DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-8 MASA SIDANG II TAHUN SIDANG

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ----------RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-8 MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2013 – 2014 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

I. 1. 2. 3.

KETERANGAN Hari Tanggal Waktu

4. 5.

Tempat Pimpinan Sidang

6.

Sekretaris Sidang

7.

Panitera

: Kepala Biro Persidangan II (Ir. Sefti Ramsiaty, M.M.)

8.

Acara

: 1. Laporan perkembangan pelaksanaan tugas masing-masing alat kelengkapan DPD RI 2. Pengesahan keputusan DPD RI 3. Penutupan Masa Sidang II Tahun Sidang 2013-2014.

9. 10.

Hadir Tidak hadir

: orang : orang

II. JALANNYA SIDANG :

: Jumat : 20 Desember 2013 : 09.00 WIB – Selesai : Gedung Nusantara V : Pimpinan DPD 1. H. Irman Gusman, S.E., M.B.A. (Ketua) 2. Dr. Laode Ida (Wakil Ketua) 3. GKR. Hemas (Wakil Ketua) : 1. Sekretaris Jenderal DPD (Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto) 2. Wakil Sekretaris Jenderal DPD (Drs. Djamhur Hidayat)

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Karena hari ini hari jum'at sehingga kita harapkan pelaksaan Paripurna ini bisa berlangsung lebih cepat, lebih efektif, kita perkirakan paling telat jam 11.40. Jadi 11.35 bisa kita selesaikan dan para Pimpinan Komite untuk menyiapkan untuk menyampaikan secara cepat dan ringkas dan dalam pengambilan keputusan, dimohon ya. Ini pengantar sebelum kita mulai. Baik Bapak Ibu sekalian. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swasti astu Seperti biasanya, sebelum kita memulai Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan kepada Anggota Dewan dan seluruh hadirin yang hadir di ruangan ini kami mohon untuk berdiri dan mari kita bersamasama menyanyikan lagu Indonesia Raya. PEMBICARA : PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia raya… Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Disanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan Tanah Airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Hiduplah negriku. Bangsaku Rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. 1 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-8 DPD RI MS II TS 2013-2014, JUMAT 20 DESEMBER 2013

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Sidang yang mulia, perlu kami informasikan bahwa hari ini kita kedatangan tamu dari Pemda Provinsi Banten dan juga Pemda Kabupaten Pandeglang, kemudian juga Tim Pemekaran Cibaliung, Badan Koordinasi Percepatan Pembentukan Kabupaten Cibaliung dan juga adik-adik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan dari Universitas Hassanudin Sulawesi Selatan dan juga dari Kabupaten Nunukan dalam rangka untuk menyaksikan pengambilan keputusan atas pandangan dan pendapat DPD RI terhadap aspirasi daerah tentang pembentukan Kabupaten Cibaliung sebagai pemekaran dari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten serta pandangan dan pendapat DPD RI terhadap aspirasi masyarakat dan daerah tentang pembentukan Kota Sebatik sebagai pemekaran dari Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimatan Utara. Tentu kedatangan para tamu kita ini akan semakin mengukuhkan kerjasama DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah dengan lembaga lain dan termasuk stake holder yang dapat menjadi saksi bagi setiap upaya dari perjuangan para Anggota DPD dalam menyuarakan aspirasi rakyat dan daerah. Semoga kehadiran mereka ini dapat menyaksikan salah satu bentuk pelaksanaan mekanisme ketatanegaraan dan juga dapat menjadi bekal dan pembelajaran khususnya bagi adik mahasiswa Universitas Hassanudin yang hadir pada pagi ini. Sidang dewan yang mulia, berdasarkan cattan hadir dari Sekretariat Jenderal sampai saat ini telah hadir 67 orang Anggota DPD RI yang telah menandatangani daftar hadir, yang mana ada izin 8 orang karena memang ada tugas, ditugaskan oleh alat kelengkapan. Dengan demikian sidang ini telah memenuhi syarat untuk dibuka. Dengan mengucapkan bismillahirahmanirahiim Sidang Paripurna ke-8 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETOK 1X Sidang dewan yang mulia, sesuai dengan jadwal acara, Sidang Peripurna ini mempunyai 3 agenda pokok yaitu pertama, laporan perkembangan pelaksanaan tugas masing-masing alat kelengkapan DPD RI. Yang kedua, pengesahan keputusan DPD RI. Yang ketiga, penutupan Masa Sidang II Tahun Sidang 2013-2014. Untuk itu marilah kita masuki agenda laporan perkembangan pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPD dan pengesahan keputusan. Untuk urutan penyampaian laporan akan dimulai dari alat kelengkapan yang materi laporannya mengambil keputusan. Namun, pada kesempatan pertama kami mau mempersilakan terlebih dahulu kepada Panitia Perancang Undang-Undang untuk menyampaikan laporannya terlebih dahulu karena materi berkaitan dengan harmoniasasi Tatib RUU dari DPD RI dan ini akan dilaporkan dari masingmasing komite. Untuk itu kami persilakan kepada Pimpinan PPUU untuk dapat menyampaikan laporan tugas pelaksanaannya. Kami persilakan. PEMBICARA : Ir. ANANG PRIHANTORO (WAKIL KETUA PPUU) Proses pembahasan di Baleg kemaren memang sangat dinamis, menyangkut lingkup tugas DPD sesuai dengan Pasal 22 di Undang-Undang Dasar 1945 dan keikutsertaan DPD dalam perubahan, dalam pembahasan dan penetapan Prolegnas dari 12 RUU yang sesuai dengan syarat administrasi pengajuan Prolegnas yaitu ada naskah akademik dan RUU nya dan dalam pembahasan Panja DPD diminta mengurangi sehingga menjadi 8 namun pada akhirnya hanya 1 RUU yang benar-benar masuk dalam Prolegnas, 3 RUU layaknya diambil menjadi prioritas oleh DPR dan pemerintah yaitu RUU tentang etika peneyelenggara Negara 2 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-8 DPD RI MS II TS 2013-2014, JUMAT 20 DESEMBER 2013

oleh DPR, RUU tentang penerimaan Negara bukan pajak oleh Pemerintah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pembesar pusat dan daerah juga diambil oleh pemerintah dalam daftar Prolegnas tidak mengakomodasi keinginan kami untuk mencantumkan yang ikut sertaan DPD dalam perubahan atas atau memberikan pertimbangan dalam RUU yang ada dalam daftar Prolegnas menyangkut RUU tentang DPD, kami menyusun RUU tersebut berdasarkan pemikiran normatif dari ketentuan Pasal 22 C Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kebedaan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah perlu diatur dalam Undang-Undang tersendiri bahwa susunan dan kedudukan dewan perwakilan daerah diatur dengan Undang-Undang penyusunan RUU tentang DPD, menurut kami merupakan condition accounton yang mengharuskan DPD untuk menyusun RUU tersebut karena adanya putusan MK dalam perkara nomor 92 Tahun 2012 dan adanya RUU tentang perubahan Undang-Undang nomor 27 Tahun 2009 tentang MD 3 yang telah dirumuskan oleh Baleg DPR. Sekali lagi ini merupakan kebutuhan lembaga untuk mendorong substansi-substansi putusan MK dapat dimplementasikan dalam Undang-Undang RUU ini telah kami konsultasikan dengan Baleg DPR pada waktu pembahasan Proglegnas 2014 yang lalu dan berkaitan dengan bentuk RUU dan substansinya kami mengharapkan RUU tentang DPD ini dapat diputuskan dalam sidang Paripurna hari ini. Demikianlah Bapak-sekalian laporan yang dapat kami sampaikan dalam sidang ini mengakhiri kerja pada tahun 2013 ini atas nama anggota dan Pimpinan PPUU mengucapkan terima kasih atas pihak-pihak yang telah mendukung semoga kerja sama yang telah terjalin pada tahun 2103 semakin kuat untuk tahun 2014 yang akan datang, kami menyampaikan selamat Natal bagi yang merayakan dan juga menyongsong tahun baru 2014 bagi kita semua. Wabillahi Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum Wr.Wb, selamat pagi dan salam sejahtera Om Shanti Shanti Shanti Om. PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (KETUA PHAL) Saya atas nama anggota DPD RI dari dalam kasus Selatan daerah pemilihan Sulawesi Selatan menyampaikan terima kasih banyak atas penerimaan dan pelayanan kepada adik-adik kami dari universitas Hasanuddin Makassar yang berbaju merah di belakang mudah-mudahan kedatangan adik-adik kami ini akan memperlihatkan bagaimana anggota DPD berjuang memperjuangkan kepentingan-kepentingan daerah sekaligus untuk menepis image bagi mahasiswa -Mahasiswa Makassar bahwa mereka datang dalam rangka belajar bagaimana fungsi legislasi DPD, oleh karena itu sekali lagi terima kasih atas penerimaan dan pelayanan, terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Bapak-Ibu sekalian jadi kita telah mendengar tadi progres report dari PPUU yang cukup baik ya, walaupun belum memuaskan kita semua tentu ini suatu penuh perjuangan polotik lebih kuat diantara kita jadi kita harapkan nanti PPUU untuk supaya lebih sulit lagi ya untuk bisa hal-hal yang disampaikan tadi bisa menjadi sebuah keniscahyaan pada masa-masa sidang berikutnya dan berikutnya. Kami ingin mendapatkan persetujuan dari pada Paripurna ini sebuah RUU inisiatif DPD RI ini tentang Dewan Perwakilan Daerah, apakah inisiatif RUU ini dapat kita setujui? baik KETOK 2X

3 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-8 DPD RI MS II TS 2013-2014, JUMAT 20 DESEMBER 2013

terima kasih tepuk tangan untuk kita semua mudah-mudahan ini bisa kita perjuangkan terus ya , sehingga keberadaan eksistensi DPD dalam legislasinya akan lebih terasa dan lebih kuat lagi, baiklah Ibu-Bapak sekalian ya setelah kita mendengar laporan dari PPUU untuk itu kami persilakan kepada pimpinan Komite I untuk dapat menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya , kami persilahkan PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (KETUA KOMITE I) Assalamualaikum Wr.Wb. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiasto, yang saya hormati Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang saya hormati seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang saya hormati saudara Sekjen, Wasekjen dan jajaranya yang saya hormati undangan yang hadir pada hari ini dari Provinsi Banten kemudian dari Pemda Kabupaten Pandeglang dan adik-adik mahasiswa Hasanudin yang saya hormati. Pertama kita bersyukur alhamdulillah pagi hari ini kita akan melanjutkan laporan kegiatan masing-masing alat kelengkapan izinkan atas nama Pimpinan dan anggota panitia 1 kami menyampaikan laporan atau kegiatan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, pertama rancangan Undang-Undang usul inisiatif yaitu rancangan UndangUndang tentang otonomi khusus Bali disampaikan rancangan RUU ini merupakan manifestasi hasil kajian yang telah dilakukan oleh Komite I terhadap desentralisasi asimetris Indonesia setelah merampungkan kajian Desentralisasi Asimetris indonesia kita mencoba untuk menindak lanjuti keanekaragamaan yang ada di Republik ini, kalau uji petik diantaranya adalah di Provinsi Bali dan Kepri sehingga kesepakatan Komite I memutuskan sebagai implementasi dan tindak lanjut dari hasil kajian asimetris Bali kita siapkan untuk sebagai otonomi khusus Bali dan ini melalui rangkaian pembahasan yang sangat panjang dan melibatkan berbagai stakeholder mulai dari kalangan kampus, tokoh-tokoh masyarakat Bali, Biak yang ada di Bali sendiri maupun di perantauan, untuk itu kami mohon dalam sidang Paripurna yang terhormat ini khusus Bali dan untuk dapat disahkan kemudian rancangan Undang-Undang tentang pengadilan agraria Undang-Undang ini akan diselesaikan pada masa sidang III dan merupakan luncuran pada tahun 2014 selanjutnya pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 tahun 99 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian khusus mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, kami juga berharap pada sidang Paripurna hari ini untuk dapat disahkan hasil pengawasan ini, selanjutnya pembentukan daerah otonomi baru setelah melalui rangkaian kegiatan sebagaimana yang diamanatkan di dalam PP 78 hari ini dalam sidang yang Dewan yang terhormat ini kami meminta sidang Paripurna untuk mengesahkan pembentukan Kabupaten Cibaliung sebagai pembekalan dari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Selanjutnya pembentukan kota Sebatik sebagai pemekaran dari Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara untuk dapat disahkan Bapak dan Ibu sekalian, kemudian yang terakhir pembahasan terhadap rancangan Undang-Undang antara DPD dengan DPR dan Pemerintah yang kita kenal pembahasan tripartik pasca putusan MK di antaranya adalah pembahasan rancangan Undang-Undang tentang desa yang baru saja kemarin disahkan dalam sidang Paripurna DPR, kami atas nama Pimpinan Komite 1 menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kami mengatakan Timja RUU desa Komite I ini adalah Pahlawan DPD RI dalam rangka pembahasan dengan DPR dan ini merupakan konvensi yang sangat luar biasa. Penghargaan pertama itu kami sampaikan kepada Ketua Timja beserta anggotanya di antaranya adalah Pak Jacob Jack Oswara mohon berdiri, terima kasih Pak Jack sebagai Ketua kemudian DRA. Hj Heni Keirani, NSI sebagai wakil ketua, yang ketiga Prof.DR.Dirjen 4 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-8 DPD RI MS II TS 2013-2014, JUMAT 20 DESEMBER 2013

Purnawirawan Sharoh Muhamad, kemudian Bapak Wayan Sudirta Sarjana Hukum, Drs. Paulus Yohanes Sumino,MM kemudian H. Amang Safrudin LC, kemudian Senator Hj. Denti Eka Widi Pratiwi, SE.,MA, Ir. Anang Prihantoro, Pendeta Silvihana Pandegiro dan yang terakhir H Muchamad Mahmud, Pak Aksa Mahmud mana orangnya , berdiri bang Pak Ketua dan Wakil Ketua. Substansi pembahasan Undang-Undang desa itu sama peristiwanya dengan UndangUndang Yogyakarta 80% boleh dikatakan itu merupakan hasil dari DPD RI dan perlu dicatat dari laporan yang sampaikan oleh Prof Paro pada kami soal dana ADD itu dan juga asuransi untuk perangkat desa termasuk masa bakti kepala desa itu merupakan buah tangan asli original dari DPD RI , dan itu diterima oleh pemerintah dan DPR ditengah terjadi silang pendapat antara DPR dan Pemerintah DPD memasukkan gagasan dan idenya, dan itulah yang diterima dalam rapat di DPR Pemerintah dan DPD tentu penghargaan setinggi-tingginya kita sampaiakan kepada Timja. PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM (PAPUA) Yang original dan yang terpenting juga adalah Desa Adat yang sudah di setujui oleh DPR itu original dari DPD, terima kasih Pak Paulus sudah tambah terakhir tentu dengan disahkannya Undang-Undang ini kita sangat berharap Pimpinan DPD RI bisa melakukan Roadshow seluruh Indonesia dan melibatkan semua anggota DPD di Provinsi itu, wah ini adalah sejarah baru bagi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan, jika ada salah mohon maaf. Wabillahi Taufik Walhidayah Assalamu'alaikum Wr.Wb. Selamat pagi, Salam sejahtera untuk kita semua. Om Shanti Shanti Shanti Om. Pimpinan dan anggota Komite I yang telah bekerja keras untuk menggolkan berbagai aspirasi masyarakat dan daerah, ya seperti bagaimana yang dilaporkan oleh Pimpinannya tepuk tangan sekali lagi buat Komite I. Ada 4 yang harus kita ambil keputusan, saya ingin membacakan mohon persetujuan dari pada sidang Paripurna ini, pertama adalah setelah kita mendengarkan Pimpinan Komite I secara komprehensif tadi , tentu tidak dibacakan semua mungkin yang tertulisnya lebih Panjang lagi tadi untuk itu pertama kepada kita dimintakan persetujuanya untuk apakah Depag tidak menyetujui RUU inisiatif DPD RI tentang otonomi khusus bagi provinsi Bali? baik. KETOK 2X Baik, tepuk tangan buat semua yang, ke 2. Kita harus menyetujui juga apakah kita dapat mensetujui hasil pengawasan DPD-RI atas pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 99 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 8 tahun 74 tentang pokok-pokok kepegawaian khususnya mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS? Setuju? KETOK 2X Yang ke 3. Yaitu ditunggu oleh saudara-saudara kita dibelakang ini apakah kita dapat menyetujui pandangan dan pendapat DPD RI terhadap aspirasi masyarakat dan daerah tentang pembentukan kotak Sebatik sebagai pemekaran dari kabupaten Nunukan di Provinsi Kalimantan utara? Setuju? KETOK 2X 5 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-8 DPD RI MS II TS 2013-2014, JUMAT 20 DESEMBER 2013

Tepuk tangan dan yang terakhir dapatkah menyetujui sebagai sebuah pandangan dan pendapat DPD RI terhadap aspirasi masyarakat dan daerah tentang pembentukan Kabupaten Cibaliung sebagai pemekaran dari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten? KETOK 2X Baik.Bapak-Ibu sekalian. PEMBICARA : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (KETUA PAP) Ketua Komite I atas permintaan dari teman-teman sekarang saya sedang menyiapkan suatu tulisan singkat beberapa halaman tentang bagaimana perkembangan terutama pada saatsaat terakhir lobi kita antara DPD, DPR, dan Pemerintah sehingga keluar angka 10% keluar itu gitu, kenapa ini diperlukan,saya harapkan ini bisa digunakan oleh rekan-rekan Senator pada waktu mensosialisasikan pada waktu kampanyenya di masing-masing daerah, dua bisa juga naskah ini kami persilahkan, silahkan dimuat misalnya dijadikan suatu artikel untuk dimuat dengan menggunakan nama, nama masing-masing daerah, silakan mau menyebut nama kami atau tidak itu enggak ada masalah tapi ini sedang terus kami kerjakan, mudahmudahan selesai ini sudah siap, nanti kalau memang ada ini silakan berhubungan dengan kami untuk mendapatkan naskah ini. Terima kasih Pimpinan. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik terima kasih Pak Farouk baiklah untuk mempersingkat waktu selanjutnya kami persilahkan kepada Komite II untuk dapat menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian tugasnya, baik. Bapak-Ibu sekalian jadi hadirin yang hadir pada ruang Paripurna ini kalau memang yang tadi perwakilan dari daerah Banten tadi yah, kalau mau duduk silahkan tapi kalau mau pun sudah meninggalkan ruangan ini juga kami persilahkan juga, silahkan baik ya, terima kasih. PEMBICARA : MATHEUS S. PASIMANJEKU, SH. (WAKIL KETUA KOMITE II) Assalamu'alaikum Wr.Wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Pimpinan DPD RI, Pimpinan alat kelengkapan anggota DPD RI, Sekretariat Jenderal DPD RI dan seluruh hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama dalam kesempatan yang berbahagia ini patutlah kita Panjakan Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan yang kuasa karena atas penyertaan dan perlindungannya kepada kita semua, maka pada hari ini kita dapat melaksanakan sidang Paripurna yang berbahagia ini pada kesempatan ini izinkan saya mewakili Komite II untuk dapat menyampaikan secara singkat mengenai pointpoint penting dari laporan perkembangan, pelaksanaan tugas Komite, kedua pada penutupan masa sidang kedua ini perlu kami sampaikan bahwa pada masa sidang ke 2 ini Komite II telah selesai menyusun pandangan dan pendapat DPD RI tentang terhadap RUU adapun RUU yang masuk ke Komite II baik yang berasal dari Pemerintah maupun dari DPR RI diantaranya adalah yang pertama rancangan Undang-Undang tentang panas bumi, yang kedua rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, dan yang ke 3. Yaitu rancangan Undang-Undang 6 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-8 DPD RI MS II TS 2013-2014, JUMAT 20 DESEMBER 2013

tentang standarisasi dalam penilaian kesesuaian dalam penyusunan ketiga pandangan dan pendapat tersebut Komite II telah melaksanakan finalisasi selama 6 hari mulai tanggal 13 hingga 18 Desember 2013. Kita bersyukur selama 6 hari tersebut Komite II telah mengesahkan ketiga pandangan dan pendapat tersebut berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan tugas penyusunan ketiga pandangan pendapat tersebut secara singkat yang pertama Rancangan Undang-Undang tentang panas bumi dalam penyusunan pendangan dan pendapat DPD RI terhadap rancangan Undang-Undang tentang panas bumi ini Komite II telah melakukan rapat dengar pendapat dengan beberapa stakeholder antara lain yang pertama PT.Pertamina, PT.Sevron, Asosiasi Panas Bumi Indonesia PT.PLN, Dirjen Energi terbarukan dan konservasi energi Kementerian SDM dan Geologi SDM, Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan. Yang kedua rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan dalam penyusunan pandangan dan pendapat DPD RI terhadap rancangan Undang-Undang tentang perubahan undangundang No 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan Komite II telah melakukan rapat dengar pendapat atau rapat dengar pendapat umum dengan stakeholder, antara lain Federasi masyarakat penunggasan Indonesia di Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga rancangan Undang-Undang tentang standarisasi dan penilaian keseuaian dalam penyusunan pandangan dan pendapat DPD-RI tersebut rancangan Undang-Undang tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian komite II telah melakukan rapat dengar pendapat atau rapat dengar pendapat umum dengan beberapa stikholder antara lain yayasan konsumen Indonesia badan standarisasi nasional masyarakat standarisasi Indonesia dan Prof.Dr.Ir. Bambang Riyanto Trilaksono pakar dari ITB, Pimpinan DPD-RI Pimpinan alat kelengkapan DPD-RI, anggota DPD-RI serata sekrertariat Jendral yang kami hormati, demikian laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite II pada Paripurna ke VIII penutupan masa sidang kedua tahun sidang 2013-2014 yang dapat kami sampaikan dan pada kesempatan yang berbahagia ini sekali lagi kami memohon agar sidang paripurna pada hari ini dapat menngesahkan ketiga Rancangan Undang-Undang tersebut demikian laporan yang dapat kami sampaikan melalui sidang paripurna ini semoga apa yang telah kami sampaikan dalam sidang paripurna ini dapat menyetujui, terima kasih. Asalamu'alaikum Wr.Wb. Om Shanti Shanti Shanti Om PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kita ucapkan kepada Pimpinan Komite II yang telah menyampaikan laporannya dan kepada kita kepada Paripurna ini diminta untuk mendapatkan persetujuan ada 3 yang saya bacakan satu persatu, pertama apakah kita dapat menyetujui pendangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 27 tahun 2003 mengenai Panas Bumi setuju? KETOK 2X Baik, tepuk tangan untuk kita semua yang kedua Bapak-Bapak sekalian. Apakah dapat kita menyetujui pandangan dan pendapat DPD-RI terhadap RUU perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan?setuju.


KETOK 2X Yang yang ke 3. Dapatkah kita menyetujui sebagai sebuah pandangan dan pendapat DPD-RI terhadap RUU standarisasi dan penilaian kesesuaian?setuju, baik terima kasih kepada Pimpinan dan anggota Komite II dan tepuk tangan untuk kita semua, baiklah BapakIbu sekalian sidang dewan yang mulia, selanjutnya kami persilakan kepada Komite III untuk dapat menyampaikan laporan perkembangan dari pelaksanaan tugasnya waktu dan tempat kami persilahkan. PEMBICARA : Dra. Hj. ELVIANA, M.Si. (KETUA KOMITE III) Bismillahirrahmaniirrahiim , Assalamu'alaikum Wr.Wb Yang terhormat saudara Pimpinan DPD RI yang terhormat, Bapak/Ibu anggota DPD RI yang terhormat saudara Sekjen , Wasekjen DPR RI beserta jajaran, yang kami banggakan mahasiswa Falkutas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin Makassar dan hadirin yang berbahagia pada sidang Paripurna Yang Mulia ini perkenankan kami menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite III DPD RI sesuai dengan pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 peraturan tata tertib DPD RI yang meliputi tugas dan wewenangnya pada bidang Pendidikan Agama, Kesehatan Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Ketenagakerjaan adapun program kegiatan yang menjadi pembahasan Komite III pada masa sidang 19 Nopember sampai 20 Desember 2013 adalah pertama penyusunan rancangan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, yang kedua Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2013, yang ketiga Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan terkait dengan kesehatan ibu dan anak dan yang keempat pandangan dan pendapat atas RUU tentang kesehatan jiwa yang baru pada tahap kunjungan kerja ke masing-masing Provinsi dalam rangka penyusunan daftar inventaris. Bapak-Ibu yang saya hormati berkaitan dengan rencana untuk perubahan atas Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Komite III DPD RI memandang perlu atas perubahan Undang-Undang ini karena pada Undang - Undang ini sudah muncul, beberapa Undang-Undang yang berkaitan sistem pendidikan di antaranya adanya perubahan dan penyesuaian terhadap ketentuan Badan Hukum Pendidikan pengertian alokasi anggaran pendidikan 20% rintisan sekolah bertaraf Internasional serta ujian Nasional yang sampai hari ini masih menimbulkan polemik di masyarakat disamping itu juga sudah diterbitkan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen serta Undang-Undang Pendidikan Tinggi serta yang terakhir kemarin disahkan Undang-Undang pendidikan Kedokteran. Komite III DPD RI tidak melihat belum melihat inisiatif atau kemauan dari pemerintah untuk merevisi Undang-Undang tersebut , sementara politik di bidang pendidikan terus menerus berlangsung oleh sebab itu dalam sidang Paripurna yang terhormat ini Komite III DPD RI meminta persetujuan nanti tentang rancangan Undang-Undang yang akan diusulkan berkaitan dengan pengawasan terhadap Undang-Undang nomor 13 berkaitan dengan pelaksanaan haji 2013 Komite III DPD RI sudah memberikan beberapa rekomendasi kepada Menteri Agama RI terutama yang paling krusial akhir-akhir ini adalah masalah pengurangan kuota haji 20 % oleh Pemerintah Arab Saudi, Komite III DPD RI mendorong Menteri Agama untuk terus melobi pemerintah Arab Saudi serta melaksanakan sosialisasi 8 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-8 DPD RI MS II TS 2013-2014, JUMAT 20 DESEMBER 2013

yang maksimal kepada masyarakat sehingga tidak terjadi kegaduhan di masyarakat. Selanjutnya berkaitan dengan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berkaitan dengan dengan kesehatan Ibu dan anak Komite III DPD RI mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Kesehatan karena hal inilah yang menghambat Pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Undang-Undang ini di lapangan. Kemudian komite III DPD RI mendesak Pemerintah dan Pemerintah daerah agar menyediakan sarana dan prasarana puskesmas dan rumah sakit yang menunjang kesehatan Ibu dan anak, serta mendesak Pemerintah dan Pemerintah daerah untuk melaksanakan pasal 171 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Kesehatan yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan 5% dari APBN dan 10% dari APBD di luar gaji. Bapak-Ibu Pimpinan DPD RI beserta Bapak-Ibu anggota DPD RI sidang Dewan yang saya muliakan berdasarkan laporan yang telah kami sampaikan di atas melalui sidang Paripurna yang mulia ini Komite III DPD RI meminta kepada Pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang terhormat untuk mengesahkan 3 materi, pertama Rancangan Undang-Undang perubahan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kedua pengawasan atas pelaksanaan UndangUndang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2013 Masehi atau tahun 1434 Hijriyah , dan ketiga pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berkaitan dengan Kesehatan Ibu dan Anak. Akhirnya perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pimpinan beserta seluruh anggota DPD RI dan semua pihak yang telah banyak membantu terutama Sekretariat Jendral DPD RI dan jajarannya serta media massa yang telah banyak membantu meliput kegiatan-kegiatan DPD RI khusus Komite III semoga segala upaya yang diberikan mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat dari Allah SWT. Demikianlah laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite III DPD RI, terima kasih atas perhatian Bapak- Ibu. wabilahi taufik walhidayah wasalamualaikum Wr.Wb Damai sejahtera untuk kita semua. Om shanti shanti shanti om . PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Komite III atas laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya Bapak-Ibu sekalian sidang Dewan yang terhormat dimintakan persetujuannya yang akan saya bacakan satu persatu apakah sidang Paripurna ini dapat menyetujui, pertama terhadap RUU inisiatif DPD-RI tentang perubahan UndangUndang nomor 20 tahun 2003 tentang sisi Pendidikan Nasional setuju KETOK 2X Yang kedua apakah Sidang Paripurna ini dapat menyetujui terhadap pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji 2013 atau 1434 Hijriah setuju KETOK 2X Dan yang terakhir apakah sidang Paripurna ini menyetujui sebagai sebuah pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang berkenaan dengan kesehatan ibu dan anak , KETOK 2X 9 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-8 DPD RI MS II TS 2013-2014, JUMAT 20 DESEMBER 2013

Baik terima kasih sekali lagi Pimpinan dan anggota Komite III selanjutnya untuk mempersingkat waktu kami persilakan langsung kepada Pimpinan Komite IV untuk dapat menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya . PEMBICARA : Drs. H. ZULBAHRI M., M.Pd (PIMPINAN KOMITE IV) Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swassiastu. Yang kami hormati Pimpinan Dewan Perwakilan Deerah yang kami hormati, para anggota Senator Indonesia yang kami hormati Sekretaris Jenderal beserta seluruh jajarannya, hadirin yang berbahagia terlebih dahulu tentu kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. atas segala rahmat-Nya, pagi menjelang siang ini kita diberi kesehatan atas nama Pimpinan dan segenap anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya sesuai dengan jadwal rapat hari ini perkenankan kami menyampaikan beberapa hasil pembahasan Komite IV tentang RUU inisiatif untuk disahkan sebagai keputusan DPD RI yaitu satu usul inisiatif RUU perimbangan Keuangan pusat dan daerah, dua usul inisiatif RUU penerimaan Negara bukan pajak, tiga usul inisiatif RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah dan rancangan pertimbangan terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK-RI semester 1 tahun 2013 selain itu Komite IV juga akan melaporkan tentang pembahasan terhadap RUU usul DPR RI mengenai revisi Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara. Ketiga RUU usul inisiatif tadi telah melalui tahap harmonisasi di PPUU untuk materi hasil pemeriksaan semester, Komite IV masih menemui beberapa permasalahan yang berulang setiap semester beberapa permasalahan tersebut antara lain satu perlakuan akuntansi atas penyaluran bantuan sosial di daerah masih belum seragam yang disebabkan tidak adanya petunjuk teknis yang jelas mengenai kategori rakyat miskin yang berhak mendapatkan bantuan sosial, oleh kerena itu perlu ada titik temu mengenai penyelesaian temuan tersebut agar tidak membebani LKPD periode berjalan dan periode berikutnya khususnya yang sudah tidak bisa ditindaklanjuti dengan tanpa mengabaikan aspek penegakkan hukum atas temuan tersebut, kedua terdapat perbedaan penerapan opini di antara BPK Perwakilan mengenai kategori opini tidak wajar atau diskrimer dimana satu LKPD diopinikan tidak wajar dan LKPD lain diopinikan disklaimer walaupun kedua temuan pada LKPD tersebut sama oleh karena itu BPK perlu menerapkan pengendalian mutu yang lebih ketat dalam pemberian opini atas LKPD oleh BPK perwakilan sehingga kredibilitas opini BPK atas LKPD tetap terjaga, ketiga selama ini hasil audit akuntan publik terhadap lembaga BPK tidak pernah dilaporkan kepada parlemen dan tidak pernah dipublikasikan sebagaimana amanat Pasal 6 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan hal ini sangat penting demi transparansi dan akuntabilitas pengolahan keuangan Negara secara menyeluruh. Pimpinan dan anggota sidang paripurna yang kami hormati terhadap meteri revisi Undang - Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Komite IV tidak menyusun pandangan dan pendapat terhadap RUU tersebut melainkan Komite IV akan menyampaikan DIM RUU Keuangan Negara yang pedoman utamanya adalah RUU, usul inisiatif DPD yang telah disampaikan kepada DPR pada tanggal 30 Juli 2012 hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa DPD telah ketujuh menyampaikan inisiatif tentang keuangan Negara kepada DPR, sebelum DPR menyampaikan usul RUU-nya kepada Pemerintah pada tanggal 30 Mei 2013 yang saat ini tengah dibahas oleh Pansus DPR oleh karena itu dalam diri sebagaimana telah kami lampirkan yang disajikan dalam bentuk persandingan yang menggambarkan permasalahan-permasalahan yang akan muncul apabila rumusan Pasal-pasal 10 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-8 DPD RI MS II TS 2013-2014, JUMAT 20 DESEMBER 2013

dari DPR diterapkan sebagai catatan berbagai RUU. Inisiatif Komite IV baik yang telah di sah kan yang akan disahkan maupun yang sedang dalam pembahasan adalah kehendak DPD sebagai representasi daerah dalam rangka mengintegrasikan Sistim Keuangan dalam bingkai NKRI terutama pada substansi keuangan dalam kaitan hubungan pusat dan daerah mengingat pentingnya substansi RUU tersebut bagi daerah Komite IV memandang perlu bahwa keterlibatan DPD di secara intensif dalam pembahasan RUU bersama DPR dan Pemerintah, merupakan tahapan yang mutlak diperlukan dalam mekanisme fungsi legislasi oleh karena itu kami menyampaikan dalam sidang Paripurna yang terhormat ini khususnya kepada Pimpinan DPD kiranya mekanisme tersebut dapat dituangkan secara definitif dalam kesepakatan bersama DPR, DPD dan Pemerintah, disamping itu kami memberikan juga catatan bahwa seyogyanya dalam pembahasan RUU inisiatif di Komite dapat di dampingi oleh pakar hukum Tata Negara, sehingga perumusan substansi sudah mendapatkan pengayaan dari sisi teknis legal drafting agar tidak menimbulkan debat berkepanjangan pada saat harmonisasi di PPUU. Pimpinan dan anggota sidang Paripurna yang terhormat akhirnya pada sidang Paripurna ini kami sampaikan 3 Rancangan Undang-Undang usul inisiatif dan satu rancangan pertimbangan untuk diputuskan sebagai keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yaitu pertama RUU tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kedua RUU tentang penerimaan Negara bukan Pajak, ketiga RUU tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, keempat Pertimbangan DPD terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2013. Demikian laporan pelaksanaan tugas Komite IV pada masa sidang II tahun 2013-2014 yang dapat kami sampaikan pada Sidang Paripurna ini. Kemudian pada masa sidang ke-3 Komite IV akan membahas RUU tentang tata cara penyusunan dan pelaporan APBN APBD yang merupakan lanjutan pembahasan pada masa sidang 2 dimana akan dilaksanakan kegiatan uji saing kedua pembahasan awal terhadap RAPBN tahun 2015 kami atas nama pimpinan dan anggota komite IV DPD RI mengucapkan terima kasih dan atas prestasi dan dukungan terhadap Pimpinan, anggota dan Sekretariat Jendral serta staf ahli dan rekan-rekan pers dalam pelaksanaan tugas Komite IV akhirnya kami atas nama Pimpinan dan anggota mengucapkan selamat hari Natal bagi teman-teman yang merayakannya dan selamat menyambut tahun baru 2014 semoga tahun mendatang lebih baik daripada tahun sekarang. demikian terima kasih Billahitaufik wal hidayah, wassalamu'alaikum wr. wb. Salam sejahtera. Om Shanti Shanti Shanti Om PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik kita telah mendengarkan laporan dari Pimpinan Komite IV berbagai hal dalam laporannya tersebut dan kepada kita dimintakan persetujuannya yang pertama yang ingin saya bacakan apakah dapat kita menyetujui dalam Sidang Paripurna yaitu RUU inisiatif DPD RI tentang perimbangan keuangan antra pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Setuju KETOK 2X Baik, terima kasih, tepuk tangan buat komite IV. Katanya yah kalau tepuk tangan sering itu lebih sehat coba baca deh yang alhi dokter disinin , terima kasih yang kedua apakah dapat kita menyetujui RUU inisiatif DPD RI tentang penerimaan negara bukan pajak, setuju? kita nyetoknya smangat juga yang ketiga apakah dapat kita menyetujui RUU inisiatif DPD-RI tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dapat setuju? 11 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-8 DPD RI MS II TS 2013-2014, JUMAT 20 DESEMBER 2013

KETOK 2X Baik terima kasih yang terakhir apakah dapat kita menyetujui pertimbangan DPD RI terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia semester I tahun 2013 setuju KETOK 2X Terima kasih kita ucapkan kepada pimpinan Komite IV dan anggotanya mudahmudahan apa tindak lanjut dari pelaksaaan dari tugas sesuai dengan pasca putusan MK ya, kita sudah bisa menyiapkan DIM mudah-mudahan dengan yang baik, Bapak - Ibu sekalian pada sidang Paripurna ini kepada kita juga dimintakan untuk memutuskan hasil kerja PURT akan tetapi mengingat putusannya akan di ambil bersifat internal maka kita lanjutkan terlebih dahulu pada agenda laporan perkembangan tugas alat kelengkapan lain secara berturut-turut dan saya mohon kepada Pimpinan untuk bisa menyampaikan yang pokok-pokok, karena kalau kita sepakat dengan awal yang kita telah sampaikan waktu kita ini sekitar 55 menit ya saya harus membagi dengan ketat supaya bisa kita semua yang menyampaikan ini bisa kita laksanakan kami persilahkan kepada Pimpinan Panitia Akunntabilas Publik PEMBICARA : H. ABDUL GAFAR USMAN, MM (WAKIL KETUA PAP) Assalamu'alaikum Wr. Wb. Selamat siang , salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiatu yang saya hormati dan saya muliakan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berserta anggota senator yang saya muliakan Sekjen, Wasekjen beserta jajaran para undangan hadirin hadirat yang kami muliakan panitia Akuntabilitas Publik, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada PAP maka kami menyampaikan laporan kegiatan kami dengan moto 3S 1T serap, sampaikan, selesaikan, tuntaskan. Sehingga PAP telah mendapat respon yang positif dari berbagai daerah-daerah di seluruh Indonesia terhadap moto tersebut tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan tugas kewenangan PAP, pertama di Sulawesi selatan wilayah Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah mengalami peningkatan namun hanya 28% yang memperoleh WTP PAP akan terus mendorong entitas Pemerintah daerah di Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kuantitas pengelolaan keuangan daerahnya, sedangkan penyelesaian kasus kerugian potensi kerugian dan penerimaan Negara dengan penyetoran nilai kerugian ke kas daerah dan kas Negara. Penyerahan asset masih belum optimal, hanya 30 persen tidak maksimal penyelesaian kasuskasus kerugian daerah antara lain Provinsi Sulawesi Selatan kabupaten Wajo , Makassar dan Palopo, sedangkan Pemerintah kabupaten Pangkajene dan kepulauan telah berhasil menindaklanjuti nilai rekomendasi lebih dari 50% tindaklanjut laporan hasil kegiatan anggota PAP ke daerah pemilihan masing-masing sesuai dengan tugas kita selaku anggota Senator ke Daerah maka PAP juga menugaskan kepada anggotanya untuk melakukan pertemuan dengan BPK, sehingga yang perlu kami catat dimana terdapat temuan BPK terkait penerimaan deviden hibah CSR dan DAK serta pelaksanaan sejumlah mega proyek di Kabupaten Sumbawa Barat yang dipandang perlu agar BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sehubung dengan hal tersebut Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia telah berkirim surat kepada ketua BPK perihal permintaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait dengan kasus dimaksud.


Sehingga demikian kami ucap terima kasih atas intensitas kegiatan PAP di daerah selama reses begitu juga seterusnya rapat kordinasi dengan Aparat Penegak Hukum PAP memantau proses hukum tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum baik di Sulawesi Selatan maupun di daerah-daerah lainnya khususnya terkait tindak pidana korupsi di bidang pengolahan anggaran Negara. Daerah yang setidaknya terdapat 3 kasus menonjol dan beberapa kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan PAP mendorong POLDA, Kejaksaan tinggi sesuai dengan kewenanganya berkoordinasi dengan BPK perwakilan BPKP dan inspektorat daerah supaya memperoleh bukti awal penyelidikan dan di perlukan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi termasuk pemberian kesaksian ahli, pemeriksaan investigatif, dan perhitungan keuangan Negara tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat kasus-kasus yang memang sudah kami lakukan Kunlap (Kunjungan Lapangan), Kunsus (Kunjungan Kasus), analisis kasus sesuai dengan Urgensinya maka tiada waktu bagi PAP untuk tidak menyerah aspirasi masyarakat tersebut satu masalah percepatan penetapan wilayah pertambangan di kabupaten Burung masalah Guru Honorer kontrak kerja sekolah Menengah kejuruan sekota Ambon. Masalah pemberian izin usaha perkebunan tebu kepada PT. Menara Group di Kabupaten Kepulauan Arung , kasus tanah adat dusun Dati Termaturi, desa Paso kecamatan Teluk Ambon Bakualan atau Agustinus Termaturi dengan Johni Sucahya PT. Jakarta Barung. Kasus sengketa lahan antara masyarakat dengan PT TPP kecamatan Pasir Penyu sehubung dengan padatnya agenda, maka sebagian laporan pengaduan masyarakat, telah dapat di tindak lanjuti namun kegiatan-kegiatan ini telah menjadi suatu agenda yang prioritas bagi PAP untuk tetap melakukan motto serap sampaikan selesaikan tuntaskan, sebelum tuntas tetap menjadi hutang bagi kita selaku lembaga yang dihormati oleh masyarakat tersebut demikian beberapa poin yang kami sampaikan kepada hadirin yang mulia, mudah-mudahan ini mendapat suatu komitmen kita bersama sehingga DPD menjadi lembaga yang dicintai dan lembaga yang menjadi harapan masyarakat kedepan. Demikian lebih kurang mohon maaf Billahitaufikwalhidayah wassalamualaikum wr.wb. Selamat Natal bagi yang merayakan selamat tahun baru bagi kita semua dan mudahmudahan kita berbahagia. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik kita telah mendengarkan laporan Progres daripada PAP, dan selanjutnya kami persilahkan kepada panitia hubungan antar lembaga Saudara senator Bahar Ngitung dari sulawesi selatan (banyak pendukungnya). PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (KETUA PHAL) Bissmilahirahmanirahim. Assalamualaikum wr.wb Yang saya hormati saudara Pimpinan DPD RI yang saya hormati , saudara-saudara saya, Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI dan pimpinan kelompok DPD RI di MPR yang terhormat senator Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan dan yang terhormat saudara Sekretaris Jenderal beserta seluruh jajarannya serta adik-adik saya mahasiswa Universitas Hasanuddin yang turut hadir, pujian syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT pada pagi hari ini kita di berikan kekuatan dan kesehatan bersama-sama menghadiri sidang Paripurna DPD RI yang ke-8. Izinkan saya atas nama anggota dan Pimpinan lembaga panitia hubungan antar lembaga menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh PHAL pada masa sidang kedua tahun 2013-2014 berikut ini adalah proses dan progres yang dicapai 13 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-8 DPD RI MS II TS 2013-2014, JUMAT 20 DESEMBER 2013

dalam masa sidang kedua tahun 2013-2014 Focus Grup Discution PHL bersama Kementerian Luar Negeri dan Duta Besar Negara Sahabat. Sebagai realisasi program kerja PHAL yang telah disepakati sebelumnya pada tanggal 28 November 2013 PHL telah melaksanakan FGD dengan tema aktualisasi fungsi tugas dan wewenang DPD-RI dalam program pembangunan daerah melalui peningkatan kerjasama bilateral Regional dan Internasional acara tersebut dibuka oleh ketua DPD RI bapak Irman Gusman dan dihadiri oleh beberapa Duta Besar Negara sahabat, para Pimpinan Alat Kelengkapan DPD anggota PHL dan sekertaris jendral Aska Pasaf Kementerian Luar Negeri , pejabat Kementrian Perdagangan , Pejabat Pusat Pengkajian dan pengelohan data informasi, Sekjen DPD RI serta sekretaris jendral Asean Inter Parlementary Asembly AIPA Mr. Po Ram Sekjen IFA sangat menarik untuk mengenal DPD RI sebagai Majelis Kedua Parlemen di Indonesia dan menyampaikan terima kasih atas undangan dan Pimpinan PHL DPD RI masalah keanggotaan DPD-OR dalam aipah, tidak menjadi masalah lagi tetapi lebih merupakan masalah . Yang perlu diselesaikan antara DPR dan DPD selanjutnya dikemukakan bahwa dalam perspektif hubungan diplomat Internasioal oleh narasumber dari Dirjen Aspasap Kementerian Luar Negeri DPD RI diakui sebagai bagian dari Parlemen Indonesia yang memiliki peran strategis mendukung diplomasi total dalam hubungan luar Negeri Indonesia dapat dipahami dengan jelas bahwa persyaratan utama bagi DPD untuk dapat disebut sebagai lembaga Perwakilan sangat jelas terpenuhi dari segi representasi wilayah dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki fungsi representansi serta konstituen yang jelas. Jadi sesungguhnya kehadiran DPD RI dalam forum-forum parlemen Internasioal seperti AIPA apa APIU, APPF dan sebagainya sangat memenuhi syarat dan diperlukan Indonesia dan Rusia merupakan Negara sahabat dalam sistem politik di Rusia dibangun dengan mempertimbangkan repersentasi wilayah ini menjadi contoh pada forum group discussion pertahanan militer serta sosial budaya dan sebagainya. Disamping itu sebagaimana Indonesia Rusia juga menganut sistim parlemen 2 kamar, yang terdiri dari stade duma dan federation cauntil of Rusia dalam pandangan Rusia Indonesia sangat menarik bagi investasi terutama di beberapa daerah seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi, Papua dan sebagainya, mohon maaf tidak termasuk Jawa dan Sumatera kerjasama perdagangan dalam konteks perdagangan Internasional sangat kompleks dan rumit dari 525 perjanjian baru 325 yang telah di laksanakan oleh karena itu DPD rapat menjadi jembatan untuk kepentingan masyarakat dan daerah dalam setiap perjanjian kerjasama perdagangan Internasional. Oleh karena itu review terhadap grand desain setiap perjanjian kerjasama ekonomi meliputi investasi dan industri perdagangan untuk melihat manfaatnya bagi daerah diperlukan pula studi kelayakan dan pemetaan terhadap potensi setiap daerah secara Rinci guna memahami dengan jelas pada bidang-bidang mana daerah akan melakukan kerjasama selanjutnya kunjungan kerja bilateral DPD RI ke senat Myanmar aima hwo tau pada tanggal 10 sampai 15 Desember 2013 dipimpin oleh senator dari Jawa Tengah Ibu Poppy Dharsono berdiri dulu, berdiri juga tadi ada bediri nanti Pimpinan delegasi PHAL ke Myanmar pada kunjungan tersebut disepakati untuk meningkatkan kerjasama antar senat dan parlemen Indonesia dalam berbagai bidang yang nantinya akan ditingkatkan menjadi MOU demikian pula dengan yang perlu ditindaklanjuti adanya peningkatan kerjasama dalam berbagai bidang tugas lembaga perwakilan dan pembangunan. Pimpinan dan anggota DPD RI yang saya hormati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PHL dalam membina dan mengembangkan kerjasama parlemen baik yang bersifat bilateral multilateral dan kawasan regional dan internasional maka pada tahun 2014 DPD RI akan menghadiri forum-forum parlemen dan forum Internasional yang relevan dengan tugastugas DPD RI bersamaan dengan tahun politik seperti menghadiri APPF di Meksiko , IPU di Jenewa dan AIPA ditengah kesibukan anggota memasuki masa-masa kampanye secara 14 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-8 DPD RI MS II TS 2013-2014, JUMAT 20 DESEMBER 2013

konsisten DPD RI sebagai majelis kedua parlemen Indonesia harus tetap menjaga kiprahnya dalam forum-forum dimaksud guna semakin meneguhkan dan memperkokoh posisi keberadaan DPD sebagai bagian dari komunitas senat parlemen dunia. Pimpinan dan anggota senator Indonesia yang saya hormati demikian laporan pelaksanaan tugas PHL masa sidang kedua tahun 2013 tahun 2014 sebelum saya menutup laporan ini perkenanakan kami atas nama pimpinan PHAL menyampaikan permohonana maaf kepada seluruh anggota DPD RI apabila laporan ini masih kurang memuaskan dan selamat hari Natal kepada yang merayakan dan selamat tahun baru untuk kita semua. Wassalamualikum Wr.WB. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Shanti Shanti Shanti Om. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Kita telah mendengarkan laporan dari pimpinan Komite IV, berbagai hal dalam laporannya tersebut dan kepada kita dimintakan persetujuannya. Yang pertama yang ingin saya bacakan apakah dapat kita menyetujui dalam Sidang Paripurna yaitu RUU inisiatif DPD RI tentang perimbangan keuangan antra pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Setuju? KETOK 2X Baik, terima kasih, tepuk tangan buat komite IV. Katanya yah kalau tepuk tangan sering itu lebih sehat coba baca deh yang alhi dokter disinin, terima kasih. yang kedua apakah dapat kita menyetujui RUU inisiatif DPD RI tentang penerimaan negara bukan pajak, setuju? Kita nyetoknya smangat juga. Yang ketiga apakah dapat kita menyetujui RUU inisiatif DPDRI tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dapat setuju? KETOK 2X Baik terima kasih. Yang terakhir apakah dapat kita menyetujui pertimbangan DPD RI terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia semester I tahun 2013, setuju? KETOK 2X Terima kasih kita ucapkan kepada pimpinan Komite IV dan anggotanya, mudahmudahan apa tindak lanjut dari pelaksaaan dari tugas sesuai dengan pasca putusan MK ya, kita sudah bisa menyiapkan DIM. Mudah-mudahan dengan yang baik-baik bapak ibu sekalian pada sidang paripurna ini. Kepada kita juga dimintakan untuk memutuskan hasil kerja PURT akan tetapi mengingat putusannya akan di ambil bersifat internal maka kita lanjutkan terlebih dahulu pada agenda laporan perkembangan tugas alat kelengkapan lain secara berturut-turut dan saya mohon kepada pimpinan untuk bisa menyampaikan yang pokok-pokok, karena kalau kita sepakat dengan awal yang kita telah sampaikan waktu kita ini sekitar 55 menit. Saya harus membagi dengan ketat supaya kita semua yang menyampaikan ini bisa kita laksanakan. Kami persilahkan kepada Pimpinan Panitia Akunntabilas Publik


PEMBICARA : H. ABDUL GAFAR USMAN, MM (WAKIL KETUA PAP) Assalamu'alaikum Wr. Wr. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berserta anggota senator yang saya muliakan. Sekjen, wasekjen beserta jajaran para undangan hadirin hadirat yang kami muliakan, panitia akuntabilitas public, dewan perwakilan daerah republik Indonesia. Sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada PAP. Maka kami menyampaikan laporan kegiatan kami dengan moto 3S 1T serap, sampaikan, selesaikan, tuntaskan. Sehingga PAP telah mendapat respon yang positif dari berbagai daerah-daerah di seluruh Indonesia. Terhadap moto tersebut tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan tugas kewenangan PAP pertama di Sulawesi selatan. Wilayah Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah mengalami peningkatan, namun hanya 28% yang memperoleh WTP PAP akan terus mendorong entitas pemerintah daerah di Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kuantitas pengelolaan keuangan daerahnya. Sedangkan penyelesaian kasus kerugian potensi kerugian dan penerimaan negara dengan penyetoran nilai kerugian ke kas daerah dan kas negara penyerahan asset masih belum optimal, hanya 30 persen. Tidak maksimal penyelesaian kasus-kasus kerugian daerah antara lain Provinsi Sulawesi Selatan kabupaten Wajo, Makassar dan Palopo. Sedangkan pemerintah kabupaten Pangkajene dan kepulauan telah berhasil menindaklanjuti nilai rekomendasi lebih dari 50% tindaklanjut laporan. Hasil kegiatan anggota PAP ke daerah pemilihan masing-masing sesuai dengan tugas kita selaku anggota Senator ke Daerah, maka PAP juga menugaskan kepada anggotanya untuk melakukan pertemuan dengan BPK. Sehingga yang perlu kami catat dimana terdapat temuan BPK terkait penerimaan deviden hibah CSR dan DAK serta pelaksanaan sejumlah mega proyek di Kabupaten Sumbawa Barat yang dipandang perlu agar BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sehubung dengan hal tersebut dewan perwakilan daerah republik Indonesia telah berkirim surat kepada ketua BPK perihal permintaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Terkait dengan kasus dimaksud, sehingga demikian kami ucap terima kasih atas intensitas kegiatan PAP di daerah selama reses begitu juga seterusnya rapat kordinasi dengan aparat penegak hukum PAP memantau proses hukum tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh aparat penegak hokum. Baik di Sulawesi Selatan maupun di daerah-daerah lainnya, khususnya terkait tindak pidana korupsi di bidang pengolahan anggaran Negara. Daerah setidaknya terdapat 3 kasus menonjol dan beberapa kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan PAP mendorong POLDA kejaksaan tinggi sesuai dengan kewenanganya berkoordinasi dengan BPK perwakilan BPKP dan inspektorat daerah supaya memperoleh bukti awal penyelidikan dan di perlukan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Termasuk pemberian kesaksian ahli, pemeriksaan investigatif, dan perhitungan keuangan negara tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat kasus-kasus yang mamang sudah kami lakukan Kunlap (Kunjungan Lapangan), Kunsus (Kunjungan Kasus), analisis kasus sesuai dengan Urgensinya. Maka tiada waktu bagi PAP untuk tidak menyerah aspirasi masyarakat tersebut satu masalah percepatan penetapan wilayah pertambangan di kabupaten Burung masalah Guru Honorer kontrak kerja sekolah Menengah kejuruan se-kota Ambon, masalah pemberian izin usaha perkebunan tebu kepada PT. Menara Group di Kabupaten Kepulauan Arung. Kasus tanah adat dusun dati termaturi desa Paso kecamatan Teluk Ambon Bakualan atau Agustinus Termaturi dengan Johni Sucahya PT. Jakarta Barung kasus sengketa lahan antara masyarakat dengan PT. TPP kecamatan Pasir Penyu. Sehubung dengan padatnya agenda, maka sebagian laporan pengaduan masyarakat, telah dapat di tindak lanjuti namun 16 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-8 DPD RI MS II TS 2013-2014, JUMAT 20 DESEMBER 2013

kegiatan-kegiatan ini telah menjadi suatu agenda yang prioritas bagi PAP untuk tetap melakukan motto serap, sampaikan, selesaikan, tuntaskan. Sebelum tuntas tetap menjadi hutang bagi kita selaku lembaga yang dihormati oleh masyarakat tersebut. Demikian beberapa poin yang kami sampaikan kepada hadirin Yang Mulia mudah-mudahan ini mendapat suatu komitmen kita bersama sehingga DPD menjadi lembaga yang dicintai dan lembaga yang menjadi harapan masyarakat kedepan. Demikian lebih kurang mohon maaf. Billahitaufikwalhidayah wassalamualaikum wr.wb Selamat Natal bagi yang merayakan selamat tahun baru bagi kita semua dan mudahmudahan kita berbahagia. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, kita telah mendengarkan laporan progres dari pada PAP, dan selanjutnya kami persilahkan kepada panitia hubungan antar lembaga Saudara senator Bahar Gitung dari Sulawesi selatan. PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (KETUA PHAL) Bissmilahirahmanirahim Assalamualaikum wr.wb Yang saya hormati saudara Pimpinan DPD-RI, yang saya hormati saudara-saudara saya Pimpinan Alat Kelengkapan DPD-RI, dan pimpinan kelompok DPD-RI di MPR. Yang terhormat senator Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan, dan yang terhormat saudara Sekretaris Jenderal beserta seluruh jajarannya serta adik-adik saya mahasiswa universitas Hasanuddin yang turut hadir. Pujian syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT pada pagi hari ini kita di berikan kekuatan dan kesehatan bersama-sama menghadiri sidang Paripurna DPD-RI yang ke-8. Izinkan saya atas nama anggota dan Pimpinan lembaga panitia hubungan antar lembaga menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh PHAL pada masa sidang kedua tahun 2013-2014 berikut, ini adalah proses dan progres yang dicapai dalam masa sidang kedua tahun 2013-2014 Focus Grup Discution PHL bersama Kementerian Luar Negeri dan Duta Besar Negara Sahabat. Sebagai realisasi program kerja PHAL yang telah disepakati sebelumnya pada tanggal 28 November 2013 PHL telah melaksanakan FGD dengan tema aktualisasi fungsi tugas dan wewenang DPD-RI dalam program pembangunan daerah melalui peningkatan kerjasama bilateral Regional dan Internasional. Acara tersebut dibuka oleh ketua DPD-RI bapak Irman Gusman dan dihadiri oleh beberapa duta besar negara sahabat, para Pimpinan Alat Kelengkapan DPD, anggota PHL, dan Sekertaris Jendral Aska Pasaf kementerian luar negeri, pejabat kementrian perdagangan , pejabat pusat pengkajian, dan pengelolaan data informasi. Sekjen DPD-RI serta sekretaris jendral ASEAN Inter Parlementary Asembly AIPA, Mr. Po Ram Sekjen IFA sangat menarik untuk mengenal DPD-RI sebagai Majelis Kedua Parlemen di Indonesia dan menyampaikan terima kasih atas undangan dan pimpinan PHL DPD-RI masalah keanggotaan DPD-RI dalam aipah, tidak menjadi masalah lagi tetapi lebih merupakan masalah yang perlu diselesaikan antara DPR dan DPD. Selanjutnya dikemukakan bahwa dalam perspektif hubungan diplomat Internasioal oleh narasumber dari dirjen Aspasap kementerian luar negeri DPD RI diakui sebagai bagian dari Parlemen Indonesia yang memiliki peran strategis mendukung diplomasi total dalam hubungan luar negeri Indonesia. Dapat dipahami dengan jelas bahwa persyaratan utama bagi DPD untuk dapat disebut sebagai lembaga perwakilan sangat jelas terpenuhi dari segi representasi wilayah, dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki fungsi Repretansi serta konstituen yang jelas. Jadi sesungguhnya kehadiran DPD-RI dalam forum-forum parlemen Internasioal seperti AIPA apa APIU, APPF dan sebagainya sangat memenuhi syarat dan diperlukan Indonesia dan 17 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-8 DPD RI MS II TS 2013-2014, JUMAT 20 DESEMBER 2013

Rusia merupakan negara sahabat. Dalam sistem politik di Rusia dibangun dengan mempertimbangkan repersentasi wilayah ini menjadi contoh pada forum group discussion pertahanan militer serta sosial budaya dan sebagainya disamping itu sebagaimana Indonesia Rusia juga menganut sistim parlemen 2 kamar. Yang terdiri dari stade duma dan federation cauntil of Rusia dalam pandangan Rusia Indonesia sangat menarik bagi investasi terutama di beberapa daerah seperti Kalimantan Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi, Papua dan sebagainya mohon maaf tidak termasuk Jawa dan Sumatera. Kerjasama perdagangan dalam konteks perdagangan internasional sangat kompleks dan rumit dari 525 perjanjian baru 325 yang telah di laksanakan. Oleh karena itu DPD rapat menjadi jembatan untuk kepentingan masyarakat dan daerah dalam setiap perjanjian kerjasama perdagangan Internasional. Oleh karena itu review terhadap grand desain setiap perjanjian kerjasama ekonomi meliputi investasi dan industri perdagangan untuk melihat manfaatnya. Bagi daerah, diperlukan pula studi kelayakan dan pemetaan terhadap potensi setiap daerah secara Rinci guna memahami dengan jelas pada bidang-bidang mana daerah akan melakukan kerjasama selanjutnya kunjungan kerja bilateral DPD-RI ke senat Myanmar aima hwo tau pada tanggal 10 sampai 15 Desember 2013. Dipimpin oleh senator dari Jawa Tengah Ibu Poppy Dharsono berdiri dulu berdiri juga tadi ada bediri nanti pimpinan delegasi PHAL ke Myanmar. Pada kunjungan tersebut disepakati untuk meningkatkan kerjasama antar senat dan parlemen Indonesia dalam berbagai bidang yang nantinya akan ditingkatkan menjadi MOU demikian pula dengan yang perlu ditindaklanjuti adanya peningkatan kerjasama dalam berbagai bidang tugas lembaga perwakilan dan pembangunan. Pimpinan dan anggota DPD-RI yang saya hormati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PHL dalam membina dan mengembangkan kerjasama parlemen baik yang bersifat bilateral multilateral dan kawasan regional dan internasional. Maka pada tahun 2014 DPD-RI akan menghadiri forum-forum parlemen dan forum Internasional yang relevan dengan tugas-tugas DPD-RI bersamaan dengan tahun politik seperti menghadiri APPF di Meksiko, IPU di Jenewa dan AIPA ditengah kesibukan anggota memasuki masa-masa kampanye secara konsisten. DPD-RI sebagai majelis kedua parlemen Indonesia harus tetap menjaga kiprahnya dalam forum-forum dimaksud guna semakin meneguhkan dan memperkokoh posisi keberadaan DPD sebagai bagian dari komunitas senat parlemen dunia. Pimpinan dan anggota senator Indonesia yang saya hormati, demikian laporan pelaksanaan tugas PHL masa sidang kedua tahun 2013 tahun 2014. Sebelum saya menutup laporan ini perkenanakan kami atas nama pimpinan PHAL menyampaikan permohonana maaf kepada seluruh anggota DPD-RI apabila laporan ini masih kurang memuaskan dan selamat hari natal kepada yang merayakan dan selamat tahun baru untuk kita semua. Wassalamualikum Wr.WB. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Shanti Shanti Shanti Om PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Ide bagus juga itu ya jadi setiap daerah dari itu ada koran dari daerah. Baik Bapak Ibu sekalian kita masuk ke berikutnya yaitu mengenai PURT, Karena kepada kita dimintakan untuk sebuah keputusan. Karenanya keputusan ini adalah bersifat internal dapatkah kita menjadikan rapat sebagai sebuah sidang tertutup. Baik. KETOK 2X Baik, jadi yang tidak berkepentingan terutama adik-adik sudah selesai kami persilahkan untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih atas kehadirannya. Hidup UNHAS. 18 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-8 DPD RI MS II TS 2013-2014, JUMAT 20 DESEMBER 2013

Oke, baik siap-siap kepada pimpinan PURT untuk menyampaikan sambil menunggu persiapan yang lain. Pak Sowfat atau yang mewakilinya untuk membuat putusan jadi persetujuan mewakili PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH (KETUA PURT) Assalamu’alaikum warahmatulahi wabarakatu Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan DPD RI rekan-rekan senator yang terhormat serta hadirin yang berbahagia untuk mempersingkat karena kebetulan sekarang hari Jum'at. Dari PURT dalam kesempatan ini meminta persetujuan tentang rancangan petunjuk rancangan peraturan DPD RI tentang petunjuk operasional kegiatan rapat pertemuan di luar kantor dan perjalanan Dinas anggota DPD RI yang memuat 7 Bab 33 Pasal. Yang rancangannya sudah dibagikan kepada semua anggota DPD. Kemudian kedua memohon ke Sidang Paripurna yang terhormat ini untuk mengesahkan rancangan peraturan DPD RI tentang pedoman umum pengelolaan staf ahli DPD RI yang mengatur tentang pengelolaan staf DPD RI dalam pedoman tersebut. Diatur tentang 3 klasifikasi staf ahli meliputi staf ahli anggota DPD RI, staf ahli alat kelengkapan DPD RI, dan staf ahli sekretariat jendral DPD RI. Rancangan peraturan DPD tersebut juga sudah kami bagikan kepada seluruh anggota. Maka berdasarkan hal-hal tersebut mengharapkan kepada sidang paripurna ke-14 ini untuk mengesahkan rancangan peraturan DPD. Kedua rancangan peraturan DPD tersebut dengan ditetapkannya kedua peraturan DPD RI dimaksud diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan DPD RI dan meningkatkan kualitas dukungan keahlian bagi pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang DPD RI. Semoga Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa akan selalu meridhoi segenap langkah perjuangan kita. Wabilahitaufik walhidayah wasalamuaalikum warahmatulahi wabarakatu. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik terima kasih sekali kepada pimpinan yang saya menghargai waktu ini, sehingga tidak dibacakan semuanya karena dihadapan kita telah diberikan rancangannya. PEMBICARA : I WAYAN SUDIRTA, SH (KETUA PPUU) Baik tadi saya lihat saya menghargai bahwa keteraturan kerja-kerja DPD sudah semakin baik. Yang paling menarik dari rancangan yang disampaikan oleh PURT adalah tentang staf ahli. Staf ahli salah satu unsur terpenting dan demikian dominan kalau kita ingin menghasilkan produk-produk yang baik. Makassar mendukung luar biasa kalau persyaratan staf ahli untuk alat-alat kelengkapan itu ditingkatkan terus menerus bahkan anggaran pun perlu ditingkatkan, satu. Kedua staf ahli untuk anggota DPD menurut pikiran saya semestinya tidak sama persis kriterianya dengan staf ahli alat kelengkapan. Berhubung momenklatur yang ada belum memungkinkan DPD ini punya asisten, dimana fungsi asisten lebih pada kerja-kerja kepada konstituen. Dan daerah bukan pada produk-produk per UndangUndangan. Saya ingin menyarankan apa tidak sebaiknya memang staf ahli untuk DPD itu lebih dititik beratkan dan mirip-mirip dengan kriteria untuk seorang asisten. Seorang asisten dari anggota DPD pasti melakukan kerja-kerja pada konstituen dan daerahnya, tapi tidak semata-mata dan berorientasi pada Undang-Undang kalau ini yang ditekankan pada keahlian. Misalnya kami harus mengambil dari Universitas kalau kami suruh melayani anggota konstituen di daerah belum tentu bias. Oleh karena itu hanya sekedar masukan tolong kalau bisa disempurnakan staf ahli untuk DPD lebih padat kerja-kerja yang menjadi tugas DPD 19 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-8 DPD RI MS II TS 2013-2014, JUMAT 20 DESEMBER 2013

sebagai wakil daerah. Sedangkan staf ahli di alat kelengkapan itu pengetahuan teknisnya yang harus di utamakan. Terima kasih, silahkan pimpinan PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, B38 sebentar ya. Kemudian pak Cholid nih suaranya udah lama gak kita dengar. Silahkan Pak Cholid. PEMBICARA : H. CHOLID MAHMUD, ST., MT. (DI YOGYAKARTA) Terima kasih Pimpinan. Ada 2 hal, yang pertama tentang Rancangan Peraturan DPD tentang kegiatan di daerah. Jadi disitu saya sempat mendiskusikan dengan yang terhormat pak Hafidz tentang kegiatan di daerah yang bentuk reses itu diberi kegiatan anggaran. Anggaran untuk kegiatan sebanyak 6 kali. Nah, saya tidak berbicara tentang anggarannya tetapinya saya berbicara tentang jumlah pertemuannya itu secara substansial. Sebenarnya DPD ini jauh lebih kelihatan eksistensinya itu karena banyak bertemu dengan kelompok-kelompok masyarakat. Karena itu saya mengusulkan untuk jumlah pertemuan dengan masyarakat itu secara kelembagaan kita perbanyak. Walaupun kita bisa mengatakan bahwa diluar acara masa reses itu kita bisa ketemu dengan siapa saja. Iya tetapi kan yang mengikat semua anggota itu adalah ketika diatur secara kelembagaan. Nah karena itu dalam pertimbangan kita untuk lebih memperkuat eksistensi DPD di di daerah, saya mengusulkan untuk kegiatan itu dijumlahnya ditambah yang kemarin sudah bagus 15 minimal sama dengan kemarin 15 kali setiap kali masa reses. Nah kalaulah misalnya itu di evaluasi jangan kemudian menjadi 6 kali gitu. Saya kira ini hal yang secara kelembagaan tidak bagus. Sekali lagi saya tidak membicarakan tentang uangnya ya, kalau uang mungkin bisa diatur-atur lah tetapi yang penting eksistensi kelembagaan berhubungan dengan masyarakat itu jauh lebih penting untuk kita pertimbangkan. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik ya. Silahkan Pak Zul mohon singkat saja waktu sudah ini masih ada panjang lagi. PEMBICARA : Drs. H. ZULBAHRI M., M.Pd (KETUA KOMITE IV) Baik terima kasih pimpinan. Dari B38 Zulbahri sesuai dengan PURT yang telah kami baca ini waktu rapat gabungan antara pimpinan alat kelengkapan dengan PURT, kita ingin menandaskan akan sampaikan oleh Pak Kholid tadi. Bahwa kegiatan itu waktu reses yang 15. Setelah kita jadikan 10 ternyata disini diedaran ini berkurang lagi menjadi 6. Sehingga Januari itu kegiatanya kemarin rapat itu ditandatangani oleh semua pimpinan alat kelengkapan untuk kegiatan reses. Januari itu adalah 5 kali, ternyata disini 3 untuk tahun 2014, untuk keseluruhan yaitu adalah 10 ternyata disini hanya 6. Nah ini kan sudah berbeda lagi ini, ini semua sudah ditandatangani oleh pimpinan alat kelengkapan. Ini juga apa yang disampaikan Pak Cholid tadi kalau dari 15 turun ke 10 mungkin tidak terlalu banyak tapi 15 menjadi 6 kan sepertiga turunnya. Inikan juga kurang etis juga, ini kami mohon ini untuk dipertimbangkan Ketua. Terima kasih.


PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik sudah cukup ya diwakili tadi. Nanti kita serahkan. Cukup ya silahkan pimpinan PURT kalau mau ada yang disikapi. Ini tertutup ya rapatnya. PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH (KETUA PURT) Terima kasih Pak Ketua. Menanggapi dari pak Wayan ya, saya terima kasih masukan-masukannya dan saya dari pak Wayan hanya memberikan masukan untuk perbaikan kedua mengenai dari Pak Kholid. Kegiatan 15 tempo hari setiap kegiatan pertemuan itu 5 kurang lebih 5 juta sebelum dipotong pajak ya. Kalau tepatnya 49 50 ya. Kemudian kita minta supaya kegiatan pertemuan yang dibiayai oleh dinas itu disamakan dengan kegiatan di DPR. Pembiayaannya di DPR itu dan MPR 15 juta, kita minta akhirnya dipenuhi 15 juta. Kemudian kita juga melihat bahwa kegiatan pertemuan reses itu perorangan yang dibiayai oleh DPR hanya 7 kali pertemuan. Dan DPR sendiri 7 kali biaya perjalanan dinas dimasa reses. Karena DPR itu masa resesnya digabung dengan masa kunjungan-kunjungan kerja komisi-komisi. Apabila 15 kali dikalikan 15 juta itu mungkin terlalu besar. Kemudian diusulkan 10 kali dalam rapat kemarin ya PURT dengan alat-alat pimpinan, alat-alat kelengkapan sepakat menyetujui menjadi yang tadinya 15 menjadi 10. Jadi setiap 20 hari perjalanan dinas kita itu dengan 10 kali kegiatan, berarti 10 kali 15 juta untuk biaya pertemuannya saja itu 150 juta diluar biaya perjalanan dinas penginapan dan sebagainya. Setelah kami laporkan kepada pimpinan DPD, Sekjen, dan wakil Sekjen ini perlu dipertimbangkan lagi perlu dikaji lagi. Karena ini mengenai anggaran pergeseran-pergeseran itu perlu dikaji lagi apakah perlu atau tidak minta persetujuan menteri keuangan. Kedua juga perlu dikaji ulang lagi apakah reses DPD ini sangat lebih besar dengan reses DPR. Jadi untuk sementara ini surat edaran kami itu berdasarkan rapat konsinyering PURT bersama Sekretaris Jenderal dan Wakil Sesjen beserta staf di Bandung. Jadi rapat kemaren kami serahkan kembali kepada pimpinan DPD. PURT sifatnya membantu pimpinan DPD di panmus. Kita laporkan dan pimpinan DPD belum bisa mau melaksanakan utusan yang kemarin PURT. Jadi kami serahkan kembali kepada pimpinan DPD dan Sekjen DPD. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik Bapak Ibu sekalian masih ada lagi?. Ya kami persilahkan, mohon waktunya ya. Makasih Bu silahkan Bu Endah, to the point aja. PEMBICARA : Hj. AIDA Z. NASUTION ISMETH, SE., MM (WAKIL KETUA BK) Saya to the ponit saja, sehubungan tadi yang disampaikan mengenai berkurangnya dari 10 dan lain-lain itu saya rasa kita tidak usah membandingkan dengan DPR. Kita adalah DPD dan kita tetap karena tadi semula sejumlah itu jangan kita ubah-ubah lagi. Karena terus terang kepulangan ke daerah itu sebenarnya itu sangat memberatkan. Belum lagi yang banyak minta sumbangan, belum lagi yang lain-lain. Jadi tolong betul-betul pimpinan dipertimbangkan betul. Terima kasih. Assalmaualaikum. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Silahkan Bu Poppy. 21 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-8 DPD RI MS II TS 2013-2014, JUMAT 20 DESEMBER 2013

PEMBICARA : POPPY SUSANTI DARSONO (JAWA TENGAH) Terima kasih. Saya juga ingin menambahkan apa yang kolega-kolega yang terhormat terhadap proses pembiayaan bagi anggota DPD ketika reses. Kalau kita perhatikan pos-posnya misalnya yang dibiayai itu hanya anggota DPD-nya saja. Sebetulnya logikanya akan sangat lucu kalau seorang anggota DPD yang terhormat datang sendiri mungkin minta tandatangan SPPD sendiri kemana-mana sendiri pasti enggak mungkin yah. Pasti misalnya seperti seorang katakanlah saya seperti contoh pasti saya minimal mempunyai 2 staf ya, yang satu untuk urusan teknis karena ketika misalnya ketika kita ke desa harus ada yang ngurus-ngurusin untuk speaker atau apa, mungkin tratak dan lain-lain itu. Satu lagi mengurusi pemikiran jadi minimal dua orang ya terus, kemudian tentu harus ada driver juga ya nah kemudian untuk uang hotel ya. Walaupun tentu di daerah harganya murah sekali, tapi sekarang hotel-hotel sudah naik. Kalau kita pergi ke Semarang itu minimal saya kamar itu harus beberapa kamar. Baik bagi saya maupun bagi staf saya. Kalau staf saya laki satu, perempuan satu kan engga mungkin dijadikan satu. Terus kalau supir dijadikan juga dengan staff saya, staff saya juga bisa tersinggung, ko saya dijadiin satu sama supir. Sehingga minimal saya bisa ada 3 kamar atau 4 kamar. 3 kamar atau 4 kamar ini juga mungkin DPD untuk kelangsunganya yang baik dan juga kehormatanya. Saya kira staf itu harus debarikan biaya, karena tidak lucu seorang anggota DPD yang terhormat kemana-mana sendirian. Tetapi ia jangan sampai membuat kita menjadi malu, karena apalagi mereka kalau DPR itu selalu bawa uang loh bu. Saya langsung bilang DPD RI itu tidak memilik uang aspirasi. Itu selalu bolak-balik apa namanya saya utarakan memang menjadi enak. Apalagi zaman sekarang semua nya DPRD terus DPR lah begitu. Saya kira itu penting sekali. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik ada lagi tadi Pak Hamdhani tadi mana ya, silahkan. PEMBICARA : H. HAMDANI, S.IP (KALTENG) Ya terima kasih Pak Ketua. Membaca edaran dari PURT ini halaman 4 bagian E, ini kita diwajibkan kembali untuk membuat kwitansi, melampirkan baik sewa kendaraan maupun pesawat. Nah ini apa kita kembali adcause atau rambes yah seperti yang lalu, karena waktu itu kita tidak diperkenankan untuk membuat seprti ini lagi, demikian Pak Ketua, terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik Pak Ghafar. PEMBICARA : H. ABDUL GAFAR USMAN, MM (WAKIL KETUA PAP) Terima kasih Ketua. Pertama logika dan stuktur berpikir kita dalam mengambil keputusan Marni polo fungsi itu, 1 prinsip harus dipegang Manypolo fungtion 1 , yang ke 2 apakah bicara uang dulu atau bicara keputusan, biasanya keputusan, kalau udah diputuskan berarti dia harus mengikuti secara tehknis. Nah, kalau kemarin sudah diputuskan tanda tangan Pimpinan X, setelah itu kembali lagi kepada bicara tekhnis, bicara prinsip dulu atau teknis, atau tehknis dulu baru


prinsip. Nah, urgnesi kita untuk itu yang menjadi wibawa kelembagaan kita, bukan uangnya, uang itu jangan berpengaruh kepada kewibawaan kita itu aja. Terima kasih Pak Ketua. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik tidak ada lagi ya, terakhir ni ya Pak, ini sudah terwakili aspirasi, silahkan mas. PEMBICARA : H. CHOLID MAHMUD, ST., MT. (DI YOGYAKARTA) Sama dengan Pak Gafar ya. Jadi kita putuskan dulu bahwa kepentingan kelembagaan kita itu adalah kita bertemu banyak dengan masyarakat dan itu kekuatan kita, jangan kita dilemahkan oleh pembicaraan masalah anggaran. Nah, kalau misalnya anggarannya tersedia hanya untuk 6 kali 6 kali sekian, ya sudah dia atur saja bagaimana, tapi pertemuan banyak itu adalah sesuatul yang bermakna bagi lembaga kita , terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Silahkan Pak Laode. PEMBICARA : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Saya kira begini, waktu itu tradisi kita sekarang kan 15x pertemuan gitu kan. Nah, sekarang frekuensi di kurangi berarti, tapi anggaran pada saat yang sama dinaikkan. Tapi kalau kita membandingkan dengan DPR, saya kira ini bukan membanding-bandingkan sekarang ini sebetulnya. Karena kalau DPR itu saya kira teman-teman di DPR sudah berpengalaman, tahu bahwa ketika mereka berkunjung ke suatu daerah itu ada instansi yang mendampingi mereka dan saya memfasilitasi sebagian dari aspirasi atau pada tingkat tertentu juga membawa bentuk-bentuk voucher tertentu untuk konstituen. Itu kalau kunjungan ke sana. Itu yang pertama, kemudian yang kedua kalau setiap reses, DPR itu tidak fokus pada daerah pemilihannya, tetapi fungsi tugas kelembagaan di alat kelengkapan yang dia penuhi, saya kira senior kita pak Fatwat juga ibu teman - teman dari DPR lah yang bisa menjelaskan itu kesana. Jadi ketika berkunjung kesana itu anggarannya juga memang tidak sekecil seperti yang kita pegang sekarang untuk 7 kali pertemuan itu. Nah, ada di daerah ada di tempat kerja mereka, di tugas-tugas fungsional mereka ada juga keluar luar negeri. Jadi kalau kalkulasi anggarannya dibanding dengan itu, saya tidak percaya bahwa DPD kalaupun 10 kali itu DPD lebih banyak gunakan anggaran ketimbang DPR. Ini sebetulnya harus dicoba dipikirkan oleh kita semua, jadi kita taktis secara administrasi, misalnya kita, oke misalnya ada yang menyatakan aturannya seperti ini, saya tidak terlalu percaya yang macam ini sebetulnya, coba realnya konsultasi Mentri Keuangan kalau bicara soal armonomatif dia katakan, dia paling dia akan bicara dia akan kurangi terus karena dianggap ini gak bermanfaat juga lembaga ini , dia tidak punya kewenangan juga untuk masa kita. Menurut saya kalau kita tidak punya ketegasan sebagai lembaga untuk memutuskan bahwa dalam mengahadapi ini. Teman-teman saya mengerti betul dalam menghadapi gerakan di lapangan, menghadapi tahun 2014 ini, saya kira kita itu akan melemahkan teman-teman sendiri untuk bergerak di lapangan, makanya saya pikir waktu itu dalam kunjungan ini saja misalanya, waktu di rapat Panmus saya yang pimpinan itu, tahun 2013 ini lebih kecil dari 2014 dari 15 situs, saya ingat waktu itu , saya di putuskan , saya ketok palu waktu itu, jangan di rubah lagi menurut saya. 23 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-8 DPD RI MS II TS 2013-2014, JUMAT 20 DESEMBER 2013

Nah, kalau misalnya tidak bisa mengikuti aturan administrasinya seprerti ini, saya sebagai Pimpinan , saya sebagai pribadilah, saya kecewa. Karena menurut saya, ini kan soal taktis saja di administrasi kementrian keuangan , nah makanya menurut saya, saya tidak mempermasalahkan hal semacam ini, ini saya merasakan , saya tidak mempunyai wawasan yang banyak, tapi luar biasa kita ketemu ini, tidak usah, kita bikin kwitansi saja. Saya kira teman-teman rasakan jauh lebih banyak uang yang keluar daripada uang yang kita gunakan dilapangan. Sebetulnya ini tertutup, kan kalau mau jujur seperti itu, yang saya sendiri saja rasakan seperti itu. Saya tidak tahu teman-teman yang lain, makanya kalau menurut saya kalau kita tidak kompak pada saat kelembagaan untuk memastikan bahwa kita mau melakukan seperti ini, kita berjuang. Jadi itu saja yang mau saya katakan sebenarnya, saya mohon maaf ini, saya kira ini bukan keuntungan pribadi, tapi untuk keutuhan kelembagaan berjuang untuk kepentingan anggotanya. Ini kan teman-teman mau kembali lagi kesini tahun 2014, nanti insya allah seperti itu. Makanya kita di dalam, kita saling menopang untuk memastikan gerakan lapangan itu lancar lakukan. Saya kira itu saya mohon maaf ini. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, terima kasih. Jadi kita putuskan saja, tidak usah di jawab. Tentu kita juga ada rambu-rambu yang kita harus jaga, dibawanya carilah pimpinan yang bersama pimpinan kolektif bersama sekjen kami jadikan jalan terbaik supaya tetap dalam koridornya, tapi semangatnya sudah sama kita baik ya?, iya sebentar dulu dong. Ya baik pertama, apakah kita dapat menyetujui peraturan DPD RI tentang pedoman umum pengelolaan staff ahli DPD RI , setuju ? loh, setujukan? Ya. Baik, yang kedua apakah kita setuju untuk peraturan DPD RI tentang petunjuk operasional rapat, pertemuan di luar kantor dinas DPD RI ya sebanyak 6 kali. PEMBICARA : Dra. Hj. ELVIANA, M.Si. (KETUA KOMITE III) Terima kasih Pimpinan. Assalamua'ikum Wr.Wb Lalu kita sudah mengikuti mekanisme pembahasan anggaran, PURT sudah membuat keputusan dan diundanglah semua pimpinan alat kelengkapan. Berdasarkan rapat kita kemarin, sudah disepakati bahwa tidak ada pengurangan anggaran yang menurut pandangan kami akan melibatkan mentri keuangan. Kalau tadi alasan dari ketua PURT masalah izin mentri keuangan kita hanya menggeser di dalam, kami memandang rapat-rapat kami kemarin, konsinyering itu tidak efektif untuk anggota, pemborosan anggaran luar biasa di situ dan juga boleh di check. Saya kemarin minta tapi belum juga diberikan, sampai sekarang berapa sih anggaran Komite III yang sudah terserap? Di sini, di hotel ini nama saya muncul, waktunya bersamaan, apakah mau kita ulangi ditahun terakhir. Atas dasar itu kemarin kami semua sepakat, dana internal yang digeser bukan mengambil dana lain dan tidak perlu itu meminta persetujuan mentri keuangan. Jadi kalau diminta, kita mengesahkan paparan dari pimpina PURT yang menganulir keputusan rapat kemaren. Terus terang kami pimpinan komite kelengkapan belum setuju. Jika diperlukan, kita rapat lagi setelah ini dan intinya tolong dihargai mekanisme yang sudah berlangsung. Tidak ada disitu pengurangan dan tidak perlu meminta persetujuan mentri keuangan. Terima kasih Pimpinan.


PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, begini saja waktu kita terbatas sekali ya. Jadi dari pada kita berlanjut nanti kita buka lagi sidang jam 2. Kita dapat putuskan saja yang untuk ini, nanti kita serahkan ke Pimpinan dan PURT dan bersama Sekjen untuk mencari yang terbaik. PEMBICARA : Hj. AIDA Z. NASUTION ISMETH, SE., MM (WAKIL KETUA BK) Sebelumnya sedikit Pak Irman. Jadi kami saya setuju bahwa bahwa konsinyering itu tidak efektif dan saya misalnya, contohnya tidak memakai kamar , saya udah mengatakan bahwa tidak akan pakai kamar , terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, justru dengan itulah nanti tentu sekjen lebih hati-hati , tapi apa yang aspirasi itu akan kita penuhi. Baik, bapak-ibu sekalian terima kasih. Untuk itu kita lanjutkan dengan saya membacakan. Terakhir saya lihat Pak Bambang masih ada enggak waktunya, karena saudara kemarin juga tidak masuk juga. Jadi kita teruskan saja yah. Alhamdulilah Bapak Ibu yang saya hormati, kita telah mendengarkan laporan dari masing - masing alat kelengkapan dan telah memutuskan beberapa usul RUU, pandangan dan pendapat hasil pengawasan dan peraturan DPD RI. Yang mulia dalam rapat Pamus kemarin telah disepakati jadwal persidangan DPD-RI masa sidang ke-3 tahun sidang 2013-2014 yang akan dimulai dengan pelaksanaan sidang paripurna ke-9 pada tanggal 16 Januari 2014 dengan agenda pembukaan masa sidang 3 tahun sidang 2013-2014 dan penutupan masa sidang ketiga. Pada tanggal 20 Maret 2004 telah disepakati pula pelaksanaan refleksi akhir tahun tentang berbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia sepanjang tahun 2013, itu kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013. Dalam kesempatan ini DPD RI perlu mencermati sejumlah persoalan untuk diperbaiki pada tahun-tahun mendatang. Sidang Dewan Yang Mulia, di penghujung tahun 2013 ini terdapat beberapa peristiwa yang menjadi bahasan di ruang publik yang perlu menjadi perhatian kita bersama, berbagai peristiwa terjadi, tidak hanya berpengaruh terhadap stabilitas pada wilayah tertentu, namun juga dapat berdampak pada stabilitas nasional. Untuk itu pada sidang paripurna terakhir tahun 2013 ini saya ingin menyampaikan beberapa highlight yang perlu kita perhatikan dan saya bcakan pokok-pokoknya saja. Yang pertama adalah persoalan masalah daftar pemilihan tetap. Masih ada yang bermasalah sekitar 3,3 juta, ya kita mohon kita harapkan setiap anggota DPD untuk bisa berperan aktif untuk dapat di daerah pemilihan masing-masing untuk bisa melakukan pengawasan, dengan harapan pemilu tahun 2014 ini tentu akan berlangsung dengan baik ya, ini mohon perhatian nya. Kemudian juga persoalan masalah pemberantasan korupsi, sebagai mana kita tahu juga berbagai kejadian di yang terjadi pada akhir-akhir ini yang menimpa para kepala daerah. Untuk itu kita harapkan juga DPD RI terus untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugasnya dan ikut terlibat juga dalam pemberantasan korupsi tersebut. Sidang dewan Yang Mulia, menjelang akhir 2013 ini kita memang melihat persoalan ekonomi bangsa kita yang mengalami penurunan di berbagai diakibatkan oleh berbagai faktor dan juga nilai rupiah yang turun sampai 12.000 dan tentu ini memperburuk kinerja perekonomian yang akan berimbas kepada pendapatan Negara. Untuk itu kepada temanteman DPD untuk bisa melakukan pemantauan di daerahnya masing-masing. Yang terakhir di tahun 2014 adalah awal dari pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kita harapkan nati kepada setiap anggota DPD untuk dapat melaksanakan tugasnya, untuk dapat 25 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-8 DPD RI MS II TS 2013-2014, JUMAT 20 DESEMBER 2013

memantau kesiapan daerah dalam pelaksanaan program tersebut. Kemudian selain beberapa hal tersebut, kita harapkan juga masing - masing anggota DPD supaya membuat berbagai laporan yang terjadi di berbagai daerah untuk kita dapat bahas. Pada akhirnya kami berharap seluruh anggota DPD pada saat melaksanakan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing dapat memantau perkembangan yang terjadi di daerah, mencatat permasalahanya secara spesifik dan mengaitkanya denga kebutuhan institusi pada tingkat pusat maupun nasional serta melaporkannya. Pada pembukaan Masa Sidang ke III tahun 2013/2014 yang akan datang dan juga pada kesempatan ini, kami dari meja Pimpinan dan atas nama semua, kami ingin mnegucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2014, khususnya selamat Natal bagi yang merayakan dan Tahun Baru buat kita semua, semoga natal ini dapat memberikan kedamaian dan kebahagian buat kita semua dan Tahun Baru memberikan semangat baru buat kita untuk melaksanakan tugas konstitusi ke depan. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, agenda persidangan hari ini. Dan sebelum saya tutup ada sedikit tambahan dari Ibu wakil Ketua, nanti saya persilahkan kepada saudara Hamdani siap siap untuk maju kedepan sambil saya persilahkan untuk memandu do,a, silahkan ke depan dan untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Wakil Ketua untuk menyampaikan pesannya, saya persilahkan Ibu. PEMBICARA : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Ya terima kasih pak , ini penting bagi seluruh anggota , saya akan cepat bacakan , karena tentang nomor urut calon anggota DPD RI, dilengkapi dengan pas foto diri terbaru. Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak ada dasar bagi KPU untuk menyusun daftar calon anggota DPD dengan mencantumkan nomor urut pada kertas suara pemilu dan berkenaan dengan itu pada tanggal 17, kami dengan anggota DPD yang lain seperti Ibu Juniwati, Pak Sofwat kemudian ada Bu Norma, ada Pak Bachrum Manyak dan Bu Denti melakukan pertemuan konsultasi dengan ketua dan anggota KPU dan menyampaikan beberapa hal. Pada perteman tersebut kami menyampaikan beberapa alasan mengenai perlunya pemberian nomor urut bagi calon anggota DPD, antara lain untuk memudahkan proses sosialisai atau kampanye pencalonan anggota DPD, memudahkan mayarakat untuk memilih calon anggota DPD, memudahkan penyelenggaraan pemilu dalam proses perhitungan suara, dan selain itu guna menghindari persamaan nomor partai politik, maka DPD mengusulkan nomor urut daftar calon anggota DPD, dimulai setelah nomor urut partai politik, tetapi pihak KPU pada waktu itu belum dapat memenuhi permintaan anggota DPD, karena belum ada dasar hukum untuk pencantuman nomor urut. Untuk itu KPU perlu terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR. Selanjutnya pada tanggal 17 Desember yang lalu, pihak KPU telah melakukan rapat konsultasi dengan komisi II DPR. Dalam rapat tersebut komisi II DPR dan KPU menyepakati pemberian nomor urut bagi calon anggota DPD, dalam surat suara pemilu pemberian nomor urut tersebut berdasarkan urutan abjad dan dimulai dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut terakhir sesuai jumlah calon anggota DPD di setiap provinsi. Saat ini KPU sedang menyusun perubahan atas peraturan KPU tentang pencalonan anggota DPD dalam pemilu 2014. Kita berharap semoga dalam waktu yang tidak lama, peraturan seperti apa diterbitkan sehingga bagi anggota DPD yang akan maju kembali dapat segera mempersiapkan berbagai keperluan untuk itu, terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Silahkan doa.


PEMBICARA : H. HAMDANI, S.IP (KALTENG) Assalamuaalikum Wr.Wb Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu Yang saya hormati Ketua DPD RI, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Ketua DPDRI, yang saya hormati dan saya banggakan para egarawan, Senator Indonesia, yang berbahagia bapak Sekjen, Wakil Sekjen dan jajarannya. Perkenankanlah saya memandu do'a pada penutupan masa sidang II tahun 2013 - 2014 ini. Saya memandu do'a dengan cara Islam, beri saudara-saudarku pemeluk agama lain agar dapat menyesuaikan menurut agamanya masing-masing. Bismillahirrahmaniirrahiim, ya Allah ya tuhan kami segala puji serta sukur tercurah kehadiran atas segala rahmat dan karunia yang telah engkau limpahkan kepada kami pada saat ini. Engkau pertemukan kami kembali dalam acara sidang paripurna ke-8 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, untuk itu ya Allah ya Rahman ya karim jadikanlah sidang ini sebagai acara yang engkau ridhoi, yang membawa Barokah, Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Mu bagi kami semuanya, bagi daerah-daerah kami, bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bagi pemimpin kami. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, kiranya momentum sidang ini engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karuniaMU atas daerah kami yang tercinta ini, sehingga tugas merupakan amanah darimu akan dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya, penuh tanggung jawab serta semangat yang tinggi demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kegiatan kami daerah mulai penghujung tahun 2013 ini berjalan dengan baik, lapanganlah langkah-langkah dan kerja kami dalam menyerap aspirasi daerah, pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada lidah-lidah kami dan pada semua raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran itu tampak jelas, benar dan mampu mengikutinya, serta dapat melihat yang setelah itu tampak jelas salah dan mampu menjauhinya. Ya Allah ya Tuhan Yang Maha Mulia, anugrahkanlah kami kecerdasan dalam berpikir kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja dan kemudahan dalam segala urusan agar kami dapat membangun daerah kami ini menjadi daerah maju sejajar dengan daerah-daerah maju lainnya. Ya Alloh ya Tuhan Yang Maha Agung, kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami, jangan engkau cerai-beraikan kami, hilanglah rasa permusuhan di antara kami demi terwujudnya keakraban, persaudaraan, kerukunan, kedamaian dan ketentraman lahir dan batin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau ridhoi, bukan jalan orang-orang sesat dan orang-orang yang Engkau murkai. Ya Allah Tuhan Yang Maha Pengampun, Engkau maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami, kepada-Mu lah kami menyembah, kepada-Mu jualah kami mohon ampunan, kabulkan lah doa kami dan permohonan kami (do'a) Robana a'thina piduna (do'a) subbhanaka rabbika izatil ama yasifun wassalamun 'ala mursalin wal hamdulillahirrobbil'alamin wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum wr.wb PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kita ucapkan kepada kyai HJ Hamdani yang telah membacakan do'anya dengan paripurna. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, nanti kita salaman disini , mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Saya bersama Ibu Wakil Ketua dan sekali lagi 27 RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-8 DPD RI MS II TS 2013-2014, JUMAT 20 DESEMBER 2013

kami ucapkan terima kasih atas partisipasi penuh dari para anggota semua. Untuk itu dengan mengucapkan Alhamdulilah saya tutup sidang Paripurna ke VIII dengan mengucapkan, Wabillahi taufik wal hidayah, Wassalamu'alaikum wr. wb. SIDANG DITUTUP PUKUL 12.21 WIB


DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-8 MASA SIDANG II TAHUN SIDANG

Recommend Documents