DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2015-2016 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

I.

KETERANGAN

1. 2.

Hari Tanggal

: :

3. 4.

Waktu Tempat

5.

Pimpinan Sidang

: 1. H. Irman Gusman, SE., MBA (Ketua DPD RI) 2. GKR Hemas (Wakil Ketua DPD RI) 3. Prof. Dr. Farouk Muhammad (Wakil Ketua DPD RI)

6.

Sekretaris Sidang

:

7.

Panitera

8.

Acara

:

1. Pidato Penutupan pada Akhir Masa Sidang IV Tahun Sidang 2015-2016; 2. Laporan Alat Kelengkapan DPD RI

9. 10.

Hadir Tidak hadir

: :

Orang Orang

Jumat

29 April 2016 : 14.00 WIB – selesai : R. Rapat Nusantara V

1. Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto (Sekretaris Jenderal 2. DPD RI) 3. Zul Evi Astar, S.H. (Wakil Sekretaris Jenderal DPD RI) 1. Ir. Sefti Ramsiaty, MM. (Kepala Biro Persidangan I) 2. Adam Bachtiar, S.H., M.H. (Kepala Biro Persidangan II)

II. JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om swastiastu. Yang saya hormati Pimpinan, Ketua dan Wakil Ketua serta seluruh Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. "kedengaran ngga sih ?" Sebelum mulai Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan kepada para anggota di DPD seluruh hadirin dimohon untuk berdiri dan bersamasama menyanyikan Lagu Indonesia Raya. PEMBICARA: PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia raya… Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Disanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan Tanah Airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Hiduplah negriku. Bangsaku Rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya.

SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI MS IV TS 2015-2016 JUMAT, 29 APRIL 2016

1

Hadirin, kami persilakan duduk kembali. Sebelum memulai Sidang Paripurna pada forum yang terhormat kita akan melakukan pelantikan Saudari GKR Gusti Kanjeng Ratu Ayu Koesindriyah sebagai anggota Pengganti Antar Waktu DPD RI dari Provinsi Jawa Tengah untuk menggantikan Almarhum Bapak Dr. Sulistyo M.Pd. PEMBICARA: Drs. H. A. M. FATWA (KETUA BK DPD RI) Bukan istilah pelantikan tapi pengambilan sumpah dan janji. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Oke, pengambilan sumpah dan janji. Kami persilakan MC.

[PENGAMBILAN SUMPAH DAN JANJI GKR AYU KOES INDRIYAH SEBAGAI ANGGOTA PAW PROVINSI JAWA TENGAH]

PEMBICARA: AM. FATWA (KETUA BK DPD RI) Saudara Ketua. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Sidang dewan PEMBICARA: AM. FATWA (KETUA BK DPD RI) Saudara Ketua. Ini menghormati Keputusan Badan Kehormatan, yang dimaksud jam 2 itu supaya di, saya di kritik ya yang dimaksud jam 2 itu karena undangan rapat jam 2 tolong ditandatangani dulu sebelum dibuka sidang supaya saling menghormati. Kita tandatangani dulu baru buka sidang, baru saudara memimpin sidang. Tandatangani dulu ini sudah ada, apa sulitnya, tidak usah diputar-putar lagi. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Iya terima kasih Pak Fatwa. PEMBICARA: AM. FATWA (KETUA BK DPD RI) Ya ini ditandatangani dulu. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Kami lanjutkan dulu Bapak. Karena ini Sidang Paripurna


2

PEMBICARA: dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS (SULTENG) Ketua BK tidak usah kita mengemis minta tandatangan Pak Ketua. Jalankan saja sesuai mekanisme. PEMBICARA: AM. FATWA (KETUA BK DPD RI) Tandatangan saja kenapa sih supaya menghormati Keputusan BK. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Oke. PEMBICARA: AM. FATWA (KETUA BK DPD RI) Ini mana papan anunya tadi itu di depan itu kembalikan. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Bapak-Ibu sekalian, sidang dewan yang mulia. Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretarian Jenderal, sampai saat ini telah hadir 70 orang anggota DPD dan telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Sidang Paripurna ke-11 Dewan Perwakilan Daerah ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETOK 1X Berdasarkan hasil PEMBICARA: AM. FATWA (KETUA BK DPD RI) Mohon izin duduk di sini karena saya berjanji mau membantu mengamankan sidang ini. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Sesuai dengan jadwal acara Sidang Paripurna hari ini mempunyai 3 agenda pokok yaitu : 1. Laporan pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan DPD RI. 2. Pengesahan Keputusan DPD RI. 3. Penutupan Masa Sidang Ke- 4 Tahun Sidang 2015 – 2016. Berdasarkan hasil keputusan Rapat Pansus Ke- 11. Panmus, ke-11, tanggal 29 April hari ini bahwa telah disepakati solusi permasalahan Tatib melalui surat keputusan Panitia Musyawarah tentang solusi atas permasalahan tata tertib untuk ditandatangani oleh pimpinan bersama dengan penandatanganan Tatib yang telah diputuskan pada sidang paripurna luar biasa tanggal 15 Januari. Penandatanganan akan kami lakukan sebelum memasuki agenda sidang paripurna hari ini. Berdasarkan hasil keputusan rapat Panmus tadi bahwa sehubungan dengan telah ditandatangani Tatib DPD RI yang telah kita putuskan di Sidang Paripurna tanggal 15 maka SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI MS IV TS 2015-2016 JUMAT, 29 APRIL 2016

3

sesuai rekomendasi BK disepakati untuk dibentuk Pansus yang akan ditugaskan untuk melakukan penyempurnaan Tatib tersebut apakah dapat disetujui Pansus Penyempurnaan Tatib. KETOK 2X PEMBICARA: Tidak, tidak, interupsi pimpinan. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Sidang yang mulia. Sebelum memasuki agenda laporan perkembangan pelaksanaan tugas alat kelengkapan, kami. Sebentar, akan saya selesaikan. Satu. PEMBICARA: H. AHMAD NAWARDI, S.Ag (JAWA TIMUR) Pimpinan interupsi. Pimpinan interupsi dulu tapi jangan di ketok dulu. Kalau sudah diketok itu berarti interupsi tidak diterima. Tolong interupsi. Kita interupsi dulu tolong pimpinan menghargai, satu menit saja. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Tadi sudah ditanyakan. Tadi sudah saya tanyakan dan setuju. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Oke, kita lanjutkan. PEMBICARA: H. AHMAD NAWARDI,S. Ag (JAWA TIMUR) Tadi pertanyaan tapi langsung diketok, menunggu jawaban dulu pimpinan, mohon izin. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Sidang dewan yang mulia sebelum memasuki agenda laporan perkembangan pelaksanaan tugas alat kelengkapan, kami informasikan bahwa rapat Panmus juga telah mengesahkan jadwal Masa Sidang Ke-5 Tahun Sidang 2015-2016, Masa Sidang Ke-5 akan kita mulai pada tanggal 23 Mei dan berakhir pada tanggal 15 Agustus 2016. Selanjutnya marilah kita memasuki agenda laporan perkembangan pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPD dan pengesahan keputusan DPD untuk urutan penyampaian laporan dimulai dari alat kelengkapan yang materi laporannya. PEMBICARA: MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Interupsi Pimpinan tadi kami, ini bukan laporan dulu, penandatanganan dulu.


4

PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Bisa ngomong yang baik. PEMBICARA: MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Tolong, tidak, mohon maaf ini. Kita urutan-urutannya yang benar, kalau langsung, tadi kita sudah sepakat penandatanganan, sudahlah jangan dulu laporan, penandatanganan dulu. kita bicara tentang itikad baik. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Memang kita mau tanda tangan? PEMBICARA: AM. FATWA (KETUA BK DPD RI) Saya tidak menjamin rapat ini kalau tidak tanda tangan dulu. PEMBICARA: MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Loh siapa yang mengatakan tadi, pimpinan yang mengatakan tadi. Penandatangan dulu baru masuk laporan. PEMBICARA: dr. DELIS JUKARSON HEHI (SULTENG) Sepakat, sepakat. PEMBICARA: MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Tanda tangan dulu, tidak ada niat baik kita kalau begini. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Oke, kalau begitu kita skors dulu iya. PEMBICARA: Interupsi Pimpinan. PEMBICARA: dr. DELIS JUKARSON HEHI (SULTENG) Saya kira ditunjuk dulu, saya kira ditunjuk dulu pimpinan biar lebih teratur pimpinan. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Tadi sudah saya sampaikan. PEMBICARA: H. AHMAD NAWARDI,S. Ag (JAWA TIMUR) Tanda tangan dulu Pak Fatwa, ayo Pak Fatwa langsung, Pak Fatwa ke depan iya. SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI MS IV TS 2015-2016 JUMAT, 29 APRIL 2016

5

PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Iya kita skors dulu untuk menyiapkan. PEMBICARA: Hj. DARYATI UTENG S, S.E., M.M. (JAMBI) Baik, tadi sudah disampaikan bahwa tanda tangan dulu baru laporan. PEMBICARA: H. AHMAD NAWARDI,S. Ag (JAWA TIMUR) Pak Sesjen tolong siapkan meja, sekretariat siapkan meja penandatanganan. PEMBICARA: Drs. H. GHAZALI ABBAS ADAN (NAD) Pimpinan kita ini bukan anak kecil dikadalin terus, hei pimpinan ini Ghazali bicara ini kita bukan anak kecil lagi di sini jangan terus membodohi kita, kita sudah dewasa semua ini iya laksanakan tugas dengan baik jangan main kadal-kadalan, bohong-bohongan. PEMBICARA: Hj. DARYATI UTENG S, S.E., M.M. (JAMBI) Siapkan dulu mejanya, pakai meja dong. Siapkan dulu, mejanya siapkan. PEMBICARA: H. AHMAD KANEDI, SH., MH (BENGKULU) Siapkan meja, siapkan meja. tak usah main kadal kadalan di sini. Seluruh Anggota DPD RI duduk di kursi. Intrupsi Bang Ken, intrupsi Bang Ken semuanya duduk di kursi. PEMBICARA: Hj. DARYATI UTENG S, S.E., M.M. (JAMBI) Hidup Pimpinan, iya hidup Pimpinan karena hidup Pimpinan. PEMBICARA: H. AHMAD KANEDI, SH., MH (BENGKULU) Saya minta saya minta usul yang tidak bertugas mohon duduk. Yang tidak tanda tangan mundur. PEMBICARA: Hj. DARYATI UTENG S, S.E., M.M. (JAMBI) Yang tidak berkepentingan mundur. PEMBICARA: H. AHMAD KANEDI, SH., MH (BENGKULU)

Yang tidak tanda tangan mundur, supaya keliatan. PEMBICARA: Hj. DARYATI UTENG S, S.E., M.M. (JAMBI) Yang tidak berkepentingan mundur, duduk.


6

PEMBICARA: Yang tidak berkepentingan dilarang Maju. PEMBICARA: Mesakh Mirin mundur. PEMBICARA: Mesakh maju Mesakh. Yang lain mundur supaya kelihatan. Ditandatangani atau tidak. Pak Benny saja yang doa Pak Benny. Sudah diabadikan. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Tolong kembali ketempat. PEMBICARA: Tepok tangan. Hidup BK. PEMBICARA: Hidup Pimpinan. IMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Setelah kita bersama mendengarkan selanjutnya marilah kita memasuki agenda laporan perkembangan pelaksaanaan tugas alat kelengkapan DPD dan pengesahan keputusan DPD untuk urutan penyampain laporan di mulai dari alat kelengkapan yang materi laporannya akan diambil putusan pada kesempatan pertama kami persilahkan kepada Pimpinan Komite I untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas. PEMBICARA: AHMAD MUQOWAM (KETUA KOMITE I DPD RI) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmaniirrahiim, alhamdulillahirobbilalamin. Nahmaduhu wanasta'inuhu wanastaghfiruhu wana'udubillahi min syururi anfusinaa wamin sayyiati a'maalinaa, man yahdihillaahu falaa mudhillalah, wamayyudhlil falaa haadiyalah, asyhadu allaa illaa ha illallahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rosuuluh la nabi ya ba'da Allah humma Sholi A'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidinia Muhammad ama ba'du. yang saya hormati segenap Pimpinan dan Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah. Pertama-tama mari kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan karunia dan nikmatnya sehingga kita dapat hadir dalam Sidang Paripurna DPD pada hari ini yang didahului dengan penandatanganan tata tertib Dewan Perwakilan Daerah hasil rapat Paripurna 15 Januari 2016. Menyikapi dinamika politik rasional yang erat terkait dengan kepentingan strategis daerah Komite I senantiasa menyuarakan aspirasi masyarakat daerah mendorong kebijakan-kebijakan startegis yang memihak kepada daerah. Upaya-upaya ini dilakukan dalam koridor kewenagan konstisional yang melekat pada DPD RI baik itu kewenangan legislasi, kewenangan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang maupun SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI MS IV TS 2015-2016 JUMAT, 29 APRIL 2016

7

pemberian pertimbangan. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus menandai kelahiran Indonesia sebagai sebuah negara baru melalui deklarasi ini seluruh rakyat Indonesia telah berikrar bersama untuk membentuk satu bangsa yang hidup dalam satu kesatuan wilayah dinamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia namun kesatuan wilayah negara yang dinginkan masih jauh dari harapan ketiga kemerdekaan diproklamasikan batas wilayah negara tidak dinyatakan jelas NKRI kuat apabila pemerintah serius memberikan perhatian kepada daerah namun sayangnya nampaknya keseriusan belum terlihat dari wajah pemerintahan sekarang keprihatinan tersebut terhadap perbatasan misalnya ini merupakan masalah klasik yang mencuri perhatian banyak pihak namun upaya-upaya nyata untuk menjadikan perbatasan supaya etalase Republik Indonesia masih jauh panggang dari api oleh karena itu, berangkat dari penyerapan aspirasi masyarakat terutama warga negara bangsa yang tinggal di perbatasan DPD mendorong Perubahan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara untuk berikan bobot perhatian kepada pengelolaan wilayah perbatasan yang lebih memberikan rasa keadilan mendorong optimalisasi dan efektivitas pengelolaan daerah perbatasan, mendorong percepatan pembangunan serta pencapaian kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan sehingga domain geostrategis dan geopolitik wilayah negara dan domain pembangunan daerah perbatasan secara signifikan memperoleh payung hukum yang jelas dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejauh ini ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat di identifikasi pada 4 konteks utama yaitu Jawa, luar Jawa, kawasan barat Indonesia versus kawasan timur Indonesia, perkotaan pedesaan, daerah perbatasan, daerah non batasan. Realitas ketimpangan antar wilayah ini antara lain dapat dilihat dari data daerah tertinggal tahun 2010 yaitu dari 541 kabupaten kota di Indonesia terdapat 199 kabupaten tertinggal dengan konsentrasi kawasan timur Indonesia 62%, kawasan Barat Indonesia 38%. Ibu dan Bapak sekalian, pada masa sidang ini Komite I telah melaksanakan berbagai agenda sebagaimana didasarkan oleh peraturan tata tertib yaitu bidang legislasi 1. Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, 2. Kajian Komite I tentang implementasi otonomi khusus Papua, 3. Pembahasan usulan pembentukan daerah otonom baru termasuk pembahasan RPP tentang desain besar penataan daerah dan RPP tentang penataan daerah. Dan keempat pembahasan RUU Pilkada dengan DPR RI dan pemerintah. Yang sampai tadi malam masih berlanjut dan Insha Allah hari Senin akan dilanjutkan lagi bersama Komisi II dan pemerintah. B. Pengawasan pengawasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaian telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan. Dari beberapa agenda kegiatan tersebut secara singkat dapat kami laporkan, pertama legislasi 1. Rancangan Undang-Undang Perubahan Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Komite 1 memandang bahwa Undang-Undang wilayah negara dan Undang-Undang pemerintahan daerah serta Undang-Undang terkait lainnya belum mampu mendorong perkembangan daerah di perbatasan negara sebagaimana yang diharapkan bersama oleh karena itu, penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang wilayah negara hingga saat ini masih dalam tahap penyempurnaan naskah akademik dan draft Rancangan Undang-Undang diharapkan dapat diselesaikan pada Masa Sidang Ke-5 tahun 2016. 2. Kajian terhadap implementasi otonomi khusus Papua. Lahirnya UndangUndang Nomor 21 tentang lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua pada November 21 Tahun 2001 merupakan kebijakan pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi provinsi dan rakyat Papua SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI MS IV TS 2015-2016 JUMAT, 29 APRIL 2016

8

untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan daerah dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua yang tercermin melalui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua. Lambang daerah dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat adat, masyarakat adat dan hukum adat. Hari ini Undang-Undang Papua telah berjalan kurang lebih 15 tahun, pada Rapat Kerja Komite I dengan pemerintah tanggal 15 Februari 2016 telah menyepakati beberapa hal yang dan paling mendasar-mendesak kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dengan segera menyelesaikan beberapa peraturan turunan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, Perdasi dan Perdasus di Papua dan Papua Barat. Saya kira sahabat-sahabat saya dari Papua dan Papua Barat ini adalah apa yang sudah komunikasikan teman-teman kepada Komite I. Atas kesepakatan tersebut pemerintah harus melakukan langkah-langkah nyata dalam mengambil kebijakan secara serius dan menyeluruh untuk mendorong efektivitas pelaksanaan Otsus sesuai dengan tujuan Undang-Undang Otsus dengan melibatkan institusi pusat secara bertanggungjawab. Adapun kerangka kegiatan dalam penyusunan kajian Undang-Undang Otsus yang dilakukan diantaranya adalah penelitian empirik kajian implementasi Undang-Undang khusus Papua di pemerintah Papua dan pemerintah Papua Barat yang bekerjasama dengan Universitas Musamus Merauke dan Universitas Papua Unipa di Papua Barat. Dua pembahasan daerah otonom baru penataan daerah adalah kunci membangun pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah Komite I dalam posisi mendukung aspirasi pemekaran daerah sepanjang memenuhi koridor peraturan per-Undang-Undangan, Undang-Undang Nomor 23, PP penataan daerah dan PP mengenai desain besar penataan daerah. Terkait dengan hal tersebut Komite I telah melaksanakan audiensi dan bagi calon daerah persiapan antara lain Kabupaten Boleang kemudian Provinsi Kepulauan Buton, Kabupaten Kotawaringin Utara, Kabupaten Pantai Timur selain melakukan audiensi Komite I juga telah melakukan kunjungan fisik kewilayah beberapa daerah otonom baru yang telah melakukan audiensi dengan Komite I. Provinsi Kepulauan Buton, Kabupaten Kabaena di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Timur, Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara dan Kabupaten Garut Selatan. Sejalan dengan dinamikan pembahasan DOB Komite I telah ikut membahas RPP tentang desain besar penataan daerah dan rancangan peraturan pemerintah tentang peraturan daerah secara tripartit dengan Komisi II DPR RI dan ke pemerintah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dalam rangka maksimalisasi penyusunan RPP tentang desain besar penataan daerah secara tersendiri Komite I telah Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri dilanjutkan secara khusus dengan Dirjen Otda guna menampung semua aspirasi daerah dari daerah melalui DPD. Kami laporkan pimpinan bahwa kami sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 telah juga mengusulkan bersama kepada DPR dan pemerintah daerah otonom baru baik provinsi, kabupaten maupun kota yang ada di Indonesia untuk provinsi saya kira akan nanti akan dibahas juga bersama dengan pemerintah dan DPR sifatnya tripartit tanpa DPD tidak akan daerah otonom baru.


9

Pembahasan RUU Pilkada dengan DPR RI yang sampai sekarang masih berjalan dan Insya Allah Senin akan dilanjutkan lagi setelah tadi malam sampai dengan 12 malam kemudian. B. pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang tertentu, terima kasih. Pengawasan terhadap Undang-Undang administrasi kependudukan, rekomendasi kami. 1. Administrasi kependudukan perlu dipahami tidak hanya dimaknai dalam konsep konteks demografi namun harus diletakkan dalam konsep pembangunan manusia seutuhnya sehingga dibutuhkan koordinasi kerjasama dan jejaring antar sektor dan instansi pusat dan daerah yang berkaitan dengan isu kependudukan 2. Sistem pelayanan administrasi kependudukan harus dibuat sesederhana mungkin dan efesien serta mengedepankan kepentingan masyarakat. 3. empat pemerintah pusat, Pemerintah provinsi dan kabupaten lebih intensif dalam melakukan sosialisasi penerapan NIK atau e-KTP dengan memperbaiki sistem informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh kementerian terkait. 5. Pemerintah harus memberikan perhatian dan prioritas terhadap wilayah-wilayah tertentu di Indonesia terutama daerah perbatasan, kepulauan dan terluar serta terpencil. Kemudian, 6. Pemerintah memberikan perhatian berkaitan dengan hak atas pemilihkan dokumen kependudukan yang berkaitan dengan status kepemilikan tanah. 7. Pemerintah harus mengantisipasi masalah transisi penerapan NIK dan e-KTP berkaitan dengan kepemilikan dokumen kependudukan yang masih berlaku. 8. Dalam rangka menjalankan prinsip akuntabilitas dan good governance maka dibutuhkan adanya pelaporan berkala dan monitoring untuk kami sampaikan dalam paripurna ini bahwa sampai hari ini masih ada 24 juta lebih penduduk Indonesia yang belum melakukan prosesi e-KTP. Catatan kami Jawa Barat kemarin ada kurang lebih 3.550.000 lebih kemudian di Jawa Tengah itu ada 1,8 juta yang belum ber- e-KTP. Kami minta kepada pemerintah agar ada deadline satu tahun diselesaikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, Komite I melakukan serangkaian kegiatan penyusunan hasil pengawasan seperti uraian di atas maka Komite I meminta Sidang Paripurna ini untuk mengesahkan suatu hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang menjadi keputusan DPD yaitu pengawasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan. Demikian pimpinan segenap Ibu dan Bapak Anggota Dewan Perwakilan Daerah mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PEMBICARA: MERVIN SADIPUN KOMBER (PAPUA BARAT) Pimpinan Papuan Barat Pimpinan. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Iya, terima kasih. PEMBICARA: MERVIN SADIPUN KOMBER (PAPUA BARAT) Pimpinan Papua Barat, Pimpinan minta waktu. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Mana.


10

PEMBICARA: MERVIN SADIPUN KOMBER (PAPUA BARAT) Papua Barat. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Silahkan Pak Mervin. PEMBICARA: MERVIN SADIPUN KOMBER (PAPUA BARAT) Terima kasih Pimpinan. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Komite I yang sudah melakukan kajian terhadap implementasi otonomi khusus di tanah Papua. Kita ketahui bersama pemberian otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 muncul akibat desakan meminta Merdeka dari rakyat Papua. Perjalanan selanjutnya bahwa otonomi khusus di tanah Papua tidak terlaksana secara baik, karena masih adanya banyak kebijakan yang dipegang oleh pemerintah pusat. Realitas membuktikan itu sehingga munculah keinginan untuk adanya dialog antara pemerintah pusat dan masyarakat di tanah Papua, bagi saya ini penting bagi keberlangsungan masa depan tanah Papua dalam kerangka Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga saya mengusulkan kepada Komite I untuk dipikirkan bahkan kalau dapat DPD RI bertindak selaku mediator dalam proses dialog tersebut bagi saya DPD mempunyai posisi yang sangat tepat dalam menjembatani keinginan rakyat di tanah Papua dan keinginan daripada pemerintah pusat. Itu yang saya sampaikan saya mohon supaya aspirasi dialog ini bisa masuk dalam kerangka laporan Komite I. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Iya, terima kasih Pak Mervin. Jadi Tadi usulan dari Papua dan tentu tadi sudah diharapkan dari Komite I dan juga setelah kita bersama mendengarkan laporan Pimpinan Komite I apakah kita dapat menyetujui hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Saya kira tadi apa yang disampaikan Pansus Papua mohon diperhatikan. kemudian selanjutnya kami persilakan kepada Pimpinan Komite II untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya kami persilakan. PEMBICARA: H. AHMAD NAWARDI,S. Ag. (WAKIL KETUA KOMITE II DPD RI) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwwata illabillah. Yang saya hormati Pimpinan beserta Anggota DPD RI. Laporan perkembangan pelaksana tugas Komite II DPD RI pada Sidang Paripurna Ke-11 DPD RI penutupan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2015 – 2016. Perkembangan pelaksana tugas yang akan dilaporkan Komite II pada Sidang Paripurna ke-11 pada sore hari ini pertama adalah penyusunan RUU usul inisiatif DPD RI. Yang kedua pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu. Dan ketiga lain-lain. Pertama penyusunan RUU Usul Inisiatif DPD RI pada Masa Sidang Ke-4 DPD RI Komite II sedang melakukan inventarisasi masalah dalam rangka penyusunan naskah akademik sebagai salah satu tahap penyusunan RUU usul inisiatif DPD RI. Adapun tugas Komite II dalam menyusun RUU inisiatif pada masa sidang kali ini antara lain. 1. RUU SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI MS IV TS 2015-2016 JUMAT, 29 APRIL 2016

11

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Sedangkan untuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang adalah pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan. Nomor 2 pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan Komite II telah menyelesaikan penyusunan hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang ini pengawasan pelaksanaan atas UndangUndang ini telah dilakukan pada Masa Sidang 11 dengan melakukan kunjungan kerja di beberapa provinsi yaitu Aceh, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Adapun dari hasil pengawasan berdasarkan temuan-temuan di lapangan ada 7 rekomendasi oleh Komite II : 1. DPD RI merekomendasikan perlunya membentuk UndangUndang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Saya akan persingkat karena waktunya sudah larut malam; 2. DPD RI merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan revisi atas peraturan pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air dan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Penguasaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air. 3 DPD RI merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera mendorong pengembangan sistem penyediaan air minum berbasis masyarakat. 4. DPD RI mendesak pemerintah untuk melakukan pembatasan dalam pengusahaan dan penggunaan sumber daya air dengan memberi memberikan izin yang ketat; 5. DPD RI mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan program pembangunan 10 juta sambungan air bersih. 6. DPD RI merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera menetapkan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan anak (SPAM) yaitu Sistem penyediaan air minum. 7. DPD RI mendesak kepada pemerintah untuk segera memperbaiki sistem pelayanan ketersediaan air minum yang diselenggarakan oleh PDAM. Demikianlah 7 rekomendasi yang dihasilkan oleh Komite II ketika melakukan pengawasan pada masa sidang yang sebelumnya untuk itu sebelum kami mengakhiri laporan Komite II ini kami mengharapkan sidang paripurna dapat mengesahkan hasil pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 74 tentang Pengairan. Demikian laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite II pada Sidang Paripurna Ke-11 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2015-2016 yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian pimpinan dan seluruh Anggota DPD RI kami ucapkan terima kasih, wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Iya, Bapak dan Ibu sekalian Sidang yang terhormat hasil dari pada laporan Komite II setelah kita mendengarkan apakah kita dapat menyetujui hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan. yang keras dong. KETOK 2 X Selanjutnya kami persilakan kepada Pimpinan Komite III untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya, kami persilakan. PEMBICARA: FAHIRA IDRIS, S.E. (WAKIL KETUA KOMITE III DPD RI) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI MS IV TS 2015-2016 JUMAT, 29 APRIL 2016

12

Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak/Ibu Pimpinan DPD RI. Yang terhormat Bapak/Ibu Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI. Yang terhormat saudara-saudara Anggota DPD RI, serta hadirin yang berbahagia. Pada Sidang Paripurna Yang Mulia ini perkenankanlah kami menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite III DPD RI sebagai berikut : a. Penyusunan Rancangan Undang-Undang sebagai usul inisiatif Komite III DPD RI. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa Rancangan Undang-Undang inisiatif Komite III DPD ialah RUU tentang tanggung jawab sosial perusahaan, dan RUU tentang penghapusan kekerasan seksual. Terkait penyusunan kedua RUU tersebut Komite III DPD RI masih terus melakukan pengkayaan materi yang dilaksanakan melalui kegiatan seperti RDPU dengan para pakar yang hasilnya menjadi referensi bagi tim ahli untuk melakukan proses penyusunan naskah akademik. b. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Komite III dalam melaksanakan kegiatan ini telah melakukan pendalaman materi melalui kegiatan kunjungan kerja. Pembahasan inventarisasi materi secara intensif akan dilakukan pada masa sidang berikutnya. c. Penyusunan pandangan terhadap Rancangan Undang-Undang tertentu. Dalam masa sidang ini Komite III telah memprioritaskan penyusunan pandangan DPD atas RUU tertentu yaitu RUU tentang kekarantinaan kesehatan, RUU tentang sistem perbukuan, dan RUU tentang kebudayaan. Dari tiga RUU tersebut telah dapat diselesaikan draft pandangan DPD terhadap RUU tentang kekarantina kesehatan, dan draft pandangan DPD terhadap RUU tentang kebudayaan. Secara garis besar substansi materi pandangan terhadap RUU tentang kebudayaan ada lima, tetapi saya sebutkan satu saja yaitu pengaturan pada RUU tentang kebudayaan harus mencerminkan strategi kebudayaan yang mampu merespons perkembangan ilmu pengetahuan, tekhnologi, dan globalisasi di satu sisi dan di sisi lain dapat mempertahankan jati diri dan karakter bangsa selain itu pemerintah baik pusat maupun daerah di dalam pengelolaan kebudayaan lebih berperan diantarnya untuk mengarahkan dan bukan mengendalikan agar kreatifitas semangat gotong royong dan kearifan lokal dapat berkembang. Selanjutnya adapun mengenai pandangan DPD terhadap Rancangan Undang-Undang tentang kekarantinaan kesehatan, garis besar substansi materi pandangan DPD terhadap RUU tersebut antara lain di sini juga ada lima, tetapi karena ini mengingat waktunya sudah sangat sedikit sekali saya sebutkan satu yaitu ketentuan, kewenangan antara pemerintah dan pemerintah di daerah dalam RUU ini perlu diperkuat di dalam aspek struktural organisasi kantor kesehatan palabuhan harus dipertimbangkan untuk ditransformasi secara kelembagaan menjadi kantor wilayah, atau balai besar, atau nama lain sepanjang memperkuat fungsi yang di emban dalam penyelenggaraan kekarantina kesehatan. Transformasi kelembagaan ini selaras dengan upaya koordinasi antar lembaga baik pusat maupun di daerah. Pemerintah pusat membentuk direktorat khusus kekarantinaan kesehatan di bawah kementerian sesuai dengan kebutuhan kelembagaan untuk memberikan jaminan koordinasi nasional. Pimpinan Bapak/Ibu Anggota DPD RI yang kami hormati, Sidang Dewan yang kami muliakan. Berdasarkan laporan yang telah kami sampaikan tadi sekali lagi melalui Sidang Paripurna Yang Mulia ini Komite III DPD RI meminta kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPD RI yang terhormat untuk dapat memutuskan dan mengesahkan dua materi yaitu satu pandangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang kebudayaan, yang kedua pandangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang kekarantinaan kesehatan. SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI MS IV TS 2015-2016 JUMAT, 29 APRIL 2016

13

Demikianlah laporan pelaksanaan tugas Komite III DPD RI selama Masa Sidang IV Tahun Sidang 2015-2016 pada akhirnya perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pimpinan, beserta seluruh Anggota DPD RI, dan semua pihak yang telah banyak membantu. Semoga segala upaya yang diberikan mendapat balasan, kebaikan yang berlipat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari Komite III ada hadiah pantun anak gadis berbaju merah, baju dipakai di hari raya. Mari bersama kembali ke daerah rakyat menunggu kita berkarya. Wa’alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hardi, Fahira Idris dan Charles Simaremare. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Bu Fahira. Laporan yang disampaikan tadi dari Komite III setelah kita mendengarkan laporan tersebut apakah kita dapat menyetujui satu pandangan DPD RI terhadap RUU tentang kekarantinaan kesehatan, yang dua pandangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang kebudayaan, setuju? KETOK 2X Selanjutnya kami persilakan kepada Pimpinan Komite IV untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya. PEMBICARA: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA KOMITE IV DPD RI) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pimpinan Sidang, Pimpinan DPD RI yang kami semua hormati. Bapak/Ibu sekalian yang sama-sama kami hormati. Perkenankan saya mewakili Komite IV ada Pak Ghazali senyum-senyum disana salah seorang pimpinan. Menyampaikan laporan, tapi secara singkat karena waktu sangat mendesak. Yang pertama adalah Komite IV dalam Masa Sidang yang sangat singkat kemarin ini telah menyelesaikan rekomendasi DPD RI terhadap Rencana Kerja Pemerintah atau RKP Tahun 2017 dan telah diserahkan kepada Kementerian Bappenas, Ketua BPN. Meskipun lampirannya masih menunggu sebagian Bapak-bapak, Ibu dari perwakilan daerah masingmasing. Yang kedua Komite IV juga telah melaksanakan tindaklanjut hasil pemeriksaan Semester II Tahun 2015 BPK dengan melaksanakan kegiatan antara lain kunjungan kerja, dan yang ketiga adalah Komite IV telah menyelesaikan pandangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang pengampunan pajak atau tax amnesty yang perlu saya komentari dalam laporan ini kepada kita semua bahwa pada saat Komite IV sedang membahas kami memperoleh jadwal pembahasan di DPR yang rencananya akan mengesahkan pada masa sidang ini. Oleh karena itu Komite IV yang juga saat itu dihadiri oleh salah seorang Wakil Ketua DPD Pak Farouk pada rapat bersama dengan Kementerian Keuangan telah menyampaikan hasil kesimpulan pandangan DPD RI yang disusun oleh Komite IV yah sekalipun pada forum ini baru kami mohonkan penetapannya bukan bermaksud mendahului Sidang Paripurna kita, tetapi kami beranggapan agar tidak ketinggalan dalam memberikan SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI MS IV TS 2015-2016 JUMAT, 29 APRIL 2016

14

pandangan terhadap pembahasan tersebut. Oleh karena itu pandangan DPD telah kami teruskan melalui mekanisme persuratan oleh Sekjen dan telah disampaikan kepada DPR. Ada dua yang substansinya disana perlu saya informasikan kepada Bapak/Ibu sekalian yang pertama adalah Komite IV dengan kajian yang mendalam mengusulkan agar UndangUndang Pengampunan Pajak itu hanya memperlakukan satu tarif tingkatan, satu tingkatan tarif. Yang kedua adalah mendesak pemerintah untuk memburu sumber-sumber penerimaan pajak setelah pemberlakuan ini dengan memasukkan dalam APBN dan selengkapnya kami akan serahkan kepada Ibu Pimpinan. Sekali lagi dengan mengharap pada sidang ini untuk tetap ditetapkan pandangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang pengampunan pajak karena ternyata DPR RI akan menyelesaikan ruu ini pada Masa Sidang ke V yang akan datang. Sekian terima kasih. Mohon maaf Bapak/Ibu sekalian. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih. Setelah kita bersama tadi mendengarkan laporan dari Komite IV apakah kita dapat menyetujui pandangan DPD terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak Tax Amnesty, setuju? KETOK 2X Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan yang tidak diambil keputusan berturut-turut dari PPUU, dari PURT, dari BAP, dan BK. Kami persilahkan dari PPUU. Ini ketuakah? mau menyerahkan saja. PEMBICARA: MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Pak Kadek, ini pimpinan apa ini? PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Oke, dari PPUU sudah. Saya persilahkan dari PURT, ada laporan. PEMBICARA: Drs. HABIB ALI ALWI (KETUA PURT) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillahirobbilalamin segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan karunia sehingga pada siang hari ini menjelang sore kita dapat bersama-sama menghadiri Sidang Paripurna ke-11 DPD RI dalam keadaan sehat wal afiat. Sebelum menyampaikan laporan perkembangan PURT DPD RI izinkan kami mewakili segenap Anggota PURT menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Ibunda dari salah satu Anggota PURT DPD RI Bapak Abdul Azis, SH., semoga almarhumah khusnul khotimah, dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan iman dan kesabaran. Anggota Dewan yang terhormat dalam kerangka pelaksanaan tugas-tugas PURT sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan tata tertib DPD RI pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2015-2016 PURT telah melakukan pembahasan terhadap dua hal pokok yakni SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI MS IV TS 2015-2016 JUMAT, 29 APRIL 2016

15

pedoman pelaksanaan anggaran pada masa kegiatan di daerah pemilihan, reses Masa Sidang IV Tahun Sidang 2015-2016 dan revisi anggaran DPD RI Tahun 2016. Adapun hasil pembahasan terhadap hal pokok dimaksud adalah sebagai berikut; satu dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan atau reses Masa Sidang IV Tahun Sidang 2015-2016 tetap diberikan selama 20 hari untuk 15 kali kegiatan. PURT telah menyampaikan surat edaran tentang pedoman pelaksanaan anggaran pada masa kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2015-2016 pada seluruh Anggota DPD RI. Yang kedua menunda pelaksanaan pemotongan anggaran DPD RI Tahun 2016. Perlu disampaikan bahwa anggaran DPD RI Tahun 2016 mengalami kekurangan yang disebabkan oleh perkembangan kondisi internal dan eksternal. Yang dimaksud dengan perkembangan kondisi internal adalah adanya kebijakan-kebijakan DPD RI terkait program dan kegiatan di alat-alat kelengkapan yang memerlukan penambahan dukungan anggaran, ataupun penambahan kebutuhan anggaran sebagai akibat dari kebijakan pemerintah khususnya mengenai peningkatan tunjangan. Sedangkan perkembangan kondisi eksternal adalah adanya rencana pemotongan anggaran kementerian atau lembaga melalui APBN-P Tahun 2016. Setelah melakukan pembahasan cara teliti dan mendalam mengenai perkembangan anggaran DPD RI Tahun 2016 tersebut PURT DPD RI menyepakati untuk menangguhkan pelaksanaan pemotongan anggaran DPD RI Tahun 2016 sambil mencermati perkembangan pembahasan RUU Tax Amnesty di DPR RI yang akan mempengaruhi kebijakan dalam memutuskan APBN-P Tahun 2016. Dalam hal ini PURT DPD RI juga menyepakati untuk mengambil langkah simultan melakukan komunikasi informal dengan Komisi III dan Badan Anggaran DPD RI dalam memperjuangkan anggaran DPD RI Tahun 2016. Prinsip yang dipegang PURT DPD RI dalam memperjuangkan anggaran DPD RI adalah bahwa pelaksanaan tugas-tugas konstitusional DPD RI sebagai Lembaga Perwakilan Daerah dalam rangka memperjuangkan kepentingan daerah dan masyarakat perlu didukung dengan anggaran yang memadai sehingga mampu meningkatkan kinerja DPD RI. Anggota Dewan yang terhormat demikian laporan perkembangan PURT dalam Sidang Paripurna ke-11 DPD RI ini semoga langkah-langkah yang diperjuangkan oleh PURT DPD RI demi kemaslahatan bersama mampu menunjang peningkatan kinerja anggota dan lembaga DPD RI. Terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Shanti Shanti Shanti Om. Pimpinan PURT Ketua Habib Ali, Wakil Ketua Nofi Chandra, dan Ir. Abraham Liyanto semua ditandatangani. Demikian. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih. Berikutnya BAP karena ini sudah menjelang magrib, sudah madrib. Apakah kita lanjutkan, atau kita skors? bergantian yang mau magrib yah. PEMBICARA: Drs. HABIB ALI ALWI (KETUA PURT) Dilanjutkan saja, bergantian saja.


16

PEMBICARA: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, MM (KETUA BAP) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia akan menyampaikan laporan perkembangan dan laporan hasil kerja. Yang terhormat Pimpinan, para Anggota Pimpinan, Senator, wartawan, hadirin yang berbahagia. Satu tugas BAP menerima laporan dari masyarakat baik secara perorangan, maupun secara kelompok, secara struktur, dan fungsional. Satu laporan dari forum pensiunan BRI yang anggotanya lebih kurang 8.000 di seluruh Indonesia kami telah mendapatkan laporan untuk penyelesaian permasalahannya. Hasil yang dicapai kita telah melakukan pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja, dan para Direktur BRI, serta OJK, dan forum kita dapat mengambilkan, memfasilitasi penyelesaiannya kepada Menteri Tenaga Kerja untuk dapat secara konsekuen bersama dengan BRI, OJK, dan forum untuk menyelesaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tentang ketenagakerjaan diberi waktu selama 2 bulan. Dua dari temuan BPK terhadap kinerja BPJS. Kita telah mengundang beberapa rumah sakit, Rumah Sakit Cipto, Rumah Sakit Fatmawati, Rumah Sakit Harapan Kita, beserta BPJS, dan Menteri Kesehatan kita telah mendapat bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hasil yang dicapai; satu bahwa BPJS mengakui berbagai kelemahan dan kekurangannya namun pengakuan itu akan ditindaklanjuti sesuai dengan temuan BPK RI, dan Undang-Undang yang ada perlu dilaksanakan secara konsekuen dan murni sertakan peraturan-peraturan yang memerlukan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat, dan perhatian terhadap rumah sakit menjadi suatu kesepakatan yang diperoleh oleh Menteri Kesehatan, dan selanjutnya pengakuan BPJS yang masih berada hutang maka diminta kepada BPK RI untuk melakukan audit terhadap kurs hutang BPJS yang akan ditindaklanjuti oleh Menteri Kesehatan. Selanjutnya terhadap pengaduan-pengaduan masyarakat di daerah baik di Sumatera Selatan, maupun di Riau, serta daerah-daerah lain yang telah menyampaikan kepada kita tim analisis dalam rapat kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah menyetujui untuk melakukan penyelesaiannya dalam tempo satu bulan. Demikian kami sampaikan formasi kepada kita semua. Selanjutnya oleh-oleh bagi Bapak-bapak untuk di informasikan kepada kita selama reses ini bahwa BAP telah memberikan kesepakatan dan telah menjadi hasil dari BAP dan atas nama DPD bahwa DAK Tidak Dana Pendamping adalah hasil pertemuan yang kita lakukan dengan 5 instansi yang terkait; pertama KPK RI, dua BPK RI, tiga Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, beserta inspektorat bahwa DAK Tidak Pakai Dana Pendamping adalah hasil pertemuan yang kita lakukan terhadap 5 instansi. Orang takut dipanggil KPK tapi BAP mengundang KPK bersama untuk itu unsur terhadap kepentingan masyarakat. Yang kedua juklak, juknis yang dirasakan selama ini oleh Pemda merasa terlambat maka disepakati juga 10 hari paling lambat satu bulan setelah APBN disahkan maka jumlah itu harus telah keluar mohon Bapak-bapak sampaikan ini hasil perjuangan kita dan dapat dipantau kembali oleh Bapak-bapak untuk menjadi perhatian kita semua. Ketiga jika ada peraturan yang bertentangan antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri sepakat untuk duduk bersama untuk menserasikan. Tentang juklak dan juknis DAK berlaku selama 3 tahun tidak berlaku untuk 1-3 tahun, demikian. Empat oleh-oleh bahwa ini adalah hasil kerja dari DPD. Selanjutnya jika ada pensiunan-pensiunan BRI yang menyampaikan kepada Bapak keluhannya telah diselesaikan oleh BAP untuk dituntaskan oleh Menteri Tenaga Kerja dalam tempo dua bulan ini telah mendapatkan hasil yang disampaikan kembali kepada kita DPD. SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI MS IV TS 2015-2016 JUMAT, 29 APRIL 2016

17

Demikian Bapak Pimpinan dan saudara-saudara semua oleh-oleh tentang hasil yang di capai oleh BAP dan jika terdapat kekurangan, dan kelemahannya kami mohon maaf dan kepada pimpinan nanti akan kami Surati agar BPK melakukan audit terhadap ketekoran BPJS, dan kita mengusulkan ketekoran itu bukan dibebankan kepada rakyat, tapi dibebankan kepada APBN. Terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Wa’alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kalau ada laporan dari BK. Tolong dilanjutkan dulu. Pak Asri sebentar yah. PEMBICARA: MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Ini khusus untuk ini, laporan BAP. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Laporan BK dulu Pak, sebentar. PEMBICARA: MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Ketua BK lagi siaran di Metro TV. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Oke, gimana Pak. PEMBICARA: MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Mendengarkan laporan BAP tadi yang menyinggung Dana DAK ini saya lupa tadi karena Komite IV terlewat. Pimpinan yang kami hormati. Ini kami dari Sulawesi Barat itu kami mendapat keluhan dari hampir seluruh bupati dari Sulbar dan juga ada beberapa teman yang menjadi bupati juga telepon saya bagaimana sikap DPD terhadap permintaan pemotongan Dana DAK 10 persen yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui edaran Menteri Dalam Negeri. Ini para bupati-bupati kita mengeluh, kenapa pemotongan, permintaan pemotongan yang saat ini dilakukan setelah lelang berjalan di daerah-daerah satu. Kemudian yang kedua kenapa bukan belanja pusat yang dipotong, tapi belanja yang sudah ditransfer ke daerah sehingga karena ini belum final, tetapi para bupati sudah datang di Jakarta asistensi. Kami memohon kiranya Pimpinan DPD apakah melalui BAP tadi, atau melalui Komite IV bersurat kepada Presiden bahwa kita DPD komplain terhadap pemotongan 10 persen terhadap seluruh Dana DAK yang di transfer ke daerah saat ini. Itu saja Pak Ketua. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Pak Asri. SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI MS IV TS 2015-2016 JUMAT, 29 APRIL 2016

18

PEMBICARA: Drs. H. GHAZALI ABBAS ADAN (WAKIL KETUA KOMITE IV) Pimpinan boleh saya respon sedikit dari Komite IV. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Masalah Komite? PEMBICARA: Drs. H. GHAZALI ABBAS ADAN (WAKIL KETUA KOMITE IV) Boleh saya respon sedikit apa yang disampaikan oleh sahabat saya dari Sulbar tadi. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Silahkan. PEMBICARA: Drs. H. GHAZALI ABBAS ADAN (WAKIL KETUA KOMITE IV) Beberapa hari yang lalu Komite IV ada Rapat Kerja dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas, dan kita undang teman-teman anggaran di Komite lain I, II, dan III. Sejatinya kalau teman-teman bisa datang yang ini juga langsung disampaikan kementerian yang bersangkutan. Itu sekedar informasi. Terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih. PEMBICARA: MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Mohon maaf Pak Pimpinan. Maksud kami ini supaya kelihatan bahwa kita ini membela kepentingan daerah sehingga kami meminta kiranya Pimpinan bisa surati Presiden atas agar pemotongan 10 persen yang dilakukan untuk belanja daerah itu, itu kita komplain dan kita tidak sepakat dengan itu kalau mau pemotongan 10 persen yang belanja pusat saja yang dipotong itu saja karena ini para bupati-bupati kita sangat menganggu dana yang sudah di lelang di minta, tiba-tiba diminta kembali datanya kan begitu. Itu kira-kira kondisi yang di alami. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Oke kita jadikan catatan untuk nanti dibahas di Komite IV. Saya kira juga termasuk dari BAP. Saya kira nanti kita akan mengupayakan untuk nanti Pimpinan juga bersurat kepada Presiden. Kami persilakan, BK sudah. Kita lanjutkan sidang yang mulia sebagai rangkaian akhir dari agenda Sidang Paripurna kali ini terdapat beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagian bahan telaah kita bersama sebelum melaksanakan tugas kerja ke daerah. Pada kesempatan ini juga kami meminta kepada seluruh Senator untuk terus memantau perkembangan ekonomi didaerahnya khususnya mulai mendekati bulan Ramadhan. Kami meminta agar para senator dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI MS IV TS 2015-2016 JUMAT, 29 APRIL 2016

19

melakukan kontrol terhadap peningkatan harga kebutuhan pokok, trend peningkatan harga kebutuhan pokok setiap akan memasuki bulan Ramadhan harus mampu ditekan melalui langkah seperti operasi pasar dan memastikan kecukupan stok bahan pokok tersebut. Bapak dan Ibu yang kami hormati sidang yang mulia. Akhirnya kami berharap seluruh Anggota DPD RI pada saat melaksanakan kegiatan di daerah pemilihan masingmasing tetap memantau perkembangan yang terjadi di daerah mencatat seluruh permasalahan secara spesifik sesuai aspirasi daerah dengan mengkaitkan kebutuhan regulasi legislasi yang menjadi kewenangan institusi di tingkat pusat maupun nasional dengan tetap berpedoman pada Prolegnas Prioritas Tahun 2016 serta melaporkannya pada Sidang Paripurna ke-12 dengan agenda pembukaan Masa Sidang Ke V DPD RI Tahun 2015-2016 yang akan dilaksanakan tanggal 23 Mei 2016. Demikianlah kita telah melalui seluruh agenda persidangan hari ini. Selamat melaksanakan tugas di daerah pemilihan masing-masing semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua dan sebagai penutup marilah kita berdoa bersama agar dalam pelaksanaan tugas kita kedepan dapat berjalan dengan baik dan lancer, serta mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Berkenaan dengan hal tersebut kami mohon kesediaan dari saudara H. Abdurrahman Abubakar Bahmid dari Provinsi Gorontalo untuk memandun doa. Mana? dari Kaltim saja, dari Kalitim. Kami persilahkan Bapak. PEMBICARA: MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Pak Idris. Ustad Idris. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Pak Haji, Pak Idris silahkan. PEMBICARA: Drs. H. MUHAMMAD IDRIS S. (KALTIM) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan Ibu yang beragama selain agama Islam dengan arif dan bijaksana kami mohon berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Hadin nabi mustofa rasullilah Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Sya alhamdulilahil nul fatihah. Audzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin arrohmanirrohim malikiyaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idina sirotol mustaqim Siratal lazina an'amta'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdhalin. amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi robbil'allamin hamdan na’imin hamdan syakirin hamdan yuwaffi ni’amahu wa yukafi mazidah ya robbana ya robbana lakalhamdu kama yambaghi lijalalika wajhikal karimi wa ‘adzimi sulthonik allahumma ya allah ya rabal alamin. Di saat yang penuh kebahagian dan hikmat ini ya Allah kembali kami menundukkan kepala menandahkan tangan. Berdoa munajat thian yap biau kami meyakini makbulnya doa Rasulullah Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam allahummansurna fainnaka khairul nasirin. Ya Allah anugerahkan lah pertolongan yang terbaik kepada kami semuanya karena kami meyakini sebaik-baik pertolonganmu adalah pertolongan yang berasal dari pada Mu allahummaftah fa innaka khairul fatihin mohon ya Allah bukakan pintu-pintu kebaikan, kesuksesan, dan ketaqwaan kepada kami semuanya karena kami meyakini sebaik-baik pembuka pintu kebaikan, kesuksesan, dan ketaqwaan adalah yang berasal dari padaMu. allahummaftah fa innaka khoirul Gafirin. Mohon ya Allah kau berkenan menganugerahkan SIDANG PARIPURNA KE-11 DPD RI MS IV TS 2015-2016 JUMAT, 29 APRIL 2016

20

pengampunan dari segera dosa. Kemaafan dari segala kekhilafan dan kesalahan. Kami meyakini bahwa sebaik-baik yang maha pengampun dan pemaaf adalah yang berasal dari padaMu. Allahumma naharna fa innaka khoirula rohimin. Mohon ya Allah anugerahkan rahmat dan kasih sayang kepada kami semuanya karena kami meyakini sebaik-baik rahmat dan kasih sayang adalah yang berasal daripada Mu. Allahummaj'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana mim ba’dihi tafarruqan ma’shuma ya mujibba sailin. Mohon ya Allah kau berkenan menjadikan seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna yang kami selenggarakan ini sebagai bentuk kegiatan yang kau rahmati dan kau berkahi. Jadikan pula ya Allah perpisahan kami seusai ini sekalipun untuk sementara perpisahan yang kau berikan hidayah, petunjuk, dan perlindungan kepadamu Ya Rabb tumpuan harapan kami memohon doa, menaruh harapan. Robbana atina fiddunya hasanah wafil akhirati hasanah waqina 'adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa-salamun ala mursalin alhamdulillah hirobbil alamin. Terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillah Sidang Paripurna ke-11 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kami tutup, dan mengucapkan. Wa’alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti shanti shanti om SIDANG DITUTUP PUKUL ........... WIB


21

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-11 MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG

Recommend Documents