun 2012 ini. Karena, di dalam Undang-Undang ini ada kami berikan catatan highlight: 1) Undang-Undang-nya sudah ada, tetapi peraturan pelaksanaan belum keluar, apakah itu Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda, dan lain-lain; 2) kita meminta supaya masyarakat yang tidak mampu, daerah terpencil, dapat memperoleh perumahan yang layak; 3) kita memintakan supaya kalau ada investor yang datang ke daerah mendapat kepastian hukum; 4) masih banyaknya peratura-peraturan yang tidak mendukung pembangunan perumahan di daerah termasuk aspek pembiayaannya. Karena, masalah perumahan sekarang adalah masalah lahan, pembiayaan, dan peraturan. Ini ada kami sampaikan di dalam dokumen yang disampaikan. 4. Lain-lain. Komite II menilai bahwa penanganan proyek-proyek infrastruktur yang termasuk inisiatif, baru dalam rangka mendukung pengembangan kawasan industri dan memfokuskan terwujudnya integrasi pembiayaan antara pemerintah, pemerintah daerah, dan BUMN swasta guna mendukung percepatan perkembangan kawasan-kawasan khusus masih belum maksimal. Strategi percepatan pembangunan ekonomi Indonesia disusun untuk membangun alur distribusi guna membangun kegiatan ekonomi yang efektif dan efesien. Perencanaan pembangunan dibentuk perkawasan. Tiap-tiap kawasan dikembangkan sesuai dengan keunggulan komperatif. Berdasarkan hal tersebut, maka Komite II pada tahun 2013 akan menyelenggarakan safari infrastruktur Indonesia di tiga wilayah Indonesia: Barat, Tengah, dan Timur demi memajukan perekonomian daerah melalui pembangunan infrastruktur daerah. Perlu kami informasikan bahwa saat ini Komite II DPD RI akan membahas RUU tentang Kelautan bersama-sama dengan Badan Legislasi DPR RI. Demikian laporan singkat Komite II yang dapat kami sampaikan dalam pelaksanaan masa sidang ini. Nanti atas perhatian pimpinan dan para Anggota DPD yang saya hormati, kami ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om shanty shanty shanty om. Terima kasih. 17


Horas. Nuwun sewu. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Pak Parlindungan Purba. Ada dua rancangan keputusan yang dimintakan untuk memperoleh persetujuan kita dalam Sidang Paripurna ini. Yang pertama, pandangan dan pendapat DPD RI tentang Rancangan Undang-Undang Keinsinyuran. Kedua, hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Apakah kita setuju? PEMBICARA : ANGGOTA DPD RI YANG HADIR Setuju. KETOK 2X

Terima kasih. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya kami persilakan kepada Komite III. Komite III ada? PEMBICARA : ANNA LATUCONSINA (WAKIL KETUA KOMITE III) Yang terhormat Saudara Wakil Ketua DPD RI, yang terhormat rekan-rekan Senator DPD RI. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastyastu. Saya akan membacakan laporan pelaksanaan tugas Komite III DPD RI yang disampaikan pada Sidang Paripurna ke-10 pada hari ini, yaitu meliputi beberapa hal. Pertama, sidang pleno Komite III pada Masa Sidang III Tahun 2012 - 2013 periode ini kami laksanakan sebanyak empat kali. Kemudian, rapat dengar pendapat umum kami lakukan sebanyak dua kali, antara lain dengar pendapat umum dengan pakar pendidikan terkait dengan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, khususnya berkenaan dengan kebijakan kurikulum 2013. Yang kedua, rapat dengar pendapat umum dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dengan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Kemudian, rapat kerja, rapat kerja dilakukan pada tanggal 14 Januari sampai dengan 26 Februari 2013. Komite III melakukan rapat kerja dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selanjutnya, dapat kami laporkan di sini juga bahwa Komite III melakukan RUU inisiatif DPD RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Tahapan kegiatan yang telah dilakukan pada Masa Sidang III adalah sebagai berikut. a. Telaah sejawat dengan pakar atau peer review Komite III DPD RI atas Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 18


Kepariwisataan merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan suatu RUU inisiatif. Peer review atau telaah sejawat dengan pakar telah dilaksanakan Komite III pada tanggal 22 Januari dan 23 Januari 2013 di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh berbagai masukan dalam rangka penyempurnaan substansi materi RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dengan menghadirkan lima orang pakar atau ahli di bidang kepariwisataan, antara lain dari pakar kepariwisataan dari IPB, kemudian konsultan pariwisata dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Gajah Mada, kemudian juga dari kepariwisataan UGM. b. Finalisasi, Komite III DPD RI telah melakukan finalisasi RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan di Jakarta pada tanggal 28 sampai dengan 30 Januari 2013. Beberapa hal terkait substansi materi muatan RUU dapat diuraikan sebagai berikut. 1. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan ini terdiri dari beberapa hal strategis untuk dilakukan perubahan. Selanjutnya, seperti tujuan kepariwisataan berprinsip kepariwisataan, kawasan khusus pariwisata tata kelola destinasi pariwisata. Peran masyarakat dan penambahan ketentuan sanksi yang sebelumnya diatur, yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 2. Terdapat penekanan pada isu-isu bagaimana mengantisipasi perkembangan perubahan prinsip dan paradigma penyelenggaraan pariwisata. c. Harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang keparawisataan telah dilaksanakan oleh Panitia Perancang Undang-Undang PPUU DPD RI yang dihadiri oleh Pimpinan Komite III dan Tim Kerja Komite III bidang Kepariwisataan, Ketenagakerjaan, Pemuda dan Olahraga pada tanggal 20 sampai dengan 22 Februari 2013 di Jakarta. Berkenaan dengan telah selesainya tahapan akhir berupa harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kepariwisataan tersebut, maka Komite III DPD RI melalui Sidang Paripurna yang mulia ini memohon kepada Pimpinan Anggota DPD RI untuk dapat menyetujui dan mengesahkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai keputusan DPD RI untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR. d. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya berkenaan dengan kebijakan kurikulum 2013. Sesuai dengan tugas dan kewenangan DPD RI, Komite III DPD RI telah melakukan pengawasan dan pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya berkenaan dengan kebijakan kurikulum 2013. Dan, telah dilakukan finalisasi hasil pengawasan Undang-Undang dimaksud pada tanggal 17 sampai dengan 19 Februari 2013 di Jakarta. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dan direkomendasikan adalah sebagai berikut. A. Simpulan Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Pengembangan kurikulum 2013 dari aspek legalitas masih dapat permasalahan berkenaan dengan nomenklatur pengunaan istilah kurikulum 2013, kewenangan pemerintah dalam pengembangan kurikulum, dan silabus yang tidak sesuai dengan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

19


2. 3.

4.

5.

6.

Nasional serta Pasal 16 dan Pasal 17 Ayat (2) PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kurikulum 2013 belum mempertimbangkan aspek evaluasi kurikulum KTSP 2006 dan tanpa melalui proses uji coba atau piloting project. Kurikulum 2013 telah disusun secara tergesa-gesa dengan waktu yang singkat. Tahapan kurikulum 2013 disusun secara tidak konseptual dan tidak memperhatikan penyusunan tahapan kurikulum seharusnya. Substansi kurikulum 2013 belum memenuhi secara komprehensif dokumen kurikulum beserta implikasinya. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan tematik integratif yang berpeluang diskriminatif dan kurikulum 2013 kurang mengakomodasi keberagaman dan nilai lokalitas serta masih menggunakan ujian nasional sebagai bentuk penilaian hasil belajar. Potensi daerah dan kearifan budaya lokal tidak terakomodasi dalam kurikulum 2013 terlihat dari ditariknya kewenangan penyusunan silabus dari sekolah, dalam hal ini guru kepada pemerintah. Hal itu bertentangan dengan semangat otonomi daerah. Faktor pendukung kurikulum 2013 masih bermasalah, khususnya berkenaaan dengan penulisan dan distribusi buku, ketiadaan proses pendampingan-berkelanjutan pascapelatihan dan pembinaan SDM Pendidikan, kekurangan guru terutama guru BK, dan belum tuntasnya berbagai permasalahan guru.

B. Rekomendasi Untuk itu semua, kami merekomendasikan sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana uraian di atas, DPD RI merekomendasikan kepada pemerintah sebagai berikut. 1. Mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kurikulum KTSP 2006. 2. Menyelesaikan dokumen kurikulum melakukan sosialisasi dan mengoptimalkan pelatihan guru di seluruh provinsi. 3. Menunda implementasi kurikulum 2013 dengan memperhatikan: a. penyiapan dokumen kurikulum, b. sumber belajar dalam bentuk buku ajar, dan atau bentuk lainnya, c. penyiapan regulasi dan kebijakan pendukung, d. sumber daya manusia, terutama pendampingan terhadap master teacher dalam rangka pelatihan dan pembinaan guru, e. implementasi kurikulum 2013 harus diterapkan dengan model piloting project. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Komite III DPD RI melalui Sidang Paripurna yang mulia ini memohon kepada Pimpinan dan Anggota DPD RI yang terhormat untuk dapat menyetujui dan mengesahkan hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya berkenaan dengan kebijakan kurikulum 2013 sebagaimana keputusan DPD RI untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR. f. pembentukan panitia khusus tentang guru. Sesuai dengan kesepakatan Sidang Panitia Musyawarah tanggal 25 Februari 2013, Komite DPD RI mengusulkan dibentuknya panitia khusus tentang guru. Terkait hal ini, kami mengharapkan melalui Pimpinan kiranya dapat diputuskan dalam Sidang Paripurna ini. Sidang Panitia Musyawarah tanggal 25 Februari 2013 telah menyetujui usulan Komite III DPD RI tentang pembentukan panitia khusus tentang guru. Pansus tentang guru ini perlu dibentuk dalam rangka memperbaiki dunia pendidikan di mana guru merupakan ujung tombak masalah pendidikan. 20


Namun, persoalan guru sampai saat ini kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk pembentukan Pansus Guru dimaksud, perlu melibatkan lintas komite di DPD RI. Komposisi keanggotaan Pansus Guru diusulkan sebagai berikut: Komite I sebanyak 2 orang, Komite II sebanyak 2 orang, Komite III sebanyak 7 orang, Komite IV sebanyak 2 orang, PPUU sebanyak 2 orang, jumlah 15 orang. Masa tugas Pansus dimulai pada awal Masa Sidang IV yang akan datan, yaitu pada tanggal 14 Mei 2013. Untuk efektivitas kerja Pansus tentang guru ini, diharapkan calon anggota Pansus benar-benar memiliki perhatian khusus terhadap persoalan guru dan memiliki komitmen yang tinggi serta aktif mengikuti kegiatan Pansus. Apabila anggota Pansus tidak dapat hadir dalam kegiatan Pansus dua kali berturut-turut, Pimpinan Pansus diberikan wewenang khusus mengusulkan penggantian anggota Pansus melalui Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan. Pimpinan Alat Kelengkapan yang memiliki kewenangan dalam menetapkan penggantian anggota Pansus tersebut tanpa harus melalui Sidang Pleno terlebih dahulu. Pimpinan, Bapak, Ibu DPD RI yang kami hormati, sidang dewan yang kami muliakan, berdasarkan laporan yang telah kami sampaikan di atas melalui Sidang Paripurna yang mulia ini, Komite III DPD RI meminta kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPD RI yang terhormat untuk mengesahkan dua materi, yaitu: 1. RUU inisiatif DPD RI perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai keputusan DPD RI. 2. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya berkenaan dengan kebijakan kurikulum 2013 sebagai keputusan DPD RI untuk dapat disahkan menjadi keputusan DPD RI ini. Demikian laporan pelaksanaan tugas Komite III DPD RI dan kami mengharapkan agar sidang yang mulia ini dapat memutuskan hal-hal sebagaimana kami sampaikan di atas. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om shanty shanty shanty om. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Ibu Anna, Pimpinan Komite III. Dari laporan pelaksana tugasnya kita dimintakan persetujuan untuk tiga hal. Dua hal pertama terkait dengan RUU, revisi RUU dan hasil pengawasan. Yang ketiga adalah Pansus tentang guru. Yang dua pertama dulu adalah usul inisiatif DPD RI tentang RUU perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Yang kedua, hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berkaitan dengan kebijakan kurikulum tahun 2013. Apakah kita setujui? PEMBICARA : ANGGOTA DPD RI YANG HADIR Setuju.

21


PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) KETOK 2X

Terima kasih. Selain itu, Komite III juga mengusulkan pembentukan Pansus Guru. Kemarin sudah disepakati di Panmus bahwa Pansus Guru ini sangat penting karena menjadi bagian dari tugas Komite III dan tanggung jawab masa depan bangsa ini sebetulnya. Itu terkait dengan peran guru atau posisi guru sehingga perlu dikaji lebih jauh melalui lintas komite yang leading komitenya di Komite III. Ada 15 orang anggotanya, yang dimintakan persetujuan kita adalah Komite I dua orang, Komite II dua orang, Komite III tujuh orang, Komite IV dua orang, PPUU dua orang. Apakah kita setujui pembentukan Pansus Guru ini dengan komposisinya seperti yang disebutkan tadi? PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (DKI JAKARTA) Saudara Ketua, maaf usul lagi. Tentang Pansusnya setuju, tetapi istilah penggantian anggota kalau ada dua kali tidak hadir saya usul jalan keluarnya begini. Sudah biasa tradisi di dalam keparlemenan di dalam pembentukan Pansus itu ada namanya anggota pengganti. Jadi, misalnya dari Komite IV dua orang, nah ketika dibentuk Pansus itu, ketika sudah dilaporkan di dalam Paripurna nama-nama yang bersangkutan dan disahkan, sudah disiapkan juga, disahkan juga sekaligus namanya anggota pengganti. Jadi, kalau berhalangan anggota yang salah satu anggota itu tidak hadir, bisa digantikan langsung di dalam Rapat Pansus itu. Jadi, misalnya berikut Komite IV dua orang, disiapkan anggota pengganti dua orang. Jadi kalau berhalangan, ini yang berhalangan ini memberitahu anggota pengganti ini supaya mengganti untuk hadir. Ini saya mohon tradisi ini bisa diterapkan sehingga bisa mengatasi kesenjangan kita selama ini yang sering sekali anggota-anggota Pansus itu yang hadir hanya beberapa orang. Ini sudah tradisi biasa dipakai di keparlemenan. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Pak Fatwa. Saya kira saran tadi sangat penting ya dan untuk menjadi catatan kita. Kalau bisa kita setujui dulu ini, kita setujui dan sekaligus strategi teknisnya tidak…. PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH. (KALSEL) Interupsi, Pak. Menanggapi Pak Fatwa saya pikir hal yang mendadak ini tidak perlu diputuskan setuju apa tidak setuju karena ini kalau mau dibahas panjang. Sebaiknya dibawa ke Panmus, perdebatan di Panmus karena agak beda parlemen di DPR dengan di DPD. Kalau di DPR ada Fraksi, Pimpinan Fraksi yang menentukan. Kalau di kita ini agak repot, tidak ada fraksinya begitu. Dan, juga menyangkut masalah aturan baku dalam masalah keuangan, timbul masalah. Jadi, sebaiknya di Panmus maupun di PURT ini dibahas. Jangan kita mengambil kesalahan, mengambil keputusan yang salah di Paripurna nanti repot. Sebaiknya kalau di luar

22


agenda, kita bawa ke Panmus dulu saja, di luar agenda dari Paripurna ini. Jangan mendadakmendadak langsung diputuskan, mendadak keputusan, tidak ada pembahasan lebih dahulu. Terima kasih. PEMBICARA : Prof. Dr. Dra. Hj. ISTIBSYAROH, SH., MA. (JAWA TIMUR) Pimpinan, B-57. Begini kemarin kita memang sudah memutuskan 15 orang itu: dua, dua, dua, tujuh, kemudian dua seperti itu. Kemudian, ada usul untuk penggantinya. Saya pikir demikian, kita memutuskan yang 15 orang itu. Kemudian untuk di Komite, umpama Komite I dua orang, mungkin yang membahas dari cadangan di Komite itu ya di komite saja begitu. Nanti kalau tidak bisa, diganti di komite. Jadi, kita memutuskannya tetap 15 itu. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Sebetulnya itu yang saya mau katakan tadi. Jadi, kalau saya tidak berikan kesempatan bicara ya, silakan dulu. PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH. (KALSEL) Saya sebentar. Saya mau perlu tanya, pengganti sementara apa pengganti seterusnya? Itu yang dipersoalkan. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Bapak sabar dulu, nanti saya minta bicara Pak Anang dulu. PEMBICARA : Ir. ANANG PRIHANTORO (LAMPUNG) Terima kasih, Pak Pimpinan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastyastu. Saya kira apa yang disampaikan Pak Fatwa itu tidak salah. Oleh karena itu, masukan Pak Fatwa kita terima. Tetapi, yang kita putuskan sekarang adalah bahwa kita ini akan membuat Pansus tentang guru. Itu saya kira sepakat ya. Bahwa, catatannya adalah masukanmasukan Pak Fatwa betul. Lalu, 15 orang itu misalnya komposisi tadi sudah disampaikan dan itu kan menjadi tradisi kita juga Pansus Agraria. Betul juga begitu. Lalu, soal yang diusulkan Pak Fatwa itu tentang anggota pengganti, saya kira juga kita sepakati. Hanya, apakah personel yang 15 dan pengganti itu kita putuskan hari ini? Saya kira mungkin tidak harus sekarang. Toh, Paripurna berikut juga tidak terlalu lama. Oleh karena itu, saya sepakati yang konkret. Pertama, kita sepakati Pansus Guru. Komposisinya kita sepakati 15 plus pengganti, tetapi siapa personelnya, saya usulkan tidak sekarang, tetapi nanti pada Paripurna bulan ini juga ya, bulan ini saya kira. Terima kasih, Pimpinan. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Saya kira prinsipnya kita setujui Pansusnya dan keanggotaan dan komposisinya seperti itu. Itu dulu yang kita setujui ya. 23


KETOK 2X Terima kasih. Silakan, Pak. PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH. (KALSEL) Saya mohon minta penjelasan, ini pengganti sementara apa pengganti seterusnya? Itu juga perlu dijelaskan. Kalau penganti sementara, problemnya kan masalah keuangan. Kalau pengganti seterusnya, bagaimana. Itu jadi, ini yang saya minta penjelasan. Makanya, di Panmus saja dibicarakannya. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, rekan Senator Sofwat. Itu soal yang teknis itu belum kita putuskan sekarang karena baru usulan. Jadi, tidak kita putuskan sekarang. Kita putuskan adalah sudah diketok tadi adalah Pansus dan kekuatan 15 dan komposisi seperti yang dibacakan tadi. Saya kira itu. Saya kira kalau tidak perlu kita lanjutkan dulu Komite IV, nanti kita bahas pada acara lain-lain karena, oya silakan. PEMBICARA : JACOB JACK OSPARA, S.Th., M.Th. (MALUKU) Jadi, yang usul dari Pak Fatwa itu nanti dikaji di BK dalam kaitannya dengan perubahan Tata Tertib tentang pembentukan Pansus itu. Jadi, tidak perlu dibahas dan diteruskan lebih lanjut, saya kira itu. Terima kasih, Pak. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Rekan-rekan senator yang sama-sama saya hormati dan berbahagia, kita bahas di sini yang kita sudah putuskan itu. Yang belum kita putuskan tidak perlu kita bahas dulu ya. Kita lanjutkan pada Komite IV. Komite IV ada? Silakan. PEMBICARA : GKR. AYU KOES INDRIYAH (WAKIL KETUA KOMITE IV) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastyastu. Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah, yang terhormat para Anggota Dewan Perwakilan Daerah, hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian sehingga dapat menghadiri Sidang Paripurna ke-10 Dewan Perwakilan Daerah hari ini dalam keadaan sehat wa’alfiat. Selanjutnya, sesuai dengan jadwal rapat hari ini, perkenankan kami menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Komite IV tentang hasil pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang24


Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hasil pengawasan pelaksanaan kedua Undang-Undang ini dijadikan satu keputusan dikarenakan koperasi dan UMKM memiliki hubungan erat di mana koperasi akan menunjang perkembangan UMKM. Dalam hal ini, fungsi pokok koperasi membiayai perkembangan usaha mikro kecil dan menengah. Oleh karena itu, kedua Undang-Undang ini harus bersinergi dalam pelaksanaannya. Pimpinan, Anggota, hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati, pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dilakukan melalui: 1. kunjungan kerja ke daerah masyarakat, organisasi, koperasi, serta pemerintah provinsi kabupaten/kota yang dilaksanakan pada bulan Februari 2013, 2. Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan kementerian lembaga terkait, 3. Pemantauan langsung Anggota DPD RI terhadap kegiatan koperasi di lapangan. 4. Berdasarkan hasil pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan Undang-Undang di maksud, lebih banyak diboleh masukan yang terkait dengan perkoperasian. Adapun hasil alasan untuk, antara lain yaitu: 1. Aspek legalitas. a. Meskipun Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah diundangkan, peraturan pelaksanaannya, baik berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri belum ditetapkan. Sehingga, Undang-Undang ini belum efektif dilaksanakan. Hal itu berakibat pengawasan DPD RI juga belum efektif dilaksanakan. b. Pemerintah harus segera membuat peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Teknis Kementerian, maupun Peraturan Daerah yang diperlukan. Berbagai peraturan pelaksanaan yang akan dibuat tersebut harus dapat mengantisipasi permasalahan yang akan timbul pada pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012. c. Undang-Undang Perkoperasian dan UMKM yang memberikan kemudahan usaha ini untuk memperoleh kredit tanpa akunan dari bank sulit diimplementasikan karena tidak sejalan dengan Undang-Undang Perbankan, baik karena tugas bank yang utama adalah mencari keuntungan maupun risiko posisi bank yang dianggap dapat merugikan keuangan negara. Untuk itu, pemerintah daerah agar segera membentuk lembaga penjamin kredit daerah. 2. Sosialiasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian masih belum banyak dipahami oleh masyarakat di daerah. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lama dan mendalam. Kegiatan sosialisasi tersebut perlu dibangun secara terstruktur dengan cakupan yang luas di seluruh Indonesia sampai ke desa-desa. b. Sosialisasi dilakukan oleh tenaga profesional terlebih dahulu dilatih khusus untuk keperluan itu. Tenaga profesional seperti widyaiswara pada setiap provinsi untuk menyebarluaskan dan sekaligus melalui memulai mempersiapkan pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tersebut. 3. Aspek permodalan dan sumber daya manusia. a. Modal koperasi berasal dari iuran anggota. Pinjaman bank dan dari sumber lain yang sah yang dapat mendorong upaya gotong royong dalam pengembangan koperasi. b. Dalam keadaan sekarang, terdapat koperasi yang maju dengan modal yang kuat yang mampu menyerap dana kredit usaha rakyat. Tetapi, banyak pula koperasi yang tidak

25


berhasil bangkit dari keterpurukan akibat kekurangan modal. ketiadaan tenaga profesional, serta kekurangan akses terhadap teknologi dan akses ke pasar. c. Koperasi yang mempunyai aset Rp5 miliar dijadikan PT, padahal koperasi bersifat kekeluargaan dan kerja sama antaranggota. Sedangkan, PT dan CV tidak memiliki sifat itu. Sebaiknya upaya membangun perusahaan CV atau PT tidak dimasukkan ke dalam Undang-Undang Perkoperasian. Koperasi dengan modal yang besar, bahkan triliunan rupiah sudah ada di Indonesia, dan berhak hidup sesuai dengan fungsinya sebagai koperasi. Pengaturan yang menyatakan bahwa koperasi yang memiliki aset Rp5 miliar atau lebih akan dijadikan PT tidak mendorong badan usaha koperasi untuk maju. 4. Klasifikasi jenis usaha koperasi. a. Undang-Undang Perkoperasian yang membatasi hanya pada empat jenis usaha, yaitu koperasi konsumen, produsen, jasa, dan simpan pinjam tidak sejalan dengan filosofi koperasi yang menampung dan menghimpun segala jenis usaha kecil yang tumbuh dalam masyarakat. b. Pada umumnya, usaha masyarakat kecil tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Bahkan, kegiatan usaha koperasi yang telah ada cenderung melakukan kegiatan multiusaha. c. Apabila kebijakan diversifikasi jenis usaha koperasi dilaksanakan, banyak koperasi yang akan terpaksa harus ditutup karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian. d. Seyogyanya dapat ditampung dalam peraturan pemerintah dan peraturan pelaksana mengenai jenis koperasi spesifik selain empat jenis koperasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang tumbuh pesat di daerah. Misalnya, koperasi jasa keuangan syari'ah, koperasi pesantren, dan lembaga perkreditan desa yang berbasis budaya dan adat. 5. Pembinaan dan struktur organisasi. a. Koordinasi lintas KPD dalam pembinaan koperasi di daerah perlu ditingkatkan. b. Sertifikasi koperasi jangan menjadi penghalang untuk tumbuh dan berkembang usaha koperasi melainkan benar-benar berfungsi sebagai alat ukur kualitas usaha koperasi. c. Koperasi dan UMKM sama-sama dikembangkan untuk usaha rakyat, tetapi pembinaannya perlu dipisahkan oleh pemerintah karena banyak keterkaitan antarUMKM dan kegiatan sektoral dari hulu sampai hilir. d. Keberadaan koperasi karyawan belum sepenuhnya memperoleh dukungan dari manajemen perusahaan. e. Perlu adanya sensus keberadaan koperasi karena di beberapa daerah ternyata banyak yang sudah tidak aktif dan disinyalisasi dijadikan alat untuk mencari keuntungan semata. 6. Perlindungan koperasi. a. Dengan ketentuan terkait terbentuknya koperasi yang baru, adanya saham kepemilikan dan perlunya hubungan notaris yang sangat mahal, perlindungan kepada koperasi perlu ditingkatkan dengan: 1. penyediaan tenaga pengelola koperasi yang terlatih dan pemerintah perlu memfasilitasi pengadaan tenaga profesional itu, 2. pengembalian dana pengembangan SDM koperasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, 3. penyediaan lembaga penjamin kredit koperasi untuk membantu memperkuat instrumen negosiasi dengan perbankan. b. Koperasi jasa keuangan supaya terus dipertahankan.

26


c. Jumlah koperasi secara kuantitatif meningkat, baik dalam hal jumlah, jenis, atau jumlah anggotanya. Namun, secara kualitatif masih perlu mendapat perhatian. Pimpinan, Anggota, para hadirin Sidang Paripurna yang saya hormati, demikian hasil pembahasan Komite IV yang dapat kami sampaikan untuk dapat diambil keputusan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah yang mulia ini sebagai keputusan Dewan Perwakilan Daerah republik Indonesia tentang hasil pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pimpinan, Anggota dan hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati, selain materi pengawasan, dapat kami laporkan bahwa Komite IV juga melakukan pembahasan terhadap materi lainnya, yaitu: 1. Materi usul inisiatif revisi Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di mana dilakukan uji sahih RUU tersebut bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Universitas Pendidikan Ganesha pada tanggal 11 - 13 Februari serta pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Universitas Maritim Raja Ali Haji pada tanggal 12 – 14 Februari 2013. 2. Bersama PPUU melaksanakan harmonisasi pemantapan dan pembulatan materi usul inisiatif RUU hubungan keuangan antara pusat dan daerah dan menjadi revisi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tanggal 13 – 15 Februari 2013. Dalam hal ini, Komite IV telah menindaklanjuti hasil kegiatan tersebut terkait lima masalah yang dikembalikan kepada Komite IV untuk dilakukan pendalaman. Dalam hal ini, Komite IV telah menyelesaikan pembahasan dan mengambil keputusan terhadap permasalahan tersebut. Selanjutnya setelah draf RUU disempurnakan, kami akan segera menyampaikan hasil pembahasan dimaksud kepada PPUU untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme pembahasan RUU usul inisiatif DPD RI. 3. Materi pandangan dan pendapat atas RUU Tabungan Perumahan Rakyat sedang berada pada tahap pembahasan. 4. Dalam rangka menjalankan fungsi pertimbangan, khususnya terhadap APBN, maka di awal pembahasan RAPBN 2014, Komite IV akan mengadakan rapat bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, komisi-komisi DPR, dan pemerintah, yaitu beberapa kementerian pada akhir bulan Maret 2013 dalam bentuk konsultasi. Adapun mekanisme pertemuan tersebut sedang disusun oleh Komite IV. Demikian laporan pelaksanaan tugas Komite IV. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang selama ini diberikan kepada Komite IV dalam mengemban tugas negara. Kami mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya Bapak Ferry F.X. Tinggogoy, Anggota Komite I juga Anggota PURT. Semoga Almarhum mendapat tempat yang mulia di sisi Tuhan Yang Mahakuasa serta keluarga diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menerima cobaan berat ini. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sejahtera untuk kita semua. Om shanty shanty om. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Ibu Ayu, Komite IV.

27


Sebagaimana kita dengarkan laporannya bersama, mintakan kepada kita rekan-rekan Senator Indonesia untuk menyetujui keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang hasil pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas pelaksanaan Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sudah setuju? Setuju. Terima kasih. KETOK 3X Selanjutnya, tadi dua alat kelengkapan yang tidak diambil keputusannya sudah menyampaikan laporan perkembangannya yaitu Panitia Hubungan Antar Lembaga dan Kelompok DPD di MPR. Satu lagi alat kelengkapan yang akan diambil keputusannya yaitu PURT. Tapi saya kira kesepakatan kemarin PURT nanti bagian akhir kita minta laporan dari Badan Kehormatan dulu untuk menyampaikan perkembangan pelaksaan tugasnya. Dipersilakan kepada Pimpinan BK . PEMBICARA: Drs. H. A. M. FATWA (KETUA BADAN KEHORMATAN) Bismillahirrahmanirrahim Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om swastyastu Saudara Ketua, rekan-rekan Senator Sidang Paripurna yang terhormat dan para hadirin sekalian yang kami muliakan. Seyogyanya giliran untuk menyampaikan laporan kesepatan Paripurna ini adalah Wakil Ketua Badan Kehormatan Ibu Pendeta Silviana tapi karena ada beberapa catatan terakhir yang beliau tidak ikuti, beliau baru kembali dari Palu maka saya menggantikannya. Yang pertama, sedikit laporan tindak lanjut dari Seminar Nasional tentang “Peran Badan Kehormatan dalam Menjaga Harkat Martabat Kehormatan dan Citra Lembaga Legislatif”. Yang pertama tindaklanjutnya ialah menerbitan buku yang bukan saja nantinya sebagai pedoman umum untuk anggota-anggota parlemen, bukan hanya Anggota DPD RI. Tetapi juga bahan bacaan umum yang penting bagi masyarakat luas. Ini sudah dalam proses pencetakan dengan standar umum. Jadi nantinya bisa dijual untuk umum tapi ketentuan mengenai uangnya itu tentu ada ketentuannya sendiri karena ini lembaga negara yang menerbitkan. Jadi ini menegakkan etika memajukan parlemen. Jadi ada tentang norma etika dan perilaku. Yang kedua, tindak lanjutnya lagi ialah menampung saran-saran, usulan-usulan dari para peserta seminar dari seluruh Indonesia yaitu agar juga dilaksanakan seminar nasional tentang pelaksanaan hak-hak keprotokolan bagi anggota lembaga perwakilan rakyat, anggota legislatif dari pusat dan daerah. Ini kita sudah tahu ada Undang-Undang Keprotokolan tetapi pelaksanaannya untuk kita anggota-anggota parlemen, anggota-anggota legislatif di pusat dan daerah, itu banyak sekali mengalami kesulitan di lapangan. Kami sudah sampaikan kepada Panmus dan telah mendapatkan persetujuan waktunya nanti direncanakan pada bulan Mei, tanggal yang pasti akan dikonsultasikan lebih lanjut. Nantinya para narasumber yaitu Kepala Protokoler Negara, Mantan Ketua Pansus RUU Keprotokolan Tri Tamtomo, S.H, Mantan Sekretaris Negara Bambang Kesowo, Mantan Sekjen DPD RI Ibu Siti Nurbaya Bakar, Mantan Sekjen DPR RI Ibu Nining Indra Saleh dan Sekjen MPR Drs. Edy Siregar. Dipertimbangkan nanti juga ada pembicara narasumber dari DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Pesertanya direncanakan Ketua dan Anggota BK DPRD Provinsi, 28


Kota/Kabupaten seluruh Indonesia, Kepala Humas dan Keprotokol Kemendagri, Kepala Humas dan Protokol Daerah Provinsi, Kota/Kabupaten dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sekwan dan kalangan lembaga-lembaga yang dianggap perlu. Selanjutnya ada 3 surat yang kami layangkan ke Panmus dan kemarin sudah mendapatkan pembahasan tanggapan dari Rapat Pleno Panmus yaitu mengenai perubahan jadwal Sidang Paripurna yang untuk semula direncanakan 5 April 2013 karena ini menyebabkan ada beberapa hambatan dengan kegiatan pendaftaran bagi rekan-rekan Anggota Senator yang akan kembali ke sini, pendaftaran di KPU. Juga bagi rekan-rekan Senator yang umumnya berada di daerah di wilayah timur yang beragama Kristiani yaitu harus kita hormati merayakan Paskah pada tanggal 30 Maret. Kemudian surat kepada Panmus dari Badan Kehormatan tentang saran pemberian kesempatan yang cukup kepada tiap-tiap provinsi di dalam menyampaikan laporan kegiatan di daerah biasanya itu sepintas saja 2-3 menit, kadang-kadang malah disuruh menyampaikan saja laporannya secara langsung dengan menyerahkan map kepada Pimpinan. Ini Badan Kehormatan membahasnya bahwa ini sesuatu yang tidak layak. Jadi seolah-olah kita mainmain saja di dalam menyampaikan laporan. Padahal laporan-laporan yang sudah diupayakan oleh rekan-rekan Senator dari berbagai daerah itu sangat penting sebenarnya untuk kita simak. Dan demikian susah payahnya didapatkan laporan itu tetapi di sini hanya disampaikan secara tertulis saja kepada Pimpinan. Untuk ini kami sarankan kepada Pimpinan agar demikian rupa membagi waktu secara disiplin kepada setiap pelapor di mimbar ini, memberikan waktu yang sepantasnya, yang secukupnya tetapi juga tidak sampai menyebabkan Sidang Paripurna itu tertunda-tunda secara tidak efektif. Untuk itu diharapkan kebijakan pada setiap pelapor untuk tidak bertele-tele menyampaikan laporan tetapi sudah direncanakan demikina rupa sehingga bisa selesai misalnya 5-10 menit dengan tidak terlalu banyak bunga-bunga misalnya di sini seperti saya kemukakan tadi Saudara Ketua dan rekanrekan Senator Sidang Paripurna yang terhormat dan para hadirin sekalian cukup. Jadi tidak usah macam-macam kecuali ada hal yang agak khusus seperti tadi misalnya ada ucapan belasungkawa terhadap rekan Senator Pak Ferry Tinggogoy. Jadi apalagi misalnya berpantun-pantun di sini saya kira kurang layaklah di Sidang Paripurna ini menghabiskan waktu kita berpantun-pantun di sini. Saya kira berpantun-pantun biarlah ada tempatnya tersendiri. Kemudian BK juga bersurat kepada Panmus agar mengundang KPU ke Sidang Paripurna ini dan telah ditanggapi bahwa kebetulan rekan-rekan kita dari PPUU sudah mengundangnya dan juga sebenarnya Komite I juga merencanakan akan mengundang maka itu barangkali dicukupkan dengan itu tidak mesti harus di Paripurna. Sebab kita semua tahu kesulitan kita menghadapi pendaftaran kembali untuk maju ke Senayan ini. Ini sampai sekarang belum ada pedomannya terutama formulir yang dipersyaratkan oleh UndangUndang KPU belum ke daerah-daerah belum ada. Jadi KPU pusat belum menerbitkannya. Berikutnya pemberitahuan ketidakhadiran melalui SMS. Bukan berarti meniadakan surat tetapi surat bisa diganti dengan SMS. Tapi pelaksanaan untuk ini menunggu kesiapan Sekretariat Jenderal bisa menyiapkan perangkat untuk itu, khususnya tiap-tiap Kepala Bagian Sekretariat Alat Kelengkapan harus dilengkapai handphone khusus untuk itu karena tidak bisa dicampur dengan handphone pribadi agar memudahkan untuk rekapnya. Jadi ini untuk mempermudah karena SMS itu sekarang sudah resmi bisa kita pakai sehari-hari berkomunikasi baik dengan lembaga-lembaga negara di luar kita. Dengan Presiden saja bisa kita SMS, menteri-menteri, masa untuk keperluan internal kita di sini tidak bisa dengan SMS. Kemudian ini dalam rangka pembentukan budaya, tradisi, kebiasaan di lingkungan kita, BK menganjurkan membiasakan mengganti istilah teman-teman dengan kata-kata rekan-rekan. Tadi sudah dimulai dicontohkan oleh Ketua Sidang kita. Jadi ada alasan yang paling tepat dari Pak Wayan Anggota BK bahwa tiap-tiap organisasi lembaga yang 29


mempunyai kode etik itu umumnya menggunakan kata rekan, rekan pengacara. Di kalangan perwira-perwira militer itu juga pakai rekan. Jadi di dalam sidang-sidang misalanya rekan Suharto, rekan Hendriartono itu biasa kalau di dalam pertemuan internal itu. Jadi sebaiknya juga kita di sini tidak lagi dengan teman, teman Paulus begitu ya, rekan Senator Paulus. Jadi sebab kita ini punya kode etik dan etika kehormatan. Sebab dengan kata-kata teman itu ada teman main bola, teman sepermainan waktu kecil, teman pacaran juga misalnya. Jadi itu bisa macam-macam penggunannya yang kurang begitu terhormat tapi kalau rekan itu mesti secara terhormat pasti penggunaannya itu, rekan senator. Sekarang kesulitan kita mengenai perlakuan tata penghormatan pejabat negara. Kita ini kan pejabar negara dan bukan kita, rekan-rekan kita Anggota DPRD dari daerah-daerah itu sering diperlakukan sangat tidak hormat di dalam pertemuan-pertemuan. Misalnya Anggota DPRD Provinsi ditempatkan lebih rendah dari seorang Kepala Dinas. Padahal itu anggota parlemen daerah, mempunyai legitimasi politik yang kuat, dipilih oleh rakyat. Nah kalau kita ini sebagai anggota parlemen atau senator ini, ini sudah ada Undang-Undangnya, Undang-Undang Protokoler, ini nanti kita jelaskan apanya pasalnya apanya. Kita ini sederajat dengan menteri. Hanya karena menteri itu 24 orang saja, kita ini ratusan ya tentu saja kalau di dalam urutan tempat duduk itu didahulukan yang sedikit itu. Kalau pimpinan lembaga negara ini lebih senior dari menteri-menteri bahkan lebih senior dari menteri senior. Jadi misalnya penempatan Pak Laode Ida di dalam upacara-upacara itu lebih senior dari Menko. Tapi pelaksanaannya, ini tidak mungkin bisa implementasinya itu lancar kalau kita sendiri tidak mengusahakannya. Nah ini nanti di dalam Seminar Pelaksanaan Undang-Undang Protokoler ini nanti kita akan bahas tapi kita lebih dulu di sini sudah mensosialisasikan di lingkungan kita sendiri. Ini dikeluhkan oleh kita juga tentang peliputan media. Kita ini masih sangat miskin di dalam peliputan media khususnya media elektronik televisi misalnya. Ini kita minta kepada Sekretariat Jenderal melalui Pimpinan agar ini di Rapat Paripurna seperti ini meskipun barangkali tidak ada materi yang sangat diperlukan mass media tapi itu ada cara dan seninya humas kita itu bisa mengusahakan itu. Itu punya cara dan seni kebiasaan yang sudah dihapal sendiri. Nah ini mengenai pelaksanaan tugas pimpinan secara kolektif kolegial. Ini sudah lama sebenarnya diputuskan tapi sulit mengkalimatkan. Tapi lebih baik saya terangkan di sini. Ini contoh yang paling jelas kami maksudkan. Pimpinan Paripurna itu cukup satu orang saja. Jadi jangan sampai berjejer 3 orang di sini Pimpinan yang dua orang sampingnya itu sering garuk-garuk kepala saja tidak ada kerjanya. Ini sudah di parlemen mana saja di dunia ini Pimpinan hanya satu orang di situ kecuali upacara-upacara kenegaraan tertentu baru berjejer dan itu sejak lama di parlemen tetangga kita ini sudah dilaksanakan. Jadi Pimpinan Ketua Sidang Paripurna itu adalah Anggota Pimpinan dalam hal ini Wakil Ketua yang memang membidangi masalah itu. Kalau di sini, di DPD itu tidak jelas pembidangannya, itu bisa secara bergiliran. Sekarang kemana Pimpinan yang tidak duduk di sini bisa memilih duduk dibawah. Dan sebenarnya tidak wajib hadir di sini. Tatatertib sudah memberikan keluasan kepada Anggota Pimpinan untuk diberikan waktu yang cukup untuk bisa mewakili lembaga kita berkomunikasi dengan masyarakat, menerima tamu, cukup banyak surat-surat banyak yang perlu dilayani. Tidak perlu duduk nganggur di sini. Ini sudah lama saya ditugasi secara tersendiri oleh BK. Saya temui masing-masing Pimpinan tiga ini tapi pelaksanaannya masih sulit. Ini sekarang dilaksanakan secara tegas karena Ketua dan Wakil Ketua yang satu berada di luar negeri. Tapi seyogyanya itu, ini seperti ini yang paling tepat, satu orang saja yang pimpin di situ. Jadi kegiatan di sini adalah Ketua Sidang dan Sekretaris Jenderal di belakang. Sesjen itu sebenarnya tidak mesti juga, Kepala Biro Persidangan tidak mesti juga harus di situ. Kan mungkin Sesjen banyak sekali tugasnya di ruangan itu. Ini sesuatu yang sudah berlangsung tradisi secara internasional tapi saya heran kenapa selama ini kenapa 30


mesti berjejer bertiga hanya Rapat Paripurna dengan agenda yang rutin saja. Tapi ini sulit membahasakan di dalam surat bagaimana. Tapi saya kemarin sudah mendapat dukungan dari Rapat Panmus, ya sudah disampikan saja secara tegas dengan tertulis. Kemudian berikutnya ada juga kolektif kolegial. Kalau seorang Pimpinan itu mengucapkan misalnya dengan pakai lambang DPD ini ucapan Selamat Hari Raya Natal, Idul Fitri, Tahun Baru, jangan sendirian tapi bertiga, itu menunjukkan kolektif kolegial, jangan sendiran. Ini sulit ditulis di sini. Jadi berkali-kali saya minta staf ahli untuk menulis tidak bisa rampung. Jadi lebih baik saya kemukan di sini saja. Saya kira jadi upaya-upaya Badan Kehormatan ini tidak hanya kepada keputusankeputusan yang bersifat normatif tapi bagaimana berusaha menciptakan terobosan-terobosan memperkaya tradisi keparlemenan dengan tentunya memperhatikan etika pada umumnya yang berlaku baik di parlemen secara internasional maupun di dalam proses perkembangan parlemen kita di Indonesia. Saya kira sementara itu cukup dulu maafkan kalau ada kekurangan atau yang berlebihan. Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Pak Fatwa. Beliau adalah senior kita di Parlemen saya kira. PEMBICARA: Drs. H. ZULBAHRI M, M.Pd. (KEPULAUAN RIAU) Interupsi Pimpinan, ini B-38 Kepulauan Riau, kiri Pak. Baik, terima kasih Pimpinan dan rekan–rekan Senator. Pertama kami menyoroti apa yang disampaikan oleh Ketua BK tentang masalah tidak boleh berpantun. Bahwa pantun itu adalah suatu kearifan lokal, terutama kami yang berada di Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Betul ya Bu Maimanah ya? Berarti kita kalau melarang berpantun berarti kita mengebiri hak dari kearifan lokal itu sendiri. Karena pantun itu, coba kita belajar, pantun itu mempunyai makna dan menyampaikan sesuatu yang menjadi inti dari pada pidato itu sendiri. Jadi tidak hanya sekedar gurau-gurauan pantun itu, ada maknanya yang positif di dalam itu memperpendek daripada apa yang kita sampaikan itu lewat pantun. Presiden saja datang ke Riau dan Kepulauan Riau itu berpantun Pak, itu kenegaraan resmi itu, apalagi kita di dalam DPD ini kenapa kita orang daerah tidak boleh mengadakan kearifan lokal, begitu. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Saya kira sudah dipahami itu Pak. PEMBICARA: Drs. H. ZULBAHRI M, M.Pd. (KEPULAUAN RIAU) Ini untuk kita ketahui. Jadi kami tidak setuju diputuskan pantun dilarang, begitu. Terima kasih. PEMBICARA: ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (SUMATERA BARAT) B-12, Sumatera Barat, Pak.

31


PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Iya, Sumatera Barat. PEMBICARA: ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (SUMATERA BARAT) Ini tidak soal pantun Pak. Sumatera Barat juga jago pantun tapi kami tidak akan persoalakan soal pantun. Saya ingin memberikan sebuah komentar singkat saja. Disampaikan oleh Pak Fatwa tadi soal kehadiran secara kolektif Pimpinan di sidang. Sebenarnya harus dicermati juga Tatib kita karena Paripurna ini meminta kehadiran anggota, pimpinan dan anggota. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini jangan ditafsirkan dalam bentuk yang tidak baik ya, saya mohon maaf dulu. Kalau pimpinan itu hanya hadir satu terjadi sesuatu yang emergency katakanlah hari ini Pak Laode ini jatuh pingsan, siapa yang pimpin rapat? Misalnya, ini kan harus dipikirkan. Yang paling depan Elnino dari Gorontalo, begitu. Tapi ini bukan untuk dibahas, ini hanya untuk pikiran kita saja secara cerdas untuk melakukan kirka terhadap berbagai persoalan saja yang di luar kemampuan kita itu tidak terpikirkan, minimal dua harus, kalau tidak tiga, begitu. Terima kasih, Pimpinan. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Saya kira ini, saya mohon maaf ini tidak perlu dibahas. Saya mohon ini kita biarkan dulu laporan-laporan berakhir baru kita bahas ini. Karena intinya tadi sebetulnya itu manajemen waktu dan efektivitas kehadiran dan manajemen kelembagaan. Itu kan sebetulnya intinya seperti itu tapi saya mohon ini tidak perlu dibahas. Semuanya positif apa yang disampaikan tadi sebetulnya. Kemudian yang kedua soal informasi. Informasi tentang waktu lagi, perubahan ini saya kira. Kemarin kita sudah sepakati tanggal 28 itu Sidang Paripurna. Jadi untuk semula yang diajukan tanggal 22 ya Pak Fatwa ya? Tanggal 22 tapi tanggal 22 itu sebagian rekanrekan Senator itu masih kunker sehingga kemarin ada pertimbangan sampai tanggal 28. Mungkin itu lebih tepat karena bergeser juga masa pendaftaran di KPU di setiap provinsi bagi teman-teman yang masih mau mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Saya kira itu sekedar informasi, tidak perlu dibahas nanti hal-hal yang teknis seperti tadi itu menurut saya banyak yang prinsip juga tetapi kali ini mohon maaf untuk tidak dibahas dulu. Berikutnya, kami mengundang Pimpinan PURT untuk menyampaikan laporan perkembangannya dan meskipun tidak ada sebetulnya yang perlu terlalu dirahasiakan dalam pertemuan ini tapi biasanya dalam acara PURT kita lakukan sidang secara tertutup. Kita setujui secara tertutup ya? Setuju.

KETOK 1X Oleh karena itu dengan segala hormat teman-teman tamu kami, tamu kita semua dari daerah itu saya kira bisa ada tempat yang sudah disiapkan di samping kiri kanan ruangan ini untuk kemudian beristirahat di sana sambil kami....

32


PEMBICARA : H. DANI ANWAR (DKI JAKARTA) Pimpinan, sebagaimana yang disampaikan Pimpinan tadi materinya ini kan tidak terlalu jadi masalah begitu ya. Artinya kalau bisa dilanjutkan saja tanpa harus dilakukan Sidang Tertutup tapi ini tergantung keputusan rekan-rekan Senator sekalian. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Saya tidak keberatan. Kalau begitu saya cabut lagi putusan tadi. PEMBICARA : Prof. Dr. JHON PIERIS, SH., MS. (MALUKU) Tapi Pak Ketua, walaupun begitu tapi tidak tertutup kemungkinan untuk ada respon balik dari yang mendengarnya sehingga bisa membuka wacana untuk perdebatan yang sangat serius. Jadi karena sudah diputuskan tertutup saya kira termasuk wartawan juga mohon dipersilakan untuk meninggalkan tempat ini. Terima kasih. PEMBICARA : CAROLINA NUBATONIS KONDO (NTT) Pimpinan, B-75 NTT. Mohon maaf saya langsung substansi. Bila diizinkan Bapak dari tamu-tamu kita dipersilakan untuk mengambil tempat yang sudah disiapkan, mungkin ditemani oleh temanteman dari provinsi masing-masing untuk menikmati ala kadarnya barangkali. Terima kasih. PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA) Pak Ketua, saya interupsi sebentar. Oleh karena tamu kita datang dari daerah dan bisa meninggalkan sidang ini mohon diberikan kesempatan untuk jabat tangan dengan Ketua dulu. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Sebentar saya kira, sebentar saya akan ke sana untuk jabat tangan ya. PEMBICARA : Ir. H. BAMBANG SUSILO, MM. (KALTIM) Pimpinan B-92. Saya pikir sudah jelas apa katanya Prof. tadi tertutup karena ini menyangkut tambahan-tambahan yang bersifat tidak perlu diekspos. Jadi dilanjutkan saja dan tadi Pimpinan sudah ketok itu. Lebih cepat lebih bagus Pimpinan. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih rekan-rekan. Jadi sekali lagi untuk PURT membacakan laporannya memang sidang sudah saya nyatakan tertutup tapi meskipun kita tahu sebetulnya materinya seperti yang dibahas di Panmus kemarin tidak ada yang terlalu prinsip. Nah hanya menjaga kemungkinan jangan sampai ada perdebatan menyangkut soal-soal teknis yang tidak perlu diekspos keluar. Tapi 33


memang hal yang terpenting tadi Pak Zulbahri untuk tidak perlu diperdebatkan lagi, soal pantun itu sebenarnya terkait dengan manajemen waktu saja, begitu. Karena waktunya 5-10 menit ya waktu itu kita manfaatkan. Tidak apa-apa sebetulnya, tidak usah tersinggung. PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (DKI JAKARTA) Saudara Ketua, supaya tidak menimbulkan salah paham sedikit saja. Tidak ada sama sekali larangan. Itu kan penjelasan saya di atas. Tidak mungkin BK itu membuat dilarang membaca pantun. Ini betul sudah manajemen waktu saja. Cuma kalau kita ini begini banyak acara panjang kok kita mesti gunakan lagi pantun di sini. Saya sendiri kalau ke Sumatera Barat diminta menyambut pengantin begitu karena saya tidak pintar menyusun pantun ya saya minta tolong sama orang lain dibikinkan pantun. Jadi supaya ini, maaf saya ada salah paham, itu cuma penjelasan saya saja. Jadi minta maaf kalau ada yang tersinggung, saya sangat menghormati kearifan lokal. Ini sekarang saya pakai baju dari Kupang ini, dari timur. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Kami mengundang Pimpinan PURT untuk menyampaikan laporannya. Saya kira tidak ada lagi perdebatan soal itu, minta maaf. PEMBICARA : H. DANI ANWAR (WAKIL KETUA PURT) Bismillahirahmanirohim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan DPD yang terhormat, rekan senator yang terhormat, jajaran sekretariat jenderal yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Om swastyastu, Pak Wayan. Karena tadi yang dari Balinya tidak ada, makanya saya tidak om swastyastu. Terlebih dahulu marilah kita mengucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri Sidang Paripurna DPD ke-10 pada hari ini dalam keadaan sehat wal afiat. Pertama-tama atas nama seluruh pimpinan PURT DPD RI dan anggota PURT DPD RI turut berbelasungkawa dan berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya Wakil Ketua Tim Kerja PURT Bidang Peningkatan Kinerja DPD RI Sarana dan Prasarana Almarhum Bapak Mayjen TNI Purnawirawan Ferry FX Tinggogoy pada hari Senin, 25 Februari 2013. Semoga segenap perjuangan beliau pada saat bertugas di DPD RI mendapatkan pahala yang tinggi dan ditempatkan yang sebaik-baiknya di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 225 Ayat 4 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyatakan bahwa DPD menetapkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran DPD dalam Peraturan DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 225 Ayat 4 tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran DPD adalah format dan prosedur pengelolaan anggaran. Selanjutnya Peraturan DPD RI No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Pasal 88 Ayat 1 menyatakan bahwa PURT DPD RI menyusun petunjuk operasional pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban setiap tahun sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk ditetapkan dalam peraturan DPD pada setiap awal tahun anggaran. 34


Sidang Paripurna ke-9 DPD RI Masa Sidang ke III Tahun Sidang 2012-2013 pada tanggal 15 Januari 2013 yang lalu telah diputuskan Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2013 tentang petunjuk operasional kegiatan rapat dan pertemuan di luar kantor dan perjalanan dinas DPD RI. Peraturan DPD RI tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan DPD RI khususnya yang berkenaan dengan perjalanan dinas dalam negeri DPD RI, perjalanan dinas luar negeri DPD RI, sidang/rapat di luar kantor dan kegiatan pada masa rapat di daerah pemilihan pada tahun 2013. Salah satu ketentuan dalam peraturan DPD RI dimaksud mengatur tentang mekanisme kegiatan penyusunan daftar inventarisasi masalah provinsi anggota DPD RI sebagai anggota komite kembali ke daerah pemilihan masing-masing. Dalam rumusan dukungan anggaran sebagaimana dimaksud di atas pada Pasal 10 Ayat 3 dijelaskan bahwa dukungan perjalanan dinas dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan DIM Provinsi dimaksud adalah sebanyak 3 hari. Dalam perkembangannya terdapat usulan dari seluruh Anggota DPD RI khususnya Bapak Prof. Jhon Pieris agar dukungan biaya perjalanan dinas dapat ditambah menjadi 4 hari dan hal tersebut telah disepakati dalam Sidang Pleno PURT DPD RI. Selain itu dalam Sidang Pleno PURT DPD RI juga terdapat masukan untuk menyesuaikan ketentuan Pasal 25 tentang perjalanan dinas luar negeri DPD RI pada Pasal 25 yang tadinya terdiri dari 1 ayat yang berbunyi “Perjalanan dinas luar negeri bagi anggota yang berasal dari anggaran DPD RI hanya dapat dilaksanakan maksimal 2 kali per tahun untuk masing-masing anggota menurut kebutuhannya telah disepakati dalam Sidang Pleno PURT untuk disempurnakan untuk menjadi tambahan menjadi 2 ayat.” Ayat 2-nya berbunyi “Perjalanan dinas luar negeri anggota DPD dapat dilaksanakan lebih dari 2 kali berdasarkan penugasan dari Pimpinan DPD dengan memperhatikan kompetensi dan kesamaan, kesempatan bagi seluruh anggota DPD.” Pimpinan DPD yang terhormat, rekan senator DPD yang terhormat, berdasarkan halhal tersebut di atas kami atas nama seluruh Anggota PURT DPD RI mengharapkan persetujuan dari Sidang Paripurna ke-10 DPD RI pada hari ini untuk mengesahkan Rancangan Peraturan DPD RI tentang perubahan atas peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2013 tentang petunjuk opererasional kegiatan rapat pertemuan di luar kantor dan perjalanan dinas DPD RI. Semoga Allah SWT Yang Maha Kuasa akan selalu meridhoi segenap langkah perjuangan kita. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanty shanty shanty om. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Pak Dani. Setelah kita bersama mendengarkan Laporan PURT, tadi dimintakan persetujuan untuk perubahan petunjuk operasional tentang kegiatan DPD di luar kota. Kita setuju?

KETOK 1X

Terima kasih, rekan-rekan Senator. Tinggal catatannya saja, silakan.

35


PEMBICARA : Drs. H. ABDURACHMAN LAHABATO (MALUKU UTARA) Terima kasih, Pimpinan. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari Pimpinan dan PURT tentang ada kesetaraan lembaga negara. Saya mendapatkan standar biaya umum di perjalanan dinas ke luar negeri maupun dalam negeri untuk anggota MPR dan anggota DPR berbeda dengan anggota DPD. Saya ingin pertanyakan apakah standar biaya umum seperti itu berbeda antar sesama lembaga negara termasuk MPR dan DPR karena yang sosialisasi MPR seluruh anggota MPR itu mendapatkan biaya akomodasi sesuai dengan kondisi inflasi di daerah masing-masing. Katakanlah misalnya di Jawa Timur itu mendapatkan biaya akomodasi kurang lebih 4 juta karena ada hotel yang berbintang 5 sementara di wilayah Maluku dan Papua mungkin mendapatkan 3 juta rupiah karena biaya akomodasi di sana hanya berbintang 4, apakah ketersediaan anggaran kita memang sangat terbatas sehingga itu tidak disetarakan ataukah alasan apa? Saya butuh penjelasan. Terima kasih, Pimpinan. PEMBICARA : H. DANI ANWAR (WAKIL KETUA PURT) Pimpinan boleh langsung saya bertanya untuk mengeliminasi pertanyaan dari anggota DPD yang lainnya? Boleh ya. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan Senator yang saya banggakan. Jadi yang kita putuskan adalah persoalan perubahan dari 3 hari menjadi 4 hari, kemudian kunjungan ke luar negeri dari yang dibatasi 2 kali dia bisa lebih dari 2 kali dengan catatan mendapatkan penugasan dari Pimpinan DPD. Sementara Pimpinan, persoalan-persoalan yang lain yang melingkupi persoalan PURT saya kira tidak perlu ditanyakan di Siang Paripurna ini. Silakan masing-masing provinsi itu memiliki perwakilan, silakan dititipkan di perwakilan yang ada di masing-masing provinsi karena saya khawatir kalau seluruh pertanyaan itu dibuka di Sidang Paripurna ini nanti akan berkembang kepada persoalan pertanyaan masalah kantor, kapan kantor dibangun, seluruhnya dan seterusnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan dari sahabat saya dari Maluku Utara itu sedang memang kita bahas. Jadi memang betul Bapak/Ibu sekalian seakan-akan ada standar ganda mengenai anggaran-anggaran yang diperuntukan untuk Anggota DPD dan Anggota DPR. Dan ini sekarang kita sedang membahas bersama dengan teman-teman kesekjenan untuk menyamakan seluruh komponen biaya dari kelembagaan yang ada di Senayan ini baik itu DPR, DPD dan MPR. Tetapi karena ini dalam proses pembahasan tentu saja ini tidak bisa dibahas atau diputuskan dalam Sidang Paripurna hari ini karena ini baru saja diangkat dalam pertemuan konsinyering PURT 4 hari yang lalu informasinya. Jadi kami mohon pengertian dari Bapak/Ibu semua Anggota DPD RI. Tetapi percayalah PURT itu pasti akan memihak kepada Bapak/Ibu sekalian terutama dalam menyamakan hak-hak kita sebagai anggota parlemen dari ketiga institusi itu baik DPR maupun MPR. Saya kira itu. Terima kasih, Pimpinan. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih. Saya kira clear ya, saya kira tidak perlu dipertanyakan lagi. Sebagai informasi saja. Begini, saya di DPD ini sudah 2 periode dan di Pimpinan baru pertama kali saya panggil Kepala Bagian Keuangan, Kepala Biro Keuangan apa Kepala Bagian Keuangan di DPD ini setelah saya pulang kemarin dari Moscow dan Manila bersama 36


rekan-rekan yang lain di DPR dan DPD. Saya pertanyakan hal yang sama sebetulnya karena menurut saya ketika saya cerita dengan teman-teman dengan rekan-rekan, maaf dan rekanrekan di DPR dan saya melihat rekan-rekan di DPD saya merasa ada sedikit perbedaan dan itulah yang saya tanyakan. Saya bilang mungkin tidak perlu belajar ke luar negeri untuk standar penggajian tetapi untuk kesetaraan kita tengoklah standar yang ada di DPR termasuk seperti apa yang dikatakan tadi. Saya sebetulnya sudah merasakan itu makanya selama saya di DPD sekali lagi sebagai informasi tidak perlu diperdebatkan, saya baru pertama kali panggil langsung minta informasi dan saya menyarankan langsung Kepala Biro atau Kepala Bagian Keuangan kita, bendahara kita di sini dan saya kira Pak Sekjen kita sekarang ini Pak Djamhur mendengar juga sekarang, itu penyampaian soal itu. Tidak untuk siapa-siapa, untuk kita sehingga ini, maaf saya tidak mau, sebetulnya saya tidak ingin kita melihat rekan-rekan kita berada dalam kondisi psikologis yang tidak setara dengan teman-teman yang lain, dengan rekan-rekan dari yang lain. Ini maaf ini Pak Fatwa seringkali saya masih campur antara teman-teman dan rekan-rekan tapi kali ini saya gunakan rekan-rekan sebagai yang resmi saya kira yang kita gunakan di forum ini. Saya kira itu saja. Saya mohon maaf untuk tidak diperdebatkan soal ini karena soal teknis dan saya kira Pimpinan PURT tadi sudah memberikan penjelasan yang gamblang, komprehensif dan dalam “berpihak” kepada kita sebetulnya untuk kesetaraan itu. Terima kasih Pak Dani. Alhamdulillah kita telah mendengarkan laporan dari beberapa alat kelengkapan dan telah memutuskan beberapa hal. Rekan-rekan senator yang mulia.... PEMBICARA : FERDINANDA IBO YATIPAY (PAPUA) Pimpinan sebelum ditutup mungkin saya berbicara sedikit. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami berbicara mengenai keadaan Papua Pak. Waktu Sidang Paripurna ke-9 kami telah memberikan Laporan Pelanggaran HAM tahun 2012 kepada Pimpinan DPD RI, kepada Ketua Komite I dan juga kepada Ketua Pimpinan PAP. Dan setelah 6 minggu dari Sidang Paripurna ke-9 dan sekarang Sidang Paripurna dan kejadian kemarin, itu hanya menjelang 6 minggu saja maka terbunuhlah 11 orang. Itu yang kelihatan dari pihak kita. Tapi pihak yang di dalam kami tidak tahu juga berapa banyak yang sudah meninggal. Saya kira ini tidak bisa kita tinggalkan diam begitu saja. Saya di PAP tapi belum pernah juga dibicarakan mengenai masalah ini juga di PAP. Dan dari waktu PAH I dari periode yang lalu kami terus berbicara mengenai ini dan terus ada Pansus yang tidak pernah ya sudah melebihi dari batas sebenarnya yang tidak pernah selesai. Jadi saya pikir ini perlu ditangani secara serius karena dengan kejadian seperti ini pasti ini akan berkembang luar biasa, tentara sudah banyak di sana untuk buru mereka yang membunuh tapi mereka juga pasti dibunuh dan membunuh, itu jelas sehingga kami sarankan untuk Komite I, PAP dan lembaga ini harus bertindak. Kalau tidak bertindak saya pikir Papua itu dia mau dikemanakan, begitu. Apakah konflik ini jalan terus? Saran pertama itu. Saran kedua adalah evaluasi Otsus. Otsus ini tidak berjalan. Sudah 2 kali, Agustus 2005 masyarakat adat sudah kembalikan karena otsus ini tidak berjalan. Tahun 2010 dengan lembaga kontur yang di dalam MRP, yang ditentukan Otsus 2000-2001 yaitu lembaga MRP bersama masyarakat juga sudah kembalikan kepada pemerintah dan DPR. Maksudnya untuk evaluasi sehingga perlu sekali untuk evaluasi otsus ini karena dengan memberinya otsus, memberinya uang banyak tidak pernah juga diselesaikan dengan masalah konflik. Yang ketiga, yang terakhir yang lebih mantap adalah perlu dialog. Dialog dengan semua komponen. Komponen yang ada di hutan dan komponen yang artinya dari kita 37


pemerintah dan juga istimewa di lembaga besar ini berpikir sesuatu hal. Saya pikir itu Pak. Ini sangat sangat serius karena sudah sampai 11 orang yang meninggal dalam waktu..., 12 orang. Nah ini bukan sedikit Pak. Belum yang di dalam, mungkin sudah 30 orang barangkali. Terima kasih, Pimpinan. Saya kembalikan. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih rekan Ibu Ibo. Jadi ini jadi perhatian khusus kita memang. Pada waktu Jumat yang lalu saya juga langsung melakukan konferensi pers tentang ini setelah melakukan koordinasi dengan Pak Paulus yang ada di Papua Barat saat itu. Dan saya kira kita menugaskan Komite I untuk segara mengambil langkah-langkah tentang Papua ini secara khusus dan Insya Allah dalam pertemuan dengan Presiden kalau diberi kesempatan dalam konsultasi itu kita angkat sebagai suatu agenda khusus tentang Papua ini. Saya akan lanjutkan dan mudah-mudahan setelah Sidang Paripurna ini kita ada konferensi pers. Nanti kasus Papua juga akan diangkat saya kira di situ mudah-mudahan, disiapkan oleh sekretariat untuk konferensi pers itu. Demikianlah kita telah melalui seluruh agenda persidangan hari ini. Sebelum menutup Sidang Paripurna perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan Sidang Paripurna yang ke-11 yang semula diagendakan pada tanggal 5 April 2013 dari hasil Rapat Panmus kemarin disepakati dimajukan pelaksanaannya pada tanggal 28 Maret tahun 2013 ini. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan kegiatan anggota dan alat kelengkapan DPD RI. Selain itu pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 Sessen DPD dan Sesjen Komisi Yudisial telah melakukan pertemuan untuk menindaklanjuti MoU yang telah disepakati oleh DPD dan Komisi Yudisial. Dalam pertemuan tersebut sedang dirancang beberapa kegiatan antara lain sosialisasi bersama DPD dan Komisi Yudisial di 33 Provinsi dengan memanfaatkan kantor daerah. Untuk tahap awal akan dilakukan di provinsi yang kantor daerahnya telah siap untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Sebagai informasi untuk kita rekan-rekan Senator Indonesia bahwa Komisi Yudisial memang perlu keberadaan DPD di daerah-daerah karena mereka lembaga itu tidak memiliki kantor perwakilan di daerah-daerah sehingga kita kolaborasi dengan mereka. Dengan Komisi Yudisial “memanfaatkan” kita seperti itu untuk memperoleh complaining, pengaduanpengaduan terkait dengan tugas Komisi Yudisial di daerah. Informasi berikutnya adalah bahwa persemaian yang terhormat rekan kita yang telah mendahului kita Bapak Ferry F. X Tinggogoy di gedung parlemen ini besok tanggal 27 Februari pukul 10.00 WIB. Untuk itu dimohon kehadiran kita semua rekan-rekan Senator untuk hadir pada acara ini sekaligus jika mungkin mengantarkan sampai pada di tempat penguburannya. PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (DKI JAKARTA) Tanya Saudara Ketua. Mau tanya tempat persemaiannya ya harus di Gedung Topi Baja? PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Iya di Gedung Bundar, Gedung Nusantara. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulilah Sidang Paripurna ke-10 hari ini kami tutup. Billahi taufik walhidayah. 38


Wassalamu’alaikum warahamatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om shanty shanty shanty om. KETOK 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.20 WIB

39


DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 MASA SIDANG III TAHUN SIDANG

Recommend Documents