DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-8 MASA SIDANG III TAHUN SIDANG

Nomor : DPD.220/SP/8/2012

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ----------RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-8 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2011-2012 I. 1. 2. 3. 4. 5.

KETERANGAN Hari Tanggal Waktu Tempat Pimpinan Sidang

: : : : :

Kamis 12 Januari 2012 10.10 WIB – Selesai GEDUNG NUSANTARA V Pimpinan DPD 1. H. Irman Gusman, SE., MBA. (Ketua) 2. Dr. Laode Ida (Wakil Ketua) 3. GKR. Hemas (Wakil Ketua)

6.

Sekretaris Sidang

:

1. Sekretaris Jenderal DPD (DR. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc.) 2. Wakil Sekretaris Jenderal DPD (Drs. Djamhur Hidayat)

7.

Panitera

:

Kepala Biro Persidangan II (Dra. Sri Sumarwati Isf.)

8.

Acara

:

9.

Hadir

:

105 Orang

10.

Tidak hadir

:

27 Orang

II. JALANNYA SIDANG :

1. Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2011-2012. 2. Pidato Pengantar Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2011-2012. 3. Laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.10 WIB

1.

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Dan selamat pagi buat kita semua. Sebagaimana biasanya sebelum memasuki sidang paripurna ini, pada kita diwajibkan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu kepada tim paduan suara untuk dapat memandu untuk menyanyikan lagu. Dan kepada kita semua anggota yang terhormat untuk dapat berdiri. Dan juga seluruh hadirin yang hadir untuk dapat menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. 2.

PEMBICARA : PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia raya… Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Disanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan Tanah Airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Hiduplah negriku. Bangsaku Rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya.

1

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-8 DPD RI, KAMIS 12-01-2012

3.


Hadirin dipersilakan duduk kembali. Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan sekretariat jenderal, sampai saat ini telah hadir 69 orang anggota DPD RI yang telah juga menandatangani daftar kehadiran ini. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 149 Ayat 1 dan Pasal 182 Ayat 1 Peraturan Tatib DPD siding telah memenuhi syarat untuk dibuka Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, Sidang Paripurna ke-8 Tahun Sidang 2011-2012, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETOK 1X

Agenda pokok Sidang Paripurna ke-8 DPD Masa Sidang II Tahun Sidang 2011-2012, sesuai dengan jadwal acara sidang paripurna ini mempunyai 3 agenda pokok ; 1. Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2011-2012. 2. Pidato Pengantar Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2011-2012. 3. Laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan. Dan kemarin kami rapat Panitia Musyawarah, dan kami anggap perlu dibawa kepada rapat ini, yaitu laporan khusus dari PURT (Panitia Urusan Rumah Tangga). Dan ini karena menyangkut intern kita tentu nanti akan kita mintakan untuk ini kita lakukan secara tertutup. Baiklah, Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati. Sebelum kita memasuki agenda pokok, kami pada kesempatan ini pertama-tama ingin mengucapkan selamat tahun baru dan juga selamat natal bagi yang merayakan. Dan selamat tahun baru buat kita semua, semoga tahun baru tahun 2012 ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan untuk itu di awal tahun baru ini, demi menjaga kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas konstitusi kita, di awal masa sidang di 2012 ini marilah kita bersama-sama untuk berdoa, semoga apa yang kita citacitakan bangsa Indonesia, apa yang daerah yang harapkan, dan seluruh rakyat Indonesia untuk bisa dipenuhi oleh Tuhan yang maha kuasa. Makanya untuk itu kita mohon kepada saudara H. Lalu Abdul Muhyi Abidin., MA., wakil kita dari Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk dapat memimpin doa. Waktu dan Tempat kami persilakan. 4.

PEMBICARA : H. LL. ABDUL MUHYI ABIDIN, MA. (NTB)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih baik dan suksesnya masa sidang kita kini dan mendatang, mari kita samasama memulainya dengan berdoa. Mari kita berdoa dengan agama kita masing-masing, dan ijinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin, washolatu wassalamu 'ala asrofil ambiya iwal mursalin wa'ala alihi wasohbihi aj ma'in. ……… [Bahasa Arab] Ya Allah Tuhan Yang Maha Agung. Segala puji bagi-Mu, Engkaulah Tuhan yang telah menciptakan kami beserta nikmat yang kami rasakan dan nikmat yang diterima oleh orang tua dan pendahulu kami. Engkau jadikan kami orang-orang yang mengabdi kepadaMu. Karena itu ya Allah, masukkanlah kami ke golongan orang-orang dan hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, ya hafidz Tuhan yang maha melindungi. Kami telah melintasi tahun 2011 dibawah lindungan-Mu. Kini kami memasuki tahun 2012 atas karunia-Mu. Bimbinglah kami 2


dalam melangkahinya. Berkahilah setiap jejak dalam melaluinya. Mudahkanlah dalam menggapai tujuan kami. Ya Allah yang maha rahim. Jadikanlah awal tahun ini sebagai momen yang terbaik. Mengarungi sebagai proses yang menyenangkan. dan mengakhirinya nanti dengan sukses dan gemilang. Ya robbibil mustofa baligh maqo sidana waghfirlana mamadho ya wasialkaromi… [Bahasa Arab] Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhiroti hassanah wa qina adza bannar. Walhamdulillahi robbil alamin. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5.


Terima kasih kepada Pak H. Lalu Muhyi Abidin, yang telah membawakan doa di awal masa sidang di tahun 2012 ini. Bapak-Ibu, hadirin yang berbahagia. Pada sidang paripurna kali ini kita juga kedatangan para pewaris generasi penerus bangsa kita, anak-anak kita, yang nanti akan melanjutkan perjuangan-perjuangan kita sebagai anggota dewan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Delegasi dari Sekolah Dasar 02 Lebak Bulus Jakarta Selatan. Ini konstituennya, ini Pak Dani ini, Pak Fatwa, Ibu Vivi sama Pak Pardi ini. Silakan berdiri anak-anak sekalian bersama ibu gurunya. Terima kasih. Inilah anak-anak kita yang ingin melihat langsung. Silakan duduk kembali. Bagaimana proses dalam sistim kenegaraan kita. Delegasi ini berjumlah 51 orang, didampingi oleh seorang perwakilan orang tua murid dan 6 orang guru pendamping. Sidang dewan yang mulia. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan beberapa hal untuk mendapat perhatian kita bersama pada masa sidang III DPD RI tahun sidang 2011-2012. Pada tahun 2012 DPR RI dan Pemerintah telah menetapkan prolegnas sebanyak 64 buah RUU. Sehubungan dengan hal tersebut kami harapkan agar komite dan PPUU mempersiapkan dengan baik untuk melakukan pembahasan RUU yang terkait dengan bidang tugasnya. Pada sidang ini DPD RI telah menerima beberapa RUU dari DPR RI dan Presiden Republik Indonesia, untuk dimana dimintakan kepada kita pandangan dan pendapat DPD RI. Dalam sidang Panmus tanggal 11 Januari kemarin telah ditetapkan untuk RUU tentang Percepatan Daerah Tertinggal akan ditangani oleh Komite II. Sedangkan untuk RUU tentang Desa, yang ini masih banyak sekali kontroversi dan harapan dari berbagai desa di penjuru tanah air. Dan kedua RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan, akan ditangani oleh Komite I. Terkait dengan mekanisme legislasi, bersama DPR RI, DPD RI saat ini PPUU dan BK tengah membahas mekanisme legislasi DPR RI dan DPD RI untuk menghasilkan formulasi yang disepakati bersama. Yang tentu nanti kemudian akan kita elaborasi dalam peraturan tatib masing-masing lembaga. Jadi kemarin pimpinan, pimpinan PPUU dan pimpinan BK sudah mengadakan rapat, dan nanti akan dilanjutkan pada hari Jumat untuk supaya peraturan tatib legislasi ini bisa disegerakan untuk bisa kita hasilkan menjadi sebuah peraturan tatib bersama. Dan tentu kalau ini bisa terjadi, akan terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam hubungan antara DPR dan DPD RI, khususnya di bidang legislasi. Karena kita harapkan kita akan mampu antara DPR dan DPD akan mampu secara sinergi untuk menghasilkan berbagai produk-produk legislasi yang bermutu dan sesuai kebutuhan masyarakat dan juga kebutuhan daerah. 3


Disamping itu kita telah mensepakati untuk mengefektifkan cara kerja alat-alat kelengkapan, jadwal, agenda, dan lain-lain. Dan Panmus tentu akan membahasnya lebih lanjut dan secara mendetail. Dan mudah-mudahan melalui alat kelengkapannya bisa dikomunikasikan hal-hal yang telah kami sepakati kemarin sore, supaya itu menjadi catatan dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja dewan pada tahun-tahun 2012. Dimana tahuntahun ini adalah masa-masa yang paling maksimum untuk kita berbuat yang terbaik. Dan tentu agenda ini waktunya sangat relatif terbatas. Seperti sidangnya akan berlangsung sampai 15 Februari dan harapan terhadap kita sangatlah tinggi. Mudah-mudahan dengan rapat yang nanti Panmus akan dilanjutkan nanti pada 19 Januari, tentu nanti akan membuat kinerja dewan ini akan lebih efektif lagi. Sidang dewan yang mulia. Kita mengikuti perkembangan nasional, yang terakhir tentang meninggalnya 5 orang tenaga kerja Indonesia di Yordania, yang sampai saat ini kita belum tahu persis apa yang menyebabkan kematiannya. Tentu hal ini menjadi berita duka buat kita. Dan tentu ini harus menjadi keprihatinan kita bersama, sebagaimana usul inisiatif DPD yang telah disahkan pada sidang paripurna tanggal 16 Desember 2011, itu adanya usul RUU perubahan UndangUndang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, yang masih lebih menempatkan pada aspek manajemen penempatan. Namun belum sepenuhnya menjamin perlindungan tenaga kerja tersebut. Mohon nanti Komite III untuk bisa lebih mengawasi hal-hal apa yang terjadi terhadap tenaga kerja kita, yang selalu kita menganggap sebagai pahlawan devisa. Kita berharap dengan revisi undang-undang ini kami minta dapat didorong secara maksimal untuk menyumbangkan pola perlindungan pola perlindungan terhadap warga negara yang bekerja di luar negeri. Dan juga kita mengikuti adanya kasus hukum yang memutuskan bersalah anak dibawah umur. Kami mengikuti kejadiannya, karena adanya pencurian sandal jepit. Tentu kasus tersebut mengingatkan akan kasus-kasus serupa yang melibatkan masyarakat kecil tanpa mempertimbangkan keadilan hukum yang layak. Apalagi masyarakat juga membandingkan dengan sanksi yang bagi yang terlibat dalam kejahatan korupsi yang nyata tidak seimbang dengan apa yang terjadi pada kasus anak dibawah umur. Tentu ini juga menjadi perhatian dewan. Dengan situasi itu tentu kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dikhawatirkan akan melemah karena kurangnya jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat kecil. Padahal demokrasi menjamin kepada setiap warga negara sama perlakuannya di depan hukum. Dan ini tentu harus menjadi perhatian kepada kita sebagai anggota dewan. Di penghujung atau di akhir tahun 2011 kemarin, kita juga cukup dikagetkan dengan berbagai konflik yang menimbulkan masalah yang berat di berbagai daerah. Baik juga di Aceh, di Papua, di Sampang, di Tiaka, di Meranti Kepulauan Riau, maaf di Provinsi Riau maksud kami, di Mesuji dan Bima. Dan sebagian dari itu kami pada masa reses mencoba merespon berbagai kejadian yang ada di Bima, dan DPD menugaskan anggota DPD untuk langsung terjun untuk melihat persoalan yang ada di Bima. Dan juga di Mesuji, kami minta langsung untuk sebagian anggota untuk bisa menghadirkan. Dan dimana juga kita langsung merespon itu pada di awal rapat pada tanggal 4 Januari. Kemudian dilanjutkan pertemuan hari Senin kemarin dengan pihak-pihak yang terkait, baik dari pihak ESDM dan juga dari pihak departemen kehutanan. Sebagai bentuk respon dari dewan DPD yang terhormat. Konflik yang terjadi di akhir tahun 2011 rata-rata timbul akibat persoalan konflik sumber daya alam dan agraria yang melibatkan perusahaan dan masyarakat, serta akar masalahnya terkait erat dengan aspek hukum di bidang pertambangan dan lahan. Konflik juga muncul akibat juga ketidakpuasan masyarakat terhadap tanggung jawab perusahaan dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat, dan juga dalam menjaga kelestarian lingkungannya. Kita perlu memberi perhatian agar potensi konflik tersebut tidak meluas. 4


DPD RI harus segera mendorong pemerintah mengkaji ulang kontrak karya pengelolaan tambang tersebut. Sehingga potensi konflik tersebut dapat diatasi dengan baik. Khusus untuk kasus di Bima NTB, seperti yang telah saya sampaikan tadi, dimana kami dewan telah bersama-sama dengan Bupati Bima, DPRD Bima, dan Kapolres Bima, serta Kementerian ESDM pada tanggal 27 tersebut telah membuat kesepakatan supaya perusahaan PT. Sumber Mineral Nusantara untuk dilakukan penghentian daripada operasinya. Kemudian, seperti yang tadi telah dijelaskan juga, kasus Mesuji DPD juga telah melakukan pertemuan dengan Menteri Kehutanan, dengan Bupati Mesuji, Ketua DPRD, dan juga teman-teman dari anggota DPD Provinsi Lampung, dan juga pimpinan Komite I dan pimpinan Komite II. Tentu kita harapkan dengan mediasi yang kita lakukan akan bisa mengurangi tensi daripada kondisi yang terjadi. Dan kami dari pimpinan mengajak juga anggota dewan yang sesuai bidangnya untuk kita berkunjung langsung ke Lampung, yang kita rencanakan pada tanggal 26 Januari mendatang. DPD RI juga akan menindaklanjuti hasil pendalaman kerja PAP tentang pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan, khususnya di jajaran daerah. Begitu pula tindak lanjut kerja forum konstitusi yang kita tugaskan kepada PPUU untuk dapat dilaksanakan dengan segera. Dan juga saya ingin menjelaskan bahwa tidak benar ada pandangan mengenai adanya usul amandemen DPD yang dinilai akan mengganggu NKRI. Untuk itu Kelompok DPD di MPR perlu mengintensifkan komunikasi politik dengan berbagai kelompok masyarakat, khususnya dengan partai politik. Sidang dewan yang mulia. Ditengah isu konflik dan bencana yang terjadi, kita mendapatkan suntikan semangat dan optimisme dari karya anak bangsa yang mendorong pemerintah untuk mengembangkan industri otomotif nasional dan memproduksi mobil nasional yang telah lama dicita-citakan. Jadi kepada teman-teman DPD Jawa Tengah, supaya kita harus memberikan dorongan penuh kepada anak-anak bangsa kita, kepada siswa-siswa SMK, yang telah mengingatkan kita untuk lebih mempercayai produksi dalam negeri. Dan bahwasanya kita mampu untuk menghasilkan sebuah industri mobil nasional yang dicita-citakan. Tentu DPD juga mendorong kemandirian melalui upaya-upaya untuk dapat menumbuhkan jiwa entrepreneurship anak bangsa untuk menjadi negara yang maju dan sejajar dengan negaranegara lain. Terhadap persoalan-persoalan semua yang telah kami sampaikan, termasuk juga mengenai pembatasan BBM, kami harapkan nanti di Komite II di elaborasi apakah kebijakan pembatasan itu tepat atau ada kebijakan-kebijakan lain yang lebih efektif dalam rangka mengurangi kemiskinan dan juga tanpa menghambat pembangunan ekonomi. Dan juga mengenai pemilukada Aceh supaya ini menjadi perhatian kita semua. Saya kebetulan juga baru pulang dari Aceh dari hari Selasa yang lalu sama Pak Farhan. Kita baru pulang dari Aceh, tentu kita juga saya berkomunikasi dengan tokoh masyarakat, sama Ibu Aida Ismeth juga, Pak Rhamat Shah mana? Kita juga mendapatkan titipan untuk DPD yang memberikan responnya terhadap masalah Aceh. Karena kita percaya bahwasa pemilukada itu adalah supaya semua masyarakat bisa terlibat. Jadi saya harapkan Komite I untuk bisa mendorong supaya memberikan kesempatan kepada semua elemen-elemen bangsa yang ada di Aceh untuk dapat berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Yang penting bukan proseduralnya tapi substansinya yang lebih harus kita utamakan. Dan keikutsertaan semua elemen perlu menjadi catatan buat kita. Ini pandangan kami, supaya nanti di Komite I supaya lebih didalami, sebagai dukungan kepada pemerintah kalau ini adalah baik buat Aceh adalah baik juga buat Indonesia. DPD juga akan mengagendakan untuk dilaksanakan konsultasi kepada pemerintah. Dalam hal ini kita akan mengadakan konsultasi dengan Presiden Republik Indonesia. Yang 5


periode yang lalu kita adakan di istana, dan insya Allah nanti dalam waktu dekat dengan berbagai persoalan-persoalan yang kita nanti akan bahas melalui komitenya, melalui Panmus tentu nantinya kita akan mengundang Presiden untuk memberikan masukan untuk kita berkonsultasi. Dan juga dalam berbagai persoalan yang ada di daerah seperti di Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah dimana duduknya? Disini ada Pak Hamdani putra dari Kota Waringin. Dimana salah satu keputusan MK, dimana putusan tersebut barangkali tidak diharapkan oleh masyarakat Kalteng atau Kota Waringin Barat yang melebihi daripada yang diminta. Sehingga memenangkan pasangan lain yang mengakibatkan terjadinya pembakaran terhadap rumah dinas bupati, dan DPD telah menyampaikan responnya. Dan untuk itu kita akan mengundang pimpinan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Januari besok. Pada hari apa itu? Hari selasa, pukul 12.00 WIB. Saya sudah bicara langsung dengan Ketua Mahkamah Konstitusi. Mohon melalui alat-alat kelengkapannya untuk disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan daerah-daerah masing-masing supaya kita bisa antisipasi persoalannya. Dan ini akan dilaksanakan bersama pimpinan DPD dan pimpinan alat kelengkapan. Mohon dukungan oleh semua anggota dan daerah untuk bisa disampaikan hal-hal, supaya kita mengantisipasi ini tidak akan terjadi lagi. Sidang dewan yang kami muliakan. Sesuai dengan ketentuan pasal 12 huruf j dan pasal 158 ayat 2 peraturan tata tertib DPD RI; kegiatan anggota DPD di daerah yang di wakilinya dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban anggota DPD untuk menyerap, menghimpun, menampung dan tindaklanjuti aspirasi masyarakat daerah untuk selanjutnya dilaporkan dalam sidang paripurna di setiap awal masa sidang. Sesuai jadwal agenda pada hari ini adalah penyampaian hasil kegiatan di daerah. Untuk itu saya mohon semua kita untuk menghadiri acara ini karena ini penting, karena laporan-laporan daerah ini akan menjadi pandangan kita bersama persoalan-persoalan yang terjadi di daerah lain. Sehingga ini akan diangkat menjadi prioritas yang kita akan bahas, yang kita akan respon dalam masa sidang ini. Untuk itu kehadiran daripada kita secara penuh kami mohonkan. Karena apapun yang terjadi di Mesuji, ya barangkali juga ada potensi juga terjadi di daerah lain seperti Sumatera Utara. Kami dilaporkan dari anggota DPD RI bagaimana ribuan masyarakat disana, hampir semua koran mengkabarkan terjadinya demo besar-besaran karena konflik mengenai tidak jelasnya status tanah sebagai tempat. Ini barangkali juga akan menjadi juga fenomena di tempat lain. Untuk itulah kita mengantisipasi dan untuk itu kita mohon masing-masing kita untuk bisa hadir secara maksimal dan memberikan pandangannya terhadap apa yang terjadi di berbagai daerah tersebut. Berhubung karena waktu kita terbatas, tentu kami harapkan masing-masing dari anggota DPD yang mewakili provinsinya untuk bisa menyampaikan pokok-pokok yang menjadi isu-isu hangat yang menjadi catatan kita. Dan tentu tidak terlepas dari laporan tertulisnya yang menjadi bagian yang nanti kita akan olah bersama melalui seketariat jenderal yang akan kita bagikan melalui alat-alat kelengkapan yang menjadi agenda kerja kita pada masa sidang ini. Untuk itu Bapak-Ibu sekalian, sesuai dengan, biasanya kita akan memulai dulu apakah dari. 6.

PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (DKI JAKARTA) Saudara Ketua, boleh saya.

7.

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, sebentar. Kami persilakan dulu Pak A.M. Fatwa untuk menyampaikan hal-

halnya. 6


8.

PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (DKI JAKARTA)

Terima kasih Saudara Ketua. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saudara Ketua, pimpinan dan anggota dewan yang terhormat. Dalam laporan Ketua tadi sudah disinggung juga mengenai adanya semacam salah paham terhadap tuntutan kita untuk perubahan Undang-Undang Dasar '45. Hemat saya tentunya tidak bisa kita sekedar membantah, menjawab bahwa tidak demikian. Tetapi kita harus melihat latar belakangnya, filosofinya dan realitas politiknya. Seperti kita ketahui bahwa harian Suara Pembaharuan tanggal 6 Januari 2012 dengan kepala berita PDIP tolak perubahan ke-5 Undang-Undang Dasar '45. Tapi lebih jelas lagi Suara Pembaruan internet tanggal 5 Januari yang menjelaskan secara rinci alasannya. Dan ini pernyataan resmi yang pertama sekali terbuka kepada umum Fraksi PDIP mengenai soal ini. Selama ini hanya tertutup didalam perdebatan-perdebatan. Karena itu hemat saya sikap resmi PDIP ini harus kita cermati dan kemudian kita berkaca diri, apa sebaiknya dengan kemampuan yang ada pada kita didalam mengambil langkah-langkah selanjutnya. Maka perlu, mohon waktu 2-3 menit, maka perlu kiranya kita flashback ke belakang. Bahwa seperti dijanjikan oleh Bung Karno sendiri tentang Undang-Undang Dasar 1945 agar nanti dirubah setelah terbentuk konstituante. Dan kita ketahui bahwa konstituante hasil pemilu tahun '55, saya sudah ikut kampanye pemilu '55 cuma belum bisa ikut pemilu. Konstituante itu telah berhasil membuat konsep perubahan secara menyeluruh UndangUndang Dasar '45, tapi sampai pembahasan dasar negara menjadi mandeg. Dan disitulah kesempatan TNI Angkatan Darat yang memang banyak sekali pemikir-pemikir politiknya, khususnya dipelopori oleh Jenderal Nasution mempengaruhi Presiden Soekarno untuk bersama-sama memikirkan itu. Dan kita ketahui akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit 5 Juli '59 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar '45. Jadi itu artinya sudah gagal total pada waktu itu, padahal itu hasil pilihan rakyat yang mau mengadakan perubahan. Dan saat itu sebenarnya antara Wilopo dan Prawoto, kelompok nasionalis dan kelompok Islam yang diketuai oleh KH. Masykur Prawoto Mangkusasmito ini telah terjadi perundingan, ini sebenarnya sudah hampir selesai, yang akhirnya juga itu menerima Pancasila dengan beberapa catatan-catatan minus dari pandangan-pandangan PKI. Tapi toh ambisi politik angkatan darat pada waktu itu dan juga ditambah ambisi Soekarno untuk bisa lebih berperan eksekutif, karena kalau Undang-Undang Dasar yang akan disahkan itu Presiden hanya sebagai simbol, ya kembali kepada Undang-Undang Dasar '45. Nah, kemudian begitulah sampai kita masuk kepada orde baru dan Undang-Undang Dasar '45 malah dikeramatkan. Saudara-saudara tentu tahu pidato Soeharto yang sampai mengatakan di Pekan Baru bahwa dihadapan Rapim ABRI, bahwa untuk menggagalkan niat orang-orang untuk merubah Undang-Undang Dasar '45 Pancasila ini kalau perlu kita culik satu anggota MPR sehingga tidak memenuhi kuorum untuk bisa merubah ini. Itulah pemicu lahirnya petisi 50 yang menentang Soeharto itu, yang saya terlibat di dalamnya. Dan kemudian ini tidak ada kesempatan untuk saya, bagi saya menjelaskan sedikit latar belakang selain pada forum seperti ini. Kemudian tibalah kita kepada reformasi, dan kita ketahui semua berhasil kita merubah Undang-Undang Dasar '45 dan itu merupakan loncatan jauh kedepan didalam perjuangan demokrasi dan hak asasi manusia. Dan tuntutan amandemen itu merupakan agenda pertama dari reformasi, dan itu memang yang pertama sekali. Kita berdebat 4 tahun dan berhasillah kita merubah Undang-Undang Dasar '45. Terbentuknya DPD ini, ini kan kita ketahui semua adalah hasil suatu kompromi perjuangan peningkatan dari utusan daerah. Jadi memang ada maju satu tahap, tapi itu memang sudah maksimal yang bisa dicapai pada waktu itu. 7


Jadi kita ini sebenarnya bayi yang lahir kurang sempurna, tapi itulah realitas politiknya pada waktu itu. Nah, sekarang itu hak kita untuk berjuang melakukan perubahan. Cuma caranya yang saya sarankan bahwa peta politik kita itu harus dilihat. Waktu DPD mulai gencar memperjuangkan ini khususnya pada tahun 2007, 2008 sampai 2009, ini fraksi yang memang mati-matian menolak itu PDIP, kemudian Golkar, yang ketiga PPP. Fraksifraksi yang lain itu ambivalen, termasuk fraksi saya pada waktu itu. Nah, saya ditugasi oleh pimpinan MPR pada waktu itu untuk selalu menghadiri, menghadiri pertemuan itu. Jadi disitu kita mengukur tidak mungkin terjadi perubahan itu. 9.

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Mohon waktunya.

10. PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (DKI JAKARTA) Dan maka sekarang hemat saya cara kita ialah, saran saya memakai kita politik garam seperti kata Bung Karno. Kita lebih banyak bekerja secara substansi, substansial, apa yang mungkin kita kerjakan menurut takdir kelahiran kita sebagai bayi yang kurang sempurna, tapi kita maksimalkan kerja kita. Saya mendukung misalnya statement Saudara Ketua tadi sudah dilaporkan ke Bima, ke masalah Mesuji dan lain-lain. Advokasi kepada rakyat, yang kita utamakan advokasi kepada daerah. Dan saya ingin menyarankan agar kita turunkan tensi, tensi politik gincu, karena wanita cantikpun kalau gincunya terlalu tebal menjadi norak. Jadi, dan kita janganlah terlalu tinggi nafsu kita kelihatan memperdebatkan soal ini dianggap kita tidak tahu diri. Psikologi politik, realitas politik, real politik yang ada di depan kita. Sebab tempo hari TNI itu memang mau menggagalkan perubahan Undang-Undang Dasar '45, tempo hari. Itu sampai dini hari 2002 saat terakhir itu ketua sidang sudah memberi sinyal ini MPR gagal, deadlock. Tapi akhirnya Panglima TNI turun tangan, dan saya memang bersama Fraksi PDI dengan Fraksi PPP pada waktu itu, Fraksi Golkar, itu turut menjembatani, bisa menyelamatkan keadaan pada waktu itu dini hari. Jadi, itulah saya kira yang ingin saya sampaikan agar nanti jangan sampai arang habis besi binasa didalam kita bekerja ini memperjuangkan perubahan Undang-Undang Dasar '45. Terima kasih. 11. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, terima kasih. Kita telah mendengar awal dari sidang ini dari Pak Fatwa. Tentu ini menjadi perhatian kita bersama dan kita minta nanti pimpinan Kelompok untuk lebih mengintensifkan lagi bagaimana strategi kita kedepan mendapat simpati publik, simpati masyarakat melalui peningkatan kinerja kita di daerah dan juga peningkatan kita pada rakyat yang mewakili kita semua. Baik Bapak-Ibu sekalian, mari kita mulai dari sebelah kiri, dari Lampung untuk menyampaikan. Silakan. 12. PEMBICARA : Ir. ANANG PRIHANTORO (LAMPUNG) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Syalom. Om Swastyastu. Pimpinan yang kami hormati, rekan-rekan anggota yang terhormat.

8


Baiklah, saya ingin menyampaikan pokok-pokok pikiran yang kita dapat dari hasil reses pada tanggal 17 Desember - 10 Januari di Provinsi Lampung. Dimulai dengan yang diperoleh dari Komite I. Yang pertama soal kurangnya sosialisasi pembuatan sertipikat yang dipandang oleh rakyat lalu berbelit-belit lama dan mahal. Yang berikut terkait dengan sengketa rakyat di Dusun Anglu di Gunung Rejo Pesawaran, yang belum tuntas adalah tanah rakyat yang kemudian di pakai Angkatan Laut dan sampai sekarang belum tuntas. Kemudian yang paling populer tentu konflik Mesuji. Perlu saya sampaikan kepada anggota sekalian, bahwa terkait dengan konflik Mesuji, saya pertama sekali menyampaikan bahwa Mesuji itu nama kecamatan di Kabupaten OKI Sumatera Selatan, Mesuji juga nama kabupaten di Lampung, OKU. Bahwa konflik yang kemudian sampai menelan korban meskipun tidak sebanyak yang Saurif tadi sampaikan. Jadi korbannya 9 orang itu, maaf yang untuk Mesuji di Sumsel itu yang 7 orang, kemudian 2 yang di Lampung. Jadi Lampung hanya 2, tapi suaranya lebih ramai yang di Lampung. Terkait dengan Lampung saya kira konflik yang paling menonjol adalah konflik antara warga dan PT. Silva Inhutani Lampung, terkait dengan perluasan lahan yang kemarin sampai-sampai kita, pimpinan mengundang Menteri Kehutanan, Bupati Mesuji dan Ketua DPRD Mesuji. Terkait dengan konflik agraria ini tampaknya kalau sikap pemerintah pusat menyerahkan sejumlah konflik agraria kepada daerah, tanda-tandanya ini alamat buruk untuk rakyat, tanda-tanda ini bakal terjadi lebih ramai lagi korban terkait dengan konflik agraria. Oleh karena itu secara khusus Lampung mengusulkan DPD RI segera membentuk Pansus konflik agraria untuk seluruh Indonesia. Karena konflik agraria tidak hanya ada di Lampung, saya membaca tidak satupun provinsi di Indonesia yang terbebas dari konflik agraria yang serius. Yang berikut terkait dengan tenaga PPL yang kurang, kelangkaan pupuk, subsidi urea, terutama pada musim menjelang musim tanam. Kemudian masih terbatasnya sarana listrik dan air bersih di daerah-daerah sekitar kawasan pegunungan. Kemudian juga tenaga honor yang sudah lama bersyarat, tapi juga belum diangkat menjadi PNS. Kemudian terkait dengan Komite II. Yang pertama terkait dengan pekerja sosial masyarakat. Pendamping di level pedesaan yang perlu mendapat bimbingan dan pelatihan secara khusus terkait dengan pengetahuan kebutuhan masyarakat di pedesaan. Kemudian terkait dengan RUU tentang Pangan, RUU tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani dan Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi lainnya. Kemudian pemerintah diharapkan memperhatikan betul jumlah dan alokasi pupuk subsidi, masih terkait dengan pupuk, yang sesuai dengan kebutuhan dan juga mengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi terutama urea. Kemudian terkait dengan Komite III. Masalah pendidikan. Bahwa saat ini pelajar di Indonesia juga di Lampung membutuhkan pembangunan karakter bangsa untuk mengembalikan identitas dan kepribadian bangsa yang semakin luntur karena unsur atau faktor globalisasi. Terkait dengan kesejahteraan sosial, bahwa masyarakat banyak mengeluh tentang bantuan dari pemerintah tetapi penyalurannya tidak optimal dan tidak tetap sasaran. Kemudian, saya mengambil yang pokok-pokok saja, terlalu banyak. Terkait dengan anggaran Kementerian Agama di Lampung tahun 2011 sebesar 711 miliar. Kemudian tahun 2012 berjumlah 890 miliar. Jumlah ini belum memadai dalam memberikan pelayanan pendidikan keagamaan di Provinsi Lampung. Sementara untuk program pendidikan islam dapat alokasi sebesar 720 miliar pada tahun 2012. Kemudian terkait dengan kesehatan. Masih banyak masyarakat miskin yang dipersulit berobat di rumah sakit. Kemudian pelayanan yang berbelit-belit dalam pengurusan jamkesmas yang membuat masyarakat miskin semakin sengsara. Terkait dengan tenaga kerja, bahwa masyarat memohon DPD RI bisa mengawasi permainan uang atau money politic ketika ingin menjadi PNS. Ini seperti yang ditemukan di Kabupaten Tanggamus dan 9


mulai sekarang sudah menjadi calon PNS dan dimintai uang yang beragam jumlahnya, money politic dalam penerimaan pegawai negeri sipil. Kemudian semua elemen di Provinsi Lampung siap mendukung penuh program kerja DPD RI dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Lampung. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Dan sekali lagi kami menyampaikan bahwa terkait dengan polemik konflik agraria di sejumlah daerah terutama juga di Lampung, kami mengusulkan agar DPD RI juga segera membentuk Pansus konflik agraria. Sekian, terima kasih. 13. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada wakil dari Provinsi Lampung yang telah menyampaikan laporan dan juga aspirasinya. Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Provinsi Bengkulu. 14. PEMBICARA : Dra. ENI KHAIRANI, M.Si. (BENGKULU) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Provinsi Bengkulu untuk melaporkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat di Provinsi Bengkulu. Saya ambil point-pointnya, untuk aspirasi untuk Komite I mengenai otonomi daerah. Yang pertama soal hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif di daerah sering kali menunjukan ketidakharmonisan. Masing-masing saling menunjukkan kuasanya sehingga kebijakan yang seharusnya diputuskan untuk kesejahteraan rakyat menjadi terabaikan. Lalu ada tuntutan agar segera dilakukan pembahasan dan pengesahan Undang-Undang tentang Desa. Yang dimaksudkan untuk menempatkan desa tidak hanya untuk kepentingan strukturalisasi pemerintahan semata tetapi juga dalam penganggarannya. Lalu permasalahan hukum dan pendataan KTP elektronik. Persoalan hukum yang banyak muncul di lapangan adalah persoalan pertanahan. Berbagai persoalan sengketa tanah di Bengkulu masih terus mengemuka seperti antara pihak perkebunan dengan masyarakat. Maka harus dilakukan pendekatan secara persuasif untuk menghindari terjadinya konflik terbuka ditengah masyarakat sebagaimana banyak terjadi juga di provinsi lainnya. Kemudian pelaksanaan e-KTP, ini juga banyak menimbulkan banyak persoalan di lapangan. Masih banyaknya data masyarakat yang belum memiliki KK, NIK, dan ini mengganggu proses. Lalu yang kedua petugas-petugas juga menjadi persoalan, anggaran juga menjadi persoalan dalam pelaksanaan e-KTP. Kemudian soal jadwal dari Bengkulu mengusulkan agar ada perpanjangan jadwal finalisasi program KTP elektronik ini. Kemudian persoalan pilkada di Provinsi Bengkulu. Ada persiapan pemilukada kota. Dalam tahun 2012 ini akan terselenggara dan saat ini sedang dalam proses. Lalu kemudian ada muncul persoalan klasik yang sering juga terjadi di daerah lain, yaitu alokasi anggaran yang tidak memadai, bahkan realisasinya yang belum ada kepastian. Nah, munculnya peserta pemilukada incumbent ini juga menjadi sebuah persoalan, anggaran menjadi terbengkalai hanya ada kepentingan-kepentingan sang calon. Kemudian pada tanggal 14 Februari 2012, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah akan kembali mengelar pemilukada putaran kedua untuk menyelesaikan rangkaian pilkada yang sudah terselenggara pada bulan September 2011. Lalu aspirasi untuk Komite II. Soal percepatan pembangunan infrastruktur. Pemerintah Pusat telah menganggarkan dana sebesar 2,11 triliun bagi pemeliharaan jalan di Sumatera. Meliputi 4 Provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu dan Provinsi Lampung. Dana yang dialokasikan tersebut berupa pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rekonstruksi jalan dan jembatan. Pemeliharaan jalan merupakan perioritas tertinggi dari alokasi anggaran tersebut, tetap tidak bisa memenuhi kebutuhan kondisi ideal. Secara teknis 10


tidak ada yang sulit dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur di Sumatera. Namun ada hal khusus yang berkaitan dengan lingkungan eksternal di luar kontrol terkait dengan regulasi instansi atau departemen lain, misalkan masalah wilayah kawasan hutan. Kemudian persoalan lain perbaikan jalan rusak yang luar biasa hampir disemua kabupaten. Kemudian masalah ketenagalistrikan. Bengkulu dipastikan akan defisit listrik karena banyaknya permintaan pemasangan listrik baru yang tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia untuk melayani pelanggan baru. Daya listrik yang dimiliki hanya 110 megawatt yang dipastikan tidak akan mencukupi untuk memberikan 7000 aliran listrik terhadap pelanggan. Untuk mengantisipasinya maka diharapkan agar gardu induk Manna dan gardu induk di Air Sebakul bisa segera berfungsi mengatasi krisis listrik di Kabupaten Bengkulu Selatan. Sebelum jaringan interkoneksi Pagar Alam Manna beroperasi, PLN Ranting Manna akan mendatangkan 4 unit mesin berkekuatan 5 megawatt. Lalu masalah perekonomian dan pertanian. Penyaluran KUR atau Kredit Usaha Rakyat di Provinsi Bengkulu mencapai 425,9 miliar yang disalurkan lewat 5 bank. Perkembangan KUR ini baik jika dibandingkan pada September 2010 yang hanya 230 miliar. Sejak awal 2011 perbankan meningkatkan penyaluran KUR khususnya untuk sektor pertanian, karena selama ini di Provinsi Bengkulu masih di dominasi sektor perdagangan yang mencapai 80%. Aspirasi yang masuk untuk Komite III, soal kerukunan umat beragama. Kehidupan antar umat beragama di dalam wilayah Provinsi Bengkulu cukup baik. Namun dalam minggu ini muncul pemberitaan kelompok aliran AKI atau Amanat Keagungan Ilahi yang berpusat sebagai pos pengayom AKI Provinsi Bengkulu di Jalan Gunung Bungkuk Kota Bengkulu. Saat ini masih ditangani oleh pihak pemda provinsi, kabupaten, polda, kemenag dan MUI. Lalu persoalan agama. Pendidikan agama belum optimal dan peran pemerintah daerah dalam pembinaan kerukunan umat beragama masih bersifat insidentil dan responsif bila ada gejala keresahan di tengah-tengah masyarakat. Soal pendidikan. Masalah ujian nasional juga masih, yang menjadi persoalan ditingkat bawah ada usulan agar modal formulasi kelulusan UN dapat menekan tingkat kecurangan penyelenggaraan Ujian Nasional. Karena dapat melihat korelasi antara nilai ukur dan nilai Ujian Nasional. Lalu BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Bengkulu tahun 2012 ini mendapat jatah 40 miliar yang sudah di transfer ke bank daerah. Dana BOS sangat mendukung, selama ini yang ditangkap oleh masyarakat mendukung pembiayaan sekolah, menyebut bahwa dana BOS adalah urat nadi pembiayaan pendidikan. Persoalan kesehatan ini ada tuntutan agar RUU tentang Keperawatan segera untuk dibahas dan disahkan. Aspirasi untuk Komite IV. Masalah APBD dan minimnya kemampuan PAD dan dana pembangunan. Ini stressing yang diusulkan dari Provinsi Bengkulu untuk bisa dibahas di Komite IV. Dan yang lain soal DIPA dan penyerapan APBN untuk Provinsi Bengkulu. Secara lengkap laporan akan kami sampaikan pimpinan untuk nanti bisa didistribusikan ke komite yang ada di DPD RI. Demikian. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Ibu Hj. Eni Khairani yang telah menyampaikan persoalan apa yang terjadi di daerah Bengkulu. Mohon sekali lagi kita harus agak disiplin, karena masih banyak agenda kita, waktu digunakan sebaik-baiknya dan yang pokok-pokok, dan nanti akan kita bagikan melalui Pimpinan masing-masing alat kelengkapan. Kami persilakan, selanjutnya dari mewakili Provinsi Sumantera Selatan.

11


16. PEMBICARA : Drs. H. AIDIL FITRISYAH, MM. (SUMSEL) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita sekalian. Bapak pimpinan sidang yang kami hormati. Ibu Sesjen dan staf. Para anggota DPD yang kami muliakan. Perkenankanlah Pak Ketua, kami hanya membacakan pointers saja terhadap permasalahan ini yang terjadi di Sumatera Selatan. Terhadap hal-hal yang sama dengan Lampung dan Bengkulu kami tidak baca. Untuk itu beberapa permasalahan yang menyangkut komite akan dilangsungkasihkan kepada komite untuk dapat dibahas bersama komite yang bersangkutan. Dalam kesempatan ini pada saat reses baru-baru ini kami tetap melakukan peresapan, menyerap aspirasi masyarakat. Terdapat beberapa hal, pertama kami mencoba melakukan penyerapan aspirasi rakyat terhadap transportasi. Pertama transportasi Sumatera Selatan ini menyangkut kereta api yang merupakan peranannya yang sangat penting bagi Sumatera Selatan. Dan sampai saat ini terganggu oleh adanya angkutan batu bara yang mengakibat disamping kecelakaan juga timbulnya permasalahan-permasalahan lain. Oleh karena itu kami menyarankan dalam kesempatan ini melalui pimpinan agar angkutan batu bara ini dapat tersendiri dilakukan oleh pihak PJKA. Kedua, masih belum maksimalnya PJKA untuk melakukan pelayanan terhadap transportasi masalah di daerah ini. Terlihat indikasinya masih kurangnya gerbong-gerbong untuk menampung kepentingan rakyat. Berikutnya adalah dengan PT. PLN, yang kami anggap sampai saat ini masih mengganggu pelaksanaan pertumbuhan ekonomi industri di daerah yang kadang-kadang hidup kadang-kadang mati Pak. Ini mengakibatkan merusaknya alat-alat elektronik. Untuk itu kami pembangunan listrik baru di Sumatera Selatan ini kami sarankan kiranya dapat diikutsertakan pihak swasta. Sehingga dengan demikian nanti PLN hanya menjual listriknya, tetapi yang pembangkit listrik oleh pihak swasta. Bapak Ketua yang terhormat. Sedangkan pelaksanaan e-KTP seperti Bengkulu sama, sebab tidak terlatihnya atau kurangnya terlatihnya pelaksanaan-pelaksanaannya, kemudian alat-alatnya hanya tidak ada reserve, kalau alat-alat satunya rusak kembali ke Jakarta, Jakarta mungkin ke Singapore dulu, jadi akibatnya sangat-sangat lama sekali. Berikutnya Pak Ketua, mengenai keormasan juga minta, sudah kami sebutkan sini, demikian juga mengenai pariwisata. Terakhir ingin kami sampaikan kepada Bapak pimpinan, Bapak dan Ibu sekalian. Sumatera Selatan sekarang ini terhambat pertumbuhan ekonominya karena terganggungnya transportasi. Pak Ketua, barangkali antara Indralaya ke Palembang itu jaraknya 32 km, ditempuh dalam waktu 5 jam. Oleh karena itu timbul anarki masyarakat menyetop truk-truk yang mengangkut batu bara. Dan bahkan terakhir truknyapun didorong masuk sungai Pak, jadi ini perlu penertiban. Disamping itu Pak Ketua dan Bapak dan Ibu sekalian, Sumatera Selatan ini tidak pantas lagi seperti ruas jalan sekarang. Kalau Pak Ketua nanti ke Sumatera Selatan dari Palembang ke Banyuasin itu sekitar 20 km, jangan diharap bisa selesai 4 jam. Jadi ini menghambat pertumbuhan ekonomi. Demikian juga jembatan Pak, Jembatan Sungai Musi sekarang ini ada dua Pak, satu Ampera, satu Sungai Musi dua. Sungai Musi dua ini tidak mampu lagi menampung. Ini kita khawatir sungai Musi dua ini akan timbul seperti Kaltim Pak kalau dibiarkan atau tidak dilakukan sekarang ini langkah-langkah penyelamatan. Sebab tidak ada jalan lain, sedangkan Ampera tidak boleh truk masuk. Oleh sebab itu Sumatera Selatan menyarankan dan sudah dimulai oleh pemerintah provinsi kiranya sudah pada saatnya Sumatera Selatan membangun jalan tol antara Kayu Agung 12


dengan Banyuasin melalui Palembang. Sehingga dengan demikian akan terjawab kendalakendala pertumbuhan ekonomi sekarang ini. Kalau hal ini diteruskan kami khawatir Pak ada dua kemungkinan, jembatannya yang rubuh sebab volumenya sudah begitu ketat, kemudian rakyat sulit melakukan kegiatan pembangunan daerah. Terakhir, semua jalan-jalan negara sekarang Pak dalam keadaan susah untuk dilewati. Jadi sekarang banyak rakyat yang memelihara ikan ditengah jalan, sebagai sindiran kepada pemerintah ini ketidaksanggupan untuk itu. Ini kalau biar lagi Pak, dibiar sebentar lagi kemarin Prabumulih, jalan negara itu tidak bisa dilewati, jalan provinsi ditutup, jalan kabupaten oleh walikotanya, supaya jalan negara ini diperbaiki. Nah, kalau ini lambat diatasi kami khawatir akan stagnasi di daerah Sumatera Selatan khususnya dan Sumatera pada umumnya. Dan inilah beberapa hal-hal yang ingin disampaikan. Terhadap menyangkut masalah Mesuji dan sebagainya, bukan Mesuji saja Pak, Mesuji, Linggau, kemudian Sekayu dan semuanya ada di sini yang kami teruskan kepada komite yang bersangkutan untuk bisa membahaskannya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas dorongannya. Bilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 17. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, terima kasih kepada Aidil yang telah menyampaikan persoalan-persoalan dan agenda-agenda yang menjadi bagian daripada nanti tugas kita pada masa sidang ini. Selanjutnya kami persilakan dari mewakili dari Provinsi Jawa Barat. 18. PEMBICARA : KH. SOFYAN YAHYA, MA. (JAWA BARAT) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, para anggota dewan yang terhormat. Hasil kegiatan di daerah anggota DPD provinsi, anggota DPD RI yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Mulai tanggal 17 Desember sampai tanggal 11 Januari dapat menghimpun 56 aspirasi, dan dibagi dua 9 aspirasi dari pemerintah daerah, 37 aspirasi dari kelompok masyarakat. Dari 56 aspirasi ini kami instruksikan kepada pimpinan supaya disposisikan kepada seluruh alat kelengkapan. Dan ini dari 56 aspirasi, 7 aspirasi untuk Komite I, 15 aspirasi untuk Komite II, 24 aspirasi untuk Komite III, 9 aspirasi untuk Komite IV dan 1 aspirasi untuk PPUU. Terima kasih Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 19. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih Pak Kyai Sofyan Yahya yang dengan apa cerdasnya menginstruksikan kepada pimpinan untuk langsung dibagikan kepada alat kelengkapan yang nanti yang mengeksekusi daripada apa aspirasi yang ada di Jawa Barat. Nanti akan kami teruskan. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan dari Provinsi Jawa Tengah untuk menyampaikan laporannya. 20. PEMBICARA : DENTY EKA WIDI PRATIWI, SE. (JAWA TENGAH) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota DPD RI yang saya hormati. Kami akan melaporkan hasil kunjungan kita ke daerah untuk Provinsi Jawa Tengah. Dalam memasuki musim penghujan pemerintah diminta untuk lebih siap untuk 13


mengantisipasi terjadinya beberapa bencana yang banyak terjadi di Provinsi Jawa Tengah seperti banjir dan tanah longsor. Terlepas dari berbagai permasalahan yang ada, berbagai aspirasi juga kita akomodir. Kita patut berbangga hati sebagai khususnya warga dan masyarakat Jawa Tengah dengan adanya produk kreasi pelajar dari SMK di bidang otomotif berupa mobil kiat esemka, serta pengembangan di bidang IT seperti perangkitan komputer dan lain sebagainya. Untuk itu pemerintah tentunya diharapkan dapat mengeluarkan berbagai kebijakan tentang mobil nasional, yang sebenarnya sudah menjadi program nasional itu sendiri. Serta berbagai kebijakan dalam mendorong pengunaan dan mencintai produksi dalam negeri. Serta pengembangan dan peningkatan mutu esemka itu sendiri agar menarik minat peserta didik lebih banyak. Sehingga juga DPD diharapkan dapat memberikan dukungan dalam upaya penggunaan produksi dalam negeri dalam hal ini adalah mobil nasional. Bapak-Ibu sekalian anggota DPD yang terhormat. Dalam aspirasi yang terkait Komite I. Dalam hal ini kami laporkan bahwa yang pertama di bidang kepegawaian. Sistim remunerasi hanya diberlakukan untuk PNS pada kementerian dan lembaga negara yang tertentu. Sehingga PNS pada pemerintahan daerah belum menikmati sistim remunerasi tersebut, padahal mereka juga sangat berharap pemberlakuan remunerasi itu juga untuk perbaikan penghasilan secara keseluruhan. Dan juga beberapa aspirasi dari beberapa penjaga sekolah, terutama penjaga sekolah SD yang menjadi permasalahan bagi sekolah-sekolah di daerah dan pedesaan. Karena formasi CPNS untuk penjaga sekolah pada tahun-tahun sebelumnya dan sampai sekarang tidak dapat terpenuhi akibat tidak adanya peminat yang mendaftar pada formasi tersebut, serta tidak diadakannya formasi untuk penjaga sekolah. Untuk itu perlu adanya upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi diantaranya dengan percepatan remunerasi bagi PNS seperti yang pertama kami sampaikan. Juga pemerintah hendaknya segera memenuhi kebutuhan tentang formasi penjaga SD untuk sekolah-sekolah terutama di daerah-daerah pedesaan. Mengenai pemerintahan di desa, menyangkut pengaturan tentang desa, beberapa paguyuban kepala desa serta perangkat desa masih terus untuk mendorong disahkannya Undang-Undang tentang Desa. Karena beberapa hal, persoalan yang dirasakan terkait masalah pembebanan anggaran kepada daerah, sehingga pemerintah daerah perlu untuk memberikan bantuan keuangan kepada desa yang pengaturannya melalui peraturan pemerintah. Akan tetapi bagi daerah-daerah yang mungkin APBD-nya minim akan terasa berat. Dan juga pemerintah desa cenderung dianggap sebagai lembaga stempel yang diperlukan manakala instansi daerah maupun instansi vertikal mempunyai keperluan ataupun kepentingan di desa. Dan juga aspirasi lain mengenai beberapa hal terutama peningkatan kesejahteraan daripada kepala desa dan perangkatnya. Terkait masalah kependudukan dan pemukiman, beberapa kabupaten, keinginan beberapa kabupaten untuk melakukan pemugaran rumah yang tidak layak huni, yang terkendala dengan minimnya anggaran yang dimiliki. Mengenai e-KTP, dalam hal ini kami laporkan merupakan salah satu kebijakan pemerintah dibidang kependudukan, kami juga menjumpai berbagai permasalahan teknis yang selama ini belum diantisipasi oleh pemerintah. Beberapa keterbatasan personil pelaksanaan tenaga operasional ataupun operator pelayanan e-KTP, serta lambatnya proses pengiriman dan instalasi peralatan, serta berubahnya database kependudukan menjadi salah satu faktor penghambat kelancaran pelaksanaan e-KTP. Kendala-kendala seperti ini harus cepat diantisipasi agar program e-KTP bisa berhasil sesuai dengan target yang ditentukan oleh pemerintah. Dan juga beberapa trouble jaringan masih banyak dijumpai, juga ketersediannya perangkat keras maupun perangkat lunak.

14


Kemudian aspirasi mengenai yang termasuk Komite II. Dalam hal ini kami sampaikan adalah beberapa hal dalam mendengarkan aspirasi masyarakat tentunya banyak didengungkan terkait masalah petani tembakau, yang beberapa waktu yang lalu unjuk rasa menentang dikeluarkannya RPP tentang pengamanan produk tembakau sebagai zat adiktif sebagai kesehatan. Mereka menuntut pemerintah untuk membatalkan pengesahan daripada RPP tersebut, dengan alasan RPP itu tidak akan, maaf, RPP tersebut akan merugikan masyarakat terutama para petani tembakau. Menurut mereka pembatasan penggunaan dan distribusi pokok tembakau sangat diskriminatif. Seharusnya pemerintah justru mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat melindungi petani tembakau. Untuk itu, khususnya kami tujukan ke Komite II untuk dapat mengadakan pembahasan-pembahasan ataupun audiensi dengan para petani tembakau khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Terkait aspirasi Komite III. Dapat kami sampaikan bahwasanya guru adalah merupakan komponen utama dan penting dalam pendidikan. Persoalan guru sangat banyak sekali, beberapa hal kami sampaikan; 1. Lembaga pendidikan guru yang perlu terus diperbaiki. 2. Kebutuhan guru di sekolah dasar tidak ada tanda-tanda untuk dipenuhi, sehingga terlalu banyak guru yang honorer yang berada di situ. 3. Kemampuan profesionalitas guru yang masih jauh dari yang kita harapkan. 4. Pembinaan guru yang nyaris tidak terlihat selama otonomi, bahkan sebaliknya persoalan birokrasi dan politik yang di dominasi, sehingga mengakibatkan guru banyak yang tertekan dan stress. 5. Perlindungan guru sangat jauh dari ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Guru dan Dosen. 6. Kesejahteraan guru non PNS kurang memadai. Maka DPD perlu kiranya untuk mendorong penghasilan minimal guru bagi guru non PNS yang disubsidi oleh APBN. Sehingga DPD juga harus dapat mendorong dapat menyelesaikan berbagai masalah yang ada pada guru. Sehingga DPD juga dihimbau juga untuk membentuk Pansus Guru. Kemudian mengenai Ujian Nasional. Terutama ternyata banyak berdampak yang kurang baik pada persoalan pendidikan karakter peserta didik, karena dianggap rendah dalam pendidikan, nilai dan keterampilan karena mengutamakan kognitif saja. Jenis soal pilihan ganda yang menghilangkan kreatifitas itu melemahkan kemampuan Ujian Nasional anak. Sehingga anak dalam menghadapi berbagai macam problem solving kurang begitu dapat cermat. Sehingga sikap DPD seharusnya kembali kepada sikap DPD sebelumnya pada waktu itu yaitu menolak adanya Ujian Nasional. Aspirasi yang kami dapatkan untuk Komite VI terkait dengan berbagai permasalahan; Yang pertama, mengenai pajak dan retribusi daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah mengakibatkan bertambahnya belanja pemerintah daerah dan berkurangnya pendapatan daerah. Untuk itu DPD RI melalui Komite IV agar dapat membaca dan mengevaluasi dampak lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut bersama pemerintah melalui kementerian terkait. Agar tujuan dari pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dapat sama-sama kita wujudkan. Yang kedua, mengenai pembayaran dana BOS, dana sertifikasi guru dan dana yang timbul akibat kebijakan pemerintah pusat lainnya. Beberapa kebijakan pemerintah dengan memberikan dana BOS, dana sertifikasi guru dan dana yang timbul akibat kebijakan pemerintah pusat lainnya merupakan kebijakan yang sangat baik dalam mendorong pembangunan di bidang pendidikan yang menyangkut kesejahteraan guru. Namun dalam mekanisme dan pelaksanaan pembayaran yang pada saat ini dilakukan dengan mekanisme 15


APBD menjadi beban tersendiri bagi pemerintah daerah. Untuk itu diharapkan pemerintah dapat mengevaluasi hal tersebut. DPD RI melalui Komite IV agar dapat mengevaluasi mekanisme kebijaksanaan pemerintah pusat tersebut agar tidak menjadikan beban pemerintah daerah. Namun tujuan mulia dari kebijakan pemerintah dapat kita capai bersama. Yang terakhir, mengenai APBN. Provinsi Jawa Tengah dalam Musrenbangnas mengajukan beberapa usulan kegiatan yang dibiayai oleh APBN 2012 dalam kategori dekonsentrasi. Untuk itu DPD RI melalui Komite IV dapat melakukan evaluasi dengan cara dengar pendapat umum atau rapat kerja dengan pemerintah melalui kementerian terkait guna mengevaluasi mekanisme perencanaan pembangunan dalam mengukur efektifitas Musrembangnas itu sendiri agar hasil yang dicapai dalam proses perencanaan pembangunan secara nasional di daerah dapat tercapai semaksimal mungkin. Demikian ringkasan laporan hasil kunjungan kerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah kami sampaikan. Secara lengkap kami sampaikan secara tertulis. Terima kasih. Bilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 21. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Ibu Denty yang telah menyampaikan berbagai aspirasi dari Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya kami persilakan kepada Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami persilakan. 22. PEMBICARA : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (NTB) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Om Swastyastu. Pimpinan dan forum yang kami hormati. Hal yang perlu kami laporkan disini sebagaimana telah disinggung oleh pimpinan, bahwa masalah yang menonjol di NTB terkait dengan kasus di Kecamatan Sape kampung halamannya pelapor. Dan untuk ini kami atas nama anggota DPD Provinsi NTB mengapresiasi langkah yang telah diambil oleh pimpinan DPD, termasuk keikutsertaan pimpinan Komite I dan Komite II serta Sesjen DPD yang dengan cepat merespons insiden Sape melalui kunjungan kerja dan rapat kerja. Kejadian pada tanggal 24 Desember, tanggal 27 rombongan DPD berhasil masuk membelah, mencairkan barikade-barikade yang dipasang. Tengah malam Kapolri sudah masuk melepas, Kapolri menyampaikan kepada saya, "saya sudah masuk, saya sudah bersihkan". Terima kasih Pak Kapolri, kami masuk sudah tutup lagi. Jadi kita masuk baru disusul oleh Komnas HAM dan kita membuka, kemudian rombongan-rombongan lain. Dan pada tanggal 27 kita telah berhasil melakukan rapat bersama sebagai wujud dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 bersama DPRD, bupati, kapolres, juga ikut mendampingi kami Dirjen Minerba beserta rombongan dan para pejabat lain dan dihasilkan kesepakatan pada saat itu. Pertama, terkait dengan dugaan pelanggaran HAM. Kita memang menghargai dapat memahami tindakan kepolisian mengambil tindakan dan upaya paksa, tapi penilaian soal Komnas HAM, soal pelanggaran HAM diserahkan kepada Mabes Polri dan Komnas HAM. Sedangkan masalah terkait dengan aspirasi mencabut SK Bupati Nomor 357188 kita carikan formulanya, karena memang dari segi yuridis cukup sulit mengatasi, memenuhi aspirasi masyarakat untuk mencabut ini. Tetapi, terus kita lakukan termasuk apa yang disampaikan oleh pimpinan rapat di DPD pada masa reses. 16


Yang berikut, kami sampaikan kepada forum dari Komite I terkait dengan usul pembentukan Kabupaten Lombok Selatan sebagai pemekaran dari Kabupaten Lombok Timur, dan usul pembentukan Kota Samawa Rea sebagai pemekaran di Kabupaten Sumbawa telah memenuhi syarat. Dan untuk ini kami mengharapkan Komite I dapat mengagendakannya untuk melakukan pemeriksaan dan kalau perlu peninjauan lapangan untuk proses lebih lanjut. Sementara usul pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sebagai pemekaran dari Provinsi NTB masih terdapat dokuken-dokumen yang kurang. Mudahmudahan nanti akan bisa disusulkan. Berikut, terkait Komite II. Sebagaimana tadi kami sampaikan kiranya bersama Komite II kiranya bisa membantu kami nanti pada pertemuan lebih lanjut yang kita harapkan tetap akan dilakukan bersama Menteri ESDM dan gubernur beserta bupati, dan bersama perusahaan yang bersangkutan untuk lebih teknis lagi mencari jalan keluar solusi permasalahannya. Yang ketiga, terkait Komite III. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan tetap menjadi masalah, mungkin daerah kami ini daerah yang cukup rawan dan sensitif dengan konflik. Bahkan kita melihat konflik-konflik bukan saja antar agama, tetapi intern agama juga terjadi di tempat kami. Dan ini akan menjadi bagian dari pemikiran kita dalam rangka perumusan-perumusan kebijakan kita pada tingkat pusat. Terkait bidang pendidikan. Ada aspirasi berhubungan dengan pembentukan kampus atau IPDN yang baru. Mungkin perlu diikuti dengan kebijakan untuk memprioritaskan tenaga-tenaga local boy for local job. Bantuan siswa miskin kiranya mendapat perhatian pemerintah pusat untuk terus dilanjutkan dan ditingkatkan pelayanannya. Kemudian perlu dilaporkan pencairan insentif dari pusat, seperti tunjangan fungsional, sertifikasi, NUPTK, ini masih sering tertunda dan terlambat pelaksanaannya. Kebijakan pemerintah kurang berpihak pada lembaga pendidikan swasta, terutama di Pulau Lombok ini sebenarnya yang paling dominan swasta ini. Tetapi justru pemerintah kurang memberi perhatian di situ sehingga lebih kepada lembaga pendidikan negeri. Terkait pemuda dan olahraga, seperti biasa. Ruang lingkup Komite IV, program-program UMKM, koperasi dan usaha mikro itu sudah bagus, tetapi KUR yang masih belum. Jadi, tampaknya tidak sejalan antara kebijakan yang dipublikasikan oleh pemerintah dengan realitanya di lapangan. Kebijakan yang dipublikasikan itu sangat-sangat bagus sekali, tetapi realitanya tidak demikian soal KUR ini. Kemudian juga, kami mengharapkan dukungan-dukungan terkait dengan pengembangan usaha wirausahawan baru dan koperasi. Kemudian, sejalan tadi dengan Jawa Tengah juga soal isu dana bagi hasil dan khususnya cukai tembakau yang masih dipandang kurang transparan dan belum dirasakan manfaatnya secara langung oleh masyarakat. Sehingga, mudah-mudahan nanti pansus akan bisa menyelesaikan. Sekian dan terima kasih. Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syalom. Om Shanty Shanty Shanty Om. 23. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Prof. Farouk yang telah menyampaikan berbagai persoalan dan aspirasi dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, kami persilakan yang mewakili Provinsi DKI Jakarta.

17


24. PEMBICARA : H. PARDI, SH. (DKI JAKARTA) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastyastu. Yang terhormat pimpinan DPD RI dan anggota DPD RI. Yang saya hormati Sesjen serta jajarannya. Saya mewakili dari Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil reses dari tanggal 17 Desember sampai dengan tanggal 10 Januari. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru. Semoga di tahun baru ini dapat membawa semangat baru bagi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan bagi kita semua. Kegiatan di daerah pemilihan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas konstitusi, kami telah melaksanakan kegiatan di daerah pemilihan DKI Jakarta. Bertemu secara langsung dengan masyarakat dan pimpinan pemerintah daerah. Sebagai wakil dari ibukota negara, maka kami memiliki optimisme bahwa apabila anggaran pendapatan belanja daerah DKI Jakarta yang telah mencapai 36,2 triliun dapat mendorong pembangunan dan kesejahteraan apabila dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jaawab, akuntabel, dengan penyerapan yang maksimal. Sebagai provinsi yang mnemiliki kekhususan dan sebagai kawasan strategis nasional, kami berkewajiban untuk memastikan bahwa pembangunan di daerah DKI Jakarta juga memiliki dampak positif dalam konteks nasional. Beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini adalah: 1. menurut Pasal 33 UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara kesatuan RI, pemerintah daerah memperoleh anggaran yang bersifat khusus, antara lain pada bidang tata ruang, sumber daya alam, lingkungan hidup, pengendalian penduduk dan permukiman, transportasi industri dan perdagangan, pariwisata perlindungan budaya betawi, dan budaya lainnya. Namun dalam realitasnya, UU tersebut tidak dijabarkan dalam bentuk peraturan pemerintah sehingga ketentuan pasal-pasal tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan alasan tidak ada usulan dari pemerintah daerah. Kami mendorong Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa ketentuan pasal ini dapat diterapkan segera mungkin. 2. Berkaitan dengan masalah kependudukan bagi warga menetap di kawasan Tanah Merah Rawa Badak, Koja, Jakarta Utara, kami meminta kepada PT Pertamina sebagai operator kilang minyak Plumpang agar segera membangun daerah penyangga dengan kawasan yang ditempati oleh warga. Apabila batas wilayah antara objek vital negara tersebut dengan permukiman penduduk dapat diperjelas, maka kami berkeyakinan akan ada terobosan dari Pemprov DKI Jakarta terhadap pemenuhan hak warga negara untuk memiliki dokumen kependudukan, seperti KTP. 3. Sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 28 Ayat 1 dan Pasal 34 Ayat 3 UUD 1945 bahwa rakyat berhak atas pelayanan dan fasilitas kesehatan yang layak, minimnya ketersediaan tenaga kesehatan di Provinsi DKI Jakarta, khususnya jumlah bidan di puskesmas dapat menghambat pelayanan jaminan persalinan (Jampersal) di DKI Jakarta. Minimnya ketersediaan tersebut merupakan akibat dari moratorium pengangkatan PNS pemerintah pusat. Sehingga, kami memandang perlu pengecualian kebijakan untuk tenaga kesehatan tertentu dan langsung menyentuh kepentingan rakyat.

18


4. Kami memberikan perhatian atas pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan. Kami menemukan dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kesejahteraan guru madrasah perlu ditingkatkan. Namun, hal tersebut tidak dapat diwujudkan karena pengelolaan guru madrasah berada di bawah Kementerian Agama sehingga tunjangan tenaga kerja daerah (TKD) Provinsi DKI Jakarta tidak dapat diberikan kepada mereka. Yang kedua, partisipasi masyarakat melalui Komite Sekolah perlu diatur lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar asas good government, tata kelola prima dapat diterapkan di mana partisipasi orang tua siswa dalam pembiayaan sekolah tidak berdampak buruk kepada orang tua siswa tidak mampu atau bahkan kepada sekolah menggunakan legitimasi komite sekolah untuk membuat program dam meminta dana kepada orang tua secara tidak demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. 5. Berkaitan dengan ketersediaan air bersih di Provinsi DKI Jakarta, pemerintah pusat perlu untuk mendukung posisi pemerintah daerah dalam negosiasi penyediaan air bersih yang kini dikelola bersama dengan operator swasta. Penting mengingat tarif air yang terlampau mahal dapat menambah beban ekonomi masyarakat dan mendorong industri dan perusahaan menggunakan air tanah secara berlebihan. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah membuat bahan baku air sendiri di kawasan Jatiluhur dan kemudian dialirkan melalui pipa-pipa sepanjang 70 km ke Jakarta dan kemudian dialirkan melalui rumah tangga dan industri dan perusahaaan dengan biaya yang relatif lebih murah melalui pipa milik PDAM provinsi DKI Jakarta. Penutup, demikianlah laporan kegiatan di daerah pemilihan kami di Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan mulai tanggal 17 Desember 2011 dan berakhir pada tanggal 10 Januari 2012 berdasarkan interaksi kami dengan masyarakat maupun pemerintah daerah. Maka, harapan kepada peran anggota DPD RI sangat diharapkan karena dapat melakukan komunikasi lintas sektoral, partai, dan latar belakang sosial lainnya. Marilah kita semua, Saudara Ketua, para Wakil Ketua Anggota DPD RI yang terhormat untuk bersama-sama Sekretaris Jenderal, media, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama bersinergi meningkatkan kinerja kita dalam memberikan pertimbangan RUU serta pengawasan UU di tahun 2012. Sehingga, kerja nyata kita akan menjadi posisi tawar yang kuat dalam usaha kita untuk tetap istikomah melakukan amandemen kelima UUD 1945 demi terwujudnya sistem presidensial yang kuat serta terciptanya sistem bikameral yang utuh. Demikian harapan kami ridho Allah SWT, mari kita awali tahun 2012 ini, kami mengajak seluruh penyelenggara dan rakyat untuk terus bekerja untuk Indonesia dan memastikan bangsa, negara, dan rakyat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pendiri bangsa dan UUD negara RI. Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 25. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, terima kasih kepada Saudara Pardi yang mewakili Provinsi DKI Jakarta. Saudara-saudara sekalian, kita juga kedatangan adik-adik, tamu yang datang jauh dari Sulawesi Selatan, yaitu para mahasiswa dari Fisip dari Universitas Hasanuddin dari Provinsi Sulawesi Selatan. Betul, ya? Mudah-mudahan inilah calon-calon pengganti Pak Azis Qahhar Mudzakkar, mana dia? Atau Pak Litha Brent, atau Pak Bahar Ngitung, dan juga Pak Aksa Mahmud. Baik, selanjutnya kami persilakan yang mewakili Provinsi Jatim.

19


26. PEMBICARA : Prof. Dr. Dra. Hj. ISTIBSYAROH, SH., MA. (JAWA TIMUR) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastyastu. Bapak-Ibu pimpinan yang kami hormati serta Bapak-Ibu anggota DPD RI yang saya hormati. Dan yang saya hormati pula adalah Ibu Sesjen beserta jajarannya, dan mungkin ada wartawan, serta hadirin-hadirat terutama dari mahasiswa Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan yang saya hormati. Kami dari Jawa Timur akan menyampaikan beberapa hal. Kalau masalah BOS dan masalah sertifikasi guru tidak akan saya sampaikan Pak pimpinan, karena sudah ada dalam laporan lengkapnya. Saya menyampaikan ada beberapa permasalahan. Pertama adalah permasalahan konflik tanah di kabupaten Jember. Konflik tanah akhir-akhir ini kembali di beberapa tempat. Konflik tanah yang juga terjadi di Kabupaten Jember Timur antara perkebunan PT Taspen dan PTPN XII yang sekitar 40 hektar sudah ditebang. Kemudian, sudah terjadi penangkapan terhadap sembilan warga oleh aparat kepolisian, juga sudah terjadi protes dari masyarakat. Untuk itu, DPD RI perlu mengawasi kinerja Badan Pertanahan Nasional agar terjadi proses percepatan penyelesaian persoalan tanah di beberapa daerah yang berpotensi konflik. Permasalahan yang kedua adalah keterlambatan pedoman umum dan petunjuk teknis dana alokasi khusus (DAK) sangat penting bagi daerah. Karena itu, kemampuan menyerap DAK mempengaruhi keberhasilan pembangunan di daerah. Persoalannya pemerintah masih terlambat menyerahkan pedoman umum berupa petunjuk pelaksanaan atau juklak dan petunjuk teknis atau juknis. Kemudian yang ketiga, membuka akses dareh terpencil. Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini memprioritaskan pembangunan jalan tembus untuk membuka akses Kabupaten Bondowoso dengan mengandalkan 4,8 miliar. DPD RI diminta untuk ikut mendorong realisasi proyek ini agar Kabupaten Bondowoso dan daerah lain yang mengalami kondisi yang sama dapat mempercepat proses pembangunan. Kemudian yang keempat, masalah perekonomian rakyat kecil. Terkait dengan relokasi pedagang di Pasar Babat Kabupaten Lamongan hingga kini belum ada penyelesaian dari dinas terkait. Sekitar dua bulan yang lalu pasar tersebut sudah diratakan dengan tanah karena pemerintah kabupaten setempat berencana untuk membangun kembali dengan bangunan pasar yang baru. Permasalahan yang ditemui, daya tampung pasar sementara yang ada sekarang hanya sekitar 500 pedagang. Padahal, pedagang yang lama ada 2.389 pedagang. Kemudian, yang sudah disiapkan sekarang lokasinya kurang strategis. Harga per kios yang ditawarkan tersebut bermacam-macam sehingga pedagang tidak mampu untuk membelinya pada pasar yang diletakkan yang baru ini. Pedagang yang tidak tertampung juga yang merasa keberatan untuk menempati pasar yang baru tersebut kini mulai berdagang di jalan kecil, di gang kecil sekitar permukiman warga sehingga menambah persoalan tersendiri dan terkesan kumuh serta lingkungan tersebut menjadi tidak tertata dengan baik. Terkait dengan itu, pedagang di Kabupaten Lamongan diharapkan SKPD terkait, yakni dinas koperasi, industri, dan perdagangan, perusahaan daerah, PD Pasar, asosiasi pedagang dan stakeholder lainnya duduk bersama dan bersinergi agar mendapatkan jalan keluar terbaik. Kemudian, selanjutnya adalah masalah jumlah perawat yang sangat banyak sekali. Kalau di Kabupaten Situbondo jumlahnya adalah 513 orang, kemudian belum ada tempat khusus untuk training keperawatan. Juga, di Kabupaten Jember hingga saat ini belum ada fasilitas khusus untuk training keperawatan. Kemudian, saran komunikasi intensif DPD RI dengan pemerintah daerah idealnya memberikan perubahan signifikan di daerah menjadi lebih baik. Karena itu, DPD RI perlu asegera menginventarisasi semua persolan yang ada 20


pada masa reses ini dan reses-reses sebelumnya untuk ditindaklanjuti dengan memaksimalkan berbagai kewenangan, tugas, dan kewajiban DPD sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Penutup mengakhiri laporan ini, kami menyampaikan harapan semoga hasil kegiatan anggota DPD RI di daerah dapat ditindaklanjuti secepatnya sehingga memberikan kapasitas kepada daerah dan masyarakat atas persoalan yang sedang dihadapi. Kami atas nama anggota DPD RI mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk membacakan beberapa point penting hasil kegiatan kami di daerah. Demikian laporan dari kami, dari Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya juga tidak lupa menyampaikan Selamat Tahun Baru dan Selamat Natal bagi yang merayakannya. Akhirnya, ‘alallah tawakkalna, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 27. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, tadi ada usul ya dari Provinsi Papua, kita beri kesempatan kepada anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyampaikan laporan kegiatan resesnya. Kami persilakan atas izin semua. 28. PEMBICARA : LITHA BRENT, SE. (SULSEL) Terima kasih atas kesempatan ini mendahului saudara-saudara dari Papua. Dan kehormatan diberikan kepada kami dari Sulawesi Selatan karena adanya baju merah yang masuk di ruangan ini, dalam hal ini teman-teman dari Unhas Fisipol. Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ketua DPD RI yang saya hormati, Ibu Wakil Ketua yang saya hormati, seluruh Anggota DPD RI yang saya hormati, beserta Sesjen dan stafnya. Saya mendapat kesempatan yang cukup baik untuk menyampaikan, mendahului yang lain karena adanya undangan. Dan selamat datang di paripurna ini. Dari Sulawesi Selatan, kami berempat menyampaikan beberapa laporan hasil reses yang kami alami atau lakukan dalam masa yang baru lalu. Dan, sebelum saya melaporkan ini, saya pula menyampaikan selamat memasuki Tahun Baru 2012. Pertama yang saya sampaikan adalah sebagai berikut. 1. Jalan dari Pare-pare dan Makassar yang pernah Bapak mungkin sudah lalui sampai sekarang belum selesai. Itu menjadi masalah besar, penyelesaiannya sudah cukup lama dan sudah cukup mengganggu. Beberapa kendala yang terjadi dalam hal ini mungkin dari pelaksanaannya yang tidak bertanggung jawab dengan baik dan juga mungkin beberapa pendukungnya dari pelaksananya yang tidak baik. 2. KUR tidak tersosialisasi dengan baik, sama juga mungkin dengan yang dilaporkan NTB tadi. 3. Masalah rotan. Ini masalah yang cukup banyak, masalah kebijakan dalam hal ini ekspor apakah bisa dikirim ke Cirebon dan apakah kebijakan itu bisa diekspor. Dan juga masalah tentang gerakan nasional kakao, itu tetap masalah. Sudah ditangani oleh kejaksaan juga, tetapi perlu didorong supaya tuntas karena Sulawesi Selatan adalah pengekspor kakao yang cukup besar. 70% ekspor dari Indonesia adalah dari Sulawesi. 4. Sekolah swasta, saya kira sudah banyak juga yang menyampaikan ini. Perhatian terhadap sekolah swasta dan juga sekolah-sekolah teologi yang tidak didukung sepenuhnya atau dapat perhatian dari pemerintah. 5. Perbatasan antara provinsi, dalam hal ini adalah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Ini ada kaitannya dengan area tambang yang konkretnya adalah 21


area tambang PT Inco, ini bermasalah. Terlalu luas areanya, tetapi terlalu sedikit yang dikerjakan. Selama tiga puluh tahun Inco melakukan pertambangan di Sulawesi Selatan, tidak lebih dari 10.000 hektar yang dikerjakan atau dipakai, padahal dikuasainya 18.000 hektar, cukup besar. 6. Selanjutnya dalam hal ini nomor enam adalah tujuan swasta. Lagi asyik-asyiknya di Sulawesi Selatan dikumandangkan Lovely December. Dalam hal ini, tujuan wisata ke Toraja dan area sekitarnya. Ini perlu mendapat dukungan untuk lebih menarik pengunjung. Jadi, artinya lebih diperhatikan kunjungan untuk daerah-daerah wisata. 7. Dana BOS. Banyak juga permasalahan perumahan rakyat yang tidak dicermati atau didukung dengan baik. Kira-kira demikianlah kesimpulan yang nanti lebih jelasnya akan kami sampaikan melalui draf yang akan kami sampaikan. Dan, terima kasih atas seluruh perhatiannya. Salam, syalom. Om Shanty Shanty Shanty Om. Terima kasih. 29. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kita ucapkan kepada Senator Litha Brent. Terima kasih juga kepada semua yang telah memberikan pengecualiannya untuk Sulawesi Selatan. Selanjutnya kita kembali ke rule-nya, kami persilakan kepada yang mewakili Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 30. PEMBICARA : MUHAMMAD AFNAN HADIKUSUMO (DI YOGYAKARTA) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Om Swastyastu. Yang kami hormati pimpinan DPD RI. Yang kami hormati anggota DPD RI. Yang kami hormati Sekretariat Jenderal dan Wasekjen DPD RI. Serta rekan-rekan wartawan, hadirin dan hadirat dari mahasiswa Sulawesi Selatan. Karena tadi disampaikan supaya cepat dari teman-teman Jawa Timur. Maka ini saya percepat. Persoalannya hanya satu, tentang kesejahteraan rakyat. Tapi a, b, c sampai dengan g. Pertama sekali kami ucapkan selamat tahun baru kepada semua kolega anggota DPD RI. Semoga dalam memasuki usianya yang ke-8 DPD RI akan semakin tajam daya kritisnya terhadap pemerintah dan semakin beragam sumbangsihnya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah. Dalam kesempatan ini kami wakil dari DIY sebagai provinsi terkecil dalam wilayah, tertua dalam sejarah. Rekan-rekan dari Papua biasanya memanggil DIY sebagai kakak kandung, yang dari Aceh sebagai saudara kandung dan dari provinsi lain sebagai temanteman sejawat. Tapi masyarakat DIY lebih senang menjadi provinsi yang sesuai jati diri daerah, mewujudkan amanat konstitusi yang menyebutkan bahwa Indonesia mencakup daerah-daerah istimewa, salah satunya adalah DIY. Dari hasil kegiatan anggota di daerah selama akhir bulan lalu dan awal bulan ini diperoleh ratusan aspirasi beragam dan mencakup 4 komite yang ada. Tetapi dalam kesempatan ini hanya akan kami sampaikan point-point saja sebanyak 6 point.

22


Yang pertama tentang aspirasi isu RUU Keistimewaan. Meskipun dukungan dari DPD RI sangat baik, sangat progresif, tetapi sampai pada pemerintah dan teman-teman DPR RI masih kurang menggembirakan. Jadi sebenarnya persoalan tentang RUUK sederhana, tinggal masalah pengisian jabatan kepala daerah. Tetapi mungkin pemerintah punya prinsip kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah? Kan begitu. Nah ini menjadi persoalan yang sebenarnya sederhana. Dan kita harapkan Pemerintah dan DPR segera bisa menyelesaikan persoalan tentang keistimewaan DIY ini. Kemudian yang kedua tentang aspirasi kredit macet UMKM pasca gempa bumi Yogyakarta. Gempa bumi itu berlangsung pada tahun 2006, sekarang sudah 2011. Banyak masyarakat di Bantul terutama, kemudian di kota juga itu yang mengalami kredit macet karena rumah dan usahanya itu hancur akibat gempa kemarin. Dan mereka menunggak kredit di beberapa bank dan tidak bisa membayar. Kita sudah memperjuangkan, DPD RI sudah memperjuangkan agar dilakukan pemutihan oleh pemerintah. Tetapi sampai detik ini pemerintah masih belum memberikan perhatian yang serius pada persoalan kredit macet UMKM pasca gempa di Yogya. Yang ketiga, aspirasi mengenai data kemiskinan. Ada perbedaan antara data kemiskinan di BPS Yogyakarta (Provinsi DIY) dengan data yang dihimpun oleh BPS Pusat. Angka kemiskinan versi pemerintah pusat, versi BPS Pusat itu ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan BPS Provinsi sehingga ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah masyarakat miskin yang tidak termasuk dalam daftar angka kemiskinan itu kemudian susah mendapatkan jaminan-jaminan baik kesehatan maupun jaminan untuk masyarakat miskin. Oleh karena itu harapan kita pemerintah pusat bisa menyesuaikan datanya dengan data riil yang ada di daerah. Kemudian yang keempat, aspirasi tentang kebijakan penambangan karst. Di Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu ada wilayah karst atau batu kapur yang itu khas Indonesia dan bahkan langka di dunia. Yang itu kemudian ditambang oleh masyarakat di Gunung Kidul tetapi mereka terhambat oleh undang-undang yang dibuat oleh pemerintah yang melarang terjadinya penambangan karst. Akibatnya adalah masyarakat di Gunung Kidul kesulitan untuk menambang karst itu. Sementara ketika pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ingin mengalihkan mereka menjadi petani di persawahan itu juga mengalami kesulitan karena di Gunung Kidul adalah daerah yang sulit air. Meskipun sulit air itu ada di Palembang tetapi di Gunung Kidul juga ada sulit air. Di Padang ya sulit air. Nah yang kita harapkan, masyarakat sangat berharap, DPD juga sangat mengharapkan agar pemerintah itu bisa mencarikan jalan keluarnya. Kalau mereka tidak boleh menambang karst diharapkan mereka juga diberi kesempatan untuk mendapatkan mata pencaharian lain yang sesuai dengan keterampilan mereka. Yang kelima, aspirasi tentang otonomi perguruan tinggi. Kita tahu bahwa undangundang tentang otonomi perguruan tinggi sudah lama disahkan. Akan tetapi efeknya sekarang adalah bahwa di perguruan tinggi ini terjadi kerajaan-kerajaan kecil yang kemudian dengan alasan otonomi kampus tersebut biaya kuliah menjadi sangat tinggi sehingga tidak terjangkau oleh keluarga yang miskin. Oleh karena itu, masukan dari masyarakat Kementerian Pendidikan Nasional segera mengambil langka-langkah konkrit agar biaya di perguruan tinggi dapat lebih rendah dan terjangkau oleh masyarakat yang kurang mampu. Yang keenam, yang terakhir. Aspirasi terkait dengan perlindugan terhadap petani. Meskipun Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan sudah diberlakukan, tetapi disinyalir disitu ada kepentingan-kepentingan asing yang masuk sehingga memungkinkan Indonesia itu untuk selalu mengimpor bahan pangan, sehingga terjadi ketergantungan bahan pangan. Kita mengimpor menurut informasi data yang kita peroleh, kita itu mengimpor ternak sejak dari sapi kemudian kambing. Kemudian kita juga mengimpor bahan-bahan makanan yang lain dari beras sampai dengan jeruk. Bahkan ikan, garam juga mengimpor 23


sehingga merugikan petani. Oleh karena itu dalam konteks revisi Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang tentang Perlindungan Petani kita dari DIY sangat berharap agar disitu nanti juga diatur tentang pengurangan ketergantungan kita para petani dalam hal memperoleh benih, pupuk, pestisida, kemudian sekaligus hak dasar untuk melindungi petani dan membuat petani menjadi berdaulat akan hak atas pangan, benih, modal dan juga terbebas dari kriminalisasi. Harus benar-benar diakomodir dalam revisi undang-undang sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Demikian laporan dari Provinsi DIY. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanty Shanty Shanty Om. 31. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Provinsi DIY yang diwakili oleh Senator Afnan. Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Provinsi Bali untuk menyampaikan laporannya. 32. PEMBICARA : I KADEK ARIMBAWA (BALI) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastyastu. Yang terhormat Saudara pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang terhormat Saudara-saudara anggota DPD Republik Indonesia. Para hadirin yang berbahagia. Laporan reses dari Provinsi Bali ada beberapa. Empat point. Yang pertama tentang pembangunan Bandara Internasional di Bali Utara. Rencana pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Buleleng ini disebutkan dalam Peraturan Daserah No. 16 Tahun 2009 dirasakan tidak disosialisasikan secara transparan oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Buleleng. Menindaklanjuti aspirasi berbagai eksponen masyarakat Bali yang diantaranya menghimpun diri dalam Tim Pemerhati bandara baru Provinsi Bali dimana diharapkan agar pembangunan Bandara Internasional itu benar-benar dilakuan kajian secara sosial, busaya maupun teknis seperti diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2001 tentang Penerbangan. Jangan sampai lokasi bandara ditentukan berdasarkan kepentingan makelar tanah dan kepentingan sekelompok kecil pengusaha, penguasa yang ingin mengeruk keuntungan pribadi. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia diharapkan ikut memantau pelaksanaan pembangunan Badara Internasional di Bali agar benar-benar sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2001 tentang penerbangan yang memperhatikan hal-hal antara lain pemerataan, perkembangan pariwisata, wilayah-wilayah pinggiran tertinggal dan menjangkau sebanyakbanyaknya wilayah kabupaten sekitarnya. Oleh karenanya selain wilayah Buleleng, lokasinya harus dipilih yang paling dekat dengan Kabupaten Bangli, Karangasem, Kungkung, Badung dan Gianyar. Selain keselamatan aspek penerbangan. Dari Komite IV diharapkan untuk segera melaksanakan Pansus Dana Bagi Hasil karena Bali mengharapkan sekali tentang dana bagi hasil khusus pariwisata. Itu laporan kami hasil reses dari Provinsi Bali. Dan yang paling penting kami harapkan di tahun 2012 ini kepada Pimpinan-pimpinan komite dan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk intensif mengundang menteri-menteri terkait dalam hal penyampaian program-program kementerian untuk mengikutsertakan lembaga daripada lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dan kami sangat mengharapkan peran dari Pimpinan 24


Bapak Irman berserta Ibu Ratu pada saat komite mengundang menteri kami harapkan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk bisa mendampingi. Karena biar bisa ada suatu ikatan politik dengan menteri-menteri terkait. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanty Shanty Om. 33. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Terima kasih kepada Provinsi Bali, Senator Kadek. Selanjutnya kami persilakan dari Provinsi Sulawesi Utara 34. PEMBICARA : Ir. MARHANY VICTOR POLY PUA (SULUT) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pak Ketua dan Ibu Ketua yang saya hormati. Para anggota DPD Republik Indonesia yang saya hormati. Ibu Sesjen, Pak Wakil Sekjen dan jajarannya dan hadirin yang saya muliakan. Termasuk Saudarasaudara kita, adik-adik mahasiswa dan para dosen dari Universitas Hasanuddin yang hadir bersama saat ini. Mengawali laporan ini kami sampaikan Selamat Natal bagi yang merayakannya dan Selamat Tahun Baru 2012 bagi kita semua. Beberapa hal yang perlu kami informasikan terkait dengan aspirasi masyarakat pada reses baru-baru ini. Pertama untuk Komite I ada 15 aspirasi. Tapi diantaranya adalah masalah yang terkait dengan pertanahan. Ini konflik pertanahan di Sulawesi Utara cukup marak. Dan bahkan akhir-akhir ini ada perlawanan masyarakat di Kelurahan Tituwungen terhadap keputusan Mahkamah Agung terkait dengan masalah tanah. Diduga ada mafia tanah yang ikut bermain dalam persoalan-persoalan pertanahan ini. Karena itu ada ide untuk meninjau kembali status Badan Pertanahan Nasional untuk dikelola oleh daerah, tidak lagi nasional. Ini masih perlu dikaji lebih lanjut khususnya oleh Komite I yang kami dengar punya Panitia Khusus Bidang Pertanahan. Kalau tidak salah diketuai oleh Pak Rahmat Shah. Itu yang Komite I. Dari 15 kami 1 saja yang kami sampaikan. Lalu Komite II paling banyak, ada 26 aspirasi. Tapi satu hal yang penting adalah persoalan konversi minyak tanah ke gas. Ini problem yang sangat serius di hampir semua kelurahan dan desa di Sulawesi Utara. Terjadi antrian panjang dengan dirijen-dirijen minyak tanah untuk mendapatkan minyak tanah. Meskipun kantong-kantong gas juga sebenarnya sudah tersedia. Tapi masyarakat masih trauma terhadap pemberitaan ketidaknyamanan dalam penggunaan gas. Oleh karena itu usulan masyarakat supaya minyak tanah supaya harus tetap tersedia. Bahkan ada ide meskipun harga minyak tanah dapat dinaikan tetapi tetap tersedia untuk menjadi konsumsi masyarakat dan untuk memenuhi rasa aman masyarakat. Meskipun demikian, gas juga tentu diharapkan untuk dapat terus disosialisasi. Dan kualitas tabung serta kompor gas itu mendapat perhatian yang tinggi dari pemerintahan. Termasuk sosialisasi pemanfaatan gas supaya lebih diintensifkan. Hal lain saya kira sudah ada dalam dokumen laporan ini. Komite III ada 18 asprirasi yang disampaikan. Tapi yang paling menonjol adalah politisasi di bidang pendidikan di Kabupaten di Minahasa Selatan. Ratusan kepala sekolah dimutasi dan bahkan dibehentikan. Diduga karena tidak mendukung Bupati pada pemiliham kepala daerah. Nah ini menjadi problem tersendiri dan oleh karena itu Komite III diharapkan 25


untuk dapat mencari solusi terhadap problem supaya pendidikan tidak disentuh atau tidak menjadi alat politik khususnya dalam pemilihan kepala daerah. Komite IV mengusulkan 10 aspirasi. Tapi pada umumnya adalah usulan untuk infrastruktur daerah supaya mendapat perhatian. Jalan, jembatan dan rumah sakit umum di daerah. Kemudian tindak lanjut termuan-temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Teristimewa tidak lanjut terhadap hal-hal yang sudah terindikasi adanya masalah korupsi. Nah karena itu diharapkan untuk dapat DPD memberikan perhatian khusus terhadap hal-hal yang terkait dengan indikasi adanya korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah tapi juga di perguruan tinggi-perguruan tinggi dan beberapa lembaga pendidikan yang dilaporkan dalam dokumen laporan kami. Ini saja yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Shanty Shanty Om. Terima kasih. 35. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Marhani Pua. Selanjutnya kita persilakan kepada yang mewakili Provinsi Sulawesi Tengah. Dan ini yang terakhir karena kita harus istirahat shalat dan makan siang. Kita akan melanjutkan nanti jam 13.30 WIB. Saya mohon bisa menyesuaikan. 36. PEMBICARA : Pdt. DR. SILVIANA HENDRIETE PANDEGIROT, M.Th (SUTENG) Yang kami hormati pimpinan bersama Ibu wakil pimpinan. Bu Sesjen bersama stafnya dan juga buat para mahasiswa Universitas Hasanuddin yang sudah bersama-sama hadir dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia serta saudara-saudaraku yang sangat saya kasihi dan saya cintai. Mohon maaf suara saya agak terganggu. Karena tiga rekan saya informasi masih dalam perjalanan, mau tidak mau Pak Ketua, saya harus membacakan beberapa hal saja yang menonjol di daerah Sulawesi Tengah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastyastu. Hal yang sangat prinsipil yang perlu saya sampaikan pada Sidang Paripurna saat ini mengenai e-KTP yang sampai dengan saat ini dari 1.8 juta wajib e-KTP di Sulawesi Tengah baru 360. Jadi masih dua kabupaten/kota yaitu Kabupaten Buol dan Kotamadya Palu.Sementara 8 kabupaten/kota sampai saat ini belum ada kegiatan secara khusus alat yang harus dikirim ke kabupaten-kabupaten. Yang kedua, masih banyak dana BOS yang masih disalahguankan oleh mereka yang seharusnya dialokasikan dana kepada anak-anak dan juga kesejahteraan yang menjadi perhatian khusus bagi pemerintah setempat yaitu Sulawesi Tengah. Yang ketiga mengenai kesejahteraan kepala desa. Kami kemarin dari tanggal 17 sampai dengan 30 dan lanjut tanggal 2, itu banyak kepala-kepala desa yang mengeluh untuk segera menindaklanjuti apa yang menjadi harapan mereka yaitu dana yang sampai saat ini diberikan hanya Rp.500.000 per bulan, itupun diberikan tiap 6 bulan sekali. Jadi kesejahteraan itu yang masih sangat-sangat mereka meminta perhatian dari pemerintah. Yang keempat yaitu saya tidak usah lagi untuk menyampaikan kepada Pimpinan dan rekan-rekan mengenai sandal jepit karena itu sudah terselesaikan dengan, ya bersyukur 26


segala sesuatu dibukakan mata hati orang-orang yang selalu merendahkan orang kecil. Salah harus dihukum tapi kita harus melihat siapa yang harus dihukum di sini. Masih mau dibutuhkan pembinaan yang baik secara mental dan pergaulan kepada mereka yang seharusnya diberikan pembinaan. Yang sangat krusial pada tanggal 23 Desember kemarin perlu saya sampaikan adalah ada titipan bom skala 50 kilogram ya. Itu diletakan di salah satu gereja di Kota Palu. Dan itu diletakan tanggal 23 dengan skala 24/25 akan meledak. Itu kalau meledak Bapak-Ibu, itu satu daerah Maesa memang mayoritas Nasrani itu akan hancur dan mati mereka. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa tidak selamanya orang yang licik yang hatinya jahat itu bisa mengacaukan segala sesuatu apalagi ini berhubungan dengan keagamaan. Pada bersamaan kemudian, satpam tersebut melapor bahwa ada titipan dan ternyata setelah dilakukan pengecekan benar dan sudah diledakan di Kantor Polda Sulawesi Tengah. Dan yang selanjutnya masih susahnya mendirikan rumah ibadah secara khusus di Kabupaten Banggai dan juga Bangkep. Aspirasi selanjutnya mengenai ada koordinasi instansi atau satuan perangkat kerja daerah dengan anggota DPD sendiri yang sampai saat ini kami perlu informasikan kepada Ketua dan juga Ibu Wakil Ketua, kami masih melobi-lobi tentang lahan yang harus ditempatkan sebagai pembangunan kantor DPD. Karena tidak mungkin saya berjalan sendiri Pak. Teman-teman juga harus menjadi satu kesatuan dari utusan Sulawesi Tengah. Dan untuk pulau-pulau yang ada di Kabupaten Tojo Una-una sampai yang sekarang ini berjumlah 31 pulau kecil belum mendapatkan SK baik dari daerah kabupaten, provinsi dan juga dari pusat. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ketua dan juga Ibu Wakil Ketua bersama kita sekalian kiranya ditahun 2012 ini daerah yang menjadi tanggungjawab kita menjadi tanggungjawab yang murni, jujur, tulus sekian Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Shanty Shanty Shanty Om. 37. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, terima kasih kepada Ibu Silviana yang telah menyampaikan laporan dari Sulawesi Tengah. Dan seperti yang saya sampaikan bahwasanya kita akan menskors sidang ini dan kita akan lanjutkan jam 13.30 KETOK 1X Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. SIDANG DISKORS PUKUL 12.25

SIDANG DIBUKA KEMBALI PUKUL 14.05

Sekalian saya akan melanjutkan sidang paripurna dan mendengarkan laporan kegiatan anggota DPD di daerah pemilihan masing-masing dan ini adalah bagian dari pada tugas konstitusional kita. Tadi kita sudah menskors sidang paripurna ini dan tentu tanpa perlu kita sampai kuorum dan kita akan lanjutkan sidang ini. Dan kita harapkan melalui sekretariat 27


jenderal bagian protokol untuk mengundang teman-teman yang ada masih ada diluar. Sekarang wakil ketua DPD masih ada acara dengan 2 anggota DPD dari NTT. Kemudian juga ada sebagian teman lagi ada aspirasi dari beberapa masyarakat yang ada di depan, tadi telah melapor ke saya. Tapi tanpa mengurangi hikmah dari pada sidang paripurna ini kita akan melanjutkan sidang ini. Untuk itu ijinkan saya mencabut sidang ini KETOK 1X

Bapak-Ibu yang saya hormati. Tadi kita telah mendengar laporan kegiatan anggota DPD RI yang diawali dari Lampung kemudian yang terakhir dari Sulawesi Tengah. Tentu kita akan melanjutkan proses ini, saya melihat sudah berjalan. Untuk itu mari kita undang rekan-rekan dari yang mewakili dari Provinsi Banten untuk menyampaikan laporan kegiatannya, yang mana kami atas nama teman-teman semua kemarin bersama juga sebagaian anggota DPD RI telah menghadiri pelantikan Gubernur Banten Ibu Ratu Atut dan Bapak Rano Karno yang berlangsung sangat meriah. Tepuk tangan buat Banten. Pak Pardi juga saya lihat kemarin, banyak kemarin itu, dan mudah-mudahan Banten sebagai penyanggah ibukota, mudah-mudahan dibawah kepemimpinan duet ini bisa membawa Banten lebih maju lagi kedepan. Untuk itu kita ingin mendengar bagaimana laporan dari Provinsi Banten, aspirasi apa atau hal-hal apa yang ingin kita bisa perjuangkan pada tingkat nasional ini melalui alat-alat kelengkapan yang nanti akan memulai bersidang setelah rapat paripurna ini. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan untuk bisa menyampaikannya. 38. PEMBICARA : ANDIKA HAZRUMY (BANTEN) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu Yang kami hormati pimpinan DPD RI dan juga yang kami hormati anggota DPD RI. Yang kami hormati Ibu Sekjen beserta jajaran. Dan Bapak-Ibu hadirin sekalian. Langsung saja laporan kegiatan dari para anggota DPD RI dari Provinsi Banten. Yang pertama yang berkaitan dengan Komite I. Yaitu pengawasan kependudukan atau e-KTP, khususnya pengawasan di wilayah Kota Tangerang dan Kabupaten Serang. Pelaksanaan e-KTP di Kota Tangerang dan Kabupaten Serang telah dilaksanakan di 13 kecamatan namun masih banyak menyisakan berbagai macam permasalahan. Diantaranya keterlambatan pengiriman perangkat pendukung e-KTP dan juga kurangnya sosialisasi eKTP di masyarakat. Dan rekomendasinya adalah yang pertama pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi secara maksimal terhadap sosialisasi program e-KTP ini. Dikarenakan ditingkatan lapisan masyarakat bawah khususnya masih belum memahami tujuan dari e-KTP tersebut. Yang kedua DPD RI juga diharapkan dapat terus mendorong pemerintah segera merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Selanjutnya, alhamdulillah kemarin pada tanggal 11 Januari 2012, Bapak Mendagri khususnya melantik Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur baru definitif Provinsi Banten periode 2012-2017, yaitu pasangan Ibu Hj. Atut Chosiyah dengan Bapak H Rano Karno. Dan alhamdulillah pada kesempatan pelantikan ini juga dihadiri oleh yang terhormat Bapak 28


Ketua DPD RI beserta perwakilan anggota DPD RI yang hadir. Dan kami ucapakan khususnya meawakili anggota DPD RI asal Banten mengucapkan terima kasih atas kedatangan, kehadiran Bapak-bapak, khususnya Bapak Ketua DPD RI membuat spirit semangat kami untuk terus bersemangat mengawal pembangunan Banten dan juga khususnya daerah 5 tahun ke depan. Selanjutnya Komite II. Yang pertama adalah minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Dan juga point kedua adalah eksistensi DPD RI khususnya di daerah masih belum dikenal dan perlu diperkuat wewenangnya. Selanjutnya dari Komite II khususnya ada pengaturan otoritas pemerintahan desa. Dimana didalamnya dalam perjalananya belum banyak pemerintahan desa yang mampu menjalankan Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang penataan infrastruktur lokal. Mulai dibenahi walaupun banyak diwarnai permasalahn-permasalahan sebagai akibat dari cengkraman rezim otoriter. Dan juga ada beberapa point khususnya dari penyerapan khususnya kepada Komite II. Yang pertama, point pertama perlu adanya penekanan kepada Pemkab Tangerang agar mendesak para pengusaha yang membuat pabrik khususnya diwilayah tersebut untuk dapat berkomitmen menampung warga yang direkrut sebagai pekerja. Mengingat 90% industri di Banten itu berada di wilayah Tangerang atau di Kabupaten Tangerang. Selanjutnya yang berkaitan dengan Komite III. Yang pertama perlunya pengembangan program solutif dalam peningkatan pengelolaan PAUD, khususnya lebih ringkas dan tepat sasaran selain pemberian bantuan alat peraga edukatif yang merata. Yang kedua adalah mengkaji kemungkinan ujian akhir sekolah menjadi satu-satunya penentu kelulusan bagi siswa. Yang ketiga perlunya mendorong program pemerintah dalam memberikan pelatihan bagi para guru dalam menunjang sisi profesionalitas sebagai pendidik. Yang keempat adalah perlunya penambahan mobil pintar khususnya di wilayahwilayah pelosok. Yang kelima pengawasi pemerintah untuk berlaku adil dalam hal pendidikan warganya, karena pada dasarnya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak baik di negeri maupun di swasta. Selanjutnya yang terkait dengan Komite IV. Dimana banyak juga aspirasi yang masuk khususnya untuk digali di Komite IV. Yang pertama adalah terkait dengan tengah berlangsungnya pengkajian identifikasi potensi Banten sebagai salah satu calon pusat pemerintahan baru republik Indonesia. Maka kiranya pemerintah pusat juga hartus lebih bersungguh-sungguh dalam merealisasikan rencana tersebut bukan hanya sekedar wacana saja untuk memindahkannya. Yang kedua mengingat pemberlakuan PBB bagi daerah-daerah akan diberlakukan pada 2012 termasuk sensus pajak nasional. Maka diharapkan pemerintah pusat untuk secara intensif lebih dapat memberikan dukungan sosialisasi atas hal tersebut. Yang ketiga adalah banyaknya sekali infrastruktur di Banten yang perlu mendapatkan dukungan percepatan pembangunan. Seperti rencana pembanguan jembatan selat sunda, tindak lanjut pelabuhan internasional Bojonegara, pembangunan Waduk Sindangheula, pembangunan Waduk Karian, kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung, KEK di Cilegon. Dan juga bandara Banten Selatan di daerah Pandeglang yaitu di daerah Panimbang. Revitalitas jalur kereta api double track Serpong-Rangkas bitung, serta beberapa ruas jalan diantara Serang-Panimbang. Dan aspirasi ini sudah kami sampaikan juga kepada pimpinan dan anggota Komite IV DPD RI pada saat kunjungan dan konsinyering RAPBN 2012 di Serang pada Juli 2011 yang lalu. Karena itu dukungan anggaran khususnya dalam RAPBN

29


2012 bagi Provinsi Banten sangat penting dalam merealisasikan beberapa programnya kedepan. Demikian laporan kegiatan penyerapan aspirasi ini dibuat dan disampaikan sesuai dengan amanat konstitusi yang diberikan kepada anggota DPD RI untuk menjadi acuan dan pertimbangan mendasar sebagai pelaksanaan tugas DPD kedepan. Semoga bermanfaat bagi masyarakat daerah dan pembangunan kapasitas serta pencitraan DPD sebagai lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanty Shanty Shanty Om. 39. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih Saudara Andika yang telah menyampaikan laporan kegiatan di daerah dan juga aspirasi yang diperjuangkan yang nanti akan dielaborasi di masing-masing alat kelengkapan. Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Provinsi Kalimantan Barat untuk menyampaikan laporannya 40. PEMBICARA : Hj. SRI KADARWATI (KALBAR) Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Om Swastyastu. Pertama-tama terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan dan lebih-lebih pada rekan-rekan anggota yang masih bersedia untuk hadir pada sesi kedua ini setelah kita skors, karena biasanya memang setelah skors itu tinggal ini. Dan alhamdulillah masih ada satu orang dari Kalbar yang bisa menyampaikan laporan ini. Secara singkat kami ingin menyampaikan beberapa pokok-pokok hasil penyerapan aspirasi pada waktu kegiatan di daerah dari masing-masing komite. Tetapi selengkapnya nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan untuk diteruskan kepada alat kelengkapan yang terkait. Pertama yang terkait dengan Komite I, masalah e-KTP. Ini jelas bahwa mungkin hampir seluruh Indonesia yang memperoleh prioritas pertama untuk menyelesaikan e-KTP tidak mencapai target, dan di Kalimantan Barat secara umum hanya 55%. Kemudian terkait dengan statement Mendagri bahwa untuk penyelesaian sisa wajib KTP itu yang periode pertama itu ditargetkan ditambah 4 bulan ditahun 2012. Tetapi ada hal yang merisaukan dari pemerintah daerah yaitu Mendagri memberikan semacam statement tapi apakah ini sudah resmi atau belum, bahwa itu perpanjangan itu ditetapkan melalui perda. Ini artinya anggaran untuk mendukung penyelesaian e-KTP itu harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Ini yang memberatkan mungkin, karena seharusnya itu masuk pada anggaran 2011 dari APBN ditambah APBD harus sudah selesai tanggal 31 Desember 2011. Kemudian yang kedua, ini ada masukan dari suara perempuan, karena tidak beberapa lama lagi Kalbar juga akan melaksanakan pilkada gubernur. Maka aspirasinya adalah bahwa syarat untuk menjadi kepala dearah semestinya harus lebih diperketat dari aspek moral maupun dari aspek persyaratan lain. Sehingga betul-betul mampu melahirkan seorang pemimpin yang benar-benar memiliki integritas dan kapabilitas tinggi. Serta mampu mewujudkan prilaku yang adil tidak berpihak kepada golongan etnis maupun agama. Jadi mereka bukan hanya menginginkan adanya kepala daerah, tapi lebih cenderung untuk merindukan seorang pemimpin.

30


Yang ketiga dari Komite I, yaitu tentang moratorium pemekaran daerah yang sampai saat ini tidak jelas kapan batas waktunya. Mengingat bahwa dari aspek peraturan perundangundangan tidak ada yang dicabut. Jadi tidak ada peraturan perundang-undangan yang dibatalkan dalam hal ini. Sedangkan untuk daerah yang berbatasan dengan negara lain, pembentukan daerah otonomi baru itu sangat diperlukan agar dapat lebih mengefektifkan pengelolaan wilayah negara dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan negara. Bidang Komite II. Saya kira hampir sama dengan sebahagian provinsi atau hampir seluruh provinsi masalah yang dihadapi, yaitu terbatasnya infrastruktur dasar, termasuk diantaranya jalan, jalan negara itu yang menuju wilayah perbatasan sudah hancur kembali. Kemudian air bersih dan listrik, bahkan ada desa yang sudah 14 tahun itu mengusulkan untuk dapat dialiri listrik, padahal jarak dengan jaringan yang terakhir itu hanya 7 km, di wilayah Ketapang, satu desa, padahal itu sangat diperlukan untuk pemberdayakan ekonomi. Masalahnya itu memang harus sharing antara PLN dengan pemerintah daerah. PLN sudah bersedia tapi pemerintah daerah harus menganggarkan untuk tiang-tiang. Kami sedang memediasi juga ke PLN wilayah. Kemudian yang lain dari Komite II masalah pertanian dan perkebunan. Ini terkait dengan aspek tata ruang yang perlu diatur secara efektif, menyeimbangkan antara keperluan untuk perkebunan skala besar dan mempertahankan wilayah pertahanan secara proporsional. Kemudian juga perlu dilakukan kiranya investigasi bagi perusahaan perkebunan yang telah melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Dimana bila ada proses selanjutnya perlu dilakukan apakah sanksi pencabutan ijin usaha ataukah melakukan perubahan dan pembatasan terhadap ijin usaha perkebunan dimaksud. Yang terkait dengan Komite III. Untuk para pengawas sekolah kiranya perlu diberikan pelatihan atau kursus-kursus yang semacam itu untuk menggunakan alat-alat teknologi yang berbasis komputer, karena pada umumnya para pengawas ini gaptek (gagap teknologi). Kemudian para guru dan juga para petugas medis, paramedis, di daerah-daerah terpencil sepanjang tahun 2011 itu belum pernah menerima tunjangan daerah terpencil. Jadi ini terlambat sekali. Sebagai contoh misalnya di Kapuas Hulu di Nanga Bungan Tanjung Lokang Uncak Kapuas, kemudian di Kayong, itu mereka tidak menerima tunjangan daerah terpencil. Sebagai contoh di Tanjung Lokang, itu jarak dari ibukota kabupaten harus menggunakan speed yang menghabiskan 2 drum minyak untuk speed-nya, kemudian speednya berganti-ganti. Padahal di Tanjung Lokang ini merupakan sebuah, sebetulnya merupakan sebuah destinasi wisata ekosistem yang sangat cantik sekali. Tetapi guru yang bertugas disanapun tidak memperoleh tunjangan daerah terpencil. Kemudian untuk Komite IV. Ada keinginan dari masyarakat bahwa pada proses musrenbang, munas mungkin ditingkat nasional, DPD dapat terlibat aktif dalam perencanaan dan mendorong agar APBN itu dapat membiayai pembangunan ditingkat desa, terutama dapil anggota DPD agar dapat memfasilitasi permohonan bantuan dalam bentuk proposal fisik. Biasanya itu usulan-usulan dari desa ini kalau sampai ke tingkat nasional ini sering hilang. Ini indikasi yang sering disampaikan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua terkait dengan surat edaran Menteri Keuangan Tahun 2011, yang menetapkan persyaratan untuk memperoleh dana perimbangan dari dana tugas pembantuan dan dana dekonsentrasi itu menempatkan Kabupaten Kayong Utara untuk tidak memperoleh prioritas bantuan. Padahal dari kemampuan fiskal daerah itu meningkat, IPM juga meningkat walaupun kecil, kemudian diposisikan itu tidak, sama sekali tidak diprioritaskan. Sedangkan daerah Kabupaten Kayong itu adalah daerah otonom baru yang relatif masih sangat muda, masih berusia 5 tahun. Artinya untuk beberapa aspek infrastruktur juga masih diperlukan dukungan dan pembinaan dari anggaran dari pusat.

31


Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan secara singkat pokok-pokok aspirasi dari masyarakat hasil kegiatan kita di daerah. Selebihnya kami serahkan kepada Bapak pimpinan untuk diteruskan kepada alat kelengkapan masing-masing. Terima kasih Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 41. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Ibu Sri Kadarwati. 42. PEMBICARA : ISHAK MANDACAN, SH. (PAPUA BARAT) Interupsi Ketua, Papua Barat, B-121, Ishak Mandacan. Ini usul Pak Ketua, ada hal yang sangat penting untuk pada sidang paripurna ini untuk tidak mengambil keputusan untuk disetujui semua anggota, karena saya melihat ini meja-meja, kursi-kursi ini semakin kosong. Dan kita berikan kesempatan untuk Ketua PURT menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan anggota sebelum melanjutkan sidang untuk laporan provinsi. Sekian, terima kasih. 43. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, kita sudah atur ini agendanya 44. PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Ini agenda daerah, saya sepakat bahwa PURT menyampaikan hal yang penting, tetapi, paling di belakang Ketua, jangan sekarang, paling belakang, setelah provinsi semua. 45. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Sudah, jadi kita mohon, jadi begini saudara-saudara sekalian, yang penting itu harus disimpan di belakang, jadi tidak didepan. Jadi kita harapkan nanti semuanya harus hadir malam. Kalau yang tidak hadir tidak ikut bagian. Jadi mohon Badan Kehormatan untuk mencatat ini, siapa yang tidak hadir ya tidak ikutlah PURT. Mudah-mudahan ini bisa kita segerakan. Kita harapkan nanti yang disampaikan itu, makanya kita harus hadir semua, barangkali yang sudah menjadi isu nasional tidak perlu diulang lagi, tinggal hal-hal yang strategis saja yang di daerahnya barangkali yang harus disampaikan. Itulah gunanya kita hadir semuanya disini. Jadi boleh kita mengurus daerah kita tapi dalam wawasan nasional, sehingga kita tahu nanti agenda-agenda mana yang bisa kita bawa secara bersama melalui alat kelengkapan. Itu strategi kenapa acara ini selalu diadakan. Selanjutnya kami persilakan dari NTT (Nanti Tuhan Tolong), silakan. 46. PEMBICARA : CAROLINA NUBATONIS KONDO (NTT) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera. Om Swastyastu. Laporan anggota DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 17 Desember 2011 sampai dengan 10 Januari 2012. Yang terhormat Bapak pimpinan DPD RI dan wakil pimpinan.

32


Yang terhormat pimpinan alat kelengkapan DPD RI dan pimpinan Kelompok DPD RI di MPR. Yang terhormat Bapak-Ibu anggota DPD RI. Yang terhormat Ibu Sekjen dan jajarannya, singkatnya hadirin yang berbahagia. Pimpinan dan anggota DPD RI yang saya hormati. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkenannya kita bersama dapat menghadiri sidang paripurna ke-8 masa sidang III tahun sidang 2011-2012 ini. Di tempat ini pula teristimewa kami juga menyampaikan selamat memasuki tahun baru 2012, semoga Tuhan selalu menyertai kita dalam tugas dan pekerjaan kita. Bapak pimpinan, anggota DPD RI, hadirin yang kami hormati. Berdasarkan aspirasi masyarakat di daerah kami, maka patutlah kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Sembah sujud saya yang pertama tadi buat kita semua, semoga mendengarkan berita tentang NTT yang mempunyai niat tiada tara. 1. Permasalah kami yaitu e-KTP, yang tentunya sama dengan saudara-saudara kita dari daerah yang lain. 2. Infrastruktur di segala bidang. Jadi saya singkat saja, mengenai jalan, jembatan, tanggul, pengairan, air bersih, listrik, telekomunikasi, kesehatan, dimana kita tahu bersama seperti yang diutarakan oleh saudara-saudara kita yang lain, yang tidak memadai pelayanannya sampai persediaan obat. Pendidikan, yaitu tenaga guru yang tidak cukup dan tidak memadai, tata ruang, pertambangan dan lain-lain. 3. Gaung pemilu. Jadi gaung pemilukada gubernur NTT sudah mulai tersiar di manamana, apalagi gubernur NTT saat ini sudah mengumumkan pada hari Natal tanggal 25 Desember 2011 dan hari-hari sebelumnya di acara keagamaan bahwa fren jilid II yaitu pasangan gubernur yang sekarang masih tetap berlanjut. Jadi lanjutkan dan siap bertarung di 2013. Masyarakat mempertanyakan etiskah pernyataan politik seperti itu diumumkan pada hari raya keagamaan. Perilaku kepala daerah yang demikian sepertinya harus diatur dalam undang-undang pemerintah daerah, sehingga kepala daerah tidak arogan menggunakan setiap momen untuk aktifitas politiknya. 4. Tentang janji-janji politik waktu kampanye pemilukada yang tidak pernah ditepati. Saya kira sama semua, jadi akhirnya setelah terpilih lupa isinya. Jadi kacang lupa kulit. 5. Mutasi kepegawaian juga pada saat pemilukada. Dimana mendapatkan jabatan strategis untuk memenangkan pemilukada yaitu sebagai tim sukses. Itu juga tolong DPD memberikan penekanan apa sebenarnya aturan-aturan yang harus diatur di dalamnya. Pertanyaannya adalah apakah hal-hal seperti ini yang sudah terjadi di daerah yang tidak ada keseimbangan, apakah pemerintah pusat cuma menonton saja tapi tidak pernah melihat, jadi buta. Menonton tapi matanya tidak melihat. Itu pertanyaan orang NTT. Jadi bukan nanti Tuhan tolong, tapi memang betul-betul dia minta untuk di tolong. Demikianlah laporan kami, karena laporan kami di sini berjumlah 1001 macam, 1001 butir. Ini baru tahap awal, masih ada 1001 yang lainnya. Tolong ditindaklanjuti dari sekretariat atau kita semua sesuai dengan fungsi tugas kita. Demikianlah laporan kami selama melaksanakan tugas di NTT. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanty Shanty Shanty Om. Syalom.

33


47. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Ibu Carolina yang telah menyampaikan niat tiada taranya untuk memperjuangkan provinsi NTT supaya lebih maju lagi ke depan. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan yang mewakili Provinsi Kalimantan Selatan. 48. PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH. (KALSEL) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan DPD RI dan rekan-rekan anggota DPD. Singkat saja, kami laporkan bahwa kegiatan di daerah 4 anggota DPD Kalsel, mengingat adanya peristiwa di Mesuji dan di Sape Bima NTB. Maka kami berempat bersama mengadakan pertemuan dengan gubernur, Kapolda Kalsel dan Komandan Korem Kalimantan Selatan untuk mencegah jangan sampai terjadi di Kalimantan Selatan. Karena masalah tanah lahan di Kalimantan Selatan ini sangat potensial akan terjadinya konflik atau sengketa masalah tanah atau lahan. Karena di Kalimantan Selatan sekarang ini sedang besar-besaran membuka usaha pertambangan batubara, usaha kelapa sawit, usaha karet yang hak guna usahanya banyak tumpang tindih dengan kehutanan. Bahkan di kawasan hutan sekarang ada kantor koramil, kantor polsek, puskesmas, sekolahan. Jadi ini akan menimbulkan rawan, apalagi masyarakat banyak yang sudah berpuluh-puluh tahun tetapi kemudian lahannya masuk di dalam HGO kelapa sawit. Kedua, juga potensial konflik antar perbatasan, antar kabupaten dan antar desa karena adanya pemekaran-pemekaran kabupaten. Ketiga, pertemuan kami dengan kepala dinas pendidikan Kalimantan Selatan. Menemukan bahwa dana sertifikasi guru tahun 2010 hanya 11 bulan yang dibayarkan dan 2011 hanya dibayarkan 10 bulan. Kemudian ujian nasional ada usul supaya dilaksanakan pada bulan Mei, karena pada umumnya di Kalimantan Selatan bulan April belum seluruhnya selesai pemberian materi pelajaran. Sehingga diusulkan untuk dilaksanakan bulan Mei supaya semua materi pelajaran selesai pada bulan April itu tidak menimbulkan murid-murid ada materi yang belum diajarkan. Sedangkan soal ujian nasional semua kepala diknas sekabupaten dan kota Kalimantan Selatan mendukung adanya ujian nasional. Hanya memang perilaku guru-guru supaya di awasi dan diperbaiki. Jadi bukan sistem ujian nasionalnya, bukan maksud tujuan ujian nasionalnya yang salah, tapi perilaku guru-gurunya yang salah yang harus diperbaiki. Kemudian mengenai keagamaan. Di Kalimantan Selatan diusahakan supaya tidak ada konflik karena masalah agama seperti yang terjadi di Madura. Laporan terakhir bahwa DAK pendidikan misalnya renovasi sekolah-sekolah dikembalikan lagi pimpronya kepada kelapakepala sekolahan. Ini supaya diperhatikan, jangan sampai kepala-kepala sekolah ini berurusan dengan KPK. Tapi memang kemungkinan kebijakan pemerintah diserahkan lagi kepada kepala-kepala sekolah karena pengalaman beberapa tahun dana untuk pendidikan ini tidak terserap, ada sisa anggaran. Kalau diserahkan kepada PU, pimpronya, seperti kita ketahui bahwa kementerian pertanian membangun waduk, bendungan, irigasi, itu yang melaksanakan PU, jalan yang melaksanakan PU, proyek transmigrasi yang melaksanakan PU. Kemungkinan PU terlalu banyak volume pekerjaannya sehingga DAK dinas pendidikan kembali lagi kepada kepala-kepala sekolah. Kemudian dari komandan korem ada informasi bahwa akan dilaksanakan program bedah sekolah. Jadi program TNI masuk desa, operasi bakti manunggal TNI sekarang memperbaiki sekolah-sekolah. Bahkan saya mendapat informasi sudah ada MoU antara panglima TNIdengan Menteri Pendidikan Nasional. Ini sebagai informasi saja, karena kalau 34


disatukan dengan program tentara masuk desa saya yakin akan lebih baik dan nanti akan over prestasi. Kami mendukung supaya perbaikan pembangunan ratusan ribu sekolah-sekolah khususnya SD, SMP di desa-desa dan di kecamatan melibatkan operasi bakti manunggal TNI. Demikianlah laporan kami, lengkapnya akan kami sampaikan. Berhubung tanda tanganya cuma saya sendiri. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 49. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, terima kasih kepada Pak Sofwat Hadi yang telah menyampaikan laporan kegiatan di daerahnya. Selanjutnya kami persilakan anggota DPD yang mewakili Provinsi Kalteng. 50. PEMBICARA : Dr. Pdt. RUGAS BINTI, BD., M.Div., D.Min. (KALTENG) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastyastu. Saya tidak membacakan semua, hanya ada dua hal penting merupakan jeritan masyarakat dan daerah kami yang kiranya nanti dapat ditindaklanjuti oleh pimpinan bersama-sama dengan pihak-pihak terkait di sini agar ada jalan keluarnya. Yang pertama menyangkut pemilukada di Kota Waringin Barat, sudah berlangsung 2 tahun, hasilnya baru disahkan pada bulan desember tahun yang lalu 2011 dengan mengabaikan keadilan yang dirasakan masyarakat, karena KPUD, DPRD-nya mengesahkan pasangan yang lainnya, yang disahkan ini adalah pasangan yang kalah. Oleh MK diputuskan jadi pemenang dan dilantik. Akibatnya ada gejolak yang kami khawatirkan kalau tidak ditangani cepat. Ini seperti api dalam sekam atau bom waktu yang bisa meledak setiap saat. Sebelum pelantikan sudah ada pembakaran Tugu Adipura. Kemudian pada waktu pelantikan ada pembakaran rumah jabatan bupati. Beberapa hari kemudian ada koran menerbitkan foto dua warga yang hilang kepalanya dipenggal oleh pihak lain. Dicurigai ini ada kaitannya dengan pelantikan yang dipaksakan ini. Dicurigai ini ya karena belum dibuktikan. Tetapi yang meninggal menurut desas-desus di masyarakat lebih dari dua orang. Dari pihak sebelah melakukan pembalasan. Ini sudah menjadi konflik horizontal antara pendukung dengan pendukung. Nah ini yang sekali lagi kalau tidak ditangani dengan bijaksana bisa menjadi konflik yang berkepanjangan. Lalu beberapa hari kemudian setelah pelantikan DPRD Kota Waringin Barat menolak pelantikan yang dilakukan oleh Mendagri atas nama pemerintah. Ini bisa kita bayangkan bagaimana pemerintah bisa beroperasi dengan normal kalau pemerintah tidak bisa bekerjasama dengan DPRD setempat. Jadi ini mohon perhatiannya nanti kepada pimpinan DPD kita. Kami dari Kalimantan Tengah dan siapa saja yang terkait nanti dengan komite berapa, bisa kita menemui pemerintah, meminta perhatian agar ini tidak berkepanjangan. Yang kedua, menyangkut jeritan daripada petani rotan. Saya tidak berkepanjangan, saya ingin bacakan saja penolakan petani rotan Kalimantan Tengah, seperti tadi saya dengar dari Sulawesi Selatan kalau tidak salah, masalah juga rotan. Ini saya baca lengkap, suratnya begini:

35


Kepada Bapak Gita Irawan Wirjawan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Di Jakarta Dengan hormat, Menanggapi peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor sekian tentang ketentuan ekspor rotan dan produk rotan, pengangkutan rotan antar pulau, barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan sistem resi gudang. Dengan ini kami selaku petani rotan Kalimantan Tengah dengan tegas menolak peraturan tersebut. Sebab : 1. Larangan ekspor rotan berdampak sangat negatif pada tatanan kehidupan kami, karena rotan yang selama ini tempat kami bergantung dalam menghidupi keluarga tidak bernilai lagi. 2. Kami petani rotan bukan mencari kekayaan dari rotan tetapi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. 3. Walapun kondisi geografis kami, daerah kami sepanjang aliran sungai Barito termasuk daerah yang subur, tetapi untuk menanam tumbuhan lain seperti jagung, padi, kakao, lada dan lain-lain mengalami kendala karena daerah rawan banjir. Kalau kemarau kekeringan, kalau musim hujan kebanjiran. Tanaman yang hanya bisa tumbuh disana dengan kondisi seperti ini adalah karet dan rotan. Jadi tidak ada pilihan lain mereka ini. 4. Larangan ekspor rotan akan menyengsarakan berjuta rakyat Kalimantan selaku petani. Sementara way out atau jalan keluarnya berharap larangan tersebut tidak pernah ada. 5. Daya serap industri meubel dan kerajinan dalam negeri tidak mampu atau belum siap untuk menampung seluruh produksi rotan Kalimantan. Kabarnya Cirebon yang mengolah hasil rotan ini memilih produk rotan kelas 2, tidak yang kelas 1 padahal di Kalimantan banyak rotan kelas satunya. 6. Dengan larangan ekspor maka denyut nadi ekonomi kami akan berhenti, sebab secara turun menurun sejak 200 tahun yang lalu kami gantungkan kebutuhan hidup pada rotan. Jadi sudah 200 tahun mereka hidup. Dan ini akan berdampak pada tingginya angka pengangguran, rawan terjadinya kejahatan sebab kebutuhan perut kami tidak bisa menunggu evaluasi secara periodik. 7. Masalah perut adalah masalah yang wajib dipenuhi. Ketika perut sedang lapar, apapun bisa terjadi dan ini akan menciptakan situasi yang tidak kondusif. 8. Larangan ekspor adalah pembunuhan secara perlahan bagi kami petani rotan Kalimantan. Sementara bagi pengusaha meubel rotan di Cirebon atau daerah lain itu adalah berkah. 9. Sikap tidak adil sudah ditunjukkan kepada kami petani rotan Kalimantan dengan larangan ekspor dan hanya memperhatikan kepentingan kelompok tertentu saja tanpa memperhatikan dampak negatif yang akan dialami oleh petani. 10. Petani rotan tidak pernah merusak hutan, sebab hutan mutlak dibutuhkan untuk tambatan rotan, baik untuk masa penanaman, pemeliharan dan masa panen. Kelestarian hutan masih tetap utuh. Karena itu suatu kesalahan besar Menteri Kehutanan menyatakan yang dimuat dalam Kompas tanggal 29 Oktober 2011 halaman 18, yang mengatakan kespor rotan telah merusak kelestarian hutan. Ini sama sekali tidak benar, karena 200 tahun turun temurun hutan terjaga. 11. Rotan adalah tamanan budi daya secara turun temurun sejak 200 tahun yang lalu dan ramah lingkungan. Tidak seperti kelapa sawit dan tambang batubara yang jelas-jelas membuat hutan menjadi gundul. 36


12. Peredaran uang di setiap bulannya dari harga rotan mentah khusus untuk Kabupaten Barito Selatan kurang lebih 10 miliar sejak ekspor diperbolehkan. Ini angka yang cukup besar bagi kami para petani, tetapi dengan larangan ekspor maka uang yang beredar drastis akan menurun dan mungkin tidak beredar lagi. Atas dasar latar belakang seperti tersebut yang dikemukakan tadi, kami mendesak pemerintah mencabut Peraturan Menteri Perdagangan nomor 35, 36, 37 tahun 2011 dan menerbitkan tata niaga rotan yang memperhatikan kepentingan industri hulu sampai hilir produk rotan. Serta memperhatikan kesejahteraan petani atau pemungut, pengumpul, pekerja, pengrajin serta pengusaha rotan. Dengan memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri dan produk rotan selebihnya maupun yang tidak dipakai di dalam negeri bisa dioptimalkan melalui ekspor. Kami memohon dengan sangat dan hormat agar Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Kehutanan agar bisa datang ke Kalimantan Tengah untuk melihat dan bertemu serta mendengar aspirasi kami selaku petani rotan. Demikian penolakan yang kami buat dengan keadaan yang sesungguhnya. Atas berkenannya kami ucapkan terima kasih. Petani Rotan Kalimantan Tengah Kabupaten Barito Selatan Tanda tangan terlampir banyak. Tembusan disampaikan kepada Menko Perekonomian RI di Jakarta, Menteri Perindustrian di Jakarta, Menteri Kehutanan di Jakarta, Gubernur Kalimantan Tengah, Palangkaraya dan seterusnya, sampai 11 pihak penerima tembusan. Demikian pimpinan dan hadirin yang terhormat saya sampaikan ini. Kiranya ini sekali lagi mendapat perhatian dari kita semua khususnya pimpinan bersama-sama dengan kami dari Kalimantan Tengah. Dan nanti pihak-pihak yang terkait di komite supaya kita bisa menjembatani keadaan seperti ini agar hal ini tidak berlanjut dan menjadikan sengsara bagi rakyat disana dan bagi kita semua. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Shanty Shanty Shanty Om. 51. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, terima kasih kepada Bapak Rugas. Selanjutnya kami persilakan Maluku Utara. 52. PEMBICARA : Drs. H. ABDURACHMAN LAHABATO (MALUKU UTARA) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera. Om Swastyastu. Bapak Ketua DPD RI yang saya hormati. Ibu wakil ketua DPD RI yang saya hormati. Bapak-bapak dan Ibu-ibu anggota DPD RI yang sama berbahagia. Ibu Sekjen dan jajaran yang saya hormati. Pertama-tama saya menyampaikan selamat tahun baru 2012, semoga tahun yang baru mengantar kita untuk mempercepat produktifitas kita untuk kepentingan daerah. Saya tidak membacakan seluruhnya tetapi ada beberapa hal yang ingin saya ingin sampaikan pada forum paripurna yang terhormat ini dengan harapan

37


bisa mendapat perhatian kita bersama, karena yang kami pahami berempat dari Provinsi Maluku Utara, forum inilah yang diharapkan bisa membawa kepentingan daerah. Yang pertama, data terakhir BPS 2011 menyebutkan bahwa beberapa provinsi yang mengalami inflasi tertinggi termasuk diantaranya adalah Provinsi Maluku Utara. Ini disebabkan oleh infrastruktur ekonomi yang masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan beberapa daerah di Indonesia. Karena itu harapan daerah Maluku Utara dalam paripurna ini bisa mendorong percepatan infrastruktur di Provinsi Maluku Utara agar memperkecil inflasi tahun-tahun mendatang. Kemudian yang kedua adalah masalah instruksi Presiden pada Agustus 2010 lalu menetapkan bahwa Morotai adalah termasuk salah satu program sail Indonesia setelah sail Indonesia di Bangka Belitung dan Sulawesi Tenggara. Akan tetapi sampai saat ini pemerintah daerah masih gamang melaksanakan tahapan-tahapan persiapan sementara sail Morotai itu direncanakan pada bulan Agustus. Dan karena kesiapannya sangat masih dianggap belum cukup untuk menyebut kegiatan nasional itu maka ditunda sampai dengan bulan September. Kegamangan pemerintah daerah ini disebabkan oleh keppres tentang sail Morotai itu sampai saat ini belum keluar dari Presiden RI. Karena itu kami berharap komite terkait dalam rapat-rapat kerja dengan kementerian terkait untuk menyampaiakan aspirasi dari Provinsi Maluku Utara. Kemudian yang berikut adalah erupsi gunung Gamalama yang sempat menelan korban 3 orang. Kami berharap komite yang terkait mendorong kementerian terkait untuk membenahi wilayah-wilayah yang kena erupsi gunung Gamalama yang kemudian merusak sekian banyak rumah penduduk dan lahan pertanian warga kota Ternate. Itulah beberapa hal yang bagi kami sangat penting kami sampaikan dalam forum paripurna yang sangat terhormat ini, disamping sekian banyak hal-hal yang terkait erat dengan komite masingmasing, baik Komite I, II, III dan IV. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera. Om Shanty Shanty Shanty Om. 53. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Provinsi Maluku Utara, telah disampaikan tadi oleh Pak Lahabato. Selanjutnya kami persilakan yang mewakili provinsi Kalimantan Timur. 54. PEMBICARA : KH. MUSLIHUDDIN ABDURRASYID, Lc., M.Pdi. (KALTIM) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan wakil pimpinan DPD RI. Para anggota DPD RI yang saya hormati dan juga Sekjen dan stafnya. Pada saat kesempatan hari ini kami dari anggota DPD RI dari wilayah Kalimantan Timur akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama mungkin dari Komite I yang berhubungan dengan masalah perbatasan. Yang ini merupakan daerah yang berulang-ulang kami ungkap, karena di Kalimantan Timur ada 3 kabupaten/kota, diantaranya Kutai Barat, Malinau dan Nunukan. Yang menjadi masalah di perbatasan yang pertama masalah kesejahteraan dari masyarakat setempat. Dimana masyarakat setempat itu banyak tergantung perekonomiannya dengan negara-negara tetangga. Mereka pagi keluar dan sore hari kembali ke negara Indonesia. Yang kedua, wilayah mereka cukup jauh dan sulit untuk dijangkau, sehingga perlu barangkali pembuatan jalan atau mungkin transportasi ke arah tersebut.

38


Nah kemudian masalah yang kedua, yaitu masalah pembentukan provinsi Kaltara. Dimana sampai saat ini cukup lama terbengkalai dikarenakan moratorium dari Presiden yang sampai saat ini belum dicabut. Oleh karena itu kami mengharapkan segera untuk pencabutan moratorium dari Presiden untuk pemekaran. Kemudian yang berhubungan dengan Komite II. Itu berhubungan dengan masalah aktifitas pertambangan, sama mungkin dengan Kalimantan Selatan dan daerah-daerah yang lain. Dimana tidak singkronnya antara dinas pertambangan atau kementerian pertambangan dengan badan lingkungan hidup. Sehingga ya barusan kemarin di Kalimantan Timur di Samarinda terjadi meninggalnya 3 orang yang masuk ke kolam-kolam bekas pertambangan batu bara. Dan sampai saat ini masih belum ada jalan keluar untuk itu. Oleh karena itu kami mengharapkan adanya sinkronisasi antara dinas pertambangan dengan badan lingkungan hidup. Kemudian masalah lahan sama mungkin dengan di Lampung dan NTB. Adapun masalah pendidikan, ini di perbatasan terutama sekali di daerah-daerah perbatasan memang sebagian daripada guru-guru yang ada di perbatasan itu mendapat tunjangan perbatasan. Hanya tidak merata ya, karena ada SD dan SMP saja yang dapat sementara SMA tidak mendapatkannya, begitu. Oleh karena itu ini perlu barangkali kita menyampaikan kepada menteri yang terkait untuk meninjau kembali guru-guru yang layak untuk menerima tunjangan tersebut. Sehingga ketika membagi tunjangan sesuai dengan jumlah yang ada di tempat tersebut. Kemudian di Kalimantan Timur terjadi bahwa kalender pendidikan itu berbeda-beda sehingga menjadi masalah buat kami. Ada yang libur, bahkan ada yang belum libur, baru tanggal 16 nanti baru libur di salah satu kabupaten, sehingga terjadi barangkali masalah karena liburnya berbeda gitu, karena kalender. Oleh karena itu kami mengharapkan juga ini diangkat untuk dijadikan kebijakan dari menteri agar libur itu sama, sehingga tidak menjadi masalah bagi peserta didik dan guru-guru juga. Kemudian ketika ada bantuan-bantuan itu sering terutama sekali masalah teknologi itu tidak diimbangi dengan pelatihan para penerima bantuan sehingga bantuan itu tertahan tidak bisa digunakan. Kemudian berikutnya guru-guru di perbatasan dalam rangka peningkatan kemampuan guru-guru tersebut ini masih belum mendapatkan bimbingan secara baik. Sehingga kami juga menginginkan untuk guru-guru di perbatasan itu mendapat porsi pembinaan yang lebih dibanding dengan yang sudah ada di kota. Adapun masalah kesehatan, terutama sekali perbatasan, mungkin sama dengan daerah perbatasan yang lain. Dimana penduduk-penduduk yang ada di Indonesia, yang ada di perbatasan mereka-mereka ya berobat ke negara tetangga, karena mungkin kurang dokternya, fasilitasnya, sehingga mereka ketika melakukan perobatan atau berobat selalu berobat di sebelah atau di negara tetangga. Kemudian yang berikutnya masalah porsi bagi hasil minyak dan gas bumi yang sekarang sedang di JR-kan oleh wilayah Kalimantan Timur dan daerah-daerah yang lain. Dimana Kalimantan Timur mendapat bagian yang sangat sedikit sekali. Kalau kita melihat dari sistim bagi hasil yang ada untuk minyak bumi 84,5% pemerintah pusat memperolehnya, sementara di daerah hanya 15,5%. Begitu juga gas bumi itu kalau di pusat itu mendapat 69,5% sementara di daerah hanya 30,5%. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan sementara dan yang lain mungkin akan di sampaikan dalam bentuk tulisan. Dan moga-moga apa yang telah di sampaikan tadi bisa dibawa di alat-alat kelengkapan dan menjadi bahasan untuk ke menteri-menteri yang terkait. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

39


55. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Bapak Muslihuddin yang telah menyampaikan aspirasi dan beberapa catatan dari Provinsi Kalimantan Timur. Yang selanjutnya kami persilakan dari Provinsi Gorontalo, dan siap-siap Sultra. 56. PEMBICARA : ELNINO M. HUSEIN MOHI. ST., M.Si. (GORONTALO) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesejahteraan untuk bangsa ini dan bagi kita semua. Om Swastyastu. Innal hamdalillah washolatu wassalamu ala asrofil anbiya 'iwal mursalin, wa ala alihi washohbihi ajma'in, amma ba'du. Pimpinan DPD RI yang kami hormati. Seluruh anggota DPD RI yang hadir yang kami hormati. Ibu Sekjen dan juga jajarannya. Rekan-rekan wartawan yang hadir. Dari Gorontalo kami membawa salam cinta dan salam kebanggaan rakyat Gorontalo bagi kita semua yang ada di DPD RI. Sekaligus menyampaikan keprihatinan dari rakyat disana atas kondisi bangsa ini yang semakin banyak di lilit persoalan. Sebelumnya kami ingin menyampaikan aspirasi dari wilayah sini agar nanti mungkin abis ini ada perkenalan anggota baru dari DKI yang belum dikenal oleh teman-teman ini Pak, karena mereka mau nanya nomer hp-nya ya, Ibu selamat datang. Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati. Kami datang berdiri lagi disini menyoalkan usul dan tuntutan Gorontalo yang mungkin dapat di akomodir oleh DPD RI secara konkrit, Pak Ketua. Pertama-tama Gorontalo menyampaikan rasa terima kasih dan rasa bangga kepada DPD RI, kepada PGRI dan juga pemerintah yang kini sedang membahas tentang resentralisai pendidikan. Karena akibat otonomi daerah nasib guru-guru itu menjadi mainan politik dari bupati, walikota dan gubernur. Dan karenanya mereka terjebak oleh tugas-tugas birokrasi daripada tugas-tugas sebagai pengajar, sebagai pendidik, dan karenanya mereka tidak konsentrasi belajar dan seterusnya sampai mengakibatkan nilai ujian nasional bagi anak-anak murid itu anjlok. Dari tahun 2009 kami tahu persis sejak dilantik sampai hari ini di setiap paripurna pasca reses seperti ini kami dari Gorontalo juga Jawa Tengah, Profesor Sulistiyo dan juga dari beberapa provinsi lain meminta hal ini, resentralisasi pendidikan. Itu satu hal. Dan meminta hal yang kedua adalah otonomisasi hal lain yang selain pendidikan, selain hukum, agama, moneter, TNI/ Polri, pertanahan dan lain-lain. Selebihnya itu mestinya di otonomikan bukan di sentralisasi seperti sekarang ini yang kata orang itu otonomi setengah hati. Hari ini kami menyampaikan harapan besar dari Gorontalo agar sentralisasi pendidikan dapat terwujud pada tahun ini juga, serta otonomisasi bidang yang lainnya terjadi paling lambat 2014 ketika pengabdian kita DPD RI pada peroide ini berakhir. Hal yang kedua saudara-saudara sekalian. Dalam reses barusan konstituen kami konstituen DPD RI yang ada di Gorontalo membahas tentang rekening gendut dari para pejabat politik, pejabat di lembaga-lembaga negara dan rekening gendut PNS. Satu usulan dari rakyat di Gorontalo konstituen DPD RI disana adalah, bisa dibilang ini sebenarnya bukan aspirasi tapi tuntutan, kira-kira bunyinya begini saudara-saudara, mengapa DPD RI tidak memulai dari dirinya sendiri untuk mengumumkan rekening atau kekayaan seluruh anggota dan PNS yang ada di DPD RI. Bukankah dengan begitu maka DPD RI bisa disebut oleh orang lain sebagai lembaga yang relatif lebih berhasrat untuk bebas dari permainan uang rakyat. Kami sudah pernah menjawab ini bahwa kita sudah mengumumkan, anggota sudah 40


mengumumkan pada masa awal periode kita di sini mulai. Tapi mereka ingin semuanya di update tiap tahun, tuntutannya itu ternyata lebih besar, tuntutannya itu lebih, mereka bilang kalau perlu harus di audit tiap tahun Pak kalau perlu. Kita hanya menyuarakan dan ini adalah konsen kita. Tapi yang bisa kita baca dari sini adalah betapa besar harapan rakyat terhadap DPD RI. Betapa diantara lembaga negara hanya DPD RI yang mereka harapkan untuk bisa begitu. Ketika lembaga-lembaga negara hampir semuanya sudah tidak bisa dipercaya lagi karena pemberitaan media. Mereka berharap DPD RI bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan bagi bangsa ini. Mereka hanya menginginkan di Indonesia ada lembaga negara yang fit and proper untuk diteladani dan lembaga itu adalah DPD RI. Ini yang mesti kita beri respon positif Pimpinan. Hal ketiga yang perlu disampaikan disini adalah rasa bangga sekaligus rasa iri orang Gorontalo terhadap saudara-saudara kita sebangsa yang telah menciptakan mobil rakitan Esemka, bahkan ada STM atau SMK di Jawa Barat yang mampu merakit pesawat. Karena itu saudara-saudaraku rakyat Gorontalo menuntut DPD RI untuk dengan lantang memperjuangkan peningkatan secara signifikan anggaran pendidikan, khususnya anggaran untuk research and development di bidang tehnologi. Yang anggaran itu wajib dikucurkan kepada SMK dan juga universitas teknik yang ada di tiap ibukota provinsi. Logika dari orang-orang yang ada di Gorontalo adalah ini aspirasi dari kampus-kampus, bahwa inovasi teknologi research and development itu dilakukan oleh Jepang sejak restorasi Meiji, dilakukan oleh cina, juga Malaysia melakukannya, India melakukannya, Korea melakukannya, mengapa Indonesia tidak melakukannya? Apakah Indonesia tidak mampu? Kita mampu. Apakah karena orang Indonesia tidak mau? Kita mau. Cuma kemampuan kita dan kemauan kita selama ini hanya sebatas diujung bibir saja. Kita mesti kongket ini. DPD RI mesti bersuara terus soal ini. Menurut rakyat Gorontalo DPD RI harus meneriakkan ini kuat-kuat sampai memekakkan telinga presiden dan wakil presiden pun tidak apa-apa. Sampai dimusuhi oleh DPR pun tidak apa-apa. Toh kita semua yakin selama kita berjuang untuk kepentingan bangsa ini untuk kepentingan masa depan bangsa ini, maka Presiden dan DPR pasti mau mendengarkan apa yang kita perjuangkan. Sekali lagi dari Gorontalo menginginkan saint dan technologiuntuk diperhatikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentunya. Karena sains dan teknologi adalah kunci bagi bangsa manapun untuk berkuasa diatas muka bumi ini. Pimpinan dan anggota DPD yang terhormat, Ibu Sekjen, rekan-rekan wartawan yang hadir. Terakhir, aspirasi Gorontalo yang terhimpun dari reses barusan adalah mengenai penciptaan rasa adil dan rasa aman oleh rekan-rekan kita yang ada di pengadilan, kejaksaan, TNI dan Polri. Ibu dan Bapak senator tentu memahami berbagai persoalan daerah masingmasing seperti kita sudah dengar tadi laporan dari berbagai daerah. Dan dalam konteks ini kami dari Gorontalo mengusulkan agar ada agenda khusus DPD RI, khususnya Komite I untuk mengundang pimpinan lembaga hukum, lembaga pertahanan, lembaga keamanan untuk membahas kondisi didaerah, terutama yang berkaitan dengan prilaku aparatur mereka masing-masing. Di Gorontalo salah satu kasus terakhir ini dua hari yang lalu jam 01.00, dua malam yang lalu itu ada warga seorang buruh keluarganya dari Dokter Budi Doku ini ditembak kepalanya tepat dijidat di sini oleh seorang Polisi yang mabuk. Jadi sepertinya memah harus ada perhatian kita untuk ini, karena itu kasus kecil tapi kalau banyak itu akan mengancam peradaban sebenarnya, akan mengancam peradaban kita sebagai bangsa. Kalau Budi Doku bilang tadi itu karena polisinya yang pegang pistol coba kalau pegang pistol duaduanya belum tentu yang bolong kepalanya itu si buruh katanya, yah kak Budi yah. Sebelum menutup penyampaian aspirasi ini kami menyampaikan harapan kepada PURT dan kesekjenan DPD RI untuk kembali mengumpulkan staf ahli kita ataupun staf-staf kita di daerah agar di traning khusus mengenai pelaporan administrasi dan lain-lain termasuk

41


reses. Supaya mereka mereka tidak banyak bingungnya, karena ada beberapa ….. yang membingungkan daerah dari pusat. Saya kira ini terakhir. Demikianlah peserta sidang yang terhormat aspirasi dari Gorontalo, provinsi yang penduduknya kecil tetapi tetap bersemangat dan ingin berkontribusi bagi kemajuan Indonesia di masa depan. Aspirasi lainya masih banyak dan kami telah himpun secara tertulis di sini tidak lagi kami bacakan. Dan lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatianya. Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syalom. Om Shanty Shanty Shanty Om. 57. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, terima kasih Pak Elnino. Jadi tolong sampaikan ke masyarakat Gorontalo, mungkin satu-satunya lembaga yang semua anggotanya 100% menyerahkan laporan kekayaannya dan bersama serkretariat jenderal juga eselon I dan II. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, selanjutnya kami persilakan Sulawesi Tenggara. Ini sekedar info sambil di depan, sekarang ada demo di depan, pertama kali berhasil apa merobohkan itu pintu pagar. Tapi itu biasa saja namanya apa di dewan ini, jadi kita tetap saja rapat seperti mana biasanya, ini info saja. Silakan. 58. PEMBICARA : Ir. H. ABD. JABBAR TOBA (SULTRA) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan DPD yang saya hormati. Bapak dan Ibu anggota DPD yang saya hormati. Ibu Sekjen beserta jajarannya yang saya hormati. Hadirin yang berbahagia. Saya mengajak mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT dengan rahmat-Nya sehingga kita semua berkumpul di sidang dalam keadaan sehat. Alhamdulillah dalam melaksanakan reser dari tanggal 17 Desember 2011 sampai dengan 10 Januari. Maka kami ketemukan beberapa permaslahan. Ada 43 permasalahan yang kami ketemukan. Dan saya kira tidak mungkin saya baca semua, akan saya baca hanya 6. Pertama Komite I. Ada dua yang ingin saya kemukakan, yang pertama bahwa masih terdapat beberapa daerah pemekaran di Provinsi Sulawesi Tenggara belum memiliki kantor pengadilan negeri, kantor pengadilan agama, serta kantor kejaksaan negeri. Sehingga masyarakat yang akan menyelesaikan sengketa hukum baik sengketa perdata maupun pidana harus ke kabupaten induk yang jaraknya sangat jauh dari tempat mereka. Yang kedua. Masalah masih banyaknya tanah masyarakat yang utamanya daerah pemekaran belum memiliki sertifikat hak atas tanah. Kemudian pengurusan sertifikat hak atas tanah tersebut biayanya cukup dirasakan sangat mahal. Itu yang untuk masalah Komite I. Untuk Komite II ada 18 masalah dan saya akan kemukakan hanya dua. Yang pertama masalah pertambangan di Sulawesi Tenggara sering terjadi polemik dengan tumpang tindih ijin usaha pertambangan, di klaim oleh masyarakat. Dan ada juga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Disamping itu kontribusi ekonomi terhadap masyarakat sangat rendah. Tidak ada kejelasan tentang tenaga kerja yang digunakan pada daerah sekitarnya dan tidak berpihak kepada masyarakatnya.

42


Dan yang kedua adalah sebahagian besar pemegang ijin usaha pertambangan tidak melaksanakan kewajiban keuangan kepada Negara, seperti pembayaran iuran tetap, royalti, tepat waktunya, CSR tidak dapat di kena sasaran. Kemudian Komite III. Enam permasalahan hanya saya kemukakan satu. Pada umumnya wanita pesisir tergantung hidupnya kepada suaminya, apabila suaminya pergi mencari ikan istri hanya tinggal di rumah. Masyarakat mengharapkan diberi bantuan pemberdayaan perempuan seperti pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal usaha. Kemudian untuk Komite IV ada empat permasalahan dan hanya saya kemukakan satu. Dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara diketahui bahwa masih ada beberapa pemerintah kabupaten/kota yang belum melaporkan laporan keuangan daerah atas penggunaan anggaran di daearah pada tahun 2010. Demikianlah laporan singkat kami dan mudah-mudahan dapat ditindaklanjuti. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 59. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik terma kasih kepada Pak Jabbar yang mewakili provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya kami persilakan mewakili provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kami persilakan. 60. PEMBICARA : Ir. MURSYID (NAD) Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPD RI. Para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Ibu Sekjen beserta jajarannya dan hadirin yang kami muliakan. Pada kesempatan hari ini kami ingin melaporkan situasi Aceh khusunya menjelang pilkada. Sehingga kita sarankan, karena konflik internal partai Aceh dengan gubernur sebagai kadernya kita berusaha agar mereka rekonsiliasi agar berbicara bagaimana menyelesaikan Aceh agar tragedi yang terjadi akhir-akhir ini tidak semakin parah. Rakyat Aceh khawatir kalau ini terus berlangsung maka akan terganggu kedamainan yang sudah dirasakan lebih kurang 5 tahun belakangan ini. Bapak-Ibu para hadirin dirahmati Allah SWT. Kami harapkan dukungan moral dari teman-teman se-Indonesia karena kalau pertikaian-pertikaian pemilukada di daerah lain biasanya hanya terjadi kebakaran-kebakaran. Tapi kalau di Aceh ini kalau sudah terjadi kalau tidak bisa dikendalikan nyawa manusia itu bahkan lebih rendah dari pada nyawa ayam. Dan kemudian kami pada kesempatan hari ini hanya membacakan kesimpulan untuk mempersingkat laporan ini. Kunjungan reses anggota DPD RI provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pertama, saran dan tindak lanjut hendaknya dapat sama-sama ditindaklanjuti pada masing-masing sidang komite dalam bentuk kegiatan yang konkrit dengan melibatkan dan kerja sama dengan mitra terkait untuk dapat dilakukan secara bertahap. Untuk itu kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Menghimbau kepada Gubernur dan DPR Aceh agar dana BOS yang akan disalurkan pada bulan Januari dapat disalurkan ke sekolah penerima.

43


2. Meminta pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan agar mengevaluasi kembali pengrekrutan tenaga guru kontrak yang ditempatkan di daerah. 3. Meminta pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan agar mempertimbangkan kenaikkan terhadap kesejahteraan guru honor daerah. 4. Meminta pemerintah dalam hal ini Bappenas agar mempercepat pembahasan RT/RW Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 5. Meminta pemerintah dalam hal ini kementerian kehutanan agar mengevaluasi kembali ijin HPH yang berlokasi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 6. Meminta pemerintah agar mengambil kebijakan yang tepat terhadap penyelesaian konflik yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam. 7. Meminta pemerintah agar dapat memberikan keterangan terhadap berbagai kasus di di Nanggroe Aceh Darussalam. 8. Meminta pemerintah dalam hal ini kementerian koperasi dan UKM agar dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 secara bertahap memberikan dukungan penguatan SDM bagi lembaga terkait. 9. Meminta pemerintah dalam hal ini kementerian koperasi dan UKM agar dalam implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 secara bertahap memberikan dukungan dana yang memadai kepada koperasi dan UMKM. 10. Meminta pemerintah dalam hal ini kementerian koperasi dan UKM perlu memperhatikan, perlu perhatian khusus terhadap pendirian lembaga penjamin kredit dan lembaga pembiayaan kredit di daerah. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam sidang paripurna DPD RI ke-8 ini sebagai bahan masukkan dan pertimbangan oleh semua pihak. Kiranya laporan yang telah kami sampaikan dapat sama-sama kita perjuangkan untuk kepentingan kemaslahatan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tgk. Abdurrahman BTM., H.T. Bachrum Manyak, Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S. dan Murysid. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 61. PEMBICARA : Dr. BUDI DOKU (GORONTALO) Interupsi Bu. 62. PEMBICARA : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Ya, terima kasih tadi dari Nanggroe Aceh Darussalam sudah menyampaikan. Kita lanjutkan, kalau mungkin boleh interupsi kami persilakan. 63. PEMBICARA : Dr. BUDI DOKU (GORONTALO) Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar tidak terjadi di Aceh seperti manusia jadi ayam pembakaran, bulan depan kita ada pilkada lagi di Aceh, di Aceh tengah yang Insya Allah juga teman kita Pak Mursyid sudah lolos, ada 11 calon, kalau bisa kita juga bisa meninjau di sana biar aman dan tertib. Terima kasih. Bulan depan.

44


64. PEMBICARA : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih usulannya. Oke, kita lanjutkan ke provinsi Sumatera Utara, mungkin kosong tidak ada. 65. PEMBICARA : Prof. Dr. Ir. Hj. DARMAYANTI LUBIS (SUMUT) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Yang kami hormati pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang kami hormati saudara-saudari anggota DPD RI. Yang kami hormati jajaran setjen DPD RI, para hadirin yang kami muliakan. Saya akan mencoba menyampaikan hasil kunjungan kerja dari Provinsi Sumatera Utara. Cukup banyak yang masuk, tapi kami akan bacakan beberapa yang penting. Pertama, bahwa hasil dari reses yang kami lakukan ternyata masyarakat sekarang sangat berubah, masyarakat semakin cerdas tidak dapat dibohongi, dibodohi atau ditakut-takuti. Karenanya kita harus berhati-hati dalam menentukan sikap sebagai pemegang amanah. Pertama, bahwa sebagaimana dengan provinsi lainnya permasalahan pertanahan di Sumatera Utara ini tetap merupakan kasus yang terbesar. Bisa dilihat bahwa ada 20 kasus agraria di 5 kabupaten, kemudian ini disebabkan oleh dari berbagai kasus kekerasan yang dilakukan pemilik modal baik BUMN, swasta nasional maupun asing, selalu saja aparat keamanan polisi dan tentara bertindak tidak netral dengan memihak kepada pemodal. Yang menjadi masalah adalah bahwa kasus-kasus tanah ini berakibat kepada korban jiwa, kemiskinan dan kemelaratan serta perpecahan di antara masyarakat. Karenanya direkomendasikan bahwa segera dibentuk Pansus pertanahan di DPD RI. Kemudian reformasi agraria juga harus diletakan pada esensi sebenar-benarnya walaupun di Sumatera Utara gubernur telah mengeluarkan, mengorbitkan panitia, telah menyusun panitia untuk masalah tanah ini, tapi tetap saja di dalam kepanitiaan malah justru dikenal beberapa mafiamafia tanah yang terlibat didalamnya. Itu pertama dari Komite I. Kemudian dari Komite II. Yang paling urgent adalah, ternyata perlu perhatian bahwa dalam impor jagung ternyata ijin impor tidak ada koordinasi dengan menteri pertanian dmaupun dinas pertanian di daerah, walaupun boleh impor pada saat kurang stok. Ini yang menjadi permasalahan dari masyarakat penanam jagung. Kemudian dari Komite III, maaf dari Komite II. Bahwa masalah gas di Sumatera Utara perlu ada task force, karena ini dapat mengganggu produksi dan pengolahan migas tersebut. Yang ketiga adalah masalah nelayan Sumut yang ditahan di Malaysia ini tetap menjadi persoalan. Walaupun telah dijemput 6 nelayan yang telah ditahan di imigrasi Malaysia, namun masih banyak lagi ada 50 orang lagi yang perlu mendapat perhatian. Hal lain adalah bahwa di bidang pendidikan, walaupun dana BOS sudah dirubah metode penyalurannya dengan langsung ke sekolah-sekolah, namun hasil pengamatan kami bahwa persiapan perencanaan di sekolah ini belum memadai. Kemudian ini harus diikuti lagi dengan pengawasan-pengawasan yang belum jelas yang seperti apa mekanismenya. Saya kira ini harus menjadi perhatian DPD untuk bagaimana mendorong kementerian agar memperhatikan hal-hal tersebut. Kemudian dalam hal kesehatan dikaitkan dengan RUU Tenaga Keperawatan yang sebenarnya diusulkan menjadi inisiatif DPD, perlu, bahwa perawat dipandang tidak hanya sebagai profesional, tidak sebatas profesional, tapi perlu dipandang sebagai sebuah profesi. Karena pada sekarang ini perawat belum mempunyai sebuah perlindungan andainya perawat utamanya di daerah-daerah terpencil dituntut harus memberi tindakan terapi dan pengobatan 45


untuk lifesaving, terutama dimana pada kondisi di daerah tidak ada dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Kemudian belum adanya juga etika keperawatan maupun sistim yang mengatut dan yang membuat yang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh tenaga perawat. Sehingga sangat terasa bahwa perawat membutuhkan perlindungan disamping mereka juga harus melakukan revitalisasi perannya untuk membenahi diri dengan meningkatkan ilmu pengetahuan serta pengetahuan-pengetahuan dasar daripada klinik itu sendiri. Hal lain yang selalu menjadi konvensional adalah kontribusi jamkesmas ini belum dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat miskin masih sangat bingung bagaimana menggunakan jamkesmas, karena sosialisasi tentang jamkesmas ini masih sangat minim. Sehingga tidak dipahami bahwa mereka harus melakukan pemeriksaan sejak awal kehamilannya. Dan umumnya datang di akhir sehingga ni selalu tidak terpenuhi. Kemudian yang lain adalah, Kementerian Kesehatan diharapkan membantu fasilitas, memberi bantuan khususnya bagi rumah sakit-rumah sakit di daerah, karena di Sumatera Utara baru pada bulan lalu punya rumah sakit. Sebenarnya agak membingungkan Bu, rumah sakit, di Sumatera Utara cukup kaya tapi baru punya rumah sakit. Kemudian inipun datang pengelolaannya diserahkan dari rumah sakit haji, sehingga sangat minim fasilitasnya, masih sangat minim fasilitasnya, bangunannya, SDM-nya, maupun peralatannya. Sehingga kami sangat mengharapkan DPD dapat mendorong Kemenkes melalui alat kelengkapan nantinya untuk dapat memberikan bantuan rumah sakit Provinsi Sumatera Utara yang baru tersebut. Hal lain yang menjadi perhatian dari teman-teman kami berempat ini bahwa masalah forum komunikasi umat beragama, karena Sumatera Utara adalah masyarakat heterogen yang tinggi potensi konfliknya. Namun kemarin masyarakat kelihatannya sudah lumayan dewasa, sehingga tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang menonjol. Namun demikian jelas yang diharapkan adalah peran pemerintah di daerah ataupun pusat, karena selama hari ini yang dirasakan walalupun sudah dibentuk sampai ke kabupaten/kota FKUG, namun tetap saja masih melakukan kegiatan bila ada hal-hal insidentil. Dan tidak terlalu responsif dengan hal-hal yang terjadi sebenarnya sehari-hari di masyarakat. Kemudian lain, sebenarnya tidak hanya satu forum, banyak inisiatif-inisiatif forum dari masyarakat sehingga seharusnya pemda secara adil dapat memfasilitasi dalam menciptakan kerukunan umat di daerah untuk dapat ditingkatkan. Khusus ormas diharapkan kedepan bahwa harus jelas beda yayasan dengan ormas. Dan banyak dari yayasan yang sangat menuntut kalau dituntut kepada ormas atau yayasan untuk mengembangkan sebuah informasi teknologi, maka seharusnya pusat dalam hal ini untuk yayasan-yayasan ini memberi kelapangan atau memberi kemudahan kepada yayasan di daerah. Karena selama hari ini setiap yayasan apakah pendidikan, rumah sakit ataupun yayasan kesejahteraan sosial lainnya dalam mendapatkan sebuah pengesahan itu harus datang ke Jakarta dan sangat lama memakan waktu. Sehingga sebaiknya di Kehumkan yang harus lebih aktif dalam hal ini untuk meringankan beban di daerah. Yang terakhir adalah dari Komite IV. Bahwa di Komite IV sebenarnya yang diharapkan adalah diharapkan BPK RI dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT terhadap laporan keuangan PT. Inalum. Ini sudah disampaikan pada paripurna yang lalu. Otorita Asahan. Dan diharapkan DPD dapat mendorong ini, termasuk pemenuhan kewajibannya sesuai yang tercantum dalam master agreement maupun kesepakatan lainnya. kinerja di pemerintahan daerah dimana hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan masih menghadapi permasalahan klasik dalam pengelolaan aset dan penyusunan laporan. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ini semua dapat ditindaklanjuti. Saya tidak bisa membaca Bu, lebih mending ngomong. Mudah-mudahan dapat ditindaklanjuti sehingga, ada main mata dengan Pak Rahmat Shah saya hampir lupa, bahwa tetap kami berempat dalam setiap kunjungan kerja kemarin, dalam setiap reses kemarin menyampaikan pesan-pesan dari 46


Kelompok untuk sebuah amandemen dari Undang-Undang Dasar ’45 yang ke-5. Karena kita sangat berharap kedepan ditangan kitalah bahwa peran DPD akan menjadi lebih baik. Sehingga masyarakt yang menanti-nantikan kemana aspirasi DPD disampaikan ini dapat lebih direalisasi. Bilahitaufiq walhidayah Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Shanty Shanty Shanty Om. Terima kasih. 66. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih Ibu Darmayanti yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya kami persilakan dari Provinsi Maluku. 67. PEMBICARA : ANNA LATUCONSINA (MALUKU) Yang kami hormati pimpinan beserta seluruh anggota DPD RI. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastyastu. Pimpinan, anggota dan sidang yang terhormat. Saya akan membacakan laporan dari Provinsi Maluku. Yang kami bacakan hanyalah hal-hal yang menurut kami sangat penting dan sebagian besar ada didalam laporan kami tertulis. Dari Komite I, yaitu masalah pertanahan. Sebagaimana terjadi yang lain, di kami di Provinsi Malukupun terjadi masalah-masalah keagrariaan, yang mana melibatkan masalah tanah dengan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Maluku Tengah di Seram Utara. Untuk itu kami dari Provinsi Maluku mengusulkan dibentuk Pansus Pertanahan untuk lebih fokus lagi menyelesaikan masalah pertanahan yang kelihatannya hampir berada di seluruh 33 provinsi ini. Kemudian masalah yang kedua dari Komite I yaitu masalah penegakan hukum dah HAM. Kami juga mendengar tadi dari provinsi lain hampir sama, yaitu masalah tentang penanganan kasus di kepolisian. Yang mana terjadi pelaku kekerasan itu sampai dengan meninggal ditempat atau di tahanan kepolisian. Dan ini sangat meresahkan sekali, bukan saja di satu kabupaten tapi ada di beberapa kabupaten di Provinsi Maluku. Kemudian untuk Komite II. Masalah kehutanan. Hutan di Maluku perlu diselamatkan dengan menghentikan pemberian ijin penambangan baru. Dan perlu untuk mungkin perlu untuk melakukan moratorium pemberian ijin ini dengan, dan saat ini di Kabupaten Buru pengiriman kayu bulat atau gelondongan itu masih berjalan. Dan kita berharap ini perhatian pemerintah pusat sangat serius, karena hutan-hutan di Maluku nyaris habis dan diperlukan reboisasi besar-besaran dengan melibatkan masyarakat adat di pedalaman Maluku. Komite III. Masalah pendidikan, mungkin terjadi di seluruh Indonesia, yaitu politisasi guru. Masyarakat mengeluh adanya praktek-praktek intimidasi terhadap guru dalam masa pilkada dan ini sangat meresahkan dan merugikan peserta didik. Kemudian masalah kesehatan. Rumah sakit dan puskesmas serta posko yang dibangun di beberapa daerah kami dapati itu sudah dibangun kurang lebih 1 sampai dengan 3 tahun tidak pernah ditempati, karena tidak diikuti dengan fasilitas yang lain seperti air, listrik, maupun peralatan medis. Sehingga bangunan-bangunan itu terbengkalai dan rusak. Kemudian di bidang sosial, kesejahteraan sosial. Provinsi Maluku sebagai daerah termiskin ketiga di Indonesia belum menikmati program keluarga harapan yang dikucurkan 47


oleh pemerintah pusat sejak 2007 sampai dengan saat ini. Hambatan birokrasi berupa kelengkapan data masyarakat miskin yang selama ini di klaim pemerintah pusat agar tidak menghambat akses masyarakat atas kebijakan ini. Perlu cara lain untuk menyiasati kelemahan data dari daerah. Sehingga kami berharap program keluarga harapan untuk tahun 2012 masyarakat Maluku bisa menikmatinya. Kemudian masalah keagamaan. Kami telah mengusulkan dua tahun yang lalu tentang embarkasi antara kepada pemerintah pusat dan berharap untuk 2012 embarkasi antara bisa terwujud di Provinsi Maluku. Sehingga kami tidak lagi transit di Makasar dan itu memperkecil biaya ONH maupun energi dari peserta haji kita di Maluku. Kemudian bidang pariwisata. Mengenai cagar budaya dan situs sejarah yang tidak terawat di Provinsi Maluku. Kita tahu bersama bahwa di Pulau Banda terdapat banyak sekali situs sejarah dan saat ini tidak terurus. Dan ini semua pemeliharaannya, domain anggaran dan kewenangan berada di pemerintah pusat. Ini juga untuk dipertimbangkan agar bisa diserahkan kepada daerah. Komite IV. Yaitu tentang sistim dana bagi hasil perikanan. Sumber daya perikanan Maluku sangat besar dan telah memberikan kontribusi bagi negara. Dimana produksi yang dihasilkan yakni 1,7 juta ton ikan setiap tahun. Komoditas unggul Maluku adalah sektor perikanan, tapi sayangnya sampai saat ini pembagian hasil dirasakan oleh masyarakat Maluku belum memadai dan belum dirasakan manfaat dari sektor unggulan ini untuk kesetaraan rakyat. Oleh karena revisi Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang kewenangan pemerintah pusat dan daerah, serta Undang-Undang 33 Tahun 2004, khususnya pasal 18 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah menjadi sangat penting. Kami juga mengusulkan agar DPD RI memperjuangkan pembagian dana bagi hasil perikanan sebesar 20% menjadi bagian bagi hasil terhadap daerah penghasil. Demikian yang dapat kami sampaikan secara tertulis dan terinci masalah-masalah banyak sekali. Tapi tentunya tidak bisa kami sampaikan dalam forum yang mulia ini. Untuk itu nanti akan kami serahkan dan kami berharap bisa ditindaklanjuti di dalam alat kelengkapan ataupun komite-komite yang bersangkutan. Demikian. Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 68. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Provinsi Maluku, Ibu Anna Latuconsina yang telah menyampaikan laporan kegiatan di daerahnya selama reses. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan yang mewakili Provinsi Sumatera Barat. 69. PEMBICARA : ALIRMAN SORI, S.H., M.Hum., M.M. (SUMBAR) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastyastu. Yang saya hormati pimpinan DPD, Ketua dan Wakil Ketua. Yang saya hormati para anggota DPD. Yang saya hormati Ibu Sekjen, Wasesjen, beserta jajarannya, dan hadirin yang saya muliakan. Ijinkan kami menyampaikan laporan kegiatan anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Barat. Secara lengkap dan tertulis laporannya akan kami serahkan kepada pimpinan untuk Komite I, II, II, dan IV. Pada kesempatan yang baik ini, melalui pimpinan kami 48


sampaikan kepada kita semua apa yang sudah disampaikan rekan-rekan provinsi-provinsi lain terutama terkait langsung dengan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kasus yang menonjol saat ini di Sumatera Barat di Kabupaten Sijunjung. Ada dua orang beradik-kakak meninggal dunia di tahanan sel Polres Sijunjung. Kematian mereka itu disangsikan apakah mereka benar-benar bunuh diri atau disiksa baru digantung, dibunuh. Karena memang dari hasil secara fisik disaksikan banyak luka-luka lebam yang terjadi di tubuh korban. Tentu kami berharap dari Provinsi Sumatera Barat, kasus ini juga menjadi perhatian kita secara sungguh-sungguh. Di Kabupaten Solok Selatan juga begitu. Orang ditangkap, TKP-nya di daerah lain, ditarik ke Polda, tetapi dia bukan ditahan di Polda, ditahan di Polresta Kota Padang. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh kepolisian yang memancing reaksi di tengahtengah masyarakat. Di Pasaman Barat juga seperti itu, bentrokan fisik terjadi antara kaum ibu dengan polisi, juga persoalan. Melalui pimpinan kami berharap kiranya harus ada tim khusus yang menangani kasus-kasus pelanggaran HAM seperti ini yang harus ditangani secara komprehensif. Karena hampir setiap provinsi di 33 provinsi di Indonesia terjadi kejahatan seperti itu. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Konflik agraria juga seperti itu. Di Solok Selatan itu juga saat ini khusus kepada PAP dan juga Komite II, mohon ijin Pak Ketua, daerah ini adalah daerah baru yang berusia lebih kurang enam tahun. Laporan kinerja pemerintahan secara berturut-turut lima tahun disclaimer. Saya kira DPD harus mengambil bagian dalam rangka memberikan penguatan serta advokasi terhadap daerah baru ini sehingga kinerja pemerintahannya kedepan akan lebih baik. Saya kira demikian laporan singkat yang dapat kami sampaikan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi untuk Komite I sama IV sudah ada secara tertulis akan kami sampaikan kepada pimpinan. Banyak maaf, bilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Shanty Shanty Shanty Om. 70. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, terima kasih kepada Pak Alirman Sori. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita nanti, saya minta pimpinan Komite I dan beberapa untuk ada pertemuan dengan Komnas HAM dan Pansel, Komnas HAM Pak Jimly Asshiddiqie. Saya minta juga Bu Aida untuk bisa menghadiri, untuk bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Sumatera Barat tadi. Selanjutnya, kami persilakan untuk yang mewakili Kepulauan Bangka Belitung, kepulauan Laskar Pelangi. 71. PEMBICARA : TELLIE GOZELIE (KEPULAUAN BABEL) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastyastu. Yang terhormat pimpinan DPD RI. Yang terhormat rekan-rekan anggota DPD RI. Yang kami hormati juga Sekjen beserta jajarannya, serta hadirin yang berbahagia. Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, kita semua dapat hadir di sini dan turut 49


berpartisipasi dalam melaksanakan rangkaian kegiatan DPD RI. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami melaporkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan selama kunjungan kerja di daerah, baik formal maupun kunjungan non formal untuk dapat menyaring dan menyerap berbagai aspirasi masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung melalui proses dialog maupun yang berhasil diidentifikasi dan dikompilasi melalui berbagai media yang ada. Namun karena faktor waktu, maka laporan tersebut tidak akan kami bacakan di sini sesuai dengan harapan kawan-kawan sekalian. Tetapi secara spesifik dan mendalam terangkum dalam lampiran secara tertulis yang akan kami serahkan sebentar ini. Namun demikian, sehubungan dengan akan dilaksanakannya pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 23 Februari 2012, kami mengharapkan kepada DPD RI secara kelembagaan agar dapat berpartisipasi dan mensukseskan pesta demokrasi masyarakat Bangka Belitung. Pimpinan dan hadirin yang berbahagia, demikian pengantar laporan kegiatan anggota DPD RI dari perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Shanty Shanty Shanty Om. 72. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Provinsi Bangka Belitung yang disampaikan oleh Pak Tellie Gozelie. Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Provinsi Papua untuk bisa menyampaikan laporannya. 73. PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA) Aassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Saudara pimpinan DPD, Ketua dan Ibu Wakil, saudara-saudara para anggota DPD, Ibu Sekjen dengan seluruh jajarannya dan para hadirin yang kami hormati. Masalah Papua memang masalah yang sangat banyak, dan karena ada perhatian daripada dunia luar, maka perlu saya sampaikan beberapa hal saja yang kita anggap penting. Syukurlah bahwa kita semua bisa menutup tahun dan kita kembali ke dalam ruang sidang ini untuk kita bisa memulai pekerjaan-pekerjaan kenegaraan kita pada tahun 2012. Sidang yang kami hormati, Papua sekarang ini sedang berada pada tahapan pemilukada gubernur yang pada saat ini sampai pada tahap proses pengesahan perdasus. Ini hanya ada di Papua kiranya. Terdapat pasal yang masih menimbulkan masalah, ialah tentang perumusan orang asli Papua. Dalam Undang-Undang Otonomi Khusus disebutkan orang asli Papua itu adalah yang Bapak-Ibunya orang asli Papua, yang salah satu orang tuanya adalah orang Papua dan yang dari luar, yang ketiga adalah orang yang diangkat dan diakui sebagai orang asli Papua. Sekarang ada masalah bahwa gubernur incumbent mempunyai calon wakil adalah yang bapaknya orang dari luar, ibunya orang asli Papua. Yang berikut bahwa ada calon dari PDIP yang diajukan, bahwa dia orang dari luar tetapi diangkat oleh masyarakat adat di sana. Tetapi dalam perdasus yang melewati MRP dan DPRP yang sekarang pada Mendagri yang diakui, yang boleh diijinkan untuk masuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur adalah yang orang Bapak-Ibunya orang asli Papua. Sikap kita dari DPD, wakil-wakil DPD, karena ini sudah menjadi ranah hukum maka sebaiknya tidak dicampuri masalah politik, biarkan saja secara hukum nanti dapat 50


diselesaikan. Bagi yang tidak puas kita anjurkan bahwa sampaikan kepada aparat-aparat hukum atau lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengadili itu. Yang kedua pemilukada di kabupaten pada dewasa ini sedang berjalan. Ada ketidak dewasaan partai politik dalam memberikan rekomendasinya, rekomendasinya bisa double dan ini telah menimbulkan korban jiwa dan perang suku disana. Karena itu ini masalah yang perlu kita cermati, tapi barangkali sulit untuk menjadi mencari solusinya. Masalah juga masalah KPU yang menjadi masalah, masalah KPU menjadi masalah, masalah KPU berpihak, ini soal juga. Inilah kejadian-kejadian yang membuat pemilukada di kabupaten Papua banyak yang tidak bisa dijalankan sampai saat ini. Ada yang sudah 2 tahun tidak bisa dijalankan, ini persoalannya. Kita masih sedang juga mencarikan pendekatan-pendekatan untuk dapat. Ada keputusan MK yang nyata-nyata juga tidak bisa dilaksanakan di daerah. Ini fenomena yang harus kita cermati. Ketika MK mengadili tahapan pemilukada, bukan mengadili perolehan suara, tapi mengadili tahapan pemilukada, sedangkan pemilunya sudah selesai. Salah satu yang menjadi korban adalah Pak Tonny Tesar, pemilu harus di ulang karena tahapan pemilukada ada keputusan dari Mahkamah Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan itu. Ini masalah yang perlu kita cermati juga. Yang ketiga, masyarakat ditingkat bawah, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi mendukung P4B. Namun dalam kalangan masyarakat tertentu seperti misalnya organisasi KNPP dan beberapa tokoh Papua menolak atau menunda, bahkan menyampaikan kepada Presiden pelaksana daripada P4B itu. Kami berpendapat bahwa political will Presiden ini sangat baik dan perlu didukung pelaksanaanya. Tapi perlu mendapatkan saran, kami menyarankan supaya dalam pelaksanaannya organisasi baru tidak perlu dibentuk baru lagi yang terlalu lebar, sehingga tidak menimbulkan beban administrasi. Yang kedua dalam pelaksanaan P4B supaya menyertakan partisipasi daripada tokoh-tokoh agama dan tokohtokoh adat, karena otonomi khusus dinilai gagal pelaksanaanya melewati jaringan pemerintah saja. Nah, karena itu P4B ini seyogyanya pelaksanaannya menyertakan jaringan daripada masyarakat adat dan tokoh-tokoh agama. Kami sampaikan bahwa pada saat ini wacana dialog telah tersosialiasikan dengan semakin luas. Dan kami DPD, anggota-anggota DPD bekerjasama dengan jaringan Papua Damai telah mendapat masukan untuk dapat menyusun skenario building bagaimana dialog Papua itu dapat dilaksanakan. Mudah-mudahan DPD RI pada masa sidang ini telah dapat menyusun rekomendasi tentang skenario dialog Papua. Kiranya perlu diteruskan kepada Menteri Pendidikan oleh Komite III nanti, bahwa perlu diajarkan sejarah perjuangan tentang integritas Papua di dalam NKRI. Saudara-saudara sekalian, di daerah lain tentu tidak mengalami seperti di Papua, tetapi wawasan kebangsaan ini menurut kami, pengamatan kami, adalah memang sangat memperihatinkan. Kalau kita mau menjaga NKRI satu-satunya cara melewati pendidikan supaya generasi muda paham tentang kesejarahan kita. Oleh karena itu saya sedikit laporkan bahwa dalam paket kegiatan MPR yang sebenarnya sosialisasi 4 pilar itu dengan satu kali ceramah, satu kali pertemuan selesai, saya pribadi melakukannya dalam 3 hari dengan kelompok-kelompok terpilih dalam rangka melakukan kaderisasi. Karena tanpa kaderisasi yang intensif kita, saya sendiri khawatir bahwa akan terjadi satu tingkat zero terhadap wawasan kebangsaan kita di Papua ini. Ada beberapa catatan penting untuk nanti dapat menjadi bahasan komite. Perlu dilakukan audit BPK lebih luas tentang dana otonomi khusus ini kepada seluruh kabupaten/kota. Perlu kejelasan tugas daripada P4B supaya tidak membentuk organisasi tambahan baru lagi, tapi pekerjaanya yang diutamakan. Perlu perhatian khusus terhadap kesediaan kapal laut, dukungan kelancaran transportasi laut dan kali, juga perlu pengawasan terhadap peningkatan melonjaknya harga-harga tiket pada saat-saat tertentu, justru pada saat dipentingkan oleh rakyat. Ini lonjakan tiket luar biasa, luar biasa bisa 2 kali lipat. Nah, kalau dari Jayapura ke Wamena itu 1 juta pada hari-hari tertentu bisa menjadi 2 juta. Dan kemudian 51


belum dari Jayapura ke pedalaman-pedalaman charter pesawat ini menjadi sangat mahal, ini menyeluruh seluruh Papua. Terus terang kami dari DPD, anggota DPD dari Papua maupun dari Papua Barat kiranya belum mampu menjangkau dengan fasilitas yang disediakan oleh DPD ke daerah-daerah pedalaman, belum mampu, karena mahalnya. Dan kalau kami ajukan kepada Ketua barangkali menjadi beban yang terlalu berat. Inilah yang menjadi keprihatinan daripada kita. Tapi mau tidak mau harus kita jangkau. Saya khawatir kalau nanti menimbulkan satu angka yang jauh, antara teman-teman di Indonesia Barat dengan di Papua kalau itu kita, tapi ini adalah masalah kebangsaan kita yang kita lihat. Yang berikutnya perlu tindak lanjut terhadap kasus-kasus korupsi di Papua. Terhadap persoalan pemilukada di kabupaten dan provinsi perlu kejelasan perdasus. Memang tindakan hukum terhadap penyimpangan ini perlu kita dukung. Sekarang ada arus balik bahwa siapapun juga termasuk orang Papua kalau korupsi harus ditindak. Kalau dulu banyak sekali menimbulkan, satu, salah paham, bahwa ada ketakutan. Tetapi sekarang karena rakyat ternyata dirugikan oleh karena tindakan-tindakan koruptor ini maka perlu ada tindakantindakan tegas. Menyambut tawaran daripada Menteri Perumahan Rakyat kami telah mengawali sosialisasi dan mendapat respon yang sangat positif. Saya mendapat, sudah membawa data 2500 untuk dapat. Masalahnya sekarang ini kita ajukan sendiri-sendiri kah ataukah kita secara kolektif mengajukan kepada Menteri Perumahan Rakyat ini? Sebagai test case kami baru menbawa dari salah satu kabupaten. Karena sudah diketok saya serahkan. Terima kasih Pak Ketua. 74. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih Pak Sumino. Beliau dari Papua tapi bahasa Indonesianya lebih baik daripada orang Melayu ini, sangat jelas dan clear message-nya. Selanjutnya kami persilakan dari Provinsi Sulawesi Barat. 75. PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan DPD RI serta anggota Dewan perwakilan Daerah yang kami hormati, sekjen dan seluruh jajarannya. Pada kesempatan ini kami dari Provinsi Sulawesi Barat tidak akan menguraikan satu persatu beberapa hal yang menjadi aspirasi keluhan sekaligus masukan dari daerah dan pemerintah daerah. Sebagai pengantar pimpinan yang kami hormati, tentu pemerintah daerah dan masyarakat ikut berbangga dan berterima kasih kepada kita semua, terutama kepada alat kelengkapan bahwa ada beberapa kontribusi yang telah diberikan oleh DPD dalam hal percepatan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi ke-33. Salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Barat di tahun 2011 adalah provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi 15,4%. Kkemudian yang kedua, di tahun 2012 kami tentu berbangga dan berterima kasih dengan anggaran PU, infrastruktur, khususnya perhubungan dengan bandar udara perintis baru, kemudian infrastruktur jalan. Insya Allah pada tahun 2012 Provinsi Sulawesi Barat adalah provinsi dengan jalan negara terbaik dan selesai 100% di sekitar Trans Sulawesi. Tentu ini menjadi kebanggaan buat kita semua dan saya pikir ini kontribusi dari teman-teman dalam memberikan masukan dan mengingatkan senantiasa kepada eksekutif kita untuk membantu.

52


Pimpinan yang kami hormati. Beberapa hal yang kami kelompokkan dalam hal aspirasi masyarakat; yang pertama adalah bahwa kelihatannya masyarakat kita pemerintah daerah membutuhkan secara serius keterlibatan DPD untuk ikut membahas, ikut menentukan, sekaligus ikut melakukan monitor terhadap 4 kebijakan program, 4 kluster penanganan kemiskinan nasional kita yang impactnya tentu berdampak kepada daerah. Yang pertama adalah program bantuan dan perlindungan sosial. Saya pikir seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi dan juga kami ungkapkan dalam temuan kami dan masukan. Kedua adalah program PNPM, PNPM adalah satu-satunya program yang menurut masyarakat bisa menjawab kebutuhan Musrenbang mulai tingkat desa sampai tingkat kabupaten. Dan kami mengharapkan dan mengusulkan agar PNPM tahun 2013 kiranya bisa dinaikkan hingga 20% dengan anggaran yang ada sekarang. Kemudian yang kluster yang ketiga adalah KUR. Kemudian yang keempat adalah rumah murah, air bersih dan angkutan murah untuk masyarakat. Salah satu kabupaten kami Kabupaten Mamasa adalah kabupaten dengan masuk dalam 50 kategori kabupaten termiskin di Indonesia dengan angka perumahan yang tidak layak huni sekitar 8000, sangat tinggi. Dan menurut kami kebijakan terhadap persoalan rumah murah masih belum berjalan dengan efektif di Indonesia. Yang berjalan adalah perumahan untuk para PNS, rumah susun untuk universitas, bukan rumah murah untuk rakyat. Ini menjadi keluhan dan saya berharap kluster penanganan kemiskinan ini menjadi bahagian dimana DPD ikut bertanggung jawab menyelesaikan. Kemudian yang kedua, masukan dari masyarakat Provinsi Sulawesi Barat agar DPD ikut secara serius menata pemerintahan khususnya di era otonomi daerah agar pemerintahan bersih bebas dari KKN benar-benar tercipta di daerah. Masyarakat kita mungkin susah membuktikan tetapi bisa merasakan bahwa budaya, kolusi, korupsi, itu hampir pasti lebih banyak menjalar kedaerah saat ini dan dibutuhkan upaya-upaya konkrit dari DPD untuk membantu menata sistim pemerintahan yang ada di daerah. Bentuk modelnya ada dalam usulan-usulan yang kami sampaikan. Kemudian yang ketiga, DPD perlu membicarakan tentang kebijakan afirmatif terhadap terhadap distribusi DAU. Dirasakan bahwa daerah-daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang kecil seperti kami di Sulawesi Barat pengiriman DAU sangat rendah apalagi dengan jumlah PNS yang kecil. Teman-teman di Komite IV perlu memperjuangkan ini secara serius, ada afirmatif, ada policy, ada kebijakan khusus untuk menyelesaikan persoalan ini. Kemudian yang keempat adalah konflik agrarian. Kami tidak mengusulkan untuk membentuk Pansus. Pansus yang dibentuk di DPD dalam analisa kami tidak memberikan kontribusi yang cukup jelas terhadap sekian banyak Pansus yang telah dibentuk. Yang kami usulkan adalah DPD melakukan mapping secara serius analisa terhadap konflik agrarian. Kemudian kita angkat itu menjadi kasus-kasus yang saya pikir perlu diselesaikan secara nasional. Kemudian yang kelima adalah subsidi pupuk penting untuk dinaikkan, Sulawesi Barat sebagai salah satu penghasil pangan merasakan kelangkaan pupuk yang saat ini dengan kebijakan nasional 16 triliun untuk subsidi pupuk kita dirasakan masih sangat kurang. Kebijakan politik pertanian kita tidak memihak kepada petani. DPD harus serius memperjuangkan ini, apa masalahnya, apa kasusnya kami ungkapkan dalam point-point yang kami uraikan. Kemudian yang terakhir adalah kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia ke Sulawesi Barat menjanjikan pembentukkan Universitas Sulawesi Barat yang sudah berjalan 3 tahun untuk dijadikan universitas negeri. Sampai sekarang janji itu belum terjawab sama sekali. Kami meminta kepada Komite III untuk membantu ini, karena sampai sekarang sudah 7 hari penyegelan kampus dilakukan karena janji ini tidak berjalan sama sekali. Tentu kami 53


juga meminta pertanggungjawaban politik terhadap eksekutif yang menjanjikan ini secara serius. Itu beberapa masukan yang pokok pimpinan yang perlu kami sampaikan, termasuk mohon maaf pendirian polda, saya pikir DPD meminta dan pemerintah daerah mengharapkan kiranya teman-teman atau DPD membantu realisasi lebih cepat. Kemudian terakhir pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati. Sebagai masukan kepada institusi DPD kami berharap bahwa DPD aktif melakukan mediasi dalam bentuk rapat koordinasi atau rapat kerja antar pemerintah daerah dengan DPD. Kenapa? Pengalaman tumpang tindih program, program nasional, program provinsi dan program kabupaten itu senantiasa berjalan, sehingga dibutuhkan sebelum pembahasan atau tahun anggaran berjalan. Rapat koordinasi antar eksekutif atau antar legislatif yang diprakarsai oleh DPD harus bisa di wujudkan dan kami berharap bahwa institusi DPD mengambil peran itu lebih jauh dan itu menurut kami tidak berjalan selama ini. Kemudian yang kedua, ini untuk masukan lembaga. Kemudian yang kedua adalah kami berharap bahwa ada pembicaraan yang serius antar lembaga DPD dengan pemerintah, khususnya departemen keuangan dalam hal program-program politik yang senantiasa mengganggu perasaan, yang senantiasa mengganggu posisi kita sebagai anggota DPD. Diantaranya program PIP. Program PIP, PPIP (Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan) yang otorisasinya hanya di jalankan oleh anggota DPR. Coba bayangkan temanteman anggota DPR turun dan memberikan kepada setiap kepala desa program Rp.250.000.000 kepada setiap kepala desa, itu mengganggu. Dirasakan oleh para bupati bahwa itu menurunkan program itu dengan tanpa koordinasi itu menjadi bahagian yang membuat program itu menjadi tumpang tindih. Dan itu kami rasakan anggota dewan turut membawa kepada 20 desa diberikan bantuan 250 per desa. Program itu dibutuhkan tetapi sistim koordinasinya yang harus ditata dengan baik dan menurut kami ini perlu. Bukan hanya program itu, ada program PUMP, ada program PUAP, semua itu perlu dikoordinasikan dengan baik. Tidak boleh karena lembaga politik secara automatically mempunyai otoritas untuk hal-hal yang berhubungan dengan anggaran seperti ini. Menurut kami ini penting dan sangat-sangat penting. Para bupati mengusulkan kepada kami itu perlu dikoordinasikan dengan baik. Dan kami berharap terutama kepada Komite IV dan pimpinan untuk membicarakan ini secara serius. Saya pikir ini pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati yang bisa kami sampaikan. Dan kami berharap bahwa melalui paripurna ini pimpinan dengan seluruh alatalat kelengkapan melakukan klaster kasus dari setiap provinsi sehingga kita merasa berbangga dan berterima kasih bahwa forum reses, forum paripurna memiliki arti yang luar biasa buat kita semua untuk pembangunan daerah. Verifikasi kasus, penyelesaian kasus terhadap kasus-kasus di daerah dibutuhkan. Kemudian yang lain kami juga berharap bahwa DPD sebagai institusi formal lembaga negara, sebagai institusi politik juga tidak senantiasa terlambat menanggapi persoalan-persoalan kebangsaan kita. Masyarakat di Sulawesi Barat selalu menganggap DPD selalu berada di jalur terbelakang ketika membahas persoalanpersoalan daerah yang menasional saat ini. Ini menjadi masukan kita semua, masukan kepada pimpinan dan masukan kepada anggota DPD RI yang terhormat. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 76. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, terima kasih. Tadi di awal kami dari pimpinan telah menyampaikan apa yang telah direspon cepat persoalan kasus di setiap daerah. Mungkin Pak Asri lambat, maklum dari jauh dari Sulbar. Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Papua Barat.

54


77. PEMBICARA : Drs. H. WAHIDIN ISMAIL (PAPUA BARAT) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua tentunya. Ketua DPD, Ibu Wakil Ketua, para anggota DPD yang terhormat, Bu Sekjen dan para staf. Sebelum saya menyampaikan secara singkat laporan kegiatan anggota DPD Provinsi Papua Barat di daerah, saya ingin merespon sedikit terhadap apa yang disampaikan oleh Pak A.M Fatwa tadi terkait dengan masalah semangat kita untuk mengamandemen konstitusi yang tadi disampaikan. Sekilas mungkin sebagian Bapak-Ibu menangkap ada sebuah penurunan semangat dari Pak Fatwa untuk memperjuangkan hal tersebut. Tapi secara informal saya mau konfirmasi sama beliau, ternyata beliau punya pandangan bahwa kita memaksimalkan kekuatan kita dalam kewenangan yang terbatas saat ini, hasil kompromi politik pada saat itu, sekaligus mencermati realitas politik yang ada dan kita tetap berjuang untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tujuan kita bersama. Saya kira besok forum pimpinan Kelompok DPD bersama Pak Fatwa akan memberikan secara lebih jernih apa yang akan disampaikan dalam kita membuat strategi baru untuk melakukan pendekatan kepada semua fraksi di MPR. Dan kami sangat berterima kasih terhadap apa yang disampaikan Pak Fatwa tadi pagi. Terima kasih. Pimpinan dan anggota yang saya hormati. Sedikit saya menyampaikan kondisi terakhir di Papua Barat, seperti masalah pilkada. Saya kira Bapak-Ibu mengikuti di mess media pembakaran rumah gubernur Papua Barat incumbent Pak Bram Atururi. Dan ini adalah sebuah realita yang terjadi, dimana di satu sisi kita menghadapi sebuah era demokrasi, tapi disisi lain ada hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan pilkada dan ada anggapan penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan kekuasaan. Sehingga ini semua saya kira dari Komite I nanti akan mencoba melihat lebih jernih. Dan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi maka gubernur telah ditetapkan dan rekonsiliasi yang diharapkan antara 3 kandidat lain yang tidak memenangkan pilkada tersebut masih terus di upayakan agar kondisi di Papua Barat lebih kondusif dan pelantikan dapat dilaksanakan. Kami berterima kasih kepada Pak Irman karena besok menerima 3 kandidat tersebut. Dan saya kira Pak Irman dengan kearifannya akan memberikan sebuah jalan keluar yang baik terhadap kondisi tersebut. Biarlah administrasi pemilihan berjalan sampai pelantikan, tapi saya kira masalah-masalah pidana penyalahgunaan kewenangan saya kira bisa kita letakkan dalam ranah hukum. Saya kira itu sebuah apa jalan keluar yang terbaik. Jangan lah proses pelantikan ini tersandera oleh ketidakrelaan 3 kandidat. Dan saya kira nanti Pak Ketua akan memberikan wejangannya, advice-nya agar pemerintahan di Papua Barat, baik juga masalah terkait dengan citra yang dibangun, yang dipersepsikan akan merusak NKRI oleh ketiga kandidat yang lain itu dapat kita luruskan. Yang kedua masalah e-KTP. Kami informasikan di Papua Barat sampai akhir Desember kemarin baru mencapai 31,28% di Kabupaten Sorong dan 38,98% di Kota Sorong. Saya kira ini perlu ditindaklanjuti oleh Komite I, karena database yang digunakan data siap masih diragukan akurasinya. Kemudian konsorsium juga itu tidak memperlihatkan sebuah keseriusan dalam mendistribusikan perangkatnya, ditambah lagi geografinya sulit. Meskipun oleh Kementerian Dalam Negeri telah diperpanjang menjadi 31 April, kami melihat bila ini tidak dibenahi maka target e-KTP di Papua Barat tidak tercapai empat bulan yang mendatang. Bapak-Ibu sekalian, masalah lain adalah aspirasi pemekaran. Pada tanggal 5 Januari yang lalu telah diadakan acara yang dihadiri cukup ramai dari 5 kabupaten 1 kota. Acaranya adalah pembukaan selubung papan nama sekretariat Provinsi Papua Barat Daya. Komite I telah kesana dan untuk melihat kesiapan Kota Sorong sebagai ibukota provinsi. Dan saya kira 55


nanti Komite I akan mengkaji aspirasi tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Apalagi ada sebuah wacana dari pemerintah masalah moratorium dan bagaimana kita mengkompromikan antara moratorium dengan aspirasi yang berkembang dan persyaratanpersyaratan yang telah dilengkapi oleh calon ibukota provinsi tersebut. Demikian juga dengan ada di Teluk Kondama. Dan untuk Komite II masalah tanah. Pengelolaan sumber daya alam yang berdasarkan lingkungan juga menjadi perhatian terkait dengan hak ulayat sesuai dengan otonomi khusus. Kemudian masalah trebentuknya balai-balai di wilayah Papua Barat oleh PU, Kementerian PU, juga harus memprioritaskan pemberdayaan dari putra daerah. Kemudian pembangunan pabrik semen juga kita harus melihat kelestarian hutan lindung dan pasokan listrik Oransbari. Serta terakhir saya kira kita sepakat tadi saya mendukung untuk dana otsus agar lebih transparan. Kemudian UP4B itu harus kita kawal agar benar-benar niat baik pemerintah dalam membangun Papua kedepan sabagai bagian integral dari NKRI ini benar-benar dapat mensejahterakan masyarakat Papua. Demikian, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 78. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih Pak Wahidin yang telah menyampaikan aspirasi dan laporan dari kunjungan kerja di provinsinya. Dan selanjutnya kita masih ada tiga lagi, mohon waktunya agak cepat karena masih ada lagi acara yang kita tunggu-tunggu rapat PURT, mana Ketua PURT? dia bilang, "Pak Ketua kalau lebih lambat lagi nanti tidak diumumkan sekarang", tidak ditunda lagi nanti rugi anggota, iya. Silakan Provinsi Riau. 79. PEMBICARA : Dra. Hj. MAIMANAH UMAR, MA. (RIAU) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Yang terhormat Ketua, Ibu Wakil Ketua, beserta rekan-rekan anggota DPD, Ibu Sesjen, Wakil Sesjen beserta jajaran. Hadirin sekalian yang saya hormati. Saya akan menyampaikan laporan hasil kunjungan kerja waktu reses di Provinsi Riau. Dan yang saya sampaikan ini adalah hal-hal yang penting saja dan yang diharapkan konstribusi dari kita DPD, dari pimpinan sampai anggota DPD secara positif. Karena menurut hemat kami dari institusi yang ada di tanah air kita sekarang ini memang sudah terjadi krisis kepercayaan. Tetapi menurut hemat kami pandangan masyarakat kita terhadap DPD tetap baik. Inilah yang perlu barangkali kita jaga bersama jangan sampai luntur kepercayaan masyarakat itu. Maka yang saya sampaikan hal-hal yang mengharapkan konstribusi tersebut. Dari Komite I. Pertama tentang PSU. Kondisi di Kota Pekanbaru Riau umumnya pada saat ini sedang memanas. Masalahnya pada tanggal 21 Desember 2011 telah dilaksanakan pungutan suara ulang. Jadi pemilukada sudah ada yang menang lalu diadakan lagi pungutan suara ulang dengan keputusan MK. Dan dengan keputusan KPU Kota Pekanbaru dilaksanakanlah pungutan ulang itu pada tanggal 21 Desember. Yang menang pada pungutan suara ulang tadi tetap yang memang pada pemilukada. Tiba-tiba KPU Kota Pekanbaru membuat satu keputusan menggugurkan yang sudah menang. Maka terjadilah kericuhan, ada yang membakar, ada yang melemparkan bom molotov, demo dan lain sebagainya. Oleh sebab itu hal ini kalau berlarut-larut terjadi di tanah air kita tentu merupakan benih terjadinya konflik yang lebih besar yang berkepanjangan. Dalam hal inilah kami dari 56


DPD asal Riau mengharapkan kepada pimpinan DPD supaya dapat memfasilitasi dan menyampaikan hal ini dengan terbuka, jujur kepada MK yang akan memutuskan. Kabarnya Pak, besok akan diputuskan oleh MK. Tadi kami sudah menyampaikan dan sudah direspon oleh Ketua, mudah-mudahan hari ini dapat disampaikan kepada MK. Ini harapan kami Pak ya. Kepercayaan masyarakat kepada DPD bagus, ini menurut pengamatan kami. Di Riau juga demikian. Kepada DPD Riau, kalau bicara DPD Riau itu didengar oleh masyarakat, ada yang mengatakan berubah kondisi daerah kalau anggota DPD bicara, begitu Pak. Mudah-mudahan kita semua saya yakin demikian. Kemudian yang kedua, masalah otonomi daerah. Memang kegalauan masyarakat kita tentang pelaksanaan otonomi daerah ini belum hilang, karena kewenangan yang seharusnya sudah menjadi kewenangan daerah masih umpamanya masih dipegang pemerintah pusat. Umpama, masalah pertanahan, masalah pertambangan dan banyak hal lainnya. Dalam hal ini diharapkan pemerintah kita konsisten untuk melaksanakan otonomi daerah itu. Dan ada suatu keanehan lagi yang terjadi di Provinsi kami. Provinsi Riau itu memang sama dengan beberapa provinsi lain juga kami ketahui mempunyai sumber daya alam yang besar dan memberikan devisa yang sudah sejak lama ke tanah air kita, ini sangat kita syukuri. Namun disisi lain rakyat daerah Riau itu banyak dalam kemiskinan, rasanya tidak wajar. Dan ada beberapa kabupaten di Riau masih merupakan daerah tertinggal. Tidak wajar di Riau. Oleh sebab itu pada tanggal 11 Januari Tahun 2007 masyarakat Riau itu membuat suatu deklarasi, tapi deklarasinya tenang. Yaitu Riau itu perlu dirubah statusnya, kalau ditanah air kita ini sekarang yang sudah berubah status menjadi otonomi khusus, kan baru dua ya, Yogya itu dalam proses, Papua dan Aceh. Maka rakyat Riau itu menginginkan supaya Riau itu berstatus otonomi khusus. Kami mengharapkan dalam hal ini tujuan kita adalah mensejahterakan rakyat. Dan barangkali karena Riau ini berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia, apabila sejahtera dengan otsus itu Riau maka dengan sendirinya Indonesia akan terangkat. Tidak timpang, terjadi apabila Singapura dan Malaysia demikian majunya lalu pergi ke Riau Indonesia demikian jeleknya. Oleh sebab itu kami dari Provinsi Riau mengharapkan, dan hal ini sudah disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat Riau kepada Ketua DPD RI diwaktu Pak Irman Gusman berkunjung ke Riau pada suatu restoran, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, seluruhnya komponen menyampaikan naskah akademik kepada Bapak Ketua. Waktu itu dijawab oleh Pak Ketua dan saya masih ingat, barangkali ada 3 lagi yang kita pertimbangkanlah untuk mendapatkan otonomi khusus kata Pak Irman. Yaitu katanya kalau tidak salah saya waktu itu Bali, Riau dan Sumbar, iya Pak iya? itu ada di koran juga, ada klipingnya. Mudah-mudahan. Dan hal ini kalau bagi kami di Riau kami akan mendukung daerah-daerah saudara-saudara kami yang menginginkan hal itu, tentu dengan argumen dan alasannya yang tepat. Selanjutnya untuk Komite II. Mengenai masalah pertanahan. Memang masalah pertanahan ini nampaknya di tanah air kita ini tak kunjung selesai. Banyak sengketa tanah antara perusahaan dengan masyarakat juga terjadi di Riau. Umpamanya terjadi di Sungai Paku Pangaian Kabupaten Kuansing dan Pulau Padang Kabupaten Meranti, yang menjahit mulut sampai saat ini belum selesai. Dan kami mengharapkan dalam hal ini supaya dapat membentuk Pansus Pertanahan sebagaimana tadi yang sudah diusulkan oleh rekan-rekan yang lain. Komite III, masalah pendidikan. Memang masalah pendidikan di tanah air kita ini kelihatannya masih suram. Menurut hemat kami kita harus merubah paradigma pendidikan kita. Paradigma pendidikan kita untuk segera menciptakan anak didik yang berkualitas dan berkarakter. Memang masih banyak faktor penentu dalam masalah keterbelakangan sistim pendidikan kita. Antaranya kita tidak menempatkan pendidikan sebagai bagian yang esensial dalam kehidupan. Tapi pendidikan hanya diberlakukan sebagai alat atau instrumen untuk 57


mendapatkan keterampilan kerja atau menopang hidup. Karenanya jika telah selesai belajar melalui proses presekolahan, perkuliahan, maka mesin pembelajaran dalam diripun terhenti, semangat belajarpun berhenti dengan sendirinya. Hal ini perlu kita rubah. Selanjutnya, bangsa kita saat ini seolah-olah kehilangan jati diri. Maka membangun karakter merupakan hal yang sangat serius dan diharapkan oleh masyarakat menjadi domainnya DPD RI dan hal ini merupakan faidah yang besar. Seperti juga seminar-seminar yang sudah kita lakukan itu sangat dihargai oleh masyarakat daerah. Seperti oleh PAP tentang pengawasan itu dan oleh Kelompok DPD di MPR, ini sangat dihargakan oleh masyarakat, itu merupakan langkah maju dari DPD RI. Kemudian kami mengharapkan untuk yang akan datang, barangkali seminar ini perlu kita kembangkan. Seperti hal ini kita dibidang pendidikan belum mempunyai pedoman penyusunan anggaran pendidikan yang 20% itu. Kita sudah sekali-kali menyampaikan kepada departemen yang bersangkutan. 80. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Mohon waktunya Ibu . 81. PEMBICARA : Dra. Hj. MAIMANAH UMAR, MA. (RIAU) Tetapi belum terealisasi pada saat ini dan lain sebagainya. Barangkali karena ini waktu, dan memang ini penyampaiannya aspirasi ini merupakan amanah, kita perlu menyampaikan pada saat ini lah amanah itu kita sampaikan dan forum seperti inilah. Demikian saja ini secara tertulis, karena ada 53 aspirasi yang terbagi pada 4 Komite itu, maka kami akan sampaikan secara tertulis. Supaya kita tidak mengantuk saya akan menyampaikan sebuah pantun "Nelayan dilaut memasang pukat, menanti ikan untuk kerambah, sekarang DPD RI harapan rakyat, untuk kita angkat dan jaga bersama". Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk direnungkan. 82. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih Ibu Maimanah Umar yang telah menyampaikan aspirasi dan laporan dari kegiatan di daerahnya. Selanjutnya kita masih ada dua lagi, mohon diatur waktunya, bahwasa laporan yang dikirim tertulis ini adalah bagian yang nanti akan dibagikan sesuai dengan alat kelengkapan. Kami persilakan yang mewakili Provinsi Jambi. 83. PEMBICARA : Dra. Hj. JUNIWATI T. MASJCHUN SOFWAN (JAMBI) Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tidak ada yang dari Bali, mohon maaf. Yang kami Hormati Bapak-Ibu pimpinan DPD dan seluruh anggota DPD yang saya hormati, Ibu Sekjen dan seluruh jajarannya. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal a'fiat. Selanjutnya saya ingin menyampaikan selamat tahun baru 2012 semoga di tahun ini kita akan bisa menjalankan tugas. Sebagai anggota DPD dengan lebih baik lagi, dengan lebih 58


amanah sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan bagi daerah. Amin. Ijinkan saya melaporkan hasil penyerapan terhadap aspirasi masyarakat, tapi karena keterbatasan waktu saya tahu diri, maka saya hanya akan melaporkan secara garis besarnya saja, jadi hal-hal yang krusial saja. Pertama tentang pengawasan e-KTP. Ini sangat penting, karena ini merupakan suatu mega proyek yang memakan, yang senilai 5 koma, hampir 5,8 triliun. Di Provinsi Jambi kendala secara umum yang dihadapi adalah pendistribusian perangkat e-KTP yang tidak merata bagi penduduk yang wajib KTP. Jadi ada per kecamatan yang seharusnya mendapatkan dua set tetapi hanya mendapatkan satu set. Banyak alat yang rusak, dan bila rusah harus diperbaiki di Jakarta. Kendala kedua, ini juga kami ketemukan adanya kuota yang ditentukan oleh pusat jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan e-KTP untuk setiap daerah. Hal ini menjadi tanda tanya bagi pemerintah daerah, dasar apa tentang penentuan kota tersebut? Apakah sisa daripada kuota tersebut dilaksanakan secara gratis atau nantinya secara reguler. Artinya masyarakat harus membayar. Kendala ketiga yang merupakan kendala klasik adalah masalah listrik, karena masih banyak daerah yang mengalami pemadaman listrik secara rutin dan ini tentu saja akan menghambat pelaksanaan e-KTP. Kemudian juga yang penting adalah pihak konsorsium seperti Sucofindo, Quadra Solution, PNRI, Sandipala Artha Putra, Land Industri yang kurang bertanggung jawab terhadap pengadaan peralatan maupun pendampingan yang minim. Selanjutnya masalah krusial yang sedang dihadapi Jambi. Sebagaimana juga probleman yang terjadi di Mesuji, kemudian di Bima dan lain sebagainya adalah permasalahan sengketa tanah. Ratusan warga desa Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menduduki lahan perkebunan PT. Wira Karya Sakti. Pendudukan lahan oleh warga desa Senyerang ini dilakukan karena PT. WKS telah mengambil tanah adat mereka seluas 7.240 hektar dan mengingkari kesepakatan pola kemitraan yang pernah disepakati. Kasus ini kalau tidak segera ditangani maka akan meluas sebagaimana kasus-kasus tanah lainnya. Yang kedua, adalah juga sengketa lahan yang melibatkan gabungan kelompok tani Simpang Merati Desa Baru di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarulangun, antara PT. Jambi Agro Wijaya yang bermula dari perampasan lahan yang telah ditanami petani dengan sawit, sehingga hal ini akan merugikan masyarakat. Sebetulnya masalah ini sudah dilaporkan ke DPD dan sudah tindaklanjuti dengan mengunjungi pihak-pihak yang terlibat dan melakukan rapat di BPN. Yang memutuskan bahwa permasalahan ini tinggal ditindaklanjuti diselesaikan di Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Sarulangun. Namun sampai saat ini tidak tindaklanjuti. Kasus yang terbaru adalah sengketa lahan antara warga dengan PT. Lestari Asri Jaya Barito Group di Kecamatan Tujuh Koto. Saya baru dapat kabar tentang ini, hal ini baru terjadi kemarin, terjadi pembakaran, kemudian juga pembakaran kantor mess dan terdapat 4 korban jiwa. Jadi Bapak-Ibu sekalian, saya merekomendasi disini, jadi maaf tidak setuju dengan kawan kami dari Sulawesi Barat yang mengatakan tidak perlu membentuk Pansus. Menurut hemat kami sangat perlu Pansus dibuat, mungkin namanya adalah Pansus Sengketa Pertanahan. Walaupun memang mapping tentang permasalahan pertanahan juga harus kita buat. Kemudian yang lainnya masalah jalan. Sepanjang 320 km jalan di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dalam keadaan rusak parah tidak bisa dilewati. Di musim hujan mengalami kelongsoran. Dan jalan antara Kabupaten Merangin Kerinci adalah jalan yang menghubungkan antara Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Oleh karena itu agar jalan tersebut dijadikan jalan negara.

59


Saya kira itu saja yang bisa kami laporkan nanti secara tertulis dan secara lengkap akan kami sampaikan melalui pimpinan. Sekian dan terima kasih. Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 84. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Ibu Juniwati. Terakhir, kami persilakan yang mewakili Provinsi Kepulauan Riau. Jadi kita kasih penghargaan kepada Kepri hari ini penuh semuanya. 85. PEMBICARA : Drs. H. ZULBAHRI M, M.Pd. (KEPULAUAN RIAU) Karena lengkap saya baca pantun dulu Pak Ketua. "Anak gadis menaiki tikap, terkena matahari terasa hangat. Kami Kepri berempat tetap lengkap, mengikuti paripurna dengan semangat". Karena ditepuk satu lagi. "Sungguh cantik si anak desa, berbaju hijau bergincu merah. Sungguh senang kembali bersama, mari teruskan bangun daerah". Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Pak Ketua yang kami hormati, Ibu Wakil Ketua. Pertama tentu puji syukur kepada Allah SWT siang ini masih diberi kesempatan walaupun Kerpri giliran terakhir pada saat ini membacakan laporan. Ijinkan kami juga dari Kepri berempat menyampaikan Selamat Tahun Baru, semoga ada perubahan di tahun 2012 ini. Amin. Selanjutnya, penyerapan aspirasi masyarakat dan beberapa informasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing akan kami sampaikan sebagai berikut. Permasalahanpermasalahan dan aspirasi yang ada yang menyangkut dengan Komite I adalah tentang isu pemekaran dan pembentukan serta penggabungan daerah. Di Kepri ada beberapa daerah tuntutan masyarakat untuk dimekarkan. Antara lain adalah pemekaran Kota Bintan bagian utara di Kabupaten Bintan, Kabupaten Kundur di Kabupaten Karimun, Kabupaten Sarasan, Ngidai dan Sadanang di Kabupaten Natuna. Dimana kalau Kabupaten Sarasan, Sedanau di Natuna ini dengan Kabupaten Anambas adalah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Thailand dan Vietnam. Walaupun penduduknya sedikit tetapi rentang kendali dengan kabupaten induk sangat jauh. Dengan kebijakan moratorium dan penggantian sementara pemekaran baik kabupaten/kota maupun provinsi, sepertinya DPD RI harus mempertimbangkan kembali secara matang kebijakan moratorium itu. Yang kedua adalah tentang pertanahan dan tata ruang. Tidak kalah penting sesuai dengan provinsi-provinsi yang lain bahwa di Kepulauan Riau khususnya di Kabupaten Bintan telah terjadi sengketa lahan antara warga dengan TNI Angkatan Laut. Dan ini juga sudah beberapa kali disampaikan di dalam Sidang Paripurna ini sampai saat ini belum ada penyelesaiannya. Dan kita mengharapkan ada komitmen dari Komite I untuk menyelesaikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti di daerah lain di Mesuji dan di Bima dan lain-lain sebagainya. Kemudian hal yang menyangkut dengan Komite II adalah sektor kelautan. Karena daerahnya adalah daerah kepulauan dengan 2400 pulau, ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Kemudian yang kedua adalah masalah transportasi laut. Ini perlu tambahan kapal di Kepulauan Riau. Beberapa hari yang lalu telah ditambah kapal oleh Menteri Perhubungan 1 buah kapal perintis tapi ini belum mencukupi. Yang soal sektor kehutanan, ini juga menjadi masalah besar karena sudah ada lahan yang belum dialihfungsikan dari hutan ke penduduk sehingga ada 10.000 rumah yang sudah dibangun di Batam itu yang tidak bisa digunakan sertifikat hak guna bangunannya. Yang selanjutnya juga masalah perhubungan laut dan yang selanjutnya Komite II adalah masalah banjir. Masalah banjir itu 60


adalah di Kabupaten Karimun sudah 30 tahun banjir belum tertangani oleh pemerintah daerah. Untuk itu perlu adanya penanganan dari pemerintah pusat dengan pembuatan tanggul sepanjang 16 km dengan anggaran lebih kurang 80 miliar. Kemudian tentang Komite III seperti biasa itu masalah Ujian Nasional. Kemudian yang kedua penyerapan Dana BOS masih ada beberapa sekolah di 3 kabupaten yang belum menerima BOS saat ini. Kemudian tentang kesehatan, tenaga dokter dan tenaga perawat di daerah-daerah terpencil masih kurang dan perlu mendapat insentif tambahan dari pemerintah. Kemudian dengan Komite IV yaitu masalah usaha kecil dan menengah juga masalah PNPM Mandiri sangat diperlukan oleh masyarakat dan perlu penambahan dana karena PNPM pedesaan di Kepulauan Riau hanya 47 miliar. Kemudian di ibukota provinsi di Tanjung Pinang air bersih belum mencukupi. Perlu bantuan pemerintah pusat untuk membangun penyediaan air bersih yang membutuhkan anggaran sekitar 165 milyar. Yang ketiga adalah tentang ditetapkannya Batam dan Karimun sebagai Free Trade Zone. Ini belum membawa hasil yang lebih baik dan berdampak positif pada masyarakat. Karena itu diperlukan revisi PP No. 2 Tahun 2009 karena ini memberatkan bagi para importir dan eksportir di daerah Batam, Bintan dan Karimun itu. Yang selanjutnya yang keempat adalah pajak tenaga kerja asing. Di Provinsi Kepulauan Riau itu ada 6.000 lebih tenaga kerja asing. Itu setiap tahun dipungut US $1.200 dikali Rp.7.000 berarti sekitar Rp. 8.000.000 setiap tahun tidak dikembalikan kepada daerah. Hanya diberikan dalam bentuk pelatihan-pelatihan mengenai tenaga kerja. BLK kita saja menyedihkan, tidak terawat. Karena tidak ada dana bagi hasil dari tenaga kerja asing ini yang dikembalikan ke daerah kami di Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian mengenai tentang pertanahan tadi kami sangat mendukung usulan teman-teman tadi dibentuknya Pansus mengenai sengketa lahan atau sengketa tanah. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Dan untuk tindak lanjut berupa pembahasan konfrehensif di internal komite bersama mitra kerja terkait sangatlah diharapkan. Mengingat solusi tersebutlah yang dapat memperkuat keberadaan DPD RI. Tanpa komite mengajak dengan mitranya para kementerian maka DPD kurang berarti di mata masyarakat khususnya kita turun ke daerah di dalam rangka menjaring aspirasi. Demikian Pak Ketua dan Ibu Wakil Ketua beserta sidang dewan yang kami hormati laporan kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 86. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih Pak Zulbahri yang telah menyampaikan. Kita akan masuk ke acara ketiga. 87. PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (DKI JAKARTA) Pak Ketua, mohon sedikit soal Pansus. Saya ini banyak bicara dari daerah-daerah tadi telah mengusulkan Pansus Sengketa Tanah atau Sengketa Agraria sekarang ini. Jadi saya usul kita konkritkan saja di paripurna ini untuk ditindaklanjuti. Jadi sudah putusan paripurna, perintah paripurna, ya bagaimana prosedur di proses pada proses berikutnya. Terima kasih. 88. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Jadi nanti apa yang aspirasi ini kita akan disampaikan nanti pada Panmus kita pada tanggal 19 besok. Terima kasih Pak. Silakan tadi, silakan. Mohon waktunya Pak Rahmat. 61


89. PEMBICARA : Dr. H. RAHMAT SHAH (SUMUT) Terima kasih. Sebenarnya kalau ijin kedepan kedua. Saya mau membacakan hasil pertemuan kami tadi dengan beberapa teman kepada para demonstran. Saya ingin membacakan sebenarnya apa yang disampaikan teman-teman derita kita di berbagai daerah menyangkut tanah, menyangkut bagi hasil, menyangkut kezaliman yang dilakukan oleh aparat pengaman dan sebagainya saya ingin membacakan. Kalau diijinkan saya ke depan, hanya tiga menit Pak Ketua. 90. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Tidak apa-apa di sana saja. Sampaikan saja Pak. 91. PEMBICARA : Dr. H. RAHMAT SHAH (SUMUT) Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan apa yang tadi hasil pertemuan kami. Diantaranya tuntutan demonstran di luar yang berjumlah lebih kurang 5.000 orang. Saya singkatkan. 1. Menghentikan segala bentuk perampasan tanah rakyat dan mengembalikan tanahtanah rakyat yang dirampas. 2. Laksanakan pembaruan agraria sejati sesuai dengan konstitusi 1945 dan UU PA 1960. 3. Tarik TNI dan POLRI dari konflik agraria. Membebaskan para pejuang rakyat yang ditahan dalam melawan perampasan tanah. 4. Melakukan audit legal dan sosial ekonomi terhadap segala Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan, Hak Guna Bangunan, SK Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hak Pengusaha Hutan (HTH), ijin usaha petambangan baik kepada swasta dan BUMN yang telah diberikan dan segera mencabut untuk kepentingan rakyat. Jadi artinya mereka minta review kembali. 5. Pembubaran Perhutani dan memberi hak yang lebih luas kepada rakyat, penduduk desa, masyarakat adat dan pengelola hutan. 6. Pengelola pengelolaan sumber-sumber alam yang sebenar-benarnya bagi kemakmuran rakyat dengan mensegerakan undang-undang PAPSDA sesuai amanat TAP MPR Nomor IX/2001 tentang pembaharuan agararia dan pengelolaan sumber daya alam. 7. Penegakan hak azasi petani dengan cara pengesahan rancangan undang-undang perlindungan hak azasi petani dan RUU kedaulatan pangan sesuai tuntutan rakyat tani. 8. Penegakkan hak masyarakat adat melalui pengesahan RUU pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. 9. Pemulihan hak dan wewenang desa dengan segera menyusun RUU desa yang bertujuan memulihkan hak dan wewenang desa atau nama lain yang sejenis dalam bidang ekonomi, politik, hukum dan budaya. 10. Penegakan hak azasi buruh dengan menghentikan politik upah murah dan sistim kerja kontrak outsourcing dan membangun industri realisasi nasional. Bentuk undang-undang yang menjamin hak-hak buruh migran indonesia dan keluarganya.

62


11. Penegakan hak azasi nelayan tradisional melalui perlindungan wilayah tangkap nelayan tradisional dengan mengesahkan RUU perlindungan nelayan, menghentikan kebijakan impor ikan dan privatisasi perairan pesisir dan pulaupulau kecil. 12. Pencabutan sejumlah undang-undang yang telah mengakibatkan perampasan tanah yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Penanaman Modal, UndangUndang No.41/1999 Kehutanan, Undang-Undang 18/2004 Perkebunan, UndangUndang No.7/2004 Sumber Daya Air dan Undang-Undang No. 27/2007 pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Undang-Undang No. 4/2009 Minerba dan Undang-Undang pengadaan tanah untuk pembangunan. Jadi nanti saya akan kirimkan ini akan ke teman-teman, ke ruangan, dan juga ada CD atau DVD kami waktu debat soal agraria ini di Metro beberapa waktu yang lalu. Dan saya laporkan khususnya Sumut saya tunjukkan bahwasanya juga akan meledak besar-besaran karena demo sudah ribuan hampir tiap hari dan banyak korban jiwa yang tidak di ekspose. Dan insya Allah Senin kami, saya pikir ini juga pesan kesemua daerah untuk melakukan, DPD untuk memfasilitasi atau menjembatani dengan Muspida, karena rakyat sekarang masyarakat seperti kata Ibu senior kita tadi banyak percaya dengan DPD. Kami akan melakukan itu senin. Dan sekali terima kasih kepada ketua yang kemarin menyempatkan ke Sumatera Utara berjumpa dengan 2 orang, satu sudah 50 tahun lebih tinggal ditanah tidak pernah dikasih hak miliknya, kira-kira 50 ribu warga. Satu lagi punya hak milik, punya ijin bangunan, punya surat bersih, bayar pajak, tidak berpekara tiba-tiba digusur dengan mengedepankan aparat dan preman. Ini terima kasih ketua atas nama masyarakat Sumatera Utara. Mungkin demikian kami sampaikan sekali mereka appreciate dengan DPD, tadi utusan demonstran dan yang mewakilim serta kami berlima telah tanda tangan mendukung kegerakan yang baik untuk masyarakat seluruh Indonesia ini. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. 93. PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Pimpinan, 125 pimpinan. 94. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Iya, sebentar, jadi tadi saya bilang, sebentar dulu. 95. PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Interupsi pimpinan, 125. 96. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Sebentar dulu saya mau komentar, sebentar. Jadi, teman-teman sekalian, kenapa saya beri waktu tadi, memang Pak Rahmat dan Pak Anang, beberapa orang tadi minta saya untuk mereka menemui atas nama kita semua. 63


Silakan. Jadi sebelum masa istirahat tadi, jadi saya minta mereka kita mewakili kita tadi kesana, makanya saya berikan waktu ya, karena mereka ingin bertemu dengan delegasi DPD. Kebetulan saya kan tidak bisa menemui karena saya tetap memimpin rapat ini. Dan mereka juga mendukung harapan kita untuk segera kita bentuk pansus mengenai konflik agraria. Nanti minggu depan kitakan bahas lebih detail apa yang berkembang tadi di Panmus. Silakan. 97. PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Iya, pimpinan, kita juga sudah membaca 12 tuntunan yang dihadiri lebih 60 lembaga yang ada diluar. Menurut saya bukan karena kita ikut sama, tapi apa yang mereka ungkapkan itu adalah jadi kegelisahan kita. Saya tadi di pandangan Sulawesi barat tidak sepakat selalu membuat pansus dalam kategori yang makro. Saya mungkin sepakat, kami sepakat kalau misalnya bahwa nama pansus itu kalau mengusulkan, ya mohon maaf ya, misalnya pansus pertambangan kemarin, saya ga lihat ada substansi dan gerakan politik dari output dari pansus-pansus yang kita bentuk. Jadi, misalnya kalau mau tegas pansus terhadap perampasan hak-hak tanah rakyat, kan gitu. Jangan disebut pansus agraria, karena itu yang terjadi kan. Pimpinan, saya sepakat, saya mendukung Pak A.M Fatwa paripurna ini berhak untuk memberikan rekomendasi untuk menyepakati pansus itu. Nanti secara teknis mekanisme dikembalikan untuk diusulkan oleh alat-alat kelengkapan. Tetapi, ya mohon maaf pimpinan, itulah kelemahan kita di DPD, terlalu panjang kita mengambil keputusan yang menjadi tuntutan luar bisa masyarakat. Suara daerah tadi hampir semua mengatakan konflik pertanahan itu ada di 33 provinsi. Saya mendukung Pak A.M Fatwa, paripurna ini walaupun sifatnya mendengarkan aspirasi daerah tetapi menurut saya itu bisa disikapi dengan bijak. Itu saja pimpinan. Terima kasih. 98. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, silakan Bu. 99. PEMBICARA : Dra. Hj. JUNIWATI T. MASJCHUN SOFWAN (JAMBI)

:

Mendengar tadi apa yang disampaikan kawan kita Pak Rahmat, begitu besar harapan dari pada masyarakat terhadap DPD. Jadi saya mohon dalam rapat paripurna ini kita langsung ketok bahwa akan dibentuk pansus konflik pertanahan. Jadi harus ada kata-kata konflik pertahanan. Sekian, terima kasih. 100. PEMBICARA : Ir. SARAH LERY MBOEIK (NTT) : Pimpinan, interupsi, B-76. Saya Pak. 101. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Bu Lery silakan. 102. PEMBICARA : Ir. SARAH LERY MBOEIK (NTT) : Yang pertama pada prinsipnya saya setuju untuk pansus tetapi jangan kita batasi hanya pada pansus tanah. Karena bicara tentang agraria itu bicara tentang laut, udara dan lain-lain termasuk tanah. Persoalan masyarakat tidak hanya persoalan tanah, tapi persoalan 64


lingkungan hidup, persoalan laut dan lain-lain. Sehingga saya tidak mau dibatasi hanya pada pansus pertanahan tetapi konflik sunber daya alam dan agraria. Terima kasih. 103. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik saudara-saudara sekalian, saya rasa sudah memahami apa yang tadi ya. Berikan kepercayaan kepada Panmus nanti untuk mengagendakan. Minggu depan, kalau perlu habis ini kita rapat lagi Panmus. 104. PEMBICARA : Dr. H. RAHMAT SHAH (SUMUT) Ijin ketua, ketua interupsi ketua, satu kata. Saya lupa tadi, ada mereka titip pesan, harapan mereka besar kepada DPD, karena tadi saya karena ramainya saya tak dengar apakah itu Faisal Basi atau Faisal Basri digebuki tadi sama demonstran karena penyampaian itu agak bagaimana gitu. Tetapi saya tidak dengar langsung nama yang benar. Jadi harapan mereka, kepercayaan besarnya kepada DPD untuk rakyat indonesia ini jangan dikhianati. Itu pesan mereka dan mereka setuju kita membentuk pansus agraria, jadi luas, bukan hanya tanah ataupun hal-hal tertentu. Terima kasih. 105. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, Ini semua nanti pansus konflik agraria atau apa biar nanti perdebatannya lebih dalam, jadi ada di Panmus. Pokoknya kita setuju. Ya, kita sepakati ya? KETOK 1X

Baik, tepuk tangan buat kita semua. Baik Bapak-Ibu sekalian, seperti yang telah saya sampaikan tadi, kita ini kan harus taat agenda. Jadi ada agenda yang telah saya bacakan tadi yang kita sudah sepakat, yang terkahir ini laporan khusus dari BURT. Tetapi saya mau minta dulu kepada forum ini supaya pertemuan ini kita lakukan secara tertutup. Saya mau minta melalui majelis ini untuk bisa kita sepakat untuk laporan ini kita lakukan secara tertutup. Apakah kita bisa sepakati? KETOK 2X

65


SIDANG TERTUTUP

Baik, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih atas kesepakatannya. Mohon bagi yang tidak berhubungan untuk bisa meninggalkan tempat, karena ini adalah intern daripada DPD. Dan ini adalah amanat Panmus yang harus kita putuskan pada sidang Paripurna ini. Baiklah, Bapak-Ibu sekalian, kita pada acara yang terkahir ini akan mendengarkan laporan dari PURT untuk dapat kita menyetujui rancangan peraturan DPD RI tentang petunjuk operasional kegiatan rapat, pertemuan diluar kantor, biaya paket perkegiatan pada masa kegiatan di daerah dan diluar kantor, biaya paket perkegiatan pada masa kegiatan di daerah pemilihan dan mengenai perjalanan dinas anggota DPD RI. Yang tentu akan disampaikan oleh pimpinan PURT buat kita semua. Dan ini untuk tidak di publikasikan ke luar. Kami persilakan dari pimpinan PURT atau yang mewakili untuk bisa menyampaikan pada forum yang terhormat ini. Silakan, ini menyangkut masalah kesejahteraan dan lain-lain sebagainya. Dr. Budi Doku. 106. PEMBICARA : Dr. BUDI DOKU (KETUA PURT) Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa masih banyak disini, saya ulangi lagi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastyastu. Pimpinan DPD RI yang terhormat, anggota DPD RI yang terhormat, jajaran sekretariat jenderal yang saya hormati. Sebelumnya kami mengucap selamat tahun baru 2012 semoga tahun ini DPD RI bisa lebih optimal dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusional untuk membela kepentingan masyarakat dan daerah dengan moto baru PURT berkarya nyata bukan berkarya kata. Sesuai dengan kewenangan PURT yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MD3, dan peraturan DPD tentang tata tertib PURT DPD, perlu melaporkan mengenai Pagu Anggaran DPD RI Tahun Anggaran 2012. Pemerintah melalui surat edaran menteri keuangan No. SE01/MK2/2011 tanggal 1 November 2011 telah menetapkan Pagu definitif DPD RI tahun 2012 sebesar Rp.604.098.382.000. Berdasarkan pagu anggaran yang telah ditetapkan tersebut, maka sesuai usulan alat kelengkapan DPD, Kelompok DPD di MPR, anggota DPD dan unit kerja sekjen, rancangan program dan kegiatan DPD RI tahun 2012 disusun dengan besaran alokasi program sebagai berikut : Pertama, program penguatan kelembagaan DPD dalam sistim demokrasi Pagu 206.557 juta. (Rp.206.557.000.000). Dua, miliar juta itu. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lain DPD RI, Rp.340.388.382.000. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DPD RI, Rp.57.153.000.000. Jumlah, ada sendiri disitu 604 sekian. Bapak-Ibu yang saya hormati, jika dibandingkan dengan Pagu definitif DPD RI Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.1.154.200.000.000, maka penurunan anggaran DPD RI sebesar Rp. 550.101.618.000, atau sebesar 47,66% Ini yang perlu menjadi PR bagi pimpinan. Bapak-Ibu yang saya hormati, karena Pagu anggaran DPD Tahun 2012 belum dapat mendukung secara optimal agenda kerja DPD, khususnya tentang pembentukan, pembangunan kantor DPD di ibukota provinsi. Oleh karena itu pimpinan DPD bersama 66


dengan PURT DPD telah melakukan rapat bersama dengan Menteri Keuangan dan Menteri PPN Bappenas untuk membahas tindak lanjut pembangunan kantor DPD di ibukota provinsi pada tanggal 12 Desember 2011. Dalam rapat tersebut telah disepakati bahwa alokasi anggaran pembangunan gedung kantor DPD di ibukota provinsi akan diusulkan dialokasikan pada APBNP DPD Tahun 2012 dan anggaran DPD Tahun 2013. Berkenaan dengan tindak lanjut pembangunan gedung kantor DPD di ibukota provinsi, pimpinan DPD akan menyampaikan surat kepada pemerintah provinsi khususnya provinsi yang telah menyatakan hibah kepada DPD yang secara garis besar akan memberikan informasi mengenai progress dan tindak lanjut pembangunan gedung kantor DPD di ibukota provinsi pada tahun 2012. Selanjutnya kami perlu juga menyampaikan dalam sidang paripurna pada hari ini mengenai kesepakatan pada sidang Panitia Musyawarah pada tanggal 11 Januari 2012 yang terkait dengan tugas dan wewenang PURT DPD, yaitu : 1. Perlu ada pengaturan secara efektif jadwal kegiatan di masing-masing alat kelengkapan dan Kelompok DPD di MPR, agar tidak terjadi bentrok jadwal alat kelengkapan dan Kelompok DPD di MPR yang berimplikasi pada penggunaan anggaran yang tidak efisien. 2. Perjalanan dinas luar negeri DPD terbatas pada kegiatan kunjungan kerja dalam rangka studi banding referensi RUU inisiatif DPD, dan kegiatan berhubungan antar lembaga, parlemen serta event atau pertemuan parlemen internasional. 3. Kegiatan konsinyering atau rapat atau pertemuan di luar kantor hanya untuk kegiatan yang sifatnya finalisasi. Pimpinan DPD yang terhormat, anggota DPD yang terhormat. Sidang Paripurna ke-8 Masa Sidang III Tahun Sidang 2011-2012 pada tanggal 12 Januari 2012 yang lalu telah diputuskan Peraturan DPD Nomor 01/DPDRI/3/2010/2011 tentang petunjuk operasional kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor, biaya per paket kegiatan pada masa kegiatan di daerah pemilihan dan perjalanan dinas anggota DPD RI. Peraturan DPD tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan DPD khususnya yang berkenaan dengan perjalanan dinas di dalam negeri DPD, perjalanan dinas luar negeri DPD, sidang serta rapat di luar kantor dan kegiatan pada masa rapat di daerah pemilihan pada tahun 2011. Dalam perkembangannya pada tanggal 27 Desember 2011 melalui surat No. S863/MK02/2011 Kementerian Keuangan telah menerbitkan surat persetujuan Menteri Keuangan atas satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri. Satuan biaya per paket kegiatan bagi DPD RI dan mekanisme pertanggungjawabannya. Surat Menteri Keuangan tersebut menegaskan pengaturan kembali mengenai satuan biaya perjalanan dinas yang harus mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya yang berlaku. Sehingga berdasarkan hal tersebut terdapat perubahan satuan biaya tersebut, antara lain : 1. Uang harian. Yang semula antara Rp.300.000 sampai Rp.450.000 menjadi Rp. 355.000 sampai Rp.575.000, disesuaikan dengan standar biaya di masing-masing provinsi. 2. Uang representasi. Yang semula Rp.200.000 menjadi Rp.250.000. 3. Uang transportasi dari provinsi kabupaten/kota. Yang semula Rp.520.000 (disamakan untuk seluruh provinsi) sesuai dengan persetujuan Menteri Keuangan tersebut diubah disesuaikan dengan standar biaya sewa kendaraan di masing-masing provinsi antara Rp. 420.000 sampai Rp. 800.000.

67


4. Uang transport, tiket dan airport tax perjalanan dinas (.....) oleh kuasa pengguna anggaran berdasarkan harga yang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan dan pengelola bandara. Bapak-Ibu yang saya hormati, sehubungan dengan satuan biaya perjalanan dinas yang diatur oleh Peraturan DPD No. 01/DPDRI/3/2010/2011 telah mengalami perubahan pada tahun 2012. Maka Peraturan DPD dimaksud harus diubah. Dalam Sidang Pleno Ke-1 PURT DPD Tanggal 11 Januari 2012 telah diputuskan mengenai rancangan peraturan DPD RI tentang petunjuk operasional kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor, biaya per paket kegiatan pada masa kegiatan di daerah pemilihan dan perjalanan dinas anggota DPD RI yang secara garis besar memuat 6 Bab dan 37 pasal, yaitu : 1. Bab I. Ketentuan Umum. Bab ini berisi tentang definisi dan pengertian yang dimaksud dalam peraturan DPD. 2. Bab II. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor. Dalam Bab ini dijelaskan tentang kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor meliputi a. Finalisasi materi DPD dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang DPD b. Kegiatan-kegiatan lain yang memerlukan intensitas pembahasan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPD. c. Pemberian uang pembahasan berdasarkan banyaknya hari kehadiran anggota DPD dalam kegiatan yang dimaksud. 3. Bab III. Kegiatan di daerah pemilihan. Kegiatan di daerah pemilihan sebagimana yang dimaksud dalam peraturan ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan atau anggota DPD di daerah pemilihannya atau daerah lain sesuai dengan penugasan dalam rangka menyerap aspirasi di daerah. 4. Bab IV. Perjalanan dinas dalam negeri pada masa sidang. Dalam peraturan ini perjalanan dinas pada masa sidang terdiri atas dua jenis. a. Perjalanan dinas dalam negeri anggota DPD perseorangan pada masa sidang selain dalam rangka pelaksanaaan tugas alat kelengkapan DPD dan Kelompok DPD di MPR dilaksanakan atas penugasan pimpinan DPD atau undangan dari lembaga, institusi, kelompok masyarakat di daerah/provinsi anggota DPD. b. Perjalanan dinas dalam negeri pada masa sidang yang dilaksanakan oleh anggota DPD, alat kelengkapan DPD, Kelompok DPD di MPR, dilaksanakan berdasarkan keputusan sidang pleno alat kelengkapan dan Kelompok DPD di MPR. c. Pemberian uang perjalanan dinas alat kelengkapan DPD dan Kelompok DPD di MPR berdasarkan banyaknya hari kehadiran anggota DPD dalam kegiatan yang dimaksud. 5. Bab V. Perjalanan dinas tugas mendesak. Perjalanan dinas dalam negeri yang dilaksanakan atas penugasan oleh Pimpinan DPD dan diajukan oleh anggota DPD, alat kelengkapan DPD dan atau Kelompok DPD di MPR kepada pimpinan DPD dalam rangka pelaksanaan tugas mendesak atas alasan : a. Bencana alam. b. Kejadian luar biasa. c. Melaksanakan tugas kelembagaan dewan dalam merespon maslah-masalah daerah berskala nasional dan signifikan secara konstitusional lembaga DPD. d. Menghadiri sidang peaipurna khusus atau sidang pleno, atau rapat lainnya sesuai dengan target kerja kelembagaan DPD pada saat masa kegiatan di daerah pemilihan. 6. Bab VI. Perjalanan dinas luar negeri. Perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan berdasarkan persetujuan pimpinan DPD yang diajukan oleh alat kelengkapan dan 68


Kelompok DPD di MPR melalui putusan sidang pleno alat kelengkapan atau Kelompok DPD di MPR. Mekanisme perjalanan dinas luar negeri DPD mengacu pada Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Nomor B418/MSesneg/Setmen/04/2010 Tanggal 26 April 2010 tentang perjalanan dinas ke luar negeri. Pimpinan DPD yang terhormat, saudara-saudara Anggota DPD yang terhormat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami atas nama seluruh anggota PURT mengharapkan persetujuan dari sidang paripurna ke-8 DPD pada hari ini untuk mengesahkan rancangan peraturan DPD tentang petunjuk operasional kegiatan rapat, pertemuan di luar kantor, biaya per paket kegiatan pada masa kegiatan di daerah pemilihan, dan perjalanan dinas anggota DPD RI. Dengan ditetapkannya peraturan DPD dimaksud, diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan perjalanan dinas DPD dan kegiatan DPD di daerah dengan tetap mengedepankan akuntabilitas pelaksanaan anggarannya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa akan selalu meridhoi segenap langkah perjuangan kita. Amin. Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107. PEMBICARA : TONNY TESAR (PAPUA) Pak Ketua, satu. Papua. 108. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Terima kasih kepada pimpinan PURT yang telah menyampaikan draft-nya. Barangkali ada pertanyaan dari anggota. Silakan. Dari Papua? Silakan Papua. 109. PEMBICARA : TONNY TESAR (PAPUA) Terima kasih pimpinan, Bapak-Ibu yang kami hormati. Cukup jelas disampaikan oleh Ketua PURT. Kami hanya ingin memperbaiki, memberikan informasi tentang biaya transportasi perjalanan dinas ke daerah. Untuk ke Papua sekarang ini tiket PP sudah Rp.18.000.000, sedangkan yang diberikan oleh standart keuangan yang diberikan itu hanya Rp.13.000.000 lebih. Sehingga kemarin untuk di MPR pertanggungjawaban sama dengan di DPD, yang dipertanggungjawabkan hanya Rp. 13.000.000 lebih. Kalau di sini dimasukan di point 4, uang pasport, tiket, airport tax perjalanan dinas ini ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran ini berdasarkan harga. Mestinya kan bisa juga diubah standart untuk yang ke Papuanya. Harga standart harga Garuda sekarang, begitu. Karena kita kemarin kunker, teman-teman kita yang pas dari Komite IV ke Papua kita kesulitan mengenai harga bisnis ini. Saya kira itu sekedar informasi saja untuk teman-terman. Terima kasih. 110. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Coba dicatat dan direspon nanti oleh pimpinan PURT. Silakan. 111. PEMBICARA : AIDA (KEPULAUAN RIAU)

ZULAIKA

NASUTION

ISMETH,

SE.,

MM.

Terima kasih pimpinan. Kami ingin menanyakan mengenai bilamana, sering kejadian, kami misalnya kita semua terjadi pada kita-kita, ada undangan, dimana misalnya kita 69


dimintakan untuk menjadi narasumber tapi bukan di daerah pemilihan kita. Tapi karena kita anggota DPD kita diminta ditempat daerah lain. Nah apakah itu tidak bisa kita dibiayai juga, karena itu juga menguatkan lembaga dan menjadikan kita lebih dikenal, begitu. Jadi itu mohon, misalnya untuk seminar, sebagai narasumber dan lain-lain. Bukan untuk perkawinan ya. Jadi itu yang mohon diperhatikan dan kami ingin penjelasan. 112. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih. Silakan. Ada lagi untuk bisa menyempurnakan? Silakan Pak Paulus. Tapi jangan hal yang sama ya. 113. PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA) Saya mau sampaikan bahwa yang dibaca oleh Pak Ketua PURT tadi dengan surat dari Menteri Keuangan kok ada beda? Apakah memang dicabut atau bagaimana, tentang penggunaan konsinyering? Kemarin saya mendengar ada dua item, tapi hanya satu item saja. Terima kasih Pak Ketua. 114. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, sebelum direspon oleh pimpinan PURT, cukup ya? Ada lagi? Bu Lery, silakan kalau ada. 115. PEMBICARA : Ir. SARAH LERY MBOEIK (NTT) Saya hanya ingin menambahkan soal apa yang disampaikan teman-teman dalam konteks perjalanan di daerah. Kami perjalanan dari satu kabupaten ke kabupaten itu harus dari laut ke laut, dari pulau ke pulau. Saya pikir ini juga perlu dipertimbangkan. Kami lihat kami lebih rendah dari NTB. Dan coba dilihat kembali sistim itu. 116. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Silakan. 117. PEMBICARA : AHMAD SYAIFULLAH MALONDA, SP. (SULTENG) Terima kasih Pak Ketua. Ada beberapa hal yang, ada 3 hal sebenarnya yang ingin kami ungkapkan disini. Yang pertama sama dengan Pak Tonny. Terus yang kedua itu masalah dana pada waktu kita mendapatkan musibah, seperti yang terjadi di daerah kami di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. Itu bagaimana mekanismenya Pak, kalau misalnya kita mengajukan perjalanan ke daerah kami, apakah menggunakan dana yang sudah ada dengan kami selama 8 kali itu atau menggunakan dana-dana tertentu yang sudah disiapkan oleh sekretariat. Terus yang ketiga Pak. 118. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, nanti kalau kurang nanti kita tambah lagi Pak Malonda, ya.

70


119. PEMBICARA : AHMAD SYAIFULLAH MALONDA, SP. (SULTENG) Sebentar, sebentar Pak. Yang pertama itu tadi, yang pertama ya sudah jelas tiket itu, kami terus terang PP-nya itu Rp.5.500.000, terus terang VIP-nya, tapi yang ada sama kami itu baru 10. Jadi kami mohon tambahan itu. Yang kedua masalah yang tadi. Terus yang ketiga masalah apa tadi saya lupa. terima kasih Pak. Assalamu'alaikum. 120. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, tidak apa, sekaligus dijawabnya Pak Ketua. 121. PEMBICARA : AHMAD SYAIFULLAH MALONDA, SP. (SULTENG) Satu-satu Pak, terlalu banyak susah saya jawab. 122. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Tidak, nanti kan ada wakilnya itu ada Ibu Darmayanti. catat dong. Ini pimpinan PURT kan hadir semua ini, Ibu Lubis, ini kan hadir semua. Tolong dicatat ya. Silakan duduk Pak Dani. oiya, nanti boleh. Pak Jhon ada? di list dulu biar sekaligus, biar kita bisa putuskan ini. Pak Jhon dulu sebentar. 123. PEMBICARA : Prof. Dr. JHON PIERIS, SH., MS. (MALUKU) Yang dikatakan Tonny Tesar betul, tapi saya kira bukan saja Papua, semua daerah sebetulnya. Penyesuaian-penyesuaian itu perlu Pak Ketua, NTT sama dengan Maluku juga dari pulau ke pulau, bahkan khusus di daerah …….. dia harus naek pesawat ya. Kalau naik kapal tidak mungkin karena ombak dan seterusnya. Nah ini harus disesuaikan supaya kita tidak mengalami kerugian, dan kadang-kadang kita nombok sendiri Pak Ketua. Terima kasih. 124. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, Pak Sofwat Hadi silakan. 125. PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH. (KALSEL) Mungkin saya akan meninjau dari segi administrasi Pak. Kalau DPR memang keputusan Badan Urusan Rumah Tangga, karena ketua Badan Urusan Rumah Tangga itu adalah pimpinan DPD. Ini kan masalah anggaran, masalah mengatur kita semua, kenapa hanya diatur oleh satu alat kelengkapan. Saran saya, sesuai juga dengan tatib, PURT itu membantu pimpinan DPD dalam kebijakan keuangan. Jadi saya lebih mengusulkan ini adalah keputusan pimpinan DPD tentang anggaran. Supaya masalah anggaran ini adalah pimpinan DPD yang bertanggungjawab, bukan pimpinan PURT, itu saja. Kemungkinan kalau perlu kita dikaji ulang. Terima kasih. 126. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, usul, nanti kita perbaiki tatibnya. Silakan.

71


127. PEMBICARA : MATHEUS S. PASIMANJEKU, SH. (MALUKU UTARA) Terima kasih pimpinan. Saya kira mungkin, kami juga dari Maluku Utara hampir mirip dengan beberapa provinsi yang lain. Kalau dilihat dari biaya perjalanan juga kami juga merupakan daerah 1000 pulau yang memang dari pulau ke pulau bukan menggunakan tarnsportasi darat, tetapi melainkan transportasi laut, yang mana lebih membutuhkan biaya yang lebih besar. Kemudian dari standar biaya harian, Maluku Utara juga termasuk salah satu provinsi yang mengalami inflasi. Sudah jelas pasti mengalami tingkat kemahalan yang pasti lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah yang lain. Sehingga itu juga perlu mungkin kita bisa bicarakan bersama untuk dilakukan penyesuaian. Saya kira demikian pimpinan. Terima kasih. 128. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Iya, Pak Kadek ya, terakhir ya. 129. PEMBICARA : I KADEK ARIMBAWA (BALI) Terima kasih pimpinan. Saya ingin menyampaikan kepada pimpinan, bahwasanya dari tahun 2010-2011 gaji untuk staf daerah sudah didapat, tetapi dia mendapatkan gaji tetapi tidak ngantor, karena kantor sementaranya sampai saat ini belum selesai. Sekarang saya mau tanyakan kepada seluruh, kepada pimpinan, kapan sebenarnya target kantor sementara seluruh Indonesia itu diselesaikan pimpinan? Karena sangat malu sekali staf sudah digaji tetapi dia tidak ngantor itu. Terima kasih pimpinan. 130. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, saya rasa cukup ya, biar dijawab oleh pimpinan PURT. Silakan pimpinan PURT, silakan, salah satu yang bisa menjawabnya. 131. PEMBICARA : Dr. BUDI DOKU (KETUA PURT) Terima kasih pimpinan. Di rapat kemarin juga kami sudah setujui, bahwa saya PURT yang membacakan di depan, dan yang akan menjawab ada Pak Dani, Ibu Ayu yang perancang mobil esemka ini, kalau yang ada berat-berat baru ke saya. Silakan Pak Dani atau Ibu Ayu. Terima kasih. 132. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Silakan Pak Dani. 133. PEMBICARA : H. DANI ANWAR (DKI JAKARTA) Atas perintah Ketua PURT. Jadi begini Bapak-Ibu sekalian, saya coba menjelaskan lebih detail agar kemudian kita bisa memahami secara bersama. Yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat kalau kita lihat bab 2, pasal 2, itu adalah kegiatan konsinyering. Satu-satu kita lihatnya, maksud saya biar kita bisa memahami. Jadi bab 2, pasal 2, itu konsinyering. Kalau kita konsinyering di Jakarta maka kita tidak dapat uang transport. Kalau kita konsinyer di Jawa Barat atau Banten, dia dapat transport sebesar Rp.4000 per kilo meter 72


dan uang Rp.1500. Bab 3 itu adalah reses. Begitu bacanya. Jadi, maksud saya ini kita agar paham. Bab 3 reses. Dan yang ditanyakan Ibu Lery serta Bapak-bapak sekalian tentang kemungkinan penggunaan biaya melebihi apa yang sudah dianggarkan itu dimungkinkan sepanjang Bapak-Ibu bisa membuktikannya dengan kuitansi, ad cost, tiket, tiket. Jadi memungkinkan Bu, jadi Ibu tidak usah khawatir yang teman-teman di provinsi kepulauan untuk reses itu dimungkinkan. Clear ya Bapak-Ibu sekalian? Kemudian bab 4, ini adalah perjalanan dinas dalam negeri pada masa sidang, yang setiap anggota itu dapat 8 kali. Sekaligus menjawab Ibu Aida, apakah boleh digunakan di provinsi lain? Silakan. Disana ada ketentuannya bagaimana kaitannya dengan juga bisa memanfaatkan tugas mendesak. Itu bisa komite atau pimpinan DPD, itu bisa menugaskan anggota DPD. Misalnya tadi yang dicontohkan oleh Ibu Aida, Ibu Aida mendapatkan undangan dari provinsi lain. Undangannya itu bisa disampaikan kepada komite atau pimpinan DPD untuk kemudian pimpinan DPD menugaskan anggota yang bersangkutan untuk berangkat memenuhi undangan dimaksud. Jadi bab 4 itu yang 8 kali itu. Kemudian perjalanan dinas alat kelengkapan DPD dan Kelompk DPD, pasal 18, itu adalan kunker. Jadi 18 itu khusus tentang kunker. Kalau kunker itulah hak yang didapat oleh Bapak-Ibu anggota DPD. Kemudian berikutnya itu bab 5. Itu perjalanan dinas tugas mendesak. Ini ada prosedurnya disitu tentang tugas mendesak. Kemudian bab 6 tentang perjalanan dinas luar negeri. Yang Bapak-Ibu tadi tanyakan mengenai biaya perjalanan darat yang ada dalam lampiran, yang tentang misalnya Nanggroe Aceh Darussalam uang harian Rp.355.000 dan seterusnya itu, itu adalah given dari Menteri Keuangan dan tidak bisa di ganggu gugat oleh kita sebagai DPD RI. Ini keputusan given tentang jumlah uangnya. Misalnya, dan uang ini berlaku saat Bapak-Ibu reses. Jadi ini sudah berubah, ada yang berubah, memang disini tidak ditampilkan, ada provinsi yang meningkat ada provinsi yang turun. Hanya yang turun itu 4 provinsi kalau tidak salah, sesuai dengan standar kehidupan di provinsi itu menurut departemen keuangan. Sementara untuk DKI dia tidak dapat uang harian, tidak dapat uang representasi, tidak dapat penginapan, tidak dapat uang apa-apa, ditetapkan Rp. 1.100.000. cukup tidak cukup, cukup, kata Menteri Keuangan. Jadi ini given, kalau yang kaitannya dengan lampiran ini, dan ini hitungannya untuk kepentingan reses. Begitu Bapak-Ibu sekalian. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan. Dan ada peningkatan, yaitu kita akan mendapatkan uang untuk kepentingan konsinyer, dari tahun 2011 Rp.1000.000, sekarang kita naikan menjadi Rp.1.500.000 per harinya. Uang transport yang tadinya Rp.2.500 per kilo meter kita tingkatkan menjadi Rp.4000.0000 per kilo meter. Itu yang bisa di ikhtiarkan secara maksimal oleh teman-teman di PURT untuk kesejahteraan kita semua. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada pimpinan. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 134. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, saya rasa sudah cukup jelas, karena waktu juga sudah pukul 17.30. Mudahmudahan. 135. PEMBICARA : Dr. H. RAHMAT SHAH (SUMUT) Ijin, menyampaikan dari MPR, tadi belum disampaikan. Dari MPR teman-teman akan menerima Rp.5000.000 per bulan. Tadi belum disampaikan. Jadi ada tambahan juga Rp.5.000.000 per bulan dari MPR untuk perjuangan amandemen. Terima kasih.

73


136. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, tambah lagi itu dari MPR, tapi nanti kita akan rapat sendiri dengan pimpinan Kelompok. 137. PEMBICARA : Prof. Dr. JHON PIERIS, SH., MS. (MALUKU) Interupsi Pak Ketua. Saya harus meluruskan, bukan perjuangan amandemen, itu tunjangan uang kehormatan anggota MPR. Terima kasih.

138. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baiklah Bapak-Ibu bersama. 139. PEMBICARA : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (NTB) Sedikir pimpinan, B-69. 140. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Silakan. 141. PEMBICARA : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (NTB) Ini kepada ketuanya saja yang jawab. Untuk menganggarkan kegiatan Kelompok DPD di MPR itu apa sudah oke sudah tidak ada permasalahan lagi? Sudah boleh tidak? Oh belum. Cuma untuk intern kita saja ya? Terima kasih. 142. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baiklah Bapak-Ibu sekalian, karena waktu juga, baiklah kita harus memutuskan rancangan peraturan ini untuk menjadi sebuah keputusan petunjuk operasional kegiatan rapat pertemuan diluar kantor, biaya paket per kegiatan pada masa kegaitan di daerah pemilihan dan perjalanan dinas anggota DPD. Dapatkah kita setujui bersama? 143. PEMBICARA : TONNY TESAR (PAPUA) Pak Ketua, saya interupsi dulu Pak Ketua. Pak Ketua, maaf, tadi kan yang saya tanyakan yang lumpsum Pak, bukan yang adcost-nya. Lumpsum itu kan kita langsung terima saja kan, tidak langsung pertanggungjawaban. Itu maksud kami Pak. Kalau saya sebut disini pointnya di Bab I Pasal 7 kan, lumpsum diterima langsung. Untuk perjalanan kita setiap kali perorangan ke daerah yang 8 kali atau yang masa reses, itu, ya semua karena 8 kali juga dihitung, sama lumpsum Pak, pertanggungjawaban tiket. Pertanggungjawaban tiket itu tidak lagi dimintakan tiket tapi diberikan lumpsum langsung Pak. Tidak lagi diminta adcost, tidak diminta pertanggungjawaban tiket. Jadi baik reses maupun 8 kali perjalanan kembali ke daerah maupun kunker itu kita tidak perlu meminta tiket lagi, kita lumpsum. Lumpsum itu biayanya tidak sebesar, tidak mencukupi dengan tiket Garuda saat ini.

74


144. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Jadi Pak Tonny ya, artinya sepanjang itu bisa dibuktikan dengan tiket maskapai, katakan kalau itu Rp.18.000.000 ya tentu itu menurut saya itu bisa di. 145. PEMBICARA : TONNY TESAR (PAPUA) Pak Ketua, maaf. Itu keputusan yang dilampiran ada, jadi dari keuangan kan tidak bisa memberikan lebih. Karena untuk tiket ke Papua sudah dialokasikan PP Rp.13.000.000 sekian, titik. Jadi itu juga harus direvisi, Pak. Terima kasih. 146. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, jadi ini menjadi catatan buat PURT untuk kedepan supaya nanti bicara lagi dengan Departemen Keuangan. Tolong ya, jadi ini sebagai catatan untuk kedepannya. 147. PEMBICARA : AHMAD SYAIFULLAH MALONDA, SP. (SULTENG) Sekali lagi Pak insterupsi Pak, Malonda, satu lagi Pak. Tadi dijelaskan oleh Pak Dani Anwar bahwa ada 4 daerah yang turun, apakah Sulawesi Tengah itu masuk juga, karena dalam lampiran satu ini sudah jelas Sulawesi Tengah turun. Apakah Sulawesi Tengah juga turun Pak Dani? Terus ada satu permasalahan, sebenarnya di Sulawesi Tengah itu ada satu kabupaten yang kita harus masuk naik kapal laut dulu baru sampai di kabupaten itu. Tetapi kenapa dalam hal ini kita di lampiran satu, satuan biaya perjalanan dinas kita turun malah, ini ada ketidakadilan ini. Jangan sampai karena Pak Dani itu orang Jakarta yang tidak ada transport kesana kemari ya, begitu. Terima kasih Pak, mohon dipertimbangkan ini. 148. PEMBICARA : H. DANI ANWAR (DKI JAKARTA) Ini bukan, tidak ada urusannya dengan yang saya di DKI, bukan. Tapi tadi saya sudah jelaskan kalau dia melebihi sesuatu yang sudah ditentukan silakan selama bisa dibuktikan dengan, disitu dengan tiket, begitu. Disitu ada di dalam, petunjuk operasionalnya ada Pak. 149. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, saya rasa sudah clear ya. Jadi kita harus mengikuti juga peraturan Menteri Keuangan yang dinamis yang harus kita perbaiki untuk lebih menguatkan. Baiklah bisa kita setujui Bapak-Ibu sekalian? KETOK 2X Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Baiklah sebelum saya menutup sidang paripurna ke-8 ini ada beberapa informasi yang penting yang perlu kami sampaikan kepada sidang yang mulia ini. Pertama tanggal 25 Januari 2012 akan diadakan workshop forest carbon market yang melibatkan 10 negara Asian sebagai lanjutan kerjasama kita dengan Seoul National University. Kemudian selama bulan Januari sampai dengan Februari 2012 beberapa alat kelengkapan DPD akan mengadakan rangkaian diskusi terkait dengan tugas kerja DPD RI. 75


Antara lain diskusi terkait dengan pekan konstitusi di PBNU pada tanggal 30 Januari sampai 4 Februari 2012. Kemudian ada diskusi tentang pemilu dan efektifitas pemerintahan sistim presidensial di bulan Februari 2012. Kemudian ada diskusi tentang pemilu bersama KPP (Kaukus Perempuan Parlemen) yang pelaksanaannya direncanakan setelah diskusi pemilu. Ya mohon nanti para aktivis parlemen perempuan. Kemudian kita mengharapkan dengan pelaksanaan diskusi tersebut akan semakin tersosialisasinya tugas dan fungsi DPD dalam sistim ketatanegaraan kita. Selain itu, kemudian juga mengenai perbatasan, ya seminar perbatasan ya, kami ingin menyampaikan, nanti waktunya sudah 24 itu berapa ya, mundur pada bulan Februari. Kemudian juga untuk pada bulan Februari direncanakan ada peluncuran buku Ketua DPD dengan konteks kesejarahan DPD dan kontribusi kepemimpinan. Kemudian di bulan Februari-Maret 2012 juga akan dilakukan seminar mengenai MP3E (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pmbangunan Ekonomi) yang memiliki ikatan erat dengan daerah. Dan kami juga perlu mengingatkan bahwa sidang paripurna ke-9 masa sidang III DPD akan berlangsung pada tanggal 16 Februari 2012. Oleh karena itu kami menghimbau agar waktu yang singkat ini agar dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin untuk menghasilkan kerja-kerja politik yang bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat dan di daerah yang kita wakili. Akhirnya ijinkan saya dengan mengucapkan alhamdulillah sidang paripurna ke-8 kami tutup. Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Shanty Shanty Shanty Om.

KETOK 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.50 WIB

76


DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-8 MASA SIDANG III TAHUN SIDANG

Recommend Documents