DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 MASA SIDANG II TAHUN SIDANG

Nomor : DPD.220/SP/6/2011

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ----------RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2011-2012 I. 1. 2. 3. 4. 5.

KETERANGAN Hari Tanggal Waktu Tempat Pimpinan Sidang

: : : : :

Selasa 22 November 2011 09.55 WIB – Selesai GEDUNG NUSANTARA V Pimpinan DPD 1. H. Irman Gusman, SE., MBA. (Ketua) 2. Dr. Laode Ida (Wakil Ketua) 3. GKR. Hemas (Wakil Ketua)

6.

Sekretaris Sidang

:

1. Sekretaris Jenderal DPD (DR. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc.) 2. Wakil Sekretaris Jenderal DPD (Drs. Djamhur Hidayat)

7.

Panitera

:

Kepala Biro Persidangan II (Dra. Sri Sumarwati Isf.)

8.

Acara

:

9. 10.

Hadir Tidak hadir

: :

II. JALANNYA SIDANG :

1. Pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2011-2012. 2. Pidato Pengantar Masa Sidang II Tahun Sidang 2011-2012. 3. Laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan. 99 Orang 33 Orang

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.55 WIB

1.

PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Sebelum memasuki sidang paripurna, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan untuk itu kami mohon kepada tim paduan suara untuk memandu menyanyikan lagu dan kepada para anggota Dewan Perwakilan Daerah yang terhormat, yang saya hormati juga wakil ketua dan juga seluruh kesekjenan kami mohon untuk berdiri dan bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 2.

PEMBICARA : PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia raya… Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Disanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan Tanah Airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Hiduplah negriku. Bangsaku Rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya.

1

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI, SELASA 22-11-2011

3.


Terima kasih. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Yang saya hormati Bapak wakil Ketua Bapak Laode. Yang saya hormati Bapak dan Ibu anggota Dewan Perwakilan Daerah republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak dan Ibu jajaran kesekjenan. Dan tentunya pada hari ini Bapak Irma nada acara, sehingga saya yang akan memimpin sidang. Berdasarkan dari catatan daftar hadir yang disampaikan yang disampaikan oleh sekretariat jenderal sampai saat ini telah hadir 66 orang anggota DPD dan telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 dan Pasal 182 Ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim Sidang Paripurna ke-6 tahun Sidang 20112012 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1X Agenda pokok Sidang Paripurna ke-6 Dewan Perwakilan Daerah Masa Sidang II tahun Sidang 2011-2012. Sidang dewan yang mulia, sesuai dengan jadwal acara sidang paripurna ini mempunyai 3 agenda pokok. Yaitu : 1. Pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2011-2012. 2. Pidato Pengantar Masa Sidang II Tahun Sidang 2011-2012. 3. Laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan. Sebelum kita melangkah pada agenda selanjutnya, maka kami ingin mengajak kita semua untuk berdoa bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kita seluruh anggota DPD RI kedepan dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah. Untuk itu kami mohon Saudara Drs. H. Abdurrahman, M.AP. wakil dari Provinsi Banten berkenan untuk memimpin doa. PEMBICARA : Drs. H. ABDURRAHMAN, M.AP. (BANTEN) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wakil ketua yang saya hormati. Rekan-rekan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Juga yang saya hormati para pejabat di lingkungan sekretariat jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang saya hormati. Marilah Bapak-bapak dan Ibu sekalian kita membaca doa memohon pinta kepada Allah SWT, mudah-mudahan doa kita semua diridhoi oleh Allah SWT. Sehingga rapat paripurna pada hari ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan untuk yang beragama Islam marilah kita berdoa sesuai dengan agama Islam. Kemudian bagi yang beragama lain marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrohmanirrohim. [BAHASA ARAB] 2


Ya Allah Tuhan pemberi rahmat. Hari ini kami berkumpul untuk sidang paripurna ke6 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sungguh Engkau telah begitu banyak memberi nikmat bagi kami, terutama nikmat sehat jasmani dan rohani. Sehingga kami bisa menjalankan tugas konstitusional berkat petunjuk dan rahmat-Mu. Ya Allah Tuhan penerima doa, taburkanlah cahaya dalam alam pikiran dan hati kami. Tanamkanlah keikhlasan dalam setiap amal ibadah kami. Mantabkanlah rasa syukur dan keimanan dalam kebedaan kami, agar kami mampu menjalankan amanah sesuai dengan baik dan hanya mengharap ridho-Mu. Ya Allah Tuhan kami, begitu banyak cobaan dan godaan yang selalu menggoda kami. Begitu berat langkah kami menolak bujuk rayu syetan. Begitu mudah kami terperdaya oleh hasutan dan godaan. Begitu lemah dari kami karena tipu daya dan bisikan. Jauhkanlah dari semua godaan yang menjerumuskan kami. Lindungilah kami dari semua godaan yang menggerus iman kami. Lindungilah keluarga, sahabat dan masyarakat kami dari semua tipu daya yang menghasut kami. Ya Allah Tuhan maha pengampun. Ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa yang terkadang aku tidak tahu kalau itu dosa, yang haram itu haram, yang halal itu halal, yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Tuntun dan bimbinglah kami ke jalan-Mu yang lurus ini. Bimbinglah kami yang lemah ini agar tetap lurus sehingga kami bisa membedakan yang hak dan yang batil. Ya Allah Tuhan penguasa semesta alam. Janganlah Engkau berikan kekayaan yang membuat aku sombong. Janganlah Engkau berikan kemuliaan yang membuat aku lalai. Janganlah Engkau berikan kekuatan yang membuat aku angkuh. Janganlah Engkau berikan kenikmatan yang membuat aku kufur. Ya Allah ya Tuhan kami pencinta umat manusia. Sungguh ciptaan-Mu sangat agung, Engkau ciptakan begitu indah warna-warni kulit bangsa kami. Engkau ciptakan begitu beraneka entitas budaya kami. Engkau bahkan seperti sengaja membiarkan begitu banyak ragam kepercayaan agama kami. Penuhi hati kami pengetahuan supaya selalu mampu menghargai kemajemukan. Penuhi hati kami cahaya kearifan untuk menerima. Jadikanlah keragaman itu modal kami membangun persatuan Indonesia. Ya Allah Tuhan kami yang maha adil. Sungguh rahmat-Mu sangat luas. Lintasi segala ruang dan waktu tanpa batas. Engkau telah limpahkan kami negeri subur dan makmur dengan kekayaan alam yang tak terukur. Karuniakanlah kami dan para pemimpin kesadaran menjaga dan merawatnya. Berkahilah kami dan para pemimpin kami kemampuan pengelolaannya, kemampuan untuk memanfaatkannya untuk kepentingan rakyat kami guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, terimalah doa kami. Hanya kepada-Mu kami menyembah, hanya kepadaMu kami meminta pertolongan, hanya kepada-Mu kami memohon ampun. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hablana min ladunka rohmah inna antal wahhaab. Robbana atina fiddunya hasanah wafil akhirati hasanah waqina adzabannar. Wadkhilna jannata ma'al abror, ya aziz ya ghofar ya robbal alamin. Wallahulmuwafiq ila aqwamith-thariq, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4.


Terima kasih kepada Bapak H. Abdurrahman yang sudah memimpin doa. Dan sidang dewan yang mulia, selanjutnya perlu kami utarakan beberapa hal penting untuk mendapat perhatian kita bersama pada masa sidang II tahun sidang 2011-2012. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pemerintah RI baru saja menjadi tuan rumah KTT ke-19 Asean. KTT Asean plus dan KTT Asia Timur, East Asian Summit yang berlangsung di 3


Nusa Dua Bali pada tanggal 13-19 Novmber 2011. Pertemuan tersebut menghasilkan Bali Declaration on Asian Community in Global Community of Nation yang kemudian disebut sebagai Bali Concord III, yang bertujuan untuk memastikan partisipasi dan kontribusi aktif negara-negara Asean dalam mengatasi berbagai permasalahan fundamental global dewasa ini. Beberapa kesepakatan yang diambil adalah bahwa negara-negara Asean akan melakukan langkah-langkah konkrit untuk memperkuat 3 pilar komunitas Asean. Yaitu komunitas politik keamanan, komunitas ekonomi dan komunitas sosial budaya. Selain itu KTT asean juga menyepakati untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi. Melalui pertumbuhan tersebut diharapkan kawasan Asean akan lebih tahan terhadap gejolak perekonomian global. Lebih dari itu daya tahan tersebut akan membuat kita mampu menjadi bagian dari solusi atas krisis keuangan dan ekonomi dunia saat ini. Kesepakatan lain yang juga dihasilkan adalah bahwasanya negara-negara Asean perlu mengambil peran utama dalam menata arsitektur kerja sama kawasan yang lebih efisien dan efektif. Terutama dalam menjaga stabilitas dan kemanan kawasan asia tenggara dan asia timur. Kerja sama membangun platform dan tindakan nyata ketahanan pangan, energi dan air, sekaligus perubahan iklim. Kerja sama bidang penanggulangan ancaman non tradisional seperti bencana alam, terorisme dan kejahatan transnasional. Selain itu sebagai upaya dalam menghadapi berbagai tantangan negara-negara akan memperkuat peranannya secara global. Asean harus menjadi yang terdepan dalam mengatasi berbagai tantangan di belahan dunia. Pelaksanaan rangkaian Asean yang didahului dengan Asean fair pada bulan oktober lalu memberikan arti penting bagi negara dan masyarakat, karena pada tahun-tahun mendatang kerja sama negara-negara asean tidak hanya dapat dilakukan antar pemerintah, akan tetapi juga bersifat people to people. Akan tetapi sekaligus perlu diwaspadai juga, khususnya terhadap kesiapan masyarakat untuk menerima arus kerja sama di berbagai bidang khususnya ekonomi. Dewan Perwakilah Daerah Republik Indonesia perlu menghimbau pemerintah untuk menyiapkan khususnya instrumen peraturan agar mampu melindungi rakyat, khususnya di daerah yang bergerak dibidang ekonomi kecil. Selain menjadi tuan rumah KTT Asean, negara kita juga sedang menjadi tuan rumah pelaksanaan sea games ke-26 yang berlangsung di Palembang sejak 12 November 2011 lalu. Alhamdulillah sampai saat ini pelaksanaan sea games berjalan lancar dan negara kita terus memimpin perolehan medali emas. Mudah-mudahan hingga akhir pelaksanaan sea games negara kita berhasil menjadi juara umum. Sidang dewan yang mulia, Memasuki musim penghujan, akhir-akhir ini beberapa daerah di Indonesia mulai tergenang banjir, tidak berbeda jauh dengan beberapa negara tetangga. Sebagaimana yang dilaporkan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan. Mengatakan dalam laporan banjir terbaru menyatakan setidaknya 1000 orang tewas dalam banjir besar di seluruh Asia Tenggara dalam beberapa bulan terakhir. Seperti yang terjadi di Thailand, korban meninggal dunia mencapai 533 jiwa. Di negara tetangga Kamboja, banjir yang paling parah dalam lebih dari 1 dekade telah menewaskan 248 orang. Pemerintah Vietnam juga telah melaporkan sedikitnya 100 kematian akibat banjir. Di Myanmar banjir bandang juga menyebabkan setidaknya 106 korban jiwa pada akhir Oktober lalu. Di negara kecil Laos 30 orang kehilangan nyawa mereka akbat banjir. maka badan PBB itu juga melaporkan 98 kematian di Filipina. Kita merasa prihatin atas berbagai bencana yang terjadi, mudah-mudahan musibah ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Dan mencarikan jalan keluar yang nyata mulai dari penanggulangannya sampai pada mencari akar permasalahannya sehingga

4


bencana serupa tidak terulang di kemudian hari. Kami juga mengharapkan kepada pihakpihak instansi terkait dapat bahu-membahu dalam menanggulangi berbagai bencana. Selanjutnya pada tanggal 24-26 November 2011 akan diselenggarakan rapat kerja dengan sekretaris daerah pemerintah provinsi seluruh Indonesia bertempat di hotel mercure. Rapat kerja diselenggarakan dalam rangka membangun sinergisme kerja sama antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan pemerintah daerah provinsi se-Indonesia. Sekaligus sebagai tempat untuk tukar menukar informasi terkait dengan permasalahan daerah yang dapat menjadi artikulasi lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk kebijakan nasional dalam keberpihakan kepada daerah. Selain itu, rakerda juga bertujuan untuk tukar menukar informasi tentang mekanisme kerja lembaga Dewan perwakilan Daerah Repbulik Indonesia, termasuk dukungan prasarana dan sarana kantor Dewan Perwakilan Daerah di ibukota provinsi. Untuk itu kami harapkan partisipasi Ketua Komite I sampai dengan IV, Ketua PPUU dan Ketua PURT untuk bisa menyampaikan muatan kerja politik kepada daerah c.q. sekda provinsi. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 28-29 November 2011 nanti akan diselenggarakan seminar dengan tema “seminar daerah penghasil migas berkah ataukah bencana?” judulnya. Seminar tersebut dimaksudkan untuk mengkaji ulang kebijakan negara atas tata produksi dan tata niaga minerba dan migas nasional. Tujuan lainnya adalah untuk mengkaji ulang keterkaitan dan sinkronisasi antara Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Migas, UndangUndang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, minerba dan undang-undang yang berhubungan dengan sumber daya alam lainnya sehingga kita dapat merumuskan langkahlangkah legislatif review. Judicial review maupun executive review untuk menciptakan tata produksi dan tata niaga migas dan minerba yang lebih transparan dan adil bagi daerah penghasil. Perlu kami sampaikan pula dalam sidang paripurna ini tentang seminar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2011. Setelah itu dilanjutkan dengan seminat konsepsi pengawasan Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) pada tanggal 14 Desember 2011 mendatang. Sebagai penutup akhir tahun senantiasa kita lakukan refleksi politik lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai hasil kerja sekaligus artikulasi politik anggota DPD melalui kerja alat kelengkapan dalam menyikapi berbagai persoalan negara dan bangsa. Kegiatan refleksi DPD RI disesuaikan dengan refleksi akhir tahun dan diberikan muatan hasil studi tentang politik otonomi daerah yang akan dilaksanakan pada minggu ke-2 pada bulan Desember 2011. Sidang dewan yang mulia, Pada masa sidang II dalam waktu yang sangat singkat ini Komite I dalam melaksanakan tugas di bidang legislasi diharapkan segera menyelesaikan pembahasan usulan inisiatif RUU tentang Pertanahan. Perlu juga menjadi pembahasan Komite I dalam bidang pengawasan mengenai Undang-Undang tentang Wilayah Negara. Pokok-pokok bahasan Komite II dalam masa sidang ini yaitu usul inisiatif RUU tentang Jalan. Selanjutnya sesuai dengan tembusan surat dari pimpinan DPR RI nomor RG.01.04/9336/DPRRI/10/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dan surat nomor RG.01.04/9337/DPRRI/10/2011 pada tanggal 28 Oktober 2011. Kita akan mempersiapkan materi pembahasan RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta RUU tentang Pangan. Berdasarkan sidang pleno Panmus ke-5 kemarin menetapkan bahwa Komite II untuk menangani kedua RUU tersebut. Perlu diperhatikan oleh Komite III dalam masa sidang ini untuk melanjutkan pembahasan terhadap RUU inisiatif perubahan atas Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Serta 5


melakukan pembahasan pengawasan atas Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Agenda penting berikutnya terkait bidang tugas Komite IV, adalah pembahasan atas pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU tentang Piutang Negara dan Piutang Daerah. Kita juga mencatat bersama tugas-tugas lain yang cukup penting untuk menjadi atensi PPUU, PURT, PHAL dan Pansus. Begitupula Kelompok DPD dan PAP serta Badan Kehormatan. Berbagai kondisi empirik memberikan indikasi yang semakin memperkuat tekad kita untuk terus mendorong penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 dan langkah-langkah Kelompok DPD di MPR bersama jajaran pimpinan dan anggota DPD akan makin intens pada masa sidang ini. Untuk itu bagi anggota DPD RI yang belum tandatangan sebagai dukungan amandemen ke-5 untuk sesegera mungkin melakukan tandatangan. Kita sedang mempersiapkan langkah-langkah untuk maju dalam penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945. Penyampaian hasil kegiatan daerah dari setiap provinsi, maka sidang yang kami muliakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf J dan Pasal 158 Ayat 2 Peraturan Tata Tertib DPD, kegiatan anggota DPD di daerah diwakilinya dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban anggota DPD untuk menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah untuk selanjutnya dilaporkan dalam sidang paripurna setiap awal masa sidang. Dalam jadwal persidangan paripurna hari ini agenda selanjutnya adalah penyampaian hasil kegiatan di daerah. Untuk itu secara berurutan kami akan mempersilakan kepada wakil masing-masing provinsi untuk menyampaikan laporan-laporan daerah. Dan juga perlu kami ingatkan, sesuai dengan kesepakatan bahwa waktu penyampaian laporan masing-masing provinsi adalah maksimal 10 menit, kalau bisa kurang lebih baik. Berkenaan dengan itu kiranya laporan yang akan disampaikan nanti dapat lebih dipadatkan dan cukup garis besarnya saja. Selanjutnya laporan yang lebih lengkap diserahkan kepada pimpinan sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari laporan yang dibacakan. Selanjutnya pimpinan DPD melalui sekretariat jenderal akan mengolah laporan tersebut untuk artikulasi selanjutnya oleh alat-alat kelengkapan DPD. Pada kesempatan pertama maka kami persilakan wakil dari provinsi Sumatera Barat kami persilakan kalau sudah siap. Waktu maksimal 10 menit. 5.

PEMBICARA : Hj. EMMA YOHANNA (SUMBAR)

Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati saudara pimpinan DPD RI, saudara-saudara pimpinan alat kelengkapan, kepanitiaan, serta saudara-saudara pimpinan Kelompok DPD di MPR RI, Ibu dan Bapak Sekjen DPD RI. Dan yang kami banggakan seluruh anggota DPD RI. Serta hadirin dan para media yang hadir pada kesempatan siang atau pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah SWT, karena atas ijin Beliaulah pada pagi ini kita dapat melaksanakan sidang paripurna setelah kita kembali dari reses di daerah pemilihan masing-masing. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati. Ditengah prestasi anak bangsa yang membanggakan tersebut ternyata kita masih dihadapkan pada beberapa kejadian-kejadian yang memprihatinkan yang tentunya kita temui di daerah pemilihan kita masing-masing. Khususnya kami dari anggota pemilihan dari Sumatera Barat pada kesempatan ini ingin menyampaikan kepada kita semua beberapa hal atau persoalan yang kami hadapi dan temukan di daerah. Saudara pimpinan dan anggota DPD RI serta hadirin yang kami hormati.

6


Selanjutnya kami ingin menyampaikan persoalan dan aspirasi yang kami himpun selama kegiatan mulai dari tanggal 29 Oktober hingga 20 November sebagai berikut. Mungkin kami tidak akan sampaikan semuanya, cuma ada beberapa persoalan mungkin yang akan kami sampaikan, tentunya kami mohon dukungan dari kita semua. Pertama bagaimana bencana masih bersahabat dengan Sumatera Barat. Seperti Bapak-Ibu ketahui terjadi banjir banding yang menewaskan 6 orang dan juga ratusan rumah, sawah, dan malah jalan yang menghubungkan antara Sumatera Barat dan Bengkulu tidak dapat dilalui. Malah sekarang terpaksa dicari jalan alternatif dan ini sangat merugikan bagi kedua daerah. Kalau berbicara tentang kerugian sangat banyak sekali. Tentu kita sebagai perwakilan daerah harus dapat bersama-sama memberikan dukungan untuk pemerintah daerah untuk mencarikan solusinya bagaimana supaya pemerintahan di daerah itu dapat berjalan normal kembali. Kemudian masih terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap masyarakat, khususnya yang terjadi di daerah Pasaman Barat pada waktu itu pada tanggal 8 November dan ini pokok persoalannya juga masalah perkebunan. Bentrokan tersebut menurut pengaduan masyarakat dan menurut informasi dari media, kemudian kami langsung turun ke lokasi terjadi simpang siur berita, dimana menurut aparat semua itu tidak ada terjadi dan tidak ada korban, dan juga tidak terjadi apa yang seperti diberitakan media. Artinya sampai saat ini aparat masih melindungi, masih tidak mengakui bagaimana atau apa yang terjadi di daerah tersebut. Saya ingin menyampaikan dan mereka mengirim surat kepada kita mohon dukungan dari DPD RI untuk dapat mengusut tuntas kasus-kasus yang terjadi, karena banyak kasus itu bermula dari persoalan perkebunan, dimana Pasaman Barat merupakan salah satu daerah penghasil sawit dan juga para investornya banyak datang dari luar. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Atas partisipasi kita selaku anggota DPD RI melalui task force dan juga anggota DPD RI asal Sumatera Barat kita telah memberikan bantuan baik kepada korban banjir maupun kepada korban pemukulan, tendangan dan bantingan dari aparat. Karena kebetulan saya langsung bertemu dengan masyarakat disana, malah ada yang keguguran, dan ini dihadapkan kepada 18 orang perempuan yang sewaktu itu berhadapan dengan aparat. Terakhir mungkin untuk kasus itu saya sudah meminta waktu kepada Bapak Kapolda. Tetapi mungkin karena pemberitaan di media beliau tidak dapat menerima kami sampai saat ini. Dan kemarin kasus ini juga sudah kita sampaikan kepada kawan-kawan anggota DPR RI yang berasal dari Sumatera Barat. Dan statement dari anggota DPR RI seperti Pak Nudirman Munir sudah sedikit menghibur masyarakat disana. Mungkin saat ini kita tunggu juga bagaimana dari Ketua DPD RI akan dapat memberikan dukungan, karena bagaimanapun masyarakat sebetulnya ingin bagaimana kita anggota DPD RI juga memperhatikan kepentingan mereka. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Persoalan-persoalan lain seperti pariwisata, pemberdayaan perempuan dan juga pendidikan berkarakter dan kesehatan ibu dan anak, dan juga masalah Prolegnas dengan melibatkan partisipasi masyarakat, dan mengenai anggaran dan sumber daya, semua itu dapat kami lakukan bersama, berdialog dengan masyarakat dan berdiskusi dengan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Bapak Drs. Alirman Sori, SH., MHum dan juga Bapak Ir. Riza Falepi dan saya sendiri Emma Yohanna. Dan memang pada kesempatan reses ini Bapak Ketua, Bapak Irman Gusman karena kesibukan yang sangat padat sekali belum berkesempatan untuk ikut reses bersama-sama. Mudah-mudahan pada kesempatan lainnya tentu akan dapat. Dan terakhir Ibu Ketua dan juga rekan-rekan anggota lainnya. Saya perlu informasikan ada program dari Puskada yaitu ikut pameran pada Padang Fair. Dimana waktu itu kami dari anggota diminta untuk mengajukan supaya ikut berpartisipasi disana, karena ini adalah salah satu forum untuk memperkenalkan DPD di tengah masyarakat. Namun perlu 7


juga kita waspadai untuk kawan-kawan di daerah yang lain nantinya, karena mulai dari awal sampai akhir anggota DPD RI tidak tahu apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan dan juga tidak ada menampilkan kegiatan-kegiatan dari anggota DPD itu sendiri. Jadi mungkin ini buat kawan-kawan nanti kalau di daerahnya akan dilakukan, mohon bersama-sama dari awal itu perlu kita bicarakan apa-apa yang akan ditampilkan. Karena pasti masyarakat yang lebih tahu adalah orang yang berada yang berasal dari daerah itu sendiri. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang tepat atau berkenan. Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6.

PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Oke, terima kasih Ibu Emma. Dan selanjutnya kami persilakan dari Provinsi Riau.

7.

PEMBICARA : INTSIAWATI AYUS, SH., MH. (RIAU)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami menerima mandat dari rekan untuk membacakan sesuai dengan giliran dari kami berempat, jatuh hari ini kepada B-14. Sebelum menyampaikan hasil, menghimpun dan menyerap aspirasi peranggota terlebih dahulu kami menyampaikan kegiatan bersama 4 anggota DPD RI asal Riau. Pertama, kami menggelar sebuah kegiatan rapat bersama dengan Pemprov dan DPRD Provinsi Riau; satu konflik lahan Pulau Padang; yang kedua FGD Kelompok DPD di MPR RI; kemudian yang ketiga kami menyelenggarakan uji publik; dan yang keempat kami melakukan kegiatan bersama untuk menggelar yang disebut konsep acaranya adalah Galeri DPD RI. Kami tayangkan itu diatas, ijin kami membacakan tentang kegiatan galeri. Menutup masa reses kami DPD RI Riau bekerjasama dengan Puskada Wilayah Barat tanggal 19 – 20 November 2011 menyelenggarakan kegiatan ekspose kelembagaan DPD RI di Riau yang kami beri judul Galeri DPD RI. Galeri yang bertema Amanah Wakil Negeri Menjunjung Marwah Daerah, bertujuan antara lain untuk mensosialisasikan keberadaan dan kiprah DPD RI yang terekam selama 7 tahun perjalanan lembaga yang lahir dari rahim reformasi secara lebih dekat ke masyarakat khususnya masyarakat Riau. Disamping itu kegiatan galeri ini diselenggarakan dalam kerangka akuntabilitas kinerja kami baik personal ataupun kami sebagai wakil provinsi kepada publik untuk menginformasikan apa saja yang sudah kami kerjakan selama ini baik perorangan ataupun satu provinsi kepada masyarakat yang belum mengerti tentang bagaimana cara kerja DPD RI dalam menyerap aspirasi. Untuk itulah dalam kegiatan tersebut kami memajang berbagai info dan produk hasil kinerja DPD baik berupa pameran foto, display buku, majalah, multimedia dan lain-lain. Mohon tepuk tangan kalau hebat. Terima kasih. Kami juga menciptakan beragam alat peraga secara kreatif untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang apa, mengapa, dan bagaimana DPD RI, apa dasar konstitusional, bagaimana keberadaan DPD RI dalam struktur dan sistim kenegaraan, seperti apa pandangan pakar, tokoh tentang DPD RI berikut tentang amandemen ke-5 yang urgensi bicameral, serta sejarah eksistensi DPD RI sebagai bagian sejarah lembaga perwakilan di Indonesia sejak masa pra kemerdekaan. Karena kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan keberadaan kelembagaan DPD RI secara lebih luas lagi kepada masyarakat, dalam kesempatan acara tersebut kami juga membagi-bagikan berbagai bentuk merchandise dari DPD RI kepada masyarakat seperti stiker, blognote, buku, kaos, topi, jaket, gantungan kunci dan beberapa produk buku-buku dari Komite I, Komite IV yang ada periode yang lalu dan periode 8


sekarang, juga produk DPD RI di lembaga yang kami bagikan kepada masyarakat. Semula kami sudah menyiapkan konsep yang berjudul dengan tema Expo DPD, namun mengingat keterbatasan waktu dan penganggaran akhirnya konsep kegiatan yang semula dirancang secara ideal kami sederhanakan dalam bentuk galeri. Meski namanya galeri kami tidak ingin sekedar galeri yang biasanya sepi, maka kegiatan galeri ini kami rancang dipadu dengan beragam kegiatan pendidikan politik berupa ditingkat SMA kami selenggarakan sayembara menulis dengan tema andai aku menjadi anggota DPD RI. Pada tingkat university kami selenggarakan debat mahasiswa yang mengusung tema pro-kontra penguatan DPD RI. Di tingkat TK, PAUD, KBB, Taman Kanak-kanak kami lomba mewarnai yang diwarnai adalah 4 karikatur wajah kami. Meski namanya galeri kami tidak ingin sekedar galeri yang biasanya sepi dan inilah yang kami usung dalam kegiatan tersebut. Memang sudah menjadi resiko dengan banyaknya kegiatan yang kami selenggarakan tak sedikit kocek pribadi yang harus kami keluarkan untuk mensubsidi kegiatan tersebut, terutama banyak hal yang tidak tercantum dalam nomenklatur anggaran. Terima kasih. Kami berharap kedepan untuk acara semacam ini agar disertakan pula dalam nomenklatur anggaran untuk kegiatan-kegiatan pendukung lainnya. Alhamdulillah, wa syukurilah, selama 2 hari sejak pagi hingga sore hari venue kegiatan di perpustakaan wilayah Riau yang kami selenggarakan di perpustakaan Riau tersebut ramai didatangi para pengunjung terutama kalangan pelajar, mahasiswa dan kaum ibu yang mendampingi para anak-anak. Perlu kami informasikan pula kegiatan sayembara menulis ini sebagaimana tema yang telah kami usung mendapat animo yang cukup tinggi dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Meski waktu pengiriman tulisan terhitung sempit yaitu kurang dari 2 minggu dari waktu publikasi sampai dengan batas akhir pengiriman, kami menerima 36 tulisan dari pelajar SMA dan 38 dari tingkat university dan kompetisi debat diikuti 18 university serta lomba mewarnai diikuti 156 anak. Dengan membaca tulisan-tulisan mereka, kita sebagai wakil daerah rasanya biasa bercermin tentang diri sendiri serta mengetahui sejauh mana familiarnya DPD RI di kalangan pelajar dan mahasiswa. Kedepan, berbagai bentuk apresiasi terhadap para peserta semua tulisan terkumpul dari sayembara ini kami DPD RI asal Riau akan membukukannya dalam sebuah buku. Yang menarik dari kompetisi debat ini tidak saja diikuti oleh universitas yang mempelajari fakultas hukum tapi juga diikuti oleh Stikes, Komputindo dan beberapa university yang tidak memiliki kurikulum tentang sospol ataupun fakultas hukum. Bahkan sejumlah peserta yang berasal dari latar belakang ilmu politik dan hukum juga memiliki animo tinggi, bagi kami ini adalah hal yang luar biasa. Kegiatan kompetisi debat mahasiswa ini bisa jadi merupakan kompetisi debat yang pertama yang ditanja oleh DPD RI untuk Indonesia. Barangkali kedepan kegiatan ini dan sekali lagi kami tegaskan dapat didukung dalam nomenklatur penganggaran di daerah, bisa diselenggarakan di daerah maupun di tingkat nasional. Kami merasakan sendiri bahwa ajang debat ini bukan saja sangat efektif dalam mengembangkan daya nalar dan kritis mahasiswa, tapi juga bisa menjadi ruang sharing yang merangsang minat mahasiswa untuk semakin dekat dan mengenal DPD RI yang turut mengsung isu-isu yang diperjuangkan DPD RI. Mengenai kenapa kami menggelar lomba mewarnai tingkat TK tentunya yang menjadi sasaran kami adalah para guru dan orang tua. Sambil menunggu anak-anaknya mewarnai mereka dapat berkeliling melihat display yang kami pajang dari galeri tersebut sehingga informasi dari DPD dapat diserap oleh mereka. Alhamdulillah kegiatan tersebut dihadiri kurang lebih hampir 371 orang. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan pihak Setjen DPD RI terhadap kegiatan ini khususnya para staf yang dikirim dari pihak Puskada, Pusdatin dan Humas. Semoga semangat ini untuk mensosialisasikan dan membangun citra posistif lembaga DPD RI mencapai hasil maksimal sebagaimana yang diharapkan bersama.

9


Demikian inilah itu kegiatan kami berempat dan seterusnya kami membacakan kegiatan kami masing-masing yang kami bacakan kesimpulan untuk seterusnya sebagaimana ditegaskan oleh Pak Gafar Usman dan Pak Ghazali kepada kami tadi bahwa permasalahan berikut yang kami bacakan adalah permasalahan yang untuk dapat diprioritaskan di alat-alat kelengkapan Komite I, II, III dan IV sebagai berikut. Pertama, sengketa masyarakat di kawasan suaka margasatwa Bukit Rimbang dan Bukit Baling. Perlu dilakukan review SK Gubernur terkait kawasan suaka margasatwa Bukit Rimbang dan Bukit Baling. Sebab saat ini di kawasan tersebut telah tinggal 5.463 jiwa masyarakat. SK ini berakibat adanya ketidakpastian masyarakat dalam mendapatkan hak dan pelayanan dari pemerintah daerah. Dua, sengketa lahan adapt dan HPH. Sengketa lahan adat perlu mendapatkan kepastian dan perhatian, sebab masyarakat adat dan setiap kekayaan yang dimiliki diakui dinegeri ini. Untuk itu segala kebijakan yang mengdiskreditkan hak masyarakat adat perlu dikaji ulang. Ketiga, masih Komite I. Sikap politik DPD RI terkait Moratorium TKI dan pengadilan tipikor di daerah. Untuk Komite II. Konflik sumber daya alam dan ekonomi masyarakat dan perusahaan. Kemudian mohon dukungan DPD RI sumber daya listrik untuk daerah-daerah di wilayah Riau. Ketiga, infrastruktur jalan nasional yang rusak presentasi yang besar mohon dapat diagendakan di Komite II. Di Komite III cukup dengan agenda penambahan kuota haji untuk Riau dan pembangunan embarkasi haji di Provinsi Riau. Dan untuk di Komite IV. Dana tugas pembantuan di Departemen PU hendaknya lebih ditingkatkan untuk Riau. Kedua, dana bantuan sosial dan aspirasi untuk setiap anggota DPD. Ketiga, dana alokasi khusus bisa dialokasikan untuk pembangunan listrik di pedesaan. Yang keempat, dukungan penyelenggaraan PON Riau pada September 2012 dimintakan kepada pemerintah pusat segera merealisasi dana untuk kebutuhan PON tersebut sebagaimana komitmen yang selalu kami terima. Demikian penyampaian laporan dari Provinsi Riau hasil serapan aspirasi daerah yang berempat yang telah kami lakukan. Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 8.


Iya, terima kasih kepada Provinsi Riau yang diwakili Ibu Ayus. Kami mohon untuk me-maintance waktu, karena yang berikutnya adalah Provinsi Jambi belum ada satupun yang hadir, kita lanjutkan ke Kepulauan Riau. 9.

PEMBICARA : DJASARMEN PURBA (KEPULAUAN RIAU)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastyastu. Yang terhormat pimpinan DPD RI dan sahabat-sahabat anggota DPD RI dari seluruh Kepulauan Riau. Dan secara khusus anggota-anggota dari Sabang sampai ke Merauke. Beberapa hal ini Ibu kami sampaikan, sebetulnya banyak tapi hanya beberapa hal. Yang pertama menyangkut kehutanan. Mungkin secara umum seluruh Indonesia bermasalah dengan kehutanan. Nah secara khusus Kepulauan Riau sangat bermasalah yaitu tentang Hutan Lindung. Kenapa demikian? Ketika pada tahun 1971 keluar Keputusan Presiden tentang HPL masalah Batam, itu dialihkan sepenuhnya penguasaannya oleh otorita Batam. 10


Nah dtidak ada masalah pada waktu itu sehingga berjalan dengan lancar. Namun pada tahun 1999 tanpa pemberitahuan terlebih dahulu keluarlah atau terbitlah SK Menteri Kehutanan yang menyatakan beberapa daerah di Batam itu dan Kepulauan Riau terdiri dari hutan lindung. Padahal wilayah yang disebut hutan lindung sudah ada rumah ibadah, sudah ada gedung olahraga, sudah ada pemukiman, sudah ada rumah sakit dan lain sebagainya. Sehingga hal ini sangat menjadi masalah. Oleh karena apa? Oleh karena ketika mengajukan sertifikat, Ibu Ketua, ketika mengajukan sertipikat tidak bisa. Bahkan sertifikat yang telah ada itu tidak bisa diagunkan ke bank, ini sangat membahayakan. Karena apa? Karena sebagaimana kita ketahui sertipikat tanah sama dengan uang Republik Indonesia, punya bendera, lambang Bhineka Tunggal Ika. Nah apabila di sobek uang Republik Indonesia itu berarti dia bisa ditangkap, sementara sertipikat tanah tidak laku katanya. Saya kira pejabat yang berwenang untuk hal itu juga saya kira bisa diadukan. Tetapi kondisinya tidak seperti itu. Oleh karena itu kepada DPD kami minta supaya segera memperjuangkan tentang hutan lindung secara khusus di Batam, sehingga dengan demikian posisi daripada perekonomian disana bisa bertumbuh dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua tentang persoalan Komite I masalah tanah. Ini juga jadi masalah. Di Pulau Bintan pada masa perjuangan ganyang Malaysia yang kita sebut waktu yang kemarin juga terjadi ganyang Malaysia walaupun kita kalah. Itu dari sisi keamanan angkatan laut telah mengambil ratusan hektar tanah-tanah penduduk. Pada waktu itu karena masalah keamanan akhirnya diberikan kepada angkatan laut dengan tidak memakai surat apa-apa. Nah setelah puluhan tahun kejadian penduduk c.q. Pemerintah Daerah Bintan mengajukan supaya dikembalikan ini tanah, angkatan laut ternyata tidak bersedia untuk mengembalikan. Oleh karena apa? Oleh karena pertama dia sudah usahakan itu. Oleh karena itu dari sisi ini kami minta kepada DPD juga agar tanah di Pulau Bintan yang menjadi hak rakyat itu bisa dikembalikan ke pemerintah daerah. Karena berhadapan dengan keamanan angkatan laut, kami minta kepada pimpinan supaya bisa bekerjasama dalam hal menghadapi angkatan laut agar bisa sesuai dengan hukum bisa dikembalikan ke pemerintah daerah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga mengenai pendidikan. Mengenai pendidikan dari Komite III, terus terang saja kalau boleh dibilang Kepulauan Riau itu termasuk daerah atau katakanlah Batam termasuk daerah yang subur. Subur bukan dari sisi tanahnya Bapak-Ibu, tapi dari sisi kependudukannya masih muda-muda disana sehingga kelahiran sangat banyak. Nah oleh karena itu pertambahan jumlah pelajar dibandingkan dengan pertambahan penduduk jauh lebih banyak pertambahan penduduk. Akhirnya ruang-ruang sekolah sangat kurang, ruangruang sekolah kurang, begitu juga guru-guru kurang. Oleh karena itu mereka mendesak, minta bagaimana supaya da tambahan dari pada dana BOS ini sendiri. Begitu juga dengan dana Jampersal. Dana Jampersal ini dari sisi persalinan ini sangat kurang, sehingga diminta oleh masyarakat supaya ditambah mengenai Jampersal ini. Yang terakhir, karena singkat waktunya hanya 10 menit Ibu, ini kami hargai. Yang terakhir, jadi kami nantinya akan kami tambahi, lengkapi dengan laporan-laporan kami sendiri. Yang terakhir, menyangkut dengan anggaran kepulauan. Sebagaimana kita ketahui ada 7 provinsi kepulauan yang mengajukan anggaran kepulauan. Dibandingkan dengan anggaran provinsi daratan ini juga sudah tidak sesuai. Karena apa? Karena anggaran kepulauan untuk membeli katakanlah kapal, pelabuhan, transportasi laut dan sebagainya, anggarannya bisa lebih daripada dua atau tiga kali lipat. Oleh karena itu harapan kami DPD bagaimana untuk memperjuangkan tentang anggaran DAU kepulauan ini. Karena apa? Karena untuk membuat pelabuhan itu sangat besar biayanya Ibu, begitu juga feri-feri dan sebagainya sangat membutuhkan. Karena katakanlah dari Batam atau ibukota pergi ke satu pulau itu memakan waktu yang cukup lama sekali, apalagi dengan jalan laut. Jadi yang kami jalani disana selama ini kami hanya bisa membuat jalan adalah dengan jalan udara, seperti dari Batam ke Tanjung Pinang, begitu juga ke wilayah Natuna maupun dengan Ambas itu 11


hanya dengan jalan udara. Oleh karena itu kami harapkan supaya ini juga diperjuangkan menyangkut mengenai anggaran DAU kepulauan. Saya kira itu sekedar yang boleh kami sampaikan walaupun singkat tapi sangat berisi. Berisi artinya bagi kami Kepulauan Riau kalau boleh supaya DPD bisa memperjuangkan ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, sekiranya ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk hari ini kami tidak ada buat semacam pantun, jadi oleh karena itu kami akhiri dengan ucapan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kiat semua. Om Shanty Shanty Shanty Om. 10. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Iya, terima kasih dari Kepulauan Riau. Kemudian kami mohon dari Kepulauan Bangka Belitung. 11. PEMBICARA : BAHAR BUASAN, ST. (KEPULAUAN BABEL) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Yang terhormat pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang terhormat sahabat-sahabat saya anggota DPD RI dari seluruh Indonesia. Yang saya hormati juga Wasesjen dan sekretariat yang ikut berperan serta menjalankan lembaga kita yang kita cintai ini. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kita semua masih dapat hadir di sini dan turut berpartisipasi dalam melaksanakan rangkaian kegiatan Dewan Perwakilan Republik Indonesia. Sebagai wujud partisipasi ijinkanlah kami atas nama anggota DPD RI dari Kepulauan Bangka Belitung untuk menyampaikan laporan yang berkaitan dengan hasil kunjungan ke daerah kami yang mulai sejak tanggal 29 Oktober hingga 20 November tahun 2011. Pimpinan dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan emas yang baik ini perkenankanlah kami untuk menyampaikan berbagai aktifitas kami yang lakukan selama masa kunjungan kerja di daerah, baik kunjungan formal maupun kunjungan non formal untuk dapat menyaring dan menyerap berbagai aspirasi masyarakat baik yang disampaikan langsung melalui proses dialog ataupun yang berhasil diidentifikasi dan dikomplikasi melalui berbagai media yang ada. Kami berharap semoga dalam menjalani amanah undang-undang yang telah diberikan kami semua diberi berkat kekuatan agar senantiasa dapat memberikan yang terbaik bagi daerah kita masingmasing dalam proses mensukseskan pembangunan dan kemajuan negeri kita yang tercinta Republik Indonesia. Pimpinan dan hadirin yang berbahagia. Komite I. Kami menyampaikan pemilihan gubernur Kepulauan Bangka Belitung akan dilaksanakan pada bulan Februari 2012 menjadi fokus agenda reses selama bulan Oktober sampai November 2011. Hajat terbesar demokrasi rakyat Bangka Belitung ini cukup menentukan arah perjalanan Provinsi Kepulauan lima tahun kedepan. Oleh karena itu untuk memastikan kesuksesan pemilihan gubernur Provinsi Bangka Belitung proses dari awal sampai akhir perlu menjadi perhatian semua pihak khususnya kami sebagai perwakilan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk Komite II. Dalam pengawasan dan pemantauan di Dinas Pertanian Kepulauan Bangka Belitung perlu adanya perbaikan pembangunan sarana, infrastruktur, pembangunan 12


pencetakan sawah, pembuatan jalan, usaha tani, kegiatan dalam mendukung produksi, dan terakhir perlu adanya pembangunan dan pengembangan untuk pembenihan dan pembibitan. Karena benih sering tidak sesuai untuk ditanam di daerah lokal Kepulauan Bangka Belitung dan kadang sering sulit diperoleh oleh petani. Penambahan kuota pupuk bersubsidi yang saat ini hanya 28.000 ton yang seharusnya 45.000 ton. Dan dapat diharapkan ada dana talangan, karena kadangkala petani tersebut tidak memiliki uang untuk membeli pupuk dan stok pupuk juga harus tersedia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk Komite III. Dalam bidang kesehatan. Pada dasarnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah berjalan dengan baik. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dalam hal alat pengadaan serta dokter spesialis yang jumlahnya tidak sebanding dengan yang dibutuhkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun tidak kalah penting adalah permasalahan sering kekurangannya persediaan darah di Palang Merah Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dirasakan kurang kesadaran masyarakat akibat kurangnya sosialisasi dari pemerintah dalam hal donor darah. Padahal darah akan selalu dibutuhkan sebagai penunjang hidup masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu kami berharap pemerintah daerah dan provinsi untuk melakukan sosialisasi donor darah sebagai kegiatan sosial dan juga kegiatan kesehatan yang dapat membantu masyarakat. Terkait dengan hal itu kami juga mengajak seluruh anggota DPD RI untuk bersama-sama kita tingkatkan sosialisasi kesadaran donor darah masyarakat agar tidak lagi masyarakat yang harus kehilangan nyawa akibat kekurangan darah. Untuk Komite IV. Seberapa jauh peranan DPD dapat dimanfaatkan oleh pemerintah. Peranan DPD dalam mewakili aspirasi daerah terkait bidang peranan dan peningkatakan pembangunan di daerah sudah cukup berjalan dengan baik dalam rangka peningkatan DPD kedepan agar terjadi sinergisasi diharapkan terjalinnya komunikasi aktif antar DPD dengan pemerintah daerah. Dalam hal penyusunan perencanaan pembangunan daerah agar dapat diperjuangkan ditingkat pusat dan perlunya pertemuan rutin antara DPD dengan pemerintah daerah membahas perencanaan pembangunan di daerah yang diwakili. Pimpinan dan hadirin yang kami hormati dan sangat kami cintai. Kami juga menyampaikan selamat ulang tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kemarin yang ke-11. Demikianlah pengantar laporan kegiatan kami di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun aspirasi masyarakat yang berhasil diinvestigasi secara spesifik dan mendalam terangkum dalam lampiran laporan ini. Hormat kami Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ; 1. 2. 3. 4.

Tellie Gozelie, SE. Hj. Noorhari Astuti, Sos. H. Rosman Djohan. Bahar Buasan. Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanty Shanty Shanty Om. Sekian dan terima kasih.

12. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Oke, terima kasih persis 10 menit saya mohon untuk di-maintance waktunya. Berikutnya kami persilakan dari Provinsi Jawa Barat.

13


13. PEMBICARA : Dra. Hj. ELLA M. GIRI KOMALA R. (JAWA BARAT) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastyastu. Yang terhormat pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang terhormat para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kesekjenan dan hadirin sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah berkumpul kembali di ruangan yang kita banggakan. Perkenankan kami akan menyampaikan laporan hasil reses anggota DPD RI berada di Provinsi Jawa Barat. Langsung saja kepada permasalahan yang di dapat hasil reses selama kurang lebih 20 hari. Yang menjadi fokus perhatian dari Provinsi Jawa Barat dalam kunjungan kerja ini ada beberapa hal. Langsung saja barangkali, saya tadinya akan menyebutkan dulu ini berapa aspirasi, jumlahnya 72 aspirasi. 72 aspirasi terbagi dari 7 aspirasi bidang Komite I, 15 aspirasi bidang kewenangan Komite II, 29 aspirasi bidang kewenangan Komite III, 18 aspirasi bidang kewenangan Komite IV, kemudian 3 aspirasi bidang kewenangan Kelompok DPD, ini secara khusus, dan yang terdiri dari 21 aspirasi daerah dari pemda atau instansi pemerintah, dan 51 aspirasi dari kelompok masyarakat. Diantaranya fokus perhatian Jawa Barat adalah : 1. Optimalisasi dan percepatan pembangunan infrastruktur di lima kabupaten di Jawa Barat bagian selatan, yaitu meliputi Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Cianjur dan Sukabumi. 2. Kemudian pembangunan Jalan Tol Cikapali dan Tol Cisumdawu. Maksudnya ini adalah yang masih dalam proses bahkan itu masih tahap awal, sementara kebutuhan sudah sangat mendesak. Itu yang diminta oleh pihak-pihak dari Jawa Barat ini untuk dicarikan jalan keluar melalui DPD. 3. Kemudian moratorium pengangkatan PNS supaya tidak berlaku bagi pengangkatan PNS guru, karena sudah terlalu banyak untuk di Jawa Barat. 4. Kemudian pembangunan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat pusatnya di Bandung. 5. Selanjutnya pembangunan gedung pelayanan satu atap dan gedung rehabilitasi mental rumah sakit jiwa di Jawa Barat. 6. Pelaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah dirasakan masih belum adil, dengan terutamanya saya kira juga rata bukan hanya di Jawa Barat, itu keterlambatan juklak untuk DAK, kita temukan semua mengeluh kepada DPD. 7. Peningkatan DAU dan DAK bagi beberapa kabupaten yang hampir-hampir mengalami deficit, terutama sekali Kabupaten Garut, Tasikmalaya Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Ini betapa para pimpinan daerahnya menekankan kepada kami untuk supaya DAU ditambah, bahkan, kenapa DAU kami dikurangi begitu. Walaupun itu ada sudah ada rumusannya sebenarnya, tapi itulah mereka sampaikan aspirasinya kepada kami. 8. Kemudian perlu peningkatan bantuan usaha tani, yaitu akses permodalan dalah hal ini, terutama sekali tentang alat-alat pertanian. 9. Dan selanjutnya yang sudah sering mungkin disampaikan juga tapi tetap itu adalah merupakan permasalahan yang dihadapi, adalah rencana pembangunan bandara internasional Kertajati di Majalengka. Itu yang sudah ditetapkan tahun 2000-an, sampai sekarang ini pembangunannya belum dimulai. Itu mereka sampaikan pula ini kapan akan memulai pembangunan bandara internasional di untuk Jawa Barat ini.

14


10. Selanjutnya pembangunan Waduk Jati Gede di Sumedang. Target harus selesai itu tahun 2013, kerjasamanya dengan China, itu sudah harus digenangi maksudnya, 2013 harus sudah digenangi. Tetapi sampai sekarang itu masih belum tuntas secara keseluruhan untuk pembebasan tanah, karena dalam hal ini LSM juga ikut ke, istilahnya ikut di dalam karena ada beberapa daerah yang ada situsnya, situs kebudayaan, mereka masih mempertahankan. Nah itu mungkin beberapa hal yang patut diperhatikan oleh DPD. Selanjutnya yang sangat penting, mengingat dengan sering terjadinya bahkan banjir langganan di Kabupaten Bandung itu jadi masalah, pengerukan pungai Citarum itu di dalam pagu indikatif 2012 itu baru tertera 33 km, padahal sungai Citarum itu luasnya panjangnya itu melewati 5 kabupaten/kota. Nah itu juga mereka sudah menyampaikan, ini kenapa baru 33 kilo itupun nanti baru 2012. Dan kami sampaikan kesempatan ini juga laporan bahwa dalam reses kemarin kami sudah melaksanakan uji publik usul perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di Jawa Barat dengan melibatkan para akademisi dengan narasumbernya 3 orang profesor doktor dari berbagai perguruan tinggi di Bandung, kemudian juga yang terlibat di situ adalah tokoh-tokoh ormas, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama. Alhamdulillah hasilnya baik, sangat baik, mendukung terhadap usul perubahan yang akan dilaksanakan oleh DPD RI. Dan tentu saja ada beberapa hal yang menjadi catatan bahwa mungkin masih perlu penyempurnaan beberapa hal. Selain yang tiga usulan pokok itu diantaranya tentang komisi atau penambahan komisi untuk di negara kita ini, itu diantaranya masih belum sepakat semua. Seperti komisi kebebasan pers, komisi komnas HAM, kemudian komisi satu lagi, kalau Komisi Yudisial sama komisi yang sudah hadir, KPK, nah itu. Jadi yang sudah ada sekarang kan hanya dua KY sama KPU, yang di struktur pemerintahan itu. Lalu kelompok atau DPD ini mengajukan tiga lagi yang dimasukan di Undang-Undang Dasar. Nah itu mereka belum sepakat di situ. Barangkali ini merupakan satu masukan yang berharga untuk kita semuanya. Saya kira demikian sekedar laporan yang inti dari kegiatan kami di Jawa Barat dalam rangka reses tahun ini. Wallahulmuwafiq ila aqwamith-thariq wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Shanty Shanty Shanty Om. 14. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Ibu Ella. Yang berikutnya dari Sumatera Selatan kami persilakan, Bapak Aziz. 15. PEMBICARA : ABDUL AZIZ (SUMSEL) Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, karena berkat limpahan, hidayah, taufik dan rahmat-Nya lah kita dapat menjalankan kegiatan di daerah pada sidang 2011-2012 ini dengan baik mulai dari tanggal 29 Oktober 2011 sampai dengan 21 November 2011.

15


Saudara pimpinan DPD RI, saudara-saudari Anggota, saudari sekjen dan wasekjen DPD RI, hadirin sekalian yang kami hormati dan berbahagia. Kegiatan anggota DPD RI di daerah Sumatera Selatan kali ini bersamaan dengan pelaksanaan pesta olahraga negara-negara Asean atau lebih dikenal dengan dengan Sea Games. Pelaksanaan Sea Games 26 di Palembang dan Jakarta pada tanggal 11- 22 November 2011 yang sempat di khawatirkan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu tersebut ternyata atas dukungan dan doa semua pihak berhasil mengantarkan Indonesia menjadi juara umum dengan perolehan 182 emas, 151 perak dan 142 perunggu, data dari Inasoc. Harapan Indonesia untuk mensukseskan penyelenggaraan sukses prestasi dan sukses pemberdayaan ekonomi rakyat dapat terpenuhi melalui Sea Games ini. Bapak-Ibu hadirin sekalian. Kegiatan di daerah dalam masa sidang ini kami laksanakan dengan beberapa agenda sebagai berikut; 1. Dengar pendapat dengan dinas Provinsi Sumatera Selatan. 2. Menghadiri undangan Sea Games. 3. Dengar pendapat dengan Dinas Pariwisata Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan tentang pengelolaan pariwisata. 4. Dengar pendapat dengan Pemerintan Kota Prabumulih tentang pelaksanaan e-KTP. 5. Dengar pendapat dengan Pemkot Ogan Komering Ilir tentang pengawasan e-KTP. 6. Sarasehan daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang amandemen ke-5. Pertama, mengenai permasalahan yang terjadi di Sumsel di dinas perkebunan: 1. Masih banyak lahan perkebunan rakyat yang tidak dapat dijadikan jaminan kredit, jadi revitalisasi karena statusnya masih sengketa atau masih masuk wilayah hutan. 2. Masih rendahnya kemampuan petani kebun untuk membiayai sertipikasi lahan miliknya sebagai sarat pengajuan kredit usaha, serta terbatasnya ketersediaan bibit kelapa sawit, karet dan kakao yang unggul untuk mendukung revitalisasi perkebunan. 3. Penerapan PP 10 Tahun 2010 tentang Penertiban Pendayagunaan Tanah Terlantar memiliki banyak kelemahan, diantaranya menyebutkan bahwa perijinan yang telah memasuki usia 3 tahun belum bisa diusahakan dikategorikan terlantar. Sedangkan dilapangan proses ijin lokasi amdal dan pembebasan lahan, penerbitan HGU membutuhkan waktu yang cukup lama. 4. Kualitas karet di Sumatera Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya masih kalah bersaing dibandingkan Malaysia dan Thailand hingga harga jual mendapat potongan 5 sen dollar per kilo gram. Ini harus mendapat perhatian pada semua pihak 5. Ini khusus Sumatera Selatan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. Belum beroperasinya pelabuhan Tanjung Api-api. Yang kemarin menyeret beberapa anggota DPR dan sebagainya. Menyebabkan hilirisasi industri karet yang dapat memberikan nilai tambah dan membuat lapangan kerja di Sumatera Selatan belum dapat diwujudkan. Oleh karena itu pemerintah harus segera merealisasikan pembangunan pelabuhan tanjung api-api. Selanjutnya mengenai pariwisata dan kebudayaan ada dua hal permasalahan yang nanti langsung nanti bisa dibaca. Dan yang ketiga mengenai e-KTP. Ada dua e-KTP itu dikabupaten OKI dan Prabumulih. Terus ini ada terakhir sosialisasi ormas dan ada satu kabupaten yang ingin pemekaran, karena ini perlu kami sampaikan kepada para anggota semua bahwa Kabupaten 16


OKI ini hampir sama dengan luasnya Provinsi Bangka Belitung. Satu kabupaten ini, dan Yogyakarta, Bali dan Sulawesi Utara ini hampir sama satu kabupaten. Dan mereka di dominasi oleh wilayah perairan dan terisolasi hingga sulit di jangkau oleh pelayanan publik maka mereka ingin sekali menjadi kabupaten otonom. Demikian point-point penting yang kami sampaikan. Atas dukungan semua pihak kelancaran dari kegiatan dan kami ucapkan terima kasih. Semoga laporan singkat ini memberikan manfaat bagi kita semua. Bilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanty Shanty Shanty Om. 16. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih. Karena kami perlu mengingatkan, karena 10 menit dengan 33 provinsi berarti 330 menit, mohon di hemat waktunya sehingga kita bisa melaporkan secara cepat. Berikutnya Provinsi Bengkulu, belum? Oke, kalau sudah siap mungkin Provinsi Lampung. Silakan Pak. 17. PEMBICARA : HI. AHMAD JAJULI, S.IP. (LAMPUNG) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Om Swastyastu. Pimpinan DPD RI yang kami hormati. Anggota DPD RI yang kami hormati. Pimpinan Seketariat Jenderal DPD RI yang kami hormati dan seluruh hadirin. Provinsi Lampung sudah dikunjungi oleh 4 anggota DPD, hasil aspirasinya telah kami catat dan pagi ini akan kami sampaikan beberapa point penekanannya sebagai berikut; Yang pertama konflik tanah masih banyak di Lampung, berarti mohon nanti kepada Komite I untuk bisa mengagendakan dengan input dari anggota Komite I asal Lampung. Yang kedua masalah energi di Lampung masih banyak daerah yang belum nyala, karena itu nanti melalui anggota Komite II mendorong agar masalah kelistrikan di Lampung bisa dapat dukungan dari DPD RI. Selanjutnya agenda Komite III adalah haji dan masalah jampersal. Masih ditemukan pelayanan yang belum sesuai dengan harapan sisi kemanusiaan para pasien. Karena itu nanti melalui anggota Komite III agar didorong seluruh pelaksanaan jampersal menjadi bagian serius, karena ini bagian penghargaan kemanusiaan bagi para Ibu yang akan melahirkan, penghargaan kemanusiaan bagi anak-anak yang harus sehat, dan bagian dari makmurkan bangsa melalui pembangunan keluarga. Melalui Komite IV Lampung minta di dukung dengan anggaran yang lebih berpihak pada daerah otonomi baru. Ada 4 daerah otonomi baru sehingga masalah-masalah keuangan, DAK bisa lebih diselesaikan. Demikian laporan dari Provinsi Lampung tidak menghabiskan 10 menit, saya kita point-pointnya akan sampaikan melalui tertulis. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 18. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Oke, terima kasih, hanya memakan waktu 3 menit. Yang berikutnya kami persilakan Provinsi Jawa Tengah.

17


19. PEMBICARA : DENTY EKA WIDI PRATIWI, SE. (JAWA TENGAH) Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Yang saya hormati Bapak-Ibu pimpinan sidang paripurna. Yang saya hormati pula saudara pimpinan alat kelengkapan DPD RI dan Kelompok DPD RI di MPR. Bapak-Ibu anggota DPD RI dan hadirin sidang paripurna DPD RI yang kami hormati. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia utusan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan kegiatan kunjungan kerja di daerah terkait beberapa hal yang merupakan bidang tugas kami yang terbagi dalam komite-komite. Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan juga sebagai pembuka masih diwarnai dengan suasana akibat ataupun ancaman serius yang dihadapi adanya aliran lahar dingin yang sewaktu-waktu masih bisa sampai ke pemukiman warga. Berdasarkan pemantauan di lapangan pemerintah kabupaten Magelang dalam hal ini menghadapi kesulitan pendanaan dalam rangka penanggulangan ancaman bahaya lahar dingin. Selain itu hunian sementara yang telah dibuat oleh pemerintah juga banyak yang sudah ditinggalkan warga, karena mereka memilih menempati kembali ke rumah mereka masing-masing yang berada pada zona lahar dingin. Pemerintah perlu lebih intensif dan bertindak lebih cepat untuk mengantisipasi adanya bahaya lahar dingin tersebut karena sewaktu-waktu masih terjadi. Terkait beberapa hal aspirasi daerah sesuai dengan bidang komite. Yang pertama masalah otonomi daerah. Dimana aspirasi mengenai dorongan dan desakan dari para kepala desa yang tergabung dalam paguyuban kepala desa se-Jawa Tengah, juga paguyuban perangkat desa PPDI yang mendorong pemerintah dan DPR segera untuk menyelesaikan daripada pembahasan RUU tentang Desa. Yang kedua selanjutnya masalah hubungan pusat dan daerah. Beberapa aturan perundangan yang terkait yang telah ditetapkan oleh pemerintah masih sering menimbulkan multitafsir, dan bahkan benturan-benturan dalam tataran pelaksanaan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Yang selanjutnya terkait masalah pertanahan dan kependudukan. Bagi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, beberapa kegiatan pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih banyak menemui kendala akibat tidak adanya sanksi yang jelas dari Peraturan Presiden tersebut. Terkait masalah kependudukan dimana pelaksanaan daripada e-KTP keseluruhan di Provinsi Jawa Tengah rupanya dan dikhawatirkan belum bisa memenuhi target 2011 ini untuk distribusi perangkat keras hardware yang disyaratkan oleh Kemendagri, karena beberapa kabupaten belum datang perangkat-perangkat daripada e-KTP tersebut. Masalah lain mengenai laporan Komite III terkait mengenai pendidikan dan agama. Dimana berdasarkan data yang ditemukan di Provinsi Jawa Tengah masih 50% lebih guru belum berkualifikasi S1 dan lebih dari 70% guru belum bersertifikasi. Sehingga memang perlu peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan, pembinaan profesi guru dan penyelesaian kualifikasi guru. Selanjutnya masalah dana pendidikan terkait anggaran pendidikan tahun 2011 yang dikelola oleh bidang PPTK yang berjumlah 1 triliun lebih belum mampu menjangkau pengembangan keseluruhan pendidik dan tenaga kependidikan. Dan juga APBN praktis habis untuk pembayaran berbagai tunjangan profesi untuk tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Dan juga dana APBD Provinsi Jawa Tengah habis untuk kesra 18


pendidik PAUD PNS sehingga kualifikasi S1 serta kesra guru non BB pengembangan profesi pendidikan formal masih belum banyak tercukupi. Aspirasi selanjutnya dibidang cagar budaya. Beberapa tempat balai pelestarian peninggalan purbakala dan minimnya cagar budaya yang terpelihara dengan baik merupakan masalah serius yang masih dihadapi khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Juga karena minimnya anggaran pemeliharaan cagar budaya menjadi salah satu penyebab tidak terpeliharanya cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah khususnya Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu perlu dilakukan pendataan ulang terhadap potensi cagar budaya yang baik yang ada baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya terkait bidang sosial. Ada beberapa kekhawatiran sebagian ormas dan masyarakat bahwa RUU Ormas dapat memasung kebebasan masyarakat untuk berserikat dan berkumpul. Ada kekhawatiran pemerintah ini akan dengan mudah bisa membubarkan beberapa ormas yang telah ada. Selanjutnya terkait dengan bidang-bidang Komite IV yaitu masalah dana bagi hasil. Berdasarkan dana penerimaan dana bagi hasil yang diberikan oleh pemerintah rata-rata sebesar 5% dari total anggaran belanja masing-masing kabupaten/kota tersebut meringankan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di daerah. Namun jika dilihat mayarakat yang harus dilayani oleh pemerintah dari daerah kabupaten/kota nilai tersebut sangatlah masih sangat kurang. Sehingga perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah pusat. Terkait masalah dana perimbangan yaitu dana alokasi umum. Berdasarkan dana APBD kabupaten/kota se-Jawa Tengah sebagian besar kabupaten kota di Jawa Tengah menerima DAU rata-rata sebesar 62% dari total anggaran belanja masing-masing kabupaten/kota. Sehingga kabupaten/kota di Jawa Tengah sangat menggantungkan pembayaran belanja pegawai dari penerimaan dana DAU tersebut, sedangkan dana DAU tersebut juga masih sangat minim. Selanjutnya terkait dengan DAK. Karena jika dilihat dari DAU di tambah dengan DBH yang hanya cukup untuk membiayai belanja pegawai kabupaten/kota di Jawa Tengah sangat menggantungkan belanja pegawai maupun pembagian dana DAK tersebut. Sehingga juga pemerintah perlu ada perhatian khusus mengenai alokasi DAU, DAK dan seterusnya. Yang terpenting juga terkait dengan UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Inventarisasi masalahnya beberapa adalah minimnya, masih minimnya bantuan pemerintah dalam hal permodalan dan kemudian akses terhadap bantuan permodalan yang ada. Dan juga minimnya training ataupun pelatihan yang diselenggarakan sehingga wajar jika pelaku UMKM memiliki SDM yang masih sangat terbatas. Dan juga yang terakhir minim pendidikan motivasi untuk menumbuhkan jiwa wira usaha dan kreatifitas dalam berusaha dan pemasaran yang masih sangat terbatas, walaupun eksport juga masih dalam jumlah yang sangat kecil. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Untuk selengkapnya kami telah melaporkan dan telah membagi dalam komite kami masing-masing. Akhirulkalam Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanty Shanty Shanty Om. 20. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Oke, terima kasih kepada Ibu Denty dari Jawa Tengah. Berikut dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami persilakan.

19


21. PEMBICARA : H. LALU SUPARDAN, S.Ag. (NTB) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrobbil 'alamin washolatu wassalamu 'alaa asyrofil am biyai warmusaliin, wa 'ala aalihi washohbihi ajma'in. Amma ba'du Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang saya muliakan dan saya hormati. Para anggota yang mulia Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Seketaris Jenderal DPD RI bersama jajarannya. Yang saya hormati hadirin yang berbahagia. Untaian puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita samasama haturkan, karena dengan taufik dan hidayah-Nya kita dapat melaksanakan sidang paripurna kali ini dan mudah-mudahan mendapatkan ridho dan barokah dari Allah SWT, amin. Selanjutnya ijinkan saya untuk menyampaikan ucapan selamat tahun baru, menyambut tahun baru hijriah, karena zulhijjah pada hari ini insya Allah genap ke-20 dan tinggal 10 hari lagi kita akan menyambut tahun baru hijriah. Semoga kita bisa memaknai hijrah secara universal, yaitu berpindah dari hal-hal yang kurang baik menjadi hal-hal yang lebih baik, yang kurang positif menjadi hal-hal yang lebih positif. Secara ringkas saya laporkan hasil kunjungan kerja atau reses kami dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional kami yaitu menyerap aspirasi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Garis besarnya adalah dengan beroperasinya Bandara Internasional Lombok pada tanggal 1 Oktober itu hari kembangkitan nasional, hari Kesaktian Pancasila, mohon maaf, dan kami teringat juga kalau 1 Oktober itu adalah hari pelantikan anggota DPD RI. Pada saat itu hadirin yang kami muliakan juga pada bulan itu diresmikannya oleh Presiden dan beberapa menteri yang hadir, Presiden menyampaikan beberapa point yang urgent untuk segera dilaksanakan yang punya relevansinya dengan Bandara Internasional Lombok. Yang pertama adalah di tambahnya runway, kemudian yang kedua penghijauan dan alokasi para penjual yang ada disekitar bandara, dan yang keempat adalah pada tahun 2012 nanti BIL akan dijadikan sebagai embarkasi haji di Nusa Tenggara Barat. Dengan beroperasinya BIL itu maka hal yang paling penting saya kira sebagai penunjang juga daripada sadar wisata di Nusa Tenggara Barat, diharapkannya infrastruktur dan yang mendukungnya. Infrastruktur khususnya di Kabupaten Lombok Tengah, dimana-mana kami kunjungi menjadi hal yang penting di suarakan oleh masyarakat Lombok Tengah. Karena apa? Lombok Tengah adalah merupakan salah satu kabupaten yang diapit oleh Lombok Barat dan Lombok Timur, yang mana Lombok Barat dan Lombok Timur infrastrukturnya alhamdulillah sampai desa-desa sudah bagus, tetapi Lombok Tengah masih kurang, sangat-sangat kurang. Oleh karena itu sebagai pendukung daripada pariwisata dan operasinya BIL itu maka penting untuk di utamakan atau diprioritaskan infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Dan di Bandara Internasional diharapkannya fasilitas aparat keamanan, karena masih dirasakan keamanananya kurang, dan itu jelas tidak akan mendukung para tamu-tamu wisatawan baik mancanegara maupun yang lokal, ini yang selanjutnya. Kemudian dibidang haji kita temukan hadirin yang kami muliakan di Nusa Tenggara Barat khususnya dan juga di Indonesia, masih adanya jemaah haji ONH plus yang terlantar. Mereka mengorbankan, mohon maaf harta, ada tasyakuran besar-besaran yang hari penentuan perangkat yang sudah jelas tetapi satu atau dua hari setelahnya lalu gagal berangkat. Masalah harta benda saya kira bukan yang pertama tapi beban mental dari calon jemaah haji yang tidak berangkat itu menjadi pemikiran kita. Oleh karena itu maka diharapkan dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia lewat Komite III tentunya 20


nanti agar menjelaskan kepada masyarakat travel-travel yang memang jelas-jelas ada atau resmi, begitu. Sebab di Nusa Tenggara Barat menurut Kabid Haji Kementerian Agama tidak ada satupun di Nusa Tenggara Barat ada travel yang resmi, melainkan hanya sebuah sub yang diberikan jatah sangat kecil oleh pusatnya. Jadi disini dia diharapkan agar travel-travel yang menjalankan ONH plus itu ditindak tegas oleh pemerintah. Karena masih banyaknya calon jemaah haji OBH plus yang terlantar. Sementara untuk yang reguler diharapkan agar kesepakatan dengan Kementerian Agama yaitu waiting list yang ada untuk Nusa Tenggara Barat, kalau daftar sekarang itu otomatis akan berangkat 2021. Tetapi diharapkan sesuai dengan kesepakatan dengan Kementerian Agama agar 7 tahun maksimal dan lansia tetap di utamakan dengan pendamping satu atau dua orang. Saya kira ini hal-hal penting yang saya sampaikan dalam laporan kali ini, dengan mengharapkan nanti dan masing-masing Komite baik I, II, dan III akan menyampaikan secara rinci pada DIM di komite masing-masing pada plenonya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 22. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Oke terima kasih, pas 10 menit Bapak. Berikutnya saya persilakan dari Provinsi Bali. 23. PEMBICARA : I WAYAN SUDIRTA, SH. (BALI) Yang terhormat saudara pimpinan dan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah. Yang terhormat saudara-saudara anggota Dewan Perwakilan Daerah tanpa terkecuali Seketriat Jenderal beserta staf, para hadirin yang berbahagia. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Kami berempat melaksanakan tugas reses ada kalanya kami bersama-sama, ada kalanya sendiri-sendiri. Yang pasti ketika sarasehan untuk menuju perubahan UndangUndang Dasar 1945 kami bersama-sama dan berjalan baik. Selebihnya ketika kami berjalan sendiri-sendiri ada banyak hal aspirasi yang kami tampung. Tapi kalau diambil yang palingpaling penting ada 13 butir yang terbagi atas 4 komite, tapi akan kami singgung hanya 4 butir saja supaya waktunya 5 menit cukup. Dari 4 butir itu yang kami jelaskan hanya satu butir saja. Sebelum itu perkenankan kami atas nama masyarakat Bali khususnya 4 anggota DPD mohon maaf kepada pimpinan dan anggota DPD yang sempat datang ke Bali ketika kami tidak sempat menemani undangan dan acara makan siang, karena saya pribadi waktu itu kebetulan mewakili PPUU diundang oleh Baleg. Sedangkan teman-teman lain terlanjur mengadakan janji dengan masyarakat, sehingga sekali lagi mohon maaf pada waktu itu kami tidak bisa menemani pimpinan dan anggota yang datang. Para hadirin yang saya hormati. Saya langsung saja dan mohon perhatian pada pimpinan dan anggota komite karena saya singkat saja. Pertama yang ingin saya ingin kami sampaikan adalah eksistensi peradilan tindak pidana korupsi di daerah. Kesannya di Bali itu sedikit sekali korupsinya karena kultur dan kebiasaan masyarakat di sana tidak bicara sesungguhnya menjadi soal, jangan-jangan di Bali karena masyarakatnya diam korupsi itu terjadi besar-besaran. Karena itu masyarakat mengingini eksistensi peradilan tindak pidana korupsi di daerah itu harus dipertahankan, diperkuat.

21


Masalah kedua kantor daerah DPD RI di Provinsi. Masyarakat tidak menghendaki yang terlalu mewah, tapi masyarakat menuntut agar ada segera. Mereka bilang sekaligus untuk mengukur dan menguji anggota DPD ini bekerja tidak? sanggup tidak menerima aspirasi? Jadi atas dukungan pimpinan dan sekretariat jenderal saya berharap memang dengan segala kekurangan kami, kami dapat bisa menyegerakan adanya kantor daerah di Provinsi Bali. Yang ketiga perubahan ke-5 Undang-Undang Dasar 1945. Ini ada aspirasi khusus yang disampaikan berupa, bisa juga berupa gagasan, tidak tahu Pak Bambang ada dimana ini. Yang mereka amati sekarang kerja-kerja kelompok ini sudah bagus, tapi mereka mengharapkan tidak berputar ditempat, begitu, gerakan-gerakan yang dilakukan kepada partai politik hendaknya dari waktu ke waktu itu meningkat. Tapi yang mereka lihat masih ada kekurangan adalah kapan masyarakat yang dibawah ini terprovokasi, terpengaruh dan mendapat sosialisasi yang benar, kenapa masyarakat daerah ini harus mendukung? Ada 75 perguruan tinggi yang sudah mendukung, ada mayoritas gubernur dan bupati yang mendukung. Tapi sekali lagi yang dilihat masih agak menganga adalah kenapa masyarakat, rakyat biasa ini kurang mendapat sentuhan sehingga DPR dikhawatirkan tidak akan mendengar suara-suara DPD kalau bukan rakyat sendiri yang melakukan tekanan. Ada asumsi yang berkembang ketika kami turun kebawah, DPR itu tidak akan memperdulikan suara siapapun kecuali dia ditekan rakyat, begitu. Oleh karena itu ini titipan yang penting, karena di Bali mendapat dukungan yang luar biasa terhadap amandemen ini karena berbagai alasan. Yang keempat yang ingin saya jelaskan adalah, mudah-mudahan ini tidak makan waktu banyak juga, menyangkut Perda Tata Ruang. Bali salah satu termasuk daerah yang cepat mengeluarkan Perda Tata Ruang. Perda Tata Ruang itu sudah keluar pada tahun 2010. Belum dapat dilaksanakan, ada tekanan tanda petik investor dan bupati dan walikota se-Bali agar merubah kembali Perda Tata Ruang yang belum sempat dilaksanakan. Kenapa? Karena Perda Tata Ruang yang kalau boleh saya sebutkan Perda Nomor 16 Tahun 2009 itu sangat berpihak kepada masyarakat, pada lingkungan, pada nilai-nilai lokal. Perda ini juga waktu itu dihasilkan dengan suasana yang luar biasa. Setelah itu ada reaksi besar-besaran dari investor dan bupati/walikota. Maksudnya Perda ini adalah menjaga lingkungan sekali lagi, agar tidak disetiap tempat bisa dialihfungsikan misalnya sawah-sawah, sawah terasering yang merupakan salah satu objek wisata, sekarang satu demi satu dikikis sudah menjadi bahanbahan bangunan bertingkat, begitu. Lalu kalau boleh kami konkritkan ada dua masalah yang akan dituju oleh investor dan bupati/walikota. Pertama yang sangat sensitif adalah menyangkut fatwa, fatwa majelis tertinggi agama Hindu. Kalau dikalangan Hindu fatwa itu disebut bisama, bisama itu menyangkut kesucian tempat ibadah. Wilayah tertentu dari satu ibadah, tempat ibadah yang kriterianya agak besar itu memang hanya bisa dibangun dengan sarana prasarana tertentu, dan itu sudah ada fatwanya, dan itu sudah masuk dalam perda. Sekarang bisama atau fatwa ini mau dirubah. Perda tidak akan terlalu memperhatikan bisama ini. Dalam waktu dekat saya perkirakan akan ada demo besar-besaran, demo antara masyarakat adat, tokoh-tokoh agama/masyarakat berhadapan dengan DPR dan bupati. Kalau diperkenankan menunjukan bahwa aspirasi ini sangat aktual ini ada Bali Post media terbesar di Bali mengatakan “Bisame akan dihapus, jaga Bali RT/RW dipreteli”, bukan propokatif ini fakta. Jadi ketika kami turun tolong sampaikan dengan baik agar teman-teman DPD dapat memperhatikan masalah ini. Dan bisa jadi di forum ini saya harus mengatakan titik berat, kalau kita bicara alat kelengkapan bisa jadi ini di Komite I, tapi dukungan dari komite lain tidak kalah pentingnya. Sebab apa? Selain fatwa ini dipersoalkan juga ketinggian bangunan yang sudah berabad-abad tidak boleh lebih dari 15 meter. 15 meter maksimal itulah yang sesungguhnya menjadi daya tarik Bali. 15 meter ke bawah itulah yang menyebabkan dia berbeda dengan wilayah lain. 22


Tidak bisa saya jelaskan panjang lebar, kalau ini dirubah dan dia menjadi biasa seperti Singapura atau Jakarta diyakini bahwa Bali tidak akan mendapat kunjungan sebagaimana yang diharapkan. Banyak referensi yang bisa disebut bahwa ketinggian bangunan menjadi sangat penting untuk dipertahankan. Ketika fatwa dan ketinggian bangunan ini tidak lagi diperhatikan oleh DPRD karena ada tekanan bupati/walikota seluruh Bali, maka ada kesimpulan pertama yaitu lingkungan Bali akan hancur. Kalau lingkungannya akan hancur pariwisata juga akan hancur, ekonomi Bali akan hancur, dan kesejahteraan masyarakat pasti tidak dapat diharapkan seperti sekarang. Masalah kedua, masyarakat menitip melalui forum ini agar pemerintah jika benarbenar ada perubahan Perda Tata Ruang melalui Menteri Dalam Negeri dapat membatalkan pasal-pasal yang berkaitan dengan ketinggian bangunan dan menyangkut fatwa atau bisama itu. Yang ketiga, saya ulangi dan ini paling penting. Melalui forum ini diharapkan anggota DPD, pimpinan beserta anggota seluruhnya sudi kiranya menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah sehubungan point tadi, bahwa Menteri Dalam Negeri punya kewenangan membatalkan perda perubahan apabila perda perubahan itu tidak sesuai dengan prinsipprinsip yang dianut oleh nilai-nilai lokal. Itu saja yang bisa saya sampaikan, sekali lagi terima kasih atas semua perhatiannya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Shanty Shanty Shanty. Terima kasih. 24. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Oke, terima kasih Pak Wayan sudah cukup 10 menit. Berikutnya dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 25. PEMBICARA : MUHAMMAD AFNAN HADIKUSUMO (DI YOGYAKARTA) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastyastu. Yang saya hormati Ibu Ketua atau Ibu pimpinan sidang. Yang saya hormati Bapak Laode Ida, Wakil Ketua. Yang saya hormati saudara-saudara anggota DPD RI. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan yang hadir pada siang hari ini. Kami dari DPD RI dapil DIY akan membacakan beberapa laporan hasil kunjungan ke daerah pemilihan. Ini akan saya baca semua 3 buku ini dengan ringkasan maksudnya. Jadi akan saya ringkas menjadi masing-masing komite itu dua point saja karena waktunya hanya 10 menit, 2 menit ya. Terima kasih. Komite I. Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi yang telah kita gunakan ini menyangkut respon masyarakat terhadap perkembangan RUUK (Rancangan UndangUndang Keistimewaan), ini mulai agak memanas lagi meskipun kemarin sudah agak mulai reda. Karena ada beberapa klausul yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan Panitia Kerja RUUK Komisi II, yang pada waktu itu menyampaikan bahwa calon gubernur DIY selain Sultan dan Paku Alam juga dapat berasal dari kerabat keraton atau bahkan masyarakat luas sehingga ini menimbulkan gejolak dilingkungan masyarakat. Dan kemungkinan pada untuk menyambut awal tahun muharam ini, tahun baru hijriah, ada bulan muharam, kalau di Jawa namanya bulan suro, ini kelihatannya mau ada demo. Ini juga sekaligus pemberitahuan untuk Ibu Ratu. 23


Yang kedua, Pemerintah Provinsi DIY sedang melakukan program-program terobosan untuk mengatasi persoalan kebuntuan yang sering terjadi antara pemerintah kabupaten, pemerintah kota dengan pemerintah provinsi berkaitan dengan kurang koordinasinya antara kedua pimpinan itu. Sehingga dirasakan dapat memisahkan pemprov dengan jajaran pemerintahan dibawahnya pemkab dan pemkot. Nah ini sudah melakukan terobosan sehingga tidak terjadi kebuntuan. Untuk Komite II. Hasil pengelolaan BUMN diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat dengan memberikan kemudahan bagi mereka dalam mengakses dana CSR untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang selama ini dirasakan oleh masyarakat adalah adanya persaingan bebas di bidang pertanian sehingga masyarakat atau petani kita menjerit. Sehingga kita minta supaya pemerintah meninjau ulang berbagai macam import produk-produk pertanian. Sehingga tidak merugikan petani kita yang sampai saat ini belum siap menerima pasar bebas. Untuk Komite III. Berkaitan dengan dana bantuan operasional sekolah. Saat ini manfaat atau alokasi dana BOS baru sebatas untuk mendukung kegiatan intra kurikuler. Sehingga kegiatan ekstra kurikuler belum memperoleh alokasi dana. Akibatnya pendidikan karakter yang banyak di dukung oleh kegiatan ekstra kurikuler belum dapat berjalan dengan baik. Kemudian dana penanggulangan bencana BNPP. Ini anggaran yang sudah dialokasikan untuk penanggulangan bencana erupsi merapi dalam APBN 2011 ternyata belum sepenuhnya dicairkan. Sehingga pelaksanaan perbaikan infrastruktur dan sarananya lainnya tidak optimal. Oleh karena itu diharapkan DPD RI dapat membantu mengawal serta mengadvokasi dana penanggulangan bencana yang belum cair tersebut kepada pemerintah. Untuk Komite IV. Penyerapan anggaran yang over diakhir tahun perlu dievaluasi sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran dan terkesan tidak tepat sasaran. Dan yang kedua, perlu dibuat undang-undang tentang pengembalian pajak dari pemerintah kabupaten ke desa serta penggunaanya. Demikian beberapa ringkasan hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang jumlahnya 150 kami ringkas menjadi 8 point, dan kurang lebihnya mohon maaf. Bilahitaufiq walhidayah Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanty Shanty Shanty Om. 26. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Iya, terima kasih, bukan 2 menit tapi 9 menit. Berikutnya dari Provinsi Jawa Timur kami persilakan. 27. PEMBICARA : WASIS SISWOYO, SH. (JAWA TIMUR) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om Swastyastu. Yang saya hormati Ibu-Bapak pimpinan. Yang saya hormati saudara-saudara kita anggota DPD RI. Yang saya hormati sekretariat jenderal beserta jajaran. Yang saya hormati teman-teman pers dan seluruh hadirin yang kami muliakan. Salam silaturahmi semoga Bapak-Ibu para anggota dewan yang terhormat dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Mengawali laporan kegiatan di daerah yang kami lakukan pada tanggal 29 Oktober sampai dengan tanggal 20 November 2011, anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur telah mengkunjungi beberapa kabupaten. Dinas-dinas di provinsi, kanwil kementerian hukum 24


HAM, serta mengadakan pertemuan-pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya dalam forum ini kami sampaikan bahwa dalam menjalankan tugas konstitusional DPD RI di daerah, kami melakukan kunjungan ke instansiinstansi dan pemerintah kabupaten untuk menyerap aspirasi masyarakat dan daerah. Maka dalam laporan ini kami sampaikan beberapa temuan di daerah sekaligus beberapa masukan masyarakat dan daerah untuk ditindaklanjuti, selanjutnya tercipta kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang. Permasalahan pertama dalam menjalankan kegiatan di daerah baik oleh pemerintah daerah setempat maupun masyarakat umum, dari sekian banyak aspirasi dan permasalahan yang dihimpun pada masa kerja di daerah terdapat beberapa persoalan-persoalan pokok yang kami anggap layak untuk disampaikan dan diteruskan pembahasannya. Pertama, kami sampaikan Ibu dan Bapak pimpinan serta seluruh anggota, bahwa jumlah napi yang ada Jawa Timur itu 17.000 orang, sementara kapasitas lapas antara 8000-9000 orang. Ini akan menjadi persoalan mendasar bagi Provinsi Jawa Timur, karena ya maaf saja, napi di Jawa Timur itu setelah kita tahu itu kayak (seperti) pindang, pindang itu apa ya? Jadi beliau meminta pada saat kunjungan ke kanwil kumham bahwa seyogyanya lapas ditambah kapasitasnya, sehingga ada semacam keseimbangan antara jumlah napi dengan lapas yang ada. Kemudian solusi kedua, kami DPD RI dengan kanwil kumham menginginkan agar Jawa Timur dapat menekan jumlah narapidana yang ada dengan cara melakukan sosialisasi kesadaran hukum terhadap masyakarat. Mungkin kalau memang itu nanti bisa ditindaklanjuti kami siap dari 4 anggota DPD beserta khususnya kanwil kumham itu bisa melaksanakannya. Terus kemudian yang kedua, lapas narkoba Pamekasan sampai hari ini belum selesai pembangunannya. Mereka memohon agar lapas Pamekasan dibantu untuk segera menyelesaikan. Kemudian lapas narkoba di Madiun. Lapas narkoba di Madiun bukan belum selesai tapi tidak bisa dilanjutkan, karena Pemkab Madiun tidak bersedia ditempati lapas narkoba. Kemudian yang kedua berkaitan dengan infrastruktur. Keterbatasan anggaran dan pembangunan jalan tembus untuk menghidupkan ekonomi masyarakat menjadi persoalan tersendiri bagi Kabupaten Ponorogo dalam hal infrastruktur. Selain itu untuk keperluan pertanian serta pengendalian banjir. Sebagai antisipasi masuknya musim hujan perlunya dibangun Waduk Bendo di Kabupaten Probolinggo serta Waduk Tugu di Kabupaten Trenggalek, dimana tahap awal telah diijinkan telah prinsip dan telah dibayar oleh Pemprov Jawa Timur. Kondisi Kali Pelem yang semakin dangkal perlu juga mendapat perhatian. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati. Kemarin kami menemukan sesuatu yang sangat menarik sebenarnya. Begini teman, bahwa prioritas pembangunan itu sebaiknya diarahkan pada pertanian. Beliau mengatakan kalau Indonesia ingin makmur maka makmurkan lah petani. Ini perlu menjadikan kajian kita, karena 80% masyarakat kita adalah petani. Kemudian, sehingga pembangunan Waduk Bendo dan Waduk Tugu di Kabupaten Ponorogo dan Kabupeten Trenggalek akan menciptakan sawah-sawah baru. Mereka beranggapan bahwa selama kemerdekaan mulai dari orde lama, orde baru belum ada pencetakan-pencetakan sawah baru, sehingga jujur pada saat ini kita masih belum mampu menjadi negara swasembada pangan. Kemudian yang kedua adalah investasi dan eksplorasi potensi alam. Terdapat beberapa daerah yang sedang di survey sebagai penghasil panas bumi, mineral dan sumber daya alam lainnya. Persoalan yang muncul, karena potensi itu berada di kawasan hutan sehingga menghadapi birokrasi perijinan dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasinya. Persoalan lain adalah kewenangan pengelolaan migas yang masih berada di tingkat pemerintah, sehingga daerah tidak memahami tentang potensi dan produksi migas. Akibatnya adalah pemerintah daerah kesulitan dalam menerbitkan ijin penambangan.

25


28. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Sudah 10 menit Pak. 29. PEMBICARA : WASIS SISWOYO, SH. (JAWA TIMUR) Sudah 10 menit iya Ibu? Iya terima kasih, ini sedikit saja Ibu. Terakhir, pemerintah mempunyai program PKA (Program Keluarga Harapan). Program untuk keluaraga rumah tangga yang sangat miskin di Kabupaten Ponorogo, dari 21 kecamatan hanya 10 kecamatan yang memperoleh dana dari program tersebut. Persoalan ini telah disampaikan kepada kementerian namun hingga saat ini masih belum terjawab. Ibu-Bapak pimpinan serta anggota yang saya hormati. Ini ada lagi menarik juga ini, katanya orang miskin itu tidak boleh sakit Pak, karena masih banyak orang yang tidak mampu belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Jadi mau masuk rumah sakit saja masih harus mengurus urusan. Jadi ada anekdot disana “Pak Wasis, di Jawa Timur itu orang miskin itu tidak boleh sakit, kalau sakit mati dia karena pelayanannya tidak memadai”. Terakhir, kurang lebihnya saran-saran kami serahkan kepada Ibu dan Bapak pimpinan. akhirul kata Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Pak Wasis dari Provinsi Jawa Timur. 31. PEMBICARA : MATHEUS S. PASIMANJEKU, SH. (MALUKU UTARA) Interupsi pimpinan. 32. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Dari mana Pak? 33. PEMBICARA : MATHEUS S. PASIMANJEKU, SH. (MALUKU UTARA) Dari B-117 Maluku Utara. Saya kira kalau berkenan dalam sidang paripurna ini sebelum melanjutkan pada provinsi yang lain, kami dari Provinsi Maluku Utara karena berhubung ada satu dan lain hal yang perlu kami lakukan, sehingga kami mohon untuk bisa menerima laporan kami yang dapat kami serahkan secara langsung pada saat ini. Terima kasih. 34. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Nanti sebentar ya Bapak, habis DKI mungkin. Saya kira Provinsi DKI. Oh begitu Pak Stefi, oke silakan Bapak. Saya kira tadi mau dibacakan lebih dulu. Silakan Pak Dani 35. PEMBICARA : H. DANI ANWAR (DKI JAKARTA) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. 26


Om Swastyastu. Yang saya hormati pimpinan DPD RI, Bapak-Ibu anggota DPD RI Seluruh Indonesia, Ibu Sesjen dan Wasesjen serta sekretariat yang ikut sidang paripurna pada hari ini. Pertama kali kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan hari ini untuk melaksanakan sidang paripurna. Selanjutnya kami mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara kami yang baru saja melaksanakan ibadah haji semoga hajinya mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya robbal‘alamin. Begitu juga yang baru pulang dari luar negeri semoga amal ibadahnya juga diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak-Ibu sekalian, pada kesempatan laporan reses DKI Jakarta ada beberapa hal yang pertama mengenai Pemilukada. 11 Juli 2012 DKI akan pemilukada, kami sangat berharap Komite I nantinya bisa membuat tim pengawas terhadap pelaksanan pemilukada di DKI sehingga apa yang dilaksanakan bisa berjalan sesuai dengan aturan. Kemudian untuk Komite III, aspirasi dari masyarakat DKI sangat berharap Komite III bisa memprakarsai untuk pencabutan soal pengaturan tenaga kerja kontrak. Agar kemudian tenaga kerja kontrak yang sangat merugikan anak bangsa ini bisa segera dihapuskan. Begitu juga soal pendidikan, ada aspirasi dari rakyat DKI yang menginginkan juga adanya perhatian dan bantuan dari pemerintah untuk sekolah-sekolah swasta yang ada di seluruh DKI Jakarta mungkin juga diseluruh tanah air. Saya kira itu laporan kegiatan masa kerja DPD RI di Provinsi DKI Jakarta. Atas perhatian Bapak-Ibu kami mengucapkan terima kasih Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sejahtera bagi kita semua. Om Shanty Shanty Shanty Om. 36. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Ya terima kasih Pak Dani, cuma 3 menit. Berikutnya kami persilakan dari Kalimantan Barat. 37. PEMBICARA : Hj. SRI KADARWATI (KALBAR) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastyastu. Yang saya hormati pimpinan sidang dan Wakil Ketua DPD RI. Bapak-Ibu anggota DPD RI se-Indonesia. Jajaran sekretariat jenderal yang saya hormati pula. Terlebih dahulu sekali lagi mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk mengikuti Sidang Paripurna ke-6 Masa Sidang II Tahun sidang 2011-2012. Sebagai pertanggungjawaban kami akan menyampaikan laporan dari kegiatan daerah yang dilaksanakan antara 29 Oktober sampai 20 November 2011. Tapi secara ringkas saja, secara lengkapnya nanti akan disampaikan masing-masing kepada komite. Yang pertama dari Komite I, itu yang menjadi tugas utama yang diberikan oleh Komite I yaitu melakukan pengawasan pelaksanaan e-KTP. Pada prakteknya banyak mengalami kendala karena memang masalah utama terletak pada peralatan yang jumlahnya tidak mencukupi. Jadi tidak sesuai dengan yang dijanjikan Pak Dani pada waktu terakhir kita Rapat Kerja dengan Dirjen Dukcapil, itu dijanjikan bahwa peralatan tambahan itu akan diterima tanggal 12 Oktober. Tapi sampai dengan tanggal terkahir kami berada ditempat 27


tanggal 18 November tidak diterima. Dan peralatan yang tidak mencukupi juga kondisi peralatan itu sendiri banyak mengalami gangguan fungsi, bahkan ada yang baru diterima itu sudah tidak dapat dipergunakan. Secara rinci nanti akan disampaikan pada Komite I. Kemudian yang kedua masalah Komite I, yaitu masalah perbatasan yang memang masih menyisakan masalah-masalah krusial. Dimana ini memang diperlukan sikap pemerintah untuk secara fokus memberikan perhatian yang jelas mengenai pembangunan perbatasan, termasuk melakukan penegasan tentang wilayah kedaulatan NKRI. Yang ketiga masalah sengketa pertanahan. Terjadi di Singkawang, yaitu sengketa ada informasi adanya sengketa pertanahan antar Brigif dan masyarakat, dan itu akan didalami nanti di Komite I. Komite II. Yang pertama masalah pemberdayaan ekonomi bagi kaum perempuan. Ini sangat penting, karena terkait dengan upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dan perkembangan ekonomi disuatu daerah. Oleh karena itu kehadiran UMKM yang banyak dikelola oleh perempuan itu perlu adanya pendekatan kebijakan daerah untuk memberikan perlindungan secara serius agar ekonomi yang dikelola oleh kaum perempuan ini dapat berjalan secara mandiri. Persoalan utama adalah selalu masalah klasik yaitu masalah permodalan, dimana ada kalanya mereka melakukan upaya sendiri untuk membuat kelompok-kelompok pinjaman usaha kecil. Namun hal itu sering kemudian terjebak kepada usaha rentenir. Oleh karena itu diharapkan bahwa perlu ditingkatkan sosialisasi dan pembinaan program KUR yang dilakukan oleh pihak perbankan agar sosialisasi mengenai UMKM ini dapat jalan secara baik. Yang kedua ketersediaan atau ketercukupan pangan. Merupakan suatu keharusan, karena masalah pangan berhubungan erat dengan kelangsungan hidup manusia. Tidak bisa dinafikan bahwa setiap orang membutuhkan makan, ketercukupan akan gizi, serta akses yang memadai terhadap sumber daya produksi seperti air, input pertanian dan lain sebagainya. Kemudian hal lain juga problem krusial kasus gizi buruk dan kelaparan akibat dari belenggu kemiskinan. Hal ini merupakan hal yang sangat paradoks karena kita adalah negeri agraris. Tetapi masalah kedaulatan pangan saat ini merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan, karena dilihat makin rendahnya atau makin kecilnya hasil pertanian dari masyarakat, karena disebabkan hal lahan pertanian sudah banyak dikonversikan, baik itu sebagai lahan perkebunan maupun untuk lahan industri dan perumahan. Sebagai bentuk rekomendasi yang diusulkan, yaitu DPD dapat mengupayakan mendorong agar pemerintah melakukan reforma agraria dan redistribusi lahan pertanian yang proporsional bagi petani. Yang kedua, melakukan optimalisasi pembinaan dan bimbingan petani dan petani muda serta memberikan beberapa program stimunus bagi petani. Yang ketiga pemerintah dapat memberikan tarif progresif terhadap import dari luar negeri sehingga akan membatasi produk-produk hasil pertanian yang membanjir dari luar negeri. Dimana ini dikhawatirkan akan mematikan upaya petani di daerah. Bidang Komite III. Masih masalah klasik yaitu persoalan guru. Di Kalimantan Barat 2012 akan terjadi pensiun besar-besaran dari para guru, akibatnya tentu akan kekurangan guru baik guru umum maupun guru bidang studi. Oleh karena itu untuk pengangkatan guru untuk 2012 mutlak diadakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meskipun ada kebijakan moratorium pegawai negeri. Bidang Komite IV. Yang utama yaitu DPD RI diminta untuk secara serius mendorong daerah-daerah agar dapat menata asetnya dengan menggunakan hasil laporan BPK. Apabila hal ini dijalankan dengan komitmen yang tinggi dalam waktu 1 tahun masalah aset akan berhasil dibenahi. Dan yang lain melalui Komite IV dapat juga diperjuangkan terus agar pemerintah memberikan perhatian serius untuk meningkatkan anggaran khusus bagi pembangunan infrastruktur di perbatasan. Secara ringkas itu yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya 28


Bilahitaufiq walhidayah Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Shanty Shanty Shanty Om. 38. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Iya Ibu terima kasih Bu Sri. Karena nanti kita akan break dulu pada pukul 12.30 saya minta mungkin lebih dipersingkat sehingga kita akan berhenti pada Provinsi NTT. Kalau bisa di maintance waktunya. Kemudian sekarang dari Provinsi Banten kami persilakan. 39. PEMBICARA : H. AHMAD SUBADRI (BANTEN) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastyastu. Ibu dan Bapak pimpinan DPD RI serta Ibu-Bapak anggota DPD RI yang saya hormati. Perkenankan saya sampaikan secara ringkas laporan hasil reses anggota DPD RI untuk daerah pemilihan Provinsi Banten. Pertama dari Komite I terkait dengan pengawasan masalah kependudukan atau lebih fokus kepada e-KTP. Bahwa pelaksanaan e-KTP di Banten berjalan di 2 kabupaten/kota, yaitu Kota Tangerang dan Kabupaten Serang telah dilaksanakan di 13 kecamatan namun masih menyisahkan berbagi permasalahan diantaranya keterlambatan pengiriman perangkat pendukung e-KTP dan kurangnya sosialisasi e-KTP dimasyarakat. Rekomendasinya nanti kami sampaikan secara tertulis. Yang kedua terkait pengawasan pemilukada Provinsi Banten. Alhamdulillah pada 22 Oktober 2011 telah diselenggarakan pemilihan umum untuk gubernur dan wakil gubernur Banten yang diikuti oleh 3 pasangan calon. Yaitu pasangan urut 1 Hj. Ratu Atut Chosiah dan H. Rano Karno dengan perolehan suara 49,06%, selamat untuk Provinsi Banten. Pasangan nomor urut 2 H. Wahidin Halim dan Hj. Irna Narulita dengan perolehan suara 38,93%. Pasangan urut nomor 3, Hj Jazuli Juwaini dan Makmun Muzakki dengan perolehan 11, 42%. Dan proses pilkada ini saat ini masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi yang akan diputuskan pada sore hari ini. Mohon doanya untuk Bapak-Ibu anggota agar MK memberikan keputusan yang terbaik untuk Provinsi Banten. Beberapa hal masih terjadi kecurangan. Saya kira itu nanti juga tertulis kami sampaikan, diantaranya masalah DPT, netralitas PNS, money politic dan lain-lain. Kemudian untuk Komite II ini terkait dengan pelaksanaan kredit usaha rakyat. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami, serta apalagi memanfaatkan fasilitas permodalan melalui kredit usaha rakyat ini. Oleh karena itu kami meminta kepada pihak perbankan untuk meningkatkan intensitas sosialisasi. Dan juga ada persoalan mengenai rendahnya daya serap KUR didaerah, disamping persoalan sosialisasi juga masih banyak pihak bank yang masih meminta agunan untuk kredit usaha mikro. Sementara aturannya bahwa kredit usaha mikro tidak diperlukan agunan tambahan berupa serifikat dan lain-lain. Dan seterusnya mengenai eksistensi DPD RI masih belum dikenal dan perlu diperkuat wewenangnya. Ini saya kira semangat kita semua untuk bagaimana agar kewenangan DPD bisa lebih kuat dengan upaya melakukan amandemen Undang-undang Dasar 1945 untuk yang ke-5. Komite III. Saya kira ini masalah pendidikan, masalah upah tenaga kerja, ini masih banyak yang dibawah kebutuhan hidup layak. Dan oleh karenanya tadi sebagaimana yang

29


disampikan yang terhormat Pak Dani Anwar di Jakarta, bahwa ini juga ada aspirasi agar masalah buruh atau tenaga kerja outsourcing ini agar dihapuskan dan seterusnya. Komite IV. Menyoroti tentang berlangsungnya pengkajian identifikasi potensi Banten sebagai salah satu calon pusat pemerintahan baru Republik Indonesia. Maka kiranya pemerintah pusat harus bersungguh-sungguh dalam merealisasi rencana tersebut, bukan hanya wacana saja untuk memindahkannya. Kedua, mengingat pemberlakuan pajak bumi dan bangunan bagi daerah-daerah akan diberlakukan tahun 2012. Maka diharapkan pemerintah pusat untuk secara intensif dapat memberikan dukungan sosialisasi dan supervisi atas hal tersebut. Ketiga, banyak sekali infrastruktur di Banten yang perlu mendapatkan dukungan percepatan pembangunannya. Seperti jembatan Selat Sunda, tindak lanjut pembangunan pelabuhan internasional Bojonegara, Waduk Karian, Waduk Sindangheula, kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung dan kawasan ekonomi khusus di Cilegon. Bandara Banten selatan di Panimbang, revitalisasi jalur kereta api double track Serpong-Rangkas Bitung, serta beberapa ruang jalan Serang-Panimbang. Aspirasi ini sudah kami sampaikan juga kepada pimpinan dan anggota Komite IV DPD RI pada saat kunjungan dan konsinyering RAPBN 2012 di Serang Juli 2012 yang lalu. Karena itu dukungan anggaran APBN dalam RAPBN 2012 bagi Banten sangat kami harapkan. Demikian laporan kegiatan penyerapan aspirasi ini dibuat dan disampaikan sesuai dengan amanat konsititusi yang diberikan kepada anggota DPD RI untuk menjadi acuan dan pertimbangan mendasar bagi pelaksanaan tugas-tugas DPD kedepan. Semoga bermanfaat bagi masyarakat, daerah dan pembangunan kapasitas serta pencitraan DPD sebagai lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat dan daerah. Sekian, terima kasih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 40. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Oke, terima kasih dari Provinsi Banten Pak Badri. Selanjutnya dari Sulawesi Tengah kami persilakan. 41. PEMBICARA : Pdt. DR. SILVIANA HENDRIETE PANDEGIROT, M.Th. (SULTENG) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Saudara pimpinan yang kami hormati, Ibu dan Pak Wakil Ketua Pak Laode. Pertama-tama kami ingin menyampaikan bahwa ketiga rekan kami saat ini sedang berhalangan, jadi saya hadir tunggal, Pak Ahmad Syaiful Malonda yang saat ini masih di Jerman, Shaleh Muhamad Al Djufri masih ada di Palu, dan Ibu Nurmawati masih dalam perjalanan. Pertama-tama mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kasih sayang-Nya dan perlindunganlah kita semua diberkati-Nya dan dikaruniakan kita semua kesehatan dan kekuatan. Sehingga segala aktifitas dan apa yang sudah kita kerjakan selama ini kiranya semua itu berkenan dihadapan yang maha kuasa. Pada kesempatan ini kami akan memberikan kesimpulan dari keempat laporan yang ada pada kami. Yang pertama tentang e-KTP. Untuk daerah pemilihan Sulawesi Tengah baru 2 kabupaten/kotamadya, 4 kecamatan dan Kabupaten Tolitoli yang alat perangkat e-KTP sudah ada, sementara 8 kabupaten/kota sampai saat ini alatnya belum sampai ditempat.

30


Yang kedua, kami atas nama kaukus perempuan Sulawesi Tengah mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wakil Ketua yang sudah melantik kaukus DPRD Sulawesi Tengah. Dan kami berharap bahwa parlemen perempuan ini akan menjadi satu batu loncatan kedepan untuk tahun 2014. Untuk Komite II. Melalui pengaturan perizinan wisata Sulawesi Tengah mempunyai banyak sekali pulau-pulau kecil yang sampai dengan saat ini belum mendapatkan izin dalam pengelolaan. Karena itu melalui pemerintahan pusat kiranya segera menerbitkan atau lebih memperketat untuk melakukan segala sesuatu yang mengarah ke bisnis baik secara individual maupun secara organisasi. Untuk Komite III. Perlunya perhatian pemerintah pusat pada umumnya secara khusus mengenai anak-anak muda, yang pada dasarnya sehubungan dengan sumber daya alam para guru-guru yang ada di Sulawesi Tengah untuk dapat diberikan sebuah batu loncatan dalam strata 2. Sehingga anak-anak ini memiliki pendidikan moral dan akhlak bagi generasi yang akan datang. Serta Komite IV, yang terakhir ada sumbangsih dari pemerintah daerah ke pusat, ada suatu kordinasi senantiasa dilakukan terus menerus dalam tingkatan satuan perangkat daerah (SKPD) dan departemen terkait. Pada pembangunan sarana dan prasarana jalan, jembatan, dermaga, bandar udara, pendidikan kesehatan, masih perlu mendapatkan perhatian yang maksimal dari pemerintah pusat khususnya pekerjaan umum, departemen pendidikan dan departemen kesehatan. Demikian laporan kami yang kami boleh sampaikan pada paripurna yang terhormat ini. Kiranya semua masukan akan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang telah berkepentingan dengan harapan bahwa segera ditindaklanjuti. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Shanty Shanty Shanty Om. 42. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Ibu Silvi. Kemudian kita lanjutkan ke Sulawesi Utara. Kami persilakan Bapak. 43. PEMBICARA : FERRY F.X. TINGGOGOY (SULUT) Selamat pagi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, sahabat-sahabat Dewan Perwakilan Daerah, pimpinan yang saya hormati, dan sekretariat jenderal yang saya kagumi. Biasanya kalau ketua tidak hadir sekjennya juga kelihatannya biasanya tidak hadir. Jadi salam saya hanya untuk bagi yang hadir, yang tidak hadir tidak. Bapak-Ibu, laporan kami akan meliputi berapa bagian; pertama tentang Komite I. Menyangkut masalah pemekaran memang banyak masalah karena pemekaran dibuat diatas meja, sehingga yang terjadi banyak masalah justru didaerah perbatasan, bahkan sampai perbatasan sampai desapun menjadi masalah apabila di perbatasan itu ada sumber daya alam. Apabila perbatasan itu terdapat hal-hal yang menarik dan keuntungan ekonomis. Di Sulut juga terjadi dengan masalah panas bumi. Bapak-Ibu sekalian, kita tahu bahwa energi yang paling efektif di dunia adalah panas bumi, karena itu energi yang tidak akan habis dan itu bisa terbarukan. Indonesia memiliki panas bumi 40% dari dunia, yang sudah dimanfaatkan oleh Indonesia belum sampai 4% termasuk di Sulut. Celakanya, daerah31


daerah penghasil panas bumi ini belum mendapatkan dana bagi hasil yang layak dan seimbang. Itu akan jadi salah satu inti pembahasan kami yang benar-benar dapat dilanjutkan oleh Komite II dan juga oleh Komite IV. Kedua, masalah pendidikan. Kita tahu pendidikan sudah baik, diatur dalam undangundang dengan dana yang demikian besar. Sayang sekali masalah pendidikan juga masih bersisa masalahnya, setelah dana BOS itu diserahkan pada pemerintah daerah ada kecenderungan di Sulut, tidak tertutup kemungkinan juga daerah lain, bahwa BOS untuk daerah-daerah itu lebih banyak tidak sampai pada sasarannya. Sampai sekarang kurang lebih sudah 11 bulan belum dibayarkan. Kemudian masalah pendidikan juga terjadi masalah di universitas, salah satunya negeri, Universitas Sam Ratulangi, dimana rektornya bekas ketua KPU, dia menjalankan sistim yang dilakukan pada KPU bagaimana bisa menjadi rektor untuk kedua kalinya. Dan kemudian tata cara pemilihannya juga diatur, karena pengalamannya sebagai ketua KPU, yaitu ketentuannya bahwa semua guru besar itu harus menjadi bagian dari senat, dia preteli satu persatu dengan alasan bahwa juga RUU juga melakukan demikian, bukan undangundang. Bapak-Ibu sekalian, karena waktunya juga sangat terbatas dan saya kira sudah diberikan sandi bahwa nanti setelah ini tidak ada lagi akan memberikan, langsung istirahat, jadi mungkin akan ditunda bagi yang lain, maka kami akhiri. Sekian. Terima kasih. 44. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Pak Ferry. Dari Sulawesi Utara kita berlanjut ke NTT. Kami persilakan Pak. 45. PEMBICARA : Ir. ABRAHAM LIYANTO (NTT) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastyastu. Yang saya hormati Ibu dan Bapak pimpinan DPD RI. Yang saya hormati saudara-saudara senator Indonesia, anggota DPD RI. Yang saya hormati sekretaris jenderal, wakil sekjen ada. Sebelum saya menyampaikan laporan, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan limpah terima kasih kita semua yang telah mendukung komodo menjadi new seven wonder. Kite tepuk tangan dulu. Dan dalam kesempatan ini saya ada bawa komodo kecil yang kering untuk diserahkan kepada pimpinan nanti. Asli ini, dikeringkan untuk, patungnya itu Pak. Tapi terima kasih saya teristimewa buat senator RS, Rahmat Shah yang tidak ada, mungkin diwakili oleh Ibu Emma, sampaikan terima kasih kami khusus untuk senator RS yang bersama JK terus menggalangkan vote komodo sehingga komodo telah masuk ke new seven wonder. Walaupun garuda muda tidak ada di dadaku tapi komodo tetap ada di dadaku. Sekali lagi tepuk tangan buat kita sekalian. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan hadirin yang saya hormati. Berdasarkan aspirasi masyarakat di daerah yang kami serap dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, sebagaimana biasa 4 anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Timur selalu melakukan kegiatan bersama antara lain; yang pertama mengadakan pertemuan dengan pimpinan daerah provinsi, juga kunjungan ke kabupaten-kabupaten dan pertemuan lembaga dengan lembaga pendidikan perguruan tinggi, juga LSM, serta organisasi masyarakat lainnya.

32


Dan juga kami berempat telah melakukan sosialisasi hasil amandemen UndangUndang Dasar 1945 yang merupakan salah satu tugas daripada anggota MPR RI dengan salah satu Universitas Kristen atau wacana di Kupang. Laporan Komite I. Hubungan pusat dan daerah. Ada rencana pemekaran 3 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kami mengharapkan pimpinan DPD RI selaku pimpinan yang mewakili daerah melakukan kunjungan kerja ke setiap provinsi khususnya di kabupaten/kota yang akan dimekarkan. Di NTT ada 3 kabupaten/kota yang akan dimekarkan, tetapi ada simpang siur menyangkut moratorium. Dan sudah sempat kami berkonsultasi juga dengan Komisi 2 DPR RI, bahwa sebenarnya moratorium itu tidak ada. Jadi boleh diusulkan untuk pemekaran kota yang bersangkutan. 3 daerah tersebut antara lain; 1) Malaka, yaitu di Kabupaten Belu; 2) Adonara di Kabupaten Flores Timur; 3) Kota Sika, Kota/Kabupaten Sika akan dimekarkan menjadi Kota Maumere. Yang berikut masih Komite I, masalah tumpang tindih batas lokasi taman nasional dengan lokasi pertambangan atau kegiatan pertambangan yang overlap atau belum jelasnya pemetaan antara mana wilayah lokasi pertambangan dan mana wilayah hutan lindung. Ini dilakukan perusahaan PT. Fathi Resources yaitu di Sumba Timur. Di NTT persoalan pertambangan ini memang menjadi marak, sehingga NTT menjadi nasib tidak tentu. Kita mengharapkan agar support dari pemerintah pusat untuk kegiatan-kegiatan semacam ini sehingga kemiskinan yang terjadi di provinsi ini bisa diatasi. Dan kita berharap masih tidak tentu nanti berubah nanti Tuhan tolong. Yang berikut Komite II, laporan kami pertama masih terjadi rawan pangan. Dengan terjadinya musim hujan yang tidak tentu, ini di beberapa kabupaten/kota juga masih terjadi rawan pangan. Dan kami mohon perhatian pemerintah pusat khususnya dari lembaga ini untuk bisa mengantisipasi masalah rawan pangan yang sering terjadi di provinsi seperti NTT ini. Yang berikut, di Komite II juga menemukan belum emmadainya beberapa fasilitas bongkar muat di beberapa pelabuhan terutama pelabuhan di provinsi. Dan juga administrasi daripada penyelenggara atau Pelindo dengan Syahbandar masih tumpang tindih, ada pungli dan sebagainya sehingga membutuhkan perhatian juga dari pengawasan berbagai lembaga dan juga pemerintah pusat. Yang berikut masih komite menyangkut investasi. Ada banyak minat investor setelah komodo terpilih menjadi new seven wonder, tapi ada persoalan lain di kabupaten yang punya komodo, dimana komodo lahir disitu, yaitu Kabupaten Manggarai Barat, kami temukan bahwa sampai dengan saat ini atau anggaran 2010-2011 kemarin khusus untuk DAK, DAU itu nol rupiah. Jadi pariwisatanya tidak ada sama sekali. Kami mohon bantuan juga barangkali Komite IV untuk bisa embantu mengusulkan ini sehingga komodo menjadi icon untuk pariwisata dan mendorong ekonomi di daerah. Dan perhatian khusus dari pariwisata tentunya yang sudah menggunakan komodo sebagai icon, dan juga tentu pariwisata kreatif yang kami harapkan bisa berkembang di NTT. Yang berikut sama juga dengan provinsi yang lain tadi laporan mengenai KUR. Kami menyelenggarakan sosialisasi dan bank yang bekerjasama dengan DPD RI yaitu BRI, BNI dan BTN melakukan sosialisasi tentang KUR dan banyak yang masih berkeberatan masalah bunga yang 14%. Masih terasa tinggi, karena ada beberapa bank yang lain seperti asuransi dan sebagainya menawarkan bunga yang dibawah daripada KUR itu. Kemudian ada satu laporan bahwa kami sudah memanfaatkan gedung sementara dipinjamkan oleh pemda untuk aktifitas kami berempat dan ada banyak masyarakat datang melapor. Salah satu laporan yang dianggap penting dan ini harus diselesaikan ditingkat pusat yaitu konflik antara mantan karyawan PT. Semen Kupang dengan manajemen. Di Kupang hanya ada satu industri semen. Dan persoalan ini sudah berlarut-larut cukup lama dan ini kami angkat untuk melaporkan juga nanti ke Menteri BUMN. 33


Yang terakhir dibidang pendidikan. Pendidikan anak-anak terutama anak-anak masyarakat pengungsi Timor Leste sangat memprihatinkan. Mohon diperjuangkan agar fasilitas pendidikan dan penambahan tenaga pendidik di daerah perbatasan dilakukan secara bertahap dan didukung dengan beasiswa bagi anak-anak yang berprestasi. Tapi dapat kami laporkan juga bahwa sehubungan dengan pendidikan dan masalah pengungsi tadi Menteri Perumahan Rakyat Pak Djan Faridz bersama Menkokesra Pak Agung Laksono telah berkunjung seminggu yang lalu ke Nusa Tenggara Timur dan sempat kami melaporkan ini. Dan kami terima kasih banyak karena kunjungan pertama anggota DPD RI yang menjadi menteri adalah ke Nusa Tenggara Timur. Bisa tepuk tangan lagi walaupun Djan Faridz tidak ada. Tolong disampaikan Pak. Ya terima kash Pak Dani. Ya, ini sudah terakhir, jadi waktunya pas habis juga. Komite IV. Besarnya alokasi APBD untuk membayar gaji aparatur di daerah menyebabkan pembiayaan pelayanan publik menjadi kecil. Untuk itu kepada Komite IV DPD RI asal NTT berharap agar harus dialokasikan minimum 26% kedepan. Mendorong juga agar Undang-Undang 33 Tahun 2004 dapat di revisi demi pembangunan infrastuktur yang lebih baik kedepan. Terakhir kami laporkan juga kegiatan Kelompok DPD. 46. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Sudah 10 menit bapak 47. PEMBICARA : ABRAHAM LIYANTO (NTT) Iya, ini terakhir dan terakhir Bu. Kegiatan Kelompok DPD di MPR yaitu kami melakukan uji publik tanggal 9 bulan 11 tahun 2011 dengan universitas yang dimana dihadiri oleh rektor juga para pakar akademisi. Dan dari Jakarta hadir anggota tim 9 Prof. Dr. Saldi Isra. Demikian laporan selama masa laksana tugas kami di daerah tanggal 29 Oktober sampai dengan 20 November. Kami berharap agar dapat ditindaklanjuti pada komite-komite dan alat kelengkapan DPD RI lainya. Sekian, terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanty Shanty Shanty Om. Syalom. 48. PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL) Pimpinan, interupsi, interupsi pimpinan. 49. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih 50. PEMBICARA : Prof. Dr. Dra. Hj. ISTIBSYAROH, SH., MA. (JAWA TIMUR) Pimpinan.

34


51. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Sebentar, sebentar. Mungkin karena kita sekarang sudah pada pukul 12.50, kalau mungkin kami bisa tawarkan kita selesaikan sampai pukul 13.00, sehingga bisa semua hadir. Saya kira disini bisa menyampaikan, bisa kita selesaikan. Kemudian karena jam istirahat saya lihat Bapak-Ibu sekalian juga sudah keluar dari ruangan untuk mengambil snack dan sebagainya. Apakah kami tawarkan hingga pukul 13.00 sehingga bisa selesai semua? 52. PEMBICARA : Prof. Dr. Dra. Hj. ISTIBSYAROH, SH., MA. (JAWA TIMUR) Coba pimpinan. 53. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Iya, silakan Pak Bahar dulu. 54. PEMBICARA : BAHAR NGITUNG (SUMSEL) Baik, terima kasih Ibu pimpinan. Saya menyarankan kalau bisa kita sampai 13.30, dan diharapkan bisa semuanya selesai. Saya tidak bisa membayangkan kalau ini harus di skorsing baru datang lagi. Dan saya kira dengan segala pengertian kawan-kawan dari, kebetulan yang kebanyakan belakangan ini Indonesia Timur. Jadi mohon kiranya ada pengertian kawan-kawan untuk membacakan tidak terlalu lama. Terima kasih 55. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Iya, terima kasih Pak Bahar. Silakan Bu 56. PEMBICARA : Prof. Dr. Dra. Hj. ISTIBSYAROH, SH., MA. (JAWA TIMUR) Hampir sama dengan Pak Bahar, cuma begini, mungkin ditawarkan bagi yang belum baca, apakah mau membacakan dengan waktu itu atau memberikan seperti yang tadi itu diberikan? itu saja seperti itu. Kalau mugkin 13.30 juga tidak apa-apa. Maksud kami tidak usah di skors dulu nanti tidak ada yang masuk lagi, begitu. Terima kasih 57. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Bu. Jadi bagi yang akan melakukan sholat silakan. Kemudian apakah setuju apa yang disampaikan Ibu Ibs, sehingga apabila ada hal yang penting yang perlu disampaikan saya kira kami persilakan, hanya kalau ada yang mau menyerahkan kami persilakan. Saya kira kita lanjutkan, setuju? Kita lanjutkan saja ke Kalimantan Selatan, kami persilakan Bapak. 58. PEMBICARA : ADHARIANI (KALSEL) Mudah-mudahan tidak sampai 5 menit. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang salam sejahtera buat kita semua.

35


Yang kami hormati pimpinan, yang hormati para anggota DPD, yang saya hormati Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Seiring dengan tugas yang dibebankan kepada kami ketika reses di daerah Kalimantan Selatan, kami mengambil kesimpulan beberapa masalah yang harus disampaikan pada paripurna hari ini. Pertama adalah berkenaan dengan masalah yang masih klise juga yaitu mengenai masalah DAK/DAU yang harus diperjuangkan di Kalimantan Selatan. Mungkin didaerah lainnya yang sudah disampaikan oleh beberapa daerah tadi. Yang kedua adalah masalah juga antrian BBM yang luar biasa pada saat ini di Kalimantan Selatan terutama solar. Yang kedua masalah listrik yang saat ini mengalami padam, nyala, padam, nyala. Terus yang selanjutnya adalah berkenaan dengan hasil keputusan Mendagri tentang Pulau Lari larian yang diputuskan lewat Permendagri Nomor 43 tahun 2011, Pulau Lari larian diberikan kepada Sulawesi Barat. Yang ini menjadi nota protes dari Kalimantan Selatan yang sekarang lagi mengemuka di Kalimantan Selatan. Kita berharap komite yang membidangi untuk menjadikan masalah ini masalah utama dalam rangka penyelesaian Pulau Lari larian. Terus selanjutnya berkenaan dengan s-KTP. Sesuai dengan bidang yang kami geluti mengenai e-KTP di Kalimantan Selatan ditargetkan di 2011 November ini saya kira tidak bisa menyelesaikan, apalagi menjelang nanti tahun 2012 November saya kira itu tidak mungkin. Karena hasil penelitian kami dilapangan baru 20% yang bisa terlaksanan lantaran alat dan sebagainya iru bermasalah sekaligus juga masalah listrik. Yang berikutnya adalah masalah pertambangan, yang notabene juga banyaknya KPKP yang bermasalah. Terus tanah transmigrasi yang sekarang juga banyak dijual dan beralih pindah tangan ke tangan-tangan konglomerat untuk ditanamkan sawit dan karet. Terus yang kedua adalah, yang selanjutnya adalah tahun 2012 itu akan ada pemilukada 2 kabupaten/kota. Selanjutnya penambahan kuota haji yang diinginkan akan lebih banyak diberikan kepada Kalsel. Terus tidak terlalu bergeraknya sektor riil usaha kecil di Kalsel, karena suku bunga perbankan terlalu tinggi. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, mohon perhatian dari komite-komite berkenaan dengan apa yang kami sampaikan mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan atas kerja kami reses di daerah Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan mendapatkan tanggapan dari Bapak-bapak sekalian. Kami sudahi Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 59. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih. Kita lanjutkan ke Kalimantan Timur, kami persilakan Bapak. 60. PEMBICARA : KH. MUSLIHUDDIN ABDURRASYID, Lc., M.Pdi. (KALTIM) Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pimpinan, seluruh anggota yang saya hormati. Saya mungkin ingin menyampaikan beberapa hasil dari reses kami ke daerah. Yang pertama mungkin dari Komite I, itu masalah perbatasan. Dimana persoalan utrama yang dihadapi oleh masyarakat perbatasan adalah masalah kesejahteraan. Wilayah mereka cukup jauh sehingga harga-harga barang cukup tinggi. Banyak janji-janji yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat diperbatasan namun hasilnya masih jauh dari kenyataan. Dan bahkan belakangan ini muncul suatu ungkapan apabila pemerintah memang 36


tidak sanggup lagi memperhatikan mereka sebagai bagian dari NKRI maka mereka minta agar direlakan saja berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia. Kemudian untuk Komite II. Ini sama, banyak mengarah kepada perbatasan, dimana terjadi penjajahan ekonomi terhadap masyarakat perbatasan. Yang mana mereka-mereka memiliki kesulitan-kesulitan dan terisolasi dari masyarakat yang lain. Sehingga diharapkan untuk dari pemerintah pusat untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada mereka sehingga mereka tidak terisolir lagi, begitu. Kemudian, yang ketiga di Komite III juga di perbatasan di mana kita ketahui bahwa perbatasan itu untuk guru-guru mendapat tunjangan perbatasan. Namun, terjadi ketidakadilan. Untuk tahun ini, yang dapat hanya untuk SD dan SMP, sedangkan SMA dan TK tidak mendapatkannya. Itu pun terjadi tahapan-tahapan yang sampai sekarang belum tuntas. Kalau tidak salah sekitar yang pertama ada 170 SK yang keluar, yang kedua sekitar 700. Sementara, mereka ada sekitar 1.036 orang itu. Jadi, sampai sekarang masih belum tuntas begitu untuk bantuan tunjangan guru-guru di perbatasan. Oleh karena itu, kami mengharapkan bantuan dari DPD RI juga untuk barangkali menyampaikan kepada Kementerian Pendidikan untuk penyaluran dana tunjangan guru-guru di perbatasan itu. Nah, yang terakhir di Komite IV disampaikan bahwa implementasi Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dinilai masih belum mencerminkan keadilan ini bagi daerah, khususnya Kalimantan Timur. Sehingga, pemerintah Kalimantan Timur berupaya untuk mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Barangkali ini empat hal yang disampaikan pada kesempatan pada hari ini. Mudahmudahan menjadi perhatian buat kita semua. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 61. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, cukup singkat dan padat. Yang berikutnya kami persilakan, Bapak Bahar dari Sulawesi Selatan. 62. PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL) Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pimpinan dan sekretariat jenderal yang saya hormati, serta saudara-saudara saya para Senator Indonesia. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya menyampaikan beberapa hasil reses kami berempat. Hanya ada satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa Indonesia menargetkan 2014, 10 juta ton stok pangan nasional. Dan, Sulawesi Selatan telah menyanggupi untuk mengontribusi 2 juta ton, tetapi kebijakan ini tidak didukung oleh kebijakan pemerintah memberikan fasilitas dan bantuan lain, khusus untuk Sulawesi Selatan apalagi untuk kawasan Indonesia timur. Oleh karena itu, singkat saya sampaikan kalau ingin melihat kebangkitan Indonesia, ingin melihat keutuhan NKRI, segera perhatikan Indonesia Timur. Perhatikan Indonesia Timur termasuk dalam penentuan-penentuan kalau ada kegiatan. Seperti sekarang selalu Indonesia Timur di belakang. Kalau ada duluan siapa yang mau berbicara, selalu dari Barat selalu. Jadi, tolong perhatikan Indonesia Timur. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

37


63. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Oke, terima kasih Bapak Bahar. Saya lanjutkan karena dari Maluku Utara sudah diserahkan, kita lanjut ke Kalimantan Tengah. Kami persilakan. 64. PEMBICARA : Dr. Pdt. RUGAS BINTI, BD., M.Div., D.Min. (KALTENG) Nah, ini teman saya datang. Silakan, Pak, saya ini orang darurat saja. Silakan, Pak Hamdani. 65. PEMBICARA : H. HAMDANI, S.IP (KALTENG) Mohon maaf, Pak, tadi ke toilet sebentar. Mohon maaf sekali lagi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Yang saya hormati Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Wakil Ketua DPD RI. Bapakbapak dan Ibu-ibu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari seluruh Indonesia. Ibu Sesjen, Wasesjen, dan staf sekretariat, dan hadirin yang berbahagia. Ijinkanlah saya menyampaikan laporan kamiketika kami melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah. Yang pertama adalah bidang Komite I. Proses pelaksanaan administrasi kependudukan di Kota Palangkaraya dan Kotawaringin Timur mengenai penerapan elektronik e-KTP yang ditargetkan wajib KTP sebanyak 168.715 jiwa dengan waktu 102 hari masih ada kendala. Kemudian, penyerahan penerapan elektronik e-KTP di masing-masing kecamatan masih terdapat kekurangan seperti layar monitor dan tripod kamera serta cadangan baterai sehingga peralatan sebanyak beberapa unit tersebut hanya satu unit yang dapat dioperasikan. Kemudian, pemasangan peralatan e-KTP tidak memperhatikan pengamanan seperti penangkal petir dan AC sehingga alat tersebut mudah rusak. Bidang Komite II. Masalah KUR masih berjalan sebagaimana biasa karena Bank Rakyat Indonesia, Bank BNI, dan Bank Mandiri senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pendanaan. Dan, ini sudah kami sampaikan dengan pihak bank dalam pertemuan-pertemuan rutin ketika rekan kami, Ibu Permana Sari, di Komite II melakukan pertemuan dengan pihak bank. Kemudian, Komite III diwakili oleh Pak Rugas Binti. Kalimantan Tengah ini telah ada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) telah dikembangkan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 menjadi RUU Kerukunan Umat Beragama sehingga pada dasarnya kerukunan yang ada di Kalimantan Tengah saling bersinergi untuk membangun sesama. Dengan adanya kerukunan ini konflik-konflik sosial ataupun hal-hal yang kiranya timbul di masyarakat dapat diantisipasi. Di Komite IV. Kami menemukan ada persoalan yang sangat krusial. Yaitu, kasus paling mencolok terhadap di Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 1.115 KK memiliki piutang pada negara dan apabila tidak mampu menyelesaikan kreditnya terancam kehilangan lahan usaha. Piutang awal merupakan hasil kerja sama kemitraan plasma lada masyarakat enam desa dengan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) Banjarmasin dengan jaminan sertifikat lahan usaha milik masyarakat yang notabene adalah warga transmigran. Pada awalnya, kredit itu difasilitasi perusahaan HPH PT Lestari Unggul Jaya. Namun, setelah mengangsur sejak tahun 1994 sampai dengan 1997 program ini tidak jelas. Dan, kami pada saat reses tempo hari mendapat bantuan surat dari Ibu Sesjen sehingga kami mengadakan pertemuan dengan pihak KPLN Banjarmasin dengan 38


Bank Mandiri. Sampai sekarang pun masih belum ada titik temu penyelesaiannya, tetapi masyarakat menghendaki DPD berperan kembali untuk menyelesaikan persoalan ini karena pada tanggal 31 Desember yang akan datang, kalau sampai jatuh tempo ini tidak dilaksanakan, lahan-lahan hampir 2.000 hektar itu akan dilelang kepada bank atau investor yang menginginkannya. Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati. Kalimantan Tengah sebagai perhatian pemerintah pusat terhadap REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation) yang telah dicanangkan dan didelegasikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia beberapa tahun yang lalu, kami menerima kedatangan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan Sesjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon datang ke Palangkaraya pada tanggal 17 November yang lalu. Kami menerima kedatangan beliau dan pesan yang terakhir ketika ada pertemuan dengan Pemda dan anggota Dewan Perwakilan Daerah bahwa pihak PBB mendesak negara-negara kaya untuk membantu mengatasi masalah iklim global, khususnya pada Indonesia yang menjadi tumpuan dalam menekan emisi serta dampak pemanasan global. Sementara itu, Kalteng sebagai proyek pelaksanaan Reducing Emissions from Deforestation and Degradation akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk melaksanakan program tersebut. Jadi, selain kedatangan beberapa pemimpin lembaga-lembaga internasional, ada juga beberapa gubernur terkait yang masalah Reducing Emissions carbon ini mengadakan pertemuan-pertemuan di kota kami Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf tadi, Pak, ada kesalahan teknis sedikit. Terima kasih, Ibu. Saya akhiri. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Shanty Shanty Shanty Om. 66. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Iya, terima kasih Pak Hamdani dari Kalimantan Tengah. Dan, saya mohon kalau ada yang masih berada di luar untuk juga ikut mendengarkan laporan dari Indonesia Timur. Sekarang, kami persilakan dari Sumatera Utara, Ibu Darmayanti. 67. PEMBICARA : Prof. Dr. Ir. Hj. DARMAYANTI LUBIS (SUMUT) Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semua. Om Swastyastu. Izinkan saya membacakan atau menyampaikan. Saya ingin sekali memenuhi hasrat Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk menyerahkan langsung, tetapi karena ini sudah dititipkan, saya minta waktu tiga menit. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Wakil Ketua DPD RI. Yang saya muliakan teman-teman anggota senator DPD RI. Para sesjen dan jajarannya. Saya langsung saja, dari Komite I disampaikan bahwa kisruh permasalahan pertanahan di Sumatera Utara belum menunjukkan hasil yang diharapkan, direncanakan, ataupun diagendakan. Karenanya, Komite I yang di Sumatera Utara diwakili oleh Pak Rahmat Shah tetap mengharapkan Komite I dapat melakukan tekanan-tekanan politis untuk memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus diharapkan agar agenda reformasi Badan Pertanahan Nasional dapat diselesaikan hingga tuntas. 39


Dari Komite II, tetap berkaitan adanya sengketa lahan antara pemerintah kabupaten. Contohnya, Labuhanbatu Utara dengan pihak PTPN, juga antara pihak PTPN dengan kelompok tani penanam sawit mandiri. Maka, DPD diharapkan dapat memediasi pertemuan dengan Kementerian BUMN untuk mencari solusi permasalahan sengketa lahan tersebut. Dari Komite III ini banyak disampaikan tadi sama saja sebenarnya pemasalahnya, tentang dana bantuan BOS. Ada 3 kabupaten/kota yang kami identifikasi langsung ini sangat terlambat menyalurkan dana bantuan BOS dan tidak transparansi dalam penggunaannya. Untuk hal ini, maka DPD diharapkan dapat mendesak Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) untuk mengambil sanksi tindakan yang tegas terhadap ketiga kabupaten tesebut. Kemudian, hal lain dalam bidang pendidikan adalah Sumatera Utara yang cukup luas dan kemudian banyak daerah terpencil, seperti Nias kemudian di seberang lautan dan sebagainya menyeberang lautan, ternyata pendidikan baik kuantitas maupun kualitas sangat jauh dari harapan. Sehingga, semakin jauh dari kota maka semakin memprihatinkanlah keberadaan pendidikan di daerah tersebut. Karenanya, DPD diharapkan mendesak Mendiknas untuk mengeluarkan kebijakan khusus sesuai dengan undang-undang Mendiknas sendiri yang harus memperhatikan keberadaan daerah terpencil. Kemudian, yang lain adalah perlu mendorong Kementerian Agama karena masih banyak kesejahteraan guru dari Kementerian Agama yang belum menjadi perhatian, lebih-lebih kepada guru-guru di kabupaten pemekaran yang sampai saat ini instansinya masih berada di kabupaten induk. Sehingga, DPD diharapkan dapat mendorong Kementerian Agama untuk memisahkan, untuk langsung menyerahkan instansi penguasanya dari kabupaten induk ke kabupaten pemekaran. Dan terakhir dari Komite IV ini yang paling sangat penting, bahwa di Sumatera Utara ada Inalum yang sebenarnya diharapkan dapat diserahkan peralihannya dari pemilikan Jepang ke Indonesia dan diharapkan ini berlangsung pada tahun 2013. DPD terutama kami sendiri berempat, maksudnya berempat bukan sendiri, kami berempat sudah melakukan pendekatan-pendekatan dan sudah melakukan upaya-upaya untuk ini dapat dikembalikan ke Indonesia. Namun, temuan dari Komite IV adalah bahwa setelah selama hari ini terindentifikasi tidak ada dana yang dapat dimanfaatkan oleh daerah-daerah, ada sepuluh kabupaten kota yang bersinggungan dengan Inalum tersebut, maka ternyata setelah kemarin ada temuan bahwa ternyata ada pengendapan uang di rekening Otorita Asahan yang dimasukkan oleh PT Inalum dalam rekening Otorita Asahan, padahal masyarakat di sekitarnya masih permasalahan dalam distrik, permasalahan dalam kesejahteraan, dan sebagainya. Sehingga, dapat diharapkan melalui Paripurna ini DPD dapat mendorong, kita dapat mendorong bersama agar ada keterbukaan dalam masa peralihan nanti. Kemudian, kita mengharapkan ada aset-aset yang jelas yang ini kalau tidak dilakukan secara cermat bisa merugikan bangsa. Saya kira itu saja dari kami. Sekali lagi laporan ini adalah dibuat sebagai pengantar hasil reses kami berempat. Kemudian, semoga ini bermanfaat bagi masyarakat karena sudah banyak pidato dan janji-janji yang indah, namun masyarakat masih tetap mendambakan sesuatu yang nyata dari DPD. Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Shanty Shanty Shanty Om. Terima kasih. 68. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih dari Sumatera Utara. Kami persilakan dari Nanggroe Aceh Darussalam.

40


69. PEMBICARA : Ir. MURSYID (NAD) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat pimpinan Dewan Perwakilan Daerah. Yang terhormat anggota DPD dan hadirin yang kami muliakan. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah melakukan kunjungan kerja di daerah, baik kegiatan bersama maupun kegiatan yang dilakukan perorangan untuk memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya, khususnya untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah untuk disampaikan dan diperjuangkan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, banyak masukan-masukan dan temuan yang diperoleh. Kita semua tentunya berharap agar masukan ini benar-benar dapat kita perjuangkan dan menjadi upaya untuk memperbaiki kondisi daerah. Di antara masukan dan temuan tersebut, kami merekomendasikan sebagai berikut: 1. Kondisi terkini mengenai Pemilukada Aceh bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan Nomor 108 PHPU.D9/2011 menyatakan bahwa sebagai akibat telat ditetapkannya tahapan Pilkada, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada di Aceh oleh KIP dan terhentinya pembahasan qanun mengenai tata cara pelaksanaan tahapan Pemilukada di Aceh mengakibatkan adanya pengaturan mengenai Pemilukada di Aceh dan menyebabkan ketidakpastian hukum. Merujuk pada hal tersebut dalam rangka menuju keadaan damai, demokratis, dan bermartabat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, elemen politik dan sipil Aceh melalui forum dialog yang diselenggarakan pada tanggal 13 November 2011 di Banda Aceh menyampaikan sebagai berikut. i. Untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan Pemilukada Aceh, kami meminta kepada DPRA dan gubernur Aceh agar dalam kesempatan pertama melakukan pembahasan dan penetapan qanun Pilkada Aceh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dengan memasukkan semua substansi yang belum diakomodasi dalam rancangan qanun tentang Pilkada baik bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun peraturan KPU sepanjang belum diatur dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006. Dengan ketentuan, tidak bertentangan dengan konstitusi negara Republik Indonesia. Dengan demikian, seluruh tahapan Pilkada yang sedang berlangsung dihentikan dan menyesuaikan dengan qanun Aceh tentang Pilkada yang akan dibentuk. ii. Meminta kepada pemerintah dalam hal ini presiden agar meninjau kembali tahapan Pilkada di Nanggroe Aceh Darussalam yang sedang dilaksanakan oleh KIP. iii. Meminta kepada pimpinan lembaga negara Republik Indonesia untuk memberikan konsensus tertulis bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang dan memberi kekhususan serta keistimewaan bagi Aceh yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. iv. Mengingat bahwa suasana damai di Aceh perlu sungguh-sungguh dijaga dan dilestarikan, sementara masih diperlukan upaya bersama dalam implementasi kesepahaman Helsinki 15 Agustus 2005 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 kami mengharapkan presiden Republik Indonesia berkenan menetapkan satu orang atau lebih anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang khusus menangani dan memberi pertimbangan kepada presiden tentang Aceh. 2. Kunjungan bersama Anggota DPD RI Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Ketua DPD RI Bapak H. Irman Gusman, S.E.,M.B.A. pada tanggal 2 sampai 4 November 41


2011. Anggota DPD RI Provinsi Aceh melakukan kunjungan kerja bersama Ketua DPD RI Bapak H. Irman Gusman di Provinsi Aceh yang di antaranya mengunjungi daerah paling ujung barat Indonesia yang terdapat titik nol kilometer, yakni Kota Sabang. Tujuannya: i. Mendorong pemerintah agar memberikan menjadikan daerah perbatasan khususnya pada daerah nol kilometer bukan hanya sebagai batas wilayah negara Republik Indonesia, tetapi juga memiliki nilai budaya Indonesia. Selama ini daerah yang memiliki titik nol kilometer hanya dipandang sebagai daerah perbatasan NKRI. Namun, sebenarnya daerah tersebut memiliki inilah budaya yang tinggi untuk dilestarikan, seperti daerah Sabang. ii. Kemudian mendorong pemerintah agar empat titik kilometer nol yang berada di wilayah Indonesia tidak hanya sebagai batas wilayah, tetapi perlu dibangun sebuah museum kilometer nol sebagai sarana pengetahuan dan pelestarian nilai sejarah dan keragaman budaya Indonesia, yakni, Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam, Merauke, Papua, Pulau Rote, NTT, dan Pulau Miangas. Demikian laporan kami ini agar dapat menjadi masukan bagi kita. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 70. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke Sultra, Provinsi Sultra. 71. PEMBICARA : Drs. H. KAMARUDDIN (SULTRA) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera kepada kita sekalian. Kami dari Sulawesi Tenggara pada kesempatan ini akan menyampaikan laporan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah. Yang pertama tentang Komite I, yaitu masalah otonomi daerah, masalah administrasi kependudukan, masalah penataan ruang, dan masalah pertanahan. Begitu juga Komite II yang mengangkat tentang masalah penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dan masalah lingkungan. Kemudian, Komite III menemukan permasalahan yang berkaitan tentang masalah sertifikasi guru di daerah. Kemudian, Komite IV tentang masalah keterlambatan proses transfer dana bagi hasil ke daerah. Oleh karena itu, kami telah menyampaikan atau penyerapan aspirasi ini disarankan, yaitu Komite I agar tetap diberikan perhatian yang berkenaan tentang masalah usulan pemekaran yang lalu, yaitu lima kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara. Kemudian, yang kedua tentang masalah UndangUndang Pemilukada dan Undang-Undang tentang Desa agar ini disarankan kepada pemerintah dan DPR agar segera untuk bisa dibahas. Kemudian, juga tentang masalah usulan yang berkaitan tentang masalah perlunya sosialisasi KUR, yaitu kredit usaha rakyat. Begitu pula tentang masalah lingkungan, dan yang terakhir kaitannya dengan masalah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Saya kira untuk nantinya ini akan dibahas pada alat kelengkapan masing-masing yang ada, baik Komite I, II, III, dan IV. Saya kira demikian laporan kami. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

42


72. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih dari Provinsi Sultra. Kita lanjutkan ke Provinsi Gorontalo. 73. PEMBICARA : ELNINO M. HUSEIN MOHI. S.T., M.Si. (GORONTALO) Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Ada banyak ini laporan, Pimpinan yang kami hormati. Tebal. Kepada Anggota DPD yang kami hormati dan juga Sesjen. Jadi, kami akan bacakan poin-poinnya, tetapi untuk mengawali pembacaan ini kami datang dengan keprihatinan dari Gorontalo, prihatin terhadap DPD karena ada hal-hal kecil yang cukup mempermalukan kita sebagai lembaga, bahkan juga sebagai anggota DPD. Beberapa koran di Gorontalo itu walaupun tidak memberitakan, tetapi mempertanyakan tagihannya yang sudah enam bulan, delapan bulan belum dibayarbayar oleh DPD. Salah satu contoh kecilnya itu. Itu mungkin karena administrasi kita terlalu lamban mungkin, Pak Ketua. Salah satu contohnya adalah ini soal kecil, tetapi mereka sampai mengeluarkan kalimat “Bagaimana Anda meminta amandemen, sementara hal yang seperti ini saja Anda tidak beres?” Begitu. Jadi, ada kontrak koran misalnya waktu Pak Ketua DPD datang Februari lalu, ini sudah mau Desember. Itu kecil, Pak, hanya 15 juta kalau tidak salah. Kemudian, memang sangat memprihatinkan kami juga. Dan, juga beberapa kontrak uang-uang media itu mungkin juga dirasakan oleh teman lain, tetapi tagihannya lama sekali. Bisa 4 – 6 bulan. Sementara, di Gorontalo saja untuk tagihan yang seperti itu hanya dua hari dari diurus sampai selesai di semua Pemda. Jadi, kami sangat malu karena itu, kepada korankoran tersebut. Ibu dan Bapak sekalian, saya akan membacakan laporan reses. Yang pertama adalah bahwa kami baru saja melaksanakan pemilihan gubernur Gorontalo tanggal 16 Februari lalu yang diikuti oleh tiga calon dan dimenangkan oleh calon yang didukung oleh Budi Doku dan Hana Fadel. Yaitu, Bapak Rusli Habibie berpasangan dengan Bapak Idris Rahim dengan 43,7%. Beliau adalah contender dan incumbent-nya kalah. Hanya mendapatkan sekitar 34%. Kemudian, mengenai masalah Pilkada itu salah satu yang menjadi keprihatinan kami adalah bahwa ada pemilih yang tidak memilih sekitar 25%. Itu untuk Komite I. Ada banyak ini, saya mau ringkas saja. Kemudian untuk DPD, ada kasus peracunan massal yang mengorbankan 200 orang guru yang mengikuti seminar pendidikan di salah satu kecamatan di Kabupaten Gorontalo. Korban jiwa 2 orang dan masuk rumah sakit 100 orang lebih. Itu diduga berkaitan dengan Pilkada juga. Dan, kami sebagai anggota DPD berempat membantu dan menuntut pihak kepolisian Gorontalo untuk mengungkap pelaku kriminal tersebut. Kemudian untuk masalah Komite II, seperti di Indonesia yang lain ada dua masalah yang besar di Gorontalo sekarang ini, yaitu krisis energi listrik dan BBM. Agak mengherankan karena listrik untuk Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo itu sebenarnya surplus menurut pejabat PLN yang ada di Manado, tetapi di Gorontalo malah mati-mati. Bahkan, ada pernah yang mati 5 hari. Mati seterusnya, bukan mati-mati, eh hidup-hidup, bukan mati-mati. Untuk Komite III, sertifikasi guru belum menyeluruh dan ada kendala teknis ketika sistem digunakan secara online. Banyak guru yang belum meng-update data terbarunya sehingga pada saat sertifikasi, guru tersebut tidak termasuk pada data yang diprioritaskan, padahal mereka memenuhi syarat untuk ikut sertifikasi. Untuk Komite IV, ini soal aturan. Ini keluhan dari Pemda di sana, yaitu adanya turbulensi aturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu tabrakan antara Undang-Undang No. 43


17 Tahun 2001 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Pemda menyusun OTK (organisasi tata kerja) sesuai visi/misi kepala daerah. Tetapi, dalam PP No. 41 Tahun 2007, OTK di seluruh provinsi di Indonesia diseragamkan. Jadi, kalau misalnya kayak daerahdaerah yang tidak perlu Dinas Kelautan harus dibikin Dinas Kelautan, dinas ini yang tidak perlu juga diharuskan ada gara-gara aturan PP tersebut. Jadi yang terakhir, itu untuk empat komite. Dan yang terakhir mengenai amandemen, Gorontalo sangat berharap amandemen ini bisa jadi. Dan, pada hari Sabtu nanti insya Allah saya akan menghadirinya. Akan ada deklarasi Gorontalo menuntut amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada hari Sabtu nanti yang akan dideklarasikan oleh seluruh organisasi kemahasiswaan yang ada di sana. Terima kasih perhatian pimpinan dan saudara-saudara, para senior anggota DPD. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Om shanty shanty shanty om. 74. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Pak Elnino. Kita berlanjut ke Provinsi Maluku. Kami persilakan. 75. PEMBICARA : JACOB JACK OSPARA, S.Th., M.Th. (MALUKU) Pimpinan DPD yang saya hormati, Wakil Sesjen dan seluruh stafnya, rekan rekan semua yang saya hormati dan kasihi dari seluruh Indonesia. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastyastu. Pertama-tama dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa kami dengan selamat tiba kembali dari daerah kepulauan kami, 1.300 sekian pulau besar-kecil. Selanjutnya, juga saya berterima kasih karena bisa menjumpai Saudara-saudara saya yang sebagian sudah bergelar Hajah mabrur dan Haji mabrur karena baru kembali dari tanah suci. Mudah-mudahan kita beramal bakti untuk bangsa dan negara lebih baik dan lebih meningkatkan kita untuk yang akan datang. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa Maluku 93% lautan dan 7% daratan. Dan ini dampaknya luar biasa besar bagi kesejahteraan masyarakat dan bagi kelestarian sumber daya alam dan sumber daya alam hayati. Karena itu, seluruh permasalahan yang kami temui untuk pekerjaan Komite I, Komite II, Komite III, dan Komite IV, kami telah lampirkan dan menulisnya dengan sangat rapi tersusun untuk nanti diseleksi dan disampaikan dan didiskusikan ke semua komite. Mulai dari masalah e-KTP yang bermasalah dan usul kami untuk Menteri Keuangan kalau bisa mengundurkan diri karena tidak bisa mencapai target itu sampai ke tingkat penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tidak memihak rakyat. Itu semua sudah kami sampaikan mulai dari Komite I sampai Komite IV. Jadi, kami tidak perlu membacakannya. Selanjutnya, kami mengajukan supaya kantor DPD RI di Maluku yang sangat didambakan untuk berkantor dan beroperasinya keempat anggota DPD RI mudah-mudahan Desember ini sudah bisa diresmikan. Saya mohon supaya Wakil Sesjen dan semua temanteman di Puskada dan yang berkaitan dengan itu segera mengisinya dengan perabotan untuk rapat-rapat karena itu sangat penting untuk menyerap aspirasi. Banyak sekali kami terpaksa 44


menampung rakyat di rumah-rumah kami masing-masing dengan kondisinya yang tentu berbeda. Kalau itu barang di kantor untuk kita menyerap aspirasi. Kantor sudah siap, kami melihat gedungnya cuma tinggal bagi Setjen mengatur supaya segera diisi perabotannya untuk mulai dilaksanakan Desember yang akan datang. Saya rasa demikian saja hal-hal yang perlu saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkahi DPD RI sehingga amandemen juga bisa berlangsung dan peran kita semakin meningkat. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Shanty Shanty Shanty Om. Sekian dan terima kasih. 76. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Oke. Terima kasih dari Provinsi Maluku Pak Jacob yang tentunya kita lanjutkan ke Papua Barat. Karena ini tinggal tiga: Papua Barat, kemudian Sulbar, dan Papua. 77. PEMBICARA : MERVIN SADIPUN KOMBER (PAPUA BARAT) Terima kasih. Mungkin Pak Budi bisa diam sebentar. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syalom. Om swastyastu. Pimpinan dan anggota DPD RI yang kami hormati. Puji serta syukur tidak hentihentinya kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat dan kesempatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan fungsi dan wewenang dari DPD RI. Di sini banyak masalah yang dialami di Papua maupun di Papua Barat. Kami mengunjungi banyak tempat di sana dan karena luasnya daerah dan terbatasnya waktu sehingga kami berempat menyusun ini cukup banyak. Beberapa hal yang saya mau sampaikan diantaranya adalah masalah di Papua terjadi bukan melulu karena masalah kemiskinan. Masalah di Papua terjadi karena pemerintah pusat tidak konsisten dalam melaksanakan apa yang sudah dia putuskan sendiri. Otonomi khusus dipaksakan oleh pemerintah pusat untuk dilaksanakan di Papua. Tetapi, otonomi khusus yang dipaksakan oleh pemerintah pusat itu pemerintah sendiri yang melanggarnya dan tidak dilaksanakan. Itu yang menjadi sumber dari segala masalah di Papua. Sehingga, kami merasa pokoknya adalah segera diadakan dialog untuk menyelesaikan masalah-masalah di Papua. Intinya hanya itu. Yang berikut, kita mungkin juga DPD perlu mengkaji penempatan pasukan marinir Amerika Serikat di Darwin. Karena Darwin dan Papua sangat dekat. Perlu kita kaji itu. Yang berikut, kami juga memohon pemerintah harus menjamin keamanan mahasiswa-mahasiswi Papua yang ada di kota-kota studi. Kami berterima kasih atas komunikasi yang baik dari beberapa pemerintah daerah, terutama kami dapat laporan dari Yogyakarta. Pertemuan antara mahasiswa Papua dengan Pemprov cukup baik dan pemerintah provinsi memberikan jaminan keamanan. Tetapi, perlu kita ketahui sampai saat ini banyak mahasiswa yang sudah pulang karena terintimidasi. Dan, yang kita takutkan adalah gelombang dari ketika pulang, apa yang akan terjadi di sana. Itu yang harus menjadi kajian kita dan kami mohon teman-teman dari provinsi lainnya, kota studi, mungkin bisa

45


membantu kami dalam memberikan rasa aman kepada mahasiswa-mahasiswa Papua yang ada di seluruh kota studi. Kiranya mungkin itu yang dapat kami sampaikan karena Dr. Budi sudah bilang berhenti, jadi saya akan hentikan ini. Demikian laporan reses kami. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan ucapan terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Syalom. Om Shanty Shanty Shanty Om. 78. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Oke, terima kasih Pak Mervin dari Papua. Sangat singkat laporannya, tetapi sangat penting. Kemudian, kita langsung ke Sulawesi Barat. Silakan, Ibu. 79. PEMBICARA : Hj. MULYANA ISHAM, S.H., M.M. (SULBAR) Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastyastu. Yang terhormat pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari sekretariat jenderal DPD RI, Saudara-saudara para wartawan serta hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, alhamdulillah kita telah melaksanakan salah satu tugas dengan baik melalui reses. Alhamdulillah ya kita juga dapat melaporkan hasil-hasil daripada reses kita yang baru lalu pada hari ini. Kami hanya akan menyerahkan. Sebagai provinsi baru tentu saja apa yang diusulkan oleh sahabat-sahabat dari provinsi terdahulu kami juga sangat membutuhkan. Namun demikian, ada beberapa poin saja, Pimpinan. Pertama, sangat mengharapkan dukungan politik dari pimpinan untuk segera merealisasi pembentukan Polda, Korem, dan pembentukan Balai Irigasi di Sulawesi Barat. Selanjutnya yang kedua, masyarakat Sulawesi Barat sangat antusias dan sangat berkeinginan untuk Dewan Perwakilan Daerah ini diberi fungsi yang baik melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kelima dan pihak Badan Kesbangpol bersedia untuk melaksanakan apa saja perintah yang diberikan oleh DPD untuk terlaksananya amandemen tersebut. Ketiga, masalah pembangunan kantor DPD di daerah. Seperti kita ketahui, sejak semula kita sudah diberikan tugas untuk mendapatkan tanah di daerah masing-masing melalui Pemda, dan alhamdulillah Sulawesi Barat termasuk tujuh provinsi yang sudah siap untuk dibangun. Namun, akhir-akhir ini saya mendengar kabar bahwa kantor itu kemungkinan akan di-pending karena dananya yang belum siap. Saya sangat mengharapkan dukungan dari pimpinan. Kalau boleh saya sebutkan saja ke Pak La Ode barangkali untuk dapat memfasilitasi bagaimana kiranya kantor ini dapat dibangun karena kami sudah melobi sangat panjang. Kadang-kadang keras, kadang-kadang lembut sehingga kami sudah mendapatkan hibah. Tetapi, kalau ini tidak jadi dilaksanakan, kami sangat malu di daerah, Pak, Bu, dan ini juga tentu merendahkan wibawa DPD di mata Pemda. Malu kepada Pemda, malu kepada rakyat kalau sampai akhirnya pembangunan kantor ini tidak terlaksana. Kalau tidak, mungkin tahun ini biar tujuh saja provinsi yang memang sudah siap.Terima kasih.

46


Kemudian terakhir, kami laporkan bahwa baru saja kami melaksanakan Pemilukada dan alhamdulillah telah selesai dua putaran, incumbent masuk. Putaran pertama diputuskan oleh KPUD dan putaran kedua diputuskan oleh MK. Itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami mengundang kita semua untuk hadir pada pelantikan gubernur pada tanggal 14 Desember yang akan datang. Terima kasih. Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Shanty Shanty Shanty Om. 80. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Oke. Yang terakhir Pak Sumino dari Papua. Kami persilakan. 81. PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA) Yang saya hormati Bapak-Ibu Wakil Ketua DPD, rekan-rekan yang kami banggakan. Pada sidang paripurna ini kami perlu melaporkan situasi akhir Papua menjelang tanggal 1 Desember 2011. Untuk dapat dipahami oleh semua rekan-rekan anggota DPD seluruh Indonesia yang kemudian dapat merumuskan sikap kita sebagai lembaga DPD ini dalam menjaga keutuhan NKRI. Tanggal 1 Desember 1961 adalah tanggal berdirinya negara Papua yang disebut oleh Bung Karno: Negara Boneka Papua, yang dibentuk dalam suasana yang didorong oleh pemerintah Belanda untuk mengambil simpatik dari rakyat Papua dalam menghadapi NKRI. Yang dijawab oleh Bung Karno pada tanggal 19 September 1962, Bung Karno mencanangkan Komando Trikora, yaitu bubarkan negara boneka Papua, adakan mobilisasi umum, dan kibarkan bendera merah putih di seluruh Papua. Setiap menjelang tanggal 1 Desember selalu ada upaya untuk memperingati pengibaran bendera Bintang Kejora, yaitu bendera kelompok pejuang Papua Merdeka. Menjelang 1 Desember 2011 ini, gelombang isu sangat besar, saya ulangi, sangat besar. Karena, isu itu telah memprovokasi rakyat Papua dan masyarakat Papua terkondisi melakukan perlawanan pada pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ini masalahnya. Tidak konsistennya pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang Otonomi Khusus dan dalam melaksanakan Undang-Undang Otonomi Khusus membakar keadaan ini. Dan untunglah bahwa DPD lebih dahulu mulai tahun 2010 telah melakukan kajian masalah-masalah Papua itu. Dan, DPD melalui Pansus Papua dan Sidang Paripurna telah merekomendasi penyelesaian tentang masalah Papua itu. Sayangnya tidak di-follow up oleh pemerintah, belum diselesaikan oleh pemerintah pusat tentang peraturan-peraturan pemerintah yang diamanatkan dalam undang-undang itu sampai sekarang. Pembentukan Provinsi Papua Barat tidak sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus yang telah sampai menjadi kasus di MK dan dikalahkan pemerintah pusat. Dan, pembentukan MRP yang terakhir ini dengan SK Mendagri memecah MRP menjadi dua dan ini menunjukkan ketidakkonsistenan dan tidak taatnya pemerintah pusat terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus itu, dan ini menghancurkan kepercayaan pemerintah pusat. Ditambah lagi adanya isu korupsi pejabat-pejabat Papua dan terjadinya ketimpangan pertumbuhan sosial-ekonomi antara para pejabat dengan rakyat biasa. Terjadinya situasi yang menyeluruh di seluruh pedalaman Papua, para kepala distrik, guru-guru banyak meninggalkan tempat tugas dan banyak tinggal di kota dan tidak ditegakkan disiplin. Menjelang 1 Desember ini, kalangan mahasiswa lebih celaka lagi seperti tadi yang telah disampaikan oleh Papua Barat. Yang di Jawa, di Sulawesi, di Bali menerima SMS untuk 47


mereka kembali ke Papua. Dan, ternyata setelah kami melakukan cek, SMS ini muncul dari dua belah pihak. Satu dari TNI dan satu dari orang yang tidak dikenal yang tentu memancing timbulnya, sekali lagi saya ulangi, memancing timbulnya pelanggaran HAM di Papua. Ini masalah yang sangat serius. Oleh karena itu, layak kalau DPD dapat nanti menyikapi masalah ini demi menjaga NKRI. Menjelang 1 Desember ini, kalangan mahasiswa di Sulawesi, Bali, telah menerima SMS seperti tadi, dan ini telah menggelisahkan rakyat Papua. Sehingga, para orang tua juga kebingungan untuk memanggil putra-putranya. Celakanya lagi, Desember ini adalah masamasa ujian di kampus-kampus semuanya. Saya minta Bapak-Ibu membayangkan ketika mahasiswa ini dengan beban studinya sendiri dipaksa oleh isu karena harus pulang ke Papua. Sampai di sana, setelah sampai di Jayapura misalnya, mau ke daerah mengalami kesulitan karena pesawat. Pesawat luar biasa penuh. Mau ke Merauke itu bisa satu minggu baru bisa dapat jatah. Apalagi, dari Merauke ke pedalaman-pedalaman lagi, amat sulit. Kalau para mahwasiswa ini terkumpul di kota Jayapura, mereka frustasi, apa yang terjadi? Ini yang kami khawatirkan. Bapak SBY meluncurkan kebijaksanaan P4B sebagai political will yang sangat baik. Namun dalam pelaksanaannya hendaknya, dan ini mohon dapat dikawal juga oleh DPD, dapat melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat supaya proses pembangunan itu secara awal, dari awal telah melibatkan orang Papua. Karena, betapa pun kebijakan baik oleh pemerintah pusat, kalau perencanaannya tidak melibatkan orang Papua, maka orang Papua memandang itu sebagai barang asing. Program pembangunan perbatasan disambut baik oleh masyarakat Papua. Namun, program ini juga harus berhasil membuktikan perubahan paradigma pnedekatan perbatasan dari security approach menjadi prosperity approach. Maka, program pendidikan, program kesejahteraan kesehatan, pembangunan ekonomi rakyat dan pembangunan infrastruktur yang menolong mobilitas barang dan orang hasil pembangunan ekonomi rakyat itu harus menjadi lancar. Jika ini tidak berhasil, maka dapat dibayangkan Otsus dipandang tidak berhasil, pembangunan P4B tidak berhasil, dan pembangunan perbatasan, apa yang akan terjadi? Saya ingin menyitir sedikit apa yang disampaikan oleh teman dari Papua Barat. Amerika telah membuat pangkalan di Darwin. Pertanyaannya adalah, Amerika itu bersahabat baik dengan Indonesia sungguh-sungguh atau akan mendukung Gerakan Papua Merdeka di belakang hari? Ini layak kita pertanyakan dalam diri kita, dalam sikap kita untuk mengevaluasi politik luar negeri kita. Nah, saya ingin mengingatkan, ketika Amerika menghargai begitu tinggi warga negaranya, satu warga negara Amerika dihargai sangat tinggi. Tetapi, ketika Amerika mau berperang di Kuwait, ratusan warga Amerika menjadi korban. Kuwait hanya memiliki minyak. Papua memiliki segala-galanya. Saya minta ini mendapat perhatian para negarawan yang ada di sini. Oleh karena itu, kita perlu mempertegas follow up daripada rekomendasi DPD yang telah kita keluarkan. Yaitu, memperbaiki pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus, mendorong dilaksanakan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus secara bottom up dan segera melaksanakan rekonsiliasi politik atau dialog atau komunikasi konstruktif, istilahnya presiden. Tidak ada masalah tentang istilah. Dan, kita perlu segera menemukan bersama dengan pemerintah. Syukur kalau punya SBY sudah punya rumus, bagaimana membangun skenario daripada dialog itu. Kemudian, isi daripada dialog, kami menitipkan sekurang-kurangnya mencakup dua hal. Pertama, penyelesaian status Papua dalam NKRI terhadap masyarakat Papua yang pada saat Pepera memang dia sejak tahun 1969 memang dia menolak hasil Pepera itu. Perlu saya singgung sedikit pada Bapak-Ibu sekalian, Bung Karno mencanangkan Trikora 1962. Pada 1963, Belanda menyerahkan kedaulatan tidak langsung kepada Republik Indonesia, tetapi melewati PBB, melewati pemerintahan antara, yaitu UNTEA dengan jadwal bahwa UNTEA melaksanakan pemungutan pendapat rakyat pada tahun 1969. Pada saat dilaksanakan 48


pemungutan pendapat rakyat, ada masalah klausul dalam New York Agreement ditegaskan bahwa pelaksanaan itu harus one man one hood. Dan, Indonesia keberatan dengan sistem one man one hood, memang tidak sesuai dengan demokrasi di Indonesia. Dan, PBB menyetujui demokrasi lokal Indonesia melewati perwakilan. Hasilnya memang bahwa perwakilan rakyat Papua yang disebut dengan Dewan Perwakilan Papua (DMP) menerima untuk bergabung dengan NKRI. Tetapi, ada sebagian rakyat Papua yang lari ke luar negeri, tidak terima Pepera ini. Lari ke hutan membawa senjata yang dua-duanya, baik para politisi maupun tentara OPM-nya sekarang masih melakukan kegiatan-kegiatan itu. itulah yang kita maksud untuk menyelesaikan masalah Papua harus dilakukan dialog, di antaranya mencakup itu, diajak bicara. Kalau tidak diajak bicara, maka tidak pernah selesai. OPM masih melakukan gerakan bersenjata, melakukan penembakan-penembakan. Tetapi Kapolda mengatakan, yang melakukan penembakan orang tidak dikenal. Dan, ini menjadi bias. Nah, ketika mereka dikatakan orang “tidak dikenal”, mereka mengatakan, “Bapak, kami masih ada.” Mereka perlu mendapatkan pengakuan bahwa mereka masih ada. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini saya pikir masalah yang perlu kami laporkan. Tentang beberapa program menyangkut komite-komite kami lampirkan saja karena tentu menjadi sangat panjang. Terima kasih. 82. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Pak Paulus atas penjelasan yang cukup panjang walaupun tentunya kita bersama ikut prihatin, dan tadi Pak Laode juga besok pagi akan duduk bersama mencoba untuk membicarakan ini, dan tentunya kita merasa prihatin dan dukungan DPD perlu ada. Perlu ada dukungan dari DPD. Sebelum menutup Sidang Paripurna yang ke-6 ini, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. 83. PEMBICARA : I WAYAN SUDIRTA, SH. (BALI) Bu Pimpinan, boleh interupsi satu detik saja? 84. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Satu detik ya, Pak. 85. PEMBICARA : I WAYAN SUDIRTA, SH. (BALI) Karena demi Papua, demi Indonesia ini. 86. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Ya, terima kasih, Pak. 87. PEMBICARA : I WAYAN SUDIRTA, SH. (BALI) Saya terima kasih ada pernyataan Pimpinan bahwa Pak Laode besok akan memimpin satu pertemuan entah apa namanya. Kalau tidak salah, kalau di Panmus kemarin saya singgung sejenis task force, begitu. Tolong besok itu sudah terbentuk, dan langsung bikinkan program, jangan tunda-tunda. Kita sudah punya hasil yang bagus yang namanya hasil pansus. 49


Kalau itu tidak kita bawa ke Menkopolhukam atau ke presiden, DPD dikira diam. Padahal, sudah bukan main kerja kerasnya pansus itu. Yang kedua, saya minta teman-teman di Papua mengirimkan alamat-alamat mahasiswa di daerah. Khusus untuk Bali, sejujurnya saya belum tahu asramanya di mana. Paling lambat akhir bulan ini saya segera ke Bali, kalau perlu tanggal 26 saya sudah ke Bali, saya akan kumpulkan mereka dan saya akan berikan jaminan bahwa mereka aman di Bali. Saya pikir teman-teman tidak akan kurang semangatnya dibanding saya. Dan, mari kita beri jaminan teman-teman dari Papua itu aman di daerah kita masing-masing karena ini bagian dari Indonesia. Terima kasih. 88. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Iya Pak, itu mungkin nanti kita bahas di komite-komite dan tentunya. 89. PEMBICARA : SULTAN BAKHTIAR NAJAMUDIN (BENGKULU) Pimpinan, interupsi. 90. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Masih ada? Satu menit. 91. PEMBICARA : SULTAN BAKHTIAR NAJAMUDIN (BENGKULU) Terima kasih pimpinan. Pimpinan yang terhormat dan kawan-kawan semua, meskipun sebenarnya tidak terlalu maksimal saya menyampaikan ini karena hanya beberapa teman-teman yang masih tersisa, tetapi saya pikir perlu ini menjadi perhatian serius kita. Saya mau menyampaikan, karena saya bukan anggota Kelompok ya, jadi melalui forum yang sangat terhormat ini, saya hanya mau mengingatkan ya, agenda utama kita sekuat apapun, sebesar apapun, semaksimal apapun usaha yang kita lakukan sekarang, ketika memang kewenangan kita masih seperti ini, ya kita kan semua tahu bahwa hasilnya ya seperti ini. Nah, mungkin melalui Pimpinan harus didorong lebih keras lagi Kelompok dan kita semua agar proses pengajuan usulan perubahan atau amandemen itu kita berikan deadline juga. Saya mohon maaf mungkin ya sebelumnya kalau mungkin agak sedikit mau serius menyampaikan ini. Kalau dengan cara-cara konvensional yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan terus ke depan kira-kira menemui jalan buntu, mungkin karena saya masih muda mungkin ya, tetapi saya pikir sudah harus kita pikirkan juga cara-cara yang nonkonvensional. Kalimatnya begini, tidak ada perdamaian dan perundingan itu kalau tidak ada perang. Jadi, bukan juga saya mau provokasi teman-teman, kita harus berperang dengan kamar samping. Tetapi, kalau tidak dengan cara-cara itu, kita juga tidak akan dianggap apa-apa. Mohon maaf kawan-kawan ya, saya berpuluh-puluh kali turun ke konstituen, ini bukannya masalah saya sendiri, semuanya ya. Tetapi, tetap juga akhirnya kita makin lama apa namanya, trust ya tingkat kepercayaan konstituen sama kita kan ya jujur semua pasti sama ya, akan turun, turun, turun. Saya lihat ketika pertama kali saya masuk tadi ya, jadi aura Paripurna ini menjadi sangat turun. Saya tidak tahu apakah itu hanya saya sendiri atau temanteman juga. Tetapi, aura dan aromanya menjadi, suasana kebatinan Paripurna yang harusnya semangat sekali menjadi sangat kurang. Mungkin juga karena akhirnya ujung-ujungnya

50


kawan-kawan capek mungkin ya. Kawan-kawan lelah, tetapi berujung kepada kewenangan kita akhirnya. Saya mau menyampaikan begini, nanti Pimpinan langsung harus turun melalui kelompok dan kita semua. Oke, deadline-kan kapan kira-kira pengajuan ini. Kalau tiba-tiba bulan ke sekian ternyata memang masih melalui jalan buntu, saya tidak tahu apakah kawankawan bersepakat. Saya pikir 120 orang anggota DPD RI itu mengirimkan 100 atau 1.000 bahkan, kita ramai-ramai di sini. Kalau sudah 50.000 orang satu atau dua hari itu semua petinggi akan turun. Ada apa dengan republik ini? Jadi kalau 120 orang anggota DPD, ya mohon maaf kalau ada yang mau tanggapi, tanggapi nanti, tetapi paling tidak ini menjadi pikiran kita. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tetapi, saya pikir sudah harus kita pikirkan cara-cara yang tidak seperti biasa-biasa saja. Kalau hitungan saya, kalau dengan cara-cara biasa ya saya tidak tahu mungkin kita berbeda, tetapi mungkin masih agak lama. Ya mudah-mudahan say salah. Tetapi, kalau pada titik tertentu memang kita melalui jalan buntu, saya pikir kawan-kawan sepakat. Kita kirim kawan-kawan dari daerah. Saya 1.000 orang gampanglah itu. Kita ramaikan di sini sehingga apa? Sehingga, harus ada perundingan, dong. Karena kalau tidak ada, mohon maaf, kalau tidak ada perang tidak akan ada perdamaian, tidak akan ada perundingan, dan kita tidak akan dianggap apa-apa. 92. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Mohon maaf, Pak, ini nanti kita bisa bahas khusus. 93. PEMBICARA : SULTAN BAKHTIAR NAJAMUDIN (BENGKULU) Ya, mungkin saya terlalu berrsemangat. Tetapi, saya tidak mau menjadi bagian yang sama seperti kawan-kawan yang akhirnya tidak terpilih lagi. Saya hitungannya 27% yang terpilih lagi, yang mau running lagi nanti karena kewenangan ujung-ujungnya begitu. Karena, kita sudah selesai di arena perdebatan konstitusional, arena perdebatan substansial itu sudah selesai dan tidak ada alasan untuk tidak diterima. Demikian, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Bapak. 95. PEMBICARA : AIDA (KEPULAUAN RIAU)

ZULAIKA

NASUTION

ISMETH,

SE.,

MM.

Pimpinan, boleh saya bicara sedikit? Singkat saja. 96. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Karena ini, tolong singkat karena kita sudah memperpanjang sampai jam 14.00, Bu Aida. Silakan. 97. PEMBICARA : AIDA (KEPULAUAN RIAU)

ZULAIKA

NASUTION

ISMETH,

SE.,

MM.

Terima kasih, pimpinan. Ada hubungan dengan yang disampaikan tadi. Tetapi, saya merasa bahwa kita perlu dukungan dari seluruh daerah dalam rangka amandemen ini. Maka, 51


kami mohon kepada DPD melalui Pimpinan supaya dalam aspirasi-aspirasi yang sudah disalurkan tersbut, tampak bahwa ada respons daripada DPD terhadap aspirasi-aspirasi masyarakat. Jadi, kalau perlu Pimpinan DPD juga kepada instansi-instansi terkait juga ikut aktif. Dengan demikian, nama daripada DPD dan dukungan daripada masyarakat di daerah akan lebih kuat lagi. Itu saja. Terima kasih. 98. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Bu Aida. Kita sepakati untuk menutup sidang ini. Dan, sebelum kami tutup Sidang Paripurna ke-6 ini, perlu kami ingatkan bahwa Masa Sidang II Dewan perwakilan Daerah akan berlangsung sangat singkat. Yaitu, dari tanggal 22 November 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember. Oleh karena itu, kami mengimbau agar waktu yang sangat singkat ini tentunya dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin untuk manfaat yang sebesar-besar bagi masyarakat di daerah. Dan, tentunya akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian para senator yang terhormat. Dan, kami mengucapkan alhamdulillah karena Sidang Paripurna ke-6 pada siang hari ini bisa kita tutup bersama. Dan Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanty Shanty Shanty Om.

KETOK 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.05 WIB

52


DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 MASA SIDANG II TAHUN SIDANG

Recommend Documents