Nomor : DPD.220/SP/13/2013
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-13 MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2013-2014 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
I.
KETERANGAN
1. 2.
Hari Tanggal
: :
Rabu 4 Juni 2014
3. 4. 5.
Waktu Tempat Pimpinan Rapat
: : :
14:07:42 WIB – 14:43:12 WIB R. Rapat Pimpinan Rapat 1. Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI)
6.
Sekretaris Rapat
:
7.
Acara
:
Pengambilan putusan terhadap Rancangan Keputusan DPD RI tentang Pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014.
8. 9.
Hadir Tidak hadir
: :
Orang Orang
II. JALANNYA RAPAT :
SIDANG DIBUKA PUKUL 14:07:42 WIB
PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua Om swastyastu. Saya berharap rekan-rekan Anggota DPD tetap berdatangan yang sampai pada detik ini sudah ada 18 orang yang mengisi daftar hadir. Jadi, saya kira karena banyak agenda yang cukup penting pada hari ini juga yang akan dilakukan. Maka, di DPR itu setidaknya ada dua tim kita yang harus hadir di sana. Ada pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemda dan Rancangan Undang-Undang MD3, revisi Undang-Undang MD3. Maka, sementara pada hari ini juga harus kita sahkan pendapat dan pandangan atau usulan kita tentang RAPBN perubahan. Maka, sama-sama pentingnya sehingga saya kira kita tidak perlu menunda waktu untuk membuka dan melanjutkan pertemuan atau Sidang Paripurna pada hari ini. Kita setuju ya. Sambil menunggu rekan-rekan senator yang pada berdatangan, maka kita mulai saja. Saudara-saudara sekalian, sebelum memulai Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan kepada para Anggota DPD seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Lagu Indonesia Raya kami persilakan. PEMBICARA : PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia raya… Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Disanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan Tanah Airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku Hiduplah negriku. Bangsaku Rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta.
1
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-13 MS III TS 2013-2014, RABU, 4 JUNI 2014
Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Menyanyikan lagu Indonesia Raya selesai, hadirin kami persilakan duduk kembali. Berdasarkan catatan yang hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal sampai sekarang itu sekali lagi ada 18 orang Anggota DPD dan telah menandatangani daftar hadir. Saya kira ada 3 orang datang belakangan ini belum tanda tangan, saya kira sudah 21 orang, sudah 22 orang sama yang datang belakangan sana. Saya mau, ini karena belum kuorum, saya mau tanya dulu rekan-rekan Senator, apakah kita skors dulu atau sambil menunggu atau kita skors berapa menit. Skors 5 menit ya. Oke, sidang saya skors 5 menit untuk kita menunggu rekanrekan yang dating. PEMBICARA : MARIA GORETI, S.Sos., M.Si. (KALBAR) Pimpinan, Maria Goreti B-77. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Oh ya, silakan, Bu. PEMBICARA : MARIA GORETI, S.Sos., M.Si. (KALBAR) Skors 5 menit silakan, tapi Sekretariat ini harus mengabari anggota karena saya rasa kalau kami Komite III tadi sudah pada ke sini semua, tapi mukanya belum muncul di sini, Pak Ketua. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Oke ya didengarkan langsung oleh Sekretariat. Silakan dilakukan karena dari tadi saya sudah minta Sekretariat untuk menghubungi mereka. Skors 5 menit. KETOK 1X
SIDANG DISKORS Saya mau konfirmasi dulu ini, apa bisa dibuka resmi atau harus menunggu kuorum? 2
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-13 MS III TS 2013-2014, RABU, 4 JUNI 2014
PEMBICARA : Prof. Dr. Dra. Hj. ISTIBSYAROH, SH., MA. (JAWA TIMUR) Pimpinan. Mungkin kalau sudah ada yang laporan, B-57 Pimpinan, PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Saya belum buka rapat ini, masih skors. PEMBICARA : Prof. Dr. Dra. Hj. ISTIBSYAROH, SH., MA. (JAWA TIMUR) Maksudnya begini, nanti kalau Komite IV sudah datang saya kira ini Komite IV saya lihat kok belum datang ini yang mau laporan. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Saya belum cabut skors ini. Saya mau cabut skors dulu. KETOK 1X SKORS DICABUT Ya silakan tadi ada saran untuk skors lagi dengan minta waktunya menit. Ada? Ada yang lain? Saya kira begitu ya, saya skors 5 menit lagi dan setelah itu rapat akan dibuka dengan resmi, kourum atau tidak kourum. KETOK 1X SIDANG DISKORS Ya sudah 2x5 menit. Jadi, skors saya cabut. KETOK 1X SKORS DICABUT Maka, dengan mengucapkan bissmillahirrahmannirrahim, Sidang Paripurna ke-13 DPD RI kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETOK 1X Sidang Dewan yang Mulia, sesuai dengan jadwal acara Sidang Paripurna hari ini mempunyai agenda tunggal, yaitu pengambilan putusan pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN perubahan tahun 2014. Sekali lagi saya informasikan sejak awal tadi bahwa putusan ini kita harus ambil hari ini karena kalau tidak diambil hari ini, maka kita dianggap melanggar Undang-Undang MD3. Penyerahan daftar usulan pertimbangan pendapat kita tentang APBN itu harus lakukan minimal 2 minggu. Sementara, RAPBN perubahan di DPR itu akan dilakukan pada tanggal 18 Juni nanti, 2 minggu lagi setelah hari-hari ini. Oleh 3
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-13 MS III TS 2013-2014, RABU, 4 JUNI 2014
karena itu, hari ini adalah hari terakhir minimal kita menyampaikan itu ke DPR. Maka, Sidang Paripurna ini kita laksanakan untuk membahas dan mengambil putusan Rancangan Undang-Undang atas pandangan DPD pertimbangan DPD tentang RUU APBN perubahan tahun 2014 ini. Untuk itu, kami persilakan Pimpinan, Ketua atau Pimpinan Komite IV, ada Pak Zulbahri? Untuk menyampaikan laporannya dan sekaligus nanti kita menyatakan persetujuannya. PEMBICARA : Drs. H. ZULBAHRI M. M.Pd. (KETUA KOMITE IV) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menjelang sore. salam sejahtera bagi kita semua. Om swastyastu. Yang terhormat Pimpinan Sidang Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang terhormat rekan-rekan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan yang terhormat Sekretaris Jendral beserta jajarannya, hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita diberi kesehatan dapat hadir pada Sidang Paripurna ke-13 Dewan Perwakilan Daerah. Atas nama Pimpinan dan segenap anggota Komite IV DPD RI, kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya, sesuai dengan jadwal rapat hari ini, perkenankan kami menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Komite IV mengenai hasil pembahasan terhadap perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun Anggaran 2014. Pimpinan dan Ibu-Bapak Anggota DPD RI dan hadirin yang berbahagia, melihat perkembangan ekonomi makro, pemerintah memandang perlu untuk diperlakukan perubahan atas APBN tahun anggaran 2013. Oleh karena itu, pemerintah telah menyampaikan kepada DPR dan DPD rancangan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014. DPD menerima RAPBN perubahan tahun 2014 pada tanggal 20 Mei bersamaan dengan diterimanya RAPBNP 2014 oleh DPR pada Sidang Paripurna DPR. Pada kesempatan ini, kami hendak menyampaikan bahwa di DPD sendiri penerimaan terhadap materi ini belum dipikirkan bagaimana mekanismenya sehingga perlu menjadi masukan dalam pembahasan revisi Undang-Undang MD3 dan peraturan tata tertib DPD. Diumumkan besok tim MD3 konsinyering, bisa menjadi pembahasan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MD3 Pasal 257, DPD memberikan pertimbangan kepada DPR paling lambat 14 hari sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah. Berdasarkan informasi dari Setjen DPR, RUU ini akan segera diputuskan oleh DPR dan pemerintah pada tanggal 18 Juni 2014. Tentunya paling lambat tanggal 4 Juni hari ini, kita sudah sampaikan kepada DPR. Oleh karena itu, dalam waktu yang sangat terbatas, yaitu kurang dari dua minggu, Komite IV mengadakan pembahasan RAPBN perubahan bersama Budget Office sebagai unit pendukung akademis yang independen dan nonpartisan. Maka, sampai dengan tadi malam komite IV telah menyelesaikan perumusan pertimbangan DPD terhadap perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014. Pimpinan dan Anggota hadirin yang kami hormati, dalam pertimbangan atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014, terdapat beberapa hal yang menjadi sorotan dalam perumusan Komite IV. Antara lain, DPD RI mencatat bahwa komposisi belanja negara mengalami perubahan, yaitu perubahan posisi belanja Pemerintah Pusat meningkat dari 67,8% menjadi 68,4%, sementara porsi transfer ke daerah menurun dari 32,2% menjadi 31,6%. Dana perimbangan menurun dari 26,5% menjadi 25,9%. DPD RI berpendapat bahwa komposisi belanja negara tidak ideal dan tidak memihak 4
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-13 MS III TS 2013-2014, RABU, 4 JUNI 2014
kepada daerah. DPD RI meminta kepada daerah untuk tetap menjaga komposisi belanja negara, terutama dana transfer ke daerah dalam RAPBN perubahan tahun anggaran 2014 sesuai dengan komposisi APBN 2014. Oleh sebab itu, DPD RI mengusulkan agar dana transfer ke daerah menjadi 32,2% dari seluruh belanja negara. DPD RI juga mencatat bahwa belanja kementerian lembaga dikurangi sebesar 100 miliar. Langkah pemerintah untuk menghemat belanja kementerian lembaga harus tetap mempertahankan prioritas belanja modal untuk pembangunan infrastruktur di daerah. RAPBNP tahun 2014 harus memberikan pemihakan yang jelas dan tegas kepada daerahdaerah yang relatif tertinggal dan rentan terhadap gejolak perekonomian nasional. Penurunan asumsi pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan upaya penajaman kebijakan dan program pembangunan untuk menjaga momentum percepatan pertumbuhan ekonomi bagi daerah-daerah yang relatif tertinggal. Selama ini, rakyat di wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan harus menghadapi tekanan dan beban pengeluaran yang tinggi sebagai akibat kelangkaan pasokan BBM. Kenaikan harga pangan dan ekonomi biaya tinggi yang disebabkan oleh terbatasnya prasarana dan sarana transportasi. Oleh sebab itu, pemerintah harus secara khusus memperhatikan upaya pengendalian inflasi yang terjadi di berbagai daerah tersebut dan memperhitungkan secara cermat dan akurat dampak perlambatan ekonomi nasional terhadap kehidupan sosial ekonomi rakyat. Setiap kementerian lembaga harus mengarahkan program dan kegiatan pembangunan secara terpadu untuk mengatasi berbagai kelangkaan dan keterbatasan wilayah tersebut. DPD mencatat bahwa saat ini alokasi subsidi terbesar adalah penyediaan energi BBM dan listrik yang terus meningkat. Subsidi energi ini tidak tepat sasaran karena sebagian besar dinikmati oleh penduduk berpendapatan menengah dan tinggi, terutama di Jawa, bukan penduduk miskin di luar Jawa. Sementara, kemampuan menghasilkan migas semakin berkurang sehingga pemerintah perlu melakukan tindakan cepat dan cermat dalam mengembangkan berbagai sumber alternatif penyedia energi baru dan terbarukan, seperti sumber daya energi Panas Bumi, Sumber Daya Energi Air, dan Sumber Daya Energi lainnya. Kebijakan subsidi BBM telah meningkatkan volume penggunaan BBM sehingga besaran subsidi BBM terus meningkat. Upaya pembatasan BBM bersubsidi tidak berhasil. DPD RI berpendapat bahwa pemerintah perlu menyiapkan peta jalan road map dan rencana aksi pengalihan subsidi energi secara bertahap menjadi program pembangunan yang lebih produktif dan merata, terutama perluasan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, penyediaan air bersih, pembangunan infrastruktur dasar, dan pengembangan transportasi masa di daerah yang relatif tertinggal. Realokasi subsidi digunakan untuk mendorong perkembangan ekonomi produktif di daerah melalui revitalisasi pertanian, perkebunan, peternakan,, dan perikanandi daerah penjaminan perbermoral dana pengembangan teknologi dan inovasi di daerah. Pimpinan dan Anggota Sidang Paripurna yang kami hormati, pada Sidang Paripurna yang terhormat ini kami menyampaikan rancangan keputusan DPD RI dengan harapan dapat diambil keputusan sebagai berikut. Keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI terhadap perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tTahun 2013 tentang APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014. Pimpinan dan anggota Sidang Paripurna yang kami hormati, hal lain yang diputuskan dalam Komite IV dan kami sampaikan dalam Sidang Paripurna ini, yaitu terkait dengan pemilihan anggota BPK periode 2010 – 2014. Berdasarkan informasi dari Sekretariat Jenderal DPR, maka penjaringan calon anggota BPK dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 30 Juni 2014. Kemudian, DPR menyampaikan kepada DPD sekitar tanggal 3 dan 4 Juli. Berdasarkan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang MD3 kepada Pimpinan DPD, Pimpinan DPR memberitahukan rencana pemilihan anggota BPK dengan disertai dokumen kelengkapan persyaratan calon anggota BPK sebagai bahan DPD untuk memberikan 5
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-13 MS III TS 2013-2014, RABU, 4 JUNI 2014
pertimbangan atas calon anggota BPK paling lambat satu bulan sebelum alat kelengkapan DPR memproses pelaksanaan pemilihan anggota BPK. Oleh karena itu, terkait masa tugas keanggotaan DPD RI Periode 2009 – 2014 dan berdasarkan keputusan Pleno Komite IV, maka proses pelaksanaan fit and proper test calon anggota BPK akan dilaksanakan pada bulan Juli. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa masa keanggotaan DPD dan DPR bersamaan selesainya pada akhir September 2014 sehingga Komite IV berpandangan bahwa DPR juga akan segera memproses pemilihan anggota BPK tersebut. Oleh karena itu, Komite IV harus segera mengantisipasi proses di DPR. Di samping itu, banyaknya beban tugas Komite yang masih perlu diselesaikan terkait dengan RUU inisiatif dan pertimbangan APBN. Untuk itu, Komite IV mengharapkan ini dapat diputuskan dalam Sidang Paripurna ini untuk memberikan penugasan kepada Komite IV melaksanakan proses ini pada bulan Juli yang bertepatan pada masa kegiatan di daerah atau reses yang tentu kaitannya dengan dukungan penganggaran dari Sekretariat Jenderal. Kami sekali lagi menyampaikan terima kasih dan mengucapkan selamat mengikuti Pemilu Presiden pada tanggal 9 Juli. Saya tidak boleh sebut 1 dan 2 di sini, tapi kalau tadi dihubungi tanggal 8 ada yang mengajak deklarasi. Saya kira demikian, Pak Pimpinan dan anggota yang terhormat. Sekali lagi kami mengharapkan putusan tentang pertimbangan DPD RI terhadap RAPBN Perubahan tahun Anggaran 2014. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Om swastyastu. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Pak Zulbahri Ketua Komite IV dan setelah kita bersama mendengarkan laporan Komite IV yang disampaikan oleh Ketuanya sendiri, apakah kita dapat menyetujui pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN Perubahan Tahun Anggaran 2014? KETOK 2X PEMBICARA : Prof. DR. FAROUK MUHAMMAD (NTB) Pimpinan, koreksi aja sedikit satu huruf, tapi berarti. Tapi tidak mempengaruhi itu sudah ketok. Di tabel 1 tertulis, 2014 itu masih ada RAPBN. Di tabel 2-nya APBN 2015. Jadi, mungkin “R”-nya ini mempengaruhi, ada kekeliruan kayaknya. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Pak Farouk, Itu jadi catatan ya redaksi, soal poin-poin yang penting coba dikoreksi ulang agar yang disampaikan ke DPR nanti dan sekarang ini juga saya akan tanda tangan suratnya itu tidak mengalami kekeliruan. Sidang Dewan yang Mulia, pada kesempatan ini pula kami ingin mengimbau agar setiap anggota DPD dapat secara maksimal menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya mengingat kita telah memasuki masa akhir tugas periode 2009 – 2014. Kami berharap di penghujung masa bakti ini kita tetap dapat mempertahankan komitmen dan semangat kerja sekaligus mempetahankan, mempersiapkan estafet tugas-tugas kepada anggota yang akan dating. Kami juga meminta kepada seluruh anggota DPD untuk terus menyikapi 6
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-13 MS III TS 2013-2014, RABU, 4 JUNI 2014
perkembangan kondisi masyarakat, termasuk Pilpres ini. Tapi, yang utama sekali jangan diabaikan tugas-tugas konstitusional yang menjadi beban kita yang diembankan kepada kita, yang diberikan mandat kepada kita sampai hari ini sampai pada yang di akhir masa tugas kita. Di samping itu, semakin maraknya kejadian pelecehan terhadap anak perlu menjadi perhatian serius bagi kita semua. Ini luar biasa, dari Komnas Perlindungan Anak itu sudah menyatakan tahun ini adalah tahun-tahun yang genting, genting terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, DPD, khususnya saya kira di Komite III itu mengambil peran penting dalam hal ini. Saya melihat sebetulnya, saya memantau dari jauh peristiwa yang terjadi seperti di JIS dan di beberapa tempat, seharusnya DPD itu bersuara pada waktu itu atau menunjukkan posisinya. Tapi, mungkin karena masih sibuk dengan Pemilu dan sebagainya sehingga terabaikan hal-hal itu. Kemudian, saya kira tadi juga kita sepakati, ini hanya informasi tambahan yang tidak perlu kita tanggapi bahwa apa yang diajukan oleh Komite IV adalah kerja kelembagaan yang harus diketahui oleh publik, bahwa DPD mengajukan usul perubahan RAPBN tahun 2014 ini dan di mana kepentingan daerah di situ itu harus diumumkan ke publik. DPD terlibat bukan sekadar terlibat secara formal, tetapi secara substansial memperjuangkan kepentingan daerah. Maka, slot kemarin itu tadi saya bicarakan di Rapat Panmus, itu slot untuk untuk media itu perlu dipersiapkan oleh Sekretariat untuk diketahui oleh publik. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan tidak ada yang perlu dibahas lagi karena sekali lagi ada beberapa tim kita yang segera harus bergabung di DPR pada sekarang ini, mulai jam 1 tadi itu sekarang masih ada yang di dalam ruangan ini banyak sekali sehingga izinkan saya untuk mempercepat proses atau menutup sidang ini. Dengan mengucapkan alhamdulillah, Sidang Paripurna DPD RI ke- 13 dinyatakan ditutup dengan resmi KETOK 3X Billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om shanty shanty shanty om. SIDANG DITUTUP PUKUL 14:43:12 WIB
7
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-13 MS III TS 2013-2014, RABU, 4 JUNI 2014
