DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-7 MASA SIDANG II TAHUN SIDANG

Nomor : DPD.220/SP/7/2011

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ----------RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-7 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2011-2012 I. 1. 2. 3. 4. 5.

KETERANGAN Hari Tanggal Waktu Tempat Pimpinan Sidang

: : : : :

Jumat 16 Desember 2011 10.05 WIB – Selesai GEDUNG NUSANTARA V Pimpinan DPD 1. H. Irman Gusman, SE., MBA. (Ketua) 2. Dr. Laode Ida (Wakil Ketua) 3. GKR. Hemas (Wakil Ketua)

6.

Sekretaris Sidang

:

1. Sekretaris Jenderal DPD (DR. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc.) 2. Wakil Sekretaris Jenderal DPD (Drs. Djamhur Hidayat)

7.

Panitera

:

Kepala Biro Persidangan II (Dra. Sri Sumarwati Isf.)

8.

Acara

:

9.

Hadir

:

110 Orang

10.

Tidak hadir

:

22 Orang

II. JALANNYA SIDANG :

1. Laporan perkembangan pelaksanaan tugas masing-masing Alat Kelengkapan DPD RI. 2. Pengesahan Keputusan DPD RI. 3. Penutupan Masa Sidang II Tahun Sidang 2011-2012.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.05 WIB

1.

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Bapak-Ibu, hadirin yang mulia, para peserta sidang paripurna DPD RI, dan juga kepada tamu yang kami muliakan yang hadir. Sebagaimana biasanyasebelum kita memasuki sidang paripurna, marilah sejenak kita menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, dimana telah siap tim paduan suara. Dan kepada seluruh anggota dan juga para tamu dan hadirin sekalian untuk bisa berdiri, untuk bisa menyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan kita. Kami persilakan untuk berdiri.

2.

PEMBICARA : PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia raya… Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Disanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan Tanah Airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Hiduplah negriku. Bangsaku Rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya.

1

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-7 DPD RI, JUMAT 16-12-2011

3.


Hadirin kamu persilakan duduk kembali. Bapak-Ibu, hadirin yang kami muliakan. Sidang paripurna DPD RI yang kami hormati. Sebelum kita memulai agenda utama pada sidang paripurna yang ke-7, seperti yang tadi telah kita sampaikan, kita punya 2 tamu istimewa. Yang pasti kita kenal sudah lama, teman seperjuangan kita, yaitu Bapak H. Djan Faridz, yang mana merupakan anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta. Jadi kalau Ibu Vivi adalah penggantinya, mana Ibu Vivi? Silakan. Ini Ibu Vivi Effendi. Dan juga dimana Pak Djan Faridz atas kepercayaan dan dukungan kita semua juga, dipercaya oleh presiden sebagai menteri perumahan rakyat pada kabinet Indonesia bersatu ke-2. Yang mana itu tentu juga membanggakan kita semua, karena ini adalah kali pertama anggota DPD RI dipercaya dalam konstelasi, konfigurasi yang dicerminkan kabinet mewakili dari DPD RI. Hal ini tentu juga eksistensi DPD semakin diakui. Jadi teman-teman sekalian, sebagai ilustrasi mungkin ini saya umumkan, saya sampaikan sekarang, memang juga dalam waktu reshuffle kabinet atas usulan beberapa anggota, kami pimpinan juga diminta untuk juga berkontribusi untuk mendorong salah satu kader terbaik di DPD untuk bisa duduk. Alhamdulillah Bapak Presiden mempertimbangkan. Makanya waktu pengumuman jam 8 tersebut Djan Faridz diperkenalkan sebagai representasi daripada DPD RI. Tadi juga saya katakan sebagai pengganti Pak Djan Faridz kami telah melantik Ibu Vivi Effendi, Pak Wayan sudah rindu sekali mendengarkan suara Ibu, 25 tahun yang lalu, nanti kita bikin acaranya. Dan juga teman-teman sekalian, pada kesempatan ini juga hadir di tengah kita, sahabat kita juga Bapak H. Sudarto. Yang kini juga dipercaya menjadi Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Tentu ini juga pencapaian buat kita, kalau periode yang lalu itu disini ada Pak Aksa Mahmud, baru kita bisa mengantarkan jadi wakil bupati di Provinsi Lampung, sekarang sudah menjadi bupati, sudah meningkat ya. Sekarang kita sudah menghasilkan wakil gubernur, kemudian menteri, tadi Pak Aksa bilang gubernurnya belum katanya. Jadi mudah-mudahan salah satu dari kita juga bisa naik dan tentu juga akan membanggakan kita semua. Jadi Bapak-Ibu sekalian, karena ini juga sesuai permintaan dari Pak Djan Faridz dan Pak Darto, dia juga ingin tentu membangun komunikasi silaturahmi selalu sama kita, karena beliau merupakan alumni teman baik dari kita, beliau mengirim surat ke kami untuk bisa diberi kesempatan sebelum sidang paripurna untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Untuk itu marilah kita mendengarkan sejenak sahabat kita untuk kita bisa berikan waktu untuk bersilaturahmi, tentu juga ingin meningkatkan komunikasi terus sama kita. Untuk itu kita persilakan kepada Bapak H. Djan Faridz Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia. 4.

PEMBICARA : H. DJAN FARIDZ (MENPERA/MANTAN ANGGOTA DPD DKI JAKARTA)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini saya bisa ketemu dengan para sahabat. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Irman Gusman. Yang terhormat Wakil Ketua DPD, Bapak Dr. Laode Ida. Yang terhormat Wakil Ketua, Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas.

2


Dan yang sangat saya hormati dan para sahabat, dan tentunya harus juga saya bilang yang terhormat juga, para anggota DPD RI dari 33 provinsi seluruh Indonesia. Alhamdulillah hari ini saya bisa ketemu dan berjumpa dengan para sahabat. Dan ini terus terang satu kebahagiaan tersendiri bisa berjumpa dan pidato disini, begitu. Ini pertama kali saya pidato disini. Saya selalu menghindar kalau disuruh baca laporan. Kalau perlu Pardi saya suruh maju. Jadi memang luar biasa. Niatnya kemarin pengen jadi gubernur DKI, didukung oleh 33 provinsi, didoain sama 33 provinsi. Bayangkan itu, berarti seluruh rakyat Indonesia berdoa untuk saya. Doanya itu kecepatan diterima sama Allah SWT, dikasihnya lebih dulu, pemilihan gubernur belum sampai, dia pikir kasihan ini yang ngedoain kebanyakan hadiahnya mesti lebih cepat, mau minta gubernur dikasih menteri coba. Ini tentu doa restunya daripada sahabat-sahabat yang ikhlas mendukung saya untuk maju jadi gubernur DKI. Memang sudah banyak effort yang saya lakukan dan Tuhan juga ngelihat, kayak-nya ongkosnya gede ini kalau jadi gubernur DKI. Kalau jadi menteri cukup surat rekomendasi dari Ketua DPD, eh dari ketua kita ini, beliau membuat surat kepada Presiden Republik Indonesia, juga minta supaya anggota DPD diberikan kesempatan juga untuk duduk di kabinet yang akan mengalami reshuffle. Jadi itupun juga menjadi bahan pertimbangan Bapak Presiden untuk memilih saya sehingga saya ini mewakili DPD. Makanya saya ingin sekali di setiap kunjungan saya kedaerah itu kalau kawan-kawan ingin, saya ingin sekali kawan-kawan itu ikut mendampingi saya supaya ada perwakilan daripada DPD di setiap kunjungan saya. Dan saya sudah mulai di NTT, kebetulan waktu itu lagi reses, jadi saya tidak keluar ongkos. Tapi lain kali untuk SPJ-nya itu kita yang keluarin. Jadi, nanti saya yang ngundang resmi, setiap kunjungan saya, saya akan berkordinasi dengan sekretariat untuk ikut mendampingi saya supaya bisa ada sinergi antara Menteri Perumahan Rakyat dengan DPD RI. Kalau Ibu-ibu dan Bapak-bapak serta para sahabat mau tahu sedikit mengenai program kita, kita itu ada banyak yang kita kerjakan yang kaitannya lebih banyak untuk rakyat. Jadi satu-satunya rakyat yang punya kementerian itu cuma ditempat saya, Menteri Perumahan Rakyat, yang lain tidak ada yang pakai rakyat. Jadi yang saya kerjain, yang supaya para sahabat tahu, itu ada program bedah rumah. Ini menarik, bedah rumah itu sekarang ini biayanya Rp.5000.000, dan sudah dinaikan menjadi Rp.6000.000. Bedah rumahnya itu jadi untuk rumah rakyat yang tidak layak huni. Misalnya, lantainya itu dari tanah, itu kita kasih bantuan, kita semen lantainya. Dindingnya, jendelanya tidak layak, dindingnya itu sudah rusak, jendelanya kekecilan, karena matahari tidak bisa masuk itu boleh diperbaikin. Atapnya rumbia bocor, itu boleh diperbaikin, anggarannya Rp.6000.000. Ini bisa dimanfaatkan para sahabat di daerah pemilihannya masing-masing, iya kan. Terus ada lagi program, kalau rumah itu tidak mungkin diperbaikin kita kasih anggaran stimulan Rp.10.000.000, sekarang naik jadi Rp.11.000.000. Itu bikin rumah baru. Jadi kalau rumahnya sudah seperti kandang kambing, itu banyak, ternyata di daerah banyak itu rumahnya sudah kayak kandang kambing, tidak mampu lagi diperbaikin, kalau diperbaiki lagi percuma dengan Rp.6.000.000 kurang, kita berikan Rp.11.000.000. Tapi perjanjiannya itu dan rekomendasinya itu harus dari lembaga swadaya setempat. Jadi ada PPMK mandiri yang dibentuk oleh Bapak Presiden, mereka yang merekomendasikan. Jadi rakyat mengajukan, direkomen oleh mereka, diteruskan ke bupati, ke provinsi, baru ke kita. Nah itu kita butuhkan adanya kabupaten. Sebetulnya kemarin kebijakan dulu itu tidak ada kabupaten terlibat. Tahun ini saya minta kabupaten terlibat, karena sasaran saya ada yang tidak terjangkau. Jadi sasaran bedah rumah itu ada yang dijadikan dana bergulir. Sayang, orang sudah susah, dibilang suruh minjam uang, suruh bayar bunga. Ini sekarang makanya untuk mencegah itu kabupaten saya libatkan sebagai tenaga bimbingan, provinsi saya libatkan untuk pengawasan. Karena ini menyangkut uang Rp.6.000.000, kalau jumlahnya puluhan ribu kan banyak.

3


Kita juga punya program memberikan fasilitas kredit berbunga rendah, berbunga subsidi. Kemarin di Undang-Undang Pengadaan Tanah saya berjuang untuk memasukan pasal pengadaan rumah umum dan rumah khusus. Ini oleh kawan-kawan dari kementerian ada yang lupa memasukan rumah khusus. Rumah khusus ini ya rumah instansi tadi. Perumahan DPD, misalnya DPD mau bikin perumahan. Tanahnya kita yang bebasin. Kita bisa membebaskan lahan untuk kepentingan DPD, kita bebaskan dan bisa kita bangunkan itu rumah. Itu yang saya perjuangkan kemarin, agak terlupa itu. Mudah-mudahan rapatnya kemarin, keputusannya kemarin, saya belum ngecek apa sudah masuk atau belum, mudahmudahan sudah masuk itu. Kalau sudah masuk saya bisa berbuat sesuatu untuk rumah instansi, untuk DPD, DPR, yang membebaskannya saya. Untuk PNS kita ada fasilitas bekerjasama dengan pemda. Nanti bisa didorong oleh kawan-kawan. Pemda itu menghibahkan lahannya untuk tanah PNS, nanti kita memberikan bantuan beruap PSU namanya. PSU itu kita berikan bantuan untuk sarana jalan. Jalan di lingkungan itu terbuat dari cor-coran semen, saluran air, itu juga berikan itu. Kalau kompleknya misalnya 6 hektar, 6 hektar itu kira-kira bisa bangun 500 rumah. Itu kita beri bantuan 1 rumah Rp.6.500.000 untuk prasarana jalan. Itu bisa PNS bisa non PNS, tapi kalau untuk PNS tanahnya hibah, kita bantuan PSU, kita berikan bantuan uang muka. Uang mukanya jadi tidak perlu membayar, cicilannya kita siapkan. Jadi PNS itu nanti kalau beli rumah seperti beli motor, ini kebijakan saya tahun depan, cukup bayar cicilan Rp.500.000 perbulan saja, karena uang mukanya kita pinjamkan juga. Kalau kemarin uang muka dia mesti bayar, mesti bayar Rp.15.000.000, nah Rp.15.000.000 untuk PNS berat. Ini saya cari terobosan, Rp.15.000.000-nya saya yang pikul. Jadi PNS hanya cukup menandatangai perjanjian akad kredit, dia langsung dapat rumah. Jadi seperti masyarakat Jakarta sekarang kalau beli motor tinggak kasih fotocopy KTP, tandatangan pernyataan utang, tiap bulan nyicil 500. Saya ingin PNS itu saya permudah. PNS itu kalau yang tanahnya hibah dari pemda harga rumahnya murah, karena tidak ada komponen tanah, akan lebih ringan lagi PNS. Nah ini kalau kawan-kawan bisa dorong gubernurnya menghibahkan tanah untuk PNS harga rumahnya bisa murah. Kalau tahun lalu kita putuskan Rp.25.000.000 per rumah, tapi sepertinya tahun ini tidak mungkin, karena Rp.25.000.000 itu dulu tipe 21. Peraturan Pemerintah yang baru itu rumah sederhana itu minimal 26 meter, berarti akan naik rumahnya, dari PNS itu akan naik, mungkin jadi Rp.36.000.000 atau sekitar Rp.40.000.000, ini kami lagi hitung. Mudah-mudahan kenaikan ini tidak signifikan, karena saya harus menghitung inflasi yang terjadi, menghitung kenaikan bahan-bahan bangunan berbanding dengan kenaikan gaji PNS. Kalau kenaikan gaji PNS tidak bisa mengejar kenaikan inflasi dan kenaikan bahan baku, kasihan, tidak kekejar buat beli rumah, harga rumahnya kalau ketinggian juga tidak kekejar. Ini menjadi concern dari kementerian perumahan. Kita juga punya program rusunami namanya. Rusunami ini tidak jalan, sudah 4 tahun tidak jalan, karena harganya terlalu murah menurut pengembang. Mereka bilang Rp.144.000.000 per 1 apartemen tipe 36 itu terlalu murah, jatuhnya 1 meter Rp.4.000.000. Jadi kalau dilihat dari kacamata pengembang, pengembang itu biasa jual apartemen per meter persegi antara 10 sampai 15 juta. Buat apa dia jual Rp.4.000.000 kalau dia masih bisa jual Rp.10.000.000. Nah ini kita lagi cari terobosan, ini pasti saya minta bantuan kawan-kawan juga dan dukungan. Saya akan memanfaatkan tanah-tanah terlantar. Tanah terlantar itu bukan berarti di pinggir kota, tanah terlantar yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Misalnya, tanah-tanah PJKA, kan banyak itu, stasiun-stasiunnya kan pemanfaatannya minimal. Kalau saya bangun diatas stasiun itu apartemen artinya tanahnya kan tidak beli. Komponen tanah di apartemen itu saya bisa kurangin. Nah itu saya lagi cari terobosan bagaimana caranya saya bisa membantu pengembang, harganya pasti akan naik, tidak mungkin 144, karena sudah 4 tahun ada inflasi. Tapi komponen tanah kita bantu, terus komponen PSU misalnya lift kita mau cari jalan untuk bisa bantu. Supaya harga itu bisa ditekan dan bisa dibeli oleh 4


masyarakat berpenghasilan rendah. Berpenghasilan rendah ini kalau untuk apartemen minimal 2,5 juta penghasilannya, supaya bisa nyicil. Ada lagi yang menarik, program rusunawa, rumah susun sewa. Ini yang kita banyak bantu pesantren. Pesantren yang jumlah muridnya banyak, punya fasilitas pemondokan, tetapi masih kurang lokasi untuk penginapan para santri, biasa itu kita bantu, kita bantu untuk rusunawa. Jadi tanahnya sementara harus dihibah dulu tapi ke pemda supaya memudahkan perijinan. Setelah dihibahkan ke pemda kita bangun. Setelah selesai kita bangun itu dikembalikan lagi kepada pondok pesantren. Yang sudah maju sahabat saya Ibu Is ini, kemarin sudah ke kantor saya, sudah lapor saya punya pesantren muridnya ribuan, dan saya sudah janji sama beliau masukin segera nanti saya kirim tim asistensi buat bantu mudahmudahan di tahun depan saya bisa masukan di program saya. Begitu juga untuk perguruan tinggi, perguruan tinggi juga saya bisa bantu dengan rusunawa. Itu Ibu Ketua DPR kita sudah mulai nyolek-nyolek itu. Sekolahnya besar ya Allah. Bisa itu Bu bisa diajuin untuk mahasiswa, perguruan tinggi, itu bisa maju ke saya, saya bisa bantu. Begitu juga untuk buruh. Buruh itu untuk mempermudah mereka ketempat kerja kita buatkan asramanya, gedungnya tingkat 5, tapi di tahun depan mungkin saya rubah, karena tingkat 5 itu terlalu tinggi, sewanya itu 1 bulan antara 100-150.000, begitu naik ke lantai 4lantai 5 sewanya 50.000, jadi kurang laku lantai 5. Jadi saya lagi mau rubah desain, mungkin mulai dengan lantai 3 tanpa lift, lantai 6 dengan 6 lift, sehabis itu lantai 12 dengan lift. Tapi untuk di perkotaan mungkin 12 supaya lebih efisien karena tanahnya terbatas. Jadi kalau kawan-kawan melihat bahwa ada industri di tempat kita ini fasilitas pemukimannya minimal, kita coba ajukan ke kementerian perumahan nanti saya carikan jalannya. Memang anggaran saya tahun ini terbatas. Saya tahun ini ada petunjuk dari Bapak Presiden untuk menangani rehabilitasi sungai Ciliwung. Jadi sungai Ciliwung itu dari Manggarai sampai ke Kalibata itu saya harus bertugas memindahkan penduduk sepanjang bantaran sungai Ciliwung. Itu menyangkut 30.000 kepala keluarga. Jadi saya harus membangun 33.000 rumah dan harus di sekitar Ciliwung, karena masyarakat itu tidak ingin pindah jauh dari tempat mereka bekerja, jauh dari tempat anak-anak mereka sekolah. Sementara sungai akan dibuat menjadi 65 meter lebarnya, normalisasi dalam rangka menekan tingkat kebanjiran ibukota. Jadi ini tugas berat buat saya. Dan tanahnya saya dapat Zeni Angkatan Darat, dari Kodam, Pemda DKI, dan ratarata semuanya di sekeliling sungai Ciliwung. Doakan saya mudah-mudahan tugas yang berat ini bisa saya laksanakan, karena Bapak Presiden minta Januari saya mau tiang pancang. Mimpi apa saya Januari tiang pancang? Kalau tiang pancang saja gampang saya panggil pemborong suruh pancang, ini mancang langsung bangun. 2012 akhir penghuni sudah harus bisa pindah, 1 tahun saya dikasih waktu, karena tahun berikutnya PU masuk untuk melakukan normalisasi sungai Ciliwung. Jadi kita carry over. Jadi kalau PU itu juga butuh 1 tahun. Diharapkan sebelum 2014 proyek ini selesai. Jadi di akhir pemerintahan kita ini Ciliwung sudah teratasi. Jadi kita akan memancang diharapkan bulan Januari. Saya lagi berpikir kalau bulan Januari itu ada tanggal 40 saya mau bikin tanggal 40. Karena desainnya saja saya lagi kalang kabut, ya kan, panggil konsultan untuk bikin basic design yang sesuai dengan lokasi tanah. Belum lagi proses lelang, salah-salah dikit di proses lelang teman-teman saya dari KPK datang. Kemarin kita di DPD enak saya, bolos-bolos dikit tidak dipanggil KPK. Kalau sekarang salah-salah dikit begitu ya KPK yang manggil. Jadi teman saya sekarang tambah banyak, ada KPK, ada BPKP, ada BPK, ada Irjen, rajin. Jadi saya sekarang kerjanya datangi mereka kita pengarahan dan pendampingan. Begitu juga dengan menterimenteri terkait. Untuk yang namanya pembangunan Ciliwung saya itu harus meng-approach Menteri Pertahanan buat ijin menggunakan tanahnya. Saya harus minta ijin lagi dengan Meneg BUMN, saya mesti approach lagi Menteri Perhubungan, karena ada tanah PJKA yang saya pakai. Saya mesti approach Kementerian Agama untuk fasilitas ibadah. Saya mesti approach lagi Menteri Sosial. Pada waktu penggusuran ini saya minta Menteri Sosial 5


ikut mendampingi Pemda DKI. Belum lagi saya harus ketemu bekas rival saya, Gubernur DKI. Saya datang minta tolong, tolong Pak bantu saya perijinan, iya kan. Saya mesti hubungi lagi Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif, Kementrian UKM, karena setelah mereka duduk dirumah itu, bawahnya itu saya kasih fasilitas komersil. Mereka itu harus berusaha, harus dagang, yang bisa bantu itu Kementerian UKM. Ini saya tentu perlu bantuan dari kawan-kawan DKI untuk mendekati dinas mungkin, sama gubernur terutama untuk bisa mendukung program saya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan doa dari kawan-kawan saya. Alhamdullilah doanya luar biasa, manjur. Pak Ketua hati-hati doanya kawan-kawan manjur ini. Didoain gubernur jadi menteri. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas doa kawan-kawan. Dan doakan sesuai juga supaya saya sukses dan saya siap bekerjasama dan minta dukungan DPD jangan distop. Terima kasih. Wallahulmuwafiq ila aqwamith-thariqi, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5.

PEMBICARA : I KADEK ARIMBAWA (BALI)

Interupsi pimpinan. Pimpinan, saya ingin memberikan sesuatu penghargaan buat teman kita Djan Faridz dari Provinsi Bali untuk memberikan kenang-kenangan. 6.

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Habis ini.

7.

PEMBICARA : I KADEK ARIMBAWA (BALI) Terima kasih pimpinan.

8.


Terima kasih. Tadi Pak Djan Faridz sudah mengatakan, tidak pernah pidato sekali pidato langsung lancar, langsung jadi menteri. Jadi yang penting kerja nyata teman sekalian. Baik, sebelum nanti ada acara berikutnya saya minta Pak Sudarto wakil gubernur kita. 9.

PEMBICARA : SUDARTO (WAGUB SULTENG)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahera untuk kita semua. Om Swastyastu. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Irman Gusman. Yang saya hormati Bapak Menteri Negara Perumahan Rakyat RI, Bapak Djan Faridz. Yang saya cintai, saya banggakan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, Ibu Ratu Hemas dan Bapak Laode Ida. Para anggota Dewan Perwakilan Daerah RI yang saya banggakan. Ibu Sekjen Dewan Perwakilan Daerah RI dan jajarannya. Hadirin dan para undangan yang berbahagia. Mengawali sambutan ini perkenankan saya untuk terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan hanya rahmat taufik dan 6


hidayah serta karunia yang dilimpahkan-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah RI. Semoga agenda sidang paripurna ke-7 pada hari ini dapat berjalan lancar serta mendapat petunjuk dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Pimpinan dan anggota DPD yang kami hormati. Pada kesempatan yang terhormat ini perkenankan saya atas nama pribadi dan atas nama keluarga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sidang paripurna ini atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sambutan sebelum sidang paripurna dilaksanakan. Sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah RI yang waktu itu sedang saya tunaikan bersamasama dengan segenap kawan-kawan anggota DPD RI. Sedang pada sisi lain dengan proses demokratis masyarakat Sulawesi Tengah justru menghendaki dan memilih saya sebagai wakil gubernur Sulawesi Tengah periode 2011-2016. Kami sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah RI hanya bertugas selama 1 tahun, 7 bulan dan 17 hari. Merupakan waktu yang sangat singkat, namun banyak sekali mendapatkan pengalaman yang berharga didalam melaksanakan tugas baru saya sebagai wakil gubernur. Akhirnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saya harus ikhlas untuk berpisah tugas dengan kawan-kawan seperjuangan di DPD RI. Sejak saya dilantik tanggal 17 Juni 2011 yang lalu. Kami menyadari bahwa suatu keberhasilan di dalam melaksanakan tugas adalah berkat dukungan hubungan dan kerjasama yang harmonis antara pimpinan dan anggota DPD RI, serta Sekjen DPD RI. Oleh karena itu perkenankan pada kesempatan yang terhormat ini saya menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Dewan Perwakilan Daerah RI dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, serta Sekjen DPD RI beserta jajarannya. Yang telah banyak membantu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta mengingatkan kami selalu memberikan yang terbaik bagi lembaga DPD RI. Juga kepada teman-teman media selama kami bekerja selalu memberi kontrol terbaik sebagai upaya untuk selalu meningkatkan kualitas di dalam setiap melaksanakan tugas-tugas di DPD RI. Kami sadar bahwa tugas sebagai Dewan Perwakilan Daerah RI juga merupakan amanah dari masyarakat Sulawesi Tengah. Oleh sebab itu saya menyampaikan permohonan maaf untuk masyarakat Indonesia khususnya dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah. Kami telah dapat, tidak dapat memenuhi harapan masyarakat Sulawesi Tengah sampai masa bakti di DPD RI kami sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah RI selesai. Tetapi tugas baru kami juga merupakan bagian dari amanah serta kepercayaan masyarakat Sulawesi Tengah yang harus kami emban untuk mewujudkan masyarakat Sulawesi Tengah yang maju dan sejahtera. Kami merasakan bahwa selama masih menjadi anggota DPD RI 1 tahun, 7 bulan, 17 hari, banyak hal-hal yang dapat kami peroleh antara lain; kekompakan, persaudaraan, keakraban dan kebersamaan di dalam setiap melaksanakan tugas. Serta kegigihan setiap anggota DPD RI didalam memperjuangkan daerahnya, tentunya didalam bingkai NKRI yang berwawasan nusantara. Oleh karena itu didalam perilaku dan pergaulan kami sehari-hari mungkin ada hal-hal yang keliru dan kurang berkenan di hati, melalui kesempatan yang terhormat ini saya mohon untuk dimaafkan. Karena kita manusia pada umumnya adalah tempat bersemayamnya kesalahan dan kehilafan. Pimpinan dan anggota DPD RI yang saya hormati. Kami berharap agar jalinan kekeluargaan, komunikasi yang telah ada tidak pernah putus meski kami tidak lagi di gedung wakil rakyat yang terhormat ini. Melalui sarana teknologi infomasi dan kegiatan-kegiatan lain, kunjungan kerja misalnya akan menjadi penyambung sulaturahmi kita. Semoga pengalaman selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah RI bisa kami jadikan sebagai pengalaman yang berharga di dalam mengemban tugas yang baru untuk melakukan perubahan menuju kearah kemajuan serta 7


menjadikannya sebagai peluang dan kendala untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi sebagai langkah untuk menata dan memajukan pembangunan serta kesejahteraan rakyat di daerah. Pimpinan DPD RI dan anggota dewan yang saya hormati. Saya mohon maaf karena pada saat saya mencalonkan menjadi wakil gubernur, terus terang saja saya tidak memberitahukan kepada seluruh teman-teman saya anggota dewan. Hanya memang terbatas di Komite I yang tahu. Karena apa? saya takut untuk gagal, karena terus terang saja saya pernah gagal 5 tahun yang lalu, juga sama menjadi wakil gubernur. Sehingga yang saya beri tahu hanya pimpinan Pak Irman, Pak Laode dan juga Ibu Ratu Hemas. Bahkan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ratu Hemas yang telah juga memberikan semangat kepada saya, bahkan pada saat sebelum kampanye beliau datang ke Palu. Juga kepada Pak Irman Gusman yang telah memberikan semangat kepada saya, bahkan baru kali itu rombongan DPD sebanyak 50 orang hadir di dalam pelantikan saya di Palu. Dan ini merupakan suatu kebanggan saya dan juga masyarakat yang ada disana. Disamping itu juga teman-teman saya yang sempat saya beritahu khususnya di Komite I, Pak Dani Anwar, saya kira tidak ada beliau, Pak senior saya Pak Ferry Tinggogoy, kemudian Pak Wayan, kemudian Pak Kamaruddin, teman saya satu angkatan Pak Farouk Muhammad di Komite I, kemudian Ibu Denty, dan Ibu Ida yang sering berbicara-berbicara di dalam komite. Kemudian juga adalah Komite lain Komite I, Komite II, Komite III, Komite IV. Pak Bambang Susilo, ini teman saya yang selalu setiap paripurna pasti memberikan semangat untuk maju untuk menjadi wakil gubernur. Oleh karena itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Dan saya mohon maaf apabila disana sini, saya juga sama dengan Pak Djan Faridz, jarang saya berdiri di panggung ini, tapi sekali-sekali waktu jadi Panmus saya Pak, sering juga saya disini, tetapi banyak kesempatan-kesempatan lain memang saya tidak mengikuti, ya sama dengan Pak Djan Faridz. Jadi kalau Pak Djan Faridz tadi menyampaikan program-program perumahan rakyat, tentu saya tidak bisa menyampaikan program kepada yang terhormat anggota DPD RI, tetapi tentu saya juga minta dukungan agar program-program saya di Sulawesi Tengah bisa berhasil. Termasuk program perumahan rakyat tadi yang disampaikan oleh Pak Djan Faridz. Jadi saya juga ikut bangga karena Pak Djan Faridz ini dulu juga membantu saya, bahkan saya juga waktu itu ikut di dalam tim sukses beliau kalau beliau jadi gubernur. Saya ikut hadir didalam tim sukses DPD waktu itu. Tetapi ternyata beliau menjadi menteri, saya menjadi wakil gubernur, tetapi tugas itu sama-sama, sama saja. Tetapi saya mengharapkan juga kepada Pak Djan Faridz, karena kita sama-sama mantan anggota DPD tentu saya akan lebih banyak mendapatkan porsi nanti perumahan rakyat untuk di Sulawesi Tengah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya secara pribadi dan keluarga mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih kepada sidang yang terhormat. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya didalam membimbing kita menunaikan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini. Sekian dan terima kasih. Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Shanty Shanty Shanty Om. 10. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, teman-teman sekalian sebelum kita memulai sidang paripurna kita telah mendengar 2 dari sahabat kita yang telah dipercaya 1 menjadi Menteri Perumahan Rakyat, dan 1 menjadi Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Tentu tadi pesan-pesan yang beliau sampaikan, tentu ini juga memicu semangat buat kita seperti disampaikan oleh Pak Darto 8


bagaimana semangat kekeluargaan, keakraban, dan ini harus kita pelihara. Karena itu kekuatan DPD RI, sehingga teman-teman kita yang berdua tadi memperoleh kepercayaan oleh Bapak Presiden dan Pak Darto. Mudah-mudahan tali silaturahim seperti yang dijanjikan oleh Djan Faridz supaya ini terus kita manfaatkan. Jadi saya membuka kesempatan temanteman untuk bisa mendampingi beliau nanti di daerah masing-masing tentu, dan mudahmudahan ada karya-karya yang lebih konkrit buat kita. Dan tentu kita semua secara kelembagaan, secara individu akan mendukung program-program beliau tadi. Jadi terima kasih sekali lagi Pak H. Djan Faridz dan Pak Darto. Mari kita beri applause yang sebesarbesarnya. Dan kita doakan beliau sukses di tempat tugas masing-masing. Dan untuk itu, tadi ada ide memberikan anu yah? Kalau bisa waktunya dipercepat, dan nanti saya minta Ibu Hemas untuk mendampingi, untuk bisa Pak Djan Faridz dan Pak Darto sebelum kita serahkan. Silakan Pak Djan Faridz, Pak Darto. Terima kasih Pak Djan Faridz dan Pak Darto. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, saya memahami kegembiraan kita, nanti kita akan bikin acara khusus nanti bulan Januari, nanti kita atur. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, tanpa mengurangi kegembiraan kita, kita lanjutkan tugas konstitusional kita ini untuk membuka Sidang Paripurna ke-7 DPD Masa Sidang II Tahun Sidang 2011-2012. Sidang dewan yang mulia, berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh seketariat jenderal, sampai saat ini telah hadir 92 anggota DPD yang telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 dan Pasal 182 Ayat 1 Peraturan Tatib DPD kuorum telah tercapai dan sidang telah memenuhi syarat untuk kita buka. Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, Sidang Paripurna ke-7 Dewan Perwakilan Daerah ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETOK 1X

Agenda pokok Sidang Paripurna ke-7 DPD Tahun Sidang 2011-2012. Sesuai dengan jadwal acara sidang paripurna ke-7 ini mempunyai 3 agenda pokok yang kemarin telah kami bahas di rapat Panmus. Dimana ada beberapa laporan perkembangan pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPD. Kemudian ada pengesahan keputusan DPD, dan kemudian ada penutupan Masa II Tahun Sidang 2011-2012. Laporan perkambangan pelaksanaan tugas masing-masing alat kelengkapan DPD, sidang dewan yang mulia. Sebelum memasuki agenda pokok sidang paripurna, kami ingin menyampaikan bahwa dalam rapat Panmus kemarin telah disepakati perpanjangan masa kerja Pansus Pertambangan yang telah berakhir pada tanggal 30 November 2011. Oleh karenanya pada sidang paripurna ke-7 ini kita perlu menyepakati untuk memperpanjang masa kerja Pansus Pertambangan tersebut. Apakah kita bisa sepakati untuk kita perpanjang Pansus Pertambangan? Setuju? KETOK 1X Terima kasih. Selain itu Rapat Panmus juga menyepakati, mohon ditayangkan. Jadwal Masa Sidang III Tahun Sidang 2011-2012 yang akan dimulai pada tanggal 11 Januari dan akan berakhir pada tanggal 8 Mei 2012. Kemarin telah kita diskusikan dengan baik sekali, tanggal 11 itu 9


jatuh pada hari Rabu. Jadi menurut saya ini telah melewati proses. Apakah kita dapat menyetujui jadwal tersebut? KETOK 1X

Alhamdulillah. Selanjutnya, tolong dibagikan jadwal kita yang baru, karena ada beberapa perubahan sedikit ya, yang harusnya kita masuk Selasa kita undur jadi hari Rabu, supaya teman-teman bisa menyiapkan semua agendanya, tanpa mengurangi kegiatan kita. Mungkin tim Panmus sudah bisa, saya rasa saya sebagai Ketua Panmus cukup mewakili Bapak-Ibu sekalian supaya kita bisa menghemat waktu. Tolong dibagikan, supaya kita menjadi agenda kita, supaya mohon, ini kemarin perdebatannya luar biasa sekali, sampai sore. Mohon ini ditaati dan diikuti, karena memang jadwal kita inilah yang paling maksimal yang kita lakukan dengan berbagai pertimbangan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan jadwal yang kita lakukan bersama bisa kita penuhi sidang kita yang sangat padat pada tahun mendatang. Selanjutnya marilah kita memasuki agenda laporan perkembangan pelaksanaan tugas masing-masing alat kelengkapan DPD dan Kelompok DPD di MPR. Untuk itu kami persilakan masing-masing alat-alat kelengkapan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya. Urutan penyampaian laporan akan dimulai dari alat kelengkapan yang laporannya akan diambil keputusan dalam sidang paripurna ini. Untuk itu kami persilakan Ketua PPUU untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya. Sebagaimana biasa kita harus mengingatkan waktu penyampaian laporan masing-masing alat kelengkapan lebih kurang 10 menit, jadi pokoknya saja. Kalau memang sudah bisa tinggal kita putuskan saja. Kami persilakan pimpinan PPUU untuk bisa menyampaikan. 11. PEMBICARA : Hj. HAIRIAH, SH., MH. (WAKIL KETUA PPUU) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastyastu. Saudara pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang kami hormati. Saudara-saudara anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan hadirin yang kami hormati. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan sidang paripurna. Di penghujung Tahun 2011 ini ijinkan kami atas nama anggota dan pimpinan Panita Perancang Undang-Undang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Panitia Perancang Undang-Undang pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2011 sampai 2012. Yang paling penting adalah PPUU telah melakukan harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi 2 Rancangan Undang-Undang dari Komite II. Yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi dan Komite III yaitu Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Baik Rancangan Undang-Undang tentang Migas maupun Rancangan UndangUndang tentang TKI tersebut telah kami lakukan harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi untuk mewujudkan keselarasan konsep rancangan undang-undang dengan Pancasila. Tujuan nasional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memuat kesesuaian unsur filosofi, yuridis, sosiologis serta politis. Sesuai permintaan dari Komite II, harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang 10


tentang Minyak dan Gas Bumi kami lakukan pada tanggal 9 sampai dengan 11 Desember kemarin. Namun dikarenakan banyaknya substansi rancangan undang-undang yang mengalami perubahan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada naskah akademis belum dirumuskan dalam draft RUU tersebut, maka RUU ini baru kami selesaikan tadi pagi. Dan sesuai dengan kesepakatan dengan pimpinan dan anggota serta tenaga ahli Komite II, rancangan undang-undang ini mengalami beberapa penambahan pasal dan ayat. Juga perubahan dari segi drafting dengan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam kaitan penyusunan pandangan dan pendapat DPD RI tentang RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, pada hari ini kami sampaikan rancangan pandangan dan pendapat tersebut setelah kami susun kembali disesuikan dengan pandangan-pandangan anggota yang disampaikan kepada kami. Kami harapkan pandangan dan pendapat tersebut dapat diterima dan putuskan pada hari ini. Hadirin yang kami hormati. Selain substansi diatas kesempatan ini kami juga melaporkan terkait dengan kegiatan lain Panitia Perancang Undang-Undang, yaitu pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Partisipasi Masyarakat yang telah kami lakukan dengan uji sahih dan mendapatkan dukungan yang sangat luar biasa dari berbagai daerah. Dalam kaitan program legislasi nasional tahun 2012 kami telah diundang oleh Badan Legislasi DPR dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan pada 13 Oktober 2011 yang lalu, ada beberapa point penting yang mengemuka pada pertemuan tesebut. Adalah; adanya semangat untuk memperbaiki hubungan kerja DPR dan DPD khususnya dalam bidang legislasi. Dalam kerangka untuk mempersiapkan amunisi terkait dengan perbaikan hubungan kerja DPR dan DPD kedepan, kami telah melakukan pembicaraan awal dengan forum konstitusi sebagai tindak lanjut MoU DPD dengan forum konstitusi dalam rangka penyusunan buku sejarah amandemen UndangUndang Dasar 1945 terkait dengan pembentukan DPD RI. Disepakati bahwa penyusunan buku tersebut akan diselesaikan pada bulan Juli 2012. Hadirin yang kami hormati. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dalam sidang paripurna kali ini. Dan di penghujung tahun 2011 ini kami ucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2012. Semoga di tahun 2012 mendatang eksistensi DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah dapat lebih dirasakan manfaatnya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua. Om Shanty Shanty Shanty Om. 12. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, Bapak-Ibu sekalian, tadi kita telah mendengar bersama laporan PPUU mengenai pandangan dan pendapat DPD terhadap RUU tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, Dewan Perwakiran Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apakah dapat kita setujui RUU tersebut ? KETOK 1X

Terima kasih. Ini PPUU sudah mencontohkan yang baik, waktunya sangat manageable. 11


Selanjutnya kami persilakan kepada pimpinan Komite II untuk bisa menyampaikan laporan perkembangan dan pelaksanaan tugas. Kepada yang mewakili kami persilakan. 13. PEMBICARA : MATHEUS S. PASIMANJEKU, SH. (WAKIL KETUA KOMITE II) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastyastu. Yang kami hormati Bapak-Ibu pimpinan anggota DPD RI. Yang kami hormati rekan-rekan anggota DPD RI beserta Bapak-Ibu dari pihak kesekjenan yang kami cintai. Ijinkan kami pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili Komite II DPD RI menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite II DPD RI selama Masa Sidang II Tahun Sidang 2011-2012. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Ayat 1, 2 dan 4 Peraturan DPD RI Nomor 1/DPD-RI /1/ 2009-2010. Sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan DPD RI Nomor 5/DPD-RI/IV/2009-2010 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Komite II memiliki tugas dan wewenang dalam mengajukan Rancangan Undang-Undang, melakukan pembahasan Rencangan UndangUndang yang berasal dari DPR atau Presiden, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Pertama, penyusunan RUU usul inisiatif. Selama tahun 2011 ini Komite II telah menyelesaikan penyusunan 2 buah RUU usulan inisiatif, yaitu RUU tentang Minyak dan Gas Bumi, serta RUU tentang Jalan. Terkait dengan RUU Migas, Komite II pada Masa Sidang I telah menyerahkan draft finalisasi RUU tentang Migas kepada PPUU guna dilakukan harmonisasi, sinkronisasi dan pemantapan konsepsi. Dan PPUU telah mengundang anggota Komite II untuk melakukan pembahasan secara bersama-sama dengan PPUU guna melakukan harmonisasi tersebut. Perlu kami sampaikan bahwa dalam pembahasan bersama dengan PPUU memang terdapat beberapa substansi yang perlu disempurnakan, akan tetapi pandangan dari Komite II substansi tersebut tidak terlalu signifikan. Dan akhirnya Komite II telah menyepakati perubahan-perubahan substansi tersebut. Point penting yang menjadi substansi utama yaitu penyusunan RUU tentang Migas ini adalah bahwa kedaulatan energi dan kedaulatan ekonomi merupakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dijadikan azas atau prinsip dalam pengelolaan Migas. Sehingga pengelolaannya ditujukan kepada terwujudnya kedaulatan negara atas minyak dan gas bumi, dan terwujudnya kemandirian serta tumbuh kembangnya kemampuan nasional dalam pengelolaan minyak dan gas bumi. Oleh karena itu Komite II dalam sidang paripurna DPD RI ke-7 ini meminta untuk dapat mengesahkan RUU tentang Minyak, sehingga RUU tersebut dapat menjadi RUU inisiatif DPD RI yang dapat disampaikan kepada DPR yang juga tengah menyusun RUU ini. Yang kedua, yang perlu kami sampaikan dalam RUU tentang Jalan. Dalam penyusunan RUU ini Komite II juga telah melakukan finalisasi dan RUU tersebut telah kami sampaikan juga kepada PPUU guna dilakukan harmonisasi, sinkronisasi dan pemantapan konsepsi. Point penting yang menjadi substansi dalam RUU tentang Jalan ini adalah pengaturan kewenangan yang lebih tegas dan jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, khususnya dalam hal pengelolaan jalan. Pemberian ijin pemanfaatan jalan dan pengawasan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. RUU tentang Jalan ini diharapkan dapat segera dilakukan harmonisasi oleh PPUU pada masa sidang yang akan datang dan dapat disahkan menjadi RUU usul inisiatif DPD RI. 12


Yang kedua, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut. Di bidang pengawasan Komite II telah selesai penyusunan hasil pengawasan DPD RI tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan yang berkelanjutan. Dimana Komite II meminta sidang paripurna DPD RI ke-7 ini dapat mengesahkan pengawasan ini. Dalam penyusunan pengawasan ini inventarisasi masalah dari berbagai daerah telah diperoleh dan dijadikan sebagai bahan dan penyusunan hasil pengawasan DPD RI tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan yang berkelanjutan. Dalam permasalahan-permasalahan yang telah diinventarisir tersebut, maka Komite II telah menyusun rekomendasi sebagai berikut. 1. DPD RI merekomendasikan pemerintah bersama pemerintah daerah untuk menyelesaikan rencana tata ruang wilayah yang mengacu pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan dan PP Nomor 1 Tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. 2. DPD RI merekomendasikan bahwa penetapan kawasan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan berskala luas diutamakan di luar Jawa yang dilaksanakan melalui kementerian serta dan sinergi antara petani lokal dan pemodal, untuk menghindari terpinggirnya petani lokal dan pembangunan pertanian di daerahnya. Selain itu, analisa dampak lingkungan dan sosial dibangunnya lahan pertanian pangan berkelanjutan berskala luas harus dituntaskan sebelumnya untuk menghindari persoalan lingkungan dan sosial yang dapat terjadi dari pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan berskala luas. 3. Pemerintah bersama pemerintah daerah perlu berkoordinasi dalam meningkatkan atau menambah ketersediaan lahan pertanian pangan dan melakukan intensifikasi dengan upaya teknik budidaya sesuai dengan kondisi dan potensi lahan di daerah untuk menjamin menyediakan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. 4. Pemerintah bersama pemerintah daerah perlu melakukan audit lahan di seluruh Indonesia terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan terutama yang dibangun dikembangkan melalui atau menggunakan anggaran negara, menetapkan mekanisme kriteria dan prosedur alih fungsi lahan yang berpotensi mengurangi produksi pangan, serta memberikan sanksi tegas apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 beserta Peraturan Pemerintahnya. Terhadap kasus bencana yang lain-lain, terhadap kasus bencana robohnya jembatan Kutai Kartanegara yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2011, maka pada Masa Sidang II ini Komite II juga telah mengirim Anggota Komite II asal Kalimantan Timur yang sekaligus merupakan Ketua Komite II dalam melakukan tinjauan lapangan atas kejadian Jembatan Kutai Kartanegara yang roboh dan telah memakan korban jiwa. Ketua Komite II juga telah memberikan pandangannya di beberapa media cetak nasional terkait dengan robohnya Jembatan Kukar tersebut dan berharap agar pemerintah pusat segera membangun kembali jembatan yang menjadi penghubung roda ekonomi masyarakat Kukar selain melakukan investigasi dan penyelamatan korban yang sampai sekarang ini masih dilakukan. Terkait dengan program sosialisasi penggunaan aspal Buton bagi pengembangan jalan di daerah, Komite II juga telah mengutus Wakil Ketua Komite II, yaitu Ibu Intsiawati Ayus sebagai narasumber dalam acara workshop mendorong terwujudnya industri aspal Buton untuk mendukung penyelenggaraan jalan di Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Konstruksi Pusat Pembina Sumber Daya dan Inventarisasi Kementerian. 13


Pada tanggal 12 Desember 2011, kesempatan ini juga telah digunakan untuk menyosialisasikan hasil dari Semiloka Nasional Aspal Buton yang telah diselenggarakan Komite II DPD RI kepada semua stakeholder terkait. Komite II juga telah menindaklanjuti hasil kunjungan kerja ke Provinsi Bali terkait dengan rencana proyek jalan tol Tanjung Benoa – Bandara. Tindak lanjut tersebut dilakukan dengan melakukan kunjungan ke Kementrian BUMN untuk membahas rencana jalan tol tersebut. Jalan tol ini akan mendukung perluasan kapasitas Bandara Ngurah Rai. Selain rencana pembangunan jalan tol, megaproyek pembangunan underpass juga dibahas dalam kunjungan ke Kementrian BUMN. Komite II mengharapkan pembanguna underpass tersebut telah melewati berbagai kajian, faktor teknis dan pertimbangan kelestarian adat, tradisi, serta budaya Bali. Dan, yang terpenting adalah faktor tata ruang dan dampak terhadap lingkungan atas pembangunan megaproyek ini harus menjadi perhatian dari pemerintah pusat. Pembangunan jalan bebas hambatan merupakan solusi mengurangi kemacetan serta memecah arus yang selama ini menjadi urat nadi di segitiga emas, yaitu Simpang Siur Dewa Ruci. Selebihnya, kami mengakhiri laporan Komite II ini. Sekali lagi Komite II mengharapkan Sidang Paripurna ini dapat mengesahkan: 1. Rancangan undang-undang tentang migas sebagai undang-undang pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang migas, 2. Hasil pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Demikian laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite II pada Sidang Paripurna Ke-7 Masa Sidang II Tahun Sidang 2011 – 2012 yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dari seluruh Anggota DPD RI, kami ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanty shanty shanty om. 14. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, terima kasih kepada Pimpinan Komite II yang telah menyampaikan tadi secara ringkas dari dua RUU, satu RUU dan satu pengawasan yang dimintakan kepada kita untuk persetujuannya. Pertama adalah RUU Inisiatif DPD RI tentang perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Yang kedua, hasil pengawasan DPD terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan. Apakah dua hal tersebut bisa kita disetujui? Baik, terima kasih. KETOK 2X Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih kepada Pimpinan Komite II. Selanjutnya, kami persilakan Pimpinan Komite III untuk menyampaikan laporan. 15. PEMBICARA : KH. M. SYIBLI SAHABUDDIN, S.Ag, M.Ag. (WAKIL KOMITE III) 14


Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastyastu. Yang terhormat saudara pimpinan DPD RI. Yang terhormat saudara pimpinan alat kelengkapan DPD RI dan Kelompok DPD RI di MPR. Yang terhormat saudara-saudara anggota DPD RI, serta hadirin yang berbahagia. Pada Sidang Paripurna yang mulia ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite III DPD RI pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2011-2012, periode relatif singkat. Dalam perjalanan sidang di Komite III kami telah menghasilkan tiga hal. 1. Hasil pengawasan haji. Dan ada beberapa rekomendasi yang akan kami bacakan di sini. Ada beberapa rekomendasi hasil pelaksanaan pengawasan ibadah haji Tahun 2011, antara lain: a. melakukan kebijakan khusus untuk penanganan jamaah haji berusia lanjut baik berupa pendampingan dari keluarga, dibentuknya kloter khusus dan pengurangan jumlah haji penyelenggara ibadah haji, maupun seleksi dari sisi kesehatan bagi jamaah haji yang hendak berangkat, b. meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji melalui pengalokasian fasilitasi bantuan penyelenggaraan ibadah haji dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk jemaahnya, c. menerbitkan regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji secara komprehensif, d. dan, mendesak agar segera di bentuk Komisi Pengawasan Haji Indonesia (KPHI) dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. 2. Finalisasi dalam rangka penyusunan hasil pengawasan atau pelaksanaan UndangUndang Nomor 10 tentang kepariwisataan, Komite III memberikan rekomendasi kepada pemerintah, antara lain: a. mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan parawisata nasional dan melakukan sosialisasi PP tersebut kepada pemerintah daerah dan mendorong pemerintah daerah untuk segera menerbitkan Perda tentang rencana induk pembangunan pariwisata daerah agar penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan terkoordinasi dalam satu tujuan yang sama, b. melakukan penetapan suatu daerah menjadi daerah destinasi pariwisata unggulan yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar disesuaikan dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh daerah. 3. Harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang merupakan inisiatif DPD RI dengan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU). Pada akhir masa sidang II, Komite III DPD RI telah berhasil merampungkan tahapan penyusunan rancangan undang-undang inisiatif tentang perubahan atas Undang-Undang 15


Nomor 39 Tahun 2011 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dan telah melakukan harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang dimaksud bersama-sama dengan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU). Beberapa catatan penting yang merupakan highlight yang dapat kami sampaikan terkait rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang merupakan inisiatif DPD RI adalah sebagai berikut. 1. Permasalahan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan hal yang dikontribusi oleh berbagai hal, antara lain: a. adanya kelemahan dari aspek undang-undang, b. penegakan hukum yang tidak konsisten khususnya dalam menindak pelanggaran terhadap undang-undang, c. kualitas sumber daya tenaga kerja yang tidak memadai untuk bekerja dengan dasar kompetensi, khususnya bagi pekerja rumah tangga, d. rendahnya kesadaran hukum dari kalangan pemangku kepentingan baik pemerintah, perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta atau PPTKIS, dan tenaga kerja Indonesia itu sendiri. 2. Implikasi dari setidaknya ketiga hal di atas, maka penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri senantiasa rentan terhadap pelanggaran ketentuan terkait ketenagakerjaan baik nasional maupun internasional serta menyebabkan adanya praktik penganiayaan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Komite III Dewan Perwakilan Daerah RI sebagai representasi daerah termotivasi untuk melakukan penyempurnaan atas UU No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Hal ini kemudian dituangkan di dalam rancangan undang-undang tentang perubahan No.39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia. 3. Atas dasar argumentasi berbagai butir di atas, Komite III berinisiatif untuk membentuk rancangan undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Hasil dari perubahan yang dimaksud, maka telah dibentuk sebanyak 15 pasal perubahan dan tambahan pasal sama sekali baru sebanyak tiga pasal sehingga terdapat 18 pasal ketentuan yang baru di dalam perubahan dibandingkan dengan ketentuan asli yang mencapai 109 pasal. Bapak-bapak pimpinan, hadirin yang berbahagia. Sebelum mengakhiri laporan ini, kami ingin menyampaikan permohonan untuk kesediaan Pimpinan dan seluruh Anggota DPD RI yang terhormat pada sidang paripurna ini kiranya berkenan untuk mengesahkan: 1) rancangan undang-undang inisiatif tentang perubahan atas No.39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, 2) hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji tahun 2011, dan 3) hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menjadi keputusan DPD RI. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Shanty Shanty Shanty Om. 16. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada pimpinan Komite III, Pak Kyai yang telah menyampaikan laporan perkembangan Komite III. Dan kepada kita semua dimintakan untuk mendapatkan 16


persetujuannya, yaitu ada tiga. Pertama, RUU inisiatif DPD tentang perubahan UU No.39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Kemudian yang kedua, hasil pengawasan DPD dalam hal ini Komite III atas pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji tahun 2011. Kemudian yang ketiga, hasil pengawasan DPD atas pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Apakah dapat kita sepakati semuanya, Bapak-Ibu sekalian? Setuju? KETOK 2X

Terima kasih. Tepuk tangan buat pimpinan dan anggota Komite III. Selanjutnya, kami persilakan kepada Pimpinan Komite IV untuk bisa menyampaikan laporan dan yang ingin dapat disetujui. Silakan. 17. PEMBICARA : H. CHOLID MAHMUD, ST., MT. (KETUA KOMITE IV) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastyastu. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah yang saya hormati, para anggota Dewan yang terhormat, hadirin sekalian yang berbahagia. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, hal yang dimintakan untuk mendapatkan keputusan, yaitu pembahasan terhadap materi RUU pengurusan piutang negara dan piutang daerah. Yang kedua adalah laporan tentang kegiatan Komite IV. Untuk yang kedua, saya tidak akan sampaikan karena sudah ada di dalam naskah yang dibagikan kepada Bapak-Ibu. Nah, untuk yang pertama, saya akan membacakan beberapa point penting yang dimintakan keputusan dari para Anggota yang terhormat. Hadirin yang berbahagia, Rancangan Undang-Undang tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah ditujukan diajukan oleh pemerintah berdasarkan surat presiden No. R40/Pres/07/2011 tanggal 26 Juli 2011 kepada Ketua DPR dan ditembuskan kepada DPD RI. Terhadap RUU tersebut, Komite IV memandang penting untuk dibahas mengingat pentingnya materi piutang negara dan piutang daerah bagi kepentingan daerah di mana pengaturan pengurusan piutang negara dan piutang daerah merupakan bagian penting dari sistem pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, piutang negara dan daerah perlu diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara yang pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam rancangan pandangan dan pendapat DPD tentang pengurusan piutang negara dan piutang daerah, dapat kami sampaikan beberapa hal, antara lain pertama, selama ini landasan hukum pengurusan piutang negara dan daerah adalah Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang sudah tidak memadai dengan perkembangan yang sudah tidak memadai dengan perkembangan yang terjadi pada sistem kelembagaan negara, pengelolaan keuangan pemerintahan negara republik Indonesia, dan perubahan paradigma di dalam masyarakat yang menuntut adanya perhatian atas hak asasi manusia, asas keaadilan, dan kepastian hukum, pemuliaan hak negara, serta transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Menurut Pasal I angka 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan 17


milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengurusan piutang negara atau daerah adalah bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang juga diatur dalam beberapa perundang-undangan yang lain, di antaranya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 perlu keserasian dengan beberapa perundang-undangan bidang keuangan tersebut. Masalah pengurusan piutang negara dan piutang daerah terkait erat dengan kegiatan ekonomi masyarakat dan negara sehingga perlu diberikan kesempatan kepada pemulihan kemampuan ekonomi masyarakat yang diperlukan oleh negara untuk memberikan pekerjaan, sumber pendapatan masyarakat, dan perkembangan ekonomi nasional dan daerah secara mantap. Dalam kerangka inilah, suatu undang-undang khusus diperlukan untuk mengurus piutang negara karena pertama, ketentuan mengenai pengurusan piutang negara dan piutang daerah tersebut bersifat khusus. Yang kedua, pengurusan piutang negara dan piutang daerah terdapat kekuasaan atau kewenangan khusus yang diberikan kepada lembaga yang mengurus piutang negara dan piutang daerah. Yang ketiga, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan kemungkinan untuk mengatur hal-hal khusus tersebut dalam bentuk undangundang. Pengurusan piutang negara dan piutang daerah pada hakikatnya diarahkan pada penyelamatan keuangan negara yang kemudian digunakan dan dimanfaatkan sebagai sumber dana bagi pembangunan nasional dan daerah. Oleh karena itu, pengurusan piutang negara dan piutang daerah harus membuat nilai barang yang disita agar tetap tinggi kemanfaatannya dan bukan menyita barang rongsok yang membebani ekonomi negara. Oleh karena itu, dalam membangun kelembagaannya harus didasarkan pada konsep organisasi yang memberikan pilihan bagi kemungkinan pemanfaatan piutang yang lebih tinggi melalui sistem pemerintahan yang baik. pengawasan terhadap lembaga pengurus piutang negara dan piutang daerah harus juga dibangun sehingga transparansi dan akuntabilitas lembaga pengurus piutang negara dan piutang daerah dapat dijamin. Pada dasarnya, masyarakat telah memiliki persepsi umum tentang utang dan piutang ini. Utang harus dibayar dan piutang harus ditagih. Pembebasan utang dapat dipertimbangkan, tetapi perlu ditetapkan aturan yang jelas terhadap pembebasan utang. Selain itu, batasan kewenangan pembebasan utang oleh pengurus piutang negara dan piutang daerah harus jelas dan berjenjang mulai dari lembaga dan pejabat pengurusan piutang, dirjen, menteri keuangan dan kepala negara. Kepastian hukum menjadi amat penting untuk menjamin pengurusa niutang negara agar dapat berjalan sesuai aturan. Kepastian hukum ini penting baik bagi debitor maupun bagi pengurus piutang negara sehingga tidak ada ruang untuk manipulasi. Pengurusan piutang negara dan piutang daerah dimaksudkan untuk pemulihan hak negara dan daerah, tetapi hak debitor tidak boleh dilanggar. Debitor diberi kesempatan untuk mengajukan keringanan permohonan keringanan utang. Apabila permohonan keringanan tersebut lebih menguntungkan bagi pemulihan hak negara, permohonan tersebut dapat dikabulkan. Hadirin yang berbahagia, detail-detail dari pertimbangan DPD telah kami sampaikan di dalam naskah yang telah dibagikan kepada para anggota. Untuk itu kami mohon pada kesempatan ini untuk dapat diputuskan. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

18


18. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baiklah, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih kita sampaikan kepada pimpinan Komite IV yang telah menyampaikan laporan dan juga meminta persetujuan kepada kita tentang pandangan dan pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap RUU tentang pengurusan piutang negara dan piutang daerah. Apakah dapat kita setujui? KETOK 2X Baik, tepuk tangan buat kita semua. Kita telah berhasil untuk menyelesaikan beberapa hal untuk menjadi keputusan yang segera kita akan serahkan kepada DPR. Selanjutnya, yang terakhir dari Komite I. Pimpinan Komite I, silakan. 19. PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (WAKIL KETUA KOMITE I) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan DPD. Yang saya hormati anggota DPD RI. Ijinkan kami menyampaikan laporan perkembangn pelaksanaan tugas Komite I Masa Sidang II Tahun Sidang 2011 – 2012 pada Sidang Paripurna ke-7 tanggal 16 Desember 2011. 1. Perkembangan pelaksanaan tugas terkait dengan penyusunan rancangan undangundang usul inisiatif RUU tentang pertanahan. Saat ini RUU ini sedang berproses dan sedang dilaksanakan kegiatan-kegiatan, di antaranya adalah RDPU, kemudian telah melaksanakan beberapa studi referensi. 2. Terkait dengan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, di antaranya pengawasan UU No. 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, kemudian pengawasan terhadap UU no. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, kemudian pengawasan terhadap pelaksanaan program e-KTP sebagaimana amanat dari UU No. 23 Tahun 2006, selanjutnya persiapan program pembahasan RUU baru untuk tahun 2012. 3. Usul pembentukan daerah otonomi baru, di antaranya adalah pembentukan kota Merauke. Kemudian pembentukan Kabupaten Malaka sebagai pemekaran Kabupaten Belu. Pembentukan dari Kabupaten Balanipa sebagai pemekaran dari Kabupaten Polewali Mandar. Saya kira demikian laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite I untuk Masa Sidang Paripurna ke-7 ini. Atas perhatian kita semua, kami ucapkan terima kasih dan maaf. Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanty Shanty Shanty Om. Laporan lengkap bisa dilihat di lampiran ini. 20. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik sebentar dahulu, Bapak-Ibu sekalian tadi kita sudah mendengarkan laporan dari Pimpinan Komite 1 yang telah menyampaikan laporannya dan tentu ini adalah bagian dari yang sudah kita sepakati bersama dengan yang lain. Sesungguhnya saya harus menyampaikan ada laporan akhir tahun dan juga beberapa perkembangan yang ada, mungkin 19


membutuhkan waktu sekitar 5 – 7 menit, tetapi kalau mungkin ada dari floor yang ingin menyampaikan kami persilakan. Silakan, Pak Mervin. 21. PEMBICARA : MERVIN SADIPUN KOMBER (PAPUA BARAT) Baik, terima kasih. Untuk Komite 1, Pimpinan, di situ tertulis pembentukan Kota Merauke di Provinsi Papua Barat. Merauke bukan di Provinsi Papua Barat. Terima kasih. 22. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih. Mohon maaf saya atas mewakili teman, mohon itu diperbaiki. Silakan, Ibu Elviana. 23.

PEMBICARA : Dra. Hj. ELVIANA, M.Si. (JAMBI)

Terima kasih, Pimpinan. Elviana, Jambi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijinkan saya meminta waktu dua menit saja untuk menyampaikan sedikit kegelisahan saya tentang lembaga kita ini, Pimpinan. Hari ini mungkin memasuki tahun ketiga, Januari besok kita duduk di sini. Namun, coba kita lihat sebagai lembaga politik tidak satu pun wartawan yang meliput acara kita ini. Saya harap ini menjadi salah satu pikiran kita bersama. Namun, yang penting yang ingin saya sampaikan, ada 1 pasal di Undang-undang MD3 itu sebenarnya yang memberi wewenang yang sangat luas kepada anggota DPD, yaitu pengawasan APBN. Ditegaskan terutama yang berkaitan dengan pendidikan, agama, dan halhal yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Namun, dalam perjalanan dua tahun ini pasal ini dikebiri, diminimalkan, atau malah dikerdilkan oleh aturan kita sendiri. Sebagai contoh, ketika saya mengusulkan kepada Komite III untuk mengadakan rapat dengan Depdiknas tentang BOS atau rapat dengan Menteri Kesehatan tentang dana Jampersal sebelum kita reses, Pimpinan Komite III dan Kabag Set. Komite 3 mengatakan itu bukan wewenang kita, itu wewenang Komite IV. Padahal, itu jelas di undang-undang, itu melekat kepada semua anggota. Saya pikir inilah yang membuat kita lemah selama ini. Kita tidak berdaya, kita tidak punya modal ke lapangan untuk bekerja. Begitu heboh soal BOS kemarin, tetapi kita tidak bisa berbuat karena di internal kita kecil-kecilkan peran yang sangat luar biasa itu. Jadi usul saya, saya tidak mau lagi ketika saya lihat jadwal ini bulan Mei besok, setiap komite kembali seremonial seperti ini. Tepuk tangan saja tidak ada saya lihat, begitu. Kita saja tidak tertarik dengan acara ini. Jadi, saya mohon kepada Panmus atau kepada unsur pimpinan, tolong kita tinjau kembali pasal, saya lupa pasti bunyi pasalnya, yang jelas Anggota DPD itu diberi wewenang yang luar biasa, pengawasan APBN. Mohon tidak dikebiri dalam internal, aturan internal. Tidak hanya itu diberikan kepada Komite IV, tetapi itu diberi seluas-luasnya melekat kepada semua anggota. Demikian, Pimpinan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 24. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Baik, menjadi catatan kita semua. Ada yang lain lagi? Baik, kalau begitu saya ingin membacakan Kelompok tadi walaupun Pak Bambang hadir dalam Panmus, tetapi untuk menghemat waktu, sebentar dulu saya ingin sampaikan ini belum selesai. Dari Kelompok ingin menyampaikan: pertama, alhamdulillah kemarin telah berhasil dilaksanakan Sarasehan 20


Nasional dengan baik yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional. Kemudian, Pimpinan Kelompok tentu atas dukungan anggota semua telah berhasil untuk mendorong supaya fraksi-fraksi parpol yang ada di MPR supaya lebih intensif membahas soal rencana untuk perubahan kembali Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Amandemen kelima di mana telah dibentuk panitia bersama fraksi-fraksi parpol di MPR. Ini suatu kemajuan yang sangat luar biasa. Dan, kantor sekretariatnya berada di ruang pimpinan di lantai 8. Jadi, supaya kita langsung memonitor karena agenda utama kita tahun 2012 adalah Amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang ingin saya sampaikan. Kemudian, untuk itu tentu kita perlu untuk merapatkan barisan dan untuk itu saya diminta untuk menyampaikan pada kita semua bahwa kita telah berhasil untuk menandatangani semua untuk perubahan lanjutan Undang-Undang Dasar 1945. Cuma masih ada teman kita, kalau bisa sebelum kembali ke daerah masing-masing, namanya saya sebutkan untuk bisa segera hari ini untuk menandatangani sehingga kita 132 itu sudah komplet. Ini adalah modal dasar kita. Yaitu, saya ingatkan kepada sahabat saya, Pak Mursyid mohon hari ini ditandatangani, kemudian Pak Mahyudin, kemudian Ibu Kemala Motik, kemudian juga Ibu Elviana supaya nanti supaya bisa menekan nanti sehingga nanti tanda tangan untuk perubahan. Baik, Bapak-Ibu sekalian, sebelum saya membacakan ini, kemarin kita sudah rapat Panmus itu agendanya dibacakan. Tetapi, ada permintaan dari Ibu Aida, kalau bisa diberikan waktu untuk bisa menyampaikan progress report dari BK. Mungkin dengan waktu yang bisa dikelola dengan baik bisa kita beri kesempatan supaya nanti bisa saya melanjutkan pidato akhir tahun. Apakah bisa kita persilakan? Silakan, Bu Aida. 25. PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, SE., MM. (KETUA BK) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang kami hormati dan anggota Dewan yang kami cintai dan kami muliakan Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastyastu. Terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Yang ingin kami sampaikan bahwa kami Anggota BK telah berusaha untuk melaksanakan tugas kami dan kami sedikit ingin melaporkan mengenai perkembangan pembahasan penyempurnaan peraturan DPD tentang perubahan peraturan ke 5 DPD 2009 – 2010 dan perubahan asas peraturan DPD RI. Dan kedua, kunjungan kerja Badan Kehormatan ke Bulgaria dan Iran. Pelaksanaan penyempurnaan Tata Tertib, kami ingin menyampaikan bahwa Badan Kehormatan telah melakukan proses materi penyempurnaan Tatib. Masukan dari Anggota DPD menindaklanjuti hasil Sidang Paripurna ke-4 telah kami lakukan, tetapi penyususnan Tata Tertib belum dapat kami selesaikan karena kami masih menunggu koordinasi Tata Tertib MPR dan DPD pertemuan dengan DPR. Kemudian kedua, ini agak senewen oleh karena cepat-cepat. Kemudian, yang penting intinya kunjungan kerja ke Bulgaria dan Iran telah dilaksanakan di mana kami menganggap bahwa kunjungan tersebut sangat bermanfaat. Jadi, kunjungan ke Bulgaria dan Iran bukan semata-semata kunjungan studi banding, tetapi kami mendapat masukan bagaimana penyusunan kode etik Tatib dan sangat, sangat, sangat bermanfaat. Insya Allah. Kemudian, saya rasa karena akan salat Jumat, yang penting sudah ingin menyampaikan bahwa yang penting mudah-mudahan di masa yang akan datang kerja sama 21


kita, kebersamaan kita, dan persatuan kita akan semakin kuat dalam rangka tujuan kita lebih memberdayakan dan memajukan DPD ke depan memperjuangkan aspirasi daerah. Itu saja yang kami ingin sampaikan. Terima kasih Wabillahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanty shanty shanty om. Damai sejahtera bagi kita semua. 26. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, terima kasih kepada Pimpinan Badan Kehormatan. Kami ingin melaporkan perkembangan terakhir bahwa Sidang Pleno Panmus ke-3 kemarin pada tanggal, maaf pada Sidang Pleno Panmus ke-3 tanggal 5 Oktober telah disepakati untuk menyerahkan kepada Pimpinan Panmus untuk membentuk tim pengkajian terhadap undang-undang yang berkaitan dengan tugas dan wewenang DPD RI. Berdasarkan hal tersebut, Pimpinan telah membuat tim yang diketuai oleh Bapak I Wayan Sudirta. Tepuk tangan untuk Pak I Wayan. Dan, didampingi oleh Wakil Ketua Bapak Ferry F.X. Tinggogoy sebagai Wakil Ketua. Dan, digawangi dan Sekretaris Bu Instiawati Ayus. Kemudian, sebagai Anggota Bapak H. Dani Anwar, Bapak John Pieris, Bapak Cholid Mahmud, Bapak Alirman Sori, dan Bapak Elnino. Ini tim kuat ini. Tim tersebut bertugas untuk melakukan kajian atas undang-undang berkaitan dengan tugas dan wewenang DPD. Misalnya, Undang-Undang No.27 tentang MPR, DPR, dan DPD. Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang No.37 tahun 2008 tentang Ombudsman, dan undang-undang lainnya yang terkait dengan tugas dan wewenang DPD sehingga dapat disesuaikan dengan konstruksi dasar pembentukan DPD yang tercantum di dalam Pasal 22D. Ini juga bagian daripada Saudari Elvi tadi, mudah-mudahan nanti tim ini akan bisa mengkaji bagaimana supaya nanti DPD bisa lebih memaksimalkan tugas dan kewenangannya. Dan, untuk itu kita ucapkan selamat, selamat bertugas mulai awal masa sidang mendatang. Mengenai amandemen tadi sudah saya selesaikan. Berikutnya, tentu kami mengharapkan kepada seluruh anggota DPD di daerah untuk lebih memprioritaskan pada masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat yang memberikan dampak social, ekonomi, politik, dan budaya yang signifikan yang mengganggu tatanan dan stabilitas masyarakat daerah. Memang kita mengucapkan prihatin terhadap kejadian yang ada di Provinsi Lampung. Saya atas nama Pimpinan dan Anggota semua, mudah-mudahan kepada teman Anggota DPD supaya juga memonitor kejadian hal-hal tersebut yang ada di daerah masing-masing karena bagaimanapun ruang lingkup persoalan sebagaimana telah kami utarakan, termasuk dalam laporan komite agar menjadi perhatian kita semua, yaitu membutuhkan kejelian kita dalam melihat relevansi serta persoalan yang nyata di masingmasing provinsi. Akhirnya, kita berharap seluruh anggota DPD agar pada saat melaksanakan kegiatan daerah pemilihan masing-masing dapat memantau perkembangan yang terjadi di daerahnya, mencatat permasalahan secara spesifik dan mengaitkannya dengan kebutuhan regulasi atau legislasi yang menjadi kewenangan institusi pada tingkat pusat nasional, serta melaporkannya pada pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2011 – 2012 yang akan datang. Pada kesempatan ini, kami atas nama pimpinan dan semua anggota DPD mengucapkan Selamat Hari Natal bagi saudara-saudara kami, sahabat kami yang merayakannya. Kami mendoakan semoga dapat memberikan semangat yang baru bagi kita semua dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya. Dan, kepada kita semua kami juga mengucapkan Selamat Tahun Baru 2012. Semoga tahun 2012 akan menjadi tahun DPD yang lebih bersinar dan lebih bermakna lebih dalam bagi daerah dan rakyat Indonesia. 22


Sebelum menutup Sidang Paripurna ini, kami sampaikan kepada rapat Panmus kemarin seperti yang tadi kami jelaskan, kita telah mempunyai jadwal masa sidang yang akan kita mulai pada tanggal 12 Januari yang akan datang. Semoga kami berharap pada awal masa sidang pembukaan Masa Sidang III semua laporan kegiatan anggota DPD bisa kita sampaikan. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua. Untuk itu, mari kita tutup dengan doa dan untuk itu kami mohon kesediaan kepada Saudara KH. Hamdani untuk memandu doa bersama. Kami persilakan. 27. PEMBICARA : H. HAMDANI, S.IP (KALTENG) Terima kasih Pak Ketua dapat gelar baru. Yang terhormat pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia serta jajarannya, rekan-rekan wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrobbil 'alamin washolatu wassalamu 'alaa asyrofil am biyai warmusaliin, sayidina muhammadin, wa 'ala aalihi washohbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan dan persembahkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini dengan karunia rahmat dan kemurahan-Nya kita telah berkumpul hadir dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka penutupan Masa Sidang II Tahun 2011-2012, yang selanjutnya kita akan melakukan tugas reses ke daerah pemilihan. Pimpinan, Bapak-bapak Ibu-ibu, anggota yang terhormat. Marilah kita memanjatkan doa kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa menurut cara dan keyakinan masing-masing, perkienankanlah saya memandu doa menurut agama Islam. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah ya Rabbi Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Dalam kesempatan ini, tiada lain yang dapat kami mohonkan. Ya Allah satukan pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia dalam mendukung program pembangunan nasional. Makmurkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa kami. Jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Ciptakanlah suasana kondusif dalam menjaga stabilitas keamanan untuk kesinambungan agenda pembangunan nasional bangsa, yaitu peningkatan dan pemerataan ekonomi daerah nasional. Ya Allah Tuhan Yang Maha Pemberi, Engkau limpahkan begitu banyak nikmat kepada negara dan bangsa kami berupa sumber daya alam yang luas dan melimpah. Yang dengan kekuasaan-Mu Engkaupun menguji kami dengan nikmat itu. Nikmat alam yang engkau titipkan pada daratan, pada laut dan udara Indonesia, sungguh-sungguh mempesona dan tiada habisnya. Ya Allah, berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengelolanya sesuai perintah-Mu bagi kemakmuran rakyat. Ya Allah yang Maha Penyanyang, berikanlah kami kepada pemimpin bangsa dan para pejabat eksekutif, legislatif maupun yudkatif, serta seluruh rakyat kekuatan lahir dan batin untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin, mandiri, demokratis, berkeadilan, maju dan sejahtera, beriman dan bertaqwa, serta berakhlakul karimah dalam wadah Negara Kesatuan Repunlik Indonesia. Ya Allah yang Maha Pemelihara, kiranya Engkau berkenan memimbing kami, hindarkanlah bangsa dan negara kami dari fitnah dan marabahaya. Jauhkanlah kami dari kemajemukan suku bangsa/agama yang rentan konflik. Ya Allah, keragaman dan kemajemukan kami sebagai bangsa tidalah sebatas takdir kehendak dan ketentuan-Mu 23


semata. Akan tetapi merupakan perwujudan rahmat dan kasih-Mu yang Maha Agung. Namun seringkali nikmat keberagaman ini terkoyak dan rasa kebersamaan ini rapuh dan keropos lantaran nafsu kami yang terkadang merasa lebih layak, lebih patut dan lebih mulia ketimbang yang lain. Ya Allah ya Gafar yang Maha Pengampun, dengan rasa ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam, kami mohon kehadirat-Mu kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami dan kami mohon perlindungan-Mu ya Allah dari godaan syaitan yang akan mengajak prilaku menyimpang, yang melanggar moralitas tindakan kriminalitas, prilaku korupsi, kolusi dan nepotisme. Bimbinglah kami sebagai wakil-wakil daerah dan aparatur negara yang profesional, berdayaguna, produktif, yang mendapat ampunan dari ridho-Mu ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Mujibas sailin, di akhir doa kami berikanlah kekuatan dan keselamatan kami dalam melaksanakan amanah disetiap perjalanan tugas kami. Tunjukanlah kami jalan yang lurus dalam menjalankan amanat konstitusi ini. Lapangkanlah jalan program-program kerja kami sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia demi kejayaan bangsa kami bangsa Indonesia. Hanya kepada-Mu kami mohon dan hanya kepada-Mu jua kami meminta pertolongan. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhiroti hasanah waqina 'adzabannar. Subhana robbika robbil 'izzati 'amma yasifun, wasalaamun 'alal mursalina walhamdulillahi robil alamin. Bilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shanty Shanty Shanty Om 28. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih pada Kyai Hamdhani, Kyai baru, ternyata doanya ampuh juga. Baiklah Bapak-Ibu hadirin yang kami muliakan, mohon duduk dulu, saya belum ketok. Dengan mengucapkan alhamdulillah Sidang Paripurna ke-7 Dewan Perwakilan Daerah kami tutup. Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETOK 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.56 WIB

24


DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-7 MASA SIDANG II TAHUN SIDANG

Recommend Documents