DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 MASA SIDANG II TAHUN SIDANG

Nomor : DPD.220/SP/6/2013

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2013-2014 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

I.

KETERANGAN

1. 2. 3.

Hari Tanggal Waktu

: : :

Jumat 25 Oktober 2013 10.08 WIB - Selesai

4. 5.

Tempat Pimpinan Rapat

: :

GEDUNG NUSANTARA V

6.

Sekretaris Rapat

:

7.

Acara

:

Ir. Sefty Ramsiaty, MM (Kepala Biro Persidangan II) 1. Laporan perkembangan pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPD RI 2. Pengesahan Keputusan DPD RI 3. Penyampaian hak bertanya Anggota DPD RI 4. Laporan kegiatan law center 5. Penutupan Masa Sidang ke-I Tahun Sidang 20132014

8. 9.

Hadir Tidak hadir

: :

II. JALANNYA RAPAT :

Pimpinan DPD 1. H. Irman Gusman, SE., MBA. (Ketua) 2. Dr. Laode Ida (Wakil Ketua) 3. GKR. Hemas (Wakil Ketua)

Orang Orang

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.08 WIB

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik Bapak Ibu sekalian, karena hari ini Jum'at waktunya agak terbatas sekian jam itupun juga masih ada acara di luar yang menunggu kita, untuk menghemat waktu kita akan memulai saja dulu supaya nanti untuk mengambil keputusannya sambil berjalan ini akan kuorum sendiri karena berdasarkan catatan daftar hadir belum kourom tapi menurut saya dengan izin para anggota kita mulai kemudian nanti untuk keputusan yang kita ambil nanti sampaiakan kita sampaikan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapakan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Om swasti astu Selamat pagi juga juga. Dan juga yang kami hormati para tamu-tamu yang hadir di belakang dari daerah. Terima kasih. Untuk itu marilah kita memulai acara ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin kami persilahkan untuk berdiri. PEMBICARA : PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia raya… Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Disanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan Tanah Airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Hiduplah negriku. Bangsaku Rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya.

1

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, JUMAT 25 OKTOBER 2013

Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Sidang Dewan Yang Mulia, sesuai dengan jadwal acara Sidang Paripurna ini mempunyai lima agenda pokok yaitu pertama laporan perkembangan pelaksanaan tugas masing-masing alat kelengkapan DPD RI. Yang kedua, pengesahan Keputusan DPD RI. Yang ketiga, penyampaian hak bertanya Anggota DPD RI. Yang ke empat, laporan kegiatan Law Center. Yang ke lima, penutupan Masa Sidang Ke-I Tahun Sidang 2013 -2014. Marilah kita memasuki agenda laporan perkembangan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dan pengesahan keputusan intinya namun sebelum itu perlu kami sampaikan dalam Ruang Sidang Paripurna ini telah hadir para pejabat pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal dari Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Serta panitia pemekaran untuk menyaksikan pengambilan keputusan pandangan dan pendapat DPD RI terhadap aspirasi masyarakat tentang pembentukan daerah otonom baru di provinsi tersebut. Hadir pula dalam Sidang Paripurna ini perwakilan dari beberapa perguruan tinggi yang telah melakukan kerja sama dengan DPD RI melalui Law Center. Tepuk tangan. Sebagaimana kita ketahui PPUU dengan alat kelengkapannya Law Center telah mengadakan work shop selama 3 hari dengan 33 provinsi seluruh Indonesia yang nanti tentu akan dilaporkan bagaimana perkembangannya. Selanjutnya urutan penyampaian laporan akan dimulai dari alat kelengkapan yang materi laporannya yang tidak mengambil keputusan dimana waktu itu kami persilahkan pertama ini agak kita ubah sedikit dari laporan perkembangan alat kelengkapan yang tidak... Pertama Komite III. Kita hanya menghemat waktu jadi kita mulai saja yang belum. Silakan Ibu. Komite III dulu ya Bapak dan Ibu. PEMBICARA : PROF. DR. DRA. HJ. ISTIBSYAROH, SH., MA. (JAWA TIMUR) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swasti astu Yang terhormat Bapak Pimpinan DPD RI beserta Bapak Wakil Ketua, Bapak-Ibu Anggota DPD RI yang saya hormati, khusus lagi Bapak Sesjen beserta jajarannya serta para tamu yang berbahagia. Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Bapak-Ibu sekalian, selama Masa Sidang I Tahun 2013-2014 periode tanggal 1-24 Oktober Komite III telah melaksanakan serangkaian kegiatan berupa sidang pleno, sidang timja dan menerima audensi dari koalisi reformasi pendidikan terkait dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang Perubahan No. 20 Tahun 2003. Bapak-Ibu Pimpinan yang saya hormati, pada periode itu 1-24 Oktober timja di Komite III mengadakan rapat. Yang pertama adalah Timja bidang agama, kesejahteraan sosial dan kesehatan yang melaksanakan rapat pada 7 Oktober dan yang kedua adalah Timja bidang pendidikan, pemuda dan olahraga serta kepariwisataan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober. Kemudian yang ketiga Timja bidang ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan pada tanggal 9 Oktober. Untuk hasil-hasilnya nanti bisa dilihat pada makalah yang disampaikan nanti, yang kami sampaikan kepada 2


Pimpinan. Kemudian audiensi Komite III DPD RI tanggal 8 Oktober menerima kunjungan dari Koalisi Reformasi Pendidikan atau KRB yang diterima oleh Timja bidang pendidikan, pemuda dan olahraga serta kepariwisataan. Maksud dan tujuan kunjungan Koalisi Reformasi Pendidikan untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan terkait dengan Rancangan Undang-Undang Perubahan No. 20 Tahun 2003 yaitu Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Komite III mengadakan pengawasan. Ada 3 Undangundang yaitu yang pertama pengawasan atas melaksanakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Berkenaan dengan pelaksanaan ibadah haji tahun 2013 di Arab Saudi untuk hasilnya banyak sekali diantaranya adalah memang penyelenggaraan haji tahun ini agak lebih baik lagi tetapi meskipun demikian masih ada beberapa yang harus di sempurnakan termasuk di Armina sekarang adalah bukan pakai prasmanan tapi pakai box. Jadi sudah bagus sekali tetapi ada di antara kloter-kloter itu yang makanannya belum masak benar jadi masih setengah matang. Ini pengawasan. Yang kedua adalah pelaksanaan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, berkenaan kesehatan ibu dan anak. Jadi seberapa besar kematian ibu dan anak dan bagaimana cara mengatasinya. Ini kami dari Komite III sudah mengadakan di provinsiprovinsi pengawasan seperti itu. Yang ketiga adalah pengawasan atas pelaksana UndangUndang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya menyangkut implementasi kurikulum yang baru yaitu kurikulum 2013. Pimpinan, Bapak Ibu Anggota DPD yang kami hormati serta Sidang Dewan yang kami muliakan, akhirnya perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pimpinan beserta seluruh Anggota DPD RI dan semua pihak yang telah banyak membantu terutama Sekretariat Jenderal DPD RI dan jajarannya serta media massa yang telah banyak membantu meliput kegiatan-kegiatan Komite III. Semoga segala upaya yang diberikan mendapat balasan kebaikan yang berlipat dari Allah SWT. Aamiin. Demikianlah laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite III. Akhirnya wabillahitaufik walhidayah waridho walinayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om santi santi om PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih Bu Istibsyaroh dari Komite III yang telah menyampaikan progress reportnya. Dan dari meja sidang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal bahwa telah hadir 120 dari 132 sehingga telah berarti korum yang telah menandatangani sidang ini dengan itu sidang ini telah memenuhi syarat buka, secara resmi maksud kami. Dengan mengucapkan bismillahirohmanirohim Sidang Paripurna ke-6 Dewan Perwakilan Daerah ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETOK 1X Dengan izin Anggota Sidang semua, saya ingin kembali lagi kepada jadwal yang telah kita kita sepakati pada Panmus kemarin dengan telah memulai dulu dari Komite III sehingga kita akan bisa memulai kembali untuk sesuai dengan urutan-urutan yang bisa kita menyesuaikan ini dengan dengan lebih cepat lagi. Selanjutnya urutan penyampaian laporan ini akan dimulai dari alat kelengkapan yang materi laporannya akan mengambil keputusan supaya saudara-saudara kita dibelakang bisa 3


tahu persis apa keputusannya. Pada kesempatan pertama kami persilakan kepada PPUU untuk menyampaikan laporannya terlebih dulu karena materinya berkaitan dengan harmonisasi usul inisiatif RUU dari DPD yang akan dilaporkan oleh Komite I. Untuk itu kami persilakan kepada Pimpinan PPUU untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya. Untuk itu kami persilakan. PEMBICARA : Ir. ANANG PRIHANTORO (WAKIL KETUA PPUU) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Ibu Bapak sekalian. Saudara Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati Saudara-saudari Bapak Ibu Anggota DPD RI saya hormati dan juga saya banggakan, para pejabat daerah Sumatera Utara yang hadir, para peserta workshop Law Center dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Hadirin sekalian, pada pagi hari ini atas nama Anggota dan Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang saya akan melaporkan menyampaikan pelaksanaan tugas Panitia Perancang Undang-Undang Masa Sidang I Tahun Sidang 2013 -2014. Sesuai dengan surat Pimpinan Komite I No. DN/11036/DPD/2013 Perihal permintaan harmonisasi pembulatan dan pemantapan RUU tentang pengelolaan daerah perbatasan sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat 1 tata tertib harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi diarahkan selaras dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan UndangUndang terkait. Berkaitan dengan hal tersebut beberapa hal yang kami lakukan terkait dengan harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsep RUU tentang pengelolaan daerah perbatasan adalah kompleksitas permasalahan yang hendak dicari solusi permasalahannya melalui Rancangan Undang-Undang. Dalam konteks harmonisasi peraturan perundangundangan kami juga perlu berhati-hati karena paling tidak ada 5 Undang-Undang yang mengatur pengelolaan perbatasan. Bapak Ibu sekalian, kelima Undang-Undang yang memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan perbatasan yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025, yang ketiga Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Hadirin yang kami hormati, RUU tentang pengelolaan daerah perbatasan telah kami harmonisasikan sesuai dengan prinsip peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga dapat diputuskan menjadi Rancangan Undang-Undang dari DPD pada Sidang Paripurna hari ini. Demikianlah laporan kegiatan terkait dengan harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang pengelolaan daerah perbatasan dari Komite I yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota Panitia Perancang Undang-Undang kami menyampaikan terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Selamat pagi untuk kita semua. Om santi santi om

4


PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih. Kami ucapkan kepada Pak Anang Prihantono. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami persilakan kepada Pimpinan Komite I untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya. Untuk itu kami persilakan. PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM (KETUA KOMITE I) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swasti astu Yang sama-sama kita hormati, Saudara Ketua dan Wakil Ketua DPD RI. Yang saya hormati para Anggota Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian yang saya hormati peserta workshop perguruan tinggi seluruh Indonesia. Hadirin sekalian yang saya muliakan. Izinkan kami atas nama Anggota dan Pimpinan Komite I DPD RI menyampaikan laporan perkembangan tugas Komite I dalam Sidang Paripurna hari ini. Pertama, RUU inisiatif DPD RI yang menjadi bidang tugas Komite I tadi dengan baik Pimpinan PPUU sudah menyampaikan bahwa rancangan tentang Undang-Undang Pengelolaan Daerah Perbatasan sudah selesai kami laksanakan kegiatan harmonisasi pemantapan dan pembulatan. Ingin kami sampaikan sedikit bahwa Rancangan UndangUndang Pengelolaan Daerah Perbatasan ini memiliki dimensi pembangunan daerah perbatasan untuk jangka panjang yang difokuskan sekarang pada 9 agenda prioritas. Pertama, peningkatan aksesibilitas masyarakat perbatasan. Yang kedua, pengembangan sarana dan prasarana. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Keempat, pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat. Kelima, pengembangan ekonomi lokal. Keenam, pemantapan keamanan di daerah perbatasan. Ketujuh, pemeliharaan fisik dan non fisik dan demarkasi daerah perbatasan. Delapan, pembangunan yang berkelanjutan berbasis lingkungan. Sembilan, pemantapan dan pengembangan budaya masyarakat perbatasan. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, isi lebih lengkap persilakan Saudarasaudara sekalian bisa membaca dalam lampiran laporan yang sudah disampaikan pada kita semua. Untuk itu pada Masa Sidang Paripurna hari ini kami meminta kepada Pimpinan dan kita semua agar Rancangan Undang-Undang ini disahkan. Kemudian yang kedua, Rancangan Undang-Undang tentang otonomi khusus Bali pada Masa Sidang Komite I juga telah menyepakati untuk melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Bali sebagai respon atas hasil kajian otonomi khusus dan otonomi asimetris yang telah dilakukan Komite I pada awal tahun 2013. Pada tanggal 8 Oktober 2013 yang lalu telah disepakati 4 tahapan besar yang akan dilakukan oleh Komite I. Pertama, pendalaman substansi otonomi khusus dengan mengundang narasumber pada tingkat nasional dan lokal atau daerah. Kedua, melakukan wawancara mendalam dengan beberapa stakeholder di daerah dan yang ketiga seminar atau uji shahih RUU otonomi khusus Bali yang ditargetkan dapat diselesaikan pada Masa Sidang II yang akan datang. Keempat, akan dilakukan finalisasi Rancangan Undang-Undang otonomi khusus Bali yang ditargetkan pada Masa Sidang ke-II itu sudah bisa dirampungkan. Terkait dengan progress pelaksanaan tugas tersebut Komite I mengharapkan penyelesaian Rancangan 5


Undang-Undang otonomi khusus Bali ini di Masa Sidang 2013- 2014 sebelum berakhir tahun 2013. Kemudian yang ketiga, Rancangan tentang Undang-Undang pengadilan keagrarian sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Komite I telah menyepakati untuk melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Keagrarian pada tahun 2013. Namun perlu dipahami bahwa ruang lingkup Rancangan Undang-Undang ini sangat luas dan memiliki banyak dimensi. Oleh karena itu Komite I merasa masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang ini antara lain terkait dengan kedudukan pengadilan keagrarian dan sistem pengadilan di Indonesia apakah menjadi bagian dari pengadilan umum atau menjadi bagian dari pendirian ad hoc. Dua, terkait dengan pengisian jabatan hakim apakah diisi oleh hakim karir atau hakim karena termasuk mekanisme rekrutmen hakimnya. Yang ketiga, pengaturan tentang hukum acara termasuk sistem pembuktian dalam sistem pengadilan agraria yang memerlukan pengaturan khusus diluar hukum acara pidana maupun hukum acara perdata. Yang keempat, upaya untuk mengakomodasi penyelesaian sengketa diluar pengadilan non litigasi arbitrase dalam penyelesaian sengketa agraria. Lima, upaya yang untuk membentuk komisi agraria sebagai lembaga penyelesaian kasus-kasus agraria yang terjadi sebelumnya. Bentuknya pengadilan agraria. Bapak dan Ibu sekalian. Laporan lebih lengkap dipersilakan untuk bisa dibaca dalam lampiran kami.Rancangan Undang-Undang ini akan diluncurkan pada tahun 2014. Progress berikutnya akan diselesaikan pada tahap masa sidang yang kedua. Selanjutnya, pandangan DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang pengakuan, DPD RI terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Komite I DPD RI merekomendasikan bahwa Rancangan Undang-Undang perlindungan hak masyarakat hukum adat diubah menjadi RUU tentang Masyarakat Adat sehingga sasaran dari RUU ini bukan saja masyarakat hukum adat tetapi juga masyarakat adat secara keseluruhannya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sebagaimana kami sampaikan lebih lengkapnya kami sudah memberikan laporan tertulis kepada Bapak Ibu semu. Untuk itu pada Sidang Paripurna ini kami berharap pandangan ini untuk dapat disahkan. Kemudian pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Penataan ruang adalah satu kebijakan pembangunan nasional yang menjadikan ruang sebagai material pembangunan untuk semua program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Berangkat dari permasalahan tersebut Komite I menginisiasi untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan UndangUndang Penataan Ruang, secara khusus kegiatan ini juga bertujuan agar fungsi fasilitasi yang diberikan oleh DPD RI dapat memberikan masukan untuk usaha perbaikan atas bentukbentuk pelaksanaan kegiatan penataan ruang yang telah dilaksanakan hampir 6 tahun penyelengaraan 2007 sampai 2013 sehingga setiap bentuk masalah dan kendala yang dihadapi dapat menemukan solusi atau jalan keluar demi percepatan penyusunan dan penetapan perda atau aspek-aspek penataan dan pengendalian tata ruang lainnya. Laporan lebih lengkap kami sudah sampaikan kepada Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu kami berharap pada masa sidang ini juga dapat disahkan. Terakhir, usulan pembentukan daerah otonimi baru. Komite I Sidang Paripurna hari ini juga menyampaikan laporan bahwa tanggal 16-17 Oktober yang lalu melalui Tim Kerja Pemekaran Daerah telah melaksanakan kunjungan kerja dalam rangkaian peninjauan fisik kewilayahan terhadap calon ibukota Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pantai Barat Mandailing sebagai pemekaran dari Kabupaten Mandailing Natal , Provinsi Sumatera Utara, hampir Sumatera Barat. Karena masuknya kemarin dari Sumatera Barat. Tidak bayar visa, gratis lagi. 6


Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pada Pimpinan kami berharap calon daerah otonomi baru ini dapat disahkan dalam Sidang Paripurna hari ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi . Salam sejahtera untuk kita semua. Om santi santi om PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Komite I Saudara Alirman Sori yang telah menyampaikan laporan kepada Rapat Paripurna yang mana kepada kita dimintakan untuk mendapatkan persetujuannya. Untuk itu kami akan bacakan ada empat persetujuan yang ingin dimintakan kepada kita. Pertama, apakah Rapat Paripurna ini dapat menyetujui sebuah RUU Inisiatif Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang pengelolaan daerah perbatasan? Baik. KETOK 2X Terima kasih. Yang kedua, para Anggota yang Mulia, kepada Sidang Paripurna ini dimintakan juga persetujuannya apakah kita dapat menyetujui sebuah pandangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap sebuah Rancangan Undang-Undang tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat? KETOK 2X Terima kasih. Yang ketiga, apakah kita dapat menyetujui adanya sebuah pengawasan produk pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang? KETOK 2X Dan yang terakhir, apakah Sidang Paripurna ini dapat menyetujui pandangan dan pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap aspirasi masyarakat dan daerah tentang pembentukan Kabupaten Pantai Barat Mandailing sebagai pemekaran dari Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara? KETOK 2X Baik Bapak Ibu sekalian, kita telah memutuskan dan juga kepada saudara-saudara kami yang hadir yang mewakili rakyat, anda telah lihat telah disaksikan secara konstitusional sebuah keputusan untuk itu kita akan lanjutkan proses berikutnya kepada lembaga yang DPR untuk bisa kita lanjuti. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya karena di Komite II ini belum siap minta kompensasi. 7


PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH. (KALSEL) Interupsi Pimpinan. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Sudah ada? Komite II sudah siap? PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH. (KALSEL) Interupsi Pak Ketua. Sofwat Hadi. Kemungkinan rombongan dari daerah sudah selesai barangkali diberi kesempatan untuk pamit berjabat tangan dengan mereka, PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Jadi kita lanjut saja waktunya terbatas. Bagi rekan-rekan yang mau menyaksikan sidang berlangsung silakan tapi kalau masih menikmati hari kemenangannya ini tapi kalau mau ke luar untuk minum silakan lewat belakang biar kami juga waktunya sangat terbatas. Baik silakan Pak Kadek. Baik, iya kalau kami senang sekali kalau masih pada di sini tapi kalaupun juga meninggalkan tempat kami juga persilakan dengan hormat. PEMBICARA : Hj. HAIRIAH, SH., MH. (KALBAR) Tidak Pimpinan karena kita dengarkan apa yang akan disampaikan dari universitas hasil rekomendasi-rekomendasi dari kegiatan workshop Law Center. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Oke, nanti ditunggu ya, Tidak apa-apa biar mengikuti juga bagaimana mekanisme. Baik, terima kasih atas kesabarannya. Ini ada Bu Iin. Siapa yang mewakili? Silakan Pak Kadek. PEMBICARA : I KADEK ARIMBAWA (BALI) Selamat pagi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua Om swasti astu Yang kami hormati Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pimpinan alat kelengkapan DPD RI dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, rekan media dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama, saya selaku pribadi mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada teman-teman yang beragama Hindu karena makna dari hari raya ini adalah hari raya kemenangan Dharma melawan Adharma. Mudah-mudahan negara kita terbebas dari pemimpin-pemimpin yang selama ini kita lihat di media yang selalu memakan uang rakyat. Pertama kami dari Komite II akan melaporkan beberapa yang harus mendapatkan persetujuan dari Sidang Paripurna ini yang telah memberi berbagai kenikmatan terutama 8


nikmat iman sehingga dalam kesempatan ini kita dapat bertatap muka serta bersilaturahim dalam acara Sidang Paripurna DPD RI ke-6 ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan ini izinkahlah saya mewakili Komite II untuk dapat menyampaikan secara singkat mengenai poin-poin penting dari laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite II pada penutupan masa sidang pertama ini. Perlu kami sampaikan bahwa pada masa sidang pertama ini Komite II telah selesai menyusun dua RUU usul inisiatif yaitu RUU tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air dan RUU tentang perkebunan dimana kedua RUU tersebut telah disahkan dalam Sidang Paripurna ke-5 pada tanggal 1 Oktober 2013 yang lalu. Pimpinan DPD RI, Pimpinan alat kelengkapan yang kami hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini Komite II akan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas komite khususnya pada penyusunan pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU bidang sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Perlu kami informasikan bahwa pada masa sidang pertama ini Komite II telah menerima lima RUU yaitu RUU tentang perindustrian. Yang kedua, RUU tentang panas bumi. Yang ketiga, RUU tentang peternakan dan kesehatan hewan. Yang keempat, RUU tentang perubahan atas UndangUndang No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan kelima, RUU tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian. Akan tetapi melihat keterbatasan waktu sidang pada masa sidang pertama ini maka Komite II baru menyelesaikan pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU tentang perindustrian sedangkan untuk keempat RUU lainnya akan kami bahas secara komprehensif pada masa sidang berikutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, Anggota DPD RI yang hadir pada pagi hari ini , tentunya diatas meja Bapak, dihadapan Bapak dan Ibu sudah ada laporan dari Komite II tentang pertanggungjawaban RUU yang akan disahkan pada pagi hari ini. Selain menyusun pandangan dan pendapat DPD RI tentang RUU tentang perindustrian, Komite II juga telah melakukan kunjungan ke 4 provinsi dalam rangka advokasi penyelesaian sengketa lahan dan penanganan bencana di daerah. Adapun 4 provinsi tersebut adalah Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Provinsi Bali dan yang ke empat Provinsi Maluku. Adapun laporan secara lengkap telah kami sampaikan dalam laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite II. Untuk itu kami harapkan dukungan daripada teman-teman Bapak dan Ibu Anggota DPD RI yang hadir pada pagi hari ini. Demikanlah laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite II pada Paripurna ke-6 penutupan Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2013-2014 yang dapat kami sampaikan . Dan pada kesempatan yang berbahagia ini sekali lagi kami mohon agar Sidang Paripurna ini dapat mengesahkan pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU tentang perindustrian. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua . Om santi santi om PEMBICARA : Drs. H. ZULBAHRI M, M.Pd. (KEPULAUAN RIAU) Interupsi Pimpinan. Boleh? B-38. Biar diserahkan dulu. PEMBICARA : ERMA SURYANI RANIK, SH. (KALBAR) Pimpinan interupsi. B-80. Kalimantan Barat.

9


PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Sebentar. Silakan Pak Zulbahri. PEMBICARA : Drs. H. ZULBAHRI M, M.Pd. (KEPULAUAN RIAU) Zulbahri. B-38. Pimpinan yang kami hormati dan Sidang Paripurna, ada yang diluar kebiasaan saya kira dalam Paripurna ini karena lebih kurang 4 tahun kita berada, kami berada di DPD belum ada, belum pernah ada selain dari Pimpinan yang menyampaikan laporan di Paripurna. Nah ternyata dialami hari ini juga minta diputuskan di Paripurna. Pertanyaannya apakah ini dimungkinkan dalam tata tertib ataupun ada aturan baru yang di kita setujui? Setahu kami Pimpinan Komite II bukan yang melaporkan karena tadi adalah Pimpinan PURT. Saya kaget tadi kelihatannya PURT yang melaporkan. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, nanti saya jelaskan. Saya paham ,maksudnya. Silakan Bu Erma. PEMBICARA : ERMA SURYANI RANIK, SH. (KALBAR) Terima kasih Pimpinan. Saya sama seperti Pak Zulbahri. Saya agak terganggu dengan ketidakbiasaan ini yang terjadi karena ini Sidang Paripurna, ini dengan segala hormat saya minta ini kita luruskan kemudian saya minta salah satu alat kelengkapan yang sangat penting buat kita sekarang ini soal etika saja Pak Ketua. Saya minta BK untuk menindaklanjuti ini. Kemana tiga pimpinan komite yang memang sudah dipilih oleh anggota yang bersangkutan untuk memikul tanggung jawab bertiga ini. Saya minta ini sebagai Anggota DPD RI dari Kalimantan Barat saya meminta ini BK menindaklanjuti ini karena ini tidak benar ini cara seperti ini. Terima kasih Pimpinan. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Silakan Pak Sofwat. PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH. (KALSEL) Terima kasih Ketua. Menurut hemat kami di sini bukan rapat komite. Jadi siapapun apabila dapat mandat dari komite sebetulnya silakan saja daripada nanti komitenya tidak memberikan laporan. Saya perhatikan di DPRpun tidak mesti pimpinan fraksi yang memberikan laporan atau pimpinan komisi. Jadi di dalam tatibpun dalam Undang-Undang tidak diatur itu hanya kebiasaan saja. Saya kira tidak mestilah pimpinan komite. Saya kira untuk naik di panggung itu walaupun bukan pimpinan juga kalau kesepakatan komitenya dipersilakan. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik saya rasa cukup sudah paham kami. Silakan Pak Laode. 10


PEMBICARA : MARIA GORETI, S.Sos., M.Si. (KALBAR) Belum-belum. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Ada Ibu? PEMBICARA : MARIA GORETI, S.Sos., M.Si. (KALBAR) Ada dua hal Ketua. Izin saya Maria Goreti. B-77. Saya masih belum berdamai. Tadi dengan usulan Pak Sofwat yang pertama. Mohon maaf begitu dibacakan keputusan dari Komite I tadi terus Pak Sofwat mengusulkan dan Pak Ketua langsung menyetujui begitu, padahal sifat dari Paripurna kita ini adalah terbuka Pak Ketua. Bagi saya agak mengganggu karena mereka jauh-jauh datang lalu hanya beberapa menit saja melihat proses kita begitu. Menurut saya ini juga kehumasan kita yang pantas kita buka hari ini, begitu. Jadi kalau langsung Pak Ketua menyetujui usul Pak Sofwat itu menurut saya kurang elok juga, begitu. Kemudian yang kedua tadi Pak Sofwat barusan mereduksi, Pak Ketua. Ungkapan beliau itu mengurangng-ngurangi atau mereduksi kewenangan kita. Saya setuju dengan Bu Erma karena tadi apa gunanya memilih tiga pimpinan itu? Mereka ketika mencalonkan diri jadi pimpinan harus sudah tahu konsekuensinya. Menurut saya paripurna ini juga patut mendis para pimpinan yang yang begitu sikapnya, begitu. Jadi jangan mereduksi Pak Ketua. Saya menghormati lembaga ini dan mari kita sama-sama menghormatinya. Terima kasih. PEMBICARA : CAROLINA NUBATONIS KONDO (NTT) B-75, NTT. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swasti astu Bapak Pimpinan dan Wakil Pimpinan yang saya hormati, rekan-rekan Anggota DPD RI yang saya hormati, hadirin yang saya muliakan. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan mungkin dalam hal ini mungkin ada kekeliruan sebentar tapi saya mohon Pak Ketua untuk menjelaskan kepada kami, memang tidak di, saya belum tahu persis apakah di dalam tatib kita ini apabila ketiga pimpinan kita berhalangan apa bisa diwakili. Yang kedua adalah hemat saya dan perasaan saya ketiga pimpinan kita ini mengalami sakit berat dan mereka dalam keadaan kondisi tidak memungkinkan sehingga mereka tidak hadir disini. Jadi saya mohon maaf memang ini saya seperti sepertinya lelucon tapi memang ada halangan yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu atas nama Komite II saya B-75 Carolina mohon maaf atas kejadian ini dan mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang ada hal-hal yang kita mengambil suatu kebijakan yang masuk di dalam tatib. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik saya rasa cukup ya. 11


PEMBICARA : ERMA SURYANI RANIK, SH. (KALBAR) Pak Ketua sedikit saja. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Ya silahkan Bu Erma. PEMBICARA : ERMA SURYANI RANIK, SH. (KALBAR) Saya kira kalau memang penjelasan dari Komite II dari Ibu Carolina itu tiga pimpinan Komite II itu sakit berat sehingga kita tidak bisa melihat ketiganya hadir di sini yang perlu diklarifikasi juga adalah apakah teman-teman Komite II sudah memutuskan di dalam Rapat Pleno menunjuk salah satu anggota untuk menyampaikan ke depan sidang ini. Karena Pak Ketua saya ingatkan kembali ini Pimpinan Komite II Saudara bukan pimpinan, teman yang menyampaikan tadi Saudara Kadek atas nama Pimpinan Komite II meminta kita untuk memutuskan sesuatu di situ, pengesahan kalau saya tidak salah Pak. Saya minta ini dicek oleh teman-teman oleh Bapak Ibu Anggota Senator khususnya Badan Kehormatan supaya kejadian-kejadian ini tidak kita diulangi lagi di periode berikut berikutnya. Terima kasih Pak Ketua. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (KETUA KOMITE I) Pimpinan, B-12. PEMBICARA : INTSIAWATI AYUS, SH., MH. (RIAU) Pimpinan, Riau, 14. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Sebentar dulu sebentar. Mana B-12? Ya Pak Alirman dulu. Saya sudah tahu. Coba duduk ditempatnya masing-masing ya yang sudah ditentukan jadi supaya saya tahu ini. Ini Pak. Coba tolong mohon ya. Silakan Pak Alirman. PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (KETUA KOMITE I) Terima kasih Pimpinan. Kita harus menghormati kerja dari Komite II itu, tapi saya menyarankan karena ini kan memang kebiasaan yang tidak pernah terjadi dalam sebuah sipur. Nah untuk itu untuk menghormati kerja-kerja dari Komite II ini saya minta karena ada persetujuan yang diminta ke Paripurna kita pending saja dulu tetap kita lanjutkan yang lain. Setelah ada penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara aturan terutama tatib kita nanti kita sahkan, tidak ada masalah. Itu yang paling penting menurut saya daripada kita berdebat lebih jauh lagi. Terima kasih 12


PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik sudah cukup ya sekarang saya serahkan Komite II ini Bu Iin untuk menjelaskan. PEMBICARA : INTSIAWATI AYUS, SH., MH. (RIAU) Baik. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om swasti astu Pimpinan yang kami hormati dan Bapak Ibu Anggota DPD RI di ruang yang mulia ini, Ruang Paripurna. Pertama kami menyampaikan secara pribadi. Saya tidak akan mengatakan ini dari Komite II permohonan maaf. Yang kedua adalah memang sepatutnya saat sebelum dibacakan oleh yang terhormat rekan kami Pak Kadek tadi dapat disampaikan dalam bentuk sebuah pernyataan kondisi Komite II khususnya kondisi dari pimpinan untuk kehadirannya namun itu tidak di disampaikan. Dan yang berikutnya kami ini sepenuhnya menyerahkan kepada seluruh kita di ruangan ini memberikan catatan yang ke depan kami pribadipun tidak menginginkan ini terjadi lagi. Demikian. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Silakan Pak Laode ingin menyampaikan. Silakan. PEMBICARA : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Om swasti astu Saya kira kita perlu memberi apresiasi pada rekan-rekan kita yang berikan catatan terhadap peristiwa pada pagi hari ini tapi lebih dari itu sebetulnya kita perlu mencoba melihat dasar-dasarnya dulu tidak hanya sekedar kebiasaan, ini kan yang kita persoalankan sekarang adalah kebiasaan yang selama ini barangkali dianggap intervensi di dalam aturan baik dalam Undang-Undang maupun Tatib diarahkan secara tegas siapa yang menyampaikan laporan itu dalam Sidang Paripurna. Coba periksa cuma kebiasaan selama ini memang bahwa kita yang menyampaikan adalah dan laporan seperti ini adalah pimpinan alat kelengkapan. Padahal mereka sudah melahirkan produk yang akan diputuskan. Kalau, tadi saya konfirmasi sama sekretariat sebetulnya ini sudah diberi mandat atau tidak? Sudah didelegasikan oleh Pimpinan Komite II. Nah kalau sudah didelegasikan oleh Pimpinan Komite II maka Pak Kadek yang membacakan tidak melakukan kesalahan apa-apa baik secara administrasi maupun secara substansi karena dia menyampaikan adalah lembaganya, alat kelengkapannya menyampaikan laporan melalui pada hari ini adalah Kadek, Saudara kita Kadek, rekan kita disampaikan kepada kita semua untuk diputuskan dan itu putusannya itu sudah ditandatangani oleh 3 pimpinan yang ada di Komite II lalu kita persoalkan kita persoalkan kebiasaan yang berubah substansinya, kita sedikit abaikan ini saya kira tidak terlalu menarik untuk ditonton oleh publik maka mari kita coba melihat peristiwa ini sebagai peristiwa yang sebetulnya hanya secara moral menegur ketiga Pimpinan untuk hadir tetapi secara substansi dan aturan tidak bertentangan sama sekali. Kita menerima substansinya saya kira bahwa 13


peristiwa ini terjadi peristiwa yang sebetulnya di luar kebiasaan tetapi tidak melakukan pelanggaran apa-apa. Saya kira itu saja, dan saya kira kita-kita ini tidak perlulah terlalu jauh mempersoalkan hal-hal yang teknis seperti itu karena yang kita persoalkan banyak hal yang lebih besar di luar sana yang terkait dengan tugas kita. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Silakan yang belum saja dulu ya. Pak Gafar, silakan. PEMBICARA : H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (RIAU) Terima kasih. Yang terhormat Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Ada satu catatan saya yang disampaikan oleh Pimpinan tadi, secara formal mekanisme setelah disahkan baru ditandatangani, tetapi kenapa Pimpinan menandatangani sesuatu yang belum disahkan. Ini juga harus apakah ini konvensi, tapi menurut pengamatan kami berpengalaman dalam sidang-sidang paripurna setelah disahkan baru di tandatangani. Kenapa Pimpinan mengatakan tadi sudah ditandatangani padahal dipermasalahkan persetujuan Paripurna. Itu catatan kami Pak Ketua. Terima kasih. PEMBICARA : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Yang saya maksudkan tadi Pak mohon dipahami bukan kami bertiga yang tandatangani tapi Pimpinan Komite II. Jadi tolong dipahami kata demi kata. Bukan kami bertiga di sini yang tandatangani, sebagai hasil keputusan pleno ini tetapi Pimpinan Komite III telah menandatangani itu, Komite II telah menandatangani itu. Saya kira itu saja saya kira. Saya mohon kalau kita berpanjang-panjang ini tidak selesai sampai jam 12. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, Pak Alirman Sori cukup ya? PEMBICARA : ERMA SURYANI RANIK, SH. (KALBAR) Pak Ketua sedikit saja. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Ya silahkan Bu Erma. PEMBICARA : ERMA SURYANI RANIK, SH. (KALBAR) Pak Ketua, saya kira saya perlu menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua. Kami menyampaikan ini bukan persoalkan persoalan ini teknis tetapi menurut kami ini adalah cara kita berlembaga, cara kita menjadi senator katanya nanti, cara menjadi Senator Anggota DPD, itu satu.

14


Yang kedua, karena itu saya meminta teman-teman di Badan Kehormatan untuk menindaklanjuti ini untuk bisa menyempurnakan ini pada periode Tatib berikutnya kalau itu tidak masuk. Itu saja. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, silahkan pak pendek saja tolong. PEMBICARA : Drs. HARDI SELAMAT HOOD (KEPULAUAN RIAU) B-40 Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cepat saja. Sesuatu kebiasaan yang baik adalah pantas untuk dipertahankan. Oleh karena itu kebiasaan yang baik adalah pimpinan yang menyampaikan laporan tersebut. Yang kedua, menurut hemat kami bila pandangan dan pendapat terhadap RUU Perindustrian ini tidak mendesak sebaiknya memang tidak diputuskan sekarang sehingga pada Sidang Paripurna nanti dapat disampaikan oleh Pimpinan Komite II langsung. Terima kasih Pimpinan. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Silakan Pak Alirman. PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (KETUA KOMITE I) Terima kasih untuk yang kedua kalinya. Saya memahami apa yang disampaikan oleh Pak La Ode tadi, sangat saya pahami dan sangat saya hormati, tapi saya meminjam apa yang sampaikan oleh rekan saya Senator dari Kepri. Jangan kebiasaan yang sudah baik itu lalu dirobohkan dengan cara-cara yang tidak baik. Menurut saya cara-cara yang tidak baik. Kalau memang Pimpinan Komite mestinya harus ada pemberitahuan kemana dia pergi, tidak ada masalah sebenarnya. Secara substansi kita tidak menolak sama sekali karena ini bukan kerja Komite II saja, kerja 132 Anggota DPD RI yang kebetulan secara teknis diserahkan tanggung jawab itu kepada Komite II. Nah untuk itu menurut saya jangan diperdebatkan ini, itu saya maksud tadi. Kalau memang belum clear kita pending kita masukkan yang lain sampai ada Intsiawati Ayus tadi mengatakan dia masih berpendapat sebagai anggota pribadi, belum bisa mewakili ruangnya seperti alat kelengkapan Komite II. Ini kan juga persoalan kalau kita perdebatkan. Nah untuk itu menurut saya yang baik jangan sampai tidak teruskan, itu saja sebenarnya. Substansi tak satu pun kita bisa menolak karena teman-teman kita sudah bekerja sesuai protab yang sudah ada. Terima kasih Pimpinan. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, kalau begitu boleh saya ngambil kesimpulan ya, saya sudah paham. PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH. (KALSEL) Pak Ketua, sedikit saja. 15


Asbabul nujul-nya, sejarahnya kenapa, suatu saat memang ada pimpinan tidak hadir, ini waktu zamannya Ginandjar. Kemudian biasanya juga bebas ada pimpinan hadir terus anggota ya istilahnya di anggota komite itu barangkali ada yang ingin naik di panggung-lah. Ini kan kesempatan teman-teman yang tidak pernah jadi pimpinan naik ke panggung. Kemudian suatu saat muncul naik dan Pak Ginandjar minta ya untuk lain kali kalau bisa pimpinan yang kemudian memang yang penting itu adalah salah atau benar. Itu menurut tatib menurut Undang-Undang tidak diatur. Jadi masalah baik itu kan relative, yang penting salah atau tidak ini. Saya pikir tidak salah begitu. Mana dasar hukumnya. Kalau bicara salah ada dasarnya. Saya kira itu. Saya kira bisa dilanjutkan minta ambil keputusan. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Silakan Pak Bahar. Terakhir ya. PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL) Terima kasih Pimpinan, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swasti astu Dengan tidak mengurangi rasa hormat pendapat Saudara-saudara saya yang pro mau pun kontra bagaimana kalau kita pending kita melangkah ke acara selanjutnya. Terima kasih Pimpinan. PEMBICARA : INTSIAWATI AYUS, SH., MH. (RIAU) Sepakat PEMBICARA : WASIS SISWOYO, SH. (JAWA TIMUR) Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA) Ketua PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Sebentar-sebentar sabar ya. PEMBICARA : WASIS SISWOYO, SH. (JAWA TIMUR) Salam sejahtera dan Om swasti astu PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Saya catat kok ya.

16


PEMBICARA : WASIS SISWOYO, SH. (JAWA TIMUR) Pimpinan dan Anggota yang saya hormati, untuk menghargai kinerja dari Komite II dan itu tidak melanggar Undang-undang tidak melanggar tatib harapan kami kalau memang di pending jujur kami keberatan karena ini kinerja yang sudah dilakukan sekian lama untuk itu. Apabila ini di pending lebih baik ditawarkan kepada anggota siapa yang setuju di pending dan siapa yang setuju itu tidak di pending. Terima kasih Pimpinan. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, jadi begini teman-teman silakan tolong sempurnakan ya. Tolong Pak Paulus ya pendek saja. PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA) Ketua, menurut hemat saya dalam sebuah persidangan itu asas formal dengan laporan tadi tidak dilanggar. Karena apa? Karena pelapor ini kan bisa ditunjuk bicara tetapi seyogyanya dalam hal komite itu minta keputusan seyogyanya ya pimpinan komite. Kalau pimpinan komite tidak bisa hadir tiga-tiganya beri penjelasan dulu tetapi karena ini menyangkut perilaku Pak Ketua, saya pikir biarlah itu dibahas nanti di BK tapi material, material tidak benar kalau ini di pending juga, tidak benar juga. Kita memperbaiki keadaan jatuh pada kesalahan yang lain, begitu lho. Karena itu saya mohon secara formal dalam sebuah persidangan dimanapun juga sebuah alat kelengkapan bisa menunjuk juru bicaranya. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik saya rasa saya sudah paham semuanya, juga sebagian sudah pernah di legislator. Jadi begini, pertama, tetap putusan ini kita ambil putusan karena tidak mungkin juga kita menunda cuma kebiasaan yang kita anggap baik ini nanti diformalkan saja karena kita juga akan membahas tatib. Kalau kita anggap baik ya, kalau masih ada waktu yang Pansus Tatib untuk itu saya ingin mendapatkan persetujuan kepada kita, apakah pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Perindustrian dapatkah kita setujui? KETOK 3X Baik, terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Agak khusus pakai assalammualaikum ini karena hari Jumat. Selanjutnya kami persilakan kepada Komite IV. Mohon itu dicatat Badan Kehormatan ya, eh Pansus ya untuk dinormakan. PEMBICARA : GKR. AYU KOES INDRIYAH (WAKIL KETUA KOMITE IV) Bismillahirahmanirahiim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. 17


Om swasti astu Yang terhormat, Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah. Yang terhormat para Anggota Dewan Perwakilan Daerah, hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat menghadiri Sidang Paripurna ke-6 Dewan Perwakilan Daerah ini pada hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya sesuai dengan jadwal rapat hari ini perkenankan kami menyampaikan satu hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013. Dua, perkembangan pembahasan draft usul inisiatif RUU Revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah A. Hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun anggaran 2013. Pimpinan, Anggota dan hadirin yang berbahagia, dalam pengawasan tersebut DPD RI telah melakukan berbagai aktivitas berdasarkan agenda kegiatan yang telah disusun sebagai berikut : 1. Penyerapan aspirasi masyarakat pada saat kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan pada masa reses dan kunjungan kerja Komite IV DPD RI dalam bentuk tim ke Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bali dan Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan antara tanggal 23 sampai 26 September 2013 2. Perumusan hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 1-13 Oktober 2013 dalam pengawasan atas pelaksana UndangUndang APBD NP tahun anggaran 2013 DPD RI menemukan beberapa hal yang harus mendapat perhatian yaitu sebagai berikut: 1. Realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan masih belum sesuai dengan kebutuhan daerah baik karena jenis barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah maupun harga satuan yang ditetapkan jauh lebih rendah 2. Program kegiatan di dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari kementerian atau lembaga yang dibiayai melalui dana APBN dengan program kegiatan daerah yang dibiayai melalui dana APBD belum sinergi sehingga menimbulkan tumpang tindih program kegiatan yang berujung pada pemborosan anggaran 3. Realisasi penyerapan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan masih rendah bahkan kadang dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dikembalikan ke pusat karena ketidaksesuaian dalam penentuan harga satuan di daerah sebagaimana yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau 4. Belum optimalnya peran gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi terhadap penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayahnya pemerintah provinsi seringkali tidak menerima laporan pertanggungjawaban dari pemerintah kabupaten kota atas pengunaan dana yang langsung di transfer dari pemerintah pusat yaitu dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 PP Nomor 7 tahun 2008 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan 18


5. Jumlah realisasi dana otonomi khusus dari pemerintah pusat kepada provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat sudah sesuai dengan ketentuan namun waktu jumlah transfer kepada pemerintah kabupaten/kota provinsi tersebut khususnya pada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat belum berjalan dengan baik karena Peraturan Daerah Khusus Perdasus sebagaimana mana amanat Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Papua belum ada. 6. Banyak daerah yang memiliki hutan dengan status hutan lindung atau konservasi servasi yang membatasi keleluasaan daerah dalam memaksimalkan potensi ekonomi hutan tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah. Untuk itu perlu ada kompensasi khusus yang dapat terbentuk dana penyesuaian 7. DPD RI melihat bahwa penentuan status hutan lindung berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor 463 Menhut 2 Tahun 2013 di Provinsi Kepulauan Riau tidak selalu memperhatikan situasi dan rencana tata ruang dan rencana wilayah sehingga menurunkan kepercayaan investor kepada pemerintah daerah dan menimbulkan keresahan di masyarakat. 8. Beberapa daerah dengan potensi pariwisata yang besar seperti Raja Ampat, Wakatobi, Banda, Morotai, Toraja dan daerah wisata lainnya masih belum memiliki infrastruktur pendukung yang memadai. Beberapa hal penting yang dimuat dalam hal pengawasan DPD RI yaitu : 1. Kendala dalam realisasi dana transfer daerah disebabkan oleh pengalokasian yang terlambat tidak tepat, tidak berpihak dan tidak transparan. 2. Formula dana alokasi umum untuk wilayah provinsi kepulauan dan kabupaten/kota kepulauan masih belum memperhitungkan luas wilayah laut 3. Kriteria dana alokasi khusus masih kurang transparan sehingga daerah sering mempertanyakan hal tersebut DAK tersebut semakin kurang fokus dan melebar ke semua sektor sehinggah kurang efektif. 4. Kebijakan penataan ruang masih sering menghambat pembangunan di daerah beberapa daerah memiliki permasalahan dengan penataan ruang terkait dengan adanya hutan konservasi yang luas sehingga kurang memberi manfaat ekonomis bagi daerah 5. Event penting nasional yang bertujuan mendorong pariwisata di daerah seperti Sail Raja Ampat berpotensi meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat kabupaten tetapi belum disertai dengan pendanaan dan partisipasi masyarakat setempat. Terhadap temuan tersebut DPD RI merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pemerintah pusat perlu mempercepat penerbitan peraturan pemerintah tentang pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi dana alokasi khusus sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 2. Pemerintah pusat perlu menerbitkan mekanisme ketentuan atau peraturan mengenai kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk melaporkan penggunaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada pemerintah propinsi. Bentuk laporan dengan format standar yang sesuai untuk seluruh kementerian atau lembaga terkait perlu diciptakan sehingga tidak memberatkan daerah dalam membuat laporan. 19


3. Pemerintah perlu mempertimbangkan ulang formula penentuan dana lokasi umum dengan memasukkan faktor luar wilayah laut untuk memberikan keadilan bagi daerah-daerah yang berbasis kepulauan. 4. Juknis untuk dana alokasi khusus perlu lebih cepat diterbitkan oleh kementerian teknis sehingga siap digunakan pada awal tahun anggaran. 5. Dana kompensasi khusus konservasi agar diberikan kepada daerah yang memiliki hutan dengan status hutan lindung dan kawasan konservasi laut 6. Daerah yang mempunyai potensi pariwisata yang besar perlu mendapat perlakuan khusus dana alokasi DAK untuk membangun infrastruktur sehingga mendorong peningkatan kegiatan pariwisata kesehatannya Pimpinan, Anggota dan hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati, pada Sidang Paripurna yang terhormat ini kami menyampaikan materi sebagaimana yang kami sampaikan tadi dengan harapan dapat diambil utusan sebagai berikut hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang nomor 15 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 19 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013. B. Perkembangan pembahasan atas draf usul inisiatif RUU revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pimpinan Anggota dan hadirin Sidang Paripurna yang saya hormati, materi lain yang dibahas pada masa sidang ini yaitu usul inisiatif RUU revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi di daerah tercatat materi itu Komite IV melakukan beberapa tahapan legislasi yakni : 1. Pembahasan dan penyusunan naskah akademik bersama dengan tim ahli. 2. Uji shahih ketiga provinsi yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 9-11 September 2013 dan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 12-14 September 3. Finalisasi materi pada tanggal 20-22 Oktober 2013. Dalam rangkaian proses tersebut Komite IV merumuskan materi muatan dalam draft usul inisiatif RUU revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah antara lain : 1. Menguatkan pajak pusat dan daerah secara bersamaan sehingga pengalihan pajak ke daerah tidak akan menimbulkan ketidakstabilan pada sisi penerimaan anggaran nasional. 2. Mempercepat masa transisi pengalihan PBB obyek perkotaan pedesaan dan perkebunan dilanjutkan optimalisasi penerimaan PBB P3 melalui perbaikan administrasi PBB dan PPHTB 3. Penentuan Sistem peggybag, option dan penata kembali beberapa jenis pajak tertentu terutama pajak tambahan atas cukai hasil tembakau yaitu meliputi ciggaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya. PPH orang pribadi dan PPH Pasal 21. 4. Penentuan pajak bisa asing dan menetapan biaya materai menjadi pajak daerah provinsi 5. Penentuan pajak warisan dan hibah sebagai pajak daerah kabupaten kota. Dalam hal ini warisan dengan limit di atas 500 juta dan hibah di atas 300 juta dikenai pajak. 20


6. Merekontruksi basis-basis pajak-pajak tertentu untuk mendukung pemeliharaan lingkungan dan ekonomi hijau (green economy) antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak listrik, pajak air tanah dan pajak mineral bukan logam dan batuan. 7. Daerah diberi wewenang menentukan tarif pajak dengan memberi shilling tertentu dengan terus dilakukan pemantauan atas kinerja perekonomian daerah hal ini untuk menghindari adanya ekonomi biaya tinggi. 8. Menyelaraskan penguatan pajak daerah dan retribusi daerah dengan mewajibkan belanja daerah sejalan dengan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan publik dan besaran transfer dari pusat. Draft khusus inisiatif RUU revisi Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah selanjutnya akan dibahas pada tahap harmonisasi pemantauan dan pembulatan konsepsi RUU bersama dengan Panitia Perancang Undang-undang yang di direncanakan pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2013-2014. Pimpinan, Anggota dan hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati, pada Masa Sidang II Tahun 2013-2014 beberapa materi yang akan dibahas Komite IV yaitu 1. Tindak lanjut Asmasda 2. Hapsem 1 BPK tahun anggaran 2013 3. RDP dan RDPU tentang RUU Tata cara penyusunan dan laporan APBN dan APBD 4. Pandangan dan pendapat tentang RUU Keuangan negara mengenai revisi Undang-undang Keuangan negara DPD sesungguhnya sudah terlebih dalam menyampaikan usul inisiatif RUU tersebut pada bulan Juli 2012. Kemudian pada bulan Juni 2013 DPR menyampaikan usul revisi mereka kepada Presiden dan DPD yang substansinya sangat berbeda dengan materi muatan dari usul RUU DPD direncanakan pembahasan terhadap revisi Undang-undang Keuangan negara ini akan selesaikan pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2013 2014. Beberapa perbedaan prinsip RUU Keuangan negara antara DPD RI dan DPR RI yaitu a. DPD RI memisahkan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan keuangan daerah sedangkan DPR RI tidak melakukan hal demikian b. DPD RI menentukan batasan ruang lingkup keuangan negara yang tegas sesuai dengan prinsip badan hukum publik dan badan hukum privat sedangkan DPR RI meluaskan ruang lingkup ke seluruh ruang apa pun tanpa kecuali sehingga menimbulkan ketidakpastian hokum c. DPD RI menentukan wewenang DPD RI dalam keuangan negara mulai dari perencanaan sampai dengan pertangungjawaban sedangkan DPR RI hanya menentukan DPD RI memberikan pertimbangan tanpa menjelaskan maksudnya dalam praktek d. DPD RI menentukan wewenang-wewenang pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah secara sistematis, harmonis dan terkoordinasi sedangkan DPR RI membagi kenwenangan-kewenangan tanpa memperhatikan koordinasi antara wewenang itu e. RUU versi DPD RI menyelesaikan kemungkinan konflik kewenangan, konflik regulasi dan konflik norma sedangkan RUU versi DPR syarat dengan kemungkinan konflik wewenang, konflik regulasi dan konflik norma f. RUU versi DPD RI menyempurnakan sistem kewenangan yang harmonis intergatis dan koordinatif sedangkan RUU versi DPR RI syarat berbenturan dan konflik serta tidak mengandung kepastian antar redurasi 21


Pimpinan, Anggota dan hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati, demikian laporan pelaksanaan tugas Komite IV yang dapat kami sampaikan dalam Sidang Paripurna ini. Kami atas nama Pimpinan dan Anggota Komite IV DPD mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan yang terhormat Pimpinan, Anggota dan Sekretariat Jenderal DPD RI serta para staf ahli dan rekan-rekan insan media dalam pelaksanaan tugas Komite IV DPD RI. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om santi santi om PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik terima kasih kepada Pimpinan Komite IV yang telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang cukup panjang. Sengaja saya berikan waktu karena banyak hal yang substansial menurut saya bisa menjadi bahan yang baik untuk pembahasan RAPBN. Untuk itu setelah kita mendengarkan dari pada laporan Pimpinan Komite IV dapatkah setujui hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 19 tahun 2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2013? KETOK 3X Baik tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Selanjutnya mohon waktu kepada Pimpinan yang akan saya sebutkan untuk kita karena hari ini Jumat kalau bisa sebelum jam setengah dua belas lewat, 11.40 paling lama sekali ya bisa kita selesaikan. Untuk itu mohon waktunya untuk dipadatkan. Selanjutnya kami undang kepada Pimpinan Paniatia Akuntabilitas Publik untuk menyampiakan. Kami persilakan. PEMBICARA : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (KETUA PAP) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Kami langsung saja. Sebagaimana biasa pada masa sidang ini PAP melakukan menindaklanjuti temuan BPK dan terpilih Provinsi Kalimantan Barat. Delapan dari 15 kabupaten /kota kita menaruh perhatian pada 280 terpilih dengan kerugian 692 miliar. Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi baru 26 persen. Yang belum selesai dalam proses 68%, yang belum ditindaklanjuti dan tidak ditindaklanjuti kurang lebih 7%. Provinsi Kalimantan Barat tercatat 22% Kabupaten Kayong Utara 27,3%, Kabupaten Melawi Bintang dan Pontianak yang terbanyak menyisakan penyelesaian kasus-kasus kerugian daerahnya. Sementara Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Ketapang di atas 50% Kasus menonjol di Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian bantuan sosial 2011 dan tahun sebelumnya khususnya 2006-2008 kepada KONI dan Fakultas Universitas Kedokteran Tarumanegara 2006-2008 sampai besar 58 miliar. Dan ini telah diverifikasi sedang dalam proses penanganan oleh Polda kita memberikan back up sepenuhnya kepada Polda karena menyangkut saudara kita di ruang sebelah. 22


Kemudian di Kabupaten Ketapang juga terkait dengan penyalahgunaan dari dana PDAM sebesar 54 miliar termasuk untuk pembangunan GOR. Di Kejaksaan tinggi kami juga mendapat klarifikasi terkait dengan proses penegakan hukum terhadap pembangunan GOR dan PDAM Malawi. Ini proyek kurang lebih 65 miliar. Dari 2 kasus menonjol ditangani oleh penegak hukum di Kalimantan Barat. Laporan pengaduan masyarakat ada 10 yang kami terima pada masa sidang ini. Yang menonjol untuk kasus konflik tanah antara gabungan kelompok tani Gapoktan dengan PT. Jambi Agro Wijaya di Sorolangun Provinsi Jambi. Kasus kita telah turun dan koordinasi dan terhadap perusahaan ini oleh BPN di kategorikan sebagai tanah terlantar sebanyak kurang lebih 1.200 hektar karena baru dikelola hanya sekitar 5000 dan masyarakat justru yang membutuhkan itu tidak dikelola oleh perusahaan sehingga kita mendesak pemerintah supaya sisanya ini minimal itu dibagikan kepada rakyat petani yang membutuhkan. Kasus lain menyangkut kasus pembebasan trans kurang lebih 500 hektar di kabupaten Bima yaitu transmigrasi tahun 2000 eh tahun 1900-an dan untuk tanah rakyat hanya diambil begitu saja tanpa ada ganti rugi dan Alhamdulillah kemarin di RDP-kan dengan fakta yang terkait dan kita sepakat untuk mem-follow up dan akan ada tindak lanjut dengan Bank Indonesia kemungkinan mengambil langkah-langkah perbaikan. Pengaduan lain datang dari masyarakat Kelompok Tani Himba Raya Bina Mitra Arta di Kabupaten Kutai Kartanegara, kasus penahanan Saudara Tino Heidel Ampulemba Kalimantan Timur, kekurangan upah karyawan yang disampaikan pengurus MKK di Kabupaten Sorong, korupsi pada program LTELJ PLTGU dua gelawan ini kita korespondensi dan minta klarifikasi dari para pejabat terkait baik kepolisian, gubernur maupun kejaksaan, ada kasus komoditi development dari PT. Putoba Lestari. Menarik sekali sekarang fenomenanya Pak Ketua. Ada 3 DPRD yang menyampaikan pengaduannya kepada kita untuk difasilitasi karena ada konflik baik dengan pihak swasta maupun dengan pemerintah pusat. Terakhir kami menerima lagi dari DPRD Pulau Buruh kemarin kami laporkan Kabupaten Buruh dimana persoalan mereka soal wilayah pertambangannya yang mereka aharapkan segera diputuskan karena kalau tidak Pulau Buruh yang begitu kecil itu bisa tenggelam karena pertambangan ilegal belum ditanggani sampai sekarang ini. Kemudian dewasa ini kami juga menangani dalam laporan kasus sidang yang sebelumnya kasus pemukiman transmigrasi Bereng Melawan Desa Fajar Harapan di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Ini kita bisa mengungkapkan ada 253 sertifikat yang diragukan keabsahannya dan ini dipermainkan selama berpuluh tahun ini oleh para badan untuk ini sudah ada kesepakatan dengan pemerintah setempat akan dibentuk khusus dan tentu akan kita akan follow up terus kasus-kasus ini. Kemudian kasus lain seperti di pengaduan masyarakat terkait dengan PTPN 12 di Kabupaten Jember dan terakhir ada sekarang berkembang lagi kasus dengan PTPN 5 dan kemarin terjadi bentrokan lagi dengan warga. Kami sudah mengkoordinasikannya penanganannya ini supaya PTPN 5 sudah menjanjikan bersedia mengganti 2.800 hektar tanah milik rakyat yang sekarang dikuasasi oleh PTPN 5. Kasus-kasus lain sejalan dengan surat yang dikirim oleh Ketua kepada Presiden kami telah menindaklanjuti bersama menteri terkait dan di sana sudah ada kesepakatan. Kami nanti akan minta waktu khusus dengan Menteri Sekretaris Negara karena kami melihat seolah-olah Menteri Sekretaris Negara di sini hanya sekedar sebagai kantor pos saja. Jadi kalau ada pengaduan hanya diteruskan, tidak ada suatu langkah-langkah kongkret dari pemerintah sehingga bisa menyelesaikan semua permasalah yang diajukan oleh rakyat kepada pemerintah. Jadi ini akan kami tindaklanjuti lagi pada masa sidang berikutnya. Terkait dengan kegiatan sinkronisasi peran BPK, DPR, DPD dan DPRD beserta aparat penegak hukum sudah sampai kepada kepada menghasilkan draft MoU dan draf itu 23


sekarang sedang dibahas oleh biro hukum bagian hukum dari Sekretariat Jenderal dan kalau sudah siap akan dinaikkan kepada Pimpinan untuk diteruskan kepada Pimpinan instansi terkait. Substansinya banyak sekali hal-hal yang bisa itu untuk memastikan peran dari lembaga legislatif dalam khususnya dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan atau pengelolaan APBD. Jadi kita ada kerjasama yang baik sekali dengan dengan BAKN DPR dan BKN DPR juga mendukung sepenuhnya ada dalam perubahan Undang-undang MD3 ini diberikan status yang pasti, dari PAP juga seperti halnya BAKN sehingga bisa menjamin efektifitas pengawasan pelaksanaan Undang-Undang APBN. Kami juga melakukan rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung. Selain mempertanyakan kasus penyitaan barang bukti 200 miliar dari Pemda Aceh Utara korban sistem penegakan hukum yang memang sangat kaku dan akan kita carikan jalan keluarnya tapi Mahkamah Agung rupanya masih tetap berpegang pada proses hukum walaupun sekarang kami minta supaya itu dipercepat karena menyangkut kebutuhan rakyat yang tidak kecil uang 200 miliar bagi kabupaten. Kemudian kami mempertanyakan juga fenomena putusan bebas yang dilakukan oleh jajaran hakim terkait kasus korupsi di beberapa tempat. Ada beberapa kasus dan ini sudah diklarifikasikasi dan sudah sebagian besar dari kasus bebas itu diluruskan oleh Mahkamah Agung dan dijatuhi hukuman. Di samping itu ada juga beberapa kasus tentang penyitaan-penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan yang tidak jelas status barang buktinya dan juga proses pengadilan peradilan terhadap kasus pidana vs perdata dan ini mendapat kehormatan sekali setiap kunjungan PAP ke Mahkamah Agung diterimalah lengkap oleh Pimpinan, Ketua, Wakil Ketua dan para Ketua kamar di lingkungan Mahkamah Agung. Rapat koordinasi dengan BPN terkait dengan kebijakan Prona dan kebijakan penyisiran 20% lahan hijau kami menyarankan apabila dibutuhkan untuk oleh-oleh para Anggota waktu reses itu ke daerah masing-masing bagaimana supaya pemerintah daerah kita dorong juga melakukan kebijakan yang serupa memberikan keringanan dalam rangka biaya ini karena tidak bisa sepenuhnya tanpa biay. jadi BPN hanya bisa membebaskan biaya yang menjadi tanggungannya. Jadi ini bisa kalau di perlukan bahannya bisa kepada kami PAP selain oleh Anggota PAP sendiri kemudian selain itu kami juga mendapat masukan dari kemitraan yang memaparkan government indeks ini sangat perlu pada halaman sekian di belakang itu ada data di sana dan bisa diambilkan bahannya, ini bahan yang sangat baik sekali bagi para Anggota dalam rangka kegiatan politik nanti pada waktu reses. jadi dimana setiap pemerintah justru itu diberikan indeks setelah melakukan berdasarkan suatu hasil survey .Sebagai contoh dari hasil ini ada 3 provinsi yang mendapat nilai terbaik di atas 6; 6,8 yaitu DIY, Jawa Timur dan dan DKI. Kita tepuk tangan untuk mereka supaya jangan Jawa saja kita tepuk tangan saya ingin mengajak memberi tepuk tangan juga kepada Jambi, Bali dan Sumatera Selatan yang mendapat poin dan kami mengharapkan nanti rekan-rekan kita dari Maluku Utara dan Papua Barat yang kebetulan kali ini menduduki terendah kiranya bisa memberikan masukan kepada pemerintahnya, tingkatkan kinerjanya begitu juga kepada pemerintah Bengkulu dan NTT. Itulah rangkaian kegiatan yang kami lakukan dan sebagian besar didalam laporan juga akan ada tindaklanjut kami masih banyak dilakukan pada masa sidang berikut dan kiranya ini akan mendapat dukungan sepenuhnya dari lembaga. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Syalom. Om santi santi om

24


PEMBICARA : DJASARMEN PURBA (KEPULAUAN RIAU) Interupsi Pimpinan. B-39 PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik silahkana Pak Djasarmen PEMBICARA : DJASARMEN PURBA (KEPULAUAN RIAU) Mohon izin. Kalau boleh sekarang ini diberikan karena apa karena Tim Law Center bersama-sama dengan perguruan tinggi hadir di sini begitu banyak sehingga mereka juga nanti di prioritaskan untuk memberikan kata sambutan begitu. Kami mohon izin supaya.. Terima kasih Pimpinan. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik ini tidak lama. Mohon waktunya ya PAP sudah. Kelompok DPD ada yang disampaikan? Tidak ada? Sudah silahkan mohon waktunya nanti pokoknya puncaknya itu nanti yang mantap itu. PEMBICARA : Dra. Hj. ELLA M. GIRI KOMALA R. (WAKIL KETUA KELOMPOK DPD DI MPR) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua. Om swasti astu. Yang terhormat Pimpinan DPD RI kemudian para Anggota DPD RI dan seluruh hadirin. Izinkan saya mewakilil Kelompok DPD RI di MPR. Saya sebagai Wakil Ketua ingin menyampaikan laporan Kelompok DPD di MPR RI pada Sidang Paripurna ini. Sebagaimana diketahui bahwa MPR RI sudah membentuk satu tim namanya Tim Kerja Sistem Ketatanegaraan Indonesia pada dengan melalui SK Pimpinan MPR RI Nomor 5 Tahun 2012 kemudian juga hak diubah menjadi SK Pimpinan MPR RI Nomor 2 Tahun 2013. Tim kerja tersebut meliputi Tim Kerja 1 dan 2 yang memiliki kajian masing-masing tentang konsepsi konstitusi aspirasi usul perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kemudian tentang penguatan lembaga negara. Tim kerja 2 tentang implementasi Pancasila, Undang-Undang Dasar dan NKRI serta Bhineka Tunggal Ika. Kemudian tentang evaluasi keputusan MPR dan tentang produk Undang-Undang kemudian juga Kelompok DPD di MPR sudah melakukan konsinyering dengan membahas beberapa materi yang komprehensif yaitu tentang bentuk kedaulatan kemudian fungsi dan kedudukan lembaga lembaga negara sistem pemerintahan negara sistem pemilihan umum nasional dan daerah dengan mendatangkan atau menghadirkan para ahli dan bahasan piala dihasilkan atau adapun beberapa pokok pemikiran hasil pendalaman materi tersebut adalah satu mengenai pola dasar pembangunan nasional dan Sidang Paripurna MPR RI. Kemudian mengenai peran DPD RI dalam pengisian jabatan-jabatan publik selanjutnya uraiannya disini tidak perlu kami sampaikan ,mencermati setiap perkembangan yang terjadi di MPR RI dan selanjutnya dibahas secara internal oleh Kelompok DPD di MPR RI, terdapat beberapa sikap politik yang disepakati yakni sebagai berikut : 25


Kelompok DPD MPR RI perlu mendorong dan mempercepat rekomendasi tim kerja KSKI MPR RI tentang penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mendukung penuh pembentukan tim kecil untuk persiapan sidang paripurna MPR RI dengan agenda pembentukan Panitia ad hoc MPR RI, penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR RI dipandang mendesak untuk diselenggarakan dengan mempertimbangkan bahwa MPR RI periode 2009 2014 harus menghasilkan output yang memberikan sumbangan positif bagi kemajuan bangsa. Kemudian Kelompok DPD RI di MPR RI perlu mendalami secara bersungguh-sungguh rule model GBHN, sebagai urgensi pola dasar pembangunan nasional yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan pembangunan baik oleh pusat daerah maupun lembaga-lembaga negara beserta implikasi konstruksi hukumnya. Terkait hal ini Kelompok DPD MPR RI perlu melakukan kajian lebih lanjut mengenai pengawasan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam hal ini Kelompok DPD di MPR itu perlu mengusulkan pada Sidang Paripurna DPD RI mengenai pembentukan panitia khusus DPD RI tentang RPJMN dan RPJPN. Perlu kami sampaikan pula pada kesempatan ini bahwa Kelompok DPD di MPR dalam rangka secara serius mengupayakan penataan sistem ketatanegaraan melakukan kerjasama dengan Lemhanas yang sedianya dan insya Allah pelaksanaan MoU nya akan dilaksanakan pada Sidang Paripurna mendatang. Saya kira itu pokok-pokok yang harus kami sampaikan sebagai laporan dari Kelompok DPD di MPR RI. Demikian, terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Selanjutnya kami persilakan pansus mohon waktunya dipertimbangkan. Silakan Pak ada yang mau disampaikan? PEMBICARA : AIDIL FITRI SYAH (PANSUS GURU) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Pimpinan DPD RI, Bapak-bapak dan Ibu-ibu Anggota yang kami muliakan, Bapak Sekretaris Jenderal, staf, hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati. Perkenankanlah saya dalam Sidang Paripurna ke-6 DPD RI Masa Sidang Tahun Sidang 2013 menyampaikan secara singkat laporan pelaksanaan tugas Panitia Khusus Guru sebagai berikut : Pansus Guru dibentuk tanggal 26 Februari 2013. Namun melaksanakan tugas sejak tanggal 4 Juni 2013. Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPD RI Nomor 16/ PIM / IV/2012-2013. Dengan demikian maka Pansus Guru secara efektif melaksanakan tugasnya lebih kurang selama 5 bulan. Dalam rangka optimalisasi program-program kegiatan Masa Sidang Satu Tahun 2013 - 2014 Pansus Guru DPD RI telah melaksanakan kegiatan sidang pleno Pansus sebanyak 4 kali. Dalam rangka memperoleh pandangan yang komprehensif terkait masalah guru maka Panitia Khusus Guru telah mengundang para narasumber yang berasal dari perguruan tinggi dalam sidang dengar pendapat umum pada Masa Sidang I Tahun 2013-2014, Pansus Guru DPD RI telah melakukan sidang dengan rapat dengan sidang dengar pendapat umum antara lain : RDPU dengan akademisi-akademisi, pakar pendidikan, guru, dengan narasumber Prof. Dr. Sudjiarto dan Prof. Dr. Sunaryo Kartanidata M.Pd Ketua UPI Bandung pada tanggal 28 Agustus 2013 dalam paparannya mengulas lebih 26


banyak terkait baik bagi guru sampai pada rekrutmen guru dan juga memberikan masukan dan pandangan terhadap permasalahan guru agar kedepan kesejahteraan guru membaik. Bapak dan Ibu sekalian, Pimpinan yang kami hormati dan beberapa langkah-langkah yang terkait dengan guru ini dapat melaksanakan dengan melakukan peninjauan ke daerahdaerah, merekam apa yang terjadi di daerah dengan segala permasalahan guru yang sesuai dengan kondisinya kami membagi 3 rekaman Barat, Tengah dan Timur. Dalam konteks inilah kami menghimpun semua permasalahan-permasalahan menyangkut guru dari persiapan guru sampai kepada pelaksanaan dan segala masalah yang menyangkut tentang itu sendiri. Memang kami di hadapkan dua masalah, apakah kita berorientasi kepada mekanisme tentang dunia pendidikan ataukah kita menjurus kepada perbaikan guru itu sendiri. Oleh sebab itu Pansus cenderung untuk melaksanakan tentang permasahan guru dengan segala persoalannya. Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, Bapak Pimpinan yang kami hormati, dalam rangka ini maka Pansus Guru masih harus banyak lagi melakukan rekaman terhadap permasalahan persoalan guru secara menyeluruh, maka kami mengharapkan karena sampai saat ini kami belum merampung secara keseluruhan tugas yang dibebankan kepada Pansus Guru ini, untuk itu kami mohon melalui Bapak Pimpinan agar kami diberi waktu selama 3 bulan lagi untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ini. Inilah beberapa hal yang telah kami dapat rampung dalam persoalan ini melalui kesempatan ini. Kiranya permohonan kami memperpanjang waktu untuk kembali ini dapat disetujui. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik Bapak-Ibu sekalian tadi kita telah mendengarkan dari laporan yang cukup baik dari Pansus Guru tapi masih banyak hal yang harus dibahas. Pada Sidang Paripurna ini dimintakan persetujuannya kita untuk memperpanjang masa tugas Pansus selama lebih 3 bulan ke depan. Apakah ini bisa kita setujui? KETOK 1X Baik tepuk tangan buat kita semua. Maaf tadi agak terlewat. PHAL silahkan Pak Bahar kalau ada yang mau disampaikan. Ini orang yang bijak. Jadi dia tahu waktu itu batas, kita masih ada 20-30 menit lagi. Alhamdulillah Bapak-Ibu sekalian kita telah mendengarkan laporan dari masingmasing alat kelengkapan dan telah memutuskan beberapa usul RUU baik itu berupa pandangan pendapat, serta hasil pengawasan DPD RI PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL) BK belum melapor. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Memang tidak ada di dalam? Baik kalau memang ada mohon maaf. Saya pikir silakan. 27


PEMBICARA : I WAYAN SUDIRTA, SH. (KETUA PPUU) Ketua. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Iya nanti-nanti PEMBICARA : I WAYAN SUDIRTA, SH. (KETUA PPUU) Kita dari luar daerah demikian banyak datang dan sebentar lagi minta conference, sementara wartawan harus sembahyang. Apa yang bisa saya lakukan tadi sudah diusulkan kita lebih awal. Maksudnya agar dapat bicara disini dan dapat konferensi pers mohon dikelola dengan baik dan jangan sampai kawan-kawan yang memberi dukungan luar biasa kita anggap sesuatu biasa. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, jadi begini, ini banyak betul ya karena waktu kita tadi sudah memulai dari 09.30 WIB. Masa sidang tapi memang saya meminta dan memohon ya supaya waktunya tolong diperhatikan, saran juga teman-teman dari perguruan tinggi melihat juga bagaimana ini berkembang, jadi tidak ada juga salahnya ya. Jadi mudah-mudahan dinamika ini juga menarik untuk bahan kajian ke depan. Mohon pengertiannya Bapak-Ibu sekalian, silahkan cepat. PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL) Pimpinan dan rekan-rekan semua yang saya hormati, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swasti astu Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, terima kasih kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, memberi kesehatan untuk bisa melaksanakan tugas-tugas kita selama masa sidang ini. Selanjutnya kami juga ingin menyampaikan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada rekan-rekan yang beragama Hindu. Semoga hikmat dari pada perayaan agama ini dapat memberikan kekuatan bagi kita untuk berfungsi bagi bangsa dan negara. Selanjutnya untuk Badan Kehormatan laporan adalah hanya dua. Berdasarkan seminar-seminar Badan Kehormatan yang dua kali berturut-turut hal itu menimbulkan dampak yang positif bagi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari seluruh Indonesia. Oleh karena itu tugas pertama dalam masa sidang ini adalah penerimaan delegasi-delegasi DPRD dari beberapa kabupaten kota mulai dari Kota Payakumbuh, Kabupaten Lampung Utara, dan kemudian Kota Ambon. Mereka umumnya mengeluhkan mereka bekerja tanpa kode etik dan atas arahan dari pimpinan dan Badan Kehormatana dan Anggotanya, mudah-mudahan mereka ini dapat melaksanakan fungsi mereka pada tahun sidang yang berikutnya dengan mencoba menyusun kode etik mendorong seluruh Anggota DPRD melaksanakan fungsi tugas mereka dan sebaik- baiknya. Setelah itu yang kedua adalah rekapitulasi kehadiran anggota masing-masing sudah tiba tolong periksa kehadiran anggotanya, berapa persen hadir, sekalipun ini tahun politik 28


tapi seluruh mata rakyat Indonesia sementara mengikuti Dewan Perwakilan Daerah ini sebagai sebuah lembaga negara yang harus menghargai seluruh aspirasi mereka. Jadi periksa masing-masing persentasi kehadiran anggota di ruang kerjanya masing-masing, itu satu untuk semua alat kelengkapan. Dari sebelas alat kelengkapan, Pimpinan DPD RI memperoleh nilai tertinggi kehadiran mereka sedangkan alat kelengkapan yang tingkat kehadiran sangat minim adalah Komite I hanya 44, 38 persen, ini hanya untuk pengumuman bagi kita sekalian. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian yang dikeluhkan tadi malahan yang dimasalahkan tadi mengenai soal pelanggaran kode etik, pelanggaran tata tertib, tidak ada pelanggaran tata tertib yang dilanggar oleh semua anggota termasuk tadi saudara Kadek melaporkan mengenai laporan Komite II, masalah moral. Itulah yang menjadi salah didalam komite apakah sebagai sebuah lembaga negara dia mewakili atau yang melakukan tugas legislasi sebagai pimpinan kolektif bolehkah kalau dalam satu untuk itu tiga orang itu lalu kemudian sakit ya itu saja nanti dikaji. Oleh saya rasa demikian. Saya mengakhiri bicara saya sampai sekarang. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi santi om PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, kita masih ada waktu 25 menit. Sidang dewan yang mulia, perlu kami informasikan Rapat Panmus kemarin telah memutuskan bahwa Masa Sidang II Tahun Sidang 2013-2014 akan mulai tanggal 19 November yang berakhir tanggal 20 Desember. Jadi pendek sekali, ini diperhatikan. Terakhir, juga perlu kami informasikan adanya pengunduran diri dari Pak A.M. Fatwa, kok pada diam ini? Dari anggota PAP maksudnya, karena terlalu banyak tanggungjawabanya sehingga itu nanti akan diselesaikan oleh 4 orang Anggota DPD di Jakarta. Selanjutnya mohon waktu yang tepat mintakan ini adalah menarik pertama kali seorang Anggota DPD menyampaikan haknya. Silakan sampaikan secara pokok-pokok saja, detailnya nanti kami persilakan untuk didiskusikan di ruang setelah ini. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Fatwa. PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (KETUA BK) Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera dan secara khusus kepada rekan-rekan kita dari Bali yang merayakan Hari Kuningan mengucapkan selamat. Rekan-rekan, Saudara Ketua dan rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat, penggunaan hak bertanya seperti yang kemukakan oleh Pimpinan tadi ini secara konvensional sejak adanya parlemen sudah digunakan hanya sekali-sekali saja. Yang terdokumentasi dan sempat terpublikasi kita ingat yang terakhir digunakan adalah di zaman pemerintahan Habibie yaitu soal kasus Timor timur, dua Anggota DPR mengajukan pertanyaan yaitu Ferry Mursyidan Baldan dan dan seorang dari dan seorang rekannya lagi Anggota Golkar dan Presiden Habibie sendiri memerlukan datang menyampaikan penjelasan. Kemudian di masa Presiden Pak Harto itu cuma sekali ada Anggota sebanyak 12 Anggota yang mengajukan yang dipelopori oleh Yusuf Hasyim dari beberapa fraksi 12 Anggota dan Presiden Soeharto menugaskan Menhankam Pangab Jenderal Yusuf menyampaikan jawaban penjelasan di hadapan Paripurna DPR masalah yang dipertanyakan 29


ialah pidato di luar teks Presiden Soeharto di muka Rapim ABRI di Pekanbaru dan pidato Presiden Soeharto di muka Kopassus yang dimana Presiden Soeharto mengatakan bahwa kalau ada yang berani merubah Undang-Undang Dasar 1945 kita culik saja seorang Anggota MPR, bahwa itu menimbulkan permasalahan keriuhan dan dari rekan-rekannya kalangan (Purn.) ABRI sendiri banyak memberikan reaksi dan itulah pangkal lahirnya yang disebut kursi 50. Kemudian di masa presiden Soekarno terkenal 2 anggota parlemen yang bertanya, yaitu Anwar Haryono dari Partai Masyumi dan Ahmad Saihu dari Partai NU mempertanyakan tentang konsekuensi hukum dari dekrit, juga ada usul inisiatif namanya ya lanjutan dari bentuk lain dari pertanyaan, usul inisiatif dari Nurdin Lubis dan Djamaluddin Malik yang mengusulkan agar Jenderal Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden. Itulah kira-kira yang sempat kita baca di dalam risalah parlemen. Nah sejak adanya Undang-Undang MD3 ini, baik DPR maupun kita di DPD belum pernah ada yang sempat mempertanyakan, mengajukan pertanyaan kepada Presiden. Nah Saudara-saudara, kebetulan ada sekarang permasalahan yang “umum” tetapi sebenarnya nama resminya itu adalah Low Cost Green Car. Saya tidak akan membacakan keseluruhan puluhan hanya pertanyaannya saja yang saya sampaikan yaitu : “Kiranya Saudara Presiden dapat menjelaskan pertimbangan pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Perindustrian nomor sekian tentang pengembangan produksi kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi dan harga terjangkau. Kiranya sudah Presiden pendapat dengan penanya bahwa kebijakan tersebut akan semakin memperparah kemacetan di berbagai kota besar yang belum memiliki sistem transportasi publik yang terintegrasi murah, nyaman, aman dan memadai. Kita ketahui bersama sampai saat ini semua kota besar di Indonesia belum satu pun yang mempunyai sistem transportasi public yang baik. Pertanyaan berikutnya, adanya kemungkinan tingginya permintaan mobil murah ditengah rendahnya lifting minyak nasional yang berakibat pada besarnya ketergantungan atas BBM diimpor, kebijakan apa yang akan ditempuh Saudara Presiden untuk mengendalikan kepemilikan mobil mahal dari mereka yang sudah memiliki mobil tapi terus menambah jumlah koleksi mobil pribadi dan keluarga untuk mengimbangi permintaan mobil murah tersebut. Pertanyaan berikutnya, kiranya Saudara Presiden sependapat dengan penanya bahwa terdapat kemungkinan produsen mengimpor secara utuh mobil murah atau kandungan lokalnya tidak memenuhi syarat 80% membuat mobil nasional itu sebenarnya 80% ya, kebijakan apa yang akan ditempuh Saudara Presiden menghadapi kemungkinan dimaksud dengan kata lain langkah apa yang diambil untuk memastikan program mobil murah akan memenuhi syarat komponen lokal minimal 80%? Pertanyaan berikutnya, kebijakan apa yang akan tembus Saudara Presiden agar kebijakan mobil murah tidak hanya terkesan sebatas kebijakan populis untuk mendorong citra positif pemerintah karena sebenarnya pemerintah belum memiliki cetak biru dalam membangun daya saing industri otomotif nasional? Berikutnya tinggal satu lagi, apakah ada kebijakan khusus dari Saudara Presiden di bidang infrastruktur dan modal transportasi yang sesuai kebutuhan setempat dan secara ekonomi relatif murah? Apakah kebijakan Saudara Presiden berupa mobil murah merupakan nama lain dari kebijakan mobil nasional? Adakah cetak biru tentang itu yang telah mengalami uji publik dan mendapat dukungan semua pihak termasuk lembaga-lembaga legislatif sesuai kewenangan yang diberikan konstitusi terakhir? Kiranya Saudara Presiden dapat menjelaskan bagaimana kebijakan mobil murah dapat mendukung dan berkorelasi dengan program penurunan emisi gas rumah kaca ini pernah dicanangkan Presiden di forum internasional. Apakah ini sejalan? Ini kiranya Saudara Presiden dapat pula menjelaskan apakah biaya eksternalisasi salah satunya biaya lingkungan akibat dari kebijakan mobil murah sudah diperhitungkan dan dimanakah kompensasi untuk 30


semua komponen kesejahteraan sosial yang hilang akan dicerminkan dalam kebijakan mobil murah? Inilah prinsip-prinsip pertanyaan itu dan Saudara-saudara alhamdulillah di dalam waktu sejak tanggal 21 saya mencoba meng-approach tidak saya wakilkan kepada staf karena saya approach keluar masuk kamar bahkan di dalam perjalanan perjalanan di pesawatpun saya lakukan operasi pendekatan dan sampai sekarang ada 95 yang memberikan dukungan atas pernyataan 95 Anggota yang terhormat. Jadi saya kira itu nanti sesuai terutama saran kemarin dari Pak Farouk bahwa nanti untuk pengantarnya dari Pimpinan Ketua DPD kepada Presiden. Ini antara Sekretariat Jenderal dengan pihak kami ada kerjasama didalam membuat, menyusun sebaik baik-baiknya. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, terima kasih kepada Pimpinan. Sebentar-sebentar. Baik terima kasih kepada Pak Fatwa yang telah menyampaikan hak bertanya Anggota yang sebagai hak bagaimana yang diatur oleh Pasal 232 yaitu sudah disiapkan dengan sangat siap sekali telah melaporkan Pimpinan didukung lebih dari 95 orang kita dan itu tentu kami punya tanggung jawab untuk meneruskan kepada Presiden dan diharapkan juga nanti akan dijawab melalui Rapat Paripurna di Masa Sidang pertama yang akan dating. PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH. (KALSEL) Interupsi Ketua. Pak Ketua, karena ini perseorangan jadi mohon tidak perlu Ketua yang membuat surat. Kalau Ketua membuat surat itu lembaga namanya dan saya kira ini kalau perseorangan seperti demikian nanti besok lusa ada juga yang dari yang lainnya. Jadi saya mohon kebiasaan ini dihentikan karena tidak melalui proses pembahasan yang mendalam. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik nanti kita diskusi. Silakan Pak Farouk. PEMBICARA : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD(KETUA PAP) Sebagaimana kemarin sudah disampaikan karena kita ini bukan ahli ekonomi kemungkinan ada daerah yang memang menyambut baik, yang daerah yang padat memang menimbulkan permasalahan tapi di daerah yang kurang mungkin menyambut baik. Jadi kalimatnya sedemikian rupa apa supaya hal semacam ini, makanya kemarin saya mengusulkan bagian hukum supaya memperjelas lagi. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, ya nanti selanjutnya dijelaskan di luar. Selanjutnya inilah yang kita tunggu. Penjelasan daripada pelaksanaan tugas dari Law Center. Kami persilakan. 31


PEMBICARA : Hj. HAIRIAH, SH., MH. (KALBAR) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swasti astu Yang terhormat Ketua DPD RI, Wakil Ketua DPD RI, Bapak dan Ibu Anggota DPD RI dan Bapak dan Ibu dari 35 perguruan tinggi seluruh Indonesia. Selamat datang Ibu-ibu, Bapak-bapak dan terima kasih Bapak Ketua, Wakil Ketua dan Bapak Ibu Anggota DPD yang kami hormati. Selama 3 hari kami telah melaksanakan workshop yang tadi sudah dibacakan hasil-hasil dari workshop tersebut. Kami tidak ingin berpanjang-panjang tentang hasilhasilnya karena sudah ada di Bapak dan Ibu sekalian dimana intinya keberadaan Bapak dan Ibu dari seluruh Indonesia ini adalah untuk menguatkan kelembagaan dari Law Center dan DPD RI. Nah untuk itu salah satu yang dihasilkan adalah Bapak dan Ibu akan memberikan suatu pernyataan sikap bersama dari seluruh perguruan tinggi yang hadir pada kegiatan Law Center itu, mohon kepada Bapak dan Ibu kalau kita minta semuanya untuk hadir untuk maju ke depan untuk membacakan rekomendasi ini yang dihasilkan pada saat workshop pada tanggal 22 sampai tanggal 24. Kepada Bapak dan Ibu yang mewakili perguruan tinggi untuk hadir kedepan bersama-sama dan mohon juga Bapak Pimpinan PPUU Pak Wayan beserta Pak Djasarmen, Pak Anang Prihantoro hadir mendampingi di depan dan Bapak Ibu semua yang ada di belakang dari perguruan tinggi mungkin bisa hadir saja di sini untuk bersamasama mendampingi dalam pembacaan petisi dari perguruan tinggi. Ibu dari Universitas 11 Maret. Silahkan Ibu di sini. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, silahkan teman-teman media di seluruh Indonesia ini. PEMBICARA : (PERWAKILAN PESERTA WORKSHOP LAW CENTER DARI UNIVERSITAS 11 MARET) Bismillahirrahmaniirrahiim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om swasti astu Yang kami hormati Bapak Ketua DPD RI H. Irman Gusman, SE., MBE, Bapak Ketua Panitia Perancang Undang-Undang I Wayan Sudirta, SH, Bapak Ketua Timja Law Center PPUU DPD RI Bapak Djasarmen Purba, SH serta seluruh Anggota DPD RI, serta semua yang hadir dalam Rapat Paripurna DPD RI, kami mewakili dari perguruan tinggi seluruh Indonesia akan menyampaikan pernyataan sikap peserta Workshop Suporting System untuk mendukung pelaksanaan tugas DPD Republik Indonesia. Workshop yang dilaksanakan mulai tanggal 22-24 Oktober 2013. Pernyataan sikap peserta Workshop pada tanggal 24 Oktober 2013 : Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kami peserta Workshop Law Center atau PPKIH DPD Republik Indonesia yang bertemakan merumuskan supporting system untuk mendukung pelaksanaan tugas DPD dengan ini menyatakan : Pertama, meminta semua lembaga negara dan segenap komponen masyrakat Indonesia untuk mendukung penguatan kelembagaan dan fungsi DPD Republik Indonesia 32


sebagai lembaga perwakilan daerah dalam kerangka double cek and balance dan sebagai representasi daerah dan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam perwujudan jati diri bangsa Bhineka Tunggal Ika Kedua, mendesak semua lembaga negara dan segenap komponen masyarakat Indonesia untuk mendukung pelaksanaan amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wujud konkrit dalam penataan kembali sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang salah satunya adalah memperkuat kedudukan dan kewenangan kelembagaan DPD Republik Indonesia sebagai lembaga Negara. Ketiga, mendesak kepada DPR RI untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X Tahun 2012 yang berkaitan dengan fungsi legislasi DPD Republik Indonesia berdasarkan amanat konstitusi Pasal 22d Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta 24 Oktober 2013. Peserta Workshop Law Center/PPKIH DPD Republik Indonesia yang bertemakan merumuskan supporting system untuk mendukung pelaksanaan tugas DPD : 1. Ibu Zahratul Idami dari Universitas Syah Kuala 2. Dr. Agusnida, SH M.Hum dari Universitas Sumatera Utara 3. Prof.Dr.Ir. Helmy, M.Sc. selaku Wakil Rektor dari Universitas Andalas 4. Mr. M. Khusnu Abadi dari Universitas Islam Riau 5. Mr. Ivan Fauzani Raharja dari Universitas Jambi 6. Amir Syarifuddin, SH., M.Hum. dari Universitas Sriwijaya 7. Dr. Khairil, M.Pd. Dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu 8. Dr. Heriyandi, Sh., M.Si dari Universitas Lampung 9. Erwin, SH., MH., MKM dari Universitas Bangka Belitung, Dr. Rusinsi Samin, M.Si Universitas Maritim, Raja Ali Haji, Dr. Hernadi Afandi, SH, LLM Universitas Padjadjaran, Eko Sabar Prihatin, SH, MH Universitas Diponegoro, Suni Umu Firdaus, SH, MH Universitas 11 Maret, Dr. Enny Nurbaningsih Universitas Gadjah Mada, Radian Salman, SH, LLM Universitas Airlangga, Herlin, SH, MH Universitas Brawijaya, Rahman Djazuli, SH, MH Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Prof.Dr. Drs Yohanes Uswunan, SH, M.Hum Universitas Udayana, Prof. Husni, SH., MH Universitas Mataram, Sukardan Aleisius, SH, MH Universitas Cendana, Turiman Faturahman Nur, SH, M.Hum Universitas Tanjung Pura, Ibu Yeni AS, SH, MH Universitas Panca Bhakti, John Retei Ariswandi Universitas Palangkaraya, Abdul Halim Barkatullah Universitas Lambung Mangkurat, Johar B, SIP, MSi Universitas Mulawarman, Marten Tampang Guma, SH, M.Hum Universitas Samratulangi, Dr. Sulbadana,S.H. MH Universitas Tadulako, Dr. Hasrullah,S.H. MH Universitas Hasanudin, Sahrina Saefuddin, SH, LLM Universitas Haluleo , Mohammad Rusdianto Ulu Hulawa, SH., M.Hum Universitas Negeri Gorontalo, Prof. Dr. SEM. Mirahua, S.H, M.Hum Universitas Pattimura, Siti Bararah Sinai Universitas Khairun, Ir. Federic Luhulima, MM Universitas Papua, Resky,S.H. MH Universitas AL-Ashairiah Mandar, Martinus Salosa, SH., M.Hum, Bapak Pembantu Rektor II Universitas Cendrawasih. Sekian pernyataan sikap peserta workshop 24 Oktober 2013. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om santi santi om PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat kami dari seluruh perguruan tinggi yang mewakili Indonesia atas dukungan, support dan moralnya mudah-mudahan ini menjadi energi positif buat kelanjutan kita ke depan. Sidang dewan yang mulia, berhubung karena keterbatasan waktu saya tidak membacakan pidato penutupan saya. Saya anggap saja dari tulisan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, saya mohon nanti melalui Sekretariat Jenderal dibagikan beberapa 33


poin saja untuk menghemat waktu. Marilah untuk itu kita semua telah melaksanakan agenda sidang ini dengan baik sekali dan kami harapkan kepada seluruh anggota dewan selamat melaksanakan tugas di daerah pemilihan masing-masing. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua. Sebagai penutup marilah kita berdoa bersama agar dalam pelaksanaan tugas kita ke depan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta mendapatkan ridho Tuhan Yang Maha Esa, untuk itu kami dipersilahkan kepada kesedian saudara Senator H. Abdul Gafar Usman dari Provinsi Riau untuk dapat berdoa untuk mewakili kita. Kami persilahkan. Baik silahkan saja. Pak Fatwa saja silakan ke depan Pak Fatwa sekalian penutupan. PEMBICARA : H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (RIAU) Alhamdulillahirobbilalllamin. Washolatu wassalamu alla rasullilah wa 'ala alihi washohbihi ajma'in. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhiroti hasanah waqina 'adzabannar Subhana Rabbika Rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wa salamun 'alal-Mursalin. Wal hamdu lillahi Rabbil 'alamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Aamin. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillah Sidang Paripurna ke-6 Dewan Perwakilan Daerah kami tutup. Saya ucapkan wabillahitaufik walhidayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETOK 2X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.20 WIB

34


DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 MASA SIDANG II TAHUN SIDANG

Recommend Documents