DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 MASA SIDANG III TAHUN SIDANG

Nomor : DPD. 220/SP/10/2013

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ----------RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2013 – 2014 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

I. 1. 2. 3.

KETERANGAN Hari Tanggal Waktu

: : :

Kamis 6 Maret 2014 10.30 – 13.21 WIB

4. 5.

Tempat Pimpinan Sidang

: :

Gedung Nusantara V Pimpinan DPD 1. H. Irman Gusman, S.E., M.B.A. (Ketua) 2. Dr. Laode Ida (Wakil Ketua) 3. GKR. Hemas (Wakil Ketua)

6.

Sekretaris Sidang

:

Sekretaris Jenderal Hardjosoekarto)

7.

Panitera

:

Kepala Biro Persidangan II (Ir. Sefti Ramsiaty, M.M.)

8.

Acara

:

1. Laporan Pelaksanaan Tugas Alat kelengkapan DPD RI; 2. Pengesahan Keputusan DPD RI; 3. Pidato Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2013 – 2014.

9. 10.

Hadir Tidak hadir

: :

71 Orang 61 Orang

II. JALANNYA SIDANG :

DPD

(Prof.

DR.

Sudarsono

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.30 WIB

PEMBICARA : PADUAN SUARA Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Disanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan Tanah Airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Hiduplah negeriku. Bangsaku Rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. PIMPINAN SIDANG: DR. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Hadirin Sidang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang kami hormati, saudara-saudaraku yang dari beberapa kabupaten di Indonesia yang hadir pada kesempatan ini yang sedang menyaksikan kita. Sebagai iformasi, pada pagi hari ini yang akan memimpin sidang adalah kami berdua, dan Insya Allah kami akan gantian, dan Pak Ketua sedang ada tugas luar sehingga kami akan memimpin sidang ini sampai selesai Insya Allah pada hari ini. Berdasarkan catatan yang hadir sudah saya sampaikan tadi, saya kira sudah bertambah beberapa orang lagi, sudah mendekati 60 orang, tetapi belum kuorum. Maka, sidang ini saya buka untuk kemudian kita lanjutkan dengan beberapa laporan yang tidak mengambil keputusan. Jadi, Sidang Paripurna ini akan dibuka dan terbuka untuk umum. KETOK 3X Sesuai dengan jadwal acara Sidang Paripurna ini mempunyai tiga agenda pokok, yaitu laporan perkembangan pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPD, mengusung keputusan 1

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2013-2014, KAMIS 6 MARET 2014

DPD, dan pidato penutup Pimpinan DPD Tahun Sidang 2013/2014 Masa Sidang III. Sebelum masuk ke agenda sidang kami sampaikan turut berduka cita atas wafatnya Bapak Hasan Kamarruddin, S.H., Ayahanda rekan kita Ibu Hj. Hairiah, S.H. anggota DPD dari Kalimantan Barat. Kita doakan agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan. Hari ini kami informasikan pula Sidang Paripurna kali ini dihadiri oleh pejabat dan tim pemekaran calon daerah pemekaran otonomi baru Provinsi Kapuas Raya, bersama kita di belakang itu sudah, di depan saya di belakang rekan-rekan senator. dan Kabupaten Banua Landjak Provinsi Kalimantan Barat, dari Kalimantan Barat yang ada di tempat ini ada dua, atas sejumlah Kabupaten. Satu, untuk memperjuangkan atau menyaksikan sidang DPD kali ini yang akan memutuskan. Kedua, memutuskan atau memberikan catatan atau pandangan kedua Daerah Otonomi Baru yang dari Kalimantan Barat ini. Hadirnya para pejabat daerah dalam Sidang Paripurna DPD menunjukkan semakin meningkatnya kepercayaan publik pada DPD. Karenanya, menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga kepercayaan tersebut melalui peningkatan kualitas kerja menjalankan tugas konstitusional. Apalagi, ini soal pemekaran daerah memang disebut secara tegas dalam konstitusi kita, merupakan mandat langsung konstitusi terhadap DPD. Memang DPD ikut membahas atau mengajukan Rancangan Undang-Undang secara langsung untuk kemudian dibahas dengan DPR dan Pemerintah. Sebelumnya, mari kita masuki agenda laporan perkembangan pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPD dan pengesahan keputusan DPD RI. Untuk urutan penyampaiannya, dalam penyampaian akan dimulai dari alat kelengkapan yang materi laporannya belum diambil keputusan. Nanti sebentar menyusul kourum, baru kemudian kita menerima atau mempersilakan rekan-rekan dari alat kelengkapan yang akan diambil keputusan. Maka, saya kira penyampaian kalau Komite I pandangan DPD tentang pembentukan Kabupaten Banua Landjak Provinsi Kalimantan Barat pimpinan DPD RI, ini Komite I ada keputusan yang akan diambil. Maka, saya kira kita akan melangkah pada komite yang tidak akan diambil. Ya Komite II, kami persilakan kepada Komite II. Kemudian, kami mohon maaf sebelum PPUU nanti, itu setelah Komite II dari Pak Farouk dulu yang akan menyampaikan, minta izin dulu saya kira. Saya persilakan kepada Komite II. PEMBICARA: Ir. H. BAMBANG SUSILO, M.M. (KETUA KOMITE II) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pimpinan DPD RI, yang saya hormati rekan-rekan Senator, yang saya hormati jajaran Sekretariat Komite II, mohon maaf saya ulangi, jajaran Sekretariat DPD RI, yang saya hormati dan yang saya banggakan pejabat-pejabat daerah dan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada Sidang Paripurna yang ke-10 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan hadirin sekalian yang saya banggakan. Baiklah, secara singkat saya Ketua Komite II DPD RI menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang tercantum di konstitusi. Pertama, Komite II dalam menyusun RUU inisiatif pada Masa Sidang III ini, antara lain: 1) RUU tentang perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2) RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Sedangkan, untuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, pertama adalah pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009; kedua, pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun

2


2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; ketiga, pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya dalam menyusun RUU inisiatif, Komite II telah menyusun tim ahli yang terdiri dari pakar dan akademisi. Saat ini, kedua RUU masih dalam tahap penyusunan daftar inventarisasi materi. Sedangkan, untuk penyusunan pengawasan undang-undang, sampai saat ini Komite II masih melengkapi datadata dari setiap provinsi sehingga ditargetkan pada masa sidang yang akan datang, ketiga pengawasan RUU ini dapat disahkan di Sidang Paripurna. Pimpinan, rekan-rekan senator, dan seluruh hadirin yang saya banggakan, lain-lain perlu saya sampaikan bahwa pada prolegnas prioritas tahun 2014, RUU tentang Kelautan masih menjadi salah satu RUU usul DPD yang diakomodasi dalam prolegnas prioritas tahun 2014. RUU Kelautan ini telah selesai disusun oleh Komite II pada tahun 2011 dan diserahkan kepada DPR pada tahun 2013. Komite II telah melakukan beberapa kali pembahasan RUU Kelautan bersama dengan Baleg DPR dalam rangka harmonisasi sinkronisasi. Hal tersebut dilakukan sebelum ada putusan MK tentang uji materi Undang-Undang MD3 dan UndangUndang P3. Dari hasil pembahasan dengan Baleg tersebut masih diperlukan penyempurnaan. Berdasarkan hal tersebut, maka Komite II telah berupaya penyempurnaan RUU Kelautan tersebut dengan melakukan pembahasan pengambilan kelautan Indonesian. Bahkan, sampai sekarang penyempurnaan tersebut masih dilakukan karena kompleksnya materi RUU Kelautan. Oleh karena itu, dalam Sidang Paripurna ini Komite II menginformasikan tentang proses perubahan dalam rangka penyempurnaan RUU Kelautan. Target penyelesaian RUU kelautan ini diharapkan akan terselesaikan pada awal masa sidang yang akan datang. Dalam menuliskan pembahasan RUU Kelautan ini di DPR bersama dengan pemerintah, Komite II meminta kepada Pimpinan DPD agar dapat melakukan komunikasi awal terkait mekanisme pembahasan Tripartit sebagaimana telah diputuskan dalam MK. Pimpinan, rekan-rekan Senator, dan seluruh hadirin yang saya banggakan, perlu saya sampaikan sehabis Sidang Paripurna ini jajaran Kementerian Kelautan akan bertemu dengan Komite II untuk membahas hal-hal yang terkait pembahasan bersama dengan DPR dan pemerintah. Terakhir, saya atas nama Pimpinan Komite II DPD RI turut berduka cita kepada ayahanda dari anggota Komite II Hj. Hairiah. Semoga almarhum selalu dalam lindungannya. Demikian laporan perkembangan tugas Komite II DPD RI. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om shanti shanti shanti om. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: DR. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Pak Bambang Ketua Komite II. Jadi diinformasikan memang Undang-Undang Kelautan saya kira ini, saya ngga tahu, ini saya mendapat informasi dan telepon berkali-kali sebetulnya, meskipun saya belum konfirmasi dari Dewan Kelautan yang sudah minta segera membahas rancangan UndangUndang Kelautan itu yang menjadi bagian dari prioritas tahun ini usulan DPD. Nanti dikoordinasikan saja dengan Dewan Kelautan untuk persiapan itu sehingga bisa selesai di masa sidang yang akan datang. Kami persilakan kepada Panitia Akuntabilitas Publik untuk menyampaikan laporannya.

3


PEMBICARA: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (KETUA PAP DPD RI) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Om swastiatu. Dengan memanjatkan puji syukur terhadap Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan teristimewa. Kesempatan yang diberikan oleh PAP untuk lebih dulu dan kebetulan juga tidak ada pengambilan keputusan. Saya nanti saya mau minta izin juga Pak Ketua atas izin Ketua Komite I mungkin ada hal-hal yang bersifat informatif yang perlu saya sampaikan sebagai oleh-oleh para anggota semua sebelum masa reses, di luar tugas PAP. Pelaksanaan tugas PAP seperti biasa tindak lanjut temuan BPK. Kita turun ke Bengkulu, 7 dari 11 entitas termasuk provinsi dengan nilai kerugian negara ada 2.971 kasus dengan kerugian sekitar 250 miliar periode 2006 – 2013. Yang baru ditindaklanjuti sekitar 58%, sementara yang belum sesuai 31% dan senilai 100 miliar, dan yang sama sekali belum ditindaklanjuti ada sekitar 10% kurang lebih 10 miliar. Kemudian, untuk Bengkulu ini ada dua pemerintah yang rendah sekali tingkat tindak lanjut temuan BPK, yaitu Kota Bengkulu hanya 46% dan Kabupaten Bengkulu Tengah hanya 30%. Kiranya menjadi perhatian teman-teman yang berasal dari Bengkulu. Kemudian, yang cukup bagus adalah Bengkulu Utara dan Kepahiang itu tingkat tindak lanjutnya di atas 70%. Dan, ini tentu kita perlu memberi apresiasi. Rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum berjalan lancar. Kita saling memberi masukan karena ada beberapa temuan yang memang perlu mendapat perhatian dan ada yang sedang dalam proses peradilan. Nah, ini yang terus kita dorong. Namun, ada satu perkembangan event nasional, Pak Ketua Pimpinan, baru-baru kita dengar bahwa di Bengkulu diselenggarakan Hari Pers Nasional, dihadiri oleh Presiden. Ternyata untuk keperluan ini menghabiskan biaya sekitar 40 miliar. Jadi, kami sudah koordinasi dengan Kapolres Kota Bengkulu dan Kapolda dan kita memberikan dukungan sepenuhnya supaya kalau ada hal yang mencurigakan kita harus ungkap sampai sejauh mana kelayakan dari menghabiskan uang 40 miliar untuk Hari Pers Nasional di Bengkulu beberapa waktu yang lalu. Tindak lanjut pengaduan masyarakat, kami datang ke Jawa Barat karena adanya pengaduan masyarakat bagaimana Pantai Selatan Jawa Barat sudah begitu tumbuh seperti jamur, baik yang legal maupun yang ilegal untuk tambang pasir besi. Dan, untuk itu kita mengadakan rapat koordinasi di sana, ternyata pemerintah provinsi sudah mengambil langkah yang cukup bagus, dan untuk itu kita dukung terus. Dan, sejumlah perusahaan yang legal maupun yang ilegal sedang ditindak oleh polisi untuk penegakan hukumnya, termasuk dugaan-dugaan adanya orang asing yang masuk secara ilegal dari pantai selatan hanya untuk bekerja di tambang-tambang pasir besi. Dan kita juga mendorong Polda Jabar untuk mengoptimalkan upaya penegakan hukumnya. Kita datang ke Sumatra Utara terkait dengan pengaduan dari Pansus DPRD. Jadi, yang memasukan pengaduan ke DPD, khususnya PAP ini, bukan sekadar masyarakat. Sekarang, sejumlah aparat pemerintah sudah menyampaikan pengaduannya terkait masalah. Salah satunya Pansus DPRD Toba Samosir terkait kewajiban perusahaan sesuai dengan perjanjiannya untuk membayar biaya komoditi development yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Dan, untuk itu kita sudah minta BPKP untuk melakukan audit terhadap kewajiban perusahaan melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam rangka berdirinya perusahaan PT TPL. Berikut, kasus PT TPP di Kabupaten Indra Giri Hulu. Ini pengaduan datang dari pemerintah daerah dan DPRD, termasuk pemerintah desa di mana perusahaan memperoleh perpanjangan HGU, tetapi tidak memenuhi kewajibannya menyisakan 20% lahan untuk 4


plasma untuk rakyat. Ini sudah mendapat perhatian dengan BPN kita bekerja sama dan sudah kesepakatan. Akhirnya, perusahaan setelah kita panggil di sini mereka mau bersedia mencari jalan keluar dan tinggal follow up daripada apa yang sudah kita sepakati bersama. Mudahmudahan ini akan berjalan lancar. Berikut, kelompok tani dari Padang Lawas. Ini sudah puluhan tahun, tidak tahu sudah berapa puluh orang yang meninggal, berapa rumah terbakar, itu terus antara rakyat petani dengan perusahaan yang mendapat konsesi dari pemerintah, tapi mengabaikan apa yang menjadi hak rakyat. Kita coba tengahi persoalan ini untuk kedua kali dan sebenarnya persoalannya sudah kita koordinasi dengan Menteri Kehutanan. Menteri Kehutanan siap untuk meninjau kembali izin konsesi diberikannya asal ada surat dari bupati. Dan, pada saat itu kita sudah menyepakati pertemuan kita pada hari Jumat. Bahkan, dari pemerintah provinsi sebelum matahari terbenam pada hari Senin yang lalu itu surat dari bupati harus sudah diterima oleh provinsi untuk diteruskan ke Menteri Kehutanan dan kepada DPD RI. Berikut, ada masuk tuntutan uang pesangon dan lain-lain dari eks karyawan BRI di Provinsi DIY Yogyakarta. Alhamdulillah kedua belah pihak kita datang di sini dan ada kesepakatan minta waktu mereka akan menyelesaikan secara internal bersama pihak yang terkait. Berikut, ternyata kita menemukan juga penyalagunaan KUR (Kredit Usaha Rakyat). Persoalannya, kalau KUR itu tidak terlambat dikembalikan, mungkin hal yang tidak terlalu. Tetapi, persoalannya kalau seandainya pejabat bank itu sendiri menyalahgunakan, membuat pertanggungjawaban fiktif menggunakan atas nama rakyat, tetapi sebenarnya untuk keuntungan pribadi. Dan, kasus ini sudah kita minta perhatian kepada bank pemerintah, khususnya BNI dan BRI untuk melakukan langkah-langkah pencegahan supaya tidak terulang lagi kasus seperti itu. Berikut, sinkronisasi peran DPR, DPD, dan BPK. Kita akhirnya menghasilkan satu kesepakatan dimana DPR juga mendukung supaya peranan dari pihak PAP ini ditingkatankan dan sejalan dengan peranan dari BAKN maupun di daerah kita harapkan akan ada BAKD (Badan Akuntabilitas Keuangan Daerah). Nah, mudah-mudahan tiga lembaga ini akan semakin diefektifkan dan disinkronisasikan di waktu-waktu yang akan datang dan ini akan menjadi masukan bagi perubahan Undang-Undang MD3. Dan, ini sudah kita salurkan baik nanti melalui Pimpinan DPD maupun melalui BAKN di DPR untuk diteruskan kepada Pansus MD3 yang sekarang sedang berkerja. Pimpinan dan forum yang kami hormati, ada hal-hal lain yang perlu saya sampaikan di sini dalam kapasitas saya sebagai anggota Komite I yang dipercayakan ikut mengawal beberapa RUU dalam pembahasan dengan DPR. Selain RUU Desa, mungkin hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman agar kembali ke daerah meng-organizer, melakukan pertemuan kalau perlu dengan forum-forum kepala desa menampung aspirasi mereka, apa yang kira-kira mereka harapkan nanti untuk kita bahan masukan pada waktu kita mendesak pemerintah menyusun peraturan pelaksanaannya. Karena, itu ada menyangkut beberapa kesejahteraan perangkat desa. Dan, saya pikir teman-teman yang terhormat para senator bisa memanfaatkan waktu ini untuk menunjukkan bahwa DPD akan terus memperjuangkan apa yang menjadi program pembangunan desa ini, termasuk kesejahteraan para perangkat desanya. Nah, hal yang perlu diwaspadai oleh teman-teman pada waktu berlakunya UndangUndang ini ada dua pasal, satu ada pasal mengatakan ada alokasi dana desa itu 10% dari dana perimbangan, di sana sudah ditegaskan kalau ada pemerintah daerah yang tidak melaksanakannya akan diberikan sanksi. Itu anggaran yang turun masuk ke dalam APBD. Yang satu lagi ada namanya dana alokasi desa, itu namanya anggaran dari belanja pusat dengan tambahan belanja pusat 10% dari dan di luar dana transfer. Itu berarti DPD telah mampu meyakinkan DPR dan pemerintah bahwa dana transfer daerah yang selama ini hanya 5


sekitar 32% akan meningkat menjadi 35% lebih. Nah, persoalannya nanti pasti daerah-daerah akan ada yang berteriak karena boleh dikatakan ada daerah kabupaten yang 70% dari dana perimbangan itu digunakan untuk belanja pegawai. Nah, kalau ini terjadi, kalau 10% diambil oleh desa pasti goyang. Nah, oleh karena itu peranan dari rekan-rekan pada waktu turun, kalau perlu mengadakan dialog kumpul antara pemda dengan forum itu bagaimana mencari jalan keluar karena ini akan ada masa transisi yang nanti kita harapkan. Sehingga, pemerintah daerah juga kabupaten/kota, kabupaten tidak goncang dalam pendapatan penerimaannya. Kita akan atur supaya ini jalan bersama-sama. Tetapi, yang saya maksudkan di sini adalah peluang bagi para senator untuk memanfaatkan momentum ini sebelum tanggal 9 april. Kalau perlu adakan pertemuan dengan forum-forum kepala desa bahwa DPD akan terus melanjutkan perjuangan ini sampai tuntas kecuali kalau anggota DPD-nya diganti dengan yang lain. Jadi, teman-teman itu perlu dipastikan untuk masuk lagi, kecuali yang tidak mau maju lagi, atau yang pindah kamar seperti kita punya wakil ketua tinggal ganti kamar. Tetapi, kita tepuk tangan untuk beliau juga. Kemudian yang berikut, ini bisa dikomunikasikan dengan jajaran daerah. Kita secara konsekuen betul-betul menunjukkan memperjuangkan daerah, aspirasi daerah, dan memperjuangkan kepentingan daerah. RUU Pemda sekarang ini yang disusun masih seperti begini. Jadi, persoalannya pada angka. Kita hanya mendapatkan daerah itu 30, itu tadi saya bilang 35%, 65% ada pada pemerintah pusat. Kenapa? Karena, semua kewenangan diambil oleh pusat. Di dalam RUU Pemda pun ada enam urusan absolut. Sudah absolut enam, yang 33 pun dibikin konkuren. Sudah konkuren, semua pusat lagi. Jadi, daerah itu sebenarnya apa? Itulah di dalam rapat Panja RUU Pemda itu kita secara gamblang betul-betul kita pastikan sikap DPD. Kita minta harus jelas dulu politik desentralisasi negara kita ini. Apa politik desentralisasi? Itu harus jelas. Yang disebut absolut itu apa? Kenapa urusan agama itu urusan pusat? Apa mampu pemerintah pusat mengurus pesantren? Mengurus mesjid yang roboh? Semua ini pemerintah daerah. Kenapa harus pemerintah pusat? Begitu juga penanganan soal keamanan tidak selalu harus diurusi oleh pusat, bisa diturunkan di daerah. Begitu juga antara provinsi dan kabupaten, ini harus dipertegas. Nah, ini bagian-bagian, tetapi inti daripada ini semua alhamdulillah dalam pembahasan itu karena kita mengusulkan ada perubahan itu, pembahasan RUU Pemda ditunda sampai setelah pemilu pemilihan legislatif. Tetapi, yang lebih penting lagi dari situ alhamdulilah kita bisa menyakinkan Panja bahwa Tim Analisis yang membahas konsep itu bukan hanya dari pemerintah dan DPR, tapi kita juga minta Tim Analisis dari DPD ikut membahas. Dan pada saat itu, saya memang sengaja membawa kita punya pakar yang menjadi Sesjen kita, yaitu Prof. Sudarsono. Dan, alhamdulillah pembahasan RUU Pemda sekarang oleh pemerintah justru dilakukan di kantor DPD RI. Berikut, terkait dengan pilkada. Sebagai gambaran saja sekarang, memang masih ada dua perkembangannya, dua versi, dua konsep. Satu, ada fraksi-fraksi yang ingin mempertahankan secara langsung, yang satu ada yang ingin mengubah ke DPRD. Belum ada keputusan, ini masih dalam pembahasan. DPD sendiri setelah mendapat restu dari Panmus, memang kita harus melihat dinamika politik dalam pembahasan tersebut. Kita belum tentu, nanti kita akan lihat di mana yang lebih baik. Tetapi, apa pun ada suatu kemajuan yang sangat berarti. Pertama, ini untuk bahan juga kepada daerah-daerah supaya pemerintah daerah tahu apa yang diperjuangkan oleh para senator. Anggaran untuk pemilukada sebagian besar akan ditanggung oleh APBN, tidak lagi oleh APBD. Kalaupun ada APBD, hanya sifatnya untuk membantu saja. Kemudian, ada suatu mekanisme yang sudah kita sepakati bahwa calon sebelum ditetapkan oleh KPU akan dilakukan seleksi uji publik. Bukan seleksi, maksudnya uji publik oleh sebuah panel yang terdiri dari cendikiawan maupun tokoh masyarakat. Panel inilah yang melakukan uji publik sampai di mana kompetensi yang bersangkutan maupun integritasnya. Ini masih dalam proses pembahasan, tapi sudah ada kesepakatan tentang panel ini. Dan, dengan panel ini kita harapkan calon-calon kepala daerah benar-benar harus dijamin 6


berkualitas, baik dari kompetensi maupun integritasnya. Kemudian, selain itu juga ada kesepakatan dalam penyelenggaraannya nanti, kampanye-kampanye yang jor-joran yang menghabiskan uang akan coba kita minimalisasi sehingga nanti pada umumnya perorangan hanya mengatur kampanye yang bersifat pertemuan terbatas atau sosialisasi. Tapi, kalau debat publik segala macam akan diselenggarakan oleh KPU, dan desk ini dibiayai oleh negara. Dengan demikian, pemikiran DPD ini juga kita harapkan akan bisa mengubah seleksi kepemimpinan daerah ini sehingga di kemudian hari calon-calon kepala daerah adalah mereka-mereka yang betul-betul bukan yang karena populer atau punya duit, tetapi karena berkualitas. Itulah sekadar oleh-oleh, Pimpinan dan forum yang kami hormati. Mudah-mudahan isu-isu ini bisa digunakan oleh rekan-rekan para senator yang terhormat untuk kembali dalam masa reses ini. Selamat berjuang. Semoga kita pastikan akan bertemu kembali sejumlah yang ada ini, tembus semua lulus pada ujian tanggal 9 April yang akan datang. Hidup DPD! Billahitaufik walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om shanti shanti shanti om. PIMPINAN SIDANG: DR. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Pak Farouk. Tadi saya sudah mau ngasih peringatan sebetulnya, tapi beliau sudah turun duluan gitu. Tapi, informasinya semua bagus tadi. Saya kira itu penting juga, rekan-rekan Senator anggota DPD ini. Nanti kalau ke lapangan, jadikan satu agenda reses untuk mencoba menginventarisasi masukan dari daerah tentang PP yang terkait dengan Undang-Undang Desa. Itu saya kira penting dan saya sudah membuat rangkumannya, bisa juga di-share rangkuman itu pada teman-teman. Saya sudah buat dan saya sudah sebarkan di daerahnya pemilihan saya sebetulnya. Ya karena waktu, karena saya memperoleh catatan dari Sekretariat sudah kuorum tadi sekitar 10 menit yang lalu ini, 15 menit yang lalu, 67 orang. Saya kira sekarang 71 orang yang ada di catatan Sekretariat, dan izin 21 orang, sakit 2 orang. Saya kira sudah korum. Oleh karena itu, kita mulai mempersilakan rekan-rekan alat kelengkapan yang memiliki yang akan diambil keputusan pada pagi hari ini. Silakan. PEMBICARA: Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH. (KALSEL) Terima kasih. Menanggapi dari disampaikan oleh Prof. Farouk. PIMPINAN SIDANG: DR. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Mohon maaf, saya kira ini bukan menanggapi dulu. Sekarang laporan perkembangan dulu, nanti setelah itu menanggapi ya. Kami persilakan kepada Komite I untuk menyampaikan laporannya. PEMBICARA: ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (KETUA KOMITE I) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

7


Yang sama-sama kita hormati Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia beserta seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati Saudara Sesjen, Wasesjen, dan seluruh pejabat eselon 1, 2, 3, 4 di jajaran Sekretariat Jenderal DPD RI. Kemudian, selamat datang kepada para undangan kami yang terhormat para bupati, Ketua DPRD Sintang, Molawi, Sikadoung, Kapuas Hulu, beserta tim Pemekaran Kapuas Raya dan Banua Lanjak Provinsi Kalimantan Barat. Izinkan kami atas nama Pimpinan dan Anggota Komite I DPD RI menyampaikan laporan perkembangan tugas Masa Sidang III. Komite I telah berupaya maksimal menjalankan tugasnya untuk menghasilkan produk-produk DPD yang akan dilaporkan pada Sidang Paripurna hari ini. Pertama, penyusunan RUU inisiatif, RUU tentang pengelolaan terpadu wilayah Jakarta-Bogor-DepokTangerang-Bekasi-Cianjur yang kita sebut dengan RUU Jabodetabekjur. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Jabodetabekjur ini merupakan upaya untuk menjawab berbagai problema atau persoalan pembangunan yang dihadapi oleh DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat perekonomian nasional bersama daerah sekitarnya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hingga saat ini pengelolaan terhadap kawasan ibu kota beserta daerah sekitarnya dilakukan oleh sebuah badan yang bernama Badan Kerja Sama Pembangunan Jabodetabekjur (BKSP) Jabodetabekjur, dan tidak memiliki kewenangan eksekutorial, hanya bersifat koordinatif dan belum mampu menyelesaikan berbagai ragam permasalahan yang terjadi, antara lain ancaman banjir, kelengkapan air bersih, urbanisasi, kemacetan lalu lintas, dan lain-lainnya. Kemudian, RUU tentang Pengadilan Agraria. Penyusunan RUU Pengadilan Agraria merupakan bagian dari komitmen Komite I DPD RI untuk terus mengawal reformasi agraria nasional yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dalam memperjuangkan kasus-kasus pertanahan maupun agraria serta upaya untuk melindungi masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-hak dasar atas penngelolaan sumber daya alam. Saat ini, penyusunan RUU ini masih dalam tahap penyempurnaan naskah akademik dan perumusan draf rancangan undang-undang. Dan, diharapkan pada masa sidang mendatang rancangan undang-undang ini dapat disahkan pada Sidang Paripurna DPD RI berikutnya. Kemudian yang kedua, pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR dan pemerintahan. Terkait dengan tugas legislasi lainnya, Komite I dalam masa sidang ini telah melakukan pembahasan RUU secara intensif bersama dengan DPR dan pemerintah sebagai berikut. 1. RUU tentang Pemerintahan Daerah Komite I bersama dengan Pansus RUU Pemerintahan Daerah, DPR, dan pemerintah secara intensif terus melakukan pembahasan terhadap RUU ini. Berbagai substansi terhadap perumusan pasal per pasal dalam RUU ini selalu dirumuskan bersama-sama DPR-pemerintah. Beberapa hal yang saat ini belum selesai perumusan adalah pembahasan terkait dengan pembagian urusan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Perumusan dalam pembagian urusan ini merupakan substansi utama dalam konteks otonomi daerah. Perlu kami sampaikan pula bahwa Komite I, Pansus Pemda DPR, dan pemerintah telah menyepakati substansi lain dan dalam Rancangan Undang-Undang Pemda, yaitu terkait dengan penataan daerah di mana dalam rumusan RUU ini DPD RI akan memiliki ruang lebih luas dan kewenangan yang lebih besar dalam melakukan penataan daerah. Salah satunya, kewenangan DPD RI untuk memberikan rekomendasi terhadap setiap Daerah Otonomi Baru yang akan dibentuk di kemudian hari. Pembahasan RUU Pemda di DPR akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya. 2. RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah 8


Sebagaimana sebagian sudah disampaikan oleh Prof. Dr. Farouk Muhammad. Beberapa rumusan yang hingga saat ini tercatat masih belum menemukan titik temu adalah terkait dengan pemilihan kepala daerah secara langsung atau tidak langsung, mekanisme penyelenggaraan kampanye, mekanisme pengaturan tentang dana kampanye, dan lain-lainnya. RUU ini juga akan diselesaikan pembahasannya pada masa sidang berikutnya. 3. Rancangan Undang-Undang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan atau RUU PPDK Komite I bersama dengan Komisi II DPR RI dan pemerintah secara intensif melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang PPDK. Namun, dalam perkembangannya pembahasan ini baru sebatas pada pembentukan panitia kerja yang langsung juga melibatkan Komite I DPD RI. Pembahasan terhadap RUU ini akan dilanjutkan pada masa sidang yang akan datang dengan kesepakatan pembahasan substansi RUU Pemda yang terkait dengan wilayah kepulauan sepenuhnya akan dibahas dalam Pansus RUU PPDK ini. Kemudian, hadirin sekalian yang saya hormati, terhadap 65 rancangan tentang pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) saat ini DPR melalu Komisi II telah melakukan pembahasan terhadap 65 RUU pembentukan DOB melibatkan Komite I DPD RI dan pemerintah. Terhadap 65 DOB ini, Komite I telah mengeluarkan 30 pandangan dan pendapat, sedangkan 35 lain yang saat ini masih belum mendapat pandangan dari DPD RI. Rapat kerja antara Komisi II, Komite I, dan pemerintah pada tanggal 27 Februari 2014 menyepakati beberapa hal, antara lain: 1. Komisi II, Komite I, dan pemerintah menyepakati untuk melakukan pembahasan terhadap seluruh 65 RUU pembentuk DOB dengan memprioritaskan terlebih dahulu 30 RUU DOB yang telah mendapat pandangan dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. 2. Komisi II mengharapkan agar DPD RI melalui Komite I tetap melanjutkan pembahasan terhadap 35 usulan DOB yang belum mendapatkan rekomendasi dari DPD RI dan segera menentukan sikap terhadap usulan Daerah Otonom Baru tersebut. 3. Komisi II, Komite I, dan pemerintah menyepakati untuk tetap melakukan pembahasan terhadap RUU DOB pada masa reses ini. 4. Dalam rangka pembahasan 65 RUU pembentukan Daerah Otonomi Baru. Komisi II telah membentuk panitia kerja DOB Papua dan Papua Barat yang diketuai oleh Khatibul Umam Wirano dan panitia kerja DOB non-Papua dan Papua Barat diketuai oleh Arif Wibowo. 5. Menyikapi perkembangan dalam pembahasan RUU DOB tersebut pemerintah yang dalam hal ini dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri juga telah membagi tugas pembahasan RUU DOB, yaitu pembahasan DOB Papua dan Papua Barat dipimpin oleh Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik, sedangkan pembentukan DOB non-Papua dipimpin langsung oleh Dirjen Otonomi Daerah. 6. Sedangkan, Komite I telah membagi tim kerja pembahasan DOB. Yaitu untuk DOB Papua dan Papua Barat dipimpin langsung oleh H. Dhani Anwar untuk bisa berdiri, kemudian DOB non-Papua Barat dipimpin oleh Prof. Dr Irjen Purnawirawan Farouk Muhammad, silakan berdiri. Terkait dengan pembahasan DOB ini, melalui Sidang Paripurna, Komite I meminta izin kepada DPD RI untuk dapat memberikan mandat dan dukungan terhadap pembahasan DOB yang dilakukan pada masa reses ini. Adapun jadwal dan mekanisme kerja akan 9


disesuaikan dengan perkembangan pembahasan di DPR nantinya. Selanjutnya, pandangan DPD RI terhadap rancangan undang-undang sebagaimana disebutkan di atas bahwa saat ini terhadap 35 usulan DOB yang belum mendapat rekomendasi DPD RI, 65 DOB yang akan dibahas di DPR. Terhadap 35 usulan DOB tersebut Komite I telah melakukan beberapa audiensi dengan 12 calon Daerah Otonomi Baru, 8 calon kabupaten, dan 4 calon provinsi. Nama DOB terlampir dalam laporan kami ini. Selanjutnya, Komite I telah melakukan kunjungan kerja dalam rangka melakukan tinjauan fisik kewilayahan calon Provinsi Kapuas Raya sebagai pemekaran dari Provinsi Kalimantan Barat dan calon Kabupaten Banua Landjak sebagai pemekaran dari Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 19 sampai 22 Februari 2014 yang lalu. Dari hasil kunjungan kerja tersebut, Sidang Paripurna hari ini Komite I mengharapkan agar DPD RI dapat mengesahkan dua pandangan, di antaranya adalah pandangan DPD RI terhadap rancangan Undang-Undang pembentukan Provinsi Kapuas Raya dan pandangan DPD RI terhadap rancangan pembentukan kabupaten Banua Landjak Provinsi Kalimantan Barat sebagai keputusan DPD RI untuk dapat diteruskan dalam pembahasan bersama DPR dan pemerintah. Berdasarkan kajian administratif dan kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komite I DPD RI di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya calon DOB Kapuas Barat, kami berpandangan dapat menyetujui usulan pembentukan Provinsi Kapuas Raya sebagai pemekaran dari Provinsi Kalimantan Barat. Dengan catatan, kalau ada administrasi yang masih kurang segera dilengkapi sambil berproses pembahasan bersama pemerintah dan DPR supaya menyesuaikan dengan PP No. 78 Tahun 2007. Sehingga, dalam pembahasan lanjutan di DPR bersama dengan pemerintah, calon Provinsi Kapuas Raya harus melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Terakhir, pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Sesuai dengan program kerja yang telah disusun oleh Komite I pada Masa Sidang III ini, Komite I menyepakati untuk melakukan pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum. Namun demikian, beragam aspirasi yang telah berhasil dihimpun oleh Komite I terkait dengan Undang-Undang tersebut hingga saat ini masih perlu dilakukan penelahan secara mendalam. Sehingga, pembahasan dan pengesahan terhadap hasil pengawasan undang-undang tersebut belum dapat dilakukan pada masa sidang ini. Demikianlah laporan akhir pelaksanaan tugas Komite I pada Masa Sidang III ini 2013 – 2014 yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami menutup laporan ini, kiranya atas nama Pimpinan dan anggota Komite I, agar kami berharap kepada anggota DPD RI yang mencalonkan diri kembali dalam pemilihan umum 9 April 2014 yang akan datang sukses terpilih kembali sehingga tugas-tugas kelembagaan dapat diteruskan berjalan berkesinambungan. Kemudian, juga kepada Anggota DPD RI yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR juga dapat menuai kesuksesan sehingga di masa yang akan datang mekanisme kerja DPR dan DPD dapat terbangun secara lebih harmonis. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Assalamulaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om shanti shanti shanti om. PIMPINAN SIDANG: DR. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Ya, setelah kita bersama mendengarkan laporan Pimpinan Komite I, apakah kita dapat menyetujui: 1) pandangan DPD RI tentang RUU tentang pembentukan Kabupaten baru

10


Banua Landjak di Provinsi Kalimantan Barat; 2) pandangan DPD RI terhadap RUU tentang pembentukan Provinsi Kapuas Raya. Setuju? KETOK 2X Terima kasih rekan-rekan Senator, saudara-saudaraku. PEMBICARA: ERMA SURYANI RANIK, SH. (KALBAR) Pimpinan, B-80. Erma Suryani Ranik, Kalimantan Barat, minta waktu untuk menyampaikan sesuatu sesuatu. PIMPINAN SIDANG: DR. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Saya kira belum ada kesempatan dalam waktu sekarang., kita masih laporan-laporan, nanti setelah itu baru ya. Ini laporan-laporan saja. Saya kira tadi kita sudah sepakati sebagai catatan saja ini. Saya kira kelengkapan berkasnya itu harus dilengkapi dan saya kira Kapuas Raya itu menurut saya itu agak mutlak karena di perbatasan dan saya sudah secara pribadi juga itu saya sudah pernah melakukan perjalanan ke sana, terpencil di perbatasan. Catatan saja seperti itu. PEMBICARA: ALIRMAN SORI, S.H., M. Hum., M.M. (KETUA KOMITE I) Izin, Pimpinan. Ada yang tertinggal dari laporan saya, ini penting. Pertama, saya informasikan kepada seluruh Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berasal dari Kapuas Raya, kemudian Banua Landjak. Apa yang kami lakukan hari ini merupakan dukungan politik yang luar biasa dari empat orang anggota DPD yang berasal dari Kalimantan Barat, di antaranya adalah Pak Ishaq Shaleh, kemudian Erma Ranik, kemudian adik saya Maria Goreti, kemudian Hj. Hairiah. Tanpa dukungan yang berempat ini tidak bisa kami melakukan apa-apa karena itulah standing politic DPD RI. Terima kasih untuk bisa dimaklumi. PIMPINAN SIDANG: DR. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih untuk tambahan informasi tadi, Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, itu tambahan informasi. Kita melangkah selanjutnya karena saya kira RUU ini sudah masuk dalam surpres yang sedang dibahas dalam list dalam daftar 65 daerah calon Daerah Otonomi Baru yang sedang dan akan terus dibahas di DPR bersama pemerintah dan DPD sekarang dan masa-masa yang akan datang. Kita terus berdoa mengawal ini dan mengawal ini dengan melengkapi semua keperluan. Selanjutnya, kami persilakan pada Komite III untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya karena ini juga akan mengambil keputusan ya? PEMBICARA: Prof. Dr. Dra. Hj. ISTIBSYAROH, S.H., M.A. (WAKIL KETUA KOMITE III) Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. 11


Om swastiastu. Yang terhormat Bapak dan Ibu pimpinan DPD RI, yang terhormat teman-teman Anggota DPD RI, serta Sesjen berserta jajarannya, dan hadirin yang berbahagia. Pada Sidang Paripurna yang mulia ini perkenankanlah kami menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sesuai Pasal 70 Ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Tata Tertib DPD RI yang meliputi tugas dan wewenangnya pada bidang pendidikan agama, kesehatan, kesejahteraan sosial, kebudayaan pariwisata, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan ketenagakerjaan. Pada Masa Sidang III tahun 2013 – 2014 periode ini, 16 Januari sampai 6 Maret 2014 kali ini, Komite III DPD RI sudah melaksanakan program kegiatan sebagai berikut. 1. 2. 3. 4. 5.

Penyusunan RUU inisiatif DPD RI tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional. Penyusunan RUU inisiatif DPD RI tentang Praktik Kefarmasian. Penyusunan pandangan dan pendapat atas RUU tentang Kesehatan Jiwa. Penyusunan pengawasan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Penyusunan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota DPD RI yang kami hormati, Sidang Dewan yang kami muliakan. Komite III DPD RI dalam menyusun kedua RUU di atas telah melaksanakan kegiatan ini. Bapak-Ibu Anggota DPD RI yang kami hormati dalam kegiatan pengawasan, Komite III DPD RI melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, yaitu tentang BPJS. Mohon maaf Pimpinan, baru tadi malam mendampingi Pimpinan MPR datang dari Vietnam, baru tadi malam, jadi serak suaranya habis. Bapak-Ibu Anggota DPD RI yang kami hormati serta Sidang yang kami muliakan, berdasarkan laporan yang telah kami sampaikan di atas melalui Sidang Paripurna yang mulia ini, Komite III DPD RI meminta kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhormat untuk mengesahkan satu materi, yaitu pandangan dan pendapat atas Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa untuk dapat disahkan menjadi keputusan DPD RI untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR RI. Akhirnya, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pimpinan beserta seluruh Anggota DPD RI, dan semua pihak yang telah banyak membantu, terutama Sekretariat Jenderal DPD RI dan jajarannya, serta media massa yang telah banyak membantu meliput kegiatan-kegiatan Komite III. Semoga segala upaya yang diberikan mendapat balasan kebaikan yang berlipat dari Allah SWT. Demikianlah laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite III DPD RI. Sebelumnya saya mengakhiri, kami juga menyampaikan belasungkawa dan semoga Bapaknya Ibu Hairiah, Bapak Hasan Kamaruddin itu khusnul khotimah dan dalam kuburnya mendapat ridho, mendapat keenakan di kuburnya. Amin ya Robbal'alamin. Akhirnya demikian laporan yang saya sampaikan. Wabillahitaufik walhidayah warridho wal’inayah, wassalamu'alaikum warahmatullahhi wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua. Om shanti shanti shanti om.

12


PIMPINAN SIDANG: DR. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih. Kita telah mendengarkan bersama laporan Pimpinan Komite III dan satu keputusan yang dimintakan persetujuannya, yaitu tentang pandangan dan pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa. Apakah kita setuju? KETOK 2X

Terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan pada komite IV untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya. PEMBICARA: GKR. AYU KOES INDRIYAH (WAKIL KETUA KOMITE IV) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk untuk kita semua. Om swastiastu. Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah, yang terhormat para Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang terhormat juga Sesjen dan hadirin yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian sehingga dapat menghadiri Sidang Paripurna ke-10 Dewan Perwakilan Daerah pada hari ini yang sekaligus menutup Masa Sidang III Tahun Sidang 2013 – 2014. Kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya, sesuai dengan jadwal rapat hari ini, perkenankan saya atas nama Pimpinan dan Anggota Komite IV menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pembahasan hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta laporan perkembangan pembahasan materi lainnya. Hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pimpinan Anggota dan hadirin yang kami hormati, pengembangan kegiatan kewirausahaan enterpreneurship melalui UMKM menjadi alternatif penunjang kehidupan ekonomi keluarga yang memerlukan dukungan permodalan dan pembinaan keterampilan, sehingga UMKM dapat memiliki sumber daya manusia yang tangguh dan manajemen yang baik. Meskipun berskala mikro, kecil, dan menengah, UMKM terbukti menjadi penopang perekonomian nasional ketika krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1998. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sesuai dengan amanat Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 224 Ayat 1 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD, Komite IV DPD RI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk mencapai target dan sasaran yang diinginkan, dalam pengawasan tersebut, DPD RI telah melakukan berbagai aktivitas berdasarkan agenda kegiatan yang telah disusun sebagai berikut. 1. Rapat Dengar Pendapat Komite IV DPD RI dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan perbankan pemerintah yang menyalurkan KUR, yakni Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2014.

13


2.

Penyerapan aspirasi masyarakat pada saat kegiatan anggota DPD RI di daerah pemilihan selama periode tahun sidang 2013 – 2014, khususnya pada kunjungan kerja Komite IV DPD RI ke provinsi masing-masing yang dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 6 Februari 2014. 3. Penyusunan hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 26 Februari 2014. 4. Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Kementerian Koperasi dan UMKM Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan para Direktur Utama perbankan penyalur KUR yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2014 di Bank Indonesia. Pimpinan, Anggota, hadirin yang saya hormati, dalam pengawasan tersebut, pokok permasalahan pelaksanaan Undang-Undang UMKM, antara lain: 1. meskipun telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 GTahun 2008 tentang UMKM, dukungan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengalokasian dana bagi UMKM dalam APBN dan APBD-nya masih minim, 2. pelaksanaan KUR melebihi target yang direncanakan di mana NPL mencapai 3,7%. Namun, KUR masih terkonsentrasi di Pulau Jawa serta kurang menjangkau sektor pertanian dan perikanan, 3. penyebab bunga tinggi KUR, di antaranya berkaitan dengan tujuan perbankan, yaitu mencari keuntungan dan prinsip yang dianut perbankan high risk, high return, 4. KUR merupakan kebijakan pemerintah dalam memberikan pinjaman, khususnya kepada usaha perseorangan. Manfaat KUR saat ini belum dirasakan oleh petani dan nelayan karena lebih banyak terserap pada sektor usaha perdagangan, 5. Bank Pembangunan Daerah akan meningkatkan pelaksanaan program KUR dan UMKM sesuai dengan ketentuan undang-undang mengingat fokus operasionalnya berada di daerah. Dengan demikian, sejalan dengan efektivitas UMKM yang berkembang di daerah, 6. terdapat salah persepsi dalam masyarakat mengenai dana bergulir yang disediakan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM seolah-olah merupakan hibah yang dialokasikan oleh pemerintah. Dana tersebut sebenarnya digunakan sebagai pinjaman yang harus dikembalikan dan sebagai dana untuk sarana usaha, seperti pelatihan dan pembekalan pengetahuan kewirausahaan (entreprenership) yang memerlukan pengawasan dalam pelaksanaannya, 7. banyak kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada UMKM, misalnya keringanan bea masuk barang impor, bahkan bea masuk itu ada yang dibebaskan, sedangkan keringanan pajak ekspor tidak pernah ada. Rekomendasi DPD RI terhadap pelaksanaan Undang-Undang UMKM, antara lain: 1.

2.

3.

pengembangan UMKM melalui kemitraan koperasi perlu ditingkatkan dalam upaya memperoleh pinjaman karena wadah usaha koperasi sangat lekat dengan budaya masyarakat Indonesia, APBN dan APBD dialokasikan secara proporsional serta diperlukan koordinasi antarkementerian terkait untuk mengatasi keterbatasan anggaran, sosialisasi, dan pemberdayaan UMKM. Perlu dibentuk tim pengawas di tingkat pemerintah provinsi untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyaluran KUR yang terdiri atas Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dekopindo, Askrindo, dan Kadin, birokrasi KUR seharusnya dapat lebih disederhanakan agar KUR dapat berjalan dengan efektif, 14


4.

tingkat bunga kurs saat ini sangat tinggi, yaitu berkisar 22% pertahun sehingga menghambat pengembangan UMKM, kebijakan KUR dan perbankan sedang mengupayakan suku bunga KUR agar berada dalam kisaran 1,15% sampai dengan 1,25% perbulan sehingga pertahunnya 13,8% sampai 15% per tahun, 5. saat ini, keuangan BUMN dan BUMD termasuk dalam ranah keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan peraturan khusus yang melindungi bank sehingga KUR tidak diperlakukan sama dengan jenis kredit lainnya. Hal itu dimaksudkan agar kredit yang tidak bisa dikembalikan tidak termasuk kerugian negara sehingga tidak diancam dengan tindak pidana korupsi, 6. perlu diatur kembali regulasi alokasi KUR yang spesifik, khususnya bagi petani dan nelayan karena usaha petani bersifat musiman, 7. agar pelaksanaan KUR tepat sasaran, rekomendasi dari tokoh masyarakat atau pemuka agama dapat digunakan sebagai salah satu jenis moral obligation, 8. agar dilakukan sosialisasi secara komprehensif dari pemerintah daerah dan perbankan mengenai eksistensi KUR dan dana bergulir serta implementasinya di lapangan, 9. pengusulan adanya program Proyek Agraria Nasional (PRONA untuk memudahkan aset tanah masyarakat sebagai jaminan kredit UMKM, 10. pengusulan adanya alternatif sistem nonbunga dalam penyaluran KUR, yaitu sistem simpan pinjam berbasis bagi hasil seperti yang dilaksanakan oleh Bank Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, Koperasi, dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT), 11. Program konsentrasi pembinaan UMKM yang dilakukan oleh salah satu bank BUMN yang namanya “Kampung BNI” agar dijadikan proyek percontohan bagi perbankan lainnya. Pimpinan, anggota, hadirin yang berbahagia, hasil pembahasan Komite IV telah berhasil dirumuskan dan dapat kami sampaikan dalam Sidang Paripurna yang mulia ini dengan harapan dapat diambil keputusan sebagai keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang hasil pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil. Pimpinan dan anggota hadirin yang saya muliakan, selain itu pada Masa Sidang III 2013 – 2014, Komite IV sedang melakukan pembahasan dua usul inisiatif RUU. 1.

RUU penyusunan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN dan APBD. Sedianya akan dituntaskan pada finalisasi tanggal 3 sampai 15 Maret 2014, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lanjutan. Diharapkan pada masa awal sidang IV 2013 – 2014, draft RUU tersebut dapat diselesaikan oleh Komite IV untuk selanjutnya dilakukan harmonisasi, pemantapan, dan pembulatan konsepsi bersama PPUU usul inisiatif. 2. Yakni RUU pengelolaan kekayaan Negara yang masih berada pada tahap penyusunan akhir naskah akademik oleh tim ahli Komite IV dan DIM RUU ini akan menjadi salah satu materi reses anggota Komite IV yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 30 Maret 2014. Selain itu, materi lainnya yang juga menjadi prioritas dalam masa reses anggota Komite IV, inventarisasi materi pertimbangan RAPBN tahun anggaran 2015. Pimpinan dan anggota DPD yang terhormat, demikian laporan pelaksanaan tugas Komite IV yang dapat kami sampaikan pada Sidang Paripurna pada hari ini. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada insan media, staf ahli, tim ahli, dan Sekretariat Jenderal atas partisipasinya dalam rangkaian agenda Komite IV. Akhir kata, kami juga ikut belasungkawa atas meninggalnya ayahanda tercinta Ibu Hairiah Komite II. Semoga almarhum diberi tempat yang mulia di sisi Allah di Surga Darussalam. Kami atas nama Pimpinan anggota dan Sekretariat Komite IV menyampaikan 15


selamat berjuang menyukseskan pemilihan umum legislatif pada tanggal 9 April 2014. Apa pun hasil pesta demokrasi nanti tentunya akan semakin menginspirasi Bapak dan Ibu untuk senantiasa memberikan karya-karya terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. PIMPINAN SIDANG: DR. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Pimpinan Komite IV. Setelah kita bersama mendengarkan laporan Pimpinan Komite IV, ada satu keputusan yang dimintakan untuk dimintakan persetujuannya di hadapan Sidang Dewan yang mulia pada pagi hari ini, yakni keputusan DPD tentang hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Apa kita setuju? KETOK 2X Terima kasih pada Komite IV yang telah menyelesaikan tugas dengan baik. Selanjutnya, kami persilakan pada Pansus Guru untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya. Dan, untuk ini Pimpinan Sidang saya persilakan kepada Ibu Wakil Ketua untuk melanjutkannya. Silakan. PEMBICARA: Prof. Dr. H. MOHAMAD SURYA (KETUA PANSUS GURU) Yang terhormat Saudara Pimpinan DPD RI, yang terhormat Saudara Pimpinan Alat kelengkapan DPD RI dan Kelompok DPD di MPR RI, yang terhormat jajaran Sekretariat Jenderal DPD RI, yang terhormat Saudara-Saudara Anggota DPR RI, serta para tamu dan hadirin yang berbahagia. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Tidak terasa sudah sembilan bulan lamanya sejak tanggal 4 Juni 2013, Pansus Guru di DPD RI telah bekerja secara nyata menyusun rekomendasi pengelolaan guru dan memperjuangkan hak-hak guru meskipun secara formal Pansus Guru dibentuk pada tanggal 26 Februari 2013 dengan Surat Keputusan Pimpinan DPD RI No. 16/Pimpinan/IV/2012-2013 dan diperpanjang masa tugasnya selama tiga bulan sampai dengan 4 Maret 2014 melalui Keputusan DPD RI No. 22/DPD RI/II/2013-2014. Pembentukan pansus jangan dilatarbelakangi oleh adanya berbagai permasalahan guru. Salah satunya adalah masih rendahnya komitmen pemerintah dalam melaksanakan rekomendasi ILO/UNESCO mengenai status guru. Ditambah lagi pemerintah daerah sering tidak konsisten mengeluarkan kebijakan tentang guru yang berlawanan sebagai dampak dari sistem politik dan sistem otonomi daerah yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Efeknya, para guru belum mampu melaksanakan tugas pokoknya secara profesional yang pada gilirannya mengakibatkan terganggunya pelayanan hak dasar setiap anak. Praktik pengelolaan guru yang salah menyebabkan rendahnya mutu pendidikan nasional. Kebijakan pengelolaan guru yang dikeluarkan pemerintah hingga saat ini belum bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Pengelolaan guru harus menyentuh segala hal yang berkaitan dengan guru, mulai dari perhitungan dan perencanaan kebutuhan guru secara matang, pendidikan calon guru, status guru honorer, penugasan, dan distribusi yang 16


merata. Beban kerja guru, penilaian kinerja guru yang berbasis praktik mengajar di dalam kelas, mutasi dan promosi guru yang tidak berbasis kepentingan politik, pengembangan karier guru agar sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen, pembinaan dan pengembangan kompetensi guru, realisasi hak guru yang belum terprogram dengan baik, perlindungan guru yang kurang, dan organisasi guru yang belum mampu mewadahi upaya peningkatan kesejahteraan dan profesionalitas guru. Pansus Guru dibentuk untuk memetakan permasalahan, mencari solusi, menampung berbagai aspirasi, baik dari komunitas guru sendiri, masyarakat umum, penyelenggara pendidikan, dan pemerintah daerah mencari solusi, mengembangkan konsep perbaikan dalam rangka status dan peran guru sebagai komponen penentu kemajuan bangsa. Rekomendasi yang dihasilkan oleh Pansus Guru diharapkan menjadi guidance bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan guru. Alhamdulilah, tugas yang diamanatkan Sidang Paripurna DPD RI kepada Pansus Guru itulah telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Pada Sidang Paripurna hari ini, Pansus Guru akan menyampaikan hasil kerjanya berupa resolusi DPD RI atas permasalahan guru di Indonesia sebagaimana yang naskahnya ada di hadapan Bapak dan Ibu Anggota DPD RI. Pansus mengharapkan agar resolusi DPD RI atas permasalahan guru di Indonesia tersebut dapat dibahas untuk disahkan dalam Sidang Paripurna DPD RI yang terhormat ini. Selama sembilan bulan menjalankan tugasnya, Pansus Guru sudah melakukan serangkaian kegiatan, seperti sidang pleno, rapat kerja dengan tiga kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Lalu, sidang dengar pendapat umum dengan pakar dan organisasi guru, antara lain: 1) Prof. Dr. Soedijarto, M.A. (Guru Besar UNJ); 2) Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd. (Rektor UPI Bandung); 3) Dr. Nurlena Rifai, Phd. (Dekan FTIK UIN Syarif Hidayatullah); 4) Prof. Dr. Said Hamid Hasan dari UPI Bandung; 5) Persatuan Guru Republik Indonesia; 6) Forum Honorer Indonesia. Selain itu, Pansus Guru telah melakukan FGD di tiga daerah, yaitu di Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara, dan terakhir finalisasi yang dilaksanakan di Bandung tanggal 25 sampai 28 Februari 2014 yang lalu. Pada masa persidangan III ini, Pansus Guru telah melakukan beberapa kegiatan, di antaranya sidang pleno Pansus Guru dalam rangka optimalisasi program dan capaian asa kerja pada Masa Sidang III Tahun 2013 – 2014 ini Pansus Guru telah melaksanakan kegiatan sidang pleno sebanyak dua kali dan rapat kerja. Pansus Guru telah melaksanakan rapat kerja dengan tiga kementerian: Kementerian Pendidikan dan Kebudayan, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Rapat kerja ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat terkait dengan kebijakan pemerintah mengenai guru implementasinya di lapangan. Berdasarkan hasil rapat kerja dengan ketiga kementerian tersebut, Pansus Guru memperoleh informasi bahwa pada dasarnya pemerintah telah memiliki kebijakan mengenai guru, namun masih terkenal parsial. Solusi yang komprehensif tentu diperlukan agar proses pemberdayaan guru-guru, baik PNS maupun honorer bisa dioptimalkan, khususnya berkaitan pengangkatan, inpassing, sertifikasi, dan peningkatan kesejahteraan. Selain itu, program reformasi birokrasi yang berkaitan dengan bidang pendidikan dalam upaya meningkatkan profesionalitas guru, baik yang bertugas di sekolah/madrasah negeri maupun swasta merupakan bukti dari political will pemerintah yang sudah semestinya harus disambut secara positif oleh kita semua. Panitia khusus guru DPD RI menyadari bahwa revisi PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru merupakan sebuah kebutuhan untuk memecahkan persoalan guru.

17


Hadirin yang saya hormati, dalam rangka memperoleh pandangan mengenai masalah guru dari berbagai sudut pandang keilmuan, maka panitia khusus guru telah menghadirkan pakar yang berasal dari perguruan tinggi dan forum dalam forum sidang dengar pendapat umum. Pada Masa Sidang III Pansus Guru telah melakukan sidang dengar pendapat umum dengan pakar pendidikan dari universitas pendidikan di Indonesia yang juga sebagai tim penyusun kurikulum 2013, yakni Prof. Dr. Said Hamid Hasan. Dalam paparannya, beliau mengulas tentang beberapa hal, antara lain: 1. guru harus berkualifikasi S1 di mana untuk pendidikan masih calon guru diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, 2. penugasan guru di daerah oleh pusat berdasarkan kepada kebutuhan guru di daerah dengan tetap memperhatikan hak-hak guru, 3. beban kerja guru maksimal adalah 38 jam kerja perminggu dengan memperhatikan status guru pemula, madya, dan pembina, 4. pengangkatan guru honorer menjadi PNS dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah. Guru honorer tersebut dalam jangka waktunya paling lama lima tahun setelah melalui kajian kebutuhan harus diangkat menjadi PNS melalui ujian. Perumusan naskah hasil kerja Pansus Guru, dalam rangka merumuskan hasil kerjanya, Pansus Guru telah melakukan finalisasi perumusan naskah resolusi DPD RI atas permasalahan guru di Indonesia. Adapun kesimpulan terhadap kajian permasalahan guru di Indonesia adalah manajemen guru masa depan menuntut pertimbangan perumusan kebijakan yang sistemik dan sistematik. Manajemen guru sebagaimana dimaksud terutama berkaitan dengan penyediaan rekrutmen, pengangkatan dan penempatan sistem distribusi, sertifikasi, peningkatan kualifikasi, penilaian kerja, uji kompetensi, penghargaan dan perlindungan kesejahteraan, pembinaan karier, pengembangan keprofesian yang berkelanjutan, serta pengelolaan guru di daerah khusus yang relevan dengan tuntutan kekinian dan masa depan. Dalam kaitannya dengan substansi manajemen guru sebagaimana dijelaskan di muka, beberapa hal yang perlu menjadi catatan khusus: Pertama, perlu ditetapkan standar mahasiswa calon guru. Standar dimaksud guru berupa kemampuan intelektual, kepribadian, minat, bakat, ciri-ciri fisik, dan sebagainya. Penentuan standar ini ditetapkan oleh institusi penyedia calon guru dan atau difilter melalui seleksi calon peserta pendidikan profesi guru. Dengan demikian, ke depan hanya seseorang yang karakteristik tertentulah yang akan direkrut sebagai calon guru. Perencanaan kebutuhan guru harus dilakukan secara cermat dan komprehensif sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, bidang keahlian, sasaran, dan sebaran sekolah. Dalam kaitannya dengan rekrutmen calon guru, sudah seharusnya mejadi kebijakan nasional yang tersentralisasi. Demikian juga pembinaan dan pengembangan keprofesian dan karirnya. Atas dasar itu, kiranya diperlukan regulasi baru atau merevitalisasi manajemen guru yang mampu menyinergikan lembaga penyedia, pengguna, dan pemberdayaannya. Regulasi itu, misalnya, berupa Peraturan Presiden mengenai sistem terpadu manajemen penyediaan, pemberdayaan, dan pengembangan guru. Problem itu muncul karena pemerintah mengafirmasi rekomendasi ILO/UNESCO tahun 1966 tentang Status Guru dan juga tidak mematuhi perintah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pembentukan lembaga khusus yang mengurus guru, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kependidikan ternyata tidak mampu melakukan koordinasi eksternal dengan baik sehingga keberadaan lembaga ini tidak memberi kontribusi yang utuh dan signifikan terhadap permasalahan guru. 18


Secara kategori, terdapat dua permasalahan besar yang mendera guru, yaitu permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Permasalahan pertama adalah permasalahan jangka pendek yang segera diselesaikan secara tuntas, sedangkan pemasaran jangka panjang perlu disiapkan grand design yang tepat agar ada jaminan bahwa bangsa Indonesia memiliki guru profesional yang sesungguhnya. Dengan demikian, diperlukan program jangka pendek dan jangka panjang meningkatkan kondisi guru. Selanjutnya, Pansus Guru merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengkaji permasalahan guru jangka pendek, yaitu: a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

guru honorer K1dan K2 yang telah mengikuti tes tahun 2013 harus diangkat sebagai PNS. Setelah itu, bagi honorer yang nonkategori yang telah mengikuti tes tahun 2013, direkomendasikan agar diangkat menjadi PNS secara bertahap, pemerintah harus menetapkan penghasilan minimal dengan standar di atas UMR sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 bagi honorer yang bekerja di sekolah negeri ataupun serta guru tetap dan tidak tetap yang bekerja di sekolah swasta dan memberikan subsidi melalui APBN, untuk mengatasi permasalahan kesulitan mengajar 24 jam tatap muka sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 perlu dilakukan pengaturan ulang. Beban mengajar tatap muka seharusnya tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga tugas tambahan lain dan tugas lainnya yang relevan. Untuk itu, harus segera dilakukan perubahan terhadap PP No.74 Tahun 2008, Peraturan Mennegpan dan RB No. 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya yang antara lain mewajibkan guru untuk membuat publikasi ilmiah harus dihapus karena bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mendesak pemerintah cq Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengeluarkan peraturan yang terkait perlindungan guru sesuai dengan UndangUndang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, organisasi profesi guru agar diatur dan ditetapkan hanya satu organisasi melalui perubahan PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru untuk memudahkan pemberdayaan organisasi tersebut dalam rangka peningkatan keprofesionalan, kesejahteraan, dan penegakan kode etik, mendesak pemerintah mendesain ulang manajemen guru dengan tata kelola yang baru yang dapat memutus mata rantai hubungan guru dengan pejabat politik sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil di daerah. Di pihak lain, tata kelola dimaksud harus mengembalikan otonomi guru, mendorong kreativitas, inovasi, dan kinerja guru, serta memudahkan guru memperoleh hak-hak konstitusionalnya secara berkeadilan, mendesak pemerintah untuk membentuk badan khusus pengelola guru yang bertanggung jawab langsung pada presiden atau membentuk satu-satunya unit utama (setingkat direktorat jenderal) yang mengelola guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mendesak pemerintah untuk menyelesaikan sertifikasi guru yang diangkat sebelum Desember tahun 2005 paling lambat tahun 2015 sesuai dengan amanat UndangUndang No. 14 Tahun 2005. Guru negeri dan swasta yang diangkat setelah Desember 2005 sampai 2015 yang memenuhi syarat disertifikasi dengan cara yang sama dengan guru yang diangkat sebelum 2005 yang regulasinya harus masuk dalam Revisi PP No. 74 Tahun 2008.

Sedangkan, untuk permasalahan guru jangka panjang, pansus merekomendasikan pemerintah beberapa hal sebagai berikut. 19


a.

Mendesak pemerintah untuk mendesain ulang proses pendidikan calon guru, termasuk pendidikan profesi dengan menetapkan persyaratan mahasiswa calon guru, seperti kemampuan intelektual kepribadian, minat, idealisme, dan penentuan standar proses dan kelulusan. b. Mendesak pemerintah untuk membuat perencanaan kebutuhan guru secara komprehensif dan cermat sesuai dengan karakteristik kebutuhan satuan pendidikan bidang keahlian dan sebaran sekolah rekrutmen calon guru sudah seharusnya menjadi kebijakan nasional yang tersentralisasi. Dengan demikian juga, pembinaan dan pengembangan keprofesian dan karier guru. c. Pemerintah daerah harusnya menyediakan anggaran pendidikan dalam APBD untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesional dan meningkatkan komunikasi, kualifikasi, dan kesejahteraan guru. Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota DPD RI yang sangat kami hormati, Sidang Dewan yang kami muliakan, akhirnya perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pimpinan beserta seluruh Anggota DPD dan semua pihak yang telah banyak membantu, terutama Sekretariat Jenderal DPD RI dan jajarannya, tenaga ahli, serta media massa yang telah banyak membatu meliput kegiatan-kegiatan Pansus Guru DPD RI. Semoga segala upaya yang telah kita lakukan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara. Sebelum mengakhiri laporan ini, kami juga dari Pansus Guru menyatakan ikut berduka cita dengan kepergian ayahanda Ibu Hairiah dari Kalimantan Barat. Sama kita pun berdoa semoga arwahnya diterima oleh Allah SWT dan yang ditinggal diberikan ketabahan. Semua pada rekan-rekan yang akan maju lagi untuk ikut tes tanggal 9 April, kami ikut berdoa semoga sukses, semua berhasil sebab sadar atau tidak kita yang ada di ruangan ini pernah bersentuhan dengan guru di sekolah ketika kita sekolah. Oleh karena itu, jangan lupa silaturahmilah kepada guru-guru yang telah mengantar kita berada di ruang ini. Imbauan dari seorang guru. Demikianlah laporan perkembangan pelaksanaan tugas Pansus Guru DPD RI. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera bagi kita semua. Om shanti shanti shanti om. Hidup guru! PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih pada Ketua Pansus Guru , Pimpinan Pansus Guru. Dan, dalam hal ini saya menggantikan Pak Laode dan kita mungkin akan menyepakati setelah bersama mendengarkan laporan Pimpinan Pansus Guru. Apakah kita dapat menyetujui resolusi DPD RI atas permasalahan guru di Indonesia? Setuju? KETOK 3X

Selanjutnya, kami persilakan kepada PURT dan sebelumnya mungkin kita sepakati apakah kita harapkan bisa menyelesaikan pada pukul sebelum pukul 13:00 WIB. Kami persilakan. PEMBICARA: Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH. (KALSEL) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan DPD yang terhormat, rekan-rekan senator yang terhormat, PURT DPD pada masa sidang ini telah melaksanakan pembahasan rancangan rencana strategis DPD RI tahun 20


2015 – 2019 dan rancangan usulan Pagu Indikatif DPD RI Tahun 2015 dan juga membahas mengenai jaminan pemeliharaan kesehatan bagi anggota DPD RI beserta keluarga. UndangUndang 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional mengamanatkan bahwa setiap kementerian atau lembaga harus menyusun perencanaan strategis untuk periode 5 tahun sebagai pedoman dalam penyusunan program kegiatan tiap tahunnya selanjutnya sesuai siklus penyusunan anggaran kementerian lembaga pada bulan Februari 2014. Kementrian atau lembaga diharuskan telah menyampaikan usulan pagu indikatif tahun 2015 dalam rangka penyusunan rancangan anggaran DPD RI Tahun 2015, PURT DPD bersama Sekretariat Jenderal DPD RI telah menyusul perancangan rencana strategis atau renstra DPD RI tahun 2015-2019 untuk kelengkapan dokumen dalam pengajuan usul pagu indikatif DPD RI tahun 2015 kepada pemerintah maka dalam forum Sidang Paripurna ini kami Pimpinan PURT mohon persetujuan agar RENSTRA ini menjadi keputusan DPD RI berkenaan dengan usulan berkenaan dengan usulan pagu indikatif yang disusun dan usulan dari berdasar rancangan rencana strategis DPD RI tahun 2015-2019 dan usulan dari alat kelengkapan DPD RI kelompok DPD RI di MPR. Serta di unit kerja Sekretariat Jenderal RI mempunyai program prioritas sebagai berikut : 1. Penyusunan produk legislasi dan hasil pengawasan DPD atas pelaksanaan UndangUndang tertentu. 2. Kegiatan pembahasan RUU bersama dengan DPR dan pemerintah. 3. Pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPD RI 4. Sosialisasi hasil tugas DPD RI kepada masyarakat dan daerah yang dilaksanakan oleh seluruh anggota DPD RI 5. Penyelenggaraan dukungan operasional kerja sekretariat jenderal. 6. Pembangunan kantor DPD RI di ibu kota Provinsi. 83.04 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka usulan pagu indikatif DPD adalah sebesar pagu indikatif tahun 2015 DPD adalah sebesar 1.861.950.000 Pimpinan DPD dan rekan-rekan senator yang terhormat itu ada milyar milyarnya 2 kali berarti sebelumnya itu triliun salah ketik itu sebagaimana diketahui bahwa sejak 1 Januari 2014 telah diberlakukan sistem jaminan sosial nasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial maka PT. Askes Bertransformasi menjadi di BPJS kesehatan dan tidak diperbolehkan memberikan pelayanan komersial sehingga sebelum berakhir batas waktu pelayanan Jamkesmas dan Jamkestama pemerintah sudah mengantisipasi pelayanan kesehatan yang dilaksanakan PT Askes yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dengan melakukan tender ulang pelaksana pelayanan Jamkestama bagi pejabat negara pada tahun 2014 dalam rangka memperoleh penjelasan mengenai jaminan pemeliharaan kesehatan bagi anggota DPD beserta keluarga pada tahun 2014 telah dilaksanakan Rapat Pleno PURT bersama Komite III dengan Direktur Jenderal Anggaran Kementrian keuangan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kesehatan berkenaan dengan dasar hukum pelayanan Jamkestama pemerintah telah merevisi peraturan presiden Nomor 88 Tahun 2010 dengan menerbitkan peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2013 tentang jaminan pemeliharaan kesehatan, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR,DPD,BPK, KY, Hakim MK dan Hakim Agung, namun peraturan Presiden tersebut oleh Presiden dicabut kembali pencabutan peraturan Presiden mengakibatkan pelaksanaan tender yang telah ada pemenangnya tidak dapat diteruskan dan pelayanan kesehatan terhadap peserta Jamkestama belum ada yang mengelola oleh karena itu hingga saat ini pelayanan kesehatan bagi pejabat negara beserta keluarga hanya diatur oleh BPJS kesehatan alur pelayanan jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut peserta melakukan pemeriksaan atau pengobatan di fasilitas kesehatan primer yaitu puskesmas dokter keluarga atau klinik yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan apabila tidak dapat ditangani pada fasilitas kesehatan primer baru 21


kemudian dirujuk ke rumah sakit atau dokter spesialis sesuai peraturan perundang-undangan, BPJS tidak dapat menjalankan layanan kesehatan Paripurna ataupun komersial sehingga bagi pejabat negara beserta keluarga jika akan mendapatkan layanan kesehatan paripurna harus mengikuti asuransi komersial untuk memberikan pelayanan yang paripurna bisa dilakukan koordinasi manfaat Coordination of Benefit antara manfaat kesehatan yang ditanggung BPJS dan manfaat tambahannya dari asuransi komersial dalam rapat pleno PURT dan Komite III bersama Dirjen anggaran dan BPJS kesehatan. Pertama DPD mengusulkan kepada pemerintah agar segera menerbitkan kembali dasar hukum tentang pelayanan Jamkestama bagi pejabat Negara beserta keluarga dengan mempertimbangkan hak dan kedudukan anggota DPD RI sebagai pejabat Negara sebagaimana diatur dalam peraturan perUndang-Undangan kedua sebagaimana diatur dalam peraturan perUndang-Undangan. Kedua, DPD mengsusulkan kepada pemerintah agar pejabat negara beserta keluarga diberikan manfaat tambahan jaminan pemberian kesehatan paripurna yang dikelola oleh asuransi kesehatan komersial untuk melengkapi jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola oleh BPJS. Sekertaris Jenderal DPD telah telah mengirimkan surat kepada Direktur utama BPJS kesehatan yang menegaskan kedudukan anggota DPD sebagai pejabat negara yang tugas konstitusionalnya dilakukan di pusat dan di daerah. Sehingga diusulkan agar bagi anggota DPD beserta keluarga dapat diberikan dispensasi pelayanan kesehatan yang berupa apabila akan berobat tidak diperlukan pelayanan kesehatan tingkat pertama namun dapat langsung ke rumah sakit yang telah ditentukan oleh BPJS kesehatan. Pimpinan DPD yang terhormat, rekan-rekan Senator DPD yang terhormat berkenaan dengan laporan laporan PURT yang telah di sampaikan tersebut pada Paripurna ke-10 DPD ini memohon persetujuan rancangan ekstra oh sudah kami tadi demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan berkenaan dengan pelaksanaan tugas PURT DPD pada masa sidang ke III tahun 2013-2014 untuk menjadi perhatian seluruh anggota DPR DPD RI maka dalam kesempatan ini. Besok mulai tugas di daerah selamat bertugas sampai tanggal 30, kemudian tanggal 30 kunker lagi, kunjungan kerja sampai tanggal terakhir sebagaimana alat kelengkapan yang lain dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan turut berduka cita atas wafatnya ayah kandung rekan kita Hairiah semoga arwah Almarhum diterima di sisi Allah SWT, Assalamu’Alaikum Wr.Wb. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan PURT setelah kita bersama mendengarkan laporan, apakah kita dapat menyetujui? Ibu Pimpinan boleh saya kira kita putuskan dulu, ya maksud saya cuma sedikit saja jadi kami mendukung sekali supaya betulbetul nanti pansus ini bergerak betul karena kami merasakan sendiri Bu Pimpinan , mohon maaf belum dipersilahkan kami merasa sendiri baru-baru ini saya pergi ke perbatasan apalagi provinsi yang jauh-jauh itu dan kemudian jatuh dari atas begitu ke bawah ke perahu kecil, kemudian saya harus ke dokter dan terasa mahal sekali Ibu Pimpinan sampai untuk terapi dan lain-lain harus mengeluarkan sampai 4juta-3juta padahal jarang saya mendapatkan begitu jadi mohon supaya betul-betul diperjuangkan begitu, terima kasih dan penghargaan setinggitingginya kepada tim ya terima kasih Bu, jadi sekali lagi setelah kita bersama mendengarkan laporan pimpinan PURT apakah kita dapat menyetujui keputusan DPD RI tentang rencana strategis 2015-2019?setuju? KETOK 2X

22


Selanjutnya marilah kita mendengarkan laporan perkembangan tugas alat kelengkapan lain secara berturut-turut kita mulai dari panitia perancang Undang-Undang PPUU, kami persilakan. PEMBICARA: I WAYAN SUDIRTA, SH. (BALI) Saudara pimpinan dewan perwakilan Daerah Republik Indonesia yang kami hormati, Saudara-Saudara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia jajaran sekretariat jenderal serta hadirin yang kami hormati. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Hidayahnya hidayahnya kepada kita semua sehingga sidang pada hari ini dapat kita laksanakan dengan baik dan lancar, pertama-tama perkenankan lah kami atas nama segenap anggota dan Pimpinan panitia perancang Undang-Undang menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya almarhum H. Hasan Kamarudin ayah kandung dari saudara Hairiah salah satu pimpinan PPUU dengan do'a semoga arwah Alm mendapat tempat yang baik di sisi Allah SWT para hadirin yang kami hormati ada 2 hal yang akan kami sampaikan pada kesempatan sidang Yang Mulia kali ini. Pertama menyangkut penugasan kepada panitia perancangan Undang-Undang oleh Panmus berkaitan dengan usulan penyempurnaan pasalpasal yang mengatur tugas bangunan dan kewenangan PAP dalam RUU tentang DPD yang telah kita putuskan pada sidang paripurna ke-8 tanggal 20 Desember tahun 2013 yang lalu. Berkaitan dengan usulan PAP tersebut panitia Perancang Undang-Undang telah mengadakan sidang pleno kemarin dan menyetujui rumusan penyempurnaan pasal berkaitan dengan PAP (Panitia Akuntabilitas Publik) .Dalam RUU tentang DPD secara substansi mungkin nanti Pimpinan baru saja Pimpinan PAP telah menjelaskan kronologis serta rumusan yang bersangkutan dalam laporannya maka berdasarkan hal tersebut karena subtansi tersebut sudah untuk penguatan kelembaga DPD melalui PAP dan telah dibahas bersama dengan badan akuntabilitas keuangan Negara ,DPR dan BPK kami mohon materi sebut dapat diteruskan dalam Sidang Paripurna hari ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RUU tentang DPD sebagai keputusan DPD nomor 23 DPD RI/II/ 2013-2014 dan ternyata ini sudah diputuskan barusan, hal kedua yang akan kami sampaikan adalah berkaitan dengan tangan DPD ke depan besok kita sudah memasuki kegiatan di daerah dan sebentar lagi menghadapi pemilu legislatif pemilu pada tanggal 9 April 2014 setelah itu DPR akan mulai membahas RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 kita semua tahu bahwa dalam draft RUU yang disampaikan DPR tidak ada satupun BAB tentang yang dilakukan perubahan di mana bab tentang DPD tersebut tidak kita lihat sama sekali oleh karena itu kami meminta dukungan baik dari pimpinan maupun seluruh anggota DPD untuk bersama-sama memantau pembahasan RUU tersebut oleh pansus di DPR sekarang ini panitia perancang Undang-Undang sendiri sesuai dengan lingkup tugasnya akan mempersiapkan diri menyusun materi-materi lobi maupun mempersiapkan tim panitia perancang Undang-Undang untuk pembahasan RUU tersebut. Para hadirin yang saya hormati, hal lain yang bisa kami laporkan adalah atas Pleno yang dilakukan kemarin panitia perancang Undang-Undang telah menyepakati penerbitan 2 buku, buku pertama adalah tentang Undang-Undang desa kenapa Undang-Undang desa ini dibukukan karena ada sejenis kebutuhan masyarakat sebenarnya Undang-Undang desa itu macam apa banyak masyarakat yang tidak punya Undang-Undang itu dan sulit mengakses berbagai fasilitas yang ada, kemudian Pleno memutuskan buku ini harus dicetak dengan maksud juga untuk menjelaskan pada masyarakat bahwa ternyata di dalam pembahasan 23


Undang-Undang desa tersebut peranan DPD tidak lah kecil ada beberapa catatan dari rekanrekan yang mengikuti dengan baik pembahasan tersebut saya termasuk salah satu di antaranya cukup besar keputusan-keputusan yang dibuat oleh DPD melalui RUUnya itu diakomodir oleh DPR agar masyarakat mengetahui peran apa yang di mainkan oleh DPD maka buku ini penting dan dibuatkan pengantar, saya berharap Pak Sekjen dan Pimpinan memberi dukungan jika saja anggaran di PPUU tidak memadai , saya ingin meminta jaminan dan dukungan agar seluruh anggota yang mau mensosialisasikan Undang-Undang karena itu karya bersama tidak seorangpun di antara anggota kita kekurangan bahan dengan kata lain jangan dibatasi pencetakannya sekali lagi ini sangat penting sebagai ilustrasi di berbagai rekan telah diundang untuk masa reses yang akan datang, berbagai Kabupaten telah meminta agar anggota DPD itu turun memberikan penjelasan kepada kepala dusun, kepala desa adat lembaga-lembaga adat kemudian buku yang kedua sekalipun mungkin prioritasnya adalah NTT, NTB, Bali, Lampung, Sulawesi tenggara, Kalimantan Tengah. Ternyata UndangUndang RUU Bali juga sangat diperlukan ternyata memang DPD juga bisa berbuat walaupun serba sedikit tapi kalau yang sedikit ini tidak disosialisasikan semakin jelas bagi orang-orang yang tidak suka pada DPD, bahwa DPD itu tidak jelas karyanya maka RUU ini juga perlu disosialisasikan dan minta dukungan sekali lagi karena ada anggota-anggota yang sangat membutuhkan RUU ini untuk disosialisasikan ke masyarakat. Para hadirin yang saya hormati demikian saja yang bisa saya laporkan dan tidak kalah pentingnya adalah yang berkaitan dengan 2 hal tadi hari ini kita menerima edaran untuk pembentukan kaukus parlemen untuk desa saya pribadi dan atas nama Ketua PPUU menghimbau agar seluruh anggota DPD ikut dalam kaukus ini tampak memperdebatkan siapa yang memprakarsai? siapa yang memimpin kaukus ini? alasannya masih ada perdebatan tentang Undang-Undang desa ini paling utama di Bali dan di Sumatera Barat, apakah nanti tidak merugikan lembaga-lembaga adat dan juga beberapa daerah lain? mengutarakan hal yang sama agar kekhawatiran itu bisa terjawab dan bisa dihindari sebaiknya. PEMBICARA: Drs. H. A. M. FATWA (DKI JAKARTA) Dan dalam hal ini mereka tidak ke DPR tetapi ke DPD selanjutnya perlu kami juga tambahkan bahwa buku - buku ini tentunya nanti akan sangat bermamfaat bukan untuk kita dan masyarakat tetapi lebih khusus lagi kepada rekan-rekan anggota DPD RI yang mungkin akan terpilih selain dari anggota-anggota lama yang juga masih akan melanjutkan tugasnya berhasil kembali di Senayan ini. Selanjutnya kami laporkan bahwa tentang hasil pembahasan pansus tata tertib karena pansus ini sebenarnya sebagai bantuan tambahan dari tugas pokok yang merupakan memang tugas pokok dari Badan Kehormatan, maka kami laporkan juga hasil dari Pansus tentang tata tertib telah 2 kali dilakukan konsinyering dan pada konsinyering pertama pada tanggal 4 - 6 Desember 2013 mengundang 2 pesiunan anggota parlemen yaitu Bapak Zein Bajeber dan Bapak Insat Sudiro yang banyak berpengalaman di dalam penyusunan tata tertib di parlemen. Dalam kedua pembahasan ini yang pertama terkait dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi yaitu tentang pengajuan penyusunan dan penyebar luas program legislasi Nasional tentang pembahasan rancangan Undang-Undang tentang penyusunan RUU DPD diluar program legislasi Nasional, kemudian yang di luar dari keputusan Mahkamah Konstitusi telah kita siapkan konsep keputusan mengenai pembentukan Badan anggaran dengan tugas diantaranya menyusun RAPBN, bayangkanlah kamu pulang sekarang Panitia - panitia menjadi Badan kemudian ini konsep berbarengan maka kau Suruh orang telah menjadi keras , ini tentu ada debatable tetapi inilah kesimpulan diksusi supaya tidak usah harus ada perbedaan antara DPR dengan DPD tentang komisi dan komite itu karena sering juga membingungkan masyarakat kemudian memperkuat fungsi pengawasan yang menjadi kewenangan nanti namanya tentu Badan Akuntabilitas Publik. 24


Dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk kefektivitas alat kelengkapan keanggotaan selain Komite tidak harus mewakili seluruh provinsi jadi yang diwakili seluruh provinsi itu hanya komisi atau komite nantinya dalam hal ini hasil diskusi adalah Badan Kehormatan cukup 7 Anggota di DPR saja yang 560 Anggota itu cukup 11 anggota Badan Kehormatan , Badan hubungan antar lembaga cukup 5 anggota, Badan urusan rumah tangga itu cukup 15 anggota. Nah selanjutnya penggunaan hak bertanya yang juga menjadi kewenangan DPD dijabarkan didalam tata tertib dengan mekanisme sebagaimana yang telah dilakukan sebagai contoh pada saat DPD mengajukan hak bertanya kepada Presiden beberapa waktu yang lalu yaitu tentang kebijakan Pemerintah seperti diketahui bahwa telah menjadi perdebatan sengit juga di sini, tetapi sayang kita tidak mempunyai hak untuk melanjutkan meskipun kelihatan dalam perdebatan itu bahwa pada umumnya kita ini tidak puas namun hal ini dilanjutkan dengan suatu seminar yang dihadiri 500 anggota dari berbagai disiplin ilmu masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat ,kalangan Pemerintah Pusat, Kementerian dan dari kalangan Pemerintah Daerah. Hasil seminar itu juga dalam proses dibukukan tetapi memang tidak diterbitkan oleh Badan Kehormatan ini sebagai contoh saja dan sekedar tambahan bahwa ternyata penggunaan hak bertanya yang kita lakukan berapa bulan yang lalu itu dalam sejarah keparlemenan diselidiki bahwa dalam sejarah keparlemanan kita itu baru pertama kali sebanyak 96 pendukungnya itu dalam sejarah yang terbanyak hanya 12 anggota di parlemen selama ini yaitu yang dipelopori waktu itu oleh Almarhum Kyai Yusuf Hashim sebanyak 12 anggota parlemen karena itu muri memberikan memberikan penghargaan kepada hak kepada kita yang waktu itu diberikan pada waktu seminar dan disaksikan oleh Pimpinan DPD dalam hal ini Pak Laode, selanjutnya dikonsepkan juga bahwa anggota yang mengikuti pembahasan di DPR selain di dukung tenaga ahli dan staff ahli juga seharusnya didukung anggaran dan tim lobi supaya punya kekuatan konsep maupun wibawa didalam berhadapan dengan anggota-anggota dari fraksi partai DPR dan fraksi-fraksi kami laporkan juga hasil dari konsinyering yang kedua pada tanggal 13 sampai 15 Desember 2013 dengan mengundang tamu utama yaitu pak Jen Badjeber dan saudara Refli Harun menghasilkan beberapa konsep penyempurnaan yaitu perlu diatur rumusan mengenai RUU dari DPR dan Presiden yang disampaikan kepada DPD dengan mempertimbangkan jangka waktu pembahasan sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perUndangUndangan yakni selama 60 hari. Berikutnya penyampaian RUU kepada DPR dan Presiden materinya hanya terkait yang menjadi kewenangan DPD selanjutnya pengajuan RUU di luar prolegnas harus diatur mekanismenya di dalam tata tertib. Tata tertib DPD RI tidak hanya mengatur internal DPD tetapi juga harus mengatur yang menjadi mekanisme di DPR terkait dengan pembahasan RUU ini yang terakhir permohonan perpanjangan masa kerja pansus, tata tertib DPD RI pada rapat pleno ,pleno panmus tanggal 26 Februari 2014 telah diajukan usulan perpanjangan pansus tatib dikarenakan masa kerja pansus tatib akan berakhir pada tanggal 2 april 2014 diharapkan melalui pimpinan sidang Paripurna hari ini dapat mengambil keputusan untuk memperpanjang masa kerja pansus tatib selama 3 bulan sampai dengan tanggal 2 Juni 2014 , dalam rangka perpanjangan ini ke sidang pleno panmus juga telah memutuskan adanya penyempurnaan ini dalam arti revisi keanggotaan pansus bagi rekan-rekan anggota yang sama sekali memang merasa tidak mempunyai waktu untuk hadir dan memberikan pemikiran dalam rangka tata tertib ini yang sangat-sangat penting untuk panduan lembaga kita atau anggota-anggota kita pada yang akan datang. Selanjutnya pada kesempatan ini secara tertulis nanti kami menyampaikannya permohonan untuk masukan - masukan secara tertulis dari rekan - rekan anggota yang terhormat atas konsep keputusan yang telah berhasil kami selesaikan dan memang ini sangat tebal entah bagaimana mekanisme menyampaikan ini karena itu berjilid-jilid dan kita ketahui kita semua akan pulang ke daerah-daerah saya khawatir membawanya juga sangat berat dan belum tentu juga sempat bisa membaca itu 25


dengan kesibukan kita persiapan menghadapi pemilu tanggal 9 tapi. Demikianlah saudara Ketua dan rekan-rekan senator yang terhormat atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Bilahitaufikwalhidayah, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera kembali , Om Shanti Shanti Shanti Om. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Bapak dan Ibu sekalian tentu pada apa yang sudah disampaikan oleh pansus tatib tadi mohon untuk diputuskan maka saya mengingatkan pada rapat pleno panmus juga telah disepakati perpanjangan masa tugas panitia khusus tatib sampai dengan tanggal 3 Juli 2014, hal ini dikarenakan masih banyak agenda pansus yang belum terlaksana. Untuk itu kami mengingatkan agar anggota pansus memanfaatkan perpanjang waktu tersebut untuk menyelesaikan agenda yang tertunda kira-kira kita setujui setuju (KETOK 2 X) oke, Bapak dan Ibu sekalian tentu kita lanjutkan untuk yang terakhir adalah dari kelompok DPD di MPR.

PEMBICARA: H. DANI ANWAR (DKI JAKARTA) Bismillahirohmanirohmi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu . Bapak-Ibu sekalian kelompok DPD di MPR yang saya hormati, Pimpinan DPD, Bapak-Ibu anggota DPD RI setelah reformasi kemudian terjadi perubahan amendemen dan dalam perjalanannya kemudian ada keinginan masyarakat untuk kembali melakukan perbaikan terhadap sistem ketatanegaraan di Negeri yang kita cintai ini lalu kemudian bapak Ibu sekalian aspirasi masyarakat yang menginginkan penataan kembali sistem ketatanegaraan ini, lalu ditangkap oleh MPR secara resmi dan MPR telah membentuk yang namanya sistem tim kerja kajian sistem ketatanegaraan Indonesia melalui SK pimpinan MPR nomor 5 Pimpinan tahun 2012, tanggal 1 Oktober 2012 dan sudah di ubah dengan SK Pimpinan MPR nomor 2 Pimpinan tahun 2013 lalu kemudian Bapak-Ibu sekalian tim kerja kajian sistem ketatanegaraan Indonesia ini telah melaksanakan tugasnya berkeliling ke seluruh Indonesia untuk menanyakan kira-kira apakah yang akan diperbaiki dalam kaitannya sistem ketatanegaraan kita itu ada 22 tema yang diusulkan oleh masyarakat di Nusantara ini , diantaranya saya tidak bacakan semua Kedaulatan Rakyat ,Pemliihan Umum ,Otonomi Daerah, Hak asasi manusia, Mahkamah Konstitusi dan seterusnya lalu kemudian Bapak -Ibu sekalian dalam masa sidang ini tim kerja kajian sistem ketatanegaraan Indonesia akhirnya yang menyepakati 7 isu yang akan dilakukan dalam perbaikan sistem ketatanegaraan kita yaitu yang pertama penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi : 1. Kewenangan MPR , Penguatan kewenangan DPD, penguatan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, penguatan kewenangan komisi yudisial , penguatan kewenangan Mahkamah Konstitusi sistem pemilu umum nasional dan daerah secara serentak diseluruh Indonesia, penguatan demokrasi dalam sistem perekonomian Nasional dan kemudian penguatan pengaturan hak asasi manusia. 2. Reformasi sistem perencanaan pembangunan Nasional model GBHN. 3. Pembentukan Badan pengkajian dan pemasyarakatan. 4. Pilar kehidupan berBangsa bernegara.

26


5.

Status hukum ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia tentunya setelah ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 evaluasi pembentukan UndangUndang sebagai amanat Undang-Undang. 6. Revitalisasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berBangsa dan berNegara. 7. Akuntabilitas publik kinerja lembaga Negara. Tim kerja kajian.sistem ketatanegaraan Indonesia berpandangan bahwa 7 isu pokok aspirasi masyarakat dan daerah yang menjadi arus besar aspirasi masyarakat dan daerah adalah wacana publik yang perlu dikaji secara komprehensif antara lain dengan melakukan “Rekonfirmasi” kepada berbagai elemen bermasyarakat di seluruh Indonesia. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati selain mengikuti perkembangan tim kerja kajian sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa sidang 3 ini kelompok DPD melakukan kegiatan sebagai berikut : 1. Expert Meeting 10 sampai 12 Februari 2014 untuk mensingkronkan antara 10 isu pokok kita dengan 7 isu pokok dari hasil kajian teman-teman di MPR. 2. Pertemuan strategis dengan para ketua umum partai politik. 3. Audiensi dengan ketua umum Partai Bulan Bintang, 25 Februari 2014. 4. Audiensi dengan Partai Demokrat 26 Februari 2014. 5. Audiensi dengan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan 28 Februari 2014. 6. Audiensi dengan Ketua Dewan Pertimbangan (DPP) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tanggal 3 Maret 2014. 7. Audiensi dengan ketua umum partai Golkar golongan karya 4 Maret 2014. Yang menarik Bapak -Ibu sekalian dari hasil audiensi kita dengan ketua umum partai Golkar dan juga dihadiri oleh salah satu kandidat Menteri Agama kita pak Sofyan Yahya saya ngomong begitu dengan Pak Abdurizal Bakrie dalam pertemuan, jadi bapak Ibu sekalian yang menarik adalah partai Golkar itu secara terbuka itu menyetujui proses amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beliau Pak Aburizal Bakrie sudah memerintahkan Pak Ruly untuk agar dalam agustus yang akan datang ini ada sidang umum MPR untuk membentuk semacam Badan pekerja yang nantinya memandatkan proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada periode yang akan datang. Jadi ini merupakan suatu kabar baik, Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan bulan Agustus besok memang terjadi kenyataan ada Sidang Umum ya jadinya bapak ibu sekalian di harapkan dalam proses yang akan datang itu pembahasan mengenai amandemen kelima ini tidak lagi dimulai dari nol, kira-kira begitu bapak-Ibu sekalian. Ini yang dia harapkan dan ini sangat di respon oleh Pak Aburizal Bakrie. Selanjutnya, perlu disampaikan bahwa Kelompok DPD RI akan melakukan kegiatan strategis yaitu berupa Sarasehan Nasional yang bertema “Visi kebangsaan dalam perspektif penataan sistem ketatanegaraan Indonesia” di Nusantara IV komplek parlemen Senayan. Sesuai keputusan sidang pleno Panmus ke-7 tanggal 26 Februari, waktu pelaksanaan Sarasehan Nasional disepakati akan dilaksanakan setelah tanggal 12 April 2014. Oleh karena itu Pimpinan kelompok di DPD RI akan menyepakati hal tersebut pada waktunya kemudian demikian perkembangan pelaksanaan tugas kelompok DPD di MPR RI. Semoga tekad dan semangat untuk segenap anggota kelompok DPD RI di MPR tetap terjaga dan mendapatkan kekuatan dari Tuhan yang maha Esa. Assalamu'alaikum,Wr.Wb. Om shanti shanti shyanti om PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih dari kelompok DPD di MPR Pak Dani dan alhamdulillah kita telah mendengarkan laporan dari masing-masing alat kelengkapan dan telah memutuskan beberapa 27


pandangan dan pendapat hasil pengawasan DPD RI maka sidang Dewan Yang Mulia mengawali tahun 2014 ini terdapat beberapa peristiwa di ruang publik yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Peristiwa yang terjadi tersebut tentu perlu mendapatkan respon dari Dewan Perwakilan Daerah karena terkait dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dan daerah. Untuk itu pada sidang Paripurna ini saya ingin menyampaikan beberapa highlight yang perlu kita perhatikan untuk menjadi kajian dan mendapatkan respon boleh kita ke depan pada bulan Januari dan Februari 2014 Pimpinan DPD telah menerima surat dari Presiden dan DPR dengan rincian pada tanggal 13 Januari 2014 menerima surat dari Presiden Republik Indonesia perihal : 1. 2. 3.

4.

Penyampaian RUU tentang pengelolaan keuangan Haji Pada tanggal 17 Januari 2014 menerima surat dari Presiden Republik Indonesia perihal penyampaian rancangan Undang-Undang tentang administrasi pemerintahan. Pada tanggal 11 Februari 2014 menerima surat dari Presiden Republik Indonesia perihal penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas UndangUndang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada 18 Februari 2014, pimpinan DPD menerima surat dari DPR perihal penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI dan Rancangan Undang-Undang tentang Pencarian dan Pertolongan untuk itu sidang Panmus pada 16 Februari yang lalu sudah bulan tugaskan kepada PPUJU untuk menelaah kesesuaian rancangan Undang-Undang yang masuk tersebut dengan bidang tugas DPD untuk selanjutnya ditugaskan kepada komite untuk dibahas sehubungan dengan belum dibahasnya jadwal masa sidang keempat pada sidang pleno panmus tanggal 26 Februari 2014 . Sesuai dengan Pasal 57 ayat 6 kami merencanakan rancangan jadwal yang telah disusun Timja panmus untuk dibahas pada rapat.

Pimpinan sidang Dewan yang mulia pada kurun waktu 2 bulan pertama tahun 2014, Bangsa Indonesia mendapat cobaan yang disebabkan faktor alam belum selesai penanganan korban bencana gunung Sinabung kita kembali dikejutkan dengan letusan gunung Kelud di Jawa Timur, selain terdata jatuhnya korban jiwa abu vulkanik akibat letusan gunung Kelud telah memberi dampak kerugian material lebih dari 1,2 trilyun di provinsi Jawa Timur, bahkan kerugian material tersebut juga meluas ke Provinsi DIY dan Jawa Tengah selain bencana letusan gunung api, kita juga tengah menghadapi bencana seperti banjir di beberapa daerah kebakaran hutan lahan dan tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah di Sumatera, Kalimantan serta Papua . Tentu hal ini menjadi peringatan bagi kita semua akan pentingnya pengetahuan pencegahan dan penanggulangan bencana bagi masyarakat serta dibutuhkan pembenahan sistem penahanan sebelum dan saat terjadi bencana sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat di minimalisir, karenanya kami berharap kepada seluruh anggota DPD untuk dapat mendorong Pemerintah daerah dalam mempersiapkan penanganan bencana sehingga membangun sistem penanggulangan bencana yang handal dalam sepekan terakhir kembali menghangat perbincangan mengenai praktek perbudakan di Indonesia ,penyiksaan terhadap pekerja non formal menambah catatan buruk lemahnya perlindungan terhadap tenaga kerja sektor non formal di Indonesia. Belum adanya aturan yang tegas melindungi tenaga kerja di sektor non formal tentu di menjadikan praktek eksploitasi tenaga kerja non formal yang sulit diatasi. DPD berharap Pemerintah dapat bertindak cepat mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah perlu menyusun suatu mekanisme yang mampu melindungi pekerja tidak hanya yang bekerja di sektor formal namun juga non formal sebagai pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. DPD melalui alat kelengkapannya juga senantiasa akan memberikan dukungan terhadap Pemerintah melalui pengawasan pelaksanaan Undang-Undang tenaga kerja, sehingga masyarakat dapat memiliki 28


jaminan untuk mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak selain lemahnya perlindungan kepada tenaga kerja, berita penyekapan serta tindakan kekerasan terhadap 30 orang anak panti asuhan di Tangerang juga perlu ditangani secara serius, berita penyekapan serta tindakan kekerasan terhadap 30 orang anak panti asuhan di Tangerang juga perlu ditangani secara serius, kejadian ini tentu mengejutkan banyak pihak karena sebagai tempat yang diharapkan melindungi dan merawat anak-anak telantar, panti asuhan tersebut justru memperlakukan anak-anak tersebut dengan tidak layak. Menindaklanjuti permasalahan tersebut DPD meminta kepada Pemerintah dan Pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi sidang Dewan yang mulia selain berbagai persoalan di atas kita juga perlu mewaspadai potensi bencana sosial di Indonesia, semakin dekatnya agenda politik besar Nasional pada april mendatang juga membutuhkan perhatian khusus agar pelaksanaan pemilu dapat kembali menghidupkan iklim demokrasi dan bukan menjadi pemicu konflik di tengah masyarakat. Disamping kesiapan logistik pemilu kebutuhan untuk meingkatkan pemahaman politik kepada masyarakat juga perlu menjadi prioritas setiap elite politik perlu memberi penekanan bahwa pelaksanaan pemilu ditujukan bagi kemenangan seluruh Rakyat bukan menjadi ajang membanggakan bagi partai dan kelompoknya, sebagai salah satu lembaga perwakilan Rakyat sudah menjadi kewajiban bagi DPD untuk turut serta memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga dapat mewujudkan pemilu aman dan menjadi titik tolak kemajuan Bangsa. Bapak dan Ibu sekalian sebagai upaya pelaksanaan pemilu yang sukses jaminan keamanan haruslah menjadi prioritas yang perlu diperhatikan stabilitas keamanan diharapkan mampu menjadi fondasi penegakan demokrasi di Indonesia, namun beberapa minggu ke belakang kita dikejutkan dengan kembali maraknya aksi kejahatan di jalanan perusakan pos polisi, kejahatan yang menimpa pengguna jalan serta gangguan keamanan di beberapa daerah rawan konflik seperti Poso, Aceh sampai menelan korban jiwa tentu karenanya kami meminta kepada seluruh rekan-rekan senator untuk tetap dapat bekerja sama dan melakukan pendekatan kepada stakeholder dalam jaga stabilitas keamanan demi mensukseskan pelaksanaan pemilu tahun 2014 ini dan persepsi korupsi di Indonesia tahun 2012/2013 penerus kesempatan ini DPD juga meminta kepada Pemerintah untuk tegas dalam penegakan hukum pada kasus pengedaran narkoba meningkatnya peredaran narkoba di dalam Negeri serta dijadikannya Indonesia sebagai Negara tujuan pengedar narkoba menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum DPD juga meminta agar pemerintah dapat menyelesaikan polemik pembebasan bersyarat Scaple Corbi, selain menimbulkan keresahan bagi masyarakat, tidak tegasnya langkah Pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini sidang Dewan yang mulia, pembenahan sistem legislasi Nasional dengan melibatkan DPD RI, dalam penyusunan Undang-Undang perlu terus di upayakan melalui pembenahan Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang P3, sebagaimana hasil putusan Mahkamah Konstitusi kita berharap langkah Komite II untuk berperan aktif dalam penyusunan RUU kelautan menjadi salah satu prioritas Prolegnas, kali ini juga mampu melecut semangat bagi seluruh alat kelengkapan DPD, sebagai lembaga yang menjadi wadah untuk menyuarakan aspirasi daerah. Ke depan DPD diharapkan mampu semakin berperan menyoroti hasil rapat kerja Pemerintah dan DPR tentang penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2014 sebesar US$ 308 dari tahun sebelumnya. Perlu dicermati oleh rekan-rekan komisi III sehingga penurunan di tersebut tidak mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada jemaah kebijakan tersebut juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat sehubungan dengan rapat kerja yang telah dilakukan Komite III dengan Direktur utama BPJS Kesehatan Indonesia dan stakeholder lainnya perlu terus dievaluasi dan diawasi pelaksanaannya masih minim dan lemah sosialisasi kebijakan sebut pasti menimbulkan permasalahan di tataran pelaksanaan dan di tengah tersendatnya perhatian terhadap pelaksanaan agenda politik Nasional.

29


Kita tentu harus terus mengawasi perkembangan ekonomi Nasional secara makro dari data yang ada selama bulan Januari Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan sebesar 430,6 juta US dolar, defisit sebagai dampak bahan ekspor mineral mentah merupakan konsekuensi pemberlakuan Undang-Undang yang perlu terus dikawal dan dievaluasi, di sisi lain hari kita bersyukur dengan penurunan inflasi pada bulan Februari sebesar 0,26 persen meskipun demikian DPD meminta agar Pemerintah untuk tetap waspada dengan 10 bulan tersisa sehingga target inflasi pada tahun 2014 sebesar 5,5% dapat tercapai. Penurunan inflasi juga perlu terus dijaga agar dapat menjaga stabilitas harga barang pokok harga barang kebutuhan pokok masyarakat sehingga dapat meringankan beban ekonomi masyarakat, pada kesempatan ini juga kami mengapresiasi langkah rekan-rekan senator di Komite IV untuk mendorong bank Indonesia dalam mengkaji ulang bunga kredit usaha Rakyat diharapkan dengan penurunan bunga KUR tersebut dapat memberi stimulus terhadap perkembangan ekonomi mikro serta meminimalisir jumlah KUR bermasalah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Kedepan langkah strategis ini dapat terus ditingkatkan oleh seluruh alat kelengkapan DPD sesuai dengan bidang tugasnya. Sidang dewan Yang Mulia sebelum menutup sidang paripurna kali ini kami perlu mengingatkan bahwa sidang paripurna ke-11 masa sidang 4 DPD akan berlangsung pada tanggal 1 April 2014 dengan agenda pembukaan masa sidang ke-4 tahun 2013-2014 dan laporan kegiatan anggota DPD di daerah pemilihannya. Demikianlah kita telah melalui seluruh agenda persidangan hari ini dan selamat menunaikan melaksanakan tugas di daerah pemilihan masing-masing semoga Allah SWT, Tuhan yang Esa selalu melindungi kita semua. Sebagai penutup marilah kita berdo’a bersama agar dalam pelaksanaan tugas kita ke depan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, berkenaan dengan hal tersebut kami mohon kesediaan dalil Saudara H. Lalu Abdul Muhyi Abidin dari provinsi NTB untuk memandu do'a. PEMBICARA: I WAYAN SUDIRTA, SH. (BALI) Sesuai dengan janji Pimpinan dibolehkan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan laporan dan kesepakatan yang sudah disetujui, saya ingin menyampaikan soal kesehatan apa yang disampaikan Bu Aida itu penting hari ini, apa benar kita punya jaminan kesehatan ? karena beberapa keluarga keanggotaan sudah ada di rumah sakit siapa yang membayar kalau hari ini mereka menjalani pengobatan itu 1 yang kedua usulan ini belum tentu tepat tapi saya tidak punya cara lain kecuali mengusulkan kepada PURT agar mengganti asuransi yang menangani kesehatan kita banyak sekali keluarga anggota di rugikan baik yang di dalam Negeri ataupun di luar Negeri yang harus berobat. Contoh yang keluar Negeri ada bagian-bagian tertentu di mana orang Indonesia, Dokter Indonesia masih merekomendasikan arus berobat keluar Negeri ada 2 penyakit yang saya tahu satu kanker kalau kedua masalah mata kalau di rujuk ke luar Negeri dan berobat keluarga anggota itu tidak kebayar sepenuhnya bisa 20% bisa 30% sisanya itu sangat mahal dan harus dibayar oleh anggota saya minta agar ini ada kenjelasan. Kita hari ini tidak bisa dijawab karena waktu yang mepet, tolong ini dijadikan agenda oleh PURT. Saya minta ada jawaban soal ini karena keluhan dari anggota sudah banyak yang masuk tapi terus menerus masalah ini bertumpuk tapi tidak ada jalan ke luar terima kasih. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Pak Wayan, jadi saya kira ini sedang dibahas oleh PURT dan nanti mungkin PURT bisa menjawab tapi yang jelas apa yang terjadi di daerah seperti yang saya rasakan di Yogyakarta juga adalah hutang Pemerintah terhadap rumah sakit, rumah sakit itu 30


sebelum adanya BPJS, itu belum diselesaikan sekian triliun dari seluruh Indonesia dan ini sudah dimasuki dengan program BPJS. Saya kira untuk anggota saya kira nanti bisa dijelaskan oleh Pak Sofwat sebagai pimpinan PURT tetapi memang masih ada problemproblem besar yang kita hadapi di dalam peluncuran BPJS ini saya persilakan Pak Sofwat, mohon maaf Pak Muhyi sebentar. PEMBICARA: Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH. (KALSEL) Baik, terima kasih. Sebelum pak Sofyan, yang jadi masalah yang jadi masalah adalah BPJS kesehatan untuk melayani pejabat Negara dan keluarganya dasar hukum dari peraturan Presiden itu sudah dicabut, ada peraturan Pemerintah penggantinya jadi BPJS belum bisa untuk hal ini tergantung Pimpinan DPD apakah kita kerjasama dengan asuransi komersial di luar BPJS di dalam hal ini pimpinan DPD , Sekjen dan Pimpinan PURT perlu duduk 1 meja dan juga kalau perlu ya Pimpinan alat kelengkapan. Bagaimana? apakah kita bersedia tidak dilakukan pemotongan penghasilan anggota DPD untuk membayar asuransi kesehatan komersial tidak melalui BPJS kesehatan?, terima kasih. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Jadi sudah dijelaskan oleh Pak Sofwat nanti akan kami bahas karena kebetulan kami juga harus bertemu dengan dua Pimpinan yang lain karena memang ini harus dibahas dari tiga Pimpinan dan beserta Pak Sesjen dan saya mungkin berharap nanti dari Pimpinan alat kelengkapan, saya kira memang ini menjadi satu kesepakatan bersama apakah itu harus di panggung bersamaan ataukah kita melalui asuransi apa tadi komersial, jadi saya kira itu jawabannya. Saya silahkan bu Popy.

PEMBICARA: POPPY SUSANTI DARSONO (JAWA TENGAH) Terima kasih. sebetulnya pada waktu paripurna yang lalu saya sudah mengaskan di atas sana bahwa DPD harus menolak BPJS. jadi kita anggota mulai merasa ketika para anggota mulai merasakan akibat dari BJPS itu. kita bisa membayangkan bagaimana buruh tani dan lain-lain yang hanya dibayarkan sebanyak Rp. 19.500 dan tidak lebih dari 6 juta dan obatnya pun itu harus generik, diluar generik mereka harus beli. jadi sebetulnya BPJS ini adalah sebuah praktek asuransi jadi bagaimana 240 juta Rakyat Indonesia itu diberikan untuk di kelola untuk asuransi dahulu kita lebih waktu jamsostek lain-lain untuk buruh misalnya. Itu sifatnya bagaimana Pemerintah juga Guru dan juga kita pengusaha bersama-sama berfikir jadi sifatnya itu adalah semacam jaminan sosial kalau sekarang ini ada asuransi, asuransi berarti adalah perusahaan jadi menurut saya kita sebagai DPD 33 Provinsi wajib menolak karena dengan begitu bukan hanya memikirkan kita sendiri saja tetapi juga buruh tani dan lain-lain, saya sudah memberikan banyak statment di koran bahwa Presiden harus mencabut itu peraturan pelaksananya karena itu bertentangan sekali dengan apa namanya bahwa Pemerintah harus menjamin Rakyat itu Indonesia sesuai yang di amanatkan sesuai undangundang dan ini sekarang di berikan kepada perusahaan yang mana dibalik perusahanperusahaan itu adalah perusahan-perusahaan swasta Asing yang mungkin di Amerika sudah atau apa sekarang memandang 240 juta orang itu sebagai pasar yang empuk sekali sehingga ini adalah sebuah bilang ini adalah kejahatan Pemerintah untuk lepas tanggungjawab terhadap kesehatan Rakyatnya saya kira itu, Terima kasih.

31


PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Ya terima kasih, mungkin nanti bisa kita bahas dulu karena memang kita ya kami juga belum bisa memutuskan apapun saya kita bahas dalam kepentingan ini memang ada ketimpangan dalam BPJS tapi saya yakin bahwa anggota DPD secara keseluruhan memang membutuhkan dana untuk pengobatan, yang jelas kita tidak hanya memikirkan diri kita tapi kita juga memikirkan masyarakat dan seluruh harus ada evaluasi juga di rumah sakit. Rumah sakit yang belum dilakukan oleh anggota DPD di rumah sakit juga masih ada hutang Negara kepada Rumah Sakit dan mereka dipaksakan menggunakan obat generik dalam laporan tidak boleh ada obat yang tidak generic, jadi bagaimana penderita yang harus menggunakan obat-obat tertentu. Nah ini saya kira kita masih harus menyepakati bersama silahkan Pak. PEMBICARA: Drs. H. A. M. FATWA (DKI JAKARTA) Yang pertama, saya kira mengenai untuk internal kita kita serahkan kepada alat kelengkapan, Pimpinan dan PURT jadi jamaah saran khusus bawah tidak usah kita terlalu berharap bahwa dalam waktu dekat kita akan mendapatkan jaminan seperti yang yang selama ini jadi sudah harus menjadi kesimpulan kita untuk menyerahkan kepada alat kelengkapan yang terkait agar kita ini memakai asuransi khusus untuk internal kita apa boleh buat kita harus lakukan itu pelayan yang ke 2. Saya kira harus ada sikap politik dari DPD RI secara resmi ini bahwa Pemerintah didalam hal ini sangat gegabah sebenarnya Undang-Undang itu tidak salah tetapi pelaksanaannya itu yang terburu-buru nampaknya pemerintah SBY ini ingin cepat mendapatkan bahwa ini sudah terjadi di masa pemerintahannya, padahal sebenarnya saya kemarin diskusi ketika berobat RS.BAD seorang kolonel bahwa mustinya untuk pelaksanaan BPJS ini memerlukan waktu paling tidak 5 tahun sebab askes itu sudah puluhan tahun berpengalaman melaksanakannya ini belum apa - apa ini seluruh aset asakses, askes itu diserahkan sama BPJS begitu saja. Nah jadi ini saya kira ini ada sikap tersendiri sikap politik dari DPD RI untuk mengoreksi Pemerintah bahwa ini tidak benar Pemerintah ini hanya mencari popularitas saja kepada Rakyat jadi sembarangan dia mengeluarkan peraturan iya sekarang seperti tidak tanggung jawab apa – apa, bukan saja kita yang menderita seluruh Rakyat saat ini berantakan jangankan di desa-desa di Jakarta saja berantakan , ya terima kasih jadi saya kira kita sepakati bersama. PEMBICARA: ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (SUMBAR) Terima kasih, saya setuju apa yang disampaikan oleh bapak dan ibu tadi tapi ada pertanyaan saya bertemu dengan anggota DPR mereka juga sama dengan kita tapi mereka sudah mendapatkan kartu BPJS, kenapa anggota DPD juga belum ? saya enggak dapat kalau belum apa bedanya dengan yang lain saya juga belum dapat? ya makanya kenapa yang lain dapet yang lain tidak apa DKI saja yang dikasih? PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Ini saya baru dapat oke mungkin dalam perjalan Pak mohon sabar ya saya kira dengan kesepakatan bapak dan Ibu sekalian sebelum kita akhiri mohon pak muyi Pak H. Lalu Abdul Muhyi untuk bisa membacakan doa, mohon perhatiannya.

32


PEMBICARA: H. LL. ABDUL MUHYI ABIDIN, MA. (NTB) Assalamu'alaikum Wr.Wb mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan iman dan kepercayaan kita masing-masing dan saya berdoa dengan cara Islam Bismillahirohmanirohmin alhamdullilahhirobbilalammin (Do’a) (Do’a) “ Ya Allah segala puji bagiMu ,Ya Allah Engkaulah yang maha Pengasih dan lagi maha Penyayang hanya kepadamu lah Ya Allah kami berserah diri menyembah dan hanya kepadaMu lah ya Allah kami mohon pertolonganmu tunjukanlah kami ya Allah jalan yang lurus yakni jalan orang - orang yang telah Engkau berikan kenikmatan bukan jalan orang yang Engkau murkai dan jalan orang-orang yang tersesat, ya Allah Tuhan semesta alam segala puji bagimu Engkaulah maha Pengasih lagi maha penyayang berkahilah kami curahkanlah keberkahanMu kepada kami yang hadir di Paripurna ini, Ya Allah dan jadikanlah paripurna ini sebagai paripurna yang bermakna bagi masyarakat dan Bangsa kami, jadikanlah untaian kata-kata dan kalimat yang tersusun dalam rumusan-rumusan yang kami buat menjadi kebijakan yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat, ya Allah ya Robbi ya Kariim dalam tempo dekat ini kami Rakyat Bangsa Indonesia akan memilih pemimpinpemimpin kami akan memilih wakil-wakil kami untuk membicarakan dan menyepakati dan membuat kebijakan dalam merumuskan masa depan Bangsa ini, ya Allah bukalah mata hati kami bukalah mata hati masyarakat Indonesia bukalah kecerdasan dan kemampuan kami, ya Allah dan Rakyat Indonesia ini untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka pemimpin yang jujur, pemimpin yang berkualitas dan pemimpin yang amanah. Kabulkanlah ya Allah kami berharap Negeri ini menjadi Negeri aman damai, sentosa dan sejahtera karena itu ya Allah hanya padaMu lah kami meminta hanya kepadaMu lah kami berserah diri jauhkanlah kami dari segala bencana, jauhkanlah kami dari segala murka-Mu ya Allah kami meyakini kami banyak berbuat dosa dan belaku lebih dari yang seharusnya, tangan - tangan kami telah merusak alam tapi ya Allah kami adalah hambamu yang tak berdaya tiada daya dan tiada upaya hanya Engkau, ya Allah yang memberikan kekuatan kepada kami tiada daya dan upaya kecuali darimu ya Allah ya rabbi ya kariim kami memohon setulus hati ya Allah apabila Engkau mengazab kami adalah Hamba-Mu ya Allah kami hanyalah hamba yang tak berdaya ya Allah karena kami ampunanMU kami harapkan dan kami yakin sepenuh hati bahwa kasih sayangMu jauh lebih besar dari murkaMu . Robana’atinapidunyahasanah (Do’a) (Do’a) (Do’a) Walhamdulilahirobalalamin Assalamualaikum.warahmatullahi wabarakatuh PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillah sidang paripurna ke-10 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kami tutup. wabilahitaufik walhidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETOK 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.21 WIB

33


DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 MASA SIDANG III TAHUN SIDANG

Recommend Documents