DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-13 MASA SIDANG III TAHUN SIDANG

Nomor : DPD.220/SP/13/2012

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ----------RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-13 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2011-2012 I. 1. 2. 3. 4. 5.

KETERANGAN Hari Tanggal Waktu Tempat Pimpinan Sidang

: : : : :

Selasa 8 Mei 2012 10.05 WIB – Selesai GEDUNG NUSANTARA V Pimpinan DPD 1. H. Irman Gusman, SE., MBA. (Ketua) 2. Dr. Laode Ida (Wakil Ketua) 3. GKR. Hemas (Wakil Ketua)

6.

Sekretaris Sidang

:

1. Sekretaris Jenderal DPD (DR. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc.) 2. Wakil Sekretaris Jenderal DPD (Drs. Djamhur Hidayat)

7.

Panitera

:

Kepala Biro Persidangan II (Dra. Sri Sumarwati Isf.)

8.

Acara

:

9. 10.

Hadir Tidak hadir

: :

II. JALANNYA SIDANG :

1. Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2011-2012. 2. Pidato Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 20112012. 3. Laporan akhir Pansus Pertambangan. 4. Laporan Kegiatan Anggota DPD RI Daerah Pemilihan. Orang Orang

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.05 WIB

1.

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Sebelum kita memasuki sidang paripurna ini, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu kami mohon kepada tim paduan suara untuk dapat memandu untuk menyanyikan lagu. Dan kepada seluruh anggota dan seluruh hadirin yang hadir untuk dimohon berdiri dan mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 2.

PEMBICARA : PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia raya… Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Disanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan Tanah Airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Hiduplah negriku. Bangsaku Rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya.

1

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-13 DPD RI, SELASA 8-05-2012

3.


Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Berdasarkan daftar catatan hadir yang disampaikan oleh sekretariat jenderal, sampai saat ini telah hadir 67 orang, dimana dari jumlah anggota yang tidak hadir ada yang bertugas 4 orang, kemudian izin 2 orang, dan sakit 1 orang. Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (1) dan (3) peraturan tatib DPD sidang telah memnuhi syarat untuk dibuka. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Sidang Paripurna ke-13 Tahun Sidang 2011-2012 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETOK 1X

Bapak-Ibu, hadirin yang berbahagia. Agenda pokok Sidang Paripurna ke-13 DPD pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2011-2012, sesuai dengan jadwal acara mempunya 4 agenda pokok; 1. 2. 3. 4.

Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2011-2012. Pidato Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2011-2012. Laporan akhir Pansus Pertambangan. Laporan Kegiatan Anggota DPD RI Daerah Pemilihan.

Baiklah, Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia. Sebelum kita memasuki agenda pokok, kami ingin mengajak kita semua untuk berdoa bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kita seluruh anggota DPD RI di masa sidang IV yang akhir daripada periode alat kelengkapan kita pada masa sekarang. Untuk itu kita minta kepada Bapak Muslihuddin Abdurrasyid dari Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat berkenan memimpin doa. Waktu dan tempat kami persilakan. 4.

PEMBICARA : KH. MUSLIHUDDIN ABDURRASYID, Lc., M.Pdi. (KALTIM)

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing, dan saya akan memimpin doa dengan agama Islam yang saya peluk. Mari kita sama-sama mengawali dengan membaca Surat Alfatihah. Alfatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil 'alamin wasshalatu wasalamu 'ala asrafi anbiyaa i wal mursalin, wa ala alihi washahbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, kami hadir ditempat ini dalam rangka melaksanakan tugas yang diembankan oleh amanat daerah dan rakyat kami. Dan kami mengharapkan Engkau ya Allah sesuai dengan firman "memintalah kepada-Ku niscaya akan kami perkenankan". Oleh karena itu dalam kesempatan hari ini kami berdoa kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, perbaikilah keagamaan kami yang menjadi penjaga urusan kami. Perbaikilah dunia kami yang menjadi ladang kehidupan kami. Perbaikilah akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah hidup kami ini, kami selalu menambah kebajikan. Dan jadikanlah kematian sebagai waktu untuk beristirahat dari segala kejahatan.

2


Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan jadikanlah hari esok lebih baik dari hari ini. Berikan kepada kami dampak yang baik dari semua urusan kami, dan jauhkan kami dari azab dunia dan siksa akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Janganlah Engkau binasakan kami lantaran perbuatan orang-orang yang tidak berpengetahuan diantara kami. Dan janganlah dosa-dosa kami kemudian Engkau kuasakan kami kepada orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan tidak mengasihi kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang beriman, kemudian beramal soleh, saling menasehat-menasehati dalam kebenaran dan saling menasehat-nasehati dalam kesabaran. Ya Allah ya Tuhan kami, muliakan dan jangan hinakan kami. Beri dan jangan kurangi pada kami, tambah dan jangan kurangi apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikan kami orang-orang yang berpengaruh dalam menebarkan kebaikan. Dan jauhkan kami dari kebinasaan orang-orang yang tidak menyenangi kebenaran dan kebaikan. Berilah keridhoan kepada kami dan ridhoilah kami. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga doa yang kami sampaikan pada hari ini akan memberikan manfaat buat kami dalam melaksanakan tugas. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhiroti hasanah waqina 'adzabannar. Washolallahu 'ala nabiyyika muhammadin salallahu 'alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil'alamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5.


Terima kasih kepada Bapak KH. Muslihuddin Abdurrasyid. Sidang dewan yang mulia, Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan beberapa hal untuk mendapat perhatian kita semua di masa sidang IV tahun sidang 2011-2012 ini, yang berlangsung periodenya agak pendek. Dimana pada masa sidang IV ini kita telah menerima RUU dari Pemerintah maupun dari DPR RI, antara lain yaitu RUU tentang Keantariksaan. Kemudian kita juga menerima RUU tentang Jaring Pengaman Sistim Keuangan, RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan, yang harus ini segera kita selesaikan. Kemudian juga ada RUU tentang Mahkamah Agung, kemudian RUU tentang Pengawasan Kesediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Kemudian ada RUU tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dan ada 19 RUU tentang pembentukan daerah otonom baru. Dimana sebagian juga sudah kita selesaikan. Banyaknya jumlah RUU yang masuk kepada kita pada masa sidang ini, dan ini kita memerlukan komitmen bersama dalam menyelesaikan tugas dalam waktu masa sidang IV yang relatif singkat ini. Pada sidang pleno Panitia Musyawarah, kemarin juga telah ditetapkan alat kelengkapan yang akan menangani masing-masing dari RUU tersebut untuk melakukan pembahasan terhadap RUU yang masuk tadi. Untuk RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan, kemudian RUU tentang Mahkamah Agung, dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan 19 RUU tentang pembentukan daerah otonom baru akan ditangani oleh Komite I. Sedangkan Komite III akan menangani RUU tentang Pengawasan Kesediaan Farmasi Alat Kesehatan dan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Dimana serta Komite IV akan menangani RUU tentang jarring Pengaman Sistim Keuangan. Dan Komite II akan menangani RUU tentang Keantariksaan. 3


Sidang dewan yang mulia, Pada tanggal 24 Maret 2012, kita mendapat berita duka dari Malaysia, dengan tewasnya tiga tenaga kerja Indonesia asal Nusa Tenggara Barat, karena ditembak polisi Malaysia yang konon katanya tuduhannya adalah perampokan yang merupakan ini adalah kali kedua peristiwa tersebut setelah kejadian pada Maret 2010 terhadap tiga TKI asal Madura yang menjadi korban pada saat itu. Dimana kita juga mendengar rumor bahwa TKI yang ditembak tersebut juga menjadi korban dari perdagangan organ. Meski ini juga telah dibantah dari otopsi ulang tim dokter Indonesia. Untuk menindaklanjuti kesimpangsiuran pemberitaan tersebut, DPD RI telah melakukan pertemuan dengan pejabat kementerian luar negeri, kementerian tenaga kerja dan transmigrasi, Komnas HAM, juga dari unsur Polri, serta BNP2TKI. Dimana dalam pertemuan tersebut disepakati untuk mengatasi permasalahan TKI secara komprehensif dalam upaya perlindungan warga negara di luar negeri. Sebagai langkah lanjutan pertemuan tersebut DPD Ri bersama Komnas HAM melakukan investigasi langsung kerja ke Malaysia dari tanggal 7 - 11 Mei 2012 untuk memberikan tekanan politis sekaligus mencari fakta atas kasus dimaksud. Hasil dari lapangan, pengamatan perolehan informasi akan digodok untuk pengembangan format perlindungan TKI sebagai warga negara di luar negeri. Selanjutnya juga berdasarkan pleno Panitia Musyawarah kemarin, diputuskan untuk dapat dimulainya pelaksanaan secara efektif fungsi anggaran DPD RI, dan Komite I, II dan III untuk melengkapi fungsi anggaran Komite IV selama ini. Dalam melaksanakan fungsi anggaran tersebut masing-masing Komite I, II dan III melakukan rapat kerja dengan mitra kerjanya untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan rencana kerja pemerintah, kebijakan umum dan prioritas program. Kemudian rencana program prioritas nasional di daerah, termasuk konfirmasi program hasil keikutsertaan anggota DPD dalam Musrenbangda di provinsi. Rencana alokasi anggaran baik melalui dana pusat, atau yang disebut juga APBN sektoral dan juga kementerian, maupun melalui dana dalam sistim alokasi daerah, atau yang kita kenal dengan dana transfer daerah. Hasil rapat kerja masing-masing komite dikompilasi oleh tim kerja anggaran di komite yang dibentuk oleh komite dengan anggota sebanyak tiga orang mewakili unsur wilayah barat, tengah dan timur, dan juga dipimpin oleh unsur setiap pimpinan komite. Selanjutnya akan dilakukan kerja bersama antara tim kerja komite dan Komite IV dengan rencana kerja yang jadwalnya diatur. Sidang dewan yang mulia, Berdasarkan Keputusan Pimpinan Nomor 18 Pimpinan/3 2011-2012 tanggal 19 Januari, tugas Pansus Pertambangan sudah berakhir pada tanggal 18 April 2012 yang lalu. Dimana dalam pelaksanaan tugasnya Pansus Pertambangan telah menyelesaikan target-target kerja Pansus dan akan menyampaikan laporan akhir kerja dalam sidang paripurna ini. Selanjutnya hasil kerja Pansus Pertambangan akan disampaikan pada Presiden Republik Indonesia, dan juga kepada pimpinan DPR, yang tentu akan diteruskan kepada komisi yang bersangkutan serta pihak-pihak yang terkait. Untuk itu pada kesempatan ini kami persilakan kepada perwakilan Pansus Pertambangan untuk menyampaikan laporan akhir kerja Pansus. Untuk itu kami persilakan untuk bisa menyampaikannya. 6.

PEMBICARA : ABDUL AZIZ (KETUA PANSUS PERTAMBANGAN)

Laporan hasil kerja Pansus Pertambangan DPD RI disampaikan pada Sidang Paripurna ke-13 DPD RI Masa Sidang IV tahun Sidang 2011-2012, tanggal 8 Mei 2012. Yang terhormat saudara pimpinan Dewan Perwakilan daerah. Yang terhormat saudara pimpinan alat kelengkapan dewan dan Kelompok DPD di MPR. 4


Yang terhormat saudara-saudara anggota DPD atau senator Indonesia. Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal serta jajaran Sekretariat Jenderal DPD RI. Hadirin undangan yang berbahagia. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah rahmat-Nya kita dapat hadir bersama-sama dalam Sidang Paripurna ke13DPD yang mulia ini. Selanjutnya perkenankanlah kami atas nama Pansus Pertambangan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Pansus. Pansus Pertambangan dibentuk pada sidang paripurna DPD dengan tugas: 1. menyusun grand design pertambangan Indonesia yang berkelanjutan, dan 2. menyusun rekomendasi dan pertimbangan DPD terkait Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pansus Pertambangan DPD RI melakukan serangkaian kegiatan dalam grand design ini dan rekomendasi dengan tahap-tahap sebagai berikut. 1. 2. 3. 4. 5.

Perangkuman gagasan melalui Term Of Reference/Kerangka Acuan. Penetapan Tim Ahli. Kegiatan-kegiatan rapat dengar pendapat dengan para ahli. Penghitungan proyeksi cadangan melalui data dari para narasumber. Obeservasi dan kunjungan kerja lapangan ke daerah-daerah dan objek kunjungan ke Sumatera Selatan, dimana Pansus Pertambangan mendapat masukan yang menarik mengenai kekalahan perusahaan negara batubara dalam sengketa wilayah kerja dengan pihak Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Serta kunjungan kerja ke Papua terhadap PT. Freeport Indonesia. 6. Pembahasan Finalisasi bersama jaringan advokasi tambang dan pakar di seluruh perguruan tinggi di berbagai wilayah di Indonesia dan beberapa pengamat ekonomi. 7. Rapat-rapat pleno Pansus pada tanggal 17 April 2012 untuk pengambilan keputusan akhir sebelum dibawa kepada sidang paripurna DPD RI. Selanjutnya, sedikit kami sampaikan mengenai grand design ini. Proyeksi produksi pertambangan nasional, dari tahun sekarang sampai menjelang akhir 100 tahun (satu abad) Indonesia merdeka, bangsa Indonesia masih mempunyai potensi kekayaan alam yang sangat besar sebagai modal dasar pembangunan kemakmuran rakyat. Nilai potensi kekayaan alam periode 2012-2045 kedepan, dari sebagian besar pertambangan kekayaan alam minyak dan gas bumi, cola bed methane, batubara, panas bumi, tembaga, emas, perak. Berdasarkan proyeksi produksi yang mengacu pada norma produksi pertambangan yang lazim, dan dengan asumsi harga yang diperkirakan naik setiap tahun 1,5%, maka nilainya sebesar 10, 4 triliun USD atau sebesar Rp. 93,6 ribu triliun dengan kurs Rp. 9000/USD. Potensi sebagian besar pertambangan nasional itu, kalau kita mau melakukan reformasi, sebagai awal kebangkitan moral nasional menjelang satu abad Indonesia merdeka, maka dengan komitmen menjalankan jiwa Pasal 33 UUD 1945 sangan mungkin dapat mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan kemakmuran rakyat. Pansus Pertambangan DPD RI menyusun grand design dengan pendekatan pengelolaan pertambangan berdasarkan pertimbangan ekonomi, lingkungan dan sosial. 5


Pansus Pertambangan DPD RI mengajukan rekomendasi untuk menyelesaikan secara mendasar masalah pertambangan sesuai dengan jiwa Pasal 33 UUD 1945 berdasarkan geonasionalisme untuk melaksanakan hablumminallah umat ber Ketuhanan Yang Maha Esa dan hablumminannas berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan dasar negara Pancasila. Grand design pertambangan Indonesia yang berkelanjutan untuk mendukung gerakan kebangkitan moral nasional menjelang satu abad Indonesia merdeka, mencakup perubahan regulasi yang menyeluruh memerlukan waktu yang berkesinambungan, dalam mewujudkan kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita konsitusional. Untuk itu Pansus Pertambangan DPD RI, dalam menyusun grand design pertambangan Indonesia mengajukan rekomendasi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk rekomendasi jangka pendek: a. Pengelolaan kekayaan alam. Bangsa Indonesia ingin menegakkan kedaulatan dan kemandirian usaha pertambangan di tangan negara dan mengembalikan pengelolaan berdasarkan business to business. Ini adalah upaya menegakkan kedaulatan usaha merupakan tak terpisahkan dari kedaulatan negara, sehingga pengembalian ke sistim kedaulatan usaha di tangan negara mempunyai nilai strategis yang lebih menempatkan harga diri bangsa Indonesia dari hanya sekedar ekonomis pertambangan itu sendiri. Pansus Pertambangan DPD RI merekomendasikan pengertian "dikuasai" dalam ayat (3) Pasal 33 UUD 1945 agar sesuai dengan tafsiran Mahkamah Konsitusi. Konsepsi penguasaan negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan kedaulatan publik. Mahkamah Konstitusi menafsirkan mengenai "hak menguasai negara" bukan dalam makna negara memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuurdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad) dan melakukan pengawasan (toezichthouden-daad). b. Lembaga pengelolaan kekayaan alam. Pansus Pertambangan DPD RI merekomendasikan untuk memberikan peran kepada BUMN dan BUMD dalam pengelolaan pertambangan. Dengan pengelolaan berdasarkan business to business dapat memberikan peluang kepada BUMN dan BUMD untuk memperoleh kesempatan alih teknologi. Dengan konsep pemilikan saham perusahaan tambang dan BUMN Pusat dan BUMD Provinsi secara bertahap masing-masing maksimum adalah 20%, BUMD Kabupaten minimum adalah 60%. Pada tahap awal untuk kepentingan permodalan, BUMN memegang pemilikan saham lebih besar, dan selanjutnya menurun sesuai dengan kemampuan BUMD. c. Perbankan khusus pertambangan. Pansus Pertambangan DPD RI merekomendasikan perlunya mendirikan perbankan atau lembaga keuangan khusus pertambangan, guna membantu penyediaan sumber pendanaan BUMD, dengan koleteral struktur permodalan BUMN menuju kepada Indonesia incorporated. d. Perizinan. Pansus Pertambangan DPD RI merekomendasikan perlunya pengaturan mengenai karakteristik klasifikasi pertambangan strategis dan non strategis, dalam pembagian kewenangan perizinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

6


e. Penggunaan tenaga asing. Pansus DPD Ri berpendapat bahwa dalam pengelolaan kekayaan alam nasional, pengertian kemakmuran rakyat menyangkut juga masalah kesempatan kerja. Oleh karena itu Pansus DPD RI merekomendasikan perlunya regulasi untuk dapat memberikan kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi bangsa Indonesia. Dalam pengelolaan kekayaan alam kedepan perlu ada pembatasan penggunaan tenaga kerja asing, untuk tingkat manager setelah mencapai produksi 10 tahun, dan untuk tenaga pimpinan setelah 15 tahun dalam mewujudkan alih teknologi secara nyata. f. Sustainabilitas dan aspek konservasi. g. Dana cadangan mineral. Pansus Pertambangan merekomendasikan perlunya menyisihkan dana penerimaan usaha pertambangan untuk dana cadangan mineral, guna kepentingan penggantian produksi cadangan. Atau mengembangkan cadangan alternatif atau cadangan energi alternatif, serta untuk studi mempersiapkan masyarakat melakukan adaptasi dengan perubahan ekonomi daerah pasca tambang. Selanjutnya, rekomendasi jangka panjang DPD RI mencakup masalah sistim pengelolaan, dengan memperhatikan aspek lingkungan konservasi berpedoman pada prinsipprinsip sustainability, konsep kesinambungan dengan harus tetap dijaga ketersediaan sumber daya alam yang bisa diakses oleh berbagai generasi kedepan, seperti halnya kesamaan akses yang dimiliki oleh generasi saat ini. Pansus Pertambangan DPD RI berkesimpulan bahwa pengelolaan pertambangan nasional secara sustainable juga dapat menghasilkan sustainable ekosistem masyarakat menuju pada cita-cita konstitusional, membangun masyarakat adil dan makmur. Rekomendasi menyangkut tatanan ekonomi nasional, pengertian dikuasai oleh negara, perbaikan sistim administrasi keuangan negara, dan perubahan undang-undang terkait. Selanjutnya, untuk mempercepat laporan ini, kami sampaikan mengenai beberapa rekomendasi jangka panjang, yaitu: a. b. c. d.

tatanan perekonomian nasional. Bisa dibaca., pengertian "dikuasai" oleh negara, sudah tadi kami sampaikan, sistem keuangan negara, perubahan undang-undang terkait.

Ini mungkin akan kami bacakan biar bisa lebih dipahami oleh semua undangan yang hadir. Jadi d, saya bacakan yang d saja. Dampak dari perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Pansus Pertambangan DPD RI merekomendasikan agar merubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. 3. Target penerimaan Indonesia dan pemerintah daerah. Jadi dengan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pansus DPD RI menargetkan dapat menaikan penerimaan Indonesia

7


dan pemerintah daerah dari pengelolaan pertambangan berdasarkan kondisi sekarang dan untuk periode ke depan sebagai berikut: a. Berdasarkan kondisi sekarang itu, proyeksi bagian Indonesia dari 2012-2045 sebesar USD 3,8 triliun, Rp. 1,006 triliun setiap tahun dengan kurs Rp. 9.000/USD, dan bagian pemerintah daerah hanya sebesar USD 624 miliar atau setiap tahun sebesar Rp. 165 triliun. b. Target berdasarkan alternatif I, proyeksi bagian Indonesia 2012-2045 sebesar USD 4,9 triliun, atau Rp.1,297 triliun setiap tahun dengan kurs Rp. 9.000/USD, dan bagian pemerintah daerah naik menjadi sebesar USD 1,1 atau setiap tahun sebesar Rp.291 triliun. c. Target berdasarkan skenario alternatif II, proyeksi bagian Indonesia dari 2012-2045 sebesar USD 5,2 triliun, atau Rp.1,3 triliun setiap tahun dengan kurs Rp. 9.000/USD, dan bagian pemerintah daerah naik menjadi sebesar USD 1,5 triliun, atau setiap tahun sebesar Rp.397 triliun. Jadi ada 3 skenario yang kita rumuskan untuk Indonesia dan daerah bisa lebih meningkat ekonominya kedepan. Dengan usulan skenario alternatif I maka dari existing ada kenaikan bagian Indonesia USD 3,8 triliun setiap tahun. Dengan usulan skenario I maka kenaikan pemerintah daerah dari USD 624 miliar atau setiap tahun sebesar Rp.165 triliun dengan kurs Rp. 9.000/USD, menjadi sebesar USD 1,1 triliun. Berdasarkan rekomendasi yang telah disusun, Pansus Pertambangan DPD RI telah menyusun grand design pertambangan Indonesia yang berkelanjutan yang secara komprehensif dapat dilihat pada naskah yang telah dibagikan kepada seluruh anggota DPD Republik Indonesia. Jadi ini hanya sekedar sebagian saja yang kami sampaikan. PENUTUP Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta hadirin yang kami muliakan. Sebelum mengakhiri laporan perkembangan pelaksanaan tugas, kami atas nama Pansus Pertambangan DPD RI meminta kepada sidang paripurna untuk mengesahkan : 1. Grand design pertambangan Indonesia yang berkelanjutan; dan 2. Rekomendasi dan pertimbangan DPD terkait dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Menjadi putusan DPD RI pada Sidang Paripurna ke-13 ini. Dan kami mengharap hasil kerja Pansus Pertambangan DPD RI di follow up oleh Presiden Republik Indonesia, Kementerian ESDM dan DPR RI. Akhirnya, perkenankan kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat pimpinan beserta seluruh anggota DPD RIa dan juga kepada sekjen yang telah banyak membantu sehingga Pansus Pertambangan dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Demikian laporan Pansus Pertambangan DPD RI, atas perhatian sidang paripurna DPD yang mulia ini, kami ucapkan terima kasih. Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Shanty Shanty Shanty Om.

8


7.


Baiklah Bapak-Ibu yang saya hormati, kepada sidang yang mulia, tadi kita baru saja mendengarkan laporan dari Ketua Pansus Pertambangan yang telah bekerja sejak Januari sampai 18 April, bagaimana Pansus bekerja. Dimana kita melihat sudah menghasilkan sebuah karya yang menurut saya juga pantas kita apresiasi. Tepuk tangan buat tim Pansus. Kami lihat ini bagus sekali, dan ini mungkin menjadi modal kita untuk melihat bagaimana potensi besar sumber daya alam kita khususnya pertambangan, khususnya kepada daerah yang potensinya luar biasa. Dan ini betul-betul disiapkan dengan baik sekali oleh Pansus, tentu dengan dukungan semua stakeholders sehingga tentu bahan ini bisa merupakan suatu karya kita yang bisa kita persembahkan untuk republik ini dan kita akan sampaikan kepada Presiden maupun juga kepada DPR. Kepada kita dimintakan persetujuannya, apakah kita dapat menyetujui grand design Pertambangan Nasional hasil karya DPD RI yang kita harapkan nanti menjadikan sebuah pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan yang disebut dengan sustainable resources. Yang kedua, kepada kita juga dimintakan dari hasil yang telah dipersiapkan dengan baik ini, direkomendasi dan pertimbangan bagi DPD RI yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Apakah bisa kita sepakati? Silakan. 8.

PEMBICARA : JACOB JACK OSPARA, S.Th., M.Th. (MALUKU)

Pimpinan dan rekan-rekan semua yang saya hormati, sekjen dan seluruh staf yang saya hormati. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum mengesahkan hasil Pansus Pertambangan DPD RI ini, saya pada umumnya sangat menghargai hasil ini. Tetapi serentak dengan itu saya juga usulkan kepada pimpinan dan Panmus untuk segera mengoperasionalkan juga Pansus kita yang lain, yakni pansus mengenai masalah konflik agraria dan sumber daya alam. Karena kedua-dua materi ini kelihatannya berkaitan satu dengan yang lain. Perlu diberitahukan bahwa masalah sumber daya alam di hampir sebagian besar daerah menimbulkan permasalahan. Malahan ada diantara para aparat keamanan dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk mengintimidasi dan menteror rakyat, termasuk juga pemda-pemda setempat yang ikut serta menyusahkan banyak rakyat dengan sumber daya alam dilingkungan mereka. Sekarang saya usulkan kepada pimpinan dan Panmus untuk secepatnya mengoperasionalkan pelaksanaan Pansus untuk konflik agraria dan sumber daya alam, karena ini berkaitan erat dengan masalah keputusan kita hari ini. Demikian pimpinan, saya mengucapkan terima kasih atas seluruh tindaklanjut yang akan dilakukan oleh pimpinan. Terima kasih. 9.

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Silakan Bu Aida.

10. PEMBICARA : AIDA (KEPULAUAN RIAU)

ZULAIKA

NASUTION

ISMETH,

SE.,

MM.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin betul-betul menekankan di sini apa yang disampaikan oleh Pak Jack, karena hati kami menangis melihat bagaimana hasil alam sudah digali tetapi daerah 9


sekelilingnya, di tempat kami Natuna, contohnya di tempat lain juga, tetapi daerah itu masih miskin dan keadaan itu harus kita selesaikan. Jadi mudah-mudahan dengan Pansus sumber daya alam bisa dilanjutkan Pansus Pertambangan, itu saja. Terima kasih. 11. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Silakan, Pak Paulus. 12. PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA) Terima kasih, Pimpinan. Saya mengapresiasi hasil daripada Pansus, tetapi ketika Pansus memberi rekomendasi untuk melakukan perubahan terhadap beberapa undang-undang, tidak memberikan alasan dan arahannya. Karena itu saya minta Pansus tambah kerja sedikit, rekomendasi-rekomendasi terhadap perubahan undang-undang itu harus jelas, mengapa harus dirubah dan arahnya kemana. Terima kasih. 13. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, saya rasa ada tiga hal tadi menjadi penyempurnaan kita. Jadi yang pertama saya ingin jawab dahulu mengenai Pansus Konflik Agraria itu, memang ada sedikit belum bisa diselesaikan pada priode yang lalu dikarenakan ada 1 daerah itu ada 2 orang, tetapi kemarin sudah diselesaikan lewat pimpinan sehingga pansus ini bisa bekerja segera mungkin. Saya harapkan nanti ibu wakil ketua bidang 2 nanti yang akan memimpin pada minggu ini ya. Jadi sudah, karena ini juga ada perbedaan nama, tetapi ini sudah selesai, baru kemarin kita sudah putuskan. Kemudian tentu dengan Pansus mengenai konflik agraria dan SDA bisa lebih menindaklanjuti persoalan-persoalan, sehingga potensi kita yang tadi luar biasa tadi bisa kita maksimalkan dengan baik. Kemudian yang kedua tadi, rekomendasi itu silakan dari tim Pansus untuk bisa menjawab. Kami persilakan kepada Pak Aziz atau yang mewakili siapa dari tim Pansus, adanya pertanyaan soal rekomendasi tersebut. Silakan Pak Djasarmen 14. PEMBICARA : DJASARMEN PURBA (KEPULAUAN RIAU) Terima kasih pimpinan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastyastu. Jawaban kami seizin Ketua Pansus bahwa pertimbangan daripada perubahan undangundang itu sudah ada dalam naskah. Jadi sementara naskahnya itu belum disampaikan sampai dengan hari ini. Jadi semua lengkap dalam naskah yang bersangkutan. Terima kasih, Pak Paulus. 15. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, saya rasa bisa kita diputuskan, setuju? KETOK 2X

10


Tepuk tangan buat kita semua. Bapak-Ibu sidang dewan yang mulia, Hasil kerja Pansus Pertambangan berupa grand design pengelolaan pertambangan berkelanjutan merupakan suatu produk alternatif untuk kita bisa mewujudkan ketahanan energi nasional. Dimana ketahanan energi nasional selama ini masih menjadi isu bahasan, menjadi diskursus di ruang publik sejak lama dan menjadi semakin intens setelah mana DPR RI bersama Pemerintah menyepakati akan melakukan penyesuaian harga BBM dengan harga minyak dunia. Ketidakpastian tersebut akan berimbas terhadap stabilitas sosial ekonomi dan politik tanah air yang dikhawatirkan menimbulkan eskalasi negatif terhadap ketahanan ekonomi rakyat di daerah. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia perlu memberi perhatian khusus karena kondisi tersebut akan memperburuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. Masih belum adanya upaya perbaikan dalam tata kelola energi nasional, dimana kita masih sangat tergantung terhadap suplai energi nasional 95% itu dari energi fosil. Yang ini tentu akan berdampak, berimplikasi terhadap sektor riil ekonomi masyarakat. Untuk itu, langkah DPD dalam membuat grand design pengelolaan pertambangan Indonesia yang berkelanjutan serta rekomendasi dan pertimbangan DPD terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kemudian juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu upaya yang perlu di tindaklanjuti serta dikawal keberlangsungannya agar dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah. Sidang dewan yang mulia, Sejak pertengahan Maret sampai dengan awal Mei siswa-siswi di seluruh tanah air menghadapi ujian nasional sebagai bentuk proses evaluasi belajar dan syarat untuk melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Masih banyaknya kelemahan pelaksanaan UN seperti kebocoran soal, kunci jawaban, kelemahan pendistribusian soal-soal ujian, hingga dugaan kecurangan pelaksanaan menjadi rujukan DPD RI dalam memberi evaluasi terhadap kebijakan pemerintah yang masih meyakini UN (Ujian Nasional) sebagai bentuk evaluasi belajar siswa-siswi. Masih banyak ditemukannya kelemahan pelaksanaan ujian nasional dan kelemahan peran tenaga pendidik akan menjadi kajian kita untuk mengambil langkah dan menyusun formulasi yang tepat dalam proses evaluasi belajar siswasiswi agar kedepan dapat meningkatkan kualitas berpikir dan mentalitas peserta didik. Catatan yang kritis muncul dalam rapat Panitia Musyawarah kemarin yang berlangsung dari pukul 14.00 – 18.30, dimana pertanyaan besar mengapa UN itu masih terus dilaksanakan oleh Pemerintah dengan dukungan APBN yang cukup besar. Namun dengan implikasi yang beragam dalam persepsi ditengah masyarakat, terhadap hal-hal ini DPD perlu mendalami evaluasinya berpijak kepada sikap lembaga yang konsisten yang menolak pelaksanaan Ujian Nasional. Dalam kurun tiga minggu yang kebelakang, masyarakat juga diresahkan dengan aksi penggunaan senjata api di tempat umum dan beberapa kasus pembunuhan yang menggunakan senjata. Kasus yang terjadi di berbagai daerah perlu disikapi oleh DPD RI, karena hal tersebut menunjukan semakin menurunnya kredibilitas pihak aparat keamanan di mata masyarakat dan juga diperparah dengan aksi penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh aparat keamanan. Karenanya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menghimbau pihak terkait dalam hal ini TNI dan Polri untuk mengambil langkah tegas, terutama dalam pertimbangan bahwa keamanan masyarakat merupakan prioritas utama yang harus dijamin. Sidang Dewan yang kami muliakan. Dengan berbagai masalah atau kasus yang muncul di tengah masyarakat, dimana sebentar lagi akan kita dengar pula berbagai laporan dari daerah yang nanti akan disampaikan oleh saudara-saudara sekalian, semakin jelas adanya kebutuhan untuk DPD RI baik secara 11


kelembagaan, dewan, maupun secara perseorangan untuk senantiasa responsif dan harus hadir di ruang publik. Jadi kita harapkan Bapak-Ibu sekalian harus lebih responsif, harus lebih hadir di ruang publik untuk kita bisa manfaatkan berbagai media massa. Untuk itu perlu kita cermati dengan baik laporan yang akan sampaikan oleh rekan-rekan dari seluruh daerah provinsi di Indonesia pada sidang paripurna pada saat ini. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tatib, dimana kekuatan DPD di daerah yang diwakilinya dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban untuk menyerap, menghimpun, dan untuk menampung, serta kita menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah, dimana kita selanjutnya dilaporkan pada sidang paripurna setiap awal masa sidang, ini tatib yang mengatur kita untuk di masa awal sidang untuk menyampaikan laporan dari daerah. Untuk itu secara urutan kami akan mempersilakan pada wakil masing-masing provinsi untuk dapat menyampaikan laporan kegiatan daerah. Dan perlu kami ingatkan, sesuai dengan kesepakatan bahwa untuk penyampaian laporan masing-masing provinsi adalah maksimal 10 menit. Berkenaan dengan itu kiranya laporan yang akan disampaikan nanti dapat lebih di padatkan dan cukup garis-garis besarnya saja. Dimana selanjutnya laporan yang lebih utuh diserahkan kepada pimpinan sebagai lapiran yang tidak terpisahkan dari laporan yang akan di bacakan. Dimana laporan tersebut untuk artikulasi kita untuk menjadi bahan penting yang nanti akan di distribusikan di alat-alat kelengkapan, khususnya di berbagai Komite, I, II, III, dan IV. Baiklah, saya tidak tahu mulai darimana, apa disebelah kiri? baik, kosong, apakah nanti dari sebelah kanan juga, sudah siap? Sebentar, atau mulai dari belakang? mulai dari depannya kosong, Bali siap ya? baik kita sepakati dari Bali. KETOK1X

Baik sebelumnya saya silakan dulu Pak Fatwa kalau ada yang ingin disampaikan. 16. PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (DKI JAKARTA) Saudara Ketua, para wakil ketua, dan rekan-rekan para senator anggota DPD RI yang saya hormati. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya menyampaikan sesuatu yang patut kiranya menjadi perhatian kita bersama, bahwa kalau DPR selama ini mendapatkan sorotan yang begitu tajam dari masyarakat, kita menganggap bahwa itu hal yang wajar lembaga negara, wakil rakyat dikoreksi oleh masyarakat. Tetapi lembaga kita ini lembaga perwakilan daerah, dan juga sekaligus perwakilan masyarakat dikoreksi oleh DPR, meskipun itu tidak resmi DPR, tetapi pokoknya kita katakanlah dikoreksi oleh teman-teman dari DPR. Saya menganggap bahwa hal ini suatu ironi, sebab kelahiran DPD RI ini oleh MPR, artinya sebenarnya oleh anggotaanggota MPR dari DPR, jadi dilahirkan oleh DPR, tetapi DPR sendiri yang selalu mengobokobok kita. Saya kira hal ini perlu kita instropeksi. Saya kira mudah saja menjawab itu apa yang dimuat, serangan-serangan yang disampaikan di pers, tapi apakah itu penyelesaian? Saya melihat, terutama yang menjadi pemicu koreksi itu ialah cara kita mengangkat isu amandemen Undang-Undang Dasar '45. Saya dari semula sebenarnya selalu mengoreksi cara kita mengangkat. Sementara barangkali disalah pahami bahwa seolah-olah saya ini tidak setuju amandemen. Bukan saya tidak setuju, tetapi seni dan cara mengangkat isu itu yang saya tidak sependapat. Untuk kita sadari bahwa kalau dalam periode yang lalu, yang saya 12


masih ada di DPR, saya tidak pernah mendengar anggota-anggota DPR yang bersikap sinis terhadap DPD. Saya pernah menjadi anggota Pansus dari Undang-Undang No. 27 atau Undang-Undang MD3, tidak ada kata-kata yang sinis didalam persidangan-persidangan itu. Memang saya tidak ikut di dalam Panjanya yang membahas secara detail. Bahkan kita ketahui bahwa kita dipersilakan ada dua pimpinan MPR dari DPD. Tapi karena kita seperti tidak tahu diri, terlalu egois menuntut itu, malah kita hanya mendapatkan satu. Jadi saya kira perlu instropeksi kita bersama. Jadi cara kita mengangkat selama ini bukan makin mendekatkan kepada tujuan, tapi makin menjauhkan. Kalau di dalam periode yang lalu itu pengusulan dari DPD sempat itu sudah dijadikan pembahasan di pimpinan MPR, sekarang ini menjadi wacana saja di masyarakat itu memang sudah cukup, tetapi justru menjadi kick balik menghantam kita, dan justru suatu kemunduran. Nah ini mohon perhatian kita bersama untuk meninjau cara kita mengangkat isu ini. Sering kita mengangkat isu tanpa mengukur diri seolah-olah kita terlalu jago di dalam kandang sendiri, tetapi tidak bisa bernegosiasi, tidak bisa melakukan lobi-lobi politik yang sebenarnya. Saya perhatikan bahwa seolah-olah kalau menemui satu pimpinan partai, senyum-senyum mengatakan iya, iya, setuju saja, dianggapnya sudah persetujuan. Itu sama sekali tidak benar, itu harus melalui suatu proses politik. Jadi saya mengharapkan ironi yang kita hadapi ini menjadi perhatian kita bersama. Satu hal misalnya yang kita rasakan sebagai suatu pukulan besar bahwa anggaran kita ini untuk pembangunan kantor-kantor di daerah sudah dipotong atau di, bukan dipotong, justru tidak disetujui oleh DPR. Ini suatu juga kemunduran yang luar bias,a sebab pembangunan kantor-kantor di daerah itu merupakan lambang eksistensi kedaulatan kehadiran kita sebagai lembaga negara di seluruh wilayah tanah air. Saya berpendapat bahwa dipotongnya kita di DPR masalah ini adalah kurang simpatinya mereka terhadap kita. Saya kira saya mengundang teman-teman anggota yang terhormat untuk kita pikirkan bersama ini agar tidak berlarut-larut terus kita diperolok-olokan oleh orang atau pihak lembaga yang sesungguhnya secara tidak langsung melahirkan DPD ini. Terima kasih. Assalamu'alaikum. 17. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, ini menjadi renungan kita bersama, mudah-mudahan pada periode yang ke-4 ini kita bisa melakukan yang terbaik. Baik kami persilakan dari Provinsi Bali. 18. PEMBICARA : I KADEK ARIMBAWA (BALI) Yang terhormat saudara pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. yang terhormat saudara-saudara anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Para hadirin yang berbahagia. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul kembali dalam sidang yang terhormat ini untuk bersama-sama mendengarkan laporan anggota DPD RI di daerah pemilihan masing-masing dalam masa kunjungan kerja di daerah pemilihan pada tanggal 7 April s.d 6 Mei 2012. Sejumlah aspirasi yang berhasil kami terima dari masyarakat maupun dari para pemangku kepentingan di Bali, secara umum akan saya bacakan sebagai berikut.

13


Terkait dengan Komite I. Penolakan revisi Perda No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali. Menanggapi adanya Pansus DPRD Bali yang dibentuk untuk melakukan kajian, penyempurnaan, serta revisi terhadap Perda No. 16/2009 tersebut. Berbagai komponen masyarakat Bali yang tergabung dalam aliansi masyarakat Bali untuk Perda RUTRW Bali menyampaikan agar wakil-wakil Bali di DPD RI memperjuangkan aspirasi yang menolak Perda No. 16 Tahun 2009 tersebut. Menanggapi aspirasi tersebut selaku anggota DPD RI Provinsi Bali kami telah menindaklanjuti dengan bertemu pejabat kementerian dalam negeri guna menyampaikan aspirasi dari aliansi masyarakat Bali untuk RUTRW Bali. Terkait dengan Komite II. Infrastruktur saat ini menjadi sebuah permasalahan serius dan strategis yang hampir dirasakan oleh seluruh provinsi di Bali, khususnya kondisi jalan di Bali sejumlah jalan menuju kawasan objek wisata di Bali banyak mengalami kerusakan parah. Hal ini mengurangi kenyamanan wisatawan, juga dapat membahayakan perjalanan wisatawan. Jalan merupakan bagian insfrastruktur yang vital. Beberapa solusi terkait dengan aspirasi dimaksud adalah instansi serta stake holder terkait wajib untuk menyusun road map pengembangan parawisata Bali dengan melakukan identifikasi terhadap objek-objek vital pendukung. Terkait dengan Komite III. Rabies di Bali telah mewabah sejak tahun 2008. Berdasarkan statistik dinas kesehatan Provinsi Bali, kasus gigitan anjing tertinggi terjadi pada tahun 2008 sampai sebanyak 50.000 gigitan. Kemudian menurun pada tahun 2009 menjadi 24.000 gigitan. Sampai saat ini virus rabies di Bali telah menewaskan 142 orang. Dalam upaya membebaskan Bali dari ancaman virus rabies, Pemprov Bali telah mengeliminasi 100.000 anjing dan memberikan vaksinasi manusia dan hewan sebanyak 250.000 vaksin. Sampai saat ini biaya yang telah dihabiskan untuk vaksinasi tersebut telah mencapai 25 miliar. Gubernur juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan diantaranya aturan tentang pelarangan lalu lintas hewan penular rabies dari kabupaten tertular ke kabupaten bebas lainnya. Aspirasi ini untuk segera bisa disampaikan kepada kementerian terkait dalam Komite III. Terima kasih. Terkait dengan Komite IV. Berbagai elemen masyarakat Bali menginginkan akan DPD RI dapat mendesak. Definisi dimana bagi hasil dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dirubah dan kemudian mencantumkan pendapatan visa on travel sebagai salah satu komponen dari dana bagi hasil. Demikian laporan kegiatan di daerah pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Bali yang dapat kami sampaikan dalam sidang paripurna ini. Atas perhatian saudara pimpinan serta seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kami ucapkan terima kasih. Semoga laporan ini dapat di jadikan acuan bagi komite-komite di DPD dalam menjalankan tugasnya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanty Shanty Shanty Om. Semoga damai di hati, semoga damai di dunia. Terima kasih. 19. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Terima kasih. Tadi tidak salah ya, Pak Kadek, bukan orang yang gigit anjing 50.000 ya? Anjing yang gigit itu. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Provinsi NTB.

14


20. PEMBICARA : BAIQ DIYAH RATU GANEFI, SH. (NTB) Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pimpinan DPD RI, Anggota DPD RI, Sesjen dan jajarannya, dan rekan-rekan semuanya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Laporan reses Anggota DPD RI Dapil NTB hanya ada dua poin. Bahwa, hari ini sampai dengan kemarin-kemarin kita mendengar bahwa tenaga kerja Indonesia menjadi sangat memperihatinkan, dan kami mohon doa kepada seluruh rekan-rekan bahwa atas tewasnya 3 TKI yang berasal dari Lombok Timur tepatnya di Kecamatan Pringisile. Beberapa waktu yang lalu juga kita pernah mendengar Sumiati yang disiksa juga oleh majikannya di luar negeri. Jadi sepertinya TKI-TKI NTB ini menjadi langganan penyiksaan ini. Jadi, kami harapkan dalam forum Paripurna ini agar kita mempunyai sikap yang tegas kepada pemerintah, khususnya mungkin melalui Ketua dan Pimpinan DPD RI bahwa PJTKIPJTKI di daerah itu harus betul-betul diperhatikan. Dan, kami mengutuk keras dengan telah terjadinya pembunuhan dengan alasan apa pun dan dengan alasan bagaimana pun. Hari ini alhamdulillah tim investigasi dan di dalamnya termasuk Bapak Farouk berangkat ke Malaysia guna mendapat info selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya atas peristiwa ini. Kami Anggota DPD RI sangat mengutuk keras telah terjadinya pembunuhan tersebut. Kami harapkan kami Anggota DPD RI Dapil Nusa Tenggara Barat dapat berkoordinasi dengan Pemerintah, dalam hal ini Menakertrans melalui Ketua dan Pimpinan DPD RI, bahwa segera mengevaluasi PJTKI khususnya yang berada di Nusa Tenggara Barat dan di seluruh Indonesia agar tidak mengirim TKI atau TKW tanpa skill atau kemampuan. Sehingga, kita tidak mendengar lagi atau tidak melihat lagi generasi-generasi muda kita yang mati dengan sia-sia. Laporan kedua, yaitu mengenai Ujian Nasional. Dari tahun ke tahun telah terjadi ketidakjujuran, rasa takut, trauma, bahkan anak-anak banyak yang stres dan jatuh sakit karena takut menghadapi Ujian Nasional ini. Karena, kami melihat bahwa Ujian Nasional ini dijadikan standar dari kelulusan. Oleh karena itu, Ujian Nasional tetap ditolak sebab tidak sesuai dengan tujuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Diharapkan juga DPD RI memahami kebutuhan-kebutuhan daerah miskin agar membuat pertimbangan kebijakan yang condong terhadap daerah miskin dalam mengusulkan program prioritas. Sistem penganggaran sampai saat ini belum tanpa semangat keberpihakan kepada daerah tertinggal sehingga tidak terjadi persaingan positif dalam pembangunan daerah. Usul juga dari masyarakat, bahwa Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa untuk dapat segera disahkan terutama di Kabupaten Lombok Selatan. Demikian yang dapat kami laporkan. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanty Shanty Shanty Om. 21. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan mewakili Provinsi DKI. 22. PEMBICARA : VIVI EFFENDY (DKI JAKARTA) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15


Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastyastu. Yang saya hormati Pimpinan Sidang Bapak dan Ibu, yang saya hormati Ibu Sesjen dan jajarannya, dan kawan-kawan Senat Indonesia yang saya cintai. Segala puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan bangsa ini anugerah, kasih sayangnya sehingga kita dapat menjalankan fungsi dan kewenangan kita sebagai Senator Republik Indonesia. Sebelum kami membacakan ikhtiar laporan kegiatan reses, izinkan kami Anggota atau Senator dari Provinsi DKI Jakarta. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya Anggota DPD dari Provinsi DKI mengucapkan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya Mantan Menteri Kesehatan Ibu Endang Rahayu Setyaningsih. Dalam pengabdiannya, kami merasakan dedikasi dalam kerja kerasnya untuk melayani rakyat, bangsa, dan negara. Selain itu, hari buruh yang diperingati masih setiap tanggal 1 Mei memberi kita pesan bahwa masih banyak buruh yang hidup di bawah kelayakan. Kenaikan upah buruh tidak jarang dijadikan komoditas politik oleh pimpinan daerah sehingga penetapan upah buruh selalu menimbulkan polemik yang permasalahannya antara pemerintah, pengusaha, dan buruh. Melalui forum ini, melalui forum tertinggi ini, kami mengajak semua Anggota DPD, kawan-kawan dari DPD untuk memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan kesejahteraan buruh didasari bahwa kebijakan buruh terkait dengan kebijakan politik Pemerintah. Dalam membangun kekuatan perekonomian nasional, kami senator DKI Jakarta mengharapkan keberpihakan pemerintah atau good will dalam membangun perekonomian berbasis kerakyatan. Tidak serta-merta melepas pada kehendak pasar. Dan, juga Bapak-Ibu sekalian kita memperingati tanggal 2 Mei tahun ini memberikan kita kerjaan rumah atau PR yang belum terselesaikan. Didasari bahwa pengembangan sistem pendidikan nasional merupakan asas mewujudkan masyarakat adil, dan makmur. Sedikit dari permasalahan dalam bidang pendidikan di antaranya adalah perbaikan karakter serta persoalan anggaran mengambil porsi 20% dari APBN, namun tidak sebanding dengan peningkatan kualitas SDM Indonesia. Bapak dan Ibu Ketua, berikut kami sampaikan ikhtisar laporan kegiatan senator dari Provinsi DKI Jakarta yang pada masa reses kali ini kami telah mengadakan sedikitnya 60 kegiatan pertemuan dengan konstituen di seluruh wilayah DKI Jakarta. Beberapa hal yang penting yang kami temukan selama penyerapan aspirasi di antaranya adalah: 1. Pemilihan umum kepada daerah atau pemilukada Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta tahun 2012. 2. Permasalahan kesejahteraan guru honorer. 3. Permasalahan pedagang kaki lima. 4. Ketidakpastian kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. 5. BPJS dan SJSN. Demikian laporan kegiatan masa kerja di daerah DPD RI Provinsi DKI Jakarta, April 2012 sampai dengan Mei 2012. Semoga hasil laporan kegiatan ini dapat ditindaklanjuti dengan baik melalui alat-alat kelengkapan DPD RI. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Shanty Shanty Shanty Om.

16


23. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) DPD dari DKI Jakarta yang sibuk untuk persiapan Pemilukada. Baik sebelum melanjutkan kepada berikutnya, hari ini kita kedatangan konstituen dari Jawa Tengah. Ini ada wakil-wakil senatornya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah. Silakan berdiri teman-teman Senator itu. Baik, kita teruskan. Selanjutnya, kami persilakan yang mewakili Provinsi Jawa Timur. 24. PEMBICARA : GKR. AYU KOES INDRIYAH (JAWA TENGAH) Interupsi Ketua. Interupsi Ketua, Jawa Tengah. Nanti mohon izin untuk kita bisa membacakan duluan laporan, karena habis ini kita akan mengadakan audiensi dengan mahasiswa. Terima kasih. 25. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Kita setujui habis ini kita persilakan ya teman kita Jawa Tengah biar dilihat konstituennya. Baik. Habis ini ya, Yogya kita ganti dengan Jawa Tengah. Baik. Silakan. 26. PEMBICARA : WASIS SISWOYO, SH. (JAWA TIMUR) Terima kasih. Bapak-Ibu Pimpinan yang saya hormati, para Anggota DPD RI atau Senator yang saya hormati, Ibu Sesjen beserta jajaran yang saya hormati, dan seluruh hadirin serta rekanrekan yang dari Universitas Muhammadiyah Surakarta yang saya muliakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Sebelum kita, sebelum kami membacakan laporan dari daerah Jawa Timur, kami mengucapkan duka yang sangat mendalam terhadap TKI Nusa Tenggara Barat yang telah meninggal di Malaysia dengan tidak wajar. Mudah-mudahan arwah beliau diterima di sisi Allah SWT. Yang kedua, kami juga menyampaikan duka yang mendalam terhadap Ibu Menteri Kesehatan Ibu Endang Rahayu Setianingsih. Semoga arwah beliau diterima di sisiNya. Salam silaturahmi bagi Bapak-Ibu Anggota DPD. Semoga Bapak-Ibu dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Mengawali laporan kegiatan di daerah yang kami lakukan pada tanggal 7 April 2012 sampai 6 Mei 2012, kami beserta empat orang, kami empat orang Anggota DPD Jawa Timur telah melakukan kerja daerah kunjung ke beberapa daerah. Di antaranya, Probolinggo, Banyuwangi, dan daerah-daerah lain termasuk Provinsi Jawa Timur dalam rangka menghimpun, menampung, serta menyampaikan hasilnya kepada Sidang Paripurna pada hari ini. Dalam melaksanakan kegiatan di daerah, terdapat beberapa permasalahan dan aspirasi yang kami sampaikan, baik melalui pemerintah daerah maupun masyarakat. Banyak aspirasi dan permasalahan yang kami himpun pada kerja daerah kali ini. Terdapat beberapa persoalan yang perlu kami sampaikan dalam forum yang mulia ini. Pertama, masalah moratorium penerimaan pegawai negeri. Dirasakan oleh daerah bahwa moratorium tersebut dampaknya sangat luas terhadap pelayanan publik, pelayanan masyarakat karena di beberapa daerah di Jawa Timur akhir-akhir ini terdapat banyak para PNS yang memasuki masa pensiun. Sehingga, moratorium itu tidak belum mampu mengantisipasi atau mengurangi jumlah tenaga PNS yang ada di daerah sehingga membuat 17


keresahan bagi para honorarium, para tenaga kontrak yang mengakibatkan mereka, maaf, etos kerja mereka sangat menurun. Sehingga, harapan kami dari DPD dari Provinsi Jawa Timur Senator dari Jawa Timur bahwa moratorium tentang penerimaan PNS segera dicabut. Kemudian yang kedua, bahwa Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menetapkan sebelas jenis pajak masih belum mampu mengangkat PAD daerah karena sebelas jenis tersebut dirasa masih sangat kecil pendapatan asli daerah karena yang besarbesar itu diambil oleh pusat. Di antaranya, pajak perkebunan, pajak kehutanan, dan pajak pertambangan. Untuk itu, permohonan dari daerah Provinsi Jawa Timur diharapkan pajakpajak yang tersebut di atas (perkebunan, kehutanan, dan pertambangan) diharapkan untuk diberikan kepada daerah. Kemudian yang ketiga adalah bahwa dana bagi hasil cukai masih sangat ketat sehingga daerah kesulitan untuk mengeksekusi dana tersebut. Ada keengganan karena ketika dieksekusi tidak sesuai dengan petunjuk teknis dari pusat, maka mereka cenderung menjadi persoalan hukum. Sehingga, harapan dari daerah Provinsi Jawa Timur bahwa dana bagi hasil cukai seyogyanya penggunaannya diserahkan kepada daerah dan pertanggungjawabannya dilaporkan ke pusat. Kemudian yang terakhir, bahwa pada saat ini antara daerah dengan Perum Kereta Api kurang adanya koordinasi dalam rangka membangun jalan sehingga ada larangan pembangunan jalan tidak boleh, tidak diizinkan membangun jalan di atas jalur kereta api. Diharapkan bahwa PT KAI meminta jalan baru yang dibangun di daerah Jawa Timur khususnya, harus menggunakan flyover. Nah, ini mohon untuk penjelasan untuk segera ditindaklanjuti apakah memang ketentuan penggunaaan apa pembangunan jalan baru ini harus menggunakan jalan flyover ketika melewati jalan kereta api. Saran dari kami, komunikasi intensif DPD RI dengan pemerintah daerah idealnya memberikan perubahan signifikan daerah menjadi lebih baik. Karena itu, DPD RI perlu segera menginventarisasi semua persoalan yang ada pada masa kerja daerah ini dan sebelumnya untuk ditindaklanjuti untuk memaksimalkan berbagai kewenangan tugas dan kewajiban DPD RI sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Terakhir, mengakhiri laporan ini kami menyampaikan harapan semoga hasil kegiatan Anggota DPD RI di daerah dapat ditindaklanjuti sehingga memberikan kepastian kepada daerah dan masyarakat atas persoalan-persoalan yang dihadapi. Kami atas nama Anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk membacakan hasil kegiatan kami di daerah. Sekian terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanty Shanty Shanty Om. 27. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih saya ucapkan kepada Senator Wasis Siswoyo yang telah menyampaikan laporan daripada daerah Jawa Timur. Sesuai kita sepakati, kita beri pengecualian khusus buat para teman-teman kita ya, para Senator dari Provinsi Jawa Tengah. Kami persilakan yang mewakili untuk bisa menyampaikan. 28. PEMBICARA : Drs. SULISTIYO, M.Pd. (JAWA TENGAH) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang terhormat para Anggota DPD, para Senator, yang kami hormati Sesjen

18


beserta staf, Bapak dan Ibu hadirin khususnya para dosen dan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sudah hadir pada kesempatan ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Pada kesempatan yang baik ini kami dari Jawa Tengah akan melaporkan kegiatan di daerah pemilihan. Walaupun aspirasi yang terhimpun sangat banyak, tetapi pada kegiatan kali ini kami mendasarkan pada surat Sekretaris Jenderal Nomor DN150/12/DPD/IV/2012 sehingga kami mengkhususkan sejumlah kegiatan dan aspirasi yang akan kami laporkan pada kesempatan yang baik ini.

1.

2.

3.

4.

Ruang lingkup kegiatan yang dilakukan oleh Anggota di bidang Komite I. Untuk bidang otonomi daerah, untuk kepegawaian khususnya, kami temukan tenaga honorer, baik guru, kesehatan, dan bidang-bidang lain sedang menunggu lahirnya peraturan pemerintah penyelesaian tenaga honorer dan peraturan pemerintah tentang pegawai tidak tetap yang harus segera dilaksanakan berkaitan dengan janji pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer pada tahun ini. Pemerintah desa, ada beberapa hal yang kami himpun bahwa pemerintah di daerah, khususnya di desa dan kelurahan seakan dibiarkan hidup sendiri penuh dengan berbagai persoalan, jarang mendapatkan perhatian, dan pengabdian yang selama ini dilakukan oleh para pamong desa tidak jelas arah dan penghargaan selanjutnya. Karena itu, tuntutan akan Undang-Undang Desa segera disahkan semakin mengemuka karena sampai saat ini tidak ada kejelasan kapan undang-undang itu akan disahkan. Berkaitan dengan pemukiman dan kependudukan. Kaitannya dengan e-KTP ada beberapa persoalan. Di samping waktunya yang ternyata sampai saat ini juga belum bisa diselesaikan, mereka bertanya-tanya kalau tahun 2012 tidak selesai, apakah tahun 2013 juga masih dilayani dengan gratis. Dan, pelaksanaannya memakan waktu terlampau lama. Sering mereka datang pagi hari sampai siang hari tidak terlayani sehingga mengganggu kinerja masyarakat. Berkaitan dengan pertanahan dan tata ruang. Berbagai persoalan sertifikasi tanah ternyata hampir terjadi di setiap kabupaten kota. Bahkan di daerah-daerah tertentu, sertifikasi melalui program nasional yang kita kenal dengan Perona ternyata hasilnya mengecewakan. Dewan Perwakilan Daerah diharapkan memperjuangkan ini sehingga pada masa yang akan datang, penyelesaian sertifikasi menjadi lebih cepat dan baik. Berkaitan dengan RTRW tahun 2011 – 2013 ini, penyelesaikannya juga belum baik karena pembicaraan intensif antara stake holder sering tidak memperhatikan situasi dan kebutuhan di lapangan.

Ruang lingkup Komite II. 1. Ada aspirasi yang sangat menarik. Di wilayah barat agar status bandara di Purbalingga untuk bisa ditingkatkan menjadi bandara komersial. Dan, perlu kami laporkan di forum ini, Anggota DPD dari Jawa Tengah sudah memperoleh infomasi bahwa bandara yang di Purbalingga mendapat dukungan dari kabupaten sekitarnya: Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, Pemalang, Kebumen, Pekalongan, Tegal. Dan, kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah setempat, tetapi harapan kepada DPD jauh lebih besar karena potensi daerah ini memang harus diperjuangkan oleh Dewan Perwakilan Daerah. 2. Berkaitan dengan infrastuktur. Jalan di Jawa Tengah, terutama di bagian barat banyak sekali yang rusak sehingga perlu ada perhatian khusus agar tidak mengganggu, terutama kehidupan ekonomi dan aktivitas lain. Karena semakin lama, termasuk jembatan, banyak 19


sekali yang rusak. Data selengkapnya sudah kami siapkan dalam laporan tertulis. Selanjutnya, beberapa waduk di Jawa Tengah juga ketika musim hujan yang lalu telah terjadi pendangkalan yang kalau tidak mendapat perhatian, fungsinya akan tidak maksimal pada masa-masa yang akan datang. Padahal, Jawa Tengah sudah dua tahun terakhir swasembada pangan dan akan melanjutkan upaya-upaya peningkatan pertanian untuk peningkatan swasembada pangan pada masa yang akan datang. 3. Berkaitan dengan lingkungan, terutama di daerah Dieng terjadi penggundulan karena sekarang ada proses penanaman kentang yang dilakukan oleh petani sehingga pada musim hujan bisa menimbulkan persoalan. Dan, akibatnya di sepanjang aliran Sungai Serayu juga terjadi pendangkalan, termasuk di Waduk Jenderal Sudirman di Sungai Serayu. 4. Berkaitan dengan UKM, ada beberapa catatan yang kami temukan. Misalnya di Purbalingga banyak sekali dijumpai kekurangan bahan untuk pembuatan knalpot dan sejenisnya, termasuk kebijakan perlindungan produk-produk buatan lokal yang masih sangat kurang. Selanjutnya, ruang lingkup Komite III. Ini sebenarnya masih sangat banyak, tetapi saya yakin waktu sangat terbatas. 1. Bidang yang mendapat perhatian khusus, terutama tentang ujian nasional. Dewan Perwakilan Daerah pada masa yang lalu sudah membentuk Pansus Pendidikan. Dan kesimpulannya, karena berbagai persoalan dan akibat tidak baik yang ditimbulkan ujian nasional, maka sudah memberikan rekomendasi agar ujian nasional ditinjau kembali. Selanjutnya, pada Paripurna yang lalu di periode ini juga sudah menyatakan bahwa ujian nasional dampaknya sangat mengkhawatirkan berkaitan dengan upaya kejujuran, sportivitas, karakter peserta didik, dan kondisi antarsekolah, antardaerah yang masih sangat heterogen karena standar pelayanan minimal yang belum bisa dilaksanakan dengan baik. Sehingga, DPD merekomendasikan untuk dilakukan kajian serius tidak dilaksanakannya ujian nasional model seperti yang dilakukan saat ini, tetapi pemerintah masih tetap melaksanakannya. Dan, keputusan pengadilan yang telah meminta agar pemerintah tidak melaksanakan ujian nasional sebelum tiga hal terpenuhi, antara lain standar pelayanan minimal, peningkatan mutu guru, kemudian dijaminnya tidak terjadi tekanan psikologi pada siswa ternyata belum bisa dilaksanakan. Pada pelaksanaan ujian tahun ini, karena ada tugas untuk melakukan pemantauan ditemukan beberapa hal. Yang pertama, ujian nasional masih dianggap kegiatan sakral, padahal mestinya itu harus dimaknai sebagai kegiatan tahunan wajar yang merupakan bagian integral dari proses pendidikan. Sehingga, banyak pihak yang tertekan, terutama kepala dinas, kepala sekolah, guru, peserta didik, termasuk orang tua. Sosialisasi ujian nasional karena setiap tahun ternyata berbeda, juga belum maksimal sehingga pengawas mengalami sejumlah kesulitan ketika harus menjelaskan pada saat ujian akan dimulai. Dalam menyongsong pelaksanaan ujian nasional, banyak kegiatan yang justru merugikan proses pendidikan yang seharusnya berjalan wajar dan edukatif. Kegiatan itu, misalnya mengubah jadwal pelajaran dengan mengutamakan pelajaran yang diujiannasionalkan, melaksanakan doa bersama istighosah yang berlebih-lebihan sampai menangis, bahkan ada yang pingsan, kemudian ada juga yang membawa pensil ke orang tua, diharapkan pensil bisa mengerjakan sendiri dengan membuat hitam-hitam yang sesuai dengan jawaban. Ini tentu sangat merugikan rasionalitas yang mestinya harus diutamakan dalam proses pendidikan. Kemudian, terjadi berbagai upaya untuk memperoleh bocoran soal, bahkan sebelum kegiatan dimulai beredar SMS yang memuat jawaban ujian nasional pada hari itu. Dalam pelaksanaan ujian nasional, masih dilibatkannya dosen-dosen dari 20


perguruan tinggi. Itu menimbulkan kesan kurang kepercayaan kepada pihak sekolah, terutama kepala sekolah dan guru. Di beberapa daerah juga masih dijaga oleh aparat kepolisian berseragam lengkap, termasuk bersenjata sehingga ini menambah ketegangan dan menimbulkan kegiatan ujian menjadi kegiatan yang tidak biasa di sekolah itu. Rekomendasi yang dilakukan adalah pemerintah mestinya harus melaksanakan keputusan pengadilan berdasarkan gugatan tentang ujian nasional, perlu dilakukan kajian komprehensif terhadap ujian nasional; apakah ujian nasional itu dapat mencapai sasaran seperti yang tertuang dalam PP 19 Tahun 2005; apakah ujian nasional nilainya menggambarkan prestasi siswa, prestasi sekolah dan prestasi daerah; apakah ujian nasional telah menunjukan menghargai hasil proses belajar mengajar seperti undangundang yang dinyatakan dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. 2. Berkaitan dengan yang kedua adalah sertifikasi guru dan uji kompetensi awal. Ada beberapa persoalan yang kami temukan. Yang pertama, jumlah guru yang telah disertifikasi terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah guru secara keseluruhan karena sertifikasi guru dalam jabatan hendaknya selesai sepuluh tahun setelah Undang-Undang Guru dan Dosen disahkan, yaitu tahun 2015. Penetapan peserta sertifikasi tidak sesuai dengan kondisi riil guru, bahkan di beberapa daerah dijumpai adanya pungutan pada guru yang akan ikut sertifikasi. Guru pendidikan Agama Islam di sekolah negeri banyak yang berusia tua dan masa kerjanya lama belum diberi kesempatan mengikuti sertifikasi. Pelaksanaan sertifikasi dan dari tahun ke tahun berubah dan terasa semakin sulit sehingga guru merasa diperlakukan tidak adil, padahal undang-undang maupun peraturan pemerintahnya masih sama. Pelaksanaan sertifikasi di LPTK tidak sama, variatif dan tampak tidak ada standar yang jelas. Pelaksanaan PLPG juga standarnya tidak jelas, ada kelulusan yang sangat rendah di sebuah LPTK, ada yang cukup tinggi persentasenya. Guru honor belum diberikan kesempatan mengikuti sertifikasi, padahal mereka banyak yang beban kerjanya sama dengan guru tetap atau guru negeri dan masa kerjanya jauh lebih lama dari guru negeri. Pembayaran TPG tidak tepat waktu dan jumlahnya. Untuk tahun 2012, walaupun Permen Keuangan sudah lahir, uang sudah dikirim ke daerah, tetapi TPG belum bisa dibayarkan karena Kementerian Pendidikan Nasional, Pendidikan Kebudayaan maaf, belum dapat menyelesaikan pembuatan SK perintah membayar di kabupaten kota. Sehingga, sampai saat ini daerah belum bisa membayarkan tunjangan profesi walaupun mestinya bulan April sudah harus dibayar. 3. Selanjutnya, guru honor. Bapak dan Ibu yang terhormat, berdasarkan temuan di Jawa Tengah, apalagi kami menduga di daerah lain, ternyata hampir semua daerah kekurangan guru, terutama guru di sekolah dasar. Rata-rata guru di sekolah dasar sekitar empat orang setiap SD yang kelasnya 6 sehingga dijumpai kekurangan guru yang teramat banyak. Kekurangan guru ini diisi oleh guru honorer. Tugasnya mereka sama dengan guru negeri. Tetapi, sangat memprihatinkan mereka memperoleh honor sekitar Rp250 ribu setiap bulan. Dan, ini berarti melanggar Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 karena guru harus memperoleh penghasilan yang wajar. Guru honorer tidak memperoleh pembinaan profesi dengan baik, belum ada kejelasan karier, dan tidak jelas status kepegawaiannya termasuk perlakuan akademisnya. Berkaitan dengan guru honorer, rekomendasi Anggota DPD adalah yang pertama perlu ada pendataan guru yang jelas dan benar, bukan seperti yang dilakukan oleh kementerian sekarang ini, yaitu dengan membagi jumlah siswa dan jumlah guru secara nasional sehingga kebutuhan guru seolah-olah tercukupi, bahkan berlebihan, padahal kondisi riil 21


di daerah, di lapangan masih kekurangan. Mengingat posisi guru sangat penting dalam proses pendidikan dan pembelajaran, maka guru hendaknya berstatus tetap, baik PNS maupun tetap ketika di sekolah-sekolah swasta. Guru honorer yang memenuhi syarat dan prestasi kerjanya baik perlu diangkat menjadi PNS, dan jika kuota PNS-nya tidak ada, sebaiknya mereka diangkat sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Mereka memperoleh penghargaan minimal yang wajar. Ini mudah-mudahan rekomendasi ini sekaligus mempercepat dibentuknya Pansus Guru di DPD seperti pada Sidang Paripurna yang lalu sudah diutarakan. 4. Kemudian, berkaitan dengan kesehatan. Undang-Undang Keperawatan memperoleh perhatian banyak pihak, terutama dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia, agar segera disahkan karena perawat belum mendapat perlindungan tuntutan masyarakat yang sering mengharuskan perawat melakukan tindakan-tindakan medis sehingga kadang-kadang ada ke khawatiran mereka melakukan kesalahan. Jaminan persalinan, ini klaimnya dari para bidan sering terlambat sehingga sampai empat bulan belum memperoleh penggantian sehingga modalnya bisa habis. 5. Untuk pariwisata, di Jawa Tengah sangat banyak, tetapi intinya pemasaran dan penentuan destinasi masih tidak bagus sehingga direkomendasikan beberapa hal. 6. Terakhir, Komite IV berkaitan dengan dana bagi hasil terutama Migas, diminta agar ditinjau kembali karena tidak mencerminkan rasa keadilan yang terlalu menguntungkan pemerintah pusat. 7. Kemudian, berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Kami menemukan sejumlah persoalan berkaitan dengan laporan itu sehingga kami merekomendasikan agar DPD bisa memberikan perlindungan dan pemantauan agar penyampaian laporan bupati, walikota ini bisa mendapatkan porsi dan perhatian yang benar di daerah masing-masing. 8. Selanjutnya, berkaitan dengan pembatasan BBM sebagai persoalan yang baru cukup menggelisahkan. Informasi dari pemerintah yang tidak jelas, termasuk berubah-ubahnya berkaitan dengan pembatasan BBM yang pada saat itu akan diberlakukan 1 Mei. 9. Selanjutnya, pajak dan retribusi daerah perlu dikaji kembali, terutama di Jawa Tengah berkaitan dengan cukai rokok dan seterusnya yang perlu mendapatkan perhatian agar daerah tidak dirugikan. Tetapi, sebagai tempat yang menghasilkan pajak, tentu mendapat bagian yang wajar. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian yang dapat saya sampaikan. Secara tertulis kami serahkan pada pimpinan. Mudah-mudahan laporan ini bisa kita tindaklanjuti dengan baik. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanty Shanty Om.

22


29. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Terima kasih kepada Senator Dr. Sulistiyo. Kita berikan waktu yang agak lapang karena banyak konsituennya di belakang tadi, khusus. Terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan yang mewakili Provinsi Sulawesi Tengah. 30. PEMBICARA : Pdt. DR. SILVIANA HENDRIETE PANDEGIROT, M.Th. (SULTENG) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan DPD Bapak Irman, Pak Laode, dan juga Ibu Ratu Hemas, Ibu Sesjen bersama jajarannya, para mahasiswa yang akan keluar setelah mendengarkan laporan dari daerahnya, teman-teman DPD yang saya hormati dan yang saya kasihi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Dalam laporan Sulawesi Tengah pada saat ini, saya tidak baca panjang lebar karena ketika dibacakan terlalu panjang, maka akan bunyi dug, dug, dug. Saya harus mengantisipasi hal demikian jangan terjadi di Sulawesi Tengah. Laporan reses dari Komite I mengenai tata ruang. Daerah Sulawesi Tengah sampai dengan saat ini belum bisa merealisasikan tata ruang yang ada baik di tingkat provinsi dan kabupaten. Yang kedua, pertanahan masih mempunyai banyak masalah yang terjadi secara khusus ketika terjadi pemekaran antara Kabupaten Sigi dan juga Kabupaten Donggala. Perbatasan atau pertanahan di sekitarnya sampai saat ini belum terselesaikan, sedangkan bagian pertanahan sendiri belum pernah mengambil alih tugas dan tanggung jawab bagi masyarakat Kabupaten Sigi. Yang ketiga, dengan aturan-aturan yang ada dan begitu banyak pulau-pulau di Sulawesi Tengah, maka Provinsi Sulawesi Tengah mengajukan agar dijadikan sebagai provinsi kepulauan dengan mengikuti aturan-aturan dan syarat-syarat yang memenuhi untuk menjadi provinsi kepulauan. Yang keempat, kesejahteraan kepala desa yang menerima honor tiga bulan sekali dengan kapasitas yang sangat minim. Karena itu, segera mengesahkan Undang-Undang Desa untuk kesejahteraan kepala desa dan perangkatnya serta pemerintah setempat maupun kecamatan serta bupati yang ada menambahkan biaya honor hidup para kepala desa dan perangkat demi kesejahteraan mereka dalam melaksanakan tugas. Komite II, berhubungan dengan pertambangan. Pertambangan emas yang ada di Kabupaten Sigi saat ini terjadinya pencemaran yang dilakukan oleh, yaitu masyarakatmasyarakat yang melakukan penambang tradisional yang lokal, kalau dalam bahasa Sangir itu disebut badulang. Digoyang-goyang itu ayakannya sehingga bisa mendapatkan butir-butir emas, itu bahasa kami dari Sulawesi Utara, dan itu mencemarkan kandungan mercuri sungai sebesar 0005 atau semacam ppm yang mengandung kadar mercuri yang yang sangat tinggi. Di sini pemerintah setempat maupun pemerintah pusat yang juga sudah mengambil bagian daripada laba pertambangan tersebut menurut masyarakat pusat senang bahagia, maka daerah menjadi sedih karena perampasan hak yang sebenarnya menjadi milik masyarakat Sigi. Komite III, tadi beberapa hal yang sudah disampaikan juga mengenai kouta sertifikasi guru yang sampai ini perlu peningkatan secara khusus Sulawesi Tengah yang saya dengar juga tadi dari Jawa Timur menginginkan bahwa, Jawa Tengah maksudnya, agar sertifikasi guru ini menjadi peranan penting. Bahkan, dari Komite III pun kami memberikan semacam pemahaman atau memberikan usulan agar setiap guru berhak juga mendapatkan sertifikasi sesuai dengan hak mereka. Yang kedua dari Komite III, yaitu di sini pelayanan-pelayanan yang seharusnya diperhatikan Sulawesi Tengah. Masih banyak masyarakat miskin yang masih hidup mereka beralaskan karung dengan sangat menyedihkan. Karena itu, pemerintah pusat memperhatikan masyarakat kecil, bukan hanya memperhatikan dari segi bantuan 23


melalui Menteri Perumahan, tetapi juga bagi gizi ibu dan anak. Yang ketiga, kebijakan pemerintah mengenai UAN. Beberapa kecurangan-kecurangan yang terjadi seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa ada SMS yang sudah mencantumkan jawaban-jawabannya. Bahkan, ada beberapa guru yang bermain, hanya menantikan uluran selembar atau kertas merah seratus ribu atau mungkin lebih dari pada itu. Yang ketiga, pariwisata. Sulawesi Tengah mempunyai objek wisata yang sangat banyak. Pemerintah daerah, pemerintah pusat sekiranya memperhatikan lahan-lahan yang dijadikan sebagai objek wisata pada saat sekarang ini maupun untuk pada masa yang akan datang. Yang keempat, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada setiap SKPD betul-betul harus diaudit secara sempurna karena sekarang terjadi banyak penyelewengan-penyelewengan wewenang jabatan yang sudah dipercayakan kepada mereka yang memangku jabatan tersebut. Akhirnya, kami dari Komite IV atas nama Nurmawati Bantilan, Shaleh Muhamad Aldjufri, Ahmad Syaifullah Malonda, Silviana Hendriete Pandegirot mengucapkan terima kasih kepada kita sekalian. Kiranya apa yang menjadi usulan, harapan kami dari Sulawesi Tengah bisa juga mendapatkan satu bahagian demi perkembangan daerah dan juga perkembangan daerah-daerah yang lain. Di sini atas nama kami dari Sulawesi Tengah, kami juga berduka cita atas meninggalnya Ibu Endang Rahayu seorang figur perempuan yang mempunyai kerendahan hati, namun Tuhan lebih sayang untuk mengambil dia, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi keluarganya. Yang kedua, kami turut berduka cita atas meninggalnya mertua dari Bapak Anang Prihantoro dari Komite I. Kiranya keluarga diberikan kekuatan, ketabahan, dan sekali lagi terima kasih bagi kita sekalian. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanty Shanty Shanty Om. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan yang Maha Kuasa akan memberkati karya dan pengabdian buat bangsa dan negara kita. Terima kasih. 31. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Senator Pendeta DR. Silviana yang telah membawakannya dengan tepat waktu, hampir kena ketok tadi. Silakan selanjutnya mewakili Provinsi Banten. Kami persilakan. 32. PEMBICARA : ABDI SUMAITHI (BANTEN) Laporan kegiatan di daerah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Banten pada persidangan Paripurna Masa Sidang III Tahun 2011 – 2012. Yang terhormat Saudara Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang kami hormati Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, hadirin yang kami muliakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, para Wakil Ketua, dan hadirin yang kami muliakan. Berikut akan kami sampaikan pokok-pokok aspirasi yang masuk sesuai dengan komite masing-masing bersama rekomendasinya sebagai berikut. Yang pertama, bidang tugas Komite I. Yang pertama adalah bagian dari persoalan pertanahan. Dalam kaitan ini diharapkan bahwa pemerintah memfasilitasi beberapa tuntutantuntutan masyarakat yang berkaitan dengan persoalan pertanahan ini terutama dalam kaitan kompensasi alternatif, ganti kerugian, relokasi, dan lain-lain sebagainya. Dalam kaitan ini 24


diharapkan pula DPD RI dapat menjembatani dialog antara masyarakat dengan pemerintah Kota Tangerang agar dicari solusi yang tepat mengenai persoalan yang berkaitan dengan pertanahan ini. Yang kedua adalah berkaitan dengan tata ruang. Dari hasil kunjungan kami di beberapa daerah bahwa telah terjadi banjir di sebagian daerah karena itu diharapkan pemerintah daerah juga memfasilitasi beberapa sarana dan prasarana untuk mencegah lebih meluasnya masalah banjir ini. Yang kedua adalah bidang Komite II. Yang pertama adalah masalah CSR, yaitu rekomendasinya perlunya melakukan koordinasi dan sinkronisasi program yang sejalan dengan dasar basis data dengan kebutuhan yang terukur. Yang kedua, diharapkan dapat melakukan evaluasi sejauh mana pelaksanaan CSR yang perusahaan lakukan. Dan, yang ketiga diharapkan pula Pemda memberikan catatan perbaikannya dalam bentuk rekomendasi yang sifatnya berkelanjutan. Yang kedua dalam kaitan tugas Komite II ini adalah diharapkan juga rekomendasi dari kami, yaitu komitmen pemerintah dan pengusaha dalam melakukan efisiensi, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah bidang Komite III. Yang pertama adalah mengenai UAN atau UN. Kami dari Banten juga seperti dari daerah-daerah lain atau provinsi lain juga mengharapkan agar ada peninjauan kembali masalah UN ini dan melakukan kajian secara komprehensif karena pada kenyataannya dari hasil evaluasi kami mengenai UN ini kemudian justru melahirkan paradoks dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Antara lain, masalahmasalah integritas moral, kejujuran, dan lain sebagainya justru tergerus oleh suatu sistem UN yang hanya mengandalkan kelulusan. Dalam kaitan ini, maka dari Provinsi Banten juga mengharapkan agar UN ini tidak menjadi alat kelulusan bagi siswa. Yang kedua dalam kaitan Komite III adalah perlu diadakannya pelatihan serta ujian guru secara reguler dan berskala guna menjaga tingkat profesionalitas guru. Selama ini guru hanya dituntut untuk memperoleh kesejahteraan dan lain sebagainya, tetapi dalam suatu sisi, profesionalitasnya belum sepenuhnya ditingkatkan. Lalu, yang lainnya adalah masalah juga intensifikasi BLK dan SMK sebagai penopang industri kreatif ini juga perlu digalakkan. Sementara, di bidang Komite IV yang perlu mendapat perhatian kita semua adalah mengenai pembangunan beberapa ruas jalan hampir di seluruh Provinsi Banten. Kemudian, juga perlu perhatian atas rencana pembangunan Bandara Internasional Panimbang di Kabupaten Pandeglang. Lalu, selanjutnya adalah pembangunan Waduk Karian di Kabupaten Lebak. Dan, terakhir adalah revitalisasi beberapa jalur kereta api, di antaranya double track Rangkas Bitung, Serpong, kemudian Jakarta. Demikianlah laporan kegiatan daerah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Banten dalam Sidang Paripurna ke-13 ini. Atas perhatian Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia serta hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 8 Mei 2012. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Banten. H. Andika Hazrumy ditandatangani, Drs. H. Abdurrahman, M.AP ditandatangani, Abdi Sumaithi ditandatangani, dan H. Ahmad Subadri ditandatangani. Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 33. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Abdi Sumaithi. Selanjutnya, kami persilakan kepada Provinsi Kalimantan Barat yang mewakili.

25


34. PEMBICARA : MARIA GORETI, S.Sos., M.Si. (KALBAR) Yang terhormat Saudara Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang terhormat Saudara-Saudari Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, beserta jajaran Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan hadirin yang berbahagia. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Laporan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 7 April 2012 sampai 6 Mei 2012. Kami Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tertanda Maria Goreti, S.Sos., M.Si, Hj. Sri Kadarwati, Hj. Hairiah, S.H., M.H, Erma Suryani Ranik, S.H. mencoba memberikan gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi di daerah untuk selanjutnya mendapatkan solusi pada tingkat pengambilan kebijakan di pusat. Yang terkait dengan Komite I. Pertama, program e-KTP jilid 2 yang baru saja digulirkan sudah mengalami kendala, yaitu berupa keterlambatan datangnya peralatan. Bila hal ini tidak diantisipasi dengan baik oleh pemerintah, maka dapat dipastikan target waktu penyelesaian pada 31 Desember 2012 tidak dapat terpenuhi yang pada akhirnya hanya akan menambah beban APBN yang tentu saja tidak sedikit nilainya. Masih banyak masyarakat yang mengalami kebingungan dengan persoalan e-KTP dan memerlukan pelaksanaan pengawasan yang lebih ketat di lapangan. Yang kedua, desa seharusnya menjadi aset nasional, bukan aset daerah karena sebagian besar sumber pendapatan negara berada di desa, baik itu berupa pertanian, peternakan, perikanan, minyak bumi, gas alam, dan bahan tambang lainnya. Untuk itu, desa juga harus mendapat porsi pembiayaan pembangunan yang lebih layak serta adil dari APBN. Yang ketiga, konflik pertanahan atau agraria akan semakin berkembang bila pemerintah tidak segera mengambil tindakan yang agresif, namun bijak karena kebutuhan akan lahan di masa yang akan datang akan semakin meningkat, baik untuk kepentingan tempat tinggal maupun kegiatan ekonomi. Kedua hal tersebut harus dikompromikan melalui sebuah tindakan pemerintah yang agresif. Dalam arti, segera memperbaiki kekacauan administrasi dan hukum atas tanah, namun tetap bijak dalam menyikapi dan memutuskan setiap sengketa, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal. Yang terkait dengan Komite II. Pengelolaan sumber daya alam pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berelasi dan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, perilaku yang didasarkan atas orientasi berpikir kebenaran ekologis idealnya menjadi pedoman dalam setiap pengelolaan sumber daya alam di bidang perkebunan dan pertambangan. Setiap kebijakan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang terkait pengambilalihan yang berpotensi terhadap perusakan lingkungan dan sumber daya alam, perempuan jarang sekali dilibatkan. Umumnya hanya menjadi pelengkap administrasi. Implikasinya, banyak perempuan yang tersingkir dari sumber-sumber kehidupannya. Mereka tidak lagi bisa memungut hasil hutan, seperti rotan, damar, kayu, bahkan berbagai jenis tanaman obat yang penting bagi hidup manusia. Yang kedua di Komite II, masalah kedaulatan pangan merupakan permasalahan yang mengkhawatirkan. Hal ini dapat dilihat dari semakin rendahnya hasil pertanian dari masyarakat karena lahan pertanian sudah banyak yang dikonversikan sebagai lahan perkebunan dan sebagai industri. Akibatnya, tingkat ketergantungan masyarakat akan pangan, seperti beras dan kacang-kacangan dari luar daerah, bahkan dari luar negeri sangat tinggi. Untuk itu, sebagai salah satu bentuk rekomendasinya adalah, yang pertama melakukan reformasi agraria dan retribusi lahan pertanian yang proporsional bagi petani. Yang kedua, optimalisasi pembinaan dan bimbingan petani dan petani muda serta memberikan beberapa stimulus bagi petani. Yang ketiga, 26


pemerintah memberikan tarif yang progresif terhadap impor dari luar negeri sehingga akan membatasi, membanjiri produk hasil pertanian dari luar negeri yang sudah barang tentu akan mematikan petani, usaha pertanian di daerah. Yang terkait dengan Komite III. Yang pertama, ujian nasional secara umum di Kalimantan Barat berlangsung lancar, baik, tanpa kendala yang mencolok dan berarti. Namun, ada beberapa siswa di beberapa kabupaten yang diduga melakukan kriminal dan masih di tahan di Polres setempat, tidak dapat mengikuti ujian nasional SMU. Hal ini menjadi catatan untuk pelaksanaan ujian nasional ke depan. Semestinya guru atau sekolah berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat agar para siswa yang sedang mendapat kasus serupa tidak kehilangan hak mengikuti ujian nasional. Yang kedua, keresahan banyak datang dari para guru kontrak, guru honor, guru bantu. Apakah mereka akan tetap dipertahankan oleh sekolah dan pemerintah daerah sebagai guru kalau nanti ada penerimaan PNS baru. Guru-guru yang demikian juga memiliki harapan untuk dapat direkrut sebagai pegawai negeri sipil. Tentu tujuannya agar mendapatkan jaminan kesejahteraan sehingga mereka lebih berkonsentrasi dalam profesi mereka, yakni mendidik anak bangsa. Kepada Komite III, Perhimpunan Perawat di Sintang dan Kapuas Hulu mendesak dan sekaligus siap memberikan dukungan kepada DPD RI untuk meloloskan Undang-Undang Keperawatan. Alasannya, pada kenyataan di masyarakat, jumlah perawat sangat banyak. Mereka menjadi kunci dan pusat kesehatan bagi masyarakat. Mengingat dalam 10 hingga 15 tahun ke depan jumlah dokter masih sangat langka, maka perawat menjadi ujung tombak penyangga kesehatan masyarakat. Ada catatan kecil, tak jarang mereka juga menjadi pemimpin lokal di desa bahkan di kecamatan karena integritas dan dedikasinya yang sangat tinggi di masyarakat. Maka, pada gilirannya aktivitas mereka juga mesti mendapatkan ganjaran dari negara dalam bentuk perlindungan dan pendekatan kesejahteraan yang tertuang dalam peraturan (undang-undang) atau Permen atau instrumen hukum lainnya. Komite IV, anggaran untuk PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) diminta oleh masyarakat untuk ditingkatkan agar kegiatan pembangunan dirasakan oleh masyarakat di desa. Yang kedua, alokasi dana khusus untuk pembangunan desa juga diusulkan oleh masyarakat di tingkat desa karena dirasakan alokasi dana desa yang saat ini ada di APBD sangat tidak memadai. Demikianlah laporan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah dari Provinsi Kalimantan Barat dalam masa reses tanggal 7 April hingga 5 Mei 2012. Untuk selanjutnya semoga dapat ditindaklanjuti di alat kelengkapan masing-masing. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Shanty Shanty Shanty Om. 35. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih Ibu Maria Goreti. Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Provinsi NTT. 36. PEMBICARA : Ir. EMANUEL BABU EHA (NTT) Yang kami hormati Pimpinan, yang kami hormati Senator Republik Indonesia, Ibu Sesjen dan seluruh jajarannya, dan pers. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Om Swastyastu. 27


Pimpinan yang kami hormati, izinkan kami untuk tidak membacakan secara keseluruhan tentang laporan ini karena cukup banyak. Mungkin kami ambil beberapa poin saja yang sangat krusial yang kami lihat dan tentu nanti akan juga ditindaklanjuti di masingmasing alat kelengkapan, begitu. Oleh karena itu, mungkin yang pertama dari Komite I. Komite I mungkin ada tiga hal. Yang pertama, Pemilukada yang dulu Pak Dani pernah dari DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara yang membawa masalah ini juga di Komite I yang sudah ada putusan Mahkamah Agungnya. Kemudian, yang terakhir kemarin sudah ada surat dari Presiden untuk meminta KPUD untuk segera melakukan eksekusi karena ternyata KPUD kalah pada waktu dalam gugatan di pra-TUN. Oleh karena itu, siang ini Pak Ketua, ada Anggota DPRD dari Kabupaten TTU datang, dan juga dari tokoh masyarakatnya untuk minta bertemu dengan kita nanti siang jam 2. Saya minta mungkin Pimpinan untuk bisa bersama kami sebentar untuk bisa menerima mereka jam 2. Dan, mereka sudah menyampaikan ini sampai juga ke Mabes Polri, sudah kemarin mereka sampai ke sana. Dan ini memang sangat aneh karena Presiden sudah mengeluarkan surat untuk segera melakukan eksekusi, tetapi ternyata juga tidak mempan dengan Surat Presiden. Yang kedua, Pemilukada yang terjadi di Kota Kupang yang baru terjadi ternyata terlalu banyak masyarakat yang tidak ikut memilih. Ini mungkin adalah hak-hak politik masyarakat diabaikan oleh KPUD-nya. Ini perlu mungkin Pak Ketua Komite I mungkin untuk kita mungkin untuk meminta KPU Pusat bersama KPU Daerah mungkin dari itu untuk kita minta klarifikasi kenapa sampai terjadi seperti itu. Padahal, kemutakhiran data pemilih itu sering dilakukan. Apakah ini cuma main-main ataukah ada pesanan dari tempat lain. Ini yang mungkin perlu juga kita cari tahu sehingga mungkin nanti dalam pembahasan UndangUndang Pemilukada juga perlu kita lihat. Kemudian yang ketiga yang tadi terjadi di NTT ini, Pak Ketua. Ada sekarang ini perampasan hak-hak rakyat ini, terutama tanah. Ketika ada bangunan pemerintah tetapi itu bikin bendung, ternyata dengan mudah disuruh tanah rakyat diambil saja tanpa ada pemberitahuan atau pembicaraan dengan mereka dan tanpa ada ganti rugi. Ini mungkin juga tindakan-tindakan yang sebetulnya ini ada dua: di TTU dan di Sumba Timur. Ini mungkin menjadi catatan untuk mungkin kita tindaklanjuti begitu, Pak Ketua. Kemudian yang Komite II adalah yang berhubungan dengan adanya pembangunan rumah rakyat bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah itu yang dari Kementerian Perumahan Rakyat di mana tahun 2011 kemarin ada 3.000 rumah, tapi ternyata sampai dengan saat ini belum selesai sehingga masyarakat menagih, begitu. Itu di mana ini rumahrumah yang harus dibangun? Dan, tahun 2012 ini ada 7.000 lagi ditambahkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Tetapi, apakah ini dibawa yang ini yang belum siap begitu ataukah mungkin pencairannya dari tingkat pusat yang belum ini mungkin diminta kita untuk mungkin kita coba memfasilitasi supaya kalau bisa ada, saya kira ada tindaklanjutnya. Kemudian yang kedua adalah kaitannya juga di NTT ini kan daerah kepulauan. Kalau mungkin Bapak berkunjung ke NTT naik kapal pasti mungkin akan takut naik kapal. Karena, kapalnya itu adalah kapal rongsokan semua yang sudah bekas dari luar. Dan, pelabuhanpelabuhan yang ada sebetulnya lebih banyak pelabuhan apa adanya, begitu. Oleh karena itu, yang kita minta supaya kalau bisa mungkin pembangunan pelabuhan-pelabuhan ini, terutama pelabuhan antar pulau tadi itu, pelabuhan feri begitu itu, dan juga kapal ferinya kalau bisa adalah yang baru sedikit. Jangan selalu yang sudah tidak dipakai di tempat lain, baru dikirim ke NTT, begitu. Ini salah satu juga bagian dari sebetulnya bagaimana kemarin percepatan pembangunan daerah kepulauan ini juga yang harus kita lihat. Padahal, beberapa waktu yang lalu itu dengan Menteri Kelautan masih waktu Pak Fadel Muhammad, menginginkan supaya juga kawasan timur segera diperhatikan dengan berdasarkan karakteristik wilayahnya masing-masing.

28


Yang ketiga adalah kaitannya dengan tata ruang ini. Ini rupanya memang hasil pengawasan kita beberapa tahun yang lalu, Pak Ketua Komite I, sudah pernah juga kita melihat mengenai tata ruang. Tetapi, kesulitan kaitannya dengan Perdanya karena tadi tidak pernah selesai tata ruang dibuatnya oleh Perda, ini mungkin kita mendesak pemerintah pusat untuk segera mendampingi pemerintah daerah kabupaten, terutama kabupaten kota supaya bagaimana menyusun Perda tadi itu dan segera Perda itu bisa dibuat. Karena kalau tidak, itu penyimpangan-penyimpangan dari aturan yang ada akan makin terjadi. Yang kami ingin tanya dari Komite III adalah yang pertama sebagaimana yang disampaikan rekan dari Jawa Tengah, guru ini menjadi sangat krusial. Kalau di Jawa Tengah tadi 4 guru 1 sekolah, sudah luar biasa bagi kami di NTT kalau seperti itu di tingkat lapangan kaitan dengan guru SD. Kami kadangkala cuma hanya cuma 2 orang guru 1 sekolah. Dan, yang bantu dia juga guru honorer dari dana BOS. Dan, dana BOS ini gajinya berapa, BapakIbu sekalian? Gajinya cuma Rp150.000, kalau tadi Rp. 250.000 malah. Kalau kami di NTT Rp150.000. Dia jalan mungkin sudah tidak cukup untuk, apalagi dia makan. Dan, kapan dia menyiapkan untuk anak-anak didiknya? Ini mungkin perlu menjadi perjuangan kita besama agar bagaimana kesejahteraan guru, terutama guru honorer tadi mungkin perlu mendapatkan perhatian, begitu. Terutama, tadi penambahan tenaga guru. Kemudian mengenai Komite IV, sampai dengan Komite IV, yaitu sebetulnya ini yang kita lihat yang berhubungan dengan dana DAK. Pada waktu diturunkan di daerah, lebih banyak itu sifatnya top-down, tidak berdasarkan apa sebetulnya yang dikehendaki oleh daerah, lebih banyak ditentukan oleh pusat menurut keinginan mereka agar ini diterima. Lalu, akibatnya pada waktu implementasi di lapangan, masyarakat banyak yang menjadi bingung dan bahkan kadangkala menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, mungkin perlu juga mungkin masuk dalam Musrembang tidak saja yang berhubungan dengan dana DAU, dana perbantuan, dan sebagainya tetapi kaitannya juga dengan DAK. Semestinya juga pusat harus melihat itu keinginan daerah, begitu Pak. Dengan demikian program itu menjadi berhasil. Dan, itu kaitannya berhubungan dengan pelaksanaan juga dengan Undang-Undang No. 32 sebetulnya. Saya pikir ini beberapa hal yang ingin kami sampaikan kaitannya dengan reses yang kita lakukan kemarin sehingga dengan demikian mungkin kita perlu menindaklanjuti di masing-masing alat kelengkapan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syalom. OmSshanty Shanty Om. Terima kasih. 37. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Terima kasih kepada Senator Emanuel Babu Eha. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, kita harus lebih memprioritaskan kegiatan Paripurna ini. Jadi, kalau ada pertemuan dengan konstituen itu diharapkan di luar Paripurna. Jadi, seperti tadi Pak Emanuel ya, jam 2 itu kan kita masih melanjutkan. Jadi, setelah itu kalau mau nanti kita persilakan supaya kita lebih menghormati acara ini. Baik. Selanjutnya, kami persilakan yang mewakili Provinsi Sulawesi Utara. 38. PEMBICARA : ARYANTHI BARAMULI PUTRI, SH., MH. (SULUT) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. 29


Saudara Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang saya hormati, para Anggota DPD Republik Indonesia yang saya banggakan, dan para hadirin yang saya muliakan. Oleh kasih dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, maka Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat di daerah Sulawesi Utara pada tanggal 7 April 2012 sampai dengan 6 Mei 2012. Perkenankanlah pada kesempatan ini DPD RI Sulawesi Utara beserta seluruh masyarakat Sulawesi Utara menyampaikan turut berduka cita atas wafatnya Putri Terbaik Bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang kesehatan, yaitu Ibu Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, Mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semoga segala amal dan ibadah diterima Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa dan bagi keluarga yang ditinggalkan memperoleh ketabahan dan kekuatan. Perlu kami sampaikan dalam Sidang Paripurna yang kami hormati, bahwa dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat, khususnya dari Saudara Julius Pontoh yang terpilih menjadi Dekan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi, tetapi tidak dilantik, maka pada Masa Sidang II yang lalu DPD RI Sulawesi Utara telah menulis surat kepada Presiden Republik Indonesia perihal permohonan penjelasan tentang Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado yang tidak taat hukum atau tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah yang intinya dalam surat tersebut, kami dari DPD RI Sulut memohon agar Presiden dapat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini Rektor Universitas Sam Ratulangi yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Surat tersebut sudah ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Kabinet RI kepada Kementerian Pendidikan Nasional pada 7 Februari 2012. Berdasarkan pertemuan terakhir dengan Saudara Julius Pontoh pada masa reses kegiatan di daerah pemilihan pada tanggal 5 Mei 2012 kemarin, kami DPD RI Sulut menerima surat dari Saudara Julius Pontoh yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan tembusannya antara lain kepada Pimpinan DPD RI. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati dari DPD RI Sulut, mohon sekiranya Pimpinan DPD RI khususnya Ketua DPD RI dapat menindaklanjuti surat tersebut mengingat dalam lampiran surat tersebut telah ada penetapan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Manado pada tanggal 27 April 2012, yaitu antara lain menetapkan bahwa: 1. mewajibkan kepada tergugat/termohon eksekusi untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Negara Manado yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 2. menyatakan bahwa karena tergugat/termohon eksekusi tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado serta Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut kepadanya dikenakan sanksi hukum disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil yang tidak taat hukum. Perlu kami sampaikan Pimpinan bahwa dari ombudsman juga telah memberikan pandangan dan pendapat serta saran dan juga dari Komnas HAM. Selanjutnya dengan ini dilaporkan, berbagai aktivitas kunjungan kerja beberapa hasil kegiatan kunjungan kerja dan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah sebagai berikut. 1. Kunjungan kerja dan rapat penyerapan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh empat Anggota DPD RI Sulawesi Utara ke dua kota/kabupaten. Yang pertama adalah dengan pemda dan tokoh masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Pada hari Rabu tanggal 25 April 2012, para Anggota DPD RI telah melaksanakan kunjungan kerja serta rapat kerja bersama dengan jajaran pemerintah dan tokoh masyarakat Bolaang Mongondow Selatan untuk evaluasi mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah serta 30


menerima aspirasi dan berdialog serta menerima aspirasi dari para hadirin yang hadir, antara lain: a. menindaklanjuti Surat Pemda Bolaang Mongondow Selatan ke Badan Pertanahan Nasional mengenai permohonan atas hak atas tanah negara untuk kepentingan umum bagi pemerintah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan untuk dipergunakan sebagai fasilitas perkantoran dan pembangunan gedung olahraga, b. dengan Pemerintah Kota Manado dan Pemerintah Kota Tomohon untuk pemantauan/pengawasan pelaksanaan Ujian Nasional Tingkat SLTA berjalan dengan sangat baik. Beberapa hal yang merupakan aspirasi masyarakat dan daerah yang perlu ditindaklanjuti dalam pembahasan pada alat kelengkapan DPD RI masing-masing sudah dikelompokkan sesuai komite terkait. Mohon berkenan dapat ditindaklanjuti. Demikianlah laporan kami atas hasil kunjungan kerja Anggota DPD RI Sulawesi Utara di daerah pemilihan. Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanty Shanty Om. Syalom. Utusan Sulawesi Utara, Aryanthi Baramuli Putri, Marhany V. P. Pua, Ferrry F. X. Tinggogoy, Alvius Lomban. Terima kasih. 39. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Terima kasih kepada Senator Aryanthi Baramuli. Bapak-Ibu sekalian ini sudah jam 12.30 WIB, kita istiqomah, apa ishoma dulu. Betul ya, ishoma. Ishoma dan istiqomah. 40. PEMBICARA : AIDA (KEPULAUAN RIAU)

ZULAIKA

NASUTION

ISMETH,

SE.,

MM.

Interupsi. Ikatan Suami Takut Istri kalau di rumah, Pak, ya. 41. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Oh, begitu ya. Baik Bapak-Ibu sekalian kita istirahat dulu. Dan, kita akan melanjutkan jam 2. 42. PEMBICARA : Ir. H. BAMBANG SUSILO, MM. (KALTIM) Interupsi Pimpinan. Giliran Kaltim tidak lebih dari tiga menit untuk bisa menyampaikan laporan. 43. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Bagaimana? Apa kita lanjutkan nanti ya. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabaraktuh. SIDANG DIKORS PUKUL PUKUL 12.35 WIB

31


SIDANG DIBUKA KEMBALI PUKUL 14.20 WIB

44. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Sebenarnya tidak perlu kuorum untuk kita mulai. Nah, kebetulan Pak Ketua lagi akan menyusul, maka untuk sidang ini saya yang pimpin untuksementara sambil menunggu Pak Ketua. Tetapi, saya juga berharap kepada teman-teman di Sekretariat Jenderal untuk menghubungi seluruh anggota agar hadir untuk mendengarkan laporan dari setiap daerah. Tinggal 23 daerah lagi yang belum melaporkan pada sore hari ini. Saya kira kita mulai ya. Skors saya cabut dan kemudian sidang kita akan lanjutkan. KETOK 1X

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah sampai pada Sulawesi Utara dan akan menyusul Kalimantan Timur dan bersiap-siap yang lain. Sudah putarannya begitu, jadi sekarang Kalimantan Timur. Sambil sekali lagi saya berharap kepada sekretariat untuk menghubungi seluruh anggota untuk menghadiri Sidang Paripurna yang terhormat ini. Dan, untuk mempersingkat waktu saya kira saya persilakan kepada Kalimantan Timur. Yang mewakili Kalimantan Timur untuk menyampaikan laporannya. 45. PEMBICARA : Ir. H. BAMBANG SUSILO, MM. (KALTIM) Tadi minta tiga menit. Kejam sekali Pimpinan DPD RI ini. Ternyata setelah kita on time jam 2, Pimpinan tidak ada. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pimpinan DPD RI Pak Laode dan teman-teman saudara saya Senator Indonesia, jajaran kesetjenan DPD RI beserta jajarannya serta teman-teman media yang ada di ruangan ini. Dari Kalimantan Timur sudah jelas. Saya pikir tidak perlu saya bacakan atas kesepakatan teman-teman akan kita serahkan dan mohon izin kepada para senator. Namun perlu saya sampaikan kepada Pimpinan DPD RI bahwa beberapa hari yang lalu sangat menghangat sekali, yaitu statement empat Gubernur Kalimantan yang akan menyetop pengiriman batubara dan sebagainya akibat daripada kurang adilnya tentang kuota BBM yang ada di Kalimatan. Kalau saya lihat di Jakarta saya bangun pagi, saya isi mobil saya tidak pernah saya itu namanya lihat antre seperti di daerah saya ketika reses kemarin. Jadi, saya pikir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur sama, di mana daerah tersebut merupakan juga penghasil daripada bahan bakar minyak, khususnya dari batubara. Tetapi, pada kenyataannya Kalimantan Timur kurang mendapat suatu keadilan. Saya pikir ini suatu sikap daripada empat gubernur. DPD perlu mencermati hal ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan demi keutuhan daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini jangan sampai dikesampingkan karena ini cukup kita amati, kita sebagai orang nasionalis dan sebagai anggota atau senator dari Kalimantan. Itu pertama yang perlu saya sampaikan kepada Pimpinan yang saya hormati. 32


Dan untuk lain-lain, saya pikir kurang-lebih saja. Perbatasan dan lain sebagainya, ujian negara masih ngotot. Nah, ini juga DPD RI perlu mengambil suatu posisi yang sangat tepat. Kenapa ini tidak bisa direm, begitu. Kitapun ada Ketua PGRI di sini. Begitu, kurang lebihnya itu. Mohon maaf. Saya pikir itu saja yang perlu saya laporkan dan saya lihat tidak lebih dari tiga menit sesuai komitmen saya tadi. Namun, Ketua saya tidak commit, saya melaporkan dia tidak ada, kan begitu. Terima kasih. akhirul kalam. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. 46. PEMBICARA : Dr. BUDI DOKU (GORONTALO) Ujian nasional, bukan ujian negara. 47. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Informasi tadi menarik sebetulnya. Kasus yang terjadi di Kalimantan itu sama persis, bahkan mungkin lebih parah yang terjadi di Sulawesi Tenggara. Antrean bisa dua hari bagi mereka yang ingin mengisi solar. Itu karena habis dibawa di areal atau digunakan oleh perusahaan-perusahaan tambang, solar itu saya kira. Ini masala serius saya kira. Berikut, Kalimantan Selatan. Ini sambil menunggu laporan dari Kalimatan Selatan saya informasikan bahwa tadi dari Sulawesi Utara itu melaporkan tentang masalah rektor yang tidak melantik. Dan, saya kira kalau ada masalah yang sama itu nanti kita akan bahas, saya sudah bicara sama Sesjen untuk mengundang Menteri Diknas secara khusus untuk membicarakan soal ini di dalam rapat terbatas. Mungkin Dirjen Dikti dengan Wakil Menteri yang terkait. Saya tahu persis Sulawesi Tenggara mengalami masalah yang sama. Karena, itu sebenarnya adalah kebijakan menteri 35 % dipaksakan oleh rektor yang hendak akan terpililh lagi. Saya kira begitu. Nanti makanya daerah-daerah yang memiliki masalah yang sama atau potensi permasalahan yang sama itu saya kira bisa hadir pada pertemuan khusus dengan Menteri atau Dirjen Dikti untuk membahas masalah Sulawesi Utara ditambah dengan masalah-masalah dari daerah lain minggu depan. Oh, kasus ini selesaikan satu-satu. Oke. 48. PEMBICARA : Ir. ADHARIANI, SH., MH. (KALSEL) Lanjut? Saya kira Pak Laode mau ngomong lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua DPD RI, yang saya hormati para senator. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Kalimantan sebagian sudah disampaikan tadi dari Kalimantan. Kami juga akan menyampaikan sesingkat mungkin apa-apa yang didapat, hasil reses yang sudah dilaksanakan di daerah kami. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan beberapa poin-poin saja yang penting. Hanya pesan kami adalah ini kan lembaga tinggi negara, sementara rakyat di bawah itu sangat berharap sekali hasil reses itu ada, terealisasi, begitu. Nah, inilah yang bikin kita ketika reses itu kadang-kadang ditanya apa sih yang sudah dikerjakan ketika reses yang kemarin-kemarin itu? Makanya saya berharap kepada pihak Kesetjenan, Pimpinan, sekaligus Pimpinan Komite dan alat kelengkapan lain untuk menindaklanjuti apa-apa yang sudah disampaikan oleh daerah di 33


Rapat Paripurna ini. Saya prihatin hari ini tentang kehadiran kawan-kawan. Padahal, urgent hasil reses kita ini untuk ditindaklanjuti. Pertama, mungkin sama dengan temu DPRD se-Kalimantan. DPRD se-Kalimantan rekomendasinya sama, yakni masalah tambang itu luar biasa. Pertama, agar memperketat izin tambang. Nanti komite mana yang kira-kira bisa menjembatani dengan menteri ini. Sebab, di PKB2B itu diterbitkan oleh pusat. Terus, banyaknya tambang, peti-peti itu adalah peti-peti yang ilegal itu yang mana banyak dilakukan oleh anggota kepolisian. Saya kira juga komite mana yang membidangi, tolong panggil Kapolri ini agar proses di daerah itu bisa terlaksana dengan baik. Inilah sumber-sumber korupsi di daerah yang sangat marak sekali, begitu. Yang kedua adalah ketidakadilan pembangunan di Kalimantan, terutama infrastruktur dan sebagainya. Apa yang sudah disampaikan Pak Bambang mengenai kelangkaan BBM. Jadi, kelangkaan BBM ini kita berharap ini sesuai kebutuhan, Pak, bukan sesuai kuota. Jadi, angka pertambahan kendaraan bermotor di Kalimantan Selatan itu sekitar 15% yang harus ditindaklanjuti. Terus, kalau kita mau jujur tentang kuota itu, kalau kita bicara Kalimantan hanya sekitar 2 juta kiloliter atau sekitar 5 sampai 7 %-lah. Itu yang diberikan kepada Kalimantan. Jawa-Bali itu sebanyak 59%. Terus, kalau Sumatera itu 20%. Sulawesi 7% kurang-lebih dengan Kalimantan. Terus, pulau-pulau lainnya 9%. Jadi, kalau bicara persentase saja ini sangat tidak adil, sementara 2/3 APBN kita disumbangkan dari minyak, batubara, dan sebagainya oleh Kalimantan. Kita minta keadilan dari semua itu. Terus, temu gubernur se-Kalimantan. Pada intinya, mereka akan memblokir pengiriman hasil tambang, apakah itu besi, kerikil, dan sebagainya, batubara. Kalau tidak, apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, kuota BBM ditambah. Termasuk juga tentang ketimpangan pembangunan di Kalimantan yang harus direspons oleh pemerintah pusat. Terus, masalah listrik juga. Listrik kita saat ini, pada hari ini, masih bayar paid (byar pet?) juga. Kadang-kadang padam, kadang-kadang nyala, kadang-kadang padam, ini sangat mengganggu proses UKM kita yang sangat tergantung sekali dengan listrik. Itu salah satunya. Terus, yang kedua, yang ketiga adalah masalah UN sudah tersinggung tadi oleh Komite II. Terus, e-KTP juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terus, keinginan agar dipercepat RUU tentang Desa, Otonomi Daerah, dan sebagainya juga menjadi impian rakyat Kalimantan. Terus, selanjutnya adalah dalam konteks Kalsel barangkali angka narkoba itu sudah meningkat hampir 300%. Angka pemakaian narkoba hampir 300%. Jadi, kita berharap juga kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kapolri, agar bisa menekan aparat-aparat dari daerah agar bisa bergerak lebih agresif, lebih maksimal, yang notabene pada saat ini adalah mereka juga terlibat di dalam peredaran narkoba itu. Nah, justru itu saya berharap di acara-acara komisi dan acara kelengkapan lainnya agar semua apa yang nanti kami serahkan ini agar ditindaklanjuti dengan cepat sehingga lembaga ini memang menjadi tumpuan masyarakat, terutama masyarakat Kalimantan agar proses-proses pembangunan yang selama ini dipermasalahkan ini menjadi titik perhatian pemerintah pusat. Barangkali dari kami itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 49. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Ya, kami persilakan pada Kalimantan Tengah. 50. PEMBICARA : Dr. Pdt. RUGAS BINTI, BD., M.Div., D.Min. (KALTENG) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 34


Salam sejahtera buat kita semua. Pimpinan, Sesjen dan jajarannya, dan teman-teman sesama Anggota DPD yang saya hormati. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang penting-penting saja yang mengenai perlunya pengangkatan PNS di daerah, hampir sama kita. Kemudian, dari Komite I kami juga melaporkan tentang, ini yang secara nasional juga dirasakan, yaitu perlunya penuntasan urusan RTRWP. Banyak daerah kami yang tidak bisa memproses pembangunan-pembangunan rumah baru, mengurus sertifikat, membuka lahanlahan usaha juga terkendala karena belum adanya RTRWP ini. Kemudian, dari Komite II, sama dengan yang lainnya, mengenai harga BBM yang melonjak dan sulitnya mendapatkan BBM ini. Saya kasih contoh saja dalam temuan waktu reses tadi, di daerah yang dekat ibu kota kabupaten saja, harganya yang bersubsidi itu kalau di SPBU Rp4.500 sudah menjadi Rp9.000 – Rp10.000 di SPBU-nya. Dan, untuk menjadi pedagang eceran itu harus memerlukan izin dari polisi yang ongkosnya Rp8 juta rupiah, ada ini laporannya. Bayangkan itu. Karena, pengecer ini juga menolong sebenarnya di daerah yang sulit, tidak ada SPBU-nya, mereka bisa menjual pada masyarakat, menolong juga. Saya juga waktu pulang reses tadi ikut membeli di eceran karena antrean yang panjang sampai 5 – 6 jam. Berikutnya di Komite III saya laporkan, Kalteng memerlukan Embarkasi Haji Antara. Sudah lama ini dan tahun ini diharapkan melalui gubernur dan Kanwil Kemenag kami, ada kunjungan dari Menteri Agama, timnya, dirjennyakah, Kemenkumham, Perhubungan, untuk melihat realisasi kesiapan kami di lapangan. Kami mengharapkan dalam musim haji 2012 ini sudah ada Embarkasi Antara dari Kalimantan Tengah. Karena, selama ini kami memberangkatkan jama’ah kami dari Banjarmasin dan Solo yang notabene memperpanjang waktu, memperbanyak dana, memperbanyak energi untuk menunaikan ibadah yang penting ini. Selanjutnya, untuk yang lainnya dari bidang agama juga, kami dari Kalimantan Tengah mengharapkan dari pihak Kementerian Agama, lalu Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar segera menuntaskan pelayanan kepada masyarakat Kristen yang belum ada bimasnya di kantor-kantor Kementerian Agama di kabupaten. Ada empat kabupaten dan satu kota yang belum ada pelayanan ini walaupun sudah sekian lamanya Kalteng ini berdiri, sampai sekarang belum diperhatikan padahal semua persyaratan telah dipenuhi. Selanjutnya yang terakhir dari Komite IV. Kami mengharapkan dari infrastruktur ini ada di satu kabupaten, di Kabupaten Sukamara ada jembatan Sungai Jelai yang menghubungkan Kalteng dengan Kalimantan Barat. Ini sangat kami perlukan pembangunan jembatannya. Sudah ada rencana pemerintah, tetapi tahun ini dihentikan, nanti katanya dilanjutkan tahun 2013 lagi. Ini kan merugikan masyarakat di sana. Jadi, kami harapkan ini bisa diperhatikan oleh komite yang terkait nanti. Demikian, Pimpinan, yang bisa kami laporkan. Lengkapnya kami serahkan. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 51. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Ya, selanjutnya saya lihat dari, sebetulnya ini Maluku Utara, tetapi apa, dari Maluku Utara belum. Dari Sulawesi Selatan juga belum ada. Sulawesi Tenggara kami persilakan. 52. PEMBICARA : Ir. H. ABD. JABBAR TOBA (SULTRA) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

35


Pimpinan DPD RI yang kami hormati, Bapak-bapak dan Ibu Anggota DPD yang saya hormati, dan Sesjen dan Wakil Sesjen yang saya hormati, serta staf. Dari kunjungan kami dari tanggal 7 April – 6 Mei, ada 33 masalah yang kita ketemukan di sana. Namun, tidak mungkin saya baca semua karena kalau dibaca mungkin setengah jam. Sehingga demikian, hanya saya baca poin-poin yang penting saja. Yang pertama, UU No. 32 Tahun 2004 perlu segera diamandemen untuk penetapan kewenangan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan walikota. Yang kedua, masih banyaknya tanah masyarakat, terutama pada daerah-daerah pemekaran yang tidak bersertifikat. Sehingga dengan demikian, untuk membangun atau menjadikan agunan pada bank tidak bisa kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, data kependudukan yang selama ini ditangani oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan sering terjadi perbedaan angka antara kecamatan dan catatan sipil ini. Sehingga dengan demikian, agak sulit kita mendapatkan data yang riil. Untuk Komite II, potensi Sulawesi Tenggara tentang perikanan cukup besar, perikanan dan kelautan. Tetapi namun demikian, petaninya adalah masih atau nelayannya adalah nelayan tradisional sehingga kemampuan untuk penangkapan ikan sangat terbatas. Kemudian, berikutnya adalah permasalahan pertambangan di Sulawesi Tenggara yang ini yang banyak membawa dampak terhadap adanya antrean BBM di Sulawesi Tenggara sudah delapan bulan masuk sekarang, dan saya ingin informasikan kepada Pak Ketua bahwa pada saat reses yang dulu pada bulan Januari, kami sudah mengecek di Pertamina. Kemudian, Pertamina menjawab itu sebenarnya cukup. Tetapi, ternyata tidak cukup berada di SPBU. Kami mencoba menghubungi Pak Kapolda, ternyata banyak oknum polisi yang bermain di dalamnya. Di sini kesulitan kita karena wartawan takut mengemukakan atau menulis di dalam surat kabar karena takut diancam oleh para polisi. Ini akibatnya. Oleh karena itu, saya sependapat tadi dari teman bahwa barangkali perlu Kapolri dipanggil untuk menangani persoalan-persoalan ini. Saya juga setuju. Kemudian, berikutnya adanya tumpang-tindih pertambangan di Sulawesi Tenggara sehingga dengan demikian menimbulkan permasalahan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya, pertambangan bisa tidak jalan, masyarakatnya juga berkelahi antara dia. Ini masalah semua ini. Kemudian, Komite III. Terdapatnya banyak guru-guru honorer tenaga administrasi pemda yang sudah lama mengabdi, tetapi ternyata pada saat sekarang ini yang K1 dan K2 itu menjadi persoalan. Banyak orang-orang yang sebenarnya tidak masuk K1 dimasukkan K1. Mungkin K7 menjadi K1 karena adanya BKD-BKD ini yang bermain di dalamnya. Ini perlu juga disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri supaya dia tahu persoalan-persoalan di daerah. Kemudian, perlunya perhatian pemerintah terhadap pemuda. Pemuda kita ini banyak berkeliaran pada waktu malam. Duduk-duduk nongkrong di pinggir jalan, minta-minta uang dan sebagainya. Ini kan semuanya tidak ada kerjaannya. Oleh karena itu, perlu Kementerian Pemuda dan Olahraga ini memperhatikan, membuatkan satu kegiatan sehingga dengan demikian ia bisa berusaha dengan baik. Kemudian, yang terakhir adalah Komite IV. Kebijakan pembangunan di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sampai sejauh ini masih belum menunjukkan akuntabilitas kinerjanya. Hal ini disebabkan pengelolaan keuangan daerah yang tidak tepat sasarannya. Beberapa kalangan seperti tokoh masyarakat dan lembaga nonpemerintah yang dikunjungi atau dialog dengan kami ini mengungkapkan bahwa kesalahan terdapat karena pengelolaan APBD. Ini barangkali juga perlu dibicarakan di tingkat Kementerian Dalam Negeri karena mungkin ada beberapa alokasi-alokasi anggaran yang harusnya ditujukan kepada salah satu kegiatan, ternyata tidak diarahkan ke sana. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa saran yang ingin kami sampaikan. Pertama, pemerintah agar mempercepat pemekaran wilayah Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupatem Muna Barat, Kota Raha, Kabupaten 36


Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan. Kemudian, saran yang kedua adalah BPN disarankan agar dalam implementasi perona dan peroda dapat lebih diperketat lagi supaya tidak ada oknum-oknum tersebut, oknum-oknum tertentu yang memungut biaya-biaya yang tidak seharusnya dipungut, tetapi terpaksa dia pungut karena ingin mencari uang. Yang berikutnya adalah dalam proses penataan daftar pemilih tetap, hendaknya Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan dapat berkoordinasi baik dengan pemerintah kecamatan. Berikutnya, diharapkan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tenggara agar segera membantu petani-petani yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dalam rangka penangkapan ikan. Kemudian, pertambangan perlu ditertibkan di dalam hal izin usaha pertambangan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kawasan tambang. Perusahaan tambang juga memberikan CSR-nya kepada masyarakat di dekat lokasi pertambangan. Nah, ini tidak terjadi di Sulawesi Tenggara. Kemudian, yang terakhir adalah diharapkan BKN untuk menyeleksi BKD, saya ulangi BKD untuk menyeleksi dengan ketat usulan honor K1 dan K2, jangan berdasarkan karena keluarga atau pemilik. Demikian. Terima kasih. Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 53. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Berikutnya, ini tadi sudah Sulawesi Selatan terlewatkan. Apakah kita kembali ke Sulawesi Selatan dulu atau kita putar? Saya kira Sulawesi Selatan saja dulu karena saya lihat dua bangku setelah itu juga, eh satu bangku setelah itu kosong. Saya persilakan Sulawesi Selatan. 54. PEMBICARA : Ir. H. ABD. AZIS QAHHAR MUDZAKKAR, M.Si. (SULSEL) Terima kasih atas pemaklumannya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan yang kami hormati, Bapak-Ibu sekalian yang juga kami hormati. Kami akan membacakan ringkasan dari temuan kami selama reses. Pertama, tentang transparansi honorer K1. Di beberapa kabupaten kota di Sulawesi Selatan, para honorer memprotes dan menumpahkan kekesalan ke BKD, tempat berprosesnya status honorer mereka. Hal ini terjadi karena nama mereka tidak tercantum dalam daftar honorer Kategori 1. Pernyataan protes dari sejumlah tenaga honorer tersebut diakibatkan karena sejumlah nama yang muncul dalam daftar honorer K1 adalah orang-orang yang dianggap tidak tahu atau belum layak. Ada yang di antara mereka dipaksa dan diduga SK pengangkatannya direkayasa agar memenuhi syarat. Jadi, ini sangat banyak ya protes-protes seperti ini. Kedua, masalah ujian nasional seperti yang sudah banyak disinggung juga oleh teman-teman bahwa di sana-sini terjadi masalah yang klasik. Sehingga, kami dari Sulawesi Selatan ingin merekomendasikan seperti yang juga misalnya sangat tegas disampaikan dari Jawa Tengah tadi. Saya kira DPD untuk tahun berikut ini, tahun nanti ini betul-betul harus ada suatu protes atau ada suatu gerakan yang lebih keras bagaimana menghentikan ujian nasional ini. Kemudian, selanjutnya tentang banyaknya bencana alam. Ini juga terasa dana-dana keterlibatan dari dana bantuan dari pemda, apalagi transpor dari DPD yang kita salurkan begitu kecil, sementara bencana alam ini sangat sering terjadi, terutama puting beliung juga akhir-akhir ini cukup banyak. Selanjutnya adalah berbagai masalah infrastruktur yang terasa sekali masih banyak sekali jalan negara juga yang terjadi kerusakan jalan. Kami tidak membacakan perinciannya. 37


Kemudian juga yang terakhir adalah masalah perbankan di mana mekanisme penyaluran kredit, masih banyak kelompok pengusaha, terutama pengusaha kecil mengeluhkan susahnya untuk mendapatkan kredit dari bank, bank BUMN tentunya yang kita maksud, karena terlalu birokratis, kecuali ada akses dengan pihak dalam. Saya kira ini menjadi rahasia umum. Akibat masih banyaknya rentenir disinyalir bersumber dari kredit bank dengan mudah diperoleh. Pada sisi lain, masih banyak, kebijakan pengembangan kreditkredit UKM oleh pemerintah belum dirasakan secara menyeluruh oleh pengusaha, terutama pengusaha kecil. Bapak dan Ibu Pimpinan yang kami hormati, saya kira ini saja ringkasan laporan kami dan sekali lagi terima kasih dan maaf. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 55. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Berikutnya dari, masih juga Aceh belum kelihatan, saya kira Sumatera Utara. Siapsiap Maluku saya kira setelah itu. 56. PEMBICARA : Prof. Dr. Ir. Hj. DARMAYANTI LUBIS (SUMUT) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang bagi kita semua. Om Swastyastu. Izinkan saya mewakili teman-teman Anggota DPD RI utusan Sumatera Utara untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang diperoleh selama masa kegiatan di daerah. Pertama, dari Komite I. Di Sumatera Utara, permasalahan pertanahan dengan UU Agraria yang kemarin masih dipersoalkan, kisruhnya belum juga selesai. Artinya, walaupun Komite I sudah berbuat mengumpulkan masyarakat dan sebagainya, namun masih tetap banyak sekali permasalahan yang belum menunjukkan hasil yang diharapkan masayarakat. Karenanya tetap diharapkan DPD dengan segala hak dan wewenang yang melekat padanya dapat melakukan penekanan-penekanan politis di pusat untuk memberikan kepastian dan ketenangan kepada masyarakat akan status tanah yang dimiliki oleh mereka. Diharapkan agar agenda reformasi Badan Pertanahan Nasional ini dapat dituntaskan. Yang kedua adalah masalah terkait dengan RTRW, tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Jabbar Toba bahwa masalah pemuda ini terkait dengan RTRW maksudnya seperti ini. Dalam kaitan ini bahwa perencanaan pembangunan dan perencanaan RTRW ini diharapkan memperhatikan aspirasi pemuda dan anak-anak, juga di mana seperti yang kita lihat sekarang di kota-kota besar termasuk Kota Medan dan kota-kota lain yang sudah menuju arah metropolitan seperti itu, tidak ada taman kota, tidak ada tempat bermain, dan sebagainya. Ini perlu menjadi perhatian. Dari Komite II, bahwa yang sangat menjadi perhatian berat sekarang ini adalah pasokan listrik dan gas walaupun Sumatera Utara adalah pusatnya Pertamina, tetapi pasokan gas tetap menjadi permasalahan. Kemudian, masalah infrastruktur jalan ini langsung saja disebutkan bahwa antara Pematangsiantar dan Parapat yang sebenarnya Parapat adalah sebuah kota wisata, ini longsor dan memutuskan arus transportasi, juga arus ekonomi, dan ini adalah jalan nasional. Buruknya kondisi infrastruktur ini sudah dari tahun ke tahun tanpa ada perbaikan yang jelas. Dari Komite III, ini permasalahannya sama, adalah tentang UN. Saya tidak menguraikan lagi, tetapi ada hal yang langsung saya amati. Artinya seperti ini, bahwa kebetulan saya mampir ke Nias, sebuah pulau yang sangat terpencil, ingin melihat langsung 38


seperti apa UN dilaksanakan. Itu seperti contoh bahwa dalam listening comprehensif (ujian Bahasa Inggris), hanya satu tape recorder dengan mic itu diletakkan di tengah lapangan. Kelasnya keliling semua, seperti itu, Pak. Jadi, saya berpikir, saya coba-coba ke pinggir kelas, ke pinggir lapangan, kok tidak dengar apa-apa. Tetapi, saya menunggu hasil, saya khawatir hasilnya tetap juga 90, 95, seperti itu. Sangat mengkhawatirkan. Padahal, saya dengar sendiri langsung itu sama sekali tidak terdengar. Dia hanya pakai satu microphone, kemudian itu untuk berapa kelas, ada 16 kelas kelilingnya itu, di tengah-tengah. Jadi, artinya seperti apa? Artinya, UN ini dilaksanakan seperti itu, bahwa fasilitas tidak jelas di daerahdaerah terpencil, kebocoran dan sebagainya itu tadi teman-teman sudah menyampaikan, itu sama saja. Barangkali ini perlu desakan yang keras dari DPD. Kita perlu mencari formula atau mendesak pemerintah pengganti UN ini seperti apa karena mungkin pemerintah bingung ya, tidak tahu juga. Yang artinya, harus berwawasan kepada situasi di daerah. Saya kira itu yang paling penting. Kemudian, masalah ke depan, ini juga sedang harus kita amati bersama bagaimana bidik misi bahwa pemberian fasilitas integrasi untuk anak-anak daerah, integrasi kewilayahan menurut menteri, integrasi keberlanjutan pendidikan dari ekonomi lemah itu juga harus menjadi pengawasan karena di daerah juga kelihatannya ini masih menjadi bahan mainan. Maksudnya, siapa yang dekat-dekat ke pusat itulah yang barangkali bisa mendapatkannya dan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat miskin. Ada hal lain yang sebenarnya ini juga sangat hal-hal krusial, hal-hal biasa yang sering terjadi, tetapi tetap menjadi concern kami, terutama kaum perempuan. Bahwa, trafficking ini masih berlangsung. Saya menemui langsung dua orang anak yang di bawah umur, 15 – 16 tahun. Kemudian, dari Cianjur saya sudah bilang sama Pak Iyay dari Cianjur. Kemudian, itu disiksa setelah disekap 1,5 tahun. Jadi, tidak hanya di luar negeri, tetapi di dalam negeri juga masih terjadi. Ya, Pak Kiai, ya? Nah, ini datang ke sana, kemudian artinya apa? Sosialisasai UU Trafficking, UU Perlindungan Anak, UU KDRT ini memang sangat masih minim. Barangkali DPD harus perlu mendesak kepada kementerian untuk mengembangkan ini sampai ke pelosok desa di seluruh provinsi. Di sisi lain barangkali bagaimana anak-anak tersebut di rumah sakit setelah sembuh, tidak punya biaya lagi untuk pulang dan sebagainya. Pemerintah lambat sekali sehingga akhirnya ini juga barangkali diperlukan ada sebuah koordinasi antarprovinsi yang bisa melakukan hal-hal tersebut. Dari Pariwisata, ini tadi sudah sangat jelas bahwa Danau Toba selain danaunya elok, banyak situs budaya yang sebenarnya kita juga sudah melihat langsung, banyak cagar-cagar budaya juga, banyak kesenian-kesenian dan sebagainya ini sama sekali tidak mendapat perhatian, baik dari pusat maupun oleh pemerintah daerahnya sendiri karena belum ada rencana induk pariwisata, belum ada regulasi dan sebagainya yang mengaturnya. Mungkin ke depan bahwa bagaimana masyarakat harus diberdayakan juga masyarakat di sekitar untuk dapat ikut serta pariwisata swasta di daerah. Dari Komite IV maaf, sebentar. Saya harus bacakan semua komite satu-satu. Dari Komite IV ini hanya satu hal di sini yang sangat serius bahwa pemerintah pusat harus menyelesaikan hak-hak masyarakat di sekitar proyek Asahan Inalum karena akan diserahterimakan kepada pemerintah dan bisa jadi diserahkan juga kepada Jepang lagi, kita belum tahu. Dan, harus diperjuangkan juga dengan dorongan DPD tentunya, kepemilikan saham bagi Pemprov Sumut dan kesepuluh bagi kabupaten kota di sekitar proyek Asahan dan PT Inalum tersebut. Saya kira itu saja dari saya. Mungkin lama, tetapi saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik walhidayah, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Om Shanty Shanty Shanty Om. 39


Terima kasih. 57. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Bu Profesor. Selanjutnya, Maluku. 58. PEMBICARA : JACOB JACK OSPARA, S.Th., M.Th. (MALUKU) Pimpinan DPD RI, Ibu Sesjen, Bapak Wasesjen, seluruh staf, rekan-rekan senator dari seluruh Indonesia yang saya hormati dan kasihi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastyastu. Dari empat belas halaman laporan yang kami berempat siapkan, saya hanya membacakan highlight-nya saja. Lebihnya saya serahkan kepada Pimpinan dengan catatan dua anggota kami tidak hadir karena satu sementara menjalankan tugas Kelompok DPD di MPR, yang satunya lagi mengikuti pengawasan haji di Arab Saudi. Jadi, berarti hanya dua yang menandatangani. Highlight yang saya maksudkan adalah pertama, Maluku sebagai provinsi kepulauan secara geografis dengan 1.300 lebih pulaunya dengan luas laut 96,3% dan daratan 3,7% belum berubah sejengkal pun kecuali oleh karena perusakan lingkungan hutan dan lautnya ditambah dengan akses global, pemanasan global telah menyebabkan rob yang merusak banyak sekali desa-desa nelayan di tepi pantai, di pulau-pulau kecil. Kemudian, tsunami dalam skala kecil juga telah membawa kerusakan pemukiman harta benda dan korban jiwa di pulau-pulau dalam Kecamatan Molu Maru di Kabupaten NTB, salah satu kabupaten perbatasan yang kebetulan jauh dari ibu kota kabupaten maupun provinsi. Kemudian, teror intimidasi terhadap rakyat yang dilakukan beberapa oknum pemerintah kabupaten, termasuk bupatinya dengan memanfaatkan preman maupun oknum aparat TNI dan Polri mengakibatkan korban jiwa yang tewas akibat dugaan pembunuhan oleh oknum Polri maupun luka-luka oleh tembakan membabi-buta TNI maupun Polri terhadap pembunuhan senjata tajam oleh preman. Jadi, ini preman termasuk hampir membunuh satu tokoh masyarakat beberapa hari yang lalu oleh karena masalah tambang emas di pulau kecil Roma dekat Timor Leste. Bupati telah mengambil dana kompensasi untuk rakyat pedesaan, lalu kemudian rakyat tidak puas dengan dana kompensasi yang diambil bupati, lalu kemudian kelihatannya ada permainan bupati di balik ini. Saya telah meminta supaya Kapolri kalau bisa secepatnya menangani hal itu, Pulau Roma dekat Pulau Wetar. Kemudian yang berikut,untuk daerah-daerah kabupaten perbatasan di tiga kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, dan Kepulauan Aru diusulkan atau diperlukan infrastruktur jalan nasional, jembatan, serta pelabuhan laut dan lapangan terbang yang sementara dibangun sekarang. Oleh karena, hal itu sangat penting untuk mengawal daerah perbatasan itu daripada illegal fishing termasuk juga untuk mengimbangi kondisi Australia yang sekarang ini sudah mulai ditempati oleh Marinir dari Amerika Serikat, dan ini perlu sekali. Kemudian, yang berikut pemanfaatan PNS sebagai alat bagi bupati, baik menjelang, selama, maupun sesudah Pemilukada sangat marak terjadi. Terakhir, di Maluku Tengah beberapa bupati malahan menempatkan pegawai, dan pejabat termasuk guru dan tenaga medis dalam black list karena mereka tidak mendukung para bupati dalam Pemilukada. Di satu kabupaten keputusan calon pegawai negeri sipil yang sudah disetujui oleh BKN setahun yang lalu sampai dengan sekarang status mereka tidak menentu, tidak kunjung SK-nya dari bupati. Ini problem. Masalah pendidikan, tenaga guru honorer, Ujian Nasional, dan lain-lain 40


hampir sama dengan laporan dari teman-teman dari daerah lain. Perlu diinformasikan bahwa MTQ Nasional akan berlangsung 8 Juni 2012 di kota Ambon. Diharapkan menggunakan momentum itu, pertama untuk menyatakan bahwa Maluku itu bukan daerah konflik, dan kalau bisa sesudah itu dikurangilah angka daripada TNI maupun Polri yang terlalu banyak di take on kan di sana. Karena makin banyak TNI, Polri di sana, makin suasana mencekam di dalam Provinsi Maluku yang Pulau Ambon itu begitu kecil dan daerah-daerahnya yang begitu sempit. Karena itu, kami berharap perlunya teman-teman dari Komite III maupun Komite-komite lain membuat acara pada waktu itu kita sama-sama hadir dalam MTQ di sana. Gubernur dan panitia siap untuk memfasilitasi kita. Berikut, desakan kami yang lalu-lalu, yakni perlunya airport Patimura sebagai subembarkasi haji kalau bisa diperjuangkan oleh Komite III untuk tahun ini juga supaya oleh karena para haji kami yang datang, calon-calon haji kami yang datang dari pulau-pulau sangat rentan untuk kecelakaan dalam musim timur seperti sekarang ini. Ini musim timur dan ombak ini sekitar 3 meter sampai 4 meter. Kalau tiap tahun terjadi terus menerus, saya rasa pada saatnya calon-calon haji dari daerah Maluku mungkin akan berkurang kalau itu tidak segera diselesaikan, jadi usulkan seperti itu. Tentang semua hal yang sudah saya katakan di atas saya mendukung penuh usul tadi salah satu teman. Kapolri segera dipanggil, termasuk Panglima TNI untuk kita membicarakan hal-hal itu semua berkaitan dengan daerah-daerah yang dianggap konflik untuk kita memecahkan masalah sekaligus secara bersama-sama. Cenderung ada kapoldakapolda, dan ini sudah kami sudah dekati oleh para pengacara dari Indonesia bagian timur yang meminta supaya kalau bisa para kapolda kita yang ditempatkan di Indonesia bagian timur jangan Kapolda yang bermasalah karena umumnya mereka bermasalah. Di sana mereka memperbaiki diri, dipromosi oleh Mabes Porli, dan itu sangat jelek di mata masyarakat. Kepercayaan publik masyarakat makin menurun. Diusulkan supaya masalahmasalah daerah masuk dalam agenda Pimpinan DPD RI dan semua alat-alat kelengkapan DPD RI untuk dibicarakan, dibahas, dan kemudian dikonsultasikan secara berkala dengan pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara lainnya seperti yang sekarang ini yang biasa dibuat DPD dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Tekanan kepada pihak Pimpinan TNI, Polri, agar mengevaluasi kinerja para aparaturnya di daerah untuk bertindak lebih terukur, bertanggung jawab terhadap rakyat di mana mereka berasal, dengan siapa mereka hidup, dan untuk siapa mereka wajib mengabdi tanpa pamrih itu harus dilakukan. Kalau tidak, oknum-oknum Polri ini bertindak seenaknya bagi masyarakat. Culture Polri sebagai ABRI lebih kuat daripada dia sebagai aparat skill bersenjata untuk melayani masyarakat. Demikianlah highlight yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi bahan masukan untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Shanty Shanty Shanty Om. 59. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Berikutnya ini dari Gorontalo, Ibu Hana, silakan. 60. PEMBICARA : HANA HASANAH FADEL MUHAMMAD (GORONTALO) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. 41


Yang saya hormati Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Ibu Ratu Hemas, Bapak Laode. Yang saya cintai teman-teman senator DPD RI. Yang saya hormati Ibu Sesjen dan Bapak Wasesjen dan jajarannya. Puji syukur Allah SWT di mana di sore hari ini kita dapat berkumpul kembali bersama selama satu bulan penuh kita di daerah di mana kita sekarang bisa bersama-sama menyampaikan aspirasi-aspirasi di setiap daerah. Saya dari Provinsi Gorontalo akan menyampaikan dari keempat Komite. Pertama, Komite I. Aspirasi masyarakat dengan tugas Komite I DPD RI, yaitu mengenai pemerintahan pusat diminta menarik balai jalan, sungai, balai kelautan, dan balai pendidikan karena tidak sesuai dengan struktur otonomi daerah. Selama ini balai dan dinas DPRD dan Pemda tidak sinkron dalam menjalankan tugasnya. Panitia pembentukan daerah otonomi baru di Gorontalo, yaitu Kabupaten Gorontalo Barat dan Kabupaten Panipi Raya meminta pemerintah agar secepatnya merespons daerah otonomi daerah, daerah otonomi baru yang dimaksud apabila pemerintah belum memekarkan ketiga kabupaten tersebut, maka tersebut maka segera untuk membuat daerah kabupaten administratif. Untuk Komite II, aspirasi masyarakat terkait dengan Komite II terkait dengan pengawasan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan. Untuk Provinsi Gorontalo, permasalahannya yang ditemui adalah belum memadainya fasilitas akses jalan yang ada, baik jalan provinsi maupun jalan kabupaten atau kota. Kelangkaan ketersediaan pasokan bahan bakar minyak BBM untuk daerah Provinsi Gorontalo secara keseluruhan memberi dampak para supir angkutan jalan sehingga secara langsung masalah yang telah berlangsung dalam kurun waktu setahun belakangan ini berdampak langsung dengan masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umum. Terkait dengan pengawasan terhadap Undang-Undang No. 40 tentang Perikanan, masalah yang dihadapi adalah kelangkaan bahan bakar minyak yang berpengaruh terhadap aktifitas penangkapan ikan para nelayan. Selain itu, para nelayan adanya sistem stimulus dana untuk bisa mikro mereka melalui perbankan yang ada di Provinsi Gorontalo. Sehingga, saya saat ke Gorontalo kemarin kebetulan mantan pacar saya mantan Menteri Perikanan dan Kelautan dan juga mantan Gubernur sehingga dia menjadi narasumber saya untuk saya ajak ke RRI dan juga saya ajak Kepala Divisi Ekonomi Mikro Bank Mandiri cabang Gorontalo untuk bersama-sama di RRI untuk menjelaskan halhal yang demikian yang berpengaruh dengan aspirasi dari masyarakat mengenai hal ini. Dan, juga masalah lain yang ditemui di lapangan adalah keluhan aparat desa terkait dengan minimnya fasilitas kantor yang mereka miliki. Bahkan, ada beberapa desa yang belum memiliki kantor permanen, selain itu para aparat ini memohon agar diperjuangkan jadi pegawai negeri atau PNS karena honor yang mereka terima sangatlah minim, hanya kurang lebih hampir hanya Rp500 ribu rupiah, itu honor yang mereka terima. Padahal, kalau sampai mereka masuk ke PNS mungkin kinerja mereka akan menjadi lebih baik. Untuk di Komite III, mengenai ujian nasional yang belum lama ini, di daerah bila ditinjau kembali tujuannya sebagai standar untuk mengukur kualitas pendidikan seharusnya masih perlu peninjauan kembali. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa keberhasilan seorang siswa dalam menyelesaikan pendidikan hanya ditentukan oleh ujian nasional yang berlangsung dalam durasi waktu dua jam yang begitu sangat menegangkan. Sementara, bekal ilmu yang telah diberikan kepada jenjang tersebut tidak menentukan keberhasilan peserta didik sehingga dengan demikian perlu adanya rambu-rambu tertentu dalam mengevaluasi siswa pada setiap jenjang pendidikan yang berakibat pada kerugian peserta didik kita. Untuk, saya singkat ya biar cepat. Aspirasi untuk di Komite IV, yaitu mengenai konstituen DPD RI di Gorontalo mayoritas menyatakan setuju bahwa anggaran untuk belanja pegawai dibatasi, bahwa anggaran mesti lebih banyak digunakan untuk pembangunan, termasuk belanja modal. Persetujuan juga disampaikan oleh konstituen DPD RI di Gorontalo untuk moratorium pengangkatan PNS, tetapi dengan pengecualian, yaitu bahwa khusus untuk pengangkatan 42


guru dan tenaga kesehatan yang berkualitas tetap diperlukan. Yang perlu dikurangi atau setidaknya tidak perlu ditambah adalah pengangkatan staf administrasi dengan catatan bahwa dibutuhkan peraturan dari pemerintah pusat untuk melarang mutasi atau promosi guru menjadi staf administrasi seperti yang biasa dilakukan oleh kepala daerah. Mayoritas konstituen di Gorontalo memahami bahwa anggaran negara cukup berat dibebani oleh subsidi. Tetapi, rakyat meminta agar sebelum mencabut subsidi pemerintahan, baik pusat maupun daerah harus melakukan efisiensi biaya operasional yang dapat menghemat anggaran secara signifikan. Rakyat di Gorontalo menuntut agar DPD RI menjadi lembaga pertama di negeri ini yang mengusulkan pemangkasannya anggarannya sendiri untuk dikembalikan kepada negara agar dapat digunakan untuk subsidi BBM, listrik, dan untuk anggaran pendidikan. Sebelum saya menutup, saya memberikan satu pantun. “Jalan-jalan ke daerah ketemu rakyat. Ketemu rakyat bareng kekasih seperti saya kemarin. Tidak terasa sudah sebulan, pulang kampung serap aspirasi.” Sebagai Anggota DPD RI, jangan sampai kita terlupa bahwa ada amanat yang besar dititipkan oleh rakyat kepada kita. Kiranya hal ini bisa kita jadikan motivasi untuk senantias berpikir, bekerja konkret, dan memberikan solusi terbaik bagi permasalahan-permasalahan rakyat di daerah. Bersama-sama kita berjuang untuk penguatan lembaga yang kita cintai. Sekian. Maju terus Senator DPD RI. Terima kasih. Assalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanty Shanty Shanty Om. Terima kasih. 61. PIMPINAN SIDANG: Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Iya, saya kira dari Papua Barat. 62. PEMBICARA : MERVIN SADIPUN KOMBER (PAPUA BARAT) Terima kasih. Laporan kegiatan di daerah Anggota DPD RI perwakilan Provinsi Papua Barat Masa Sidang Paripurna ke-13 DPD RI hari Selasa, 8 Mei 2012. Pimpinan DPD RI yang kami hormati, teman-teman Anggota DPD RI yang kami hormati, hadirin sekalian yang kami cintai. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas perkenan dan ridhonya sehingga kita bersama dapat hadir di ruangan ini menghadiri Sidang Paripurna. Izinkanlah kami atas nama Anggota DPD RI perwakilan Provinsi Papua Barat menyampaikan laporan kegiatan di daerah yang kami laksanakan pada tanggal 7 April sampai 6 Mei 2012. Ada beberapa kegiatan yang kami buat, tetapi kami akan menyampaikan intinya saja yang kami rangkum dalam dokumentasi yang mohon mendapat perhatian dari DPD RI. Yang pertama, Papua Barat memohon dukungan DPD RI dalam percepatan pemekaran Kabupaten Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan yang telah masuk dalam pembahasan 19 daerah otonomi baru. Yang kedua, pada kesempatan ini Papua Barat mengundang Komite I DPD RI untuk berkunjung ke Papua Barat dalam masa sidang ini untuk meninjau pemekaran calon Kabupaten Kokas dan Moskona di Provinsi Papua Barat. Kami merasa pemekaran di Papua Barat merupakan jawaban atas beberapa permasalahan yang selama ini terjadi di Provinsi Papua Barat.

43


Ketiga, Papua Barat memohon dukungan DPD RI, terutama Papua Barat sedang merancang Selo Paradise dari Australia ke Raja Ampat, Papua Barat, di mana di dunia, Burung Cenderawasih hanya ada di tiga wilayah: Papua Nugini, Indonesia, dan Australia, sehingga kesan-kesan yang selama ini terjadi antara Australia dan Indonesia terhadap Papua mungkin bisa kita meminimalisir dengan kegiatan-kegiatan pariwisata ini. Dan juga kesamaan budaya antara Aborigin Australia dan Selatan Papua Barat menjadikan even ini penting untuk dilaksanakan. Akhirnya, “Burung Papua, Burung Cenderawasih. Atas perhatiannya, terima kasih.” Kami juga akan menyerahkan satu buku untuk dapat Pimpinan DPD untuk menyosialisasikan Raja Ampat, buku tentang Raja Ampat. 63. PIMPINAN SIDANG: Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Ya, terima kasih kepada Bung Mervin. Kemudian, saya kira dari Sumatera Barat kalau sudah siap. Kalau belum siap, berarti melangkah ke Bangka Belitung Babel ya. 64. PEMBICARA : BAHAR BUASAN, ST. (KEPULAUAN BABEL) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore. Om Swastyastu. Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang terhormat Bapak-Ibu Anggota DPD RI, yang terhormat Sekretaris Jenderal DPD dan Wasesjen serta stafnya, hadirin yang berbahagia. Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangNya karena atas berkah-Nya kita semua masih dapat hadir di sini dan turut berpartisipasi dalam melaksanakan rangkaian kegiatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sebagai wujud partisipasi, izinkanlah kami atas nama Anggota DPD RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyampaikan laporan yang berkaitan dengan hasil kunjungan ke daerah yang dimulai sejak 7 April hingga 6 Mei tahun 2012. Pimpinan dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami menyampaikan berbagai aktivitas yang kami lakukan selama masa kunjungan kerja di daerah, baik kunjungan formal maupun kunjungan nonformal untuk dapat menyaring dan menyerap berbagai aspirasi masyarakat, baik yang disampaikan langsung melalui proses dialog ataupun yang berhasil diidentifikasi dan dikompilasi melalui berbagai media yang ada. Kami berharap semoga dalam menjalani amanat undang-undang yang telah diberikan kita semua diberi berkat kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar kita senantiasa dapat memberikan yang terbaik bagi daerah kita masing-masing dalam proses menyukseskan pembangunan dan kemajuan negeri kita tercinta Republik Indonesia. Pimpinan dan hadirin yang berbahagia, Komite I mengamati bahwa dalam Pemilukada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sudah menghasilkan pemimpin baru Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang baru saja dilantik kemarin tanggal 7 Mei tahun 2012. Sementara, Pemilukada tingkat kabupaten atau kotamadya baru akan dilaksanakan tahun depan. Hal yang mendapat masukan dari masyarakat di daerah mengenai keinginan masyarakat dan daerah untuk alih fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi, terutama di sepanjang jalan Membalong, Belitung. Selain itu, masalah kepegawaian terutama guru honorer dan guru agama yang terkesan dianaktirikan menjadi bahan masukan dari masyarakat yang perlu segera ditindaklanjuti.

44


Pimpinan yang berbahagia, Komite II melakukan pengawasan terhadap Dinas Perikanan dan Kelautan bahwa dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 di daerah sudah cukup memadai. Namun, masih perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia atau sarana prasarana penegakan undang-undang atau peraturan pemerintah yang terkait perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mana jumlah tenaga PPNS (Penyidik PNS) di bidang perikanan dipandang perlu adanya penambahan dan pelatihan di bidang perikanan untuk membantu meningkatkan peraturan daerah atau Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bidang perikanan. Selanjutnya, dalam rangka menginventarisasi permasalahan di daerah terkait pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas Angkutan Jalan dapat efektif dilaksanakan dalam rangka pembangunan bidang perhubungan agar dapat berjalan lancar. Maka, diperlukan kebijakan khusus dari pusat untuk memberi bantuan dalam rangka pembangunan jembatan timbang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seperti, dana alokasi khusus DAK untuk menambah sarana prasaran peralatan alat penunjang dan fasilitas kelayakan keselamatan lalu lintas serta alat yang lain dan DAK untuk meningkatkan sumber daya manusia di Dinas Perhubungan melalui bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan. Pimpinan dan hadirin yang berbahagia, dalam bidang pendidikan isu terkait adalah mengenai pelaksanaan ujian nasional pelaksanaan UN di Pangkal Pinang diharapkan bisa jalankan dengan jujur seperti yang diamanatkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Berdasarkan pengamatan kami, persiapan yang dilakukan pihak sekolah, yaitu menyelenggarakan latihan soal tryout, penambahan jam belajar, dan kerja sama dengan lembaga lain dalam prediksi soal-soal UN. Selain itu, mental siswa juga dipersiapkan dengan cara menggelar doa bersama. Itulah yang dilakukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya dalam bidang kesehatan, Jampersal merupakan bagian dari program jaminan kesehatan masyarakat. Jamkesmas yang digulirkan terutama bagi masyarakat kurang mampu. Kendala yang ditemukan, yakni masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran para pasien untuk melengkapi seluruh persyaratan adminsitrasi. Dengan demikian, sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan persyaratan pelaksanaan Jampersal harus terus dilakukan hingga ke daerah terpencil. Pimpinan dan hadirin yang berbahagia, pelaksaan pembangunan di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih dari dana daerah maupun dari pusat yang ditransfer ke daerah telah dilaksanakan oleh daerah dengan baik. Hal ini kami dapat sewaktu menghadiri rapat pembukan Musrembang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang turut dihadiri oleh perwakilan dari Menteri Dalam Negeri. Dalam hal ini, Bapak Slamet Sudarsono sebagai wakil dari Bappenas mengatakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia dengan komoditas unggulan penambangan logam berbentuk timah. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berperan juga dalam bidang perikanan dan merupakan salah satu provinsi yang memiliki prestasi dalam menurunkan angka kemiskinan secara konsisten. Dari tahun 2007 sampai tahun 2011, tercatat angka kemiskinan 3,6% menurun menjadi 3,25%. Kemudian, kami melaporkan tentang pelaksanaan elektonik Kartu Tanda Penduduk atau e-KTP, Dana DAK, Dana Dekon, Tugas Pembantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan Mandiri, dan Bantuan Oprasional Sekolah atau BOS yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut Menteri Dalam Negeri, pengarahannya di rapat pembukaan Musrembang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diwakili oleh Bapak Hamdan bahwa Menteri Dalam Negeri ikut turut memberi apresiasi. Bentuk keberhasilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dari upaya pengolahan tambang timah yang masih mendominasi perekonomian. Untuk meningkatkan perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar semakin baik, perlu adanya pengembangan infrastruktur, antara lain jalan, jembatan, listrik, dan pelabuhan. Untuk meningkatkan perekonomian Provinsi 45


Kepulauan Bangka Belitung agar semakin baik, perlu adanya pengembangan infrastruktur, antara lain jalan, jembatan, listrik, dan pelabuhan yang secara otomatis akan meningkatkan ekonomi daerah karena akan datang banyak investor datang ke daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 65. PEMBICARA: BAHAR BUASAN, ST. (KEPULAUAN BABEL) Pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat berharap adanya kerja sama dengan pusat untuk pembentukan Bank Indonesia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diharapkan bank-bank makin tersebar sehingga menjangkau ke kecamatan sehingga permasalahan perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin teratasi. Pimpinan dan hadirin yang berbahagia, demikianlah laporan kegiatan di daerah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ada pun aspirasi masyarakat yang berhasil diidentifikasikan secara spesifik yang mendalam terangkum dalam lampiran laporan ini. Atas nama Tellie Gozelie, S.E., Hj. Noorhari Astuti, H. Rosman Djohan, dan Bahar Buasan. Wabilahitaufik walhidayah, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanty Shanty Shanty Om. Sekian dan terima kasih. 66. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Pak Bahar. Tadi ketika membuka laporannya tadi ada pernyataan yang mengganggu saya. Babel, Bangka Belitung sudah melahirkan pemimpin baru, sudah ada pemimpin barunya. Saya pikir yang dilantik bukan Pak Eko. Saya persilakan Sumatera Barat tadi melangkah sedikit keluar, ternyata terlambat. 67. PEMBICARA: ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (SUMBAR) Saya minta yang tidak ada yang ngetok ini, selain Pimpinan. Ketua BK silakan bertugas mencatat orang-orang yang melanggar tata tertib. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Senator Republik Indonesia, yang saya hormati Ibu Sesjen beserta Wasesjen seluruh jajarannya hadirin sekalian yang saya muliakan. Izinkan saya melaporkan hasil masa tugas Anggota DPD RI Provinsi Sumatera Barat karena saya diperintah oleh Ibu Emma, saya akan membacakan dulu bidang Komite III. Tadi saya diancam, diduduk, jangan-jangan dibacakan Komite I dulu. “Siap,” namanya anak buah kan siap diperintah. Bapak, Ibu sekalian tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari provinsi lain terkait dengan ujian nasional. Alhamdulillah, 2011 Provinsi Sumatera Barat masuk pada rangking 28 besar, 2011. Tetapi, siswa-siswi yang tamat SLTA termasuk 8 besar di Indonesia diterima di perguruan tinggi negeri. Itu kehebatan Sumatera Barat, kata Bu Emma melaporkan kepada saya. Kemudian, persoalan yang mendasar di Sumatera Barat, termasuk daerah-daerah lain, provinsi lain maksud saya. Ketika kita melihat apa yang diamanatkan di dalam Undang-undang No.14 tentang Guru dan Dosen itu, yang mewajibkan guru-guru harus memenuhi beban tugasnya 24 jam itu menjadi masalah. Sebagaimana diamanatkan Pasal 35 Ayat 2 itu. Di setiap Guru dibebankan tugasnya melaksanakan proses belajar mengajar di 46


kelas sebanyak 24 jam. Kendala yang dihadapi di daerah adalah kelas tidak memadai, rombongan belajar juga tidak memadai sehingga beban yang diberikan oleh Undang-undang No. 14 itu tidak bisa dipenuhi. Kemudian, dari aspirasi yang berkembang kita dapatkan, sebaiknya guru-guru itu kembali beban tugasnya adalah 18 jam, tidak lagi di 24. Lalu, bagaimana kompensasi yang lain yang sisanya itu? Bisa saja mereka mengadakan belajar tambahan atau ada kegiatan ekstrakurikuler yang harus dilakukan oleh guru. Itu salah satu tawaran yang disampaikan oleh masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian yang kedua, di bidang pendidikan ini, ada kebijakan yang ambivalen yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk kepentingan daerah di bidang pendidikan. Contohnya adalah daerah pada dasarnya membutuhkan mobiler, tetapi kebijakan yang dibuat oleh pusat adalah membangun ruang kelas baru atau gedung baru. Ketika gedung baru dibuat, mobilernya tidak ada, anak-anak pun harus belajar di lantai. Tentu melalui kesempatan yang berbahagia ini, kita minta DPD RI kiranya melalui Komite III untuk segera mengadakan rapat dengan Menteri Pendidikan, menjelaskan persoalan yang hampir sama di 33 provinsi. Banyak lagi yang terkait dengan pendidikan. Terakhir, di Komite I yang paling menonjol ketika kami di daerah adalah, Pimpinan dan Senator semua, ketika kami melakukan kunjungan lapangan di lapas Kota Padang itu, jumlah daya tampungnya sebenarnya adalah 300 orang. Sekarang sudah menjadi 898 orang. Ya, banyak kriminal. Dari 898 orang itu, persentasenya kasus yang menonjol itu adalah narkoba 45%. Sisanya ada yang tindakan kejahatan, kriminal, kemudian korupsi juga. Diminta DPD RI untuk menindaklanjuti aspirasi lapas ini karena sudah berkali-kali Kanwil Menkumham Sumatera Barat menyurati kepada pemerintah pusat tentang ruislag posisi dari lapas ini adalah berada berhadapan langsung dengan laut Kota Padang yang jaraknya hanya lebih kurang 30 meter dari bibir pantai laut. Sehingga, ketika terjadi gempa semua orang pada panik. Kemarin gempa yang terjadi baru-baru ini, DPD memerintahkan kepada lapas untuk mengeluarkan tahanan agar keluar dari lapas. Bayangkan, sementara Kalapas tidak mau karena memang belum ada perintah dari atasan mereka. Tapi konflik ini berbahaya kalau dibiarkan, ruslah sudah ada sebenarnya tetapi ada kebijakan Menteri keuangan yang belum memberikan izin prinsip untuk ruislag itu. Dan mereka meminta Kanwil Menkumham termasuk lapas Kota Padang berharap DPD RI untuk mendesak Menteri Menkumham dan Menteri Keuangan untuk secepatnya memberikan izin untuk ruslah lapas tersebut. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan laporan lengkap bisa dibaca secara tertulis mudah-mudahan tidak ada yang, Budi biasanya yang nakal ini ada yang disebut geng motor, ada John Ky tadi saya sudah catat dan dalam waktu dekat ini akan saya laporkan ke Badan Kehormatan. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan terima kasih Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. 68. PIMPINAN SIDANG: Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Iya berikutnya Papua dan bersiap-siap Sulawesi Barat menyusul Riau, Jambi, Kepri. 69. PEMBICARA: Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastyastu.

47


Saudara Pimpinan kami 4 orang tetapi 3 orang yang lain masih ada di daerah karena itu tadi saya sudah mencoba menghubungi beberapa pokok yang perlu kami laporkan. Sya langsung kepada masalah saja, situasi Pemilukada Gubernur di Papua sangat berpotensi menimbulkan konflik. Pertama adalah konflik hukumnya yang kedua akan menurun kepada konflik horizontal. Penyebabnya adalah Undang-undang Otonomi khusus Nomor 21 Undangundang Nomor 35 Perdasus, keputusan MA dan keputusan MK yang tidak diharmonisasikan didalam penyelenggaraannya. Oleh karena itu kami minta supaya Komite I untuk membentuk Tim Pengawas Pemilukada bagaimana juga di Aceh karena pengamat-pengamat internasional juga akan hadir di Aceh. Di Papua minta maaf di Papua dan ini menjadi menyatu perlu saya laporkan bahwa 30 tahun yang lalu saya itu sangat takut dengan perang suku dan kemudian berusaha dengan kuat untuk meredakan perang suku itu dan kami dipedalaman sudah berhasil mempersatukan perang suku itu. Tapi dengan adanya politik sekarang partai politik sekarang ini terjadi perang suku modern dan ini bukan main sangat sadis Pemilukada di beberapa daerah belum dilaksanakan karena perang suku, perang politiknya dan membawa korban puluhan. Pemilukada di Tolikara sekarang ada di MK ini luar biasa juga sadis ini bukan perang suku dengan tombak lagi tapi mulai bakar-bakaran orang dibakar secara hidup-hidupan dan kalau Bapak, Ibu pernah melihat perang Bharata Yuda dimana ada seorang satria dirajam anak panah ratusan dan itu terjadi di Papua. A da seorang kepala desa yang betul-betul ketika dia tertangkap oleh lawan dia dikerubuti oleh lawannya itu dan kemudian menombak dan semua memanah dan itu ada fotonya di MK sekarang. Oleh karena itu situasi Papua dalam hal masalah politik menurut hemat kami sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian dari pada DPD. Yang kedua Komite I diminta untuk menjadwalkan kunjungan ke daerah ekonomi baru. Ada berita gembira tetapi juga membutuhkan satu perhitungan disatu pegunungan namanya di Puncak Trikora itu adlah pusatnya Tentara OPM sebenarnya tapi beberapa tahun yang lalu dari Menteri Polhukam sudah hadir ke sana dan mereka mau menyerah dan mereka meminta daerah itu menjadi Kabupaten baru dan sudah dijanjikan. Sayangnya sampai sekarang daerah itu oleh kepentingan politik lokal di Papua sendiri malah terhambat dan kemarin kami diminta untuk bisa DPD memperjuangkan kembali daerahnya. Di sana ada bendara yang ukurannya sangat besar yang dikibarkan sampai sekarang dan mereka jadikan bukti ini. Tapi kalau mereka tidak dipenuhi janjinya mereka kembali lagi untuk menjadi OPM lagi ini saya pikir perlu mendapat perhatian. Kami sudah menyapiakn hari ini kepada Panglima TNI dan mudah-mudahan ini bisa dipertimbangkan. Yang kedua untuk Komite II diminta untuk mendorong pembangunan infrastruktur terutama untuk pembangunan infrastruktur ekonomi. Yang kedua untuk Komite II Pansus pertanahan saya pikir karena ini Pansusnya sudah terbentuk diminta untuk dapat menyelesaikan tanah transmigrasi terutama di Jayapura yang bermasalah. Komite III Provinsi Papua sangat kekerungan tenaga medis dan tenaga Guru saya pikir ini masalahnya sama karena itu sangat penting untuk Komite III mengundang secara khusus Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan untuk memetakan kekurangan Guru dibeberapa daerah di Indonesia ini terutama juga di Papua. Untuk ujian nasional mau dikatakan baik karena tidak ada soal tapi mau dikatakan tidak baik iya tidak baik karena memang ada soal juuga didalam tidak ada soal itu. Karena itu saya pikir masalahnya menjadi sama dengan daerah-daerah lain. Untuk Komite IV sejak status otonomi khusus tahun 2001 yang silam sesuai dengan Undang-undang 21 Papua mendapatkan kucuran dana triliun rupiah dalam bentuk Dan outsus dan anggaran pendapatan belanja daerah. Namun sayangnya pengelolaan kedua sumber dana itu disatukan dan tidak diketahui mana yang hasil outsus dan mana yang bukan dan ini sering kali menjadi masalah karena itu diminta Komite IV bersama barangkali dengan akuntan publik untuk bisa mendorong pemisahan anggaran antara dana otonomi khusus dengan dana48


dana yang lain. Ini kita pada saya di DPRP sebenarnya kita sudah membuat Perdasus untuk pemisahan anggaran itu tapi keputusan Menteri dalam negeri tentang sistem anggaran tidak memungkinkan adanya pemisahan itu. Tapi ketika kita tidak pisahkan antara dana otonomi khusus dan dana-dana yang lain maka sangat sulit untuk dipertanggungjawabkan, untuk dapat diwujud nyatakan kepada rakyat, untuk dapat dijelaskan pada rakyat ini loh hasil otonomi khusus. Karena itu DPD diminta untuk mendorong pemisahan anggaran otonomi khusus dan dana-dana yang lainnya. Kepada Komite IV juga diminta untuk melakukan pengawasan dan juga pengecekan program tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat agar supaya ini tidak menjadi slogan politik belaka tapi tanpa uang karen pada waktu yang lalu Presiden juga meluncurkan program percepatan pembangunan tapi tanpa uang hanya program saja. Rakyat Papua juga khawatir bahwa ini program ada uangnya tidak, kalau tidak ada uangnya harus terbuka berapa uang yang dikucurkan melalui di program ini supaya menjadi jelas. Kemudian pemerintah juga diminta tegas untuk menindaklanjuti hasil-hasil pemeriksaan BPK supaya rakyat Papua juga tahu dan rakyat Papua siap orang Papua yang memang korupsi layak dimasukkan penjara, masukkan penjara saja dari pada rakyat itu dirugikan. Ini sikap terakhir yang kami terima dari para Mahasiswa. Ada yang kelewat untuk Komite I pemekaran wilayah daerah otonomi baru tidak disertai pemekaran atau kebijakan dalam hal perluasan wilayah Kepolisian dan TNI. Ketika terjadi konflik politik di daerah pemekaran otonomi baru itu maka Aparat-aparat tidak bisa melakukan tindakan-tindakan prefentif saya pikir ini Komite I perlu unt7uk mengundang Kapolri maupun Panglima TNI untuk membuat kebijakan secara pararel mengimbangi daerah-daerah pemekaran tersebut. Sekian terima kasih. 70. PIMPINAN SIDANG: Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Pak Paulus berikutnya Sulawesi Barat. 71.

PEMBICARA: Hj. MULYANA ISHAM, SH., MM. (SULBAR)

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastyastu. Yang termormat Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang terhormat sahabat saya para Senator Indonesia, yang terhormat Ibu Sekjen beserta jajarannya, teman-teman Wartawan, Pers dan hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah kami akan membacakan laporan daripada hasil reses Provinsi Sulawesi Barat namun setelah kami bukabuka ada 67 agar begini dan agar begitu jadi kami hanya memilih 2 saja. Pertama agar begini atau begitu jadi pertama Alhamdulillah kantor DPD Provinsi Sulawesi Barat sudah pulih kembali sudah di laksanakan oleh kesekretariatan dan tinggal menunggu pencairan dana mungkin. Yang kedua mohon dapat menjadi perhatian Senator Indonesia bahwa penempatan pejabat di daerah semakin hari sampai saat ini semakin banyak buruh-buruh yang menjadi Camat dan menjadi Kepala dinas. Sementara anak-anak kita dari STPDN kebanyakan menjadi Ajudan, hal seperti ini sudah kami sampaikan kepada Mendagri pada saat Rapat keja dengan Komite I bahwa mohon mendapat perhatian Pemerintah pusat ketika Pemerintah daereah sudah sangat sewenang-wenang dalam menemtapkan Pejabat daerah. Dimana Pegawai yang sudah bekerja lama sudah mengikuti Spama, Spamen tapi menjadi penonton 49


yang baik. Jawaban Pak Menteri kalau dulu ada namanya spama ada namanya spamen sekarang hanya ada sepaham. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan unek-unek teman-teman ini kepada Senator Indonesia mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan untuk dapat disampaikan kepada Pemerintah daerah untuk dapat menjadi perhatian. Sekian dapat kami sampaikan laporan ini kami sampaikan kepada Pimpinan. Terima kasih. Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 72. PIMPINAN SIDANG: Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Ibu Mul, dari Riau kami persilakan Pak. 73. PEMBICARA : MUHAMMAD GAZALI, Lc. (RIAU) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Pimpinan DPD RI. Dan Anggota-anggota Senator DPD RI. Yang kami hormati Ibu Sesjen serta jajarannya, serta hadirin yang kami muliakan. Dengan mengucapkan alhamdulillahi kami bersyukur kepada Allah SWT agenda reses kita 1 bulan penuh telah berjalan dengan baik dan pada saat ini kami kalau tadi 60 kurang lebih ada 60 butir Sulbar kami mungkin ada kurang lebih 50 butir, telah diringkas menjadi 4 dan tengok waktu sudah kasip sekali, jadi 1 saja. Pimpinan, rekan-rekan hadirin yang terhormat Provinsi Riau pada September mendatang akan menjadi tuan rumah PON yang ke XVIII. Selanjutnya di 2013 di Bulan Juni menjadi tuan rumah juga diacara Islamic Olympic association games yang dalam pelaksanaannya bertempat di Provinsi Riau. Even ini akan diikuti oleh 57 negara-negara Islam dengan 28 cabang olah raga. Jadi aspirasinya ini kami memohon kepada kita Komite yang terkait di sini kemudian pemerintahan pusat agar bisa mensukseskan bahwa even besar ini dengan baik dan juga digaris bawahi dengan bebas korupsi. Yang terakhir, kami menginfokan bahwa salah seorang diantara kami yang berempat ini alhamdulillahi telah selesai dan mendapat kelar Doktornya yaitu Bunda kita Maimanah Umar dipersilakan berdiri mari Applause dan tepuk tangan untuk beliau walaupun yang diumur 75 tahun beliau alhamdulillahi dengan giat dan sukses dan alhamdulillahi iya tidak menggangu aktifitas beliau sebagai Anggota DPD RI. Jadi kita apresiasi dan ini lah yang bisa kami sampaikan PON ke XVIII di Pekanbaru cukup sekian dan thank you. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah sejahtera buat kita semuanya. 74. PIMPINAN SIDANG: Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Pak Gazali. Kami dari meja Pimpinan atas nama Pimpinan seluruh Anggota DPD RI saya kira kita mengucapkan selamat kepada Bunda kita Ibu Maimanah Umar yang memperoleh gelar Doktor saja semoga iya, sekaligus mengucapkan selamat atas ulang tahunnya yang ke 75. Berikutnya Jambi, apakah Jambi siap ? baik. 75. PEMBICARA : HASBI ANSHORY, SE., MM. (JAMBI) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kurang semangat saya ulangi lagi Assalamua'alaikum. Wr. Wb. 50


Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang terhormat Ibu Sesjen, Bapak Wasesjen serta staf hadirin dan Bapak Ibu yang berbahagia. Aspirasi yang dihimpun selama kegiatan Anggota DPD di daerah itu Cuma 4 pokokpokoknya kalau dibaca semua waktu tidak cukup. Pertama infrastruktur untuk jalan nasional di Jambi itu cukup parah dan tidak memadai untuk perekonomian. Yang ke-2, otonomi daerah yang setengah hati yang dianggap oleh daerah. Ke-3 konflik lahan. Yang ke-4, dana bagi hasil yang tidak transparan. Demikian lah laporan dari Provinsi Jambi yang dapat kami sampaikan sebagai bahan untuk dapat ditindaklanjuti masukan dan saran yang bersifat konsumtif sangat kami harapkan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Jambi Dra. Hj. Elviana, M. SYUKUR, Juniwati T. Masjchun Sofwan, SH. Dan Hasbi Anshory. Terima kasih. Assalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Shanty Shanty Shanty Om. 76. PIMPINAN SIDANG: Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Pak Hasbi. Kami persilakan kepada yang mewakili Riau Kepulauan. 77. PEMBICARA : AIDA (KEPULAUAN RIAU)

ZULAIKA

NASUTION

ISMETH,

SE.,

MM.

Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastyastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Wakil Ketua, Senator, Wakil Ketua Senat dan Bapak Wakil Ketua Senat, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Pimpinan Alat Kelengkapan. Bapak dan Ibu Anggota Senat yang saya banggakan. Ibu Sesjen, seluruh teman-teman yang saya sayangi. Pisau belati hulunya jati, diberi sarung berkulit pari, jaring aspirasi telah pun usai, ini saatnya laporan diberi. Tua-tua begini tolong ditepuk iya, jangan yang muda dan yang cantik saja. Saya rasa, saya tadi dapat amanah untuk sedikit mohon waktunya jangan dibilang turunturun begitu iya, dan teman-teman minta saya, saya ingin menyampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu alhamdulillah Bapak Ketua Pak Irman Gusman saat beserta dengan Ibu Sesjen telah datang ke tempat kami dan meresmikan kantor perwakilan dan acaranya sangat meriah dihadiri oleh pejabat Provinsi, tokoh-tokoh agama dan lain-lain. Kemudian juga 5 orang Senator dari Urusan Rumah Tangga PURT, kemudian mass-media juga telah diundang ada acara teleconference dan lain-lain. Kemudian juga memberikan kuliah umum dan dialog dengan mahasiswa, Politeknis Negeri Batan yang dihadiri oleh lebih kurang 700 orang mahasiswa. Selanjutnya meninjau proyek pengelolaan air dan lain-lain. Kemudian juga mengadakan pertemuan dengan Kadin karena kami sebagai kawasan ekonomi khusus kelihatannya agak sedikit mandet dan banyak masalah-masalah dan juga dengan masyarakat Minang yang di pelopori dengan Pak Zulbahri tadi iya. Nah kemudian tentunya kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPD dan Senator Anggota PURT dan Ibu Sesjen. Nah, Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang saya sayangi dan saya banggakan. Saya rasa saya akan menyampaikan sedikit, sama semua permasalahan tadi sudah disebutkan sama kita 51


mengalami banyak masalah jadi tidak usah diulang-ulang lagi tapi intinya adalah kami menganggap apalagi Ibu Hemas tahu kita kan sudah 8 tahun di sini, setiap kali menjaring aspirasi tapi bagaimana solusinya mari kita bersama kita tingkatkan persatuan diantara kita. Nah beberapa masalah yang kami temui dan perlu penyesuaian antaranya masalah pertanahan, masalah penataan ruang, pemekaran daerah dan hal lain berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah serta rencana kenaikan harga BBM. Ke-2, kemudian soal penerimaan PNS dimana pun demikian tidak dapat ditutup-tutupi bahwa banyak unsur KKN adik, anak, keponakan pejabat tanpa mengutamakan kemampuan dan kualitas. Kemudian rencana kenaikan harga BBM pada waktu yang lalu telah sedikit banyak dirasakan dampaknya oleh masyarakat apalagi kami daerah-daerah kepulauan, 2408 pulau dengan infrastruktur yang begitu tidak memadai dan kesulitan lebih terasa oleh kami. Kemudian penyusunan rencana tata ruang dan wilayan RT-RW yang sudah tidak bisa menunggu lagi hutan lindung tetap menjadi permasalahan. Ibu Ratu Hemas yang cantik jelita, nah kemudian masalah lainnya adalah Dewan Perwakilan Daerah dengan wajah yang sayu dan sendu iya, Dewan Perwakilan Daerah perlu memonitor agar RUU tentang Kepulauan bisa segera terwujud. Masalah alih fungsi hutan jelas kabarnya tempat daerah lain juga kabarnya dari Kementerian Kehutanan belum jelas. Untuk itu DPD RI perlu segera mendesak Kementerian Kehutanan untuk percepatan penyelesaian masalah alih fungsi hutan yang sampai sekarang masih tertunda. Masalah lainnya yang mengganggu hati kami berasa teriris-iris adalah masalah trafficking yang semakin memprihatinkan datang dari seluruh Indonesia perlu adanya perhatian yang lebih serius dengan faktor-faktor kemiskinan dan kebodohan. Nah mungkin yang ini kemudian ada lagi tinggal, saya juga sudah tidak sabar masalahnya baru-baru itu dilaksanakan ujian nasional untuk sekolah menengah pertama. Dan kami ingin betul-betul apalagi Bapak PGA sudah tidak ada bahwa timbul kecemasan stres dan lain-lain yang betul-betul menekan perasaan orang tua dan murid. Kalau saya masa dulu, saya sudah tua kata wong Jawa tidak merasa stres akan menghadapi ujian tapi anak-anak sekarang bagaimana menghadapi ujian dengan penuh ketegangan orang tua pun tegang. Nah itulah mungkin DPD RI juga perlu mendorong agar Kredit Usaha Rakyat KUR yang disana meminta tidak perlu ada jaminan. DPD RI perlu mendorong proyek prioritas di Provinsi kami dan juga Provinsi lain yang berasal dari APBN segera direalisasikan khususnya untuk menanggulangi banjir dan meningkatkan transportasi laut. Perlu adanya kejelasan tentang BPHPB dan PBB. Jikalau tali sudah bersimpul untuk mengikat si kayu jati, jikalau kita sudah berkumpul maka hilang lah gunda di hati ini. Terakhir si kapur sirih kami sembahkan lambang tulus ikhlas di hati, sidang paripurna kita lakukan semoga kita dapat menindaklanjuti aspirasi ini. Itu lah dari saya dan saya mohon maaf saya takut ada Pak Sultan di sini sudah melihat saya mohon maaf, selamat ulang tahun kepada Ibu Maimanah selamat ulang tahun, 75 tahun berhasil S3 yang muda saja tidak berhasil. Terima kasih. Mohon maaf. Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 78. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Ibu Aida Ismeth. Selanjutnya Jawa Tengah sudah selesai tadi. Dan berikutnya adalah Lampung. 79. PEMBICARA : Ir. ANANG PRIHANTORO (LAMPUNG) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Syalom. 52


Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastyastu. Pimpinan yang saya hormati, rekan-rekan senator yang juga sangat saya hormati, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan yang kami kerjakan berempat selama masa reses yang lalu. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan informasi terakhir terkait dengan pembakaran kantor pemerintahan Kabupaten Mesuji. Dibakarnya kantor pemerintahan Mesuji yang selalu menjadi pemberitaan nasional ini juga terkait dengan pencopotan Bupati Ismail Ishak yang bersangkutan berkekuatan hukum tetap yang saat ini sedang dalam proses hukum selama satu tahun. Diduga pelakunya adalah dari unsur itu tapi sekali lagi karena ini polisi sedang melakukan penyelidikan oleh karena itu belum bisa dikatakan siapa pelakunya. Yang berikut terkait dengan Komite I yang paling menonjol persoalan-persoalan konflik agraria yang relatif belum ada kemajuan yang berarti. Juga masih terkait dengan sengketa di Silva Hutani Lampung di Mesuji juga yang paling menonjol di sana. Kemudian yang berikut juga persoalan sertifikasi tanah-tanah masyarakat, lebih-lebih tanah-tanah yang berada di dalam, di sekitar, maaf bukan di dalam, di sekitar HGU dan yang sudah dilepaskan oleh Menteri Kehutanan sekalipun. Yang berikut tentang daerah otonomi baru bahwa Kabupaten Pesisir Barat, Lampung Barat merupakan calon daerah otonomi baru yang belum dikunjungi oleh DPD RI. Oleh karena itu dalam waktu dekat mohon DPD RI bisa melakukan kunjungan dan memberikan pandangannya kepada DPD RI. Yang berikut terkait dengan akte kelahiran. Bahwa saat ini di Lampung terkait dengan pembuatan akte kelahiran terutama untuk anak usia di atas 1 tahun menjadi masalah dimana-mana dengan diharuskannya sidang di pengadilan yang jaraknya tentu saja sangat jauh dari tempat penduduk masing-masing sehingga biaya pembuatan akte kelahiran itu mencapai antara Rp. 200.000 – Rp. 400.000 per lembar akte kelahiran. Kemudian terkait dengan Komite II, bahwa pendistribusian pupuk subsidi masih selalu menjadi masalah. Kemudian di hampir semua pedesaan pengembangan pertanian non irigasi juga seringkali gagal panen karena kekurangan air. Yang berikutnya tentang maraknya alih fungsi lahan dari sektor pertanian ke sektor perkebunan. Kemudian terkait dengan infrastruktur terutama listrik bahwa paling tidak ditemukan di Kecamatan Natar sebagian besar desa masih belum tersentuh aliran listrik. Yang berikutnya terkait dengam masih infrastruktur bahwa perlunya koordinasi antara Kementerian Kehutanan dan PU terkait dengan jalan yang ada di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TN-BBS). Yang berikut terkait dengan Komite III mohon dukungan pemerintah pusat dalam upaya pengembangan langsung sebagai central of excellent di bidang pendidikan antara lain pembangunan Institut Teknologi Sumatera di Provinsi Lampung. Yang berikut bahwa peningkatan jumlah dan kualitas guru di bidang studi Bahasa Daerah perlu dilakukan dalam rangka mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya. Bidang kesehatan, dalam rangka pencapaian target MDG’s di Provinsi Lampung diharapkan dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Lampung. Kemudian alokasi penerimaan Program Jamkesmas yang belum memadai karena untuk kebutuhan masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan. Kemudian mohon penambahan kuota Jamkesmas ditambah karena sekarang ini jumlah anggaran Jamkesda ternyata lebih banyak dibandingkan Jamkesmas. Yang berikut terkait dengan bahwa perlu adanya pengecualian terhadap larangan perawat untuk pemberian layanan medis khususnya di daerah-daerah terpencil. Terkait dengan layanan pariwisata bahwa pemerintah pusat perlu memberikan dorongan kepada daerah dalam mengembangkan pelestarian nilai-nilai dan adat istiadat daerah. Terkait dengan pembangunan di bidang agama, masih terjadi keterlambatan 53


pencairan tunjangan sertifikasi bagi guru-guru agama di daerah. Kemudian masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan produk-produk halal termasuk bahan-bahan kimia yang aman bagi kesehatan. Juga diharapkan tidak perlu lagi ada lembaga baru dalam menentukan dan menetapkan label halal terhadap produk karena cukup BPOM dan MUI dengan tahapan yang sederhana dan tidak rumit dan juga tidak birokratis. Kemudian terkait dengan pemberdayaan perempuan secara khusus kami menyampaikan bahwa fatwa MA yang memberikan hak anak di luar nikah resmi akan semakin memarakan nilkah siri. Dan ini akan memarjinalkan posisi perempuan. Saya kira Bu Denti boleh mengatakan begitu. Kemudian terkait dengan ketenagakerjaan bahwa tenaga honorer di beberapa instansi vertikal di daerah mempertanyakan tentang kejelasan status kepegawaiannya karena mereka mengharapkan untuk diangkat menjadi PNS sesegera mungkin. Yang berikut terkait dengan Komite IV tetapi ada hubungannya dengan infrastruktur dan jembatan terutama di daerah yang berpotensi secara ekonomi. Kemudian terkait dengan prospek potensi panas bumi Ulu Belu dengan potensi 300 Megawatt perlu dikembangkan. Oleh karena itu perlu dukungan dari pemerintah pusat yaitu Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN dalam hal ini terutama Pertamina. Yang berikut Bapak Ibu sekalian bahwa Kabupaten Pringsewu, salah satu DOB di Lampung akan menjadi kecamatan, akan dijadikan daerah minapolitan air tawar yang unggul dalam program kawasan minapolitan yang menjadi program nasional. Demikianlah hasil kegiatan kami di daerah yang dilakukan oleh 4 anggota mewakili Provinsi Lampung. Anang Prihantoro, Ahmad Jajuli, Aryodhia Febriansyah, dan Iswandi, A.md. Akhir kata saya sampaikan Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Syalom. Om shanty shanty om. 80. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Pak Anang. Yang kabupaten yang disebut terakhir itu Pringsewu di Lampung, itu adalah mantan Anggota DPD periode yang lalu. Sebelumnya jadi Wakil Bupati di tempat yang berbeda, daerah yang berbeda. Ini Jawa Barat. Siap-siap Kalimantan Selatan dan terakhir Bengkulu. 81. PEMBICARA : KH. SOFYAN YAHYA, MA. (JAWA BARAT)\ Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Dewan yang terhormat, para anggota dan Ibu Sekjen beserta Wakil dengan seluruh jajaran sekretariat. Alhamdulillah saya dari Jawa Barat selama kembali ke daerah sudah mengunjungi beberapa daerah diantaranya Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Subang dan beberapa organisasi kemasyarakatan. Dari hasil kunjungan tersebut maka terkumpulah 29 aspirasi. Dan satu aspirasi untuk Komite I, 7 untuk Komite II, 15 untuk Komite III dan 6 untuk Komite IV. Dan akhirnya mudah-mudahan seluruh aspirasi ini bisa disalurkan sesuai dengan harapan masyarakat. Yang terakhir saya akan menjawab pantun dari Kepulauan Riau. Saya punya pantun dari Bandung. “Nasi akin dalam periuk, membawa bawang merambah gunung. Aspirasi semakin bertumpuk, anggota dewan bertambah bingung” 54


Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 82. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Sumatera Selatan kami persilakan. 83. PEMBICARA : Hj. ASMAWATI, SE., MM. (SUMSEL) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Yang terhormat Pimpinan DPD RI, rekan-rekan DPD RI, Bu Sekjen dan Wakil Sekjen serta jajarannya. Pada kegiatan daerah pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2011/2012 ini dilaksanakan, kami mengadakan rapat kerja di 12 instansi dan BUMN. Adapun aspirasi rapat kerja diantaranya yaitu dengan Walikota Palembang yang membawa aspirasi masalah pipanisasi gas rumah tangga di daerah Kota Palembang. Yang kedua, tentang dana bagi hasil migas. Dana bagi hasil migas selama ini sebesar 15,5% untuk minyak dan sebesar 30,5% untuk gas bagi Sumatera Selatan yang dirasakan belum berkeadilan dan memadai. Untuk itu dana bagi hasil minyak dan gas perlu ditingkatkan menjadi 50% seperti saudara kita di Aceh. Dan, melakukan revisi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan demikian, pembangunan daerah sebagai penghasil minyak dan gas lebih pesat dan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat. Pada bidang infrastruktur, saat ini pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan sangat pesat, namun belum didukung oleh pesatnya infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan untuk pelayanan jalan nasional harus ditingkatkan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa. Kemudian, pemerintah harus mempercepat pembangunan duplikat jembatan Musi 2 dan jembatan Musi 3. Selain itu, pemerintah perlu segera mewujudkan jalur kereta api double track Tanjung Inim dan Tanjung Api-api, dan menetapkan kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api sebagai pelabuihan keluar atau antarprovinsi dan antarnegara. Sidang Paripurna yang saya muliakan, di bidang pendidikan, jumlah guru yang telah disertifikasi Sumatera Selatan masih rendah. Untuk itu, pemerintah harus segera meningkatkan persentase, kuota sertifikasi tahun 2012. Selain itu, di bidang pariwisata, kapasitas SDM pariwisata masih rendah dalam menunjukkan Sumatera Selatan sebagai destinasi parsiwisata nasional dan internasional. Atas dasar itu, pemerintah perlu segera merumuskan kurikulum pendidikan pariwisata dan kualitas pendidikan yang tinggi keparwisataan di Sumatera Selatan. Demikian laporan kegiatan daerah TS 2011 – 2012 saya sampaikan pada Sidang Paripurna DPD RI. Kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dan suksesnya kegiatan daerah ini, diucapkan banyak terima kasih. Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 84. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Ibu Marzuki. Yang terakhir saya kira ada Bengkulu, tetapi ada satu yang terlewat tadi dari Maluku Utara. Apakah siap melaporkan atau tidak, silakan. Nanti setelah itu kita konfirmasi.

55


85. PEMBICARA : Dra. ENI KHAIRANI, M.Si. (BENGKULU) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah melihat wajah-wajah kecapaian. Maka, secara resmi laporan ini saya serahkan kepada Pimpinan untuk didistribusikan kepada komite yang lain. Terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 86. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Ya, terakhir Maluku Utara, eh Aceh. Aceh juga tinggal melaporkan. Menyerahkan saja? 87. PEMBICARA : Drs. H. MUDAFFAR SJAH, Bc. HK. (MALUKU UTARA) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar suaranya sudah fals semua, maka anggaplah ini sudah dibaca. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Aceh? Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu senator Indonesia yang kami muliakan. Laporan dari daerah sudah berakhir, sudah selesai semua. Hanya saya kira tinggal dua daerah yang belum melaporkan, tetapi saya sudah informasi sama Ibu Ratu, akan diserahkan langsung dan akan diditribusikan kepada komite yang terkait. Ada beberapa yang menarik saya kira tadi pantun dari Jawa Barat, dan ini merupakan tantangan kita semua. Itu batu akik dari Bandung jangan sampai membuat bingung kita semua adanya laporan dari berbagai daerah. Lantas, aspirasi ini merupakan tantangan buat kita semua. Sejumlah aspirasi tadi sebetulnya secara tajam sudah diungkapkan. Kalau saya boleh, banyak sekali dari Komite I, Komite II, Komite II, Komite IV semuanya tajam dilaporkan. Barangkali ada beberapa kasus yang saya kira membutuhkan penyelesaian. Misalnya, tadi dari Sulawesi Utara, kasus khusus yang pelantikan dekan dan sebagainya itu mungkin ada dari daerah yang lain yang sama karena terkait dengan pemilihan rektor, kebijakan menteri 35% kuota suara di menteri diturunkan oleh, meskipun tidak ada aturannya, diturunkan oleh rektor dalam pemilihan dekan. Itu juga terjadi di kampusnya Pak Jabbar Toba di Kendari. Saya kira itu penyelesaian masalah seperti itu bisa langsung dicoba, diselesaikan, dimediasi dengan bentuk kebijakan di Jakarta sehingga tidak berlarut dan teman-teman dari daerah yang terkait itu bisa langsung dilaporkan atau menunjukkan akuntabilitasnya pada pemberi aspirasi itu. Hal-hal yang lain misalnya juga kelangkaan harga BBM, pertambangan, dan sebagainya, itu juga perlu ditindaklanjuti segera. Bisa dilakukan di komite yang terkait, bisa juga secara spesifik dalam penyelesaian khusus di kelompokkelompok yang kita sudah cluster, bisa di-cluster-kan masalah-masalah itu. Masalah pertambangan saya kira tadi dibacakan oleh ketuanya, Ketua Pansus Pertambangan. Itu menjadi perhatian kita semua. Jadi, bukan masalah hasilnya itu tidak hanya menjadi administrasi politik seperti ini, tetapi itu harus ditindaklanjuti dan kita suarakan ke publik sehingga DPD bisa diketahui oleh publik, hasil kerjanya itu sangat baik sebetulnya bagi kepentingan perbaikan di bidang yang terkait. Itulah saya kira tugas kita di masa-masa yang akan datang.

56


Sebagai informasi, pada waktu rapat Pimpinan kemarin dan rapat Panmus, itu berkembang memang kehendak kuat bahwa kita di masa kerja sekarang ini, ke depan, saatnya kita menunjukkan diri kita sebagai senator, sebagai lembaga yang mewakili kepentingan daerah untuk secara kuat menyuarakan aspirasi dan menunjukkan diri kita, baik anggota maupun alat kelengkapan, termasuk kelembagaan DPD itu seharusnya selalu bergaung di publik sehingga kita semua bisa mengisi ruang publik itu. Pada akhirnya, masyarakat bangsa ini akan memberikan topangan kuat juga kepada DPD, tidak selalu dianggap sebelah mata seperti umumnya dirasakan oleh kita selama ini. Saya kira itu. Pak Ketua sudah hadir, dan saya kira ini sudah akan ditutup. Bagian terakhir ini sekadar informasi seperti yang tadi saya sampaikan dan pesan-pesan dari kita semua untuk masa-masa yang akan datang. Karena sudah akan ditutup dan tugas saya untuk mengantarkan sampai berakhirnya penyampaian aspirasi dan pesan-pesan yang saya sampaikan tadi, maka kebetulan Pak Ketua sudah hadir, dan palu sidang saya serahkan kembali kepada Pak Ketua untuk memberikan kata terakhir sekaligus menutup rapat Paripurna atau Sidang Paripurna kita pada hari ini. Silakan. 89. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Terima kasih, Pak Laode, yang telah meneruskan. Tadi saya minta izin, ada tamu yang tidak bisa saya tinggalkan. Sudah selesai, masih ada lagi? Silakan, Bu Hairiah. 90. PEMBICARA : Hj. HAIRIAH, SH., MH. (KALBAR) Terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan dan Anggota yang saya hormati, tadi saya sudah mendengarkan laporanlaporan dari para anggota. Ada beberapa catatan, tetapi saya mencatat yang sangat krusial, yaitu masalah tenaga kerja. Dari awal pertama, kita di DPD RI ini permasalahan tenaga kerja belum sampai tuntas untuk diselesaikan. Rekomendasi-rekomendasi sudah kita buat dan bahkan itu tidak menyentuh sampai ke akar-akarnya. Masalah penyiksaan, pembantaian antara manusia dengan manusia yang lain tetapi berlangsung sampai sekarang. Pada waktu yang lalu, beberapa kali teman-teman ingin mendapatkan masukan dari berbagai kementerian yang sudah dilakukan. Dan, juga keinginan besar adanya pansus tentang tenaga kerja. Karena, ini terkait tidak hanya dengan masalah tenaga kerja saja, tetapi tadi disampaikan oleh Bu Aida, tentang human trafficking, perdagangan manusia. Dan, Indonesia adalah bagian salah satu negara yang menjadi target perdagangan manusia. Dan, pergadangan manusia itu salah satunya adalah menjadi tenaga kerja Indonesia. Jadi, mohon Pimpinan, kita sudah merekomendasikan Pansus Pertambangan, Pansus Perbatasan, pansus-pansus yang lain, tetapi tidak merekomendasikan untuk Pansus Tenaga Kerja. Dan, saya mohon kalau bisa kita merekomendasikan Pansus Tenaga Kerja karena tenaga kerja terbesar di Indonesia, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat itu merupakan tiga wilayah provinsi Indonesia yang merupakan target perdagangan orang yang terbesar. Jadi, mohon itu direkomendasikan untuk menjadi suatu pansus sehingga kita benar-benar fokus untuk membicarakan masalah tenaga kerja. Yang kedua, masalah UN. Ini memberikan suatu gambaran yang buruk terhadap anak-anak. Saya bilang, ini adalah pembantaian secara psikologis terhadap anak-anak tentang 57


UN itu, karena apa? Kita tahu bahwa target sebenarnya adalah bagaimana menguras dana APBN itu untuk kepentingan pejabat-pejabat tertentu, elite-elite tertentu, dan oknum-oknum tertentu. Dan, ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus menyatakan secara tegas. Kita tolak UN sampai ke tingkat yang paling rendah, yaitu tingkat SD. Kita bayangkan anak-anak yang usia belasan tahun itu sudah stres begitu untuk menghadapi UN ini. Ada yang mereka takut untuk keluar, mereka tidak mau keluar kamar, bahkan mereka juga merasa terintimidasi. Da,n kita tidak boleh membiarkan ini terus-menerus, ini masalah generasi bangsa, begitu. Jadi, mohon pastikan bahwa UN tahun depan sudah tidak ada lagi, Pimpinan. Jadi, kita tegas menolak UN untuk dalam bentuk apa pun. Demikian, Pimpinan. Terima kasih. 91. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih. Ada lagi? Saya rasa cukup ya. Baiklah, Bapak-Ibu sekalian, dengan beberapa catatan tadi, nanti kita kaji lebih dalam lagi. Saya ingin menginformasikan tanggal 16 Mei besok itu ada kegiatan kita, yaitu sortir program, nanti yang dikoordinir oleh PHAL ya. Pada 16 Mei nanti saya harapkan nanti bisa hadir semua karena ini banyak kepala-kepala daerah, khususnya dari Pulau Jawa ya untuk sementara ini akan diundang hadir. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir. Yang kedua, sejak 1 Mei besok sesuai permintaan BPK, itu akan ada laporan hasil pemeriksaan LKP tahun 2011. Dan, yang terakhir mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini karena berbagai macam persoalan dan saya mohon kepada teman-teman manfaatkanlah ruang-ruang publik yang luas untuk berkomunikasi dengan berbagai media. Silakan. Tidak apa berbeda asal jangan kita mengangkat soal gaji kita, honorarium kita, kecuali yang lain-lain. Tetapi, soal isu yang seperti tadi mau tolak, katakan ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa tampil. Lebih baik kita tampil salah daripada tidak tampil sama sekali. Itulah pandangan saya. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah, Sidang Paripurna ke-13 kami tutup. Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETOK 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.35 WIB

58


DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-13 MASA SIDANG III TAHUN SIDANG

Recommend Documents