DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-12 MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG

Nomor : DPD.220/SP/12/2013

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-12 MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2012-2013 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

I.

KETERANGAN

1. 2. 3. 4.

Hari Tanggal Waktu Tempat

5.

Pimpinan Sidang

: : : :

Selasa 30 April 2013 09.55 WIB – Selesai Gedung Nusantara V

6.

: Pimpinan DPD 1. H. Irman Gusman, SE., MBA. (Ketua) 2. Dr. Laode Ida (Wakil Ketua) 3. GKR. Hemas (Wakil Ketua) Sekretaris Sidang : 1. Plt. Sekretaris Jenderal DPD (Drs. Djamhur Hidayat)

7.

Panitera

: Kepala Biro Persidangan II (Ir. Sefti Ramsiaty, M.M.)

8.

Acara

: 1. Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2012-2013 2. Pidato Pembukaan Masa Sidang IV DPD RI Tahun Sidang 2012-2013 3. Penyampaian ikhtisar Hapsem II Tahun 2012 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI 4. Laporan Kegiatan Anggota DPD RI di daerah Pemilihan

9. 10.

Hadir Tidak hadir

: :

105 Orang 27 Orang

II. JALANNYA SIDANG : SIDANG DIBUKA PUKUL 09.55 WIB

PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Om swastiastu. Sebelum memasuki Sidang Paripurna, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, kami mohon kepada tim paduan suara Dewan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk memimpin lagu Indoensia Raya dan kami mohon hadirin berdiri untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. PEMBICARA : PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia Raya… Indonesia tanah airku Tanah tumpah darahku Di sanalah aku berdiri Jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku Bangsa dan tanah airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu Hiduplah tanahku Hiduplah negeriku Bangsaku rakyatku semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka merdeka Tanahku negeriku yang kucinta Indonesia Raya Merdeka merdeka Hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka merdeka Tanahku negeriku yang kucinta Indonesia Raya Merdeka merdeka Hiduplah Indonesia Raya

1

SIDANG PARIPURNA KE-12 MS IV TS 2012-2013 DPD RI, SELASA, 30 APRIL 2013

PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Hadirin dipersilakan duduk kembali. Berdasarkan catatan daftar hadir dari Sekretariat, sampai sekarang anggota yang hadir berjumlah 68 orang, yang tugas 3 orang, dan izin 3 orang. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tata tertib kita DPD, sidang ini kuorum untuk dibuka. Sehingga, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, sidang ini saya buka. KETOK 1X

Agenda pokok Sidang Paripurna ke-12 Masa Sidang IV Tahun 2012-2013 sebagai berikut. 1. Pembukaan 2. Pidato pembukaan MS IV TS 2012-2013 3. Penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2012, dan 4. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Yang terhormat Ketua BPK dan lima orang Pimpinan BPK serta sejumlah pejabat BPK RI sudah berada di tengah-tengah kita. Hadirin yang kami muliakan, sebelum kita memasuki Sidang Paripurna yang mulia ini, kami ingin mengajak kita semua untuk berdoa bagi negara, bangsa, dan rakyat Indonesia terutama sehubungan dengan tantangan-tantangan berat dan berbagai masalah yang dihadapi oleh kita, oleh bangsa ini dalam hari-hari ini dan ke depan. Semoga Allah SWT, Tuhan YME senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuknya kepada kita semua. Karena itu, Pimpinan mengundang K.H. Sofyan Yahya untuk memimpin doa kita. Kami persilakan. PEMBICARA : KH. SOFYAN YAHYA, M.A. (JAWA BARAT) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Dewan yang berbahagia, marilah kita memanjatkan doa kehadirat Allah SWT. Dan, bagi yang terhormat yang beragama lain dipersilakan untuk berdoa menurut agamanya masing-masing. Saya akan memimpin doa dengan cara agama Islam. [BAHASA ARAB] Ya Allah, Ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu, atas segala rahmat dan karunia-Mu, pada kesempatan ini kami telah hadir untuk melaksanakan Sidang Paripurna ke-12, pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2012-2013. Untuk itu, Ya Allah, kiranya acara ini mendapat barakah dan ridho-Mu. Allahumma Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Karim, jadikanlah acara Sidang Paripurna ini sebagi majelis yang bermanfaat, yang membuahkan hasil dan kesepakatan untuk kesejahteraan masyarakat dan bangsa kami. Allahumma Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Thawaf, jadikanlah kami bangsa yang memiliki sifat amanah. Jadikanlah kami yang ada di ruangan ini, wakil-wakil rakyat yang juga amanah. Kami yakin dengan amanah akan mendatangkan rizki dan kemakmuran. Sebaliknya, jika kami khianat pasti akan mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan. Allahumma Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Rahim, dari pertemuan kami dengan masyarakat yang kami kunjungi, kami tahu betapa banyak masalah yang mereka hadapi, betapa berat 2


beban kehidupan yang mereka pikul, betapa banyak ujian yang harus mereka terima, betapa banyak ujian yang menimpa mereka. Kami yakin ujian dan musibah itu terjadi karena Engkau masih mencintai dan menyayangi kami agar kami mau kembali ke jalan-Mu, Ya Allah, agar kami selalu ingat akan kekuasaan-Mu, agar kami tetap sadar untuk melaksanakan aturan dan norma-Mu. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang mau bertaubat dengan taubatan nasuha, serta jadikan kami hamba-Mu yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Kau berikan. Allahumma Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Ghofar, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Janganlah dengan sebab kesalahan kami dan dengan sebab kezaliman kami, Engkau menimpakan azab yang sangat dahsyat. Allahumma Ya Allah, kami semua adalah mahluk yang baik, yang mengharapkan petunjuk dan bimbingan-Mu. Kiranya Engkau berikan Ya Allah kekuatan, kesehatan, dan kesempatan sehingga kami dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Hanya kepadaMu kami melakukan pengabdian, dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. [BAHASA ARAB]

PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih kepada K.H. Sofyan Yahya yang telah membacakan doa untuk kita bersama, untuk bangsa ini. Sidang Dewan yang mulia, mengawali pidato pembukaan masa sidang ini, kami ingin menyampaikan pada Sidang Paripurna yang mulia, bahwa Saudara Ketua DPD Irman Gusman tidak dapat hadir dalam pembukaan sidang kali ini karena sedang mewakili DPD di musrembang di mana Presiden langsung yang mengundang beliau untuk hadir di sana. Bersama pimpinan DPD sebetulnya, tetapi dua pimpinan harus ada di sini untuk memimpin sidang kali ini. Di kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat datang kembali ke Jakarta setelah menjalani masa reses selama sebulan. Selamat datang kembali pula kepada Ibu Dra. Sintje Sondakh Mandey yang menggantikan almarhum Ferry F. Tinggogoy dari Provinsi Sulawesi Utara. Kita ketahui bahwa Ibu Sintje adalah juga anggota DPD pada periode pertama 2004 – 2009. Kami mohon berdiri Bu Sintje. Beliau ini adalah permaisuri Gubernur Sondakh sebelum yang sekarang ini. Pada tanggal 23 April 2013, Pimpinan DPD telah menerima surat Pimpinan DPR perihal permintaan pandangan dan pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dan Rancangan UndangUndang tentang Pertanahan. Jadi, dua yang kita peroleh surat resmi dari DPR untuk kita memberikan pandangan dan atau kelak kita akan terlibat dalam pembahasan. Untuk itu, pada Rapat Panmus kemarin, kedua Rancangan Undang-Undang tersebut telah disepakati untuk ditangani oleh Komite I. Selain itu, di masa sidang ini setiap alat kelengkapan dapat menindaklanjuti beberapa Rancangan Undang-Undang yang telah dibahas pada masa sidang sebelumnya. Kami harapkan hasil-hasil pembahasan tersebut dapat mengandung muatan yang lebih dalam mengingat keterlibatan DPD RI dalam penyusunan RUU pun jauh lebih besar setelah keputusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga, setiap produk perundangan yang dihasilkan dapat memberi makna dan arti lebih sebagai salah satu sumbangsih DPD dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Berkenan dengan mekanisme kerja dan agenda kerja alat kelengkapan pascakeputusan Mahkamah Konstitusi, ke depan DPD akan lebih intensif melakukan pembahasan RUU bersama DPR dan pemerintah. Itu otomatis karena putusan MK itu substansinya adalah 3


antara lain DPD dapat atau ikut mengajukan Rancangan Undang-Undang yang terkait dengan kewenangan DPD Pasal 22D. Yang kedua, ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang terkait dengan Pasal 22D itu. Perlu dicatat ada kewenangan lain sebetulnya yang diberikan dan ini cukup penting juga, DPD dapat membatalkan Perpu yang terkait dengan kewenangan DPD. Sebagai wakil daerah, DPD juga perlu membantu peningkatan trust building antara pemerintah pusat dengan daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait penyusunan legislasi telah memberikan ruang yang lebih luas kepada DPD untuk ikut berperan dalam proses penyusunan kebijakan nasional. Untuk itu, dari masa sidang ini kita berharap setiap anggota melalui alat kelengkapan yang ada untuk lebih cermat dalam menanggapi beragam isu yang berkembang di daerah. Hal ini ditujukan agar keselarasan dan keseimbangan pembangunan di daerah dapat terwujud. Saya kira memang pascaputusan Mahkamah Konstitusi itu model kerja kita, pola kerja kita di Jakarta sini, di parlemen ini, akan mengalami perubahan. Dan, diharapkan setiap anggota itu memiliki kesiapan untuk membahas secara substansi bersama DPR dan pemerintah apabila Rancangan Undang-Undang yang dibahas itu terkait dengan pembahasan three party. Sidang Dewan yang mulia, permasalahan lain yang perlu menjadi perhatian kita mengenai rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Rencana kenaikan BBM juga telah menyebabkan kelangkaan BBM di beberapa daerah, terutama terhadap pasokan solar yang sangat dibutuhkan oleh sektor industri. Rencananya, saya baca agenda di media tadi pagi, bahwa kemungkinan Presiden akan memberikan opsi-opsi pada pidato di Musrembang pagi hari ini. Di beberapa daerah, kelangkaan solar telah mengakibatkan terhentinya arus distribusi bahan kebutuhan masyarakat. DPD meminta agar pemerintah dapat memformulasikan kebijakan jangka panjang. DPD juga meminta kepada pemerintah agar segera mengambil langkah untuk menyusun langkah konkret dalam upaya konversi BBM sebagai usulan yang telah disampaikan DPD pada Maret 2012 yang lalu sehingga tidak menjadi masalah yang selalu menciptakan ketidakpastiaan masyarakat luas. Selain itu, dalam dua pekan terakhir kita kembali melihat bahwa sikap pemerintah untuk mempertahankan Ujian Nasional sebagai suatu media evaluasi pendidikan nasional belum mewujudkan hasil positif. Carut-marutnya pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2013 menunjukkan belum adanya upaya serius dalam memperbaiki kualitas pendidikan nasional. Bukan saja itu, manajemen pendidikan untuk terkait dengan proyek distribusi-distribusi, proyek-proyek Ujian Nasional itu juga bermasalah sangat serius. Lambatnya distribusi soal, tertundanya pelaksanaan Ujian Nasional, serta permasalahan lainnya cukup menjadi alasan untuk mengevaluasi pelaksanaan Ujian Nasional secara menyeluruh. Dana Ujian Nasional yang mencapai hampir Rp650 miliar juga perlu dikaji karena hasil Ujian Nasional nyatanya tidak dapat menjadi tolak ukur pelaksanaan pendidikan Indonesia sehingga dana yang digelontorkan jangan hanya terbuang begitu percuma. Bila terus dipertahankan Ujian Nasional, justru dapat mengancam masa depan peserta didik. Perlu dicatat bahwa hasil dalam suatu diskusi belum lama ini sebetulnya Ujian Nasional itu telah menciptakan demoralisasi massal, murid, serta Ujian Nasional, guru termasuk orang tuanya. Sejak 2009 lalu, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia telah merekomendasikan penolakan atas pelaksanaan Ujian Nasional sebagai satu-satunya penentu kelulusan peserta didik karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta telah melanggar prinsip pedagogis, psikologis, dan sosiologis peserta didik. Dalam rekomendasinya, DPD juga menilai bahwa pelaksanaan Ujian Nasional telah menyebabkan pemborosan keuangan negara. Pada tahun 2012 lalu, DPD RI telah kembali memberikan rekomendasi secara komperensif kepada pemerintah agar pelaksanaan Ujian Nasional dikaji ulang sehingga proses evaluasi belajar benar-benar mengetahui kualitas peserta didik pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. DPD juga 4


telah merekomendasikan agar pemerintah mengembalikan hak pendidik untuk mengevaluasi siswa. Sekali lagi, mengembalikan hak pendidik untuk mengevaluasi siswa agar terwujudnya prinsip keadilan dalam dunia pendidikan. Karena, kita ketahui bahwa pelaksanaan pendidikan di Indonesia tidak semata ditujukan untuk peningkatan kualitas siswa dari aspek penguasaan terhadap ilmu yang diberikan, namun juga ditujukan untuk mengembangkan kepribadian dan watak atau moralitas siswa itu sendiri. Kita berharap dengan pelaksanaan sistem evaluasi pendidikan yang tepat akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sampai di daerah pelosok sebagai modal dasar pembangunan. Selain itu, menimbang carut-marutnya pelaksanaan Ujian Nasional 2013 ini, DPD meminta agar perlu untuk melaksanakan audit secara komperensif terhadap pelaksanaan Ujian Nasional untuk menegakkan prinsip akuntabilitas dan transparansi di dunia pendidikan di Indonesia. Perlu audit, ini penting, dan audit ini harus lakukan secara investigatif dan saya kira ini bagian dari tugas PAP. Pak Farouk saya kira punya tugas berat lagi untuk ini karena tidak boleh dibiarkan dengan hasil investigasi secara sepihak oleh intern Diknas saja dan harus saya kira dilakukan investigasi secara independent. Kami minta kepada Komite III juga kembali menyusun hasil pengawasan pelaksanaan Ujian Nasional tahun ini serta sistem pendidikan nasional sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah dan DPR. Hadirin Sidang Dewan, Ketua BPK, rekan-rekan Pimpinan BPK, para pejabat BPK yang sama kami hormati, sampailah saatnya kita akan mendengarkan penyampaian ikhtisar pemeriksaan semester 2 tahun 2012 oleh BPK. Ini sesuai dengan saya kira dilakukan memenuhi tuntutan Pasal 23E Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 222 Ayat (1) huruf G, 224 Ayat (1) huruf G Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Untuk itu, marilah kita masuki agenda penyampaian ikhtisar. Kami mengundang Bapak Ketua BPK untuk menyampaikan ikhtisarnya. Silakan. PEMBICARA : HADI POERNOMO (KETUA BPK RI) Yang terhormat Wakil Ketua DPD RI, yang kami hormati para Anggota DPD RI, yang kami hormati Wakil Ketua dan para Anggota BPK RI, hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Oom swastiastu. Pertama-pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Mahakuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Sidang Paripurna DPD RI yang mulia ini dalam rangka penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atau IHPS II tahun 2012. Memenuhi mandat Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan lainnya, hari ini BPK menyerahkan IHPS dan laporan hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2012 kepada DPD RI. Penyerahan IHPS dan LHP kepada rakyat melalui wakil-wakilnya di DPD RI bertujuan untuk memberikan informasi menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kurun waktu satu semester. Pimpinan sidang dan hadirin yang saya muliakan, pada semester 2 tahun 2012, BPK memprioritaskan pemeriksaannya pada pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT. IHPS juga memuat hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD tahun 2011 yang belum diperiksa dan atau belum dilaporkan pada semester 1 tahun 2012 dan pemeriksaan atas laporan keuangan beberapa BUMD.

5


Selama semester 2 tahun 2012, BPK telah memeriksa 709 objek pemeriksaan yang terdiri dari 154 objek pemeriksaan kinerja, 450 objek PDTT, dan 105 objek pemeriksaan keuangan. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan sebanyak 12.947 kasus senilai Rp9,72 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.990 kasus senilai Rp5,83 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Rekomendasi BPK terhadap kasus-kasus tersebut, antara lain berupa penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara daerah atau perusahaan. Adapun sebanyak 4.815 kasus merupakan kelemahan Sistem Pengendalian Intern atau SPI, sebanyak 1.901 kasus penyimpangan administrasi, dan sebanyak 2.241 kasus senilai Rp3,88 triliun merupakan temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah perbaikan SPI, tindakan administratif, dan atau korektif lainnya. Terhadap kakus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan nilai sebesar Rp5,8 triliun dan kasus ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan dengan nilai Rp3,88 triliun perlu mendapat perhatian Pimpinan dan Anggota DPD RI untuk mengawasi dan mendorong penyelesaian tindak lanjutnya. Jelas sekali nilai temuan tersebut bukan jumlah yang kecil, tetapi sangat besar. Temuan tersebut terjadi secara berulang setiap tahun sehingga jika kita tidak menanggulanginya, maka potensi terjadinya kerugian yang lebih besar dapat terjadi. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara daerah atau perusahaan senilai Rp124,13 miliar. Pimpinan sidang dan hadirin yang saya muliakan, dalam semester 2 tahun 2012, BPK telah memeriksa 94 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD, Provinsi, Kabupaten/Kota tahun anggaran 2011. Dengan demikian, dalam tahun 2012 telah menyelesaikan LHP atas 520 LKPD tahun anggaran 2011 dari 524 pemerintah daerah yang wajib menyusun LKPD. Masih terdapat 4 pemerintah daerah yang terlambat menyerahkan LKPD kepada BPK sehingga belum dilakukan pemeriksaan semester 2 tahun 2012. Selain itu, BPK juga telah memeriksa 2 LKPD tahun 2010 dan 9 laporan keuangan PDAM tahun 2011. Terhadap 94 LKPD tahun 2011, BPK memberikan opini “wajar dengan pengecualian” atas 33 LKPD, opini “tidak wajar” atau TW atas 3 LKPD dan opini “tidak memberikan pendapat” atau TMP atas 58 LKPD. Sedangkan, terhadap LKPD tahun 2010 BPK memberikan opini TMP. Dengan demikian, dari 520 LKPD tahun 2011 yang telah diperiksa, BPK memberikan opini WTP sebanyak 67 LKPD atau ekuivalen 13%, WDP sebanyak 349 LKPD atau 67%, TW sebanyak 8 LKPD atau 2%, dan TMP sebanyak 96 LKPD atau 18%. Hasil pemeriksaan atas LKPD juga menunjukkan bahwa pemerintah tingkat provinsi dan kota rata-rata memperoleh opini yang lebih baik dibanding pemerintah tingkat kabupaten. Dari 33 pemerintah provinsi, BPK memberikan opini WTP kepada 10 LKPD atau 30%. Sedangkan, dari 92 pemerintah kota, BPK memberikan opini WTP kepada 21 LKPD atau 23%. Untuk pemerintah kabupaten, dari total 395 kabupaten yang memperoleh opini WTP sebanyak 36 LKPD atau 9%. Dengan demikian, pemerintah kabupaten perlu didorong lebih keras untuk memperbaiki pengelolaan dan pelaporan keuangannya agar memperoleh opini yang lebih baik. Secara umum penyebab LKPD tidak memperoleh opini WTP pada tahun 2011, sesuai dengan hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2012, terutama karena terutama karena: 1). Aset tetap belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, 2) pembantasan lingkup pemeriksaan, 3) serta kelemahan pengelolaan kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan nonpermanen, belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial dan belanja modal. Hasil pemeriksaan keuangan semester 2 tahun 2012 atas LKPD dan BUMD menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 1.871 kasus senilai Rp1,17 triliun. Kasus 6


tersebut sebagian besar terjadi pada pemeriksaan LKPD sebanyak 1.793 kasus dengan nilai Rp1,15 triliun. BPK menemukan, antara lain belanja perjalanan dinas fiktif, rekanan pengadaan barang dan jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, pembayaran honorarium ganda atau melebihi standar yang ditetapkan, pinjaman atau dana bergulir macet, anggaran dana alokasi khusus atau DAK digunakan untuk membiayai kegiatan lain sehingga tidak tepat sasaran, dan belanja tidak didukung dengan bukti transaksi atau bukti pertanggungjawaban. Pimpinan sidang dan hadirin sekalian yang saya muliakan, dalam semester 2 tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas 124 objek pemeriksaan dilingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, BLU, dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi, antara lain penetapan formasi dan pengadaan pegawai negeri sipil, swasembada beras berkelanjutan atau SBB, sumber daya air atau SDA, wilayah sungai atau WS, serta kinerja bidang lainnya. Hasil pemeriksaan kinerja pada umumnya menyimpulkan bahwa atas program/kegiatan yang diperiksa masih ditemukan kelemahankelemahan yang dapat mempengaruhi efektivitas tujuan program atau kegiatan. BPK menemukan 1.440 kasus ketidakefektifan senilai 1,22 triliyun dan kasus 36 kasus ketidakhematan atau ketidakekonomisan senilai 56,73 miliar serta 12 kasus ketidakefisienan senilai 141,34 miliar. Salah satu hasil pemeriksaan kinerja yang perlu menjadi perhatian DPD RI adalah terkait penetapan formasi dan pengadaan PNS. Selama tahun 2007 sampai dengan 2011, jumlah PNS bertambah rata-rata 12,38% pertahun. Pada tahun 2007, jumlah PNS sebanyak 4.067.201 orang dan pada tahun 2011 menjadi sebanyak 4.570.818 orang atau bertambah 503.617 orang. Sejalan dengan bertambahnya jumlah PNS tersebut, belanja pegawai juga terus meningkat. Pada tahun 2007, belanja pegawai pemerintah pusat sebesar 90,42 triliun, meningkat menjadi 180,62 triliun di tahun 2011. Di tingkat pemerintah daerah, pada tahun 2007 belanja pegawai sebesar 119,25 triliun dan meningkat menjadi 226,54 triliun di tahun 2011. Atas peningkatan jumlah PNS tersebut, patut dipertanyakan bagaimana penetapan formasi PNS dan pengadaannya. Oleh karena itu, BPK melakukan pemeriksaan kinerja untuk menilai efektivitas penetapan formasi dan pengadaan PNS tahun 2009 – 2010. Hasil pemeriksaan kinerja atas penetapan formasi dan pengadaan PNS tahun 2009 dan 2010 menunjukan adanya kelemahan, di antaranya pengajuan usulan tambahan formasi PNS oleh instansi pusat dan daerah belum sepenuhnya didasarkan pada analisa kebutuhan dan analisa beban kerja dan tidak didukung dengan data dan formasi kepegawaian yang akurat. Selain itu, pertimbangan BKN yang disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB hanya berupa pertimbangan parsial terhadap tambahan formasi PNS pada instansi pusat dan daerah. BKN belum memberikan pertimbangan atau kajian mengenai tambahan formasi PNS secara nasional. Selain itu, pemberian pendapat Menteri Keuangan atas ketersedian anggaran untuk membiayai tambahan formasi PNS secara nasional belum dilakukan. Kementerian Keuangan hanya memberikan pendapat atas ketersediaan anggaran untuk tambahan formasi PNS di tingkat pusat. Padahal, semua penambahan formasi PNS, baik di pusat maupun daerah pada akhirnya akan membebani APBN atau APBD dalam bentuk belanja pegawai dan dana alokasi umum untuk membiayai belanja pegawai di daerah. Kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengadaan PNS, antara lain terdapat pelamar CPNS yang tidak memenuhi syarat batas usia maksimal, tetapi dapat mengikuti ujian dan dinyatakan lulus serta diberikan NIP oleh BKN. Selain itu, sebagian paksaan penyaringan CPNS belum dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Hasil pemeriksaan BPK tersebut menunjukkan bahwa sistem penetapan formasi dan pengadaan PNS tahun 2009 – 2010 belum efektif. BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah untuk mencapai Swasembada Beras Berkelanjutan atau SBB. Pemeriksaan ini sangat strategis karena beras merupakan komoditas pangan yang penting bagi masyarakat Indonesia. Swasembada beras 7


hanya dapat terwujud jika kebutuhan beras masyarakat dapat dipenuhi. Oleh karena itu, pembangunan nasional memprioritaskan program ketahanan pangan melalui pencapaian dan pemantapan swasembada beras berkelanjutan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan yang tercemin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, merata, dan terjangkau. Hasil pemeriksan kinerja atas upaya pemerintah dalam rangka pencapaian SBB tahun 2010 sampai dengan semester 1 tahun 2012 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan berupa kelalaian, kurangnya pembinaan, dan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan. Beberapa kelemahan tersebut menimbulkan ketidakefektifan pencapaian target atau sasaran dan ketidakhematan penggunaan anggaran. Kelemahan tersebut, di antaranya target pencetakan sawah tidak tercapai dan pengembangan usaha tani padi dengan metode System of Rice Intensification atau SRI, yaitu usaha tani padi untuk mengunakan pupuk organik secara intensif belum efektif dan meningkatkan produktifitas padi. Selain itu, upaya pengamanan produksi padi melalui kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan dampak perubahan iklim belum optimal. Selain penyediaan pangan, pemerintah juga bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. Dalam rangka pelayanan kesehatan tersebut, pemerintah pada tahun 2012 memiliki sebanyak 627 unit rumah sakit di seluruh Indonesia. Rumah sakit merupakan garda terdepan dalam melayani kesehatan masyarakat. Dengan demikian, sudah semestinya tidak ada masyarakat yang tidak dapat dilayani dengan baik oleh rumah sakit, terutama rumah sakit pemerintah. Untuk menilai kredibilitas peranan kesehatan rumah sakit tersebut, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan pada beberapa rumah sakit pemerintah. Hasil pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan pada beberapa rumah sakit menunjukkan bahwa dari 66 rumah sakit yang diperiksa, hanya satu yang RSUD yang telah efektif dan mengelola pelayanan obat pada instalasi farmasi. Selain itu, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan rumah sakit pada umumnya belum efektif. Hal tersebut terlihat dari masih adanya kelemahan-kelemahan, antara lain pemenuhan kebutuhan perbekalan farmasi tidak optimal. Tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpangan, dan pendistribusian perbekalan farmasi belum dapat memenuhi tujuan setiap tahapan. Selain itu, sasaran sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, dan rawat jalan tidak sesuai standar sehingga pelayanan tidak optimal. Sementara itu, hasil pemeriksaan kinerja atas pengerjaan pengelolaan sumber daya air wilayah Sungai Citarum atau SDA WS Citarum menunjukkan bahwa pengelolaan SDA WS Citarum selama periode tahun 2009 – 2012 kurang efektif. Hal tersebut terlihat dari masih adanya kelemahan-kelemahan, di antaranya belum optimalnya pengendalian pencemaran air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup bersama-sama dengan pemerintahan daerah. Adanya kelemahan tersebut diakibatkan pencemaran limbah domestik di Sungai Citarum semakin buruk seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Selain itu, terdapat penyimpangan yang diduga mengandung unsur pembuatan melanggar hukum, tindak pidana di lingkungan berupa pembuangan limbah ke Sungai Citarum oleh perusahaan tanpa memliki izin pembuangan limbah cair. Pimpinan sidang dan hadirin yang saya muliakan, BPK telah melakukan penelitian atas 440 objek pemeriksaan yang meliputi objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, BLU, dan badan lain. Cakupan pemeriksaan atas 440 objek pemeriksaan objek tersebut adalah senilai 352,07 triliun atau sekitar 44,22% dari realisasi anggaran. PDTT, antara lain dilakukan pada pengelolaan dan pertanggungjawaban program Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jamkesmas dan Jamkesda, pelaksanaan kontak kerja sama atau K2S minyak dan gas bumi, serta objek pemeriksaan lainnya. Dari PDTT tersebut, BPK menemukan sebanyak 2.944 kasus senilai 4,61 triliun merupakan temuan yang berdampak finansial. Jadi, temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan 8


yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban program Jamkesmas dan Jamkesda di 33 provinsi, BPK menyimpulkan adanya kelemahan yang signifikan. Kelemahan tersebut, antara lain belum adanya database kepesertaan yang akurat. Pemutahiran data masyarakat miskin tidak dilakukan dengan baik dan adanya perbedaan data masyarakat miskin antarinstansi. Masih terdapat risiko masyarakat miskin belum memperoleh pelayanan kesehatan gratis dan tidak tercakup baik dalam program Jamkesmas dan Jamkesda. Dan, penyaluran pencairan penggunaan pertanggungjawaban penggunaan dana Jamkesmas belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan Jamkesmas tahun 2010 – 2011. Adanya kelemahan tersebut dapat mengganggu tujuan program Jamkesmas dan Jamkesda untuk memenuhi hak masyarakat miskin yang tidak mampu sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992. Hasil PDTT dan kontraktor kontrak kerja sama atau K3S menemukan, antara lain kekurangan penerimaan negara/perusahaan yang berasal dari koreksi perhitungan bagi hasil dengan K3S sebanyak 50 kasus senilai 372,48 miliar. Kasus tersebut disebabkan K3S tidak mengakomodasi perubahan lingkup kerja tiap amandemen kontrak yang mendapat persetujuan BP Migas terlebih dahulu dan K3S kurang cermat dalam melakukan penghitungan home office overhead. Pimpinan sidang dan hadirin yang saya muliakan, sebagaimana yang telah kami uraikan tadi, dalam semester 2 tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan, kinerja, dan PDTT. Pada kesempatan ini, kami ingin menekankan kembali hasil pemeriksaan signifikan yang beberapa di antaranya telah kami uraikan di muka. Perlu kami jelaskan hasil pemeriksaan disebut signifikan karena temuan tersebut terjadi secara berulang di setiap LHP, temuan terjadi di banyak entitas, serta hasil pemeriksaan diperkiraan memiliki implikasi luas bagi kepentingan masyarakat, baik untuk saat ini maupun masa mendatang. Hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian Pimpinan dan Anggota DPD serta pemangku kepentingan, antara lain: 1) belanja modal untuk fasilitas umum; 2) upaya pemerintah dalam rangka pencapaian swasembada beras berkelanjutan; 3) pelayanan kesehatan rumah sakit; 4). pengelolaan dan pertanggungjawaban program Jamkesmas dan Jamkesda, dan 5) penetapan formasi dan pengadaan PNS. Khusus hasil pemeriksaan pembelanjaan modal untuk fasilitas umum merupakan kompilasi dari hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Belanja modal untuk fasilitas umum, di antaranya telah digunakan untuk pengadaan gedung dan bangunan, jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan. Data hasil pemeriksaan BPK menunjukkan pertemuan terkait dan belanja modal untuk fasilitas umum terjadi secara berulang dari tahun ke tahun, setelah terjadi di entitas pemerintah pusat dan daerah. Dalam semester 2 tahun 2012 hasil pemeriksaan BK terhadap belanja modal untuk fasilitas umum mengungkapkan adanya penyimpangan ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, dan kekurangan penerimaan sebanyak 1453 kasus senilai Rp817,47 miliar. Secara umum, kasus penyimpangan ketentuan perundang-undangan belanja modal untuk fasilitas umum antara lain terjadi karena: 1) kelalaian rekanan tidak melaksanaan pekerjaan sesuai perjanjian dan kontrak; 2) ketidakcermatan konsultan pengawas; 3) pejabat pembuat komitmen atau BPK dan panitia pengadaan dalam melaksanaan tugas serta kelemahan pengawasan dan pengendalian dari pejabat pimpinan entitas. BPK mengharapkan kepada Pimpinan dan Anggota DPD RI untuk memberikan perhatian atas permasalahan signifikan tersebut agar permasalahan tidak terus berulang dan kerugian terjadi bisa dikembalikan. Kami persilakan Pimpinan dan Anggota DPD RI untuk mempelajari buku HVS dan LHP-nya yang memuat secara detail permasalahan secara signifikan tersebut. BPK membuka diri untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut pada kesempatan-kesempatan yang bisa kita tentukan bersama.

9


Pimpinan sidang dan hadirin yang saya muliakan, selama periode 2008 sampai 2012, BPK telah menyampaikan sebanyak 199.302 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa. Dari jumlah tersebut sebanyak 54,89% stau 109,391 rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti sesuai saran dan diantaranya sebanyak 14 ribu 702 rekomendasi atau 13,43 ditindaklanjuti pada periode semester II tahun 2012. Tindak lanjut berupa penyerahan aset dan atau penyetoran ke kas negara daerah perusahaan selama semester 2 tahun 2012 adalah sebesar Rp611,23 miliar dan secara kumulatif dari tahun 2008 sampai dengan 2012 sebesar Rp17,51 triliun. Selama periode akhir tahun 2003 sampai dengan semester 2tahun 2012, BPK telah memantau kerugian negara atau daerah sebanyak 17.282 kasus senilai 4,71 triliun. Atas kerugian tersebut sampai dengan akhir tahun 2012, telah dilakukan pembayaran berupaya angsuran sebanyak 4.501 kasus senilai 568,34 miliiar. Pelunasan sebanyak 6.928 kasus senilai Rp750,84 miliar dan sebanyak 127 kasus senilai Rp12,46 miliar telah dihapuskan. Sisa kasus kerugian negara atau daerah yang belum diselesaikan adalah 10.249 kasus senilai 3,37 triliun. Selama periode semester 2 tahun 2012, telah dilakukan angsuran kerugian negara sebanyak 82 kasus penilai Rp0,81 miliar. Pelunasan sebanyak 116 senilai Rp5,15 miliar dan penghapusan sebanyak 2 kasus. Pada Semester 2 tahun 2012, BPK telah menyampaikan pada instansi yang berwenang sebanyak 13 temuan yang mengambil unsur pidana senilai Rp195,37 miliar. Dengan demikian sejak akhir 2003 sampai dengan semester 2 tahun 2012, BPK telah menyampaikan sebanyak 332 temuan senilai Rp34,35 triliun. Pimpinan sidang dan hadirin yang saya muliakan, demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan pada Sidang Paripurna DPD RI yang terhormat ini. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dalam LHPS dan LHP BPK semester 2 tahun 2012 dapat mendukung tugas dan wewenang DPD RI sesuai peraturan perundang-undangan. BPK selalu membuka diri kepada Pimpinan dan Anggota DPD RI untuk mendalami temuan-temuan yang telah kami sampaikan. Sesungguhnya efektivitas dari hasil pemeriksaan BPK adalah jika LHP-nya ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa, satu pihak yang dapat mendorong efektivitas tindak lanjut tersebut pengawasan yang intensif dari para Pimpinan dan Anggota DPD RI. BPK yakin dengan dorongan DPD RI kepada pemerintah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, maka ke depan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara akan semakin baik dan transparan. Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan perhatian Pimpinan dan Anggota DPD RI yang terhormat. Secara khusus kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan Panitia Akuntabilitas Publik atau PAP DPD RI yang telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan sangat bersungguh-sungguh, termasuk melakukan kunjungan ke perwakilan-perwakilan BPK di daerah. Ke depan, kami mengharapkan agar kerja sama tersebut semakin ditingkatkan untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara di bumi Indonesia ini. Walbilahi taufik walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PEMBICARA : MC Dilanjutkan dengan penyerahan hasil pemeriksaan BPK. Yang terhormat Pimpinan DPD dan Pimpinan BPK didampingi oleh Seketaris Jenderal untuk mengambil tempat. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Dilanjutkan dengan foto bersama. Terima kasih, dan kami persilakan untuk kembali ketempat.

10


PIMPINAN SIDANG : LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Kepada teman-teman, harus kami informasikan bahwa setelah saya membacakan respons DPD itu ada jumpa pers antara Pimpinan BPK, Pimpinan DPD, dan Panitia Akuntabilitas Publik DPD di ruang yang sudah disiapkan nanti. Terima kasih kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2012 yang telah kami terima secara khusus kami akan pelajari dan tindak lanjuti melalui Komite IV sebagai alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah. Karena itu, pada kesempatan juga saya kira kami mengundang Pimpinan Komite IV dan Pimpinan BPK untuk menerima secara simbolis dari Pimpinan DPD laporan PAP, Komite IV, dan PAP DPD RI untuk menerima secara simbolis laporan dari hasil pemeriksaan BPK, Komite IV, dan PAP. Ketua dan Pimpinan BPK yang sama kami hormati, rekan-rekan Anggota DPD yang berbahagia, bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK yang baru saja kita terima dan kita sampaikan secara simbolis pada Pimpinan Komite IV dan Pimpinan PAP DPD RI itu akan dijadikan bahan masukan untuk kalau yang terkait dengan indikasi penyimpangan administrasi atau penyalahgunaan kewenangan negara akan ditindaklanjuti oleh PAP dan yang terkait dengan hal-hal lainnya itu akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Komite IV dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang APBN. Hadirin yang mulia, dari penjelasan Ketua BPK tadi kita mengetahui laporan pemeriksaan semester 2 tahun 2002 ini memuat tentang hasil pemeriksaan BPK semester 2. Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara, daerah. Dari hasil-hasil tersebut ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk ditindaklanjuti. Yang pertama, pada semester 2 tahun 2002 BPK telah memprioritaskan pemeriksaan kinerja terhadap 154 objek pemeriksaan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap 450 objek pemeriksaan. Bidang-bidang pemeriksaan yang telah dilakukan, antara lain bidang pertahanan pangan, bidang kesehatan, bidang reformasi birokrasi, dan tata laksana. Hasil pemeriksaan tersebut, BPK menemukan sebanyak 12.947 kasus senilai kalau rupiahnya itu 9,72 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.990 kasus senilai Rp5,83 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Poin ini saya kira menjadi bagian dari tugas utama PAP. Kita tentu mengapresiasi kinerja BPK karena telah berhasil mendorong entitas yang diperiksa untuk menyerahkan aset atau penyetoran ke kas negara, daerah, perusahaan senilai 124,13 miliar. DPD RI akan terus mendukung setiap upaya yang dilakukan BPK dalam menyelamatkan keuangan negara karena upaya tersebut harus dilakukan dengan komitmen bersama dari setiap entitas pemerintahan. Poin kedua yang perlu kita catat adalah terkait dengan opini pemeriksaan dalam semester 2 tahun 2012, BPK telah memeriksa lima LKPD tahun 2011, yaitu Provinsi Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua Barat. BPK memberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian” atas LKPD Provinsi Aceh, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur serta opini “Tidak Memberikan Pendapat” atas LKPD Provinsi Maluku dan Papua Barat. Ini juga tugas dari PAP dan saya kira secara khusus juga rekan-rekan yang berasal dari dua provinsi yang secara khusus disebutkan itu. Untuk LKPD kabupaten, BPK telah melakukan pemeriksaan atas 82 LKPD kabupaten tahun 2011. BPK memberikan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) atas 28 LKPD. Opini “Tidak Wajar” atas dua LKPD, yaitu Kabupaten Kutai, Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Nabire Provinsi Papua, serta opini TMP atau 52 LKPD. Untuk LKPD kota, BPK telah memeriksa tujuh LKPD kota tahun 2011. BPK memberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian” atas dua LKPD, yaitu Kota Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Utara dan Kota Banjarbaru Provinsi 11


Kalimantan Selatan. Opini “Tidak Wajar” atas satu LKPD, yaitu Kota Manado. Ibu Sintje baru masuk, ini Kota Manado ternyata tidak wajar. Opini “Tidak Wajar” atas Kota Manado dan opini TMP atas empat LKPD, yaitu Kota Samarinda, Kota Pare-pare, serta Kota Ambon dan Tual Provinsi Maluku. Pemeriksaan LKPD tingkat provinsi kabupaten/kota oleh BPK diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan keuangan negara di daerah sehingga mampu mewujudkan pembangunan daerah terencana, terukur, dan terarah. Perlu dicatat bahwa di dalam era otonomi daerah, saya kira ujung tombak pencapaian tujuan negara itu ada pada daerah sehingga fokusnya di daerah menjadi sangat signifikan. Ketiga, dalam periode tahun 2003 sampai dengan semester 2 tahun 2012, BPK telah memantau kerugian negara daerah sebanyak 17.282 kasus senilai Rp4,71 triliun. Sampai dengan akhir tahun 2012, telah dilakukan pembayaran berupa angsuran sebanyak 4.501 kasus senilai Rp568,34 miliar, pelunasan sebanyak 6.928 kasus senilai Rp750,84 miliar, dan sebanyak 127 kasus senilai Rp12,46 miliar telah dihapuskan. Sisa kasus kerugian negara daerah yang telah diselesaikan telah sebanyak 10.249 kasus senilai Rp3,37 triliun. Selama periode semester 2 tahun 2012, telah dilakukan angsuran kerugian negara sebanyak 82 kasus senilai Rp0,81 miliar, pelunasan sebanyak 116 kasus senilai Rp5,15 miliar, dan penghapusan sebanyak dua kasus. Pada semester dua tahun 2012, BPK menyampaikan pada instansi yang berwenang sebanyak 13 temuan yang mengadung unsur pidana senilai Rp195,37 miliar. Saya kira ini perlu diseriusi 13 temuan ini oleh BPK, oleh PAP di DPD. Dengan demikian, sejak akhir tahun 2003 sampai dengan semester 2 tahun 2012, BPK telah menyampaikan sebanyak 332 temuan senilai Rp34,35 triliun. Atas hasil pemeriksaan BPK tersebut, DPD akan terus berupaya mengoptimalkan pengawasan terhadap tata kelola serta akuntabilitas keuangan negara dan daerah sesuai dengan harapan masyarakat. Kami juga mengharapkan pada BPK, selain menyerahkan hasil pemeriksaan semester seperti sekarang ini, kiranya hsail pemeriksaan yang dilakukan secara parsial oleh BPK dapat pula disampaikan pada DPD dan alat kelengkapan DPD yang terkait. Hasil-hasil investigasi atau pemeriksaan secara parsial oleh BPK, kami juga berharap untuk dapat menerima itu. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas konstitensi kerja sama, dukungan dan kerja sama lapangan dengan BPK regional di berbagai provinsi. Sebagai catatan dari hasil konferensi kita yang diikuti oleh PAP di Canberra baru saja belangsung diharapkan kerjasama antara PAP, BAKN, DPR, dan BPK untuk menindaklanjuti kasus-kasus temuan seperti yang disampaikan pada hari ini. PEMBICARA : BAHAR NGITUNG (SULSEL) Interupsi Pimpinan, B-13, Sulawesi Selatan. Dari data yang ada sebaiknya jangan cuma yang jelek-jelek. Kalau bisa, kalau ada data disampaikan juga minimal provinsi yang dapat WTP. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Nanti disampaikan laporannya secara lengkap kepada seluruh rekan di DPD melalui alat kelengkapan yang terkait. Sebelum melanjutkan agenda Sidang Paripurna ke-12 Dewan Perwakilan Daerah ini, maka kami mohon waktu beberapa saat guna mengantarkan saudara kita, Bapak Ketua BPK, Pimpinan BPK, dan seluruh pejabat BPK yang ada di dalam ruangan ini untuk meninggalkan ruangan dan diantar oleh Ibu Ratu. Selanjutnya, ke ruang jumpa pers untuk melakukan jumpa pers bersama. Kami persilakan kepada Pak Ketua BPK dan seluruh pimpinan serta seluruh pejabat kita.

12


Anggota dewan yang terhormat, setelah kita melepas Pimpinan BPK, kita kembali melanjutkan sidang ini. Agenda kita sekarang adalah penyampaian hasil kegiatan di daerah dari setiap provinsi dan berbagai masalah kasus yang muncul di masyarakat dan sebentar lagi akan kita dengar pula berbagai laporan dari daerah, semakin jelas adanya kebutuhan untuk DPD baik secara kelembagaan dewan maupun anggota perseorangan untuk senantiasa responsif dan hadir ruang publik. Untuk itu, kita perlu cermati dengan baik laporan yang akan disampaikan seluruh daerah dari seluruh daerah di Indonesia pada Sidang Paripurna kali ini. Sekali lagi, temuan-temuan kita di daerah, fakta-fakta yang kita dapatkan di daerah perlu kita cermati sehingga bisa menjadi acuan untuk kita menyampaikannya ke publik selain kita menyampaikan secara resmi di ruangan ini. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf H dan Pasal 216 Ayat (1) Tatib DPD, kegiatan anggota DPD daerah yang diwakilinya dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban anggota DPD untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah. Untuk selanjutnya, laporkan dalam Sidang Paripurna setiap awal masa sidang. Untuk itu, secara berurutan kami akan mempersilakan kepada wakil masingmasing provinsi untuk menyampaikan laporan kegiatan di daerah. Perlu kami ingatkan sesuai dengan konvensi yang kita bangun bahwa laporan dari daerah maksimal waktunya sepuluh menit karena laporan lengkapnya akan diserahkan kepada secretariat, kemudian akan didistribusikan pada alat kelengkapan yang terkait. Pada kesempatan pertama, saya kira kami persilakan dari Provinsi Sumatera Barat dulu. Silakan. PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (SUMBAR) Assalammu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Yang sama-sama kita hormati Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak dan Ibu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pertama, kami ingin menyampaikan secara singkat. 1. Komite I dari hasil kunjungan kerja yang kita lakukan lebih kurang satu bulan itu khusus Kota Padang, Ibu Ema dan Pak Afrizal. Kalau moratorium pegawai ini tidak segera dicabut kembali, secara khusus Kota Padang akan kekurangan guru 1200. Khusus Kota Padang. 2. Karena Pansus Agraria sudah selesai, ternyata di Sumatera Barat itu konflik agraria sebanyak 119.300 kasus yang terjadi di Sumatera Barat yang eskalasinya bervariasi. Namun, secara khusus di Sumatera Barat penyelesaiannya masih bisa secara musyawarah dan mufakat. Di sisi lain, kasus ini akan menjadi bom waktu jika tidak diselesaikan secara cepat. 3. Soal UN kita semua sudah tahu. Saya kira ini memang harus menjadi kajian yang mendalam bagi DPD RI untuk segera mengambil langkah-langkah cepat dan strategis karena hampir setiap daerah, kegiatan UN ini mendapat reaksi yang cukup besar. Satu daerah bisa saja berbeda walaupun sudah ditetapkan tanggal ujiannya sama secara nasional, tetapi satu provinsi saja di satu daerah bisa berbeda-beda. Ini kan suatu hal yang harus kita cermati, apa persoalan yang mendasar yang terjadi di republik ini. Tentu atas nama pribadi saya juga menyampaikan kepada teman-teman, Pak Laode sudah mau pindah ke sebelah. Jangan nanti setelah sampai di sebelah, DPD-nya juga tidak diperhatikan. Jangan perdebatannya seperti sekarang DPR dengan DPD, begitu. Pak 13


Adhariani juga sudah mau menyeberang, Pak Afrizal teman saya dari Sumatera Barat sudah menyeberang juga. Saya tidak menyeberang tetap di DPD karena mau mencalonkan sebagai Ketua DPD nanti. Itu kalau terpilih. Tadi sudah diberi rekomendasi oleh Pak yang dari Medan, Pak Parlin sudah kasih rekomendasi, “Jangan mencalon yang lain, calon Ketua DPD saja.” Siap. Kemudian, juga banyak yang sudah pindah sebenarnya. Saya kampanye supaya nanti dipilih saja, Bu, jangan ragu-ragu memilih. Tentunya kita juga berdoa, saat ini saya tahu dan mencatat dengan baik, Saudara kita Budi Doku akan ditentukan pada pukul 14.00 WIB nanti nasibnya. Apakah hasil Mahkamah Konstitusi akan berpihak kepada hasil Pemilunya, mudah-mudahan saja bisa menang dan menjadi wakil walikota di Kota Gorontalo. Ibu Ida juga sudah pindah ke sebelah jadi anggota DPR dan banyak yang lain. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan karena waktunya sepuluh menit. Kita berdoa bersama bagi yang menyeberang jangan sampai, Pak Sofwat juga menyeberang ke sebelah? Belum. Mudah-mudahan dengan adanya perpindahan seperti ini akan memberikan penguatan bagi DPD pada tahun 2014 yang akan datang. Itu harapan kita semua. Selamat Pak Laode, semoga menjadi pimpinan di sana. Billahi taufik walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om santi santi santi om. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Iya, terima kasih Pak Alirman. Kami persilakan, Pak, dari Babel. PEMBICARA : H. ROSMAN DJOHAN (KEPULAUAN BABEL) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan rekan-rekan Anggota DPD, yang kami hormati Pak Sesjen dan jajarannya. Dengan singkat, kami melaporkan hasil kunjungan kerja bagi daerah Bangka Belitung. 1. Dari Komite I secara diambil yang penting-penting saja. Pertama, dari kunjungan kerja atau reses ini, baik di pemerintahan daerah maupun di masyarakat, perselisihan sengketa antara Provinsi Bangka Belitung dengan Kep. Ri, yaitu sengketa Pulau Tujuh yang sampai sekarang belum dapat diselesaikan. Daerah pemerintah Provinsi Bangka Belitung menyarankan supaya ini dapat diselesaikan oleh Departemen Dalam Negeri. Kedua, masalah Pilkada untuk tahun 2013 ini Bangka Belitung ada tiga daerah Pilkada. Pertama, di Kotamadya Pangkal Pinang untuk walikota, Ketua Bupati Bangka Induk, ketiga Bupati Belitung Barat. Dua anggota DPD menjadi calon, yaitu Saudara Bahar untuk Pangkal Pinang dan Ibu Astuti untuk Bupati Bangka. Dari Komite I, masalah pembebasan tanah yang dialami bagi daerah tingkat II ini sangat memberatkan di dalam mereka memperluas pembangunan infrastruktur. Mereka mengharapkan pembebasan tanah ini kiranya dari pemerintah pusat dan provinsi dapat ikut bersamasama dengan daerah tingkat II-nya. 2. Untuk Komite II, itu sangat menyambut dengan adanya Undang-Undang tentang Perkebunan karena di daerah kita menjadi sengketa bagi daerah-daerah perkebunan yang ada di daerah Bangka Belitung, terutama dalam hal memperpanjang hak guna usaha. 3. Komite III, masalah Ujian Nasional. Jadi, disarankan dalam Paripurna ini agar supaya DPD kita, lembaga DPD ini bisa memberi pertimbangan terhadap Ujian Nasional ini di 14


masa yang akan datang. Daerah Bangka juga seperti daerah-daerah lain walaupun pada umumnya berjalan dengan lancer, tetapi ada soal-soal dari satu sekolah untuk sekolah lain kekurangan materi soal. Jadi, menunggu beberapa sekitar di bawah 30 – 45 menit menuju soal-soal di sekolah yang lain. Jadi, disarankan supaya ini pelaksanaannya kiranya dapat dilimpahkan oleh Menteri Pendidikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerahnya. 4. Komite IV. Oleh karena di Komite IV ini ada rencana membuat Rancangan UndangUndang Tabungan Perumahan Rakyat, ini sangat disambut baik oleh masyarakat di sana sehingga DIM yang diminta itu terlampir di depan laporan Komite IV. Untuk diketahui juga, di dalam rangka kita memberi kepada pertemuan kita dengan masyarakat mengenai sosialisasi atas keputusan MK dengan adanya DPR dan DPD setara, ini antusias daripada masyarakat itu dapat dilihat umpamanya dalam ikut pencalonan DPD sekarang ini. Banyak mantan-mantan birokrasi yang ikut untuk bertarung dalam Pilkada DPD tahun depan, seperti mantan gubernur, mantan wakil gubernur, mantan walikota, bahkan walikota yang aktif sekarang ikut juga sebagai anggota DPD. Demikian dari kami dan terima kasih atas perhatian. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Pak Rosman. Berikutnya Papua, silakan. PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA) Para pimpinan sidang, sahabat-sahabat senator se-Indonesia yang kami banggakan, kami cintai. Izinkan saya langsung menyampaikan laporan daerah. Pertama ketika kunjungan teman-teman Anggota MPR yang dipimpin oleh Saudara Ahmad Farhan Hamid beserta timnya telah melakukan pertemuan dengan Kapolda Papua, Gubernur Provinsi Papua, Pangdam Cendrawasih, Anggota DPD serta tokoh-tokoh masyarakat. Dari pertemuan tersebut, dapat diberikan masukan sebagai berikut. 1. Masyarakat di perbatasan menyampaikan bahwa ada masalah batas negara dan batas adat yang menimbulkan permasalahan antara masyarakat di kedua negara tersebut. Batas adat sampai dengan Kalitami, sedangkan batas negara melewati Kalitami. Adat sampai batas yang sekarang ini. Persoalannya kepala suku pemegang hak ulayat, pemilik hak batas negara adalah warga negara PNG. Kegiatan ekonomi di wilayah ini sangat sulit dilakukan oleh masyarakat perbatasan kita karena berada di wilayah adat PNG. Maka, usulnya adalah agar tanah tersebut dibeli saja oleh pemerintah Indonesia agar supaya masyarakat adat kita bisa secara bebas melakukan kegiatan ekonomi. 2. Masyarakat di wilayah perbatasan Skouw masih kegelapan karena tidak ada instalasi listrik yang membutuhkan bantuan alat penerangan dan membutuhkan bantuan penguatan ekonomi masyarakat perbatasan. Oleh karena itu, diminta agar supaya pengawasan terhadap dana pembangunan perbatasan diperketat. Ada indikasi terdapat ketidakefektifan di dalam penggunaan dana tersebut. 3. Hasil pertemuan kunjungan dengan Gubernur Sandau. Saudara pimpinan dan para anggota yang kami hormati, Gubernur Sandau, yaitu perbatasan PNG dengan kita, sangat ramah dan sangat antusias, sangat bersahabat menyambut rombongan ini. Dan, dilaporkan bahwa PNG sedang membangun sekolah internasional pada titik perbatasan. Yang kedua, sedang meningkatkan fasilitas perdagangan. Gubernur Sandau 15


menawarkan kerja sama dengan pemerintah RI, khususnya Provinsi Papua, dengan menawarkan berbagai macam peluang usaha. Ini teman-teman senator yang mempunyai naluri bisnis diundang ke sana karena banyak orang Malaysia bermain di sana, tetapi kita sendiri yang bertetangga dekat malah kurang bermain bisnis di sana. Ini undangan yang simpatik, saya piker, untuk teman-teman pencinta bisnis. Ketua delegasi memberikan respons untuk mempelajari dan akan melanjutkan pada pemerintah pusat. Pimpinan yang kami hormati, kami dari Papua mengusulkan agar supaya Sidang Paripurna penyampaian laporan ini bergairah kami mengusulkan supaya dalam Sidang Paripurna di mana dilaporkan kegiatan di daerah dan aspirasi daerah ini diundang semua departemen. Tidak harus menterinya dating, tetapi barangkali deputi-deputi bagian perencanaan dapat diundang sehingga kita sendiri juga akan menjadi lebih serius di dalam memberikan masukan-masukan ini. 1. Masukan untuk Komite I: a. terbukti akses Pemilukada sangat merusak birokrasi pemerintahan di Papua, pergantian jabatan yang tidak didasarkan pada latar belakang pendidikan, latar belakang profesi dan karier, tetapi lebih didasarkan pada kepentingan politik praktis daripada tim susksesnya; b. ternyata dapat merusak sistem perencanaan pembangunan karena aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak terserap dalam Musrembang tetapi aspirasi-aspirasi politik yang lebih banyak terserap di dalam perencanaan pembangunan itu; 3) meminta kepada Mendagri agar supaya memperhatikan sistem mutasi pegawai negeri dan jabatan-jabatannya dilakukan atas dasar sistem yang baik. Dewan jabatan supaya diaktifkan kembali. 2. Masukan untuk Komite II: a. untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni di Papua cukup besar. Kebutuhan rumah di Provinsi Papua, yaitu Indonesia Bagian Timur, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jaya Wijaya, Puncak Jaya, Yahukimo, dan wilayah pegunungan Jaya Wijaya, Kabupaten Puncak Jaya, daerah-daerah ini sangat tinggi. Ini adalah undangan juga untuk para pengembang bisa membangun usahanya di sana, tetapi juga untuk dapat dijadikan masukan pada Menteri Perumahan; b. begitu juga mengenai sarana dan prasarana untuk beberapa kabupaten harus lebih ditingkatkan demi mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pembangunan pelabuhan di Timika yang akan menjadi pintu gerbang bagi masuknya barangbarang di pedalaman ini perlu dipercepat. Pembangunan jalan yang menghubungkan antara pelabuhan dengan daerah-daerah produksi perlu dipercepat. 3. Masukan untuk Komite III: Salah satu prioritas dalam Undang-Undang Otonomi Khusus adalah bidang kesehatan, tetapi masih banyak masyarakat Papua yang tidak mendapatkan pelayanan di dalam rawat inap. Oleh karena itu harus diprioritaskan dalam pembahasan dengan Menteri Kesehatan: a. pembangunan penambahan rumah sakit di kabupaten untuk rawat inap, serta harus diadakan puskemas-puskemas dengan rawat inap; b. penambahan perlengkapan sarana dan prasarana di rumah sakit, yaitu tenaga medis, paramedis sehingga para pasien dapat dilayani dengan sebaik-baiknya; c. perlu perhatian adanya pemberian insentif kepada para bidan yang bertugas standby 24 jam sama dengan para perawat;

16


d.

perlu dibangun rumah, kopel atau barak bagi pegawai negeri sipil di bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan PNS bidang pemerintahan di daerah-daerah pemekaran.

Pak Pimpinan, jadi daerah-daerah pemekaran ini ada strukturnya, ada organisasinya, tetapi tidak ada fasilitas untuk tidur, membuat para pegawai ini tidak tinggal di tempat tugasnya. Sehingga, wajarlah bilamana rakyat Papua marah karena tidak terlayani. 4. Untuk Komite IV: a. pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan. Masih terdapat kendala, yaitu mengenai kepatuhan sukarela wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang tidak melaksanakan self resisment dengan benar dilakukan imbauan, konseling, dan pemeriksaan; b. mekanisme pembagian hasil kepada daerah-daerah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bertugas mengumpulkan pajak sebanyak-banyaknya dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, tetapi dirasakan pembagiannya kepada daerah. Ini yang tidak berimbang; c. sehubungan dengan ditetapkan PBB sektor pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah paling lambat 1 Januari 2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, baru dua kabupaten telah dialihkan kepada daerah pada tahun 2013 ini, di Kabupaten Fak-Fak, di Papua Barat, dan Kabupaten Mimika di Papua. Sisanya baru nanti pada tanggal 1 Januari 2014. Implementasi di lapangan tentang pengalihan PBB sektor perkotaan dan pedesaan berjalan dengan lancar. Data yang harusnya diberikan kepada semua dalam bentuk hard and softcopy, hal ini sesuai dengan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan; d. mengenai koperasi diharapkan dapat didorong agar supaya koperasi dapat menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi kerakyatan. Pada saat ini, peranan koperasi semakin surut, semakin tenggelam. Oleh karena itu, disarankan agar supaya dibenahi keanggotaan dengan melakukan pendidikan para anggota dan pembangunan pasar bagi komunitas-komunitas rakyat. Diharapkan koperasi dapat menjadi penampung komoditas-komoditas daripada rakyat; 5) menerapkan teknologi untuk produksi dan pengolahan bahan baku agar supaya mempunyai nilai tambah. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Waktu, Pak, waktu telah selesai. PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA) Kalau begitu terakhir saya sampaikan hasil pemeriksaan BPK. Ternyata dari laporan Ibu Ibo yang kemarin ke BPK, setelah kita mendapatkan laporan dari BPK tadi, ini temuan di BPK di Papua ini sangat besar. Diketemukan ada Rp5 triliun temuan yang sekarang sudah ditindaklanjuti baru Rp1 triliun. Sedang dalam proses itu Rp3,3 triliun, dan terdapat perkiraannya terdapat yang tidak dapat lagi ditindaklanjuti itu ada Rp702 miliar. Terhadap yang tidak dapat ditindaklanjuti ini, kita mengusulkan supaya ada kebijakan untuk pemutihan atau dialihkan kepada piutang negara sehingga tidak mengganggu neraca daripada APBD yang selalu disclaimer karena aset-aset daerah ini. Ini usulan daripada Papua.

17


Kami melampirkan semua data-data yang dibutuhkan oleh masing-masing komite. Barangkali nanti dapat dikutip dari sini untuk dapat ditindaklanjuti dalam rapat kerja dengan para menteri terkait. Sekian dan terima kasih, Ketua. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Pak Paulus. Sulawesi Barat? Belum ada orangnya. Papua Barat? Belum siap juga. Lampung? Iya. PEMBICARA : ISWANDI, A.Md. (LAMPUNG) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om swastiastu. Saya hanya ingin melaporkan sedikit saja tentunya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua yang saya hormati, teman-teman Anggota DPD RI yang saya ucapkan selamat yang telah mendaftar tentunya. Kalau yang mau pindah ke sebelah, saya ucapkan semoga berjuang untuk DPD juga. Laporan saya reses saya mulai. 1. Komite I, yaitu di bidang KPU yang telah membuka kemarin ditutup pada tanggal 22. Tentunya saya sangat mengapresiasi yang mencalonkan menjadi calon Anggota DPD RI itu sebanyak 31 dengan kuota 27 untuk laki-laki dan 4 untuk wanita. Nah, ini sangat menurun drastis karena pada waktu periode 2009 – 2014 itu mencapai 58. Nah, ini tentunya ternyata perjuangan untuk masuk DPD ini sangat berat, makanya temanteman juga tidak banyak mendaftar lagi. Saya ucapkan juga kepada DOB (Daerah Otonomi Baru) yang telah dilantik kemarin dengan pejabat bupatinya, yaitu Bapak Kirlani. Nah, ini tentunya DPD sangat apresiasi karena pada waktu itu adanya pemekaran ini dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, yaitu untuk wilayah Pesisir Barat. Nah, ini tentunya dengan adanya pemekaran ini mendapatkan pelayanan yang lebih baik. 2. Komite II, ini masih banyaknya saluran irigasi yang rusak. Tentunya ini pada temanteman Komite II sangat mendapat perhatian. Karena apa? Makin lama makin berkembang penduduk kita, kebutuhan bahan pokok kita semakin meningkat. Tetapi, di sisi lain infrastruktur kita juga tidak menunjang. Nah, ini yang sangat kita sayangkan. Adanya masukan bahwa subsidi pupuk juga menurun. Nah, ini seharusnya ini menjadi perhatian kita. Karena apa? Lahan pertanian kita ini sudah sangat tergantung terhadap pupuk kimia sehingga kalau nantinya ini menurun saya khawatir produksi pangan kita juga ikut menurun. Apalagi, infrastruktur yang lain juga tidak menunjang. Masih banyak sektor usaha kecil yang sangat mengalami kesulitan ini butuh pendampingan tentunya. Beberapa kali kita sampaikan, tetapi di dalam pelaksanaannya juga masih sulit. KUR yang menjadi suatu andalan Kredit Usaha Rakyat juga tidak bisa memberikan peningkatan terhadap usaha rakyat yang ada di daerah banyaknya kendala. Tentunya ini pendampingan penting. 3. Komite III ini mengenai tentang UN yang sangat berhasil di Provinsi Lampung. Tentunya persiapannya sudah sesuai dengan standar operasional Ujian Nasional sehingga ini terlaksana dengan baik. Dan, adanya SMK ini tentunya diharapkan harus adanya penerimaan guru. Karena apa? Kalau ini tidak disisasati nanti yang sudah

18


waktunya pensiun ini segera pensiun sehingga kekurangan-kekurangan itu tidak terakomodasi. Kadang-kadang kita ini regenerasinya selalu telat. Ini yang terpenting. 4. Komite IV, yang sangat saya tekankan tentunya, yaitu adanya Pajak Pertambahan Nilai yang hampir setiap provinsi itu memiliki, tetapi di dalam pungutannya itu lari ke pusat semua. Jadi, ini hasil diskusi bahwa diharapkan Pajak Pertambahan Nilai ini dapat lari ke daerah. Karena, ini dapat meningkatkan dalam pembiayaan infrastruktur karena banyak infrastruktur kita yang tentunya di dalam melayani kendaraan itu sangat luar biasa, tetapi pertambahan nilainya untuk infrastruktur kita sangat lambat, tidak sesuai dengan pertambahan kendaraan itu sendiri, pertambahan perdagangan itu sendiri, termasuk pelayanan ekspor impor. Ini tentunya kami DPD, terutama Komite IV, dapat memberikan penekanan pada Pajak Pertambahan Nilai untuk lari ke daerah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya masing-masing bisa mendapat perhatian. Terima kasih. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi santi santi om. Selamat siang. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Berikutnya, kami persilakan kepada rekan dari Riau. Jambi? Nanti setelah itu baru menyusul. Sudah terlanjur. PEMBICARA : Dra. Hj. JUNIWATI T. MASJCHUN SOFWAN (JAMBI) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om swastiastu. Yang saya hormati Pimpinan DPD beserta seluruh Anggota DPD. Yang juga saya hormati Bapak Plt. Sesjen dan seluruh jajarannya. Sebelum saya menyampaikan laporan, patut kiranya kita semua menyampaikan selamat kepada kita semua yang telah berhasil untuk dikembalikan wewenang kita dengan menangnya judicial review yang telah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi dan sebagaimana yang dilakukan oleh Pimpinan saat ini, kami juga telah menerima tanda penghargaan atas keberhasilan Rancangan Undang-Undang DIY. Sebaiknya juga terhadap keberhasilan ini Pimpinan itu juga memberikan penghargaanlah karena itu juga adalah hasil kerja keras kita semua, terutama Tim Litigasi dan Pimpinan itu sendiri. Tepuk tangan. Terima kasih. Pak Wayan ada tidak di sini? Pimpinan Tim Litigasi. Lagi mengumpulkan KTP barangkali. Baik, ini ada beberapa permasalahan yang kami temui saat reses di Provinsi Jambi. 1. Yang berkaitan dengan Komite I. a. Saat ini, pemerintah provinsi berencana untuk membangun pelabuhan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nanti namanya Pelabuhan Ujung Jabung. Di sini akan berakibat tergusurnya 62 KK. Sepertinya memang sedikit, tetapi lahan yang mereka miliki itu cukup luas dan pada pembangunan tahap pertama ini yang akan dijadikan lokasi pelabuhan ada 104,32 hektar. Itu masih tahap pertama. Oleh karena itu, kami menemui dari bidang pemerintahan, apakah mereka sudah 19


melaksanakan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Karena, ini kalau tidak dilaksanakan sesuai dengan UU nantinya akan timbul berbagai macam persoalan-persoalan dengan tergusurnya, mungkin lebih banyak daripada 66 KK nantinya. Dan, setelah diadakan pertemuan ternyata memang saat ini sedang melakukan istilahnya itu tahap perencanaan dan pengadaan tanah serta persiapan pada tanah tahap melaksanakan konsultasi publik. Jadi, ternyata sudah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun, menurut hemat kami ini harus tetap dilaksanakan pengawasan. b. Kemudian yang kedua adalah mengenai UU No. 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang. Ini masalah klasik yang belum selesai-selesai. Untuk Provinsi Jambi, belum berlaku Perdanya karena sedang menunggu penomoran dari Kemendagri. Sehingga, dengan menunggu-menunggu ini, maka tata ruang di Provinsi Jambi itu masih banyak mengalami permasalahan sebagaimana di provinsi lainnya juga. Ini hanya sebagai contoh, pemprov mengakui ternyata masih banyak persoalan aset berupa lahan mirip pemerintah yang bersengketa dengan pihak lain. Jadi, terbit sertifikat ganda atau bisa dikatakan juga sertifikat yang tumpang tindih. Saya kira pembenahan ini harus berawal dari BPN Wilayah Provinsi Jambi. c. Mengenai pengawasan Pemilukada, pesta demokrasi Pilkada di tahun 2013 ini sudah diawali dengan satu daerah, yaitu Merangin. Kemudian, nanti bulan Juni, Kota dan kemudian Kerinci. Dan, berikutnya tentu saja ke Pemilu tahun 2014. Kita menargetkan Pemilukada dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Dan, selama ini memang Pak Pimpinan Pemilukada di Provinsi Jambi itu berjalan dengan aman dan sukses. Mudah-mudahan hanya sampai, ketidakpuasan yang kalah itu hanya sampai mengajukan ke MK saja, tetapi antartim sukses itu tidak terjadi aksesakses, seperti adanya permusuhan dan sebagainya. Namun, tidak bisa dipungkiri tetap saja ketidaknetralan PNS di dalam pemilukada ini kita rasakan. Bahkan, di Kabupaten Merangin sebelum terjadi Pemilukada banyak sekali PNS yang tidak bergabung dengan incumbent itu sudah dipecat-pecat atau dimutasi dan sebagainya. 2. Komite II, ini masalah klasik juga. a. Pupuk masih menjadi permasalahan yang selalu dikemukakan oleh masyarakat. Pupuk, subsidi masih banyak dijual dengan harga eceran tertinggi, dan distribusi pupuk yang tidak tepat sasaran, kelangkaan pupuk itu sendiri, dan lemahnya pengawasan terhadap masalah ini. Untuk menanggulangi, sarannya adalah melaksanakan pelatihan pembuatan pupuk organik kepada petani agar petani tidak tergantung pupuk yang disediakan oleh pemerintah. Ini bisa menjadi program kampanye juga ini, teman-teman ya. Pelatihan pembuatan pupuk organik. b. Masalah jalan, Komite II, saat ini kondisi jalan di Provinsi Jambi relatif baik, kami rasakan sendiri, dibandingakan sembilan bulan sampai satu tahun yang lalu. Yang masih rusak adalah kalau kita memasuki Kabupaten Kerinci itu daerah Sanggaran Agung dan Kecamatan Sungai Jambu serta Kecamatan Merangin. Untuk jalanjalan lainnya, Pemda Provinsi Jambi sudah menganggarkan lebih dari seperempat APBD-nya untuk perbaikan jalan dan ini sudah kami rasakan sendiri. Tetapi, yang dikhawatirkan adalah apabila Perda Provinsi Jambi No. 8 tentang penyelenggaraan jalan untuk angkutan hasil tambang, perkebunan, dan lainnya sampai saat ini masih dimoratorium. Janjinya hanya tiga bulan, kalau tiga bulan ini sudah lewat, dengan alasan masih menunggu peraturan gubernur untuk masalah teknisnya, antara lain juga diharapkan para investor itu membuat jalan alternatif atau melalui sungai. Kalau menunggu itu, menurut hemat kami, waktunya akan panjang sekali. Dan 20


sementara menunggu, maka jalan-jalan yang sudah diperbaiki dengan menggunakan anggaran yang demikian tinggi akan rusak lagi karena saya melihat sendiri bahwasanya truk-truk yang digunakan untuk mengangkut batu bara maupun kelapa sawit, istilahnya CPU, itu tonasenya luar biasa besar. Maksudnya, melebihi tonase jalan. Untuk mengatasi hal tersebut, sementara pihak pemerintah provinsi mengalihkannya ke truk-truk yang lebih kecil, tetapi jumlahnya bisa 3 – 4 kali lipat sehingga sama saja. Lebih kecil truknya, tetapi lebih banyak. Nah, untuk hal ini kita harus mendesak kepada pemerintah supaya moratorium dicabut dan segera Perda dijalankan. 3. Komite III a. masalah ketenagakerjaan. Maraknya pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri melalui jalur ilegal membuat masyarakat dan daerah berharap agar DPD mendesak pemerintah, terutama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk menertibkan penyediaan jasa pemberangkatan TKI dan memberikan perlindungan maksimal terutama terhadap tenaga kerja perempuan yang sudah berada di luar negeri. b. Kemudian, bidang pemberdayaan perempuan. Masyarakat dan komunitas perempuan di daerah, terutama di Jambi, berharap agar keterwakilan perempuan di DPR RI pada pemilihan umum dapat terpenuhi sebanyak 30%. Kalau hanya calon, itu memang sudah hampir semua partai. Tetapi, untuk bisa menduduki, ini tentu saja tergantung kembali kepada kaderisasi oleh partai politik. DPD RI mengharapkan juga bisa mendorong lebih banyak keterlibatan perempuan di lembaga legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui pembelajaran politik perempuan yang efektif dan terukur. 4. Kemudian, berkaitan dengan Komite IV ini adalah masalah klasik. Saya tidak akan membacakan, banyak sekali. Jadi ,masalahnya adalah masalah Dana Bagi Hasil (DBH) pajak yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah pusat sangat merugikan pemerintah daerah. Itu saja laporan yang dapat kami sampaikan, hasil reses dari Provinsi Jambi. Sekian dan terima kasih. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi santi santi om. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Ibu. Kami persilakan Riau. Ini kita harus sepakat dulu kita harus lanjutkan setelah, sekarang jam 12 kurang 10 menit, kita skors jam berapa? Karena, kita harus pasti kita akan skors sidang ini sehingga kita harus pastikan dulu. Kita berhenti lebih awal, mulainya juga harus lebih awal. Jam 12 ya? Jam 12, berarti satu lagi setelah ini. Kep. Ri ya dengan Jawa Tengah. PEMBICARA : MUHAMMAD GAZALI, Lc. (RIAU) Terima kasih, Pimpinan yang telah memaafkan saya karena saya ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om swastiastu. 21


Pimpinan yang saya hormati, Bapak-Ibu Senator DPD RI yang saya muliakan. Bersyukur kepada Allah SWT pada hari ini kita bisa melaksanakan tugas kita yang mulia ini. Dari Provinsi Riau tidak banyak, Pimpinan, yang kami bacakan di sini. Yang banyaknya ini nanti akan kami serahkan langsung kepada Pimpinan. 1. Pertama yang sepakat kami berempat untuk disampaikan kepada Pimpinan secara khusus dan kepada seluruh Anggota DPD agar memperhatikannya, yaitu pelaksanaan Islamic Solidarity Games (ISG) yang berada di Provinsi Riau. Agenda ini sebenarnya sudah siap untuk digelar dengan berbagai persiapan dan kerja keras dari pemerintah daerah, sampai-sampai recruitment dari mahasiswa, tokoh masyarakat, lembaga adat, dan lain-lainnya sudah dilaksanakan. Namun, keputusan Kementerian Pemuda dan Olahraga secara sepihak telah memindahkan lokasi pelaksanakan ISG ini dari Provinsi Riau ke Jakarta. Dan, ini sangat merugikan masyarakat Riau secara umum, baik secara moriil maupun materiil yang sudah dikeluarkan. Kalangan mahasiswa, masyarakat, tokoh-tokoh adat meminta kepada DPD RI agar permasalahan ini dituntaskan dengan sebaik-baiknya dan agar DPD RI dari Provinsi Riau menjaga marwah nama baik Provinsi Riau, terutama antara hubungan pusat dan provinsi. Oleh karena itu, kami di sini meminta dan memohon kepada Pimpinan yang kami hormati agar diadakan pembahasan pertama antara kita DPD RI dan Pimpinan memfasilitasinya dan juga mengundang Kementerian Pemuda dan Olahraga menjelaskan kepada kita, kenapa hal ini bisa terjadi. Dan, juga kami memohon dan berharap agar pemerintah pusat lebih intensif lagi dalam mengadakan hubungan yang baik dengan pemerintah provinsi maupun di daerah masing-masing. Itu yang sepakat kami berempat, Pimpinan. 2. Untuk Komite I, alhamdulillah Panitia Pemekaran Indragiri Selatan, pecahan insya Allah dari Indragiri Hilir, telah menyelesaikan kelengkapan administrasi untuk daerah otonomi baru sebagaimana yang diatur dalam PP No. 78 Tahun 2007 dan memohon kepada kita semuanya DPD RI untuk mendukung pemekaran daerah Indragiri Selatan guna mendapatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat yang sangat jauh dari pelayanan pemerintahan. 3. Komite II. Hingga kini konflik agraria masih menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Seiring waktu, masalah konflik agraria seolah menjadi semakin bertambah dan tidak berkesudahan. Upaya-upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh DPD RI ternyata belum cukup kuat untuk ditindaklanjuti dengan cepat oleh para pemangku kepentingan di daerah. Sementara itu di sisi lain, kembali berjatuhan korban jiwa, seperti yang terjadi di Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Indragiri Hilir. Kejadian yang telah berlarut-larut di PTPN Lima sebagaimana juga terjadi di Kabupaten Kuansing dan Sinama Nenek yang berada di Kabupaten Kampar. Oleh karena itu, DPD RI diharapkan dapat terus berupaya mencari terobosan-terobosan dalam penyelesaian konflik agraria ini dan terus mendorong pemerintah pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia, untuk terlibat secara langsung memimpin reformasi agraria. 4. Untuk Komite III, kami masih mendapatkan, sangat banyak mendapatkan aspirasi tentang pelaksanaan UN. Dan, rata-rata masyarakat di Provinsi Riau meminta UN ini ditindaklanjuti dan dievaluasi sebelumnya. Kenapa carut-marut ini bisa terjadi di negeri kita yang kita cintai ini. 5. Untuk Komite IV, kami berempat terutama Pak Abdul Gaffar Usman yang telah melaksanakan resesnya di Kabupaten Indragiri Hulu, setiap turun ke daerah, banyak masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan dana sosial dari DPD RI, baik itu kegiatan sosial masyarakat maupun untuk kepentingan agama maupun peningkatan ekonomi. Oleh karena itu, kami memasukkan ini menjadi bagian terpenting bagi kita semuanya untuk DPD RI perlu dianggarkan dana bantuan sosial DPD RI. Saya rasa semuanya setuju ini ya. 22


Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Sempurnanya nanti ada di bundel ini. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi santi santi om. Salam sejahtera bagi kita semuanya. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih pada Pak Kiai. Berikutnya, Kep. Ri. Saya kira ini catatan dari, sambil jalan, catatan dari Riau tadi, khususnya pelaksanaan pemindahan lokasi ISG (Islamic Solidarity Games). Ini perlu saya kira ditindaklanjuti untuk agar rekan-rekan kita dari Riau, masyarakat Riau, pemerintah Riau, itu memperoleh kejelasan dari pihak yang terkait. Ini Komite III saya kira perlu kita minta untuk menindaklanjuti ini. PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, SE., MM. (KEPULAUAN RIAU) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om swastiastu. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPD RI, Ibu Wakil Ketua yang cantik jelita, teman-teman sekalian Anggota DPD yang saya cintai yang sudah rindu betul saya sudah lama tidak berjumpa. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Sri murni hiasan tamu/ Indah mekar tepian keramat/ Hari ini kita Anggota DPD bertemu/ Sampaikan aspirasi nan merupakan amanah rakyat. Alhamdulillah, kita bertemu di sini dan saya akan menyampaikan sedikit laporan. Tidak panjang, tetapi sangat penting. Nah, pertama saya ingin menyampaikan bahwa berdasarkan pengalaman kami ternyata memang DPD sangat dipercaya dan masyarakat betul-betul menyampaikan aspirasinya sampai-sampai aspirasi keluarganya juga disampaikan. Tetapi, saya juga bisa mendukung Pak Kiai karena kita itu dianggap bonafid, Pak Laode, Bu Hemas. Jadi, kita ngumpet-ngumpet juga karena semua minta bantu kan, padahal kita sendiri lagi perlu bantuan begitu ya, Pak, ya. Jadi, ini saya menggarisbawahi. Baiklah, Anggota DPD yang saya banggakan yang saya hormati, Pimpinan yang saya inikan. Nah, saya ingin sedikit menyampaikan di sini adalah mengenai masalah permasalahan pengelolaan daerah perbatasan. Kami menemui bahwa, mohon maaf, bahwa kita perlu memperhatikan betul-betul daerah perbatasan karena jangan sampai kita kehilangan segala-galanya. Saya selalu mengulang-ulang karena pengambilan hasil alam, hasil laut, dan lain-lain. Nah, saya ingin mencontohkan, Pak Pimpinan dan Ibu Pimpinan, bahwa misalnya di daerah kami, daerah Lingga dan Natuna, penghasil gas terbesar adalah Natuna. Sejak lima puluh tahun yang lalu saya waktu kecil, tambang timah di Lingga. Tetapi, keadaan masyarakatnya, keadaan sekolah, dan bagaimana mereka bisa keluar dari kemiskinan dan kebodohan, sama sekali sudah lebih berapa puluh tahun merdeka, tidak ada. Hasil alam diekspor terus, diambil terus, tetapi masyarakat sama sekali tidak menikmati. Seperti misalnya, Lingga itu tambang timah dari saya kecil saya ingat terbesar. APBD-nya sekarang masih Rp791 miliar dan keadaannya jalan masih jelek, anak-anak tidak bisa sekolah, nah itulah kenyataan yang ada. Padahal, mereka daerah kaya. Sampai mereka mengatakan, “Apakah kita harus mengikuti negara lain, tidak menjadi Indonesia.” Ada 23


pemikiran demikian. Nah, itu yang saya rasa perlu kita garis bawahi, apakah memang perlu ada pemekaran atau bagaimana, anggaran juga harus dari pusat, harus lebih banyak diperhatikan untuk daerah-daerah tersebut. Masalah infrastruktur, masalah permukiman yang sudah sama sekali tidak memadai, sangat memprihatinkan. Berapa tahun kita merdeka, Pak? 68 ya, 68 tahun merdeka kan. Apakah demikian ya, tetapi begitulah kenyataan yang terjadi. Nah, kemudian saya rasa pelayanan sosial, rumah sakit, sekolah, anak masih bodohbodoh tidak bisa sekolah, kemudian mohon maaf ya, itulah pembinaan terhadap masyarakat miskin tidak ada, lokasi permukiman tidak ada, semuanya sangat memprihatinkan. Saya pernah mengajak Ibu Istib ke satu tempat. Ibu istib sampai kaget, “Oh, begini ya,” katanya. Kalau miskin di Jawa, masih bisa dijangkau. Tetapi, kalau miskin di pelosok sana sangat, sangat, sangat memprihatinkan. Itulah masalah perizinan. Kemudian, masalah lain mungkin nanti saya serahkan saja karena yang lain sudah tidak sabar. Saya juga sudah lapar, Pak Laode. Pertambangan bauksit di Tanjung Pinang yang selalu diambil bauksitnya. Kemudian, penataan ruang yang tidak beres-beres mengenai penataan ruang. Kemudian, kita mengharapkan kalau memang rentang kembali luas, pemekaran juga supaya bisa diizinkan, bukan kepentingan politis. Kemudian, permasalahan hutan lindung dan hak pengelolaan lahan yang tidak jelas, itu masih merupakan masalah selain permasalahan infrastruktur, permasalahan pemberdayaan sumber daya kelautan dan nelayan. Mohon maaf seperti itu, semua dicuri, nelayan miskin. Masa kita ikhlas membiarkan ya, Bu Juniwati Masjchun Sofwan. Itulah mungkin yang saya ingin sampaikan. Komite III mengenai permasalahan Ujian Nasional, itu juga terjadi di tempat kami, apalagi di tempat kami. Mohon supaya betul-betul kita bisa mengkaji kembali. Terima kasih. Mudah-mudahan yang penting kita DPD menunjukkan usaha-usaha kita untuk mengentaskan kemiskinan dan kebodohan di Indonesia ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Jam 12.05, masih ada satu lagi atau kita stop, break? Sampai Jawa Tengah. PEMBICARA : DENTY EKA WIDI PRATIWI, SE. (JAWA TENGAH) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om swastiastu. Yang saya hormati Pimpinan Sidang, Pimpinan DPD beserta Ibu, dan juga yang saya hormati jajaran Sekretariat Jenderal DPD, teman-teman, saudara-saudaraku sekalian yang saya banggakan. Provinsi Jawa Tengah melaporkan hasil kegiatan penyerapan aspirasi dengan beberapa permasalahan yang menjadi keprihatinan kita bersama, hampir dan menjadikan isu nasional di seluruh penjuru pelosok tanah air terkait dengan carut-marutnya penyelenggaran Ujian Nasional di beberapa daerah. Walaupun masalah kecil, tetapi memprihatinkan manakala lembar jawaban siswa sangat-sangat tidak berkualitas. Kemudian, terkait dengan beberapa persoalan mengenai ketenagakerjaan, yaitu nasib tenaga harian lepas, tenaga bantu penyuluh pertanian yang telah direkrut pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk membantu program peningkatan produksi pangan sejak 2007 juga nasibnya tidak jelas. Berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah di Jawa Tengah, serentak yang akan dilaksanakan tanggal 26 Mei 2013 ini adalah pemilihan kepala daerah untuk 24


pemilihan gubernur Jawa Tengah dan dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kudus dan Kabupaten Temanggung. Secara rinci, penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah anggota DPD RI Provinsi Jawa Tengah kami sampaikan sebagai berikut. 1. Komite I a. Terkait beberapa permasalahan masih banyaknya rumah tidak layak huni menjadi kendala tersendiri dalam rangka pengembangan lingkungan permukiman yang sehat. Untuk itu, pemerintah melalui kementerian terkait hendaknya mengalokasikan anggaran untuk pemugaran RTLH di Provinsi Jawa Tengah lebih banyak lagi. b. Terkait dengan beberapa masalah pembuatan akta dan sertifikat tanah juga merupakan persoalan tersendiri di mana bukti autentik kepemilikan sebidang tanah oleh masyarakat masih menjadi persoalan manakala sangat sulit didapatkan. Sehingga, pemerintah seharusnya dapat mengalokasikan program-program, seperti Prona, SMS lebih besar bagi masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu. c. Terkait dengan konflik lahan dan konflik agraria masih mewarnai sejumlah kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, terutama masalah konflik lahan hutan, kawasan hutan. 2. Komite II a. Terkait kebijakan harga BBM yang kembali menimbulkan ketidakpastian di dalam masyarakat sehingga mengharapkan pemerintah tidak boleh menjadikan kebijakan harga BBM sebagai bagian dari pencitraan politik. Apalagi, ini sudah mau masuk dalam tahun-tahun politik. b. Eskalasi konflik agraria seperti kami sampaikan di atas, pelibatan Perum Perhutani, PTPN, dan perusahaan swasta dengan masyarakat yang terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga konflik ini juga banyak disertai dengan kekerasan akibat aksi daripada masyarakat yang sudah tidak sabar lagi terkait dengan penyelesaian konflik. 3. Komite III Dalam hal ini, beberapa hal yang disampaikan masalah Ujian Nasional sehingga mengharapkan bahwasanya: a. Ujian Nasional tidak dipakai sebagai penentu kelulusan siswa; b. Ujian Nasional perlu ditata kembali. Jika tidak bisa, lebih baik UN tidak dilaksanakan; c. Kurikulum 2013 sebaiknya jangan diterapkan tergesa-gesa karena tentunya guru masih jauh dari yang kita harapkan untuk disiapkan kembali, baik naskah kurikulum juga masih carut-marut. 4. Komite IV Terkait pengurangan BBM nonsubsidi, terutama solar yang kemarin sangat-sangat dirasakan dan walaupun sekarang sudah berangsur-angsur lancar, tetapi ini menjadi catatan kita bersama bahwasanya DPD RI sebaiknya dapat mengadakan RDPU dengan kementerian terkait, berkaitan dengan kebijakan ini supaya tidak terjadi lagi isu-isu yang sifatnya sangat-sangat merugikan masyarakat secara umum. Demikian, beberapa hal yang perlu kami sampaikan, dan tentunya secara rinci sudah kami akan sampaikan dalam laporan secara tertulis dan kemudian bisa ditindaklanjuti melalui komite-komite dan alat kelengkapan terkait. Terima kasih.

25


Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi santi santi om. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Bu Denti. Dengan berakhirnya laporan dari Jawa Tengah, saya kira sesuai dengan kesepakatan tadi, kita akan skors dulu sampai jam 13.30. Tetapi, kalau kita mendengar tadi sebetulnya beberapa informasi yang diberikan oleh daerah itu satu yang hampir semuanya menyebutkan Ujian Nasional. Coba kita cermati daerah-daerah yang lain. Karena, Ujian Nasional yang tahun ini sebetulnya menurut kami sebagian itu terparah di sejarah republik. Keterlambatan sebelas provinsi, dan itu semuanya di kawasan timur itu menjadikan kami semua terpukul. Ternyata, bukan saja di daerah yang terlambat Ujian Nasionalnya atau bahan tesnya itu dan lembar jawabannya, tetapi juga di daerah yang tidak terlambat juga turut bermasalah. Karena kita cermati ini, saya kira akan menjadi salah satu suara dari DPD yang akan coba digulirkan ke pabrik dan untuk bahan advokasi kita dalam rangka mengevaluasi kebijakan Ujian Nasional. Saya kira itu. Dengan demikian, atas persetujuan rekan-rekan Anggota DPD, sidang saya skors sampai dengan jam 13.30. KETOK 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 12.15 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 14.00 WIB

PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Bapak dan Ibu sekalian, assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita sudah menunggu 30 menit, kita mulai saja supaya kita bisa menyelesaikan Sidang Paripurna ini. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Untuk kita bisa melanjutkan, saya kira skors kami cabut. KETOK 1X Kita lanjutkan laporan dari Provinsi Sumatera Selatan. Kami persilakan. PEMBICARA : ABDUL AZIZ (SUMSEL) Laporan kegiatan di daerah Anggota DPD RI di Provinsi Sumatera Selatan. 26


Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Puji syukur marilah kita sampaikan senantiasa kehadirat Allah SWT YME karena berkat limpahan hidayah, taufik, rahmat, dan nikmat-Nya, kita dapat menjalankan kegiatan di daerah pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2012 – 2013 dengan baik. Mulai dari tanggal 9 Maret 2013 sampai dengan 28 April 2013. Saudara Pimpinan DPD RI, saudara-saudari Anggota DPD RI, saudara Sesjen dan Wasesjen, hadirin-hadirat yang berbahagia. Kegiatan di daerah Sumatera Selatan dalam Masa Sidang III Tahun Sidang 2012 – 2013 ini, dilaksanakan dengan mengadakan dengar pendapat dan pertemuan sebagai berikut. 1. Dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan. 2. Dengan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. 3. Dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin. 4. Dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas. 5. Dengan Dinas Pendidikan dan Pertambangan Kabupaten Lahat. Berdasarkan hasil rapat kerja dan dengar pendapat tersebut di atas, terdapat beberapa poin penting aspirasi daerah yang perlu kami sampaikan dalam Sidang Paripurna terhormat ini sebagai berikut. 1. Komite I, KPU dan Bawaslu Sumsel mendapat informasi bahwa KPUD telah menetapkan tahapan jadwal dan telah menyiapkan perangkat pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan, seperti PPK, PPS, dan TPS. Selain itu, kenaikan honor penyelenggara Pemilu yang diatur dalam Perpres, ini untuk semua penyelenggara Pemilu, No. 11 Tahun 2013 sampai saat ini belum ada realisasi dari pemerintah. Untuk masalah yang lokal, status pinjam pakai kantor KPU yang merupakan gedung milik Korpri menjadi kendala untuk melakukan renovasi kantor melalui anggaran APBN. Mungkin saja ini juga ditemui oleh KPU-KPU di daerah lain. 2. Komite II, perkebunan. Berdasarkan hasil rapat kerja dengan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, ada berbagai masalah. Terutama, yang paling menonjol adalah soal sertifikasi lahan untuk penjaminan kredit. Untuk itu, kami usulkan untuk pemerintah harus segera menggalakkan program sertifikasi lahan untuk memberikan kemudahan pengajuan sertifikasi bagi petani perkebunan. Selanjutnya, pemerintah perlu menyelesaikan berbagai persoalan tumpang tindih lahan perkebunan guna kepastian hukum bagi usaha perkebunan tersebut. Selanjutnya, di bidang pertambangan batu bara, terutama di Sumatera Selatan, penghentian pengangkutan batu bara di jalan umum melalui surat edaran Gubernur ini berdampak pada pendapatan daerah Kabupaten Lahat yang turun secara signifikan. Untuk itu, harus dilakukan mencari solusi untuk bagaimana membangun jalan khusus untuk pengangkutan produksi batu bara tersebut 3. Komite III, di bidang pendidikan. Masih banyaknya pembangunan sarana dan prasarana yang belum berkualitas hingga perlunya pemerintah harus meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana tersebut untuk menjamin mutu pendidikan di daerah. Kedua, masih kurangnya tenaga guru di daerah hingga perlu ada penambahan hingga pemerintah harus segera menuntaskan penyelesaian pengangkatan guru honorer agar kekurangan guru dapat dipenuhi. Masih di Komite III, di bidang kesehatan, masih rendahnya rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk yang masih jauh dari target nasional. Maka, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan jumlah rasio perbandingan jumlah tenaga medis tersebut dengan jumlah penduduk.

27


Yang terakhir kami akan sampaikan di Sidang Paripurna yang berbahagia ini, kemarin di Kabupaten Musi Rawas terjadi tragedi, mungkin ini secara nasional, penembakan empat warga Musi Rawas yang melakukan unjuk rasa dalam menuntut pemekaran kabupaten Muratara. Kejadian ini terus berlanjut dan saya kira harus ada semacam investigasi dari DPD. Pada Pimpinan, kami harapkan untuk kalau bisa turun langsung melihat kondisi lapangan di Muratara hingga kejadian seperti ini mungkin tidak perlu terjadi lagi. Sehingga, DPD bisa dapat melakukan advokasi untuk masalah-masalah pemekaran ini. Kami melalui forum ini mengucapkan belasungkawa dan berduka cita atas meninggalnya rakyat yang tidak berdosa ini yang ditembak oleh aparat keamanan yang membabi-buta. Dan, ini tidak perlu terjadi seharusnya jika pimpinan di republik ini bijak dalam melakukan pengambilan keputusan. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi santi santi om. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Iya, terima kasih dari Sumatera Selatan. Karena dari Bengkulu kosong, kita lanjut ke DIY dan bersiap mungkin Bali. PEMBICARA : H. CHOLID MAHMUD, ST., MT. (DI YOGYAKARTA) Ibu Wakil Ketua DPD yang saya hormati, para Senator Republik Indonesia yang terhormat, para calon anggota DPR yang saya hormati,. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Anggota DPD sudah senator. Oh ya satu lagi, calon pimpinan DPD yang saya hormati. Berdasarkan kunjungan kerja ke daerah keempat anggota DPD dari DIY, ada beberapa isu yang perlu kami sampaikan di dalam kesempatan ini yang selengkapnya isu-isu itu akan kami kirimkan ke komite-komite terkait. 1. Terkait dengan Komite I, isu keamanan dan premanisme di DIY cukup menjadi keluhan masyarakat pada bulan-bulan yang lalu. Oleh karena itu, masyarakat di DIY meminta perhatian secara serius terhadap persoalan isu keamanan ini. Yang kedua, ada banyak masukan dari masyarakat DIY terkait dengan pemilihan kepala daerah yang umumnya berbiaya tinggi. Sehingga, mereka meminta kepada DPD untuk memikirkan sistem Pilkada yang tidak berbiaya tinggi dan tidak mendorong terjadinya korupsikorupsi. Yang ketiga, deputi juga diminta oleh masyarakat DIY untuk mengawal secara baik Undang-Undang keistimewaan, yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat DIY. 2. Kemudian untuk Komite II, ada beberapa masukan yang terkait dengan: a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Salah satunya adalah bahwa penghapusan subsidi dari pemerintah kepada kereta ekonomi oleh PT KAI sebagai akibat tidak terserapnya seluruh PSO yang diberikan oleh pemerintah kepada PT KAI telah mengorbankan kepentingan masyarakat. b. Kemudian, terkait dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, ada masukan dari masyarakat. Sejalan dengan makin berkembangnya kegiatan usaha berdasar prinsip syariah, maka selain melakukan kegiatan usaha konvensional, LPEI juga diharapkan dapat memberikan pembiayaan ekspor nasional berdasarkan prinsip syariah. c. Kemudian, terkait dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Bahwa, sumber daya air yang tersedia saat ini, baik air permukaan maupun air tanah semakin terbatas. Krisis air bersih telah melanda hampir seluruh 28


wilayah di Indonesia. Tentu saja berbanding lurus dengan musim kemarau yang berkepanjangan atau terlambatnya hujan turun. Sementara itu, menurut pendapat masyarakat Undang-Undang No 7 tahun 2004 diindikasikan banyak pasalnya yang justru melanggengkan usaha privatisasi dan komersialisasi sumber daya air. Masyarakat berharap agar DPD RI mencermati persoalan ini. 3. Yang terkait dengan Komite III, pertama tentang Ujian Nasional. Terkait dengan masih banyaknya permasalahan terhadap pelaksanaan Ujian Nasional, maka masyarakat berharap agar nilai Ujian Nasional tingkat SMA pada tahun ini tidak dijadikan sebagai standar seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi. 4. Untuk Komite IV, banyak masukan dari masyarakat yang mendorong pemerintah, DPD diminta untuk mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran untuk memberikan fasilitasi permodalan terhadap usaha-usaha kecil. Masyarakat juga menyatakan bahwa bantuan pemerintah dalam bentuk BLT, mereka rasakan tidak mendidik masyarakat, tetapi malah membuat masyarakat semakin malas. Mereka meminta agar DPD RI melakukan evaluasi terhadap model BLT ini. Yang terakhir, terkait dengan pajak bumi dan bangunan. Jadi, dengan didaerahkannya PBB perkotaan dan pedesaan, maka yang dirasakan oleh masyarakat terutama petani adalah kenaikan pajak bumi dan bangunan, sedangkan manfaat dari kenaikan itu belum dirasakan oleh mereka secara langsung. Demikian, beberapa hal yang kami sampaikan sebagai intisari dari laporan kami berempat. Selengkapnyaa, laporan akan kami serahkan kepada Pimpinan DPD. Terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih dari DIY. Bisa kita lanjutkan Provinsi Bali. PEMBICARA : I WAYAN SUDIRTA ( BALI) Yang terhormat Saudara Pimpinan DPD RI, yang terhormat saudara-saudara Anggota DPD RI, serta hadirin yang berbahagia. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om swastiastu. Pimpinan dan para Anggota yang saya hormati, laporannya agak tebal. Tetapi, melihat suasana begini, saya hanya menyampaikan dua hal saja dan mudah-mudahan lima menit selesai. 1. Yang pertama, menyangkut Mendikbud Muhammad Nuh. Sekalipun banyak yang sudah menyarankan, mengimbau, dan sebagainya agar menteri ini mengundurkan diri atau diberhentikan, dievaluasi, jawabannya tegas. “Bukan sampean yang mendukung saya, ngapain saya mundur,” katanya. Tetapi, saya punya dua alasan yang jelas itu untuk mendukung imbauan agar mundur. a. Seperti yang disampaikan rekan-rekan, masalah di Bali juga sama, resah. Karena, Bali termasuk sebelas daerah yang harus diundurkan. Maka, tidak bisa lain bahwa inilah saatnya untuk memberi peringatan pada menteri yang sekarang dan menteri yang akan datang bahwa mereka harus bertanggung jawab dan karena itu, alasan mundur cukup masuk akal. 29


b.

Alasan kedua jauh sebelum ini juga, menteri ini juga membuat masalah, yaitu berkaitan dengan pengajaran bahasa daerah. Bagi beberapa daerah bisa saja bahasa daerah tidak terlalu penting, sekalipun tidak ada yang mengatakan tidak penting. Tetapi, bagi daerah tertentu, bahasa daerah itu luar biasa penting dan daerahdaerah ini cukup banyak yang menganggap pengajaran bahasa daerah sangatsangat dan terlalu penting. Maka, alasan kedua yang kami ajukan untuk pengunduran dan pemberhentian Menteri Muhammad Nuh adalah diabaikannya pengajaran bahasa daerah karena dimasukkan dengan mata pelajaran yang lain sehingga jam-jam untuk memberikan pelajaran pada daerah menjadi sangat kecil. Saya berharap para hadirin di luar masalah Ujian Nasional, ada sejenis kaukus biarpun itu bersifat satu kasus saja, kaukus untuk membela pengajaran bahasabahasa daerah diadakan. Saya berharap ada teman entah dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Papua siapa saja yang mau mempelopori ini karena beberapa kaukus ada di DPD di mana saya sudah ikut serta di dalamnya. Saya berharap ada teman-teman lain yang tampil memelopori kaukus ini, tetapi andaikata tidak ada, dengan terpaksa kalau saya ditunjuk, saya tidak keberatan karena menganggap bahasa daerah ini sangatlah penting. 2. Masalah yang kedua dan ini yang terakhir, supaya tidak membosankan. Teman-teman kelihatannya, kok, menganggap laporan dari daerah ini tidak terlalu penting sehingga yang menyampaikannya kurang semangat, tetapi lebih tidak semangat lagi yang mendengarkannya. Apa masalah kita tentang laporan daerah? Jika laporan daerah ini tidak dianggap penting, saya tidak menemukan lagi agenda apa yang lebih penting daripada laporan daerah bagi sebuah lembaga yang bernama Dewan Perwakilan Daerah, begitu. Karena itu, saya mohon perhatian, andaikata yang kedua ini tidak terlalu penting buat teman-teman, tetapi forum ini, forum Paripurna sangat penting juga untuk bertanggung jawab mendengarkan teman-teman yang membuat laporan. Yang kedua adalah tentang kontrak politik. Pimpinan dan hadirin yang saya hormati, kontrak politik ini wacananya tidak akademis. Lebih banyak pada soal-soal yang bersifat spontan dan banyak disampaikan oleh kalangan LSM. Kontrak politik sudah sangat lama sekali didengungkan. Kenapa? Entah dia calon legislatif, entah dia calon eksekutif, entah pejabat publik lainnya, banyak sekali wacana dan pernyataan mereka sebelum menjabat, tetapi begitu menjabat, mereka tidak terkena sanksi. Kalau kita lihat bukunya Cicero sekian abad yang lalu, ketika dia memperluas pemilihan langsung untuk daerah-daerah pinggiran sekalipun tidak ada kontrak politik, apa yang dia ucapkan itu dicatat oleh staf pribadinya. Dan, begitu cerdasnya Cicero pada waktu itu sehingga staf pribadinya kewalahan untuk mencatat karena tidak ada satu kata pun yang boleh tertinggal karena inilah yang sesungguhnya kontrak politik. Maka, pada waktu itulah kalau teman-teman masih ingat, huruf steno itu diciptakan oleh staf pribadinya Cicero. Untuk apa? Agar apa yang diucapkan Cicero tak satu kata pun tertinggal untuk dilaksanakan. Kini, itu hanya menjadi catatan sejarah. Yang sudah dinyatakan, direkam, dan sebagainya tidak pernah diikuti. Salah satu yang menyebabkan kita juga di daerah anggota-anggota DPD, baik yang baru setengah-setengah menjalankan janjinya, bahkan yang sudah maksimal pun menjalankan janjinya, tetap saja disamakan dengan anggota-anggota yang tidak menepati janji. Bertitik tolak dari segi itu ditambah lagi, mohon maaf, DPD selalu anggotanya dikatakan tidak bekerja begitu, secara terbuka di media itu orang-orang berani mengecam seperti itu. Saya sebagai salah satu anggota DPD bersama temanteman yang lain sudah bekerja sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tetapi, toh sekali lagi ini tidak dilihat. Maka, terobosan-terobosan penting untuk mengangkat bahwa DPD itu sesungguhnya berbeda dan bisa lebih dari yang lain, menurut hati kecil saya 30


perlu dilakukan. Saya tidak mengatakan apa yang saya katakan ini sangat besar, tetapi saya mencoba siapa tahu ada manfaat bahwa DPD juga punya kreativitas. Maka, saya mencoba apa benar DPD ini tidak didengar. Saya pernah mencoba mengumpulkan sumbangan, didengar. Kali ini, saya mencoba mengumpulkan rektor universitas negeri, pimpinan majelis agama, tokoh desa adat, tokoh pariwisata ternyata mereka masih mau berkumpul. Kalau begitu seharusnya saya ingin menambah spirit teman-teman yang sudah bersemangat dan punya nama di daerahnya, ternyata DPD itu tidak seburuk yang dikatakan di beberapa media yang mengatakan DPD itu tidak bekerja karena ini contoh terakhir yang saya alami. Mereka datang semua, mereka bersepakat membuat koalisi, mari kita tekan calon-calon gubernur itu agar apa yang diucapkan benar-benar nanti dilakukan. Caranya, membuat sejenis kontrak politik. Hanya memang disepakati kalau dibuat di depan notaris, mereka belum punya nyali. Akhirnya, kami bikin sekretariat, kami menyewa satu tempat, kami membiayai sendiri. Akhirnya, dari dua calon yang ada di Bali, mohon maaf, dua-duanya ini sulit mengukur. Yang satu incumbent, jenderal bintang tiga, pengalamannya luar biasa. Yang satu lagi wakil gubernur, punya partai yang sangat kuat. Aneh bin ajaib di luar dugaan, kalau selama ini untuk apa berkontrak politik dengan sesuatu kelompok yang tidak jelas, ternyata mereka dua-duanya mengirim delegasi. Incumbent Pak Mangku Pastika langsung menantang bahwa kapan kita kontrak politik? Tetapi, untuk diketahui mula-mulanya dua calon ini sempat tidak menganggap keberadaan koalisi ini, padahal dia terdiri dari koalisi rektor, pariwisata, dan tokoh-tokoh agama. Lalu, kami mengundang 107 pendeta untuk meyakinkan pada calon ini, layak tidak kontrak politik ini. Ternyata, 107 pendeta itu berkomitmen kalau gubernur ingin dipilih, sebaiknya ingin dipercaya agar Anda yang mengatakan satu itu betul-betul akan terbukti besok melakukannya, Anda sebaiknya kontrak politik. Besoknya, muncul di media, hari itu juga Pak Mangku Pastika incumbent menghubungi kami, “Kami bersedia kontrak politik besok pagi, katanya.” Dan, itu sudah kami lakukan, Pak Mangku Pastika sudah, dan untuk kedua kalinya dia datang menjelaskan setelah kontrak politik bahwa, “Saya akan konsekuen, apa saja yang saya janjikan akan saya laksanakan. Jika saya tidak menjanjikannya, boleh dituntut baik pidana ataupun perdata.” Itu tertulis. Yang satu lagi, Puspayoga, Wakil Gubernur, datang mengirim utusan untuk mempelajari apa isi kontrak politik. Sampai hari ini belum ada penandatanganan. Oleh karena itu, hari-hari terakhir bagi saya sebagai Anggota DPD menyosialisasikan ke masyarakat, ada kontrak politik seperti ini, ada satu yang sudah menandatangani, inilah kontrak politiknya, dan mereka memastikan akan melaksanakan kalau mereka akan terpilih kemudian. Salah satu bunyi politik itu adalah yang menarik ternyata di luar dugaan. Sepeda motor untuk kepala dusun barangkali di beberapa daerah yang dijanjikan, di Bali dijanjikan. Ini ramai-ramai kepala dusun itu mendatangi Sekretariat Koalisi. Jadi, ramainya sekretariat koalisi sama dengan sekretariat tim sukses yang dua itu, begitu. Akhirnya, kami menyatakan Pak Mangku punya tim sukses, Pak Puspayoga punya tim sukses, rakyat tidak punya tim sukses. Rakyat yang punya aspirasi, siapa yang menjamin? Akhirnya, kami memproklamasikan, biarkan kami saja tim suksesnya rakyat. Biarpun Pak Mangku bertanda tangan, berkontrak politik dengan kami, kami tidak bersedia menjadi tim suksesnya. Kami hanya menyosialisasikan. Kami juga menolak ketika Pak Mangku memberikan biaya untuk sosialisasi, kami kumpulkan sendiri. Yang lain dari isi politik itu, mohon maaf, beberapa keluhan teman-teman di komite dan alat kelengkapan, selalu saja jangankan gubernur, bupati sering mengabaikan kita. Ketika turun reses, kita tidak didampingi SKPD. Awal-awal saya turun reses, DPR dan SKPD mendampingi. Lama-lama mereka bisik-bisik, di daerah 31


lain katanya tidak didampingi. Kenapa I Wayan Sudirtha minta didampingi? Akhirnya, kami sebelum ditolak, kami menghentikan pendampingan oleh SKPD dan anggota DPRD. Padahal, ketika awal-awal itu hasilnya luar biasa. Beberapa jalan aspal memang di depan masyarakat dijanjikan langsung dipenuhi. Sudah sekian tahun terakhir ini, saya bersama teman-teman ketika turun reses merasa kurang efektif karena aspirasi masyarakat itu tidak langsung dijawab karena tidak ada SKPD yang mendampingi. Ketika kita cari ketentuan di Susduk juga tidak ditemukan. Tidak ada kewajiban mereka. Bahkan, ketika diundang di DPD pun mereka tidak wajib datang dan dia tidak terkena sanksi. Berkaitan dengan kontrak politik ini, kami memasukkan sebagai bahan laporan, kami memasukkan dalam kontrak politik itu, jika Anda nanti terpilih menjadi gubernur, siapa pun yang menjadi anggota DPD di Bali, keempat-empatnya Anda harus dampingi ketika turun supaya anggota DPD itu dipandang oleh masyarakat, tidak hanya bupati saja dan gubernur yang dianggap. DPD itu kalah populer dengan camat karena camat juga masih bisa membuat program meminta kepada bupati. DPD tidak. Maka, tadi kalau ada imbauan kapan kita punya bansos? Saya bingung. Mau dukung, kelihatannya kita ingin cari uang. Mau mendiamkan, memang bansos ini punya, baik DPRD kabupaten, provinsi, ataupun DPR. Barangkali setelah Paripurna ini, perlu Pimpinan merapatkan kembali apa benar DPD ini boleh dianaktirikan karena untuk diketahui, Ibu Ratu, ada beberapa anggota DPD yang sudah menjual tanahnya sampai tiga kali, Bu. Karena, tidak punya bansos, apa boleh buat keluarganya yang buat bansos. Mungkin kalau Ibu Ratu jual sepuluh kali tanah, masih belum habis iYogya itu. Tetapi, orang kayak Pak Farouk, cari kavling satu saja setengah mati ketika jadi Kapolda. Lah, kalau menjual tiga kali, apa yang dijual oleh Pak Farouk? Maka, informasi yang saya patut sampaikan adalah jika gubernur yang tanda tangan ini ternyata menang, saya punya keyakinan di daerah Bali ini anggota DPD tidak seburuk nasibnya pada tahun-tahun seperti sekarang karena dia berjanji akan mendampingi setiap DPD turun melalui SKPD-SKPD yang ada. Terima kasih kalau agak panjang akhirnya, dua poin, tetapi agak panjang begitu lho. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya menyita perhatian teman-teman. PEMBICARA : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Iya, katanya tadi cuma sebentar, tetapi tidak apa-apa. Saya sabar menunggu. Tetapi, apa pun yang disampaikan dari Provinsi Bali tadi memang untuk kurikulum pendidikan di departemen itu perlu diperbaiki karena bahasa daerah itu merupakan satu kekuatan agar budaya kita sendiri. Dan, dari Jawa Barat juga sudah mengeluh Pak Wayan, bahasa daerah sudah mulai ditinggalkan. Saya juga sudah mengapresiasi mungkin tim nanti kita bisa kita bicarakan berikutnya. Berikutnya, dari Nusa Tenggara Barat atau Papua dulu? Nanti ya, habis ini ya. Yang penting punya tanah air, Pak. PEMBICARA : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (NTB) Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Om swastiastu.

32


Pimpinan dan forum yang kami hormati, dari Nusa Tenggara Barat tidak banyak yang perlu dilaporkan. Nadanya hampir sama-sama, begitu-begitu saja. Karena, memang Indonesia ini memang kompak. Sekali UN, UN semua begitu nanti. 1. Ruang lingkup Komite I, ada permasalahan yang disisakan, ditinggalkan oleh pemerintah kebijakan orde baru yang sekarang mulai tumbuh lagi, yaitu kebijakan pemerintah yang merugikan karena pembebasan tanah secara memaksa, sepihak. Janji ganti rugi, tidak juga diganti rugi, dijadikan proyek transmigrasi hanya tiga tahun, lahan masyarakat juga sudah tidak bisa bikin apa-apa, masyarakat rakyatnya tidak dapat juga ganti rugi, sekarang mulai muncul kembali. Diharapkan DPD di sini dilaporkan ke PAP untuk mungkin bisa dimediasi, difasilitasi penyelesaiannya. Kependudukan, permasalahan pembuatan akte kelahiran banyak dirasakan oleh masyarakat kami karena mengeluarkan biaya yang cukup besar sampai 1 juta. Karena, kalau bila memiliki surat nikah, mengeluarkan biaya ratusan ribu di pengadilan; dan tidak memiliki, mengeluarkan biaya sampai dengan Rp750 ribu di Pengadilan Agama. 2. Terkait dengan Komite II, kualitas raskin masih dirasakan permasalahan dan sangat jelek di beberapa tempat kami menyerap aspirasi ini. Kiranya nanti Komite II akan mem-follow up dengan menteri yang terkait. 3. Begitu juga dengan Komite III diharapkan memberikan atensi dengan pengawasan dengan kementerian terkait, terkait dengan Jamkesmas, Jamkesda ini karena masih banyak yang dirasakan tidak tepat sasaran dan belum melibatkan aparat desa. Sertifikasi guru masih tetap menimbulkan permasalahan, saya rasa sama dengan daerah-daerah lain. Begitu juga pelaksanaan Ujian Nasional tidak perlu dikomentari lagi, sudah tinggal action-nya saja bagaimana ini, apa yang diharapkan Pak Wayan tadi itu, sekali-sekali Pimpinan kasih gaung lagi, begitu. Pelayanan jamaah haji tidak sesuai dan mahalnya ongkos ini masih dirasakan sangat buruk oleh jamaah kami. Di samping kiranya perlu pemikiran ke depan itu karena indikator usia masih kurang diperhitungkan oleh Kementerian Agama dalam menentukan ranking. Kiranya masalah usia ini mendapat perhatian, khususnya bagi yang lansia mungkin itu perlu mendapat prioritas. Jadi, jangan bersaing karena semata-mata pendaftaran. 4. Dari dana otsus, sependapat tadi juga dalam jumpa pers dengan bersama dengan Ketua BPK, dana otsus untuk Papua akan menjadi perhatian dalam semester ini. Dan, kami juga mengusulkan ya mestinya termasuk dengan Aceh karena Aceh juga sudah kita usulkan dari dulu. Kondisi kelistrikan masih tetap menjadi permasalahan yang menjadi aspirasi dari daerah kami. Kami rasa cukup sekian yang kami laporkan, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti oleh dewan kita. Kami menyampaikan ucapan selamat kepada teman-teman yang ikut mendaftarkan kembali DPD Tahun 2009 – 2014. Semoga di tahun-tahun mendatang, DPD dan terkait dengan pelaksanaan MK semakin memberikan kiprah bagi rakyat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatrullahi wabarakatuh. Shalom. Om santi santi santi om. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Pak Farouk. Sebelum dari Sulawesi Tengah, Bu Nurma, mungkin dari Papua dulu. Papua Barat, maksud saya. 33


PEMBICARA : ISHAK MANDACAN, S.H. (PAPUA BARAT) Saudara Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang saya hormati. Saudara-saudara anggota Dewan Perwakilan Daerah dan hadirin sekalian yang saya bahagiakan. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas berkenan dan ridhonya kita bersama menghadiri Sidang Paripurna DPD pada hari ini. Izinkanlah kami atas nama anggota DPD dari Provinsi Papua Barat menyampaikan laporan kegiatan anggota DPD di daerah pemilihan dalam rangka menyerap aspirasi daerah dan masyarakat pada tanggal 29 Maret sampai dengan 28. Laporan ini saya akan bacakan perkomite, tetapi tidak seluruhnya, hanya saya ambil beberapa. Tetapi, pada kesempatan ini saya mau kasih tahu dan sampaikan dalam sidang yang mulia bahwa tepatnya besok pada tanggal 1 Mei Tahun 2013, 50 tahun bagi Papua kembali ke NKRI, itu yang mau saya sampaikan. Saya berterima kasih kepada Pimpinan, malam ini saya akan berangkat bersama-sama dengan Pak Ketua akan menuju Sorong dan kami lakukan hal itu diadakan di Sorong pada besok. Jadi, ada beberapa hal yang berkaitan dengan 50 tahun emas bagi orang Papua di atas tanah Papua dan bergabung di Negara Kesatuan Republik Indonesia tepatnya pada besok itu pas 50 tahun. Karena, tanggal 1 Mei Tahun 1963 itu adalah penentuan pendapat rakyat terakhir dan bergabung di NKRI. 1. Untuk beberapa hal yang menyangkut Komite I, saya tidak perlu bacakan, tetapi saya mau sampaikan khususnya ke Komite I, tolong daerah-daerah otonom baru yang diusulkan oleh Papua, baik itu kabupaten dan kota maupun provinsi yang diminta oleh Papua, tolong yang diperhatikan dan itu diperjuangkan oleh Komite I. Itulah harapan kami daripada tahun emas yang kami besok akan memperingati sebagai 50 tahun kami bergabung di NKRI. Itu salah satu supaya daerah-daerah otonom baru untuk Papua, tolong diberikan prioritas. Itu kepada kesempatan yang pertama saya sampaikan dan itu lewat Komite I supaya itu diperjuangkan. 2. Menyangkut Komite II, saya sampaikan juga ada masalah sedikit dan tadi saya masih ikuti, rencana besok masyarakat akan menduduki Bandara Udara Rendani, tidak akan ada penerbangan. Karena, sejak bandara itu oleh orang tua menyerahkan bandara itu pada tanggal 1 Mei Tahun 1963 dalam waktu bersamaan dan itu ditempati sampai dengan sekarang belum ada ganti rugi. Rencananya masyarakat akan menduduki bandara itu. Dan, tadi saya ikuti oleh Pemda Provinsi Papua dan Pemda Manokwari sedang rapat satu hari penuh. Massa yang sudah turun untuk menduduki itu hari ini direncanakan untuk dibatalkan dan Pemda sedang mencari solusi untuk menyelesaikan. Tetapi, lima hal tuntutan mereka adalah Rp50 miliar berdasarkan 50 tahun sejak dipakai bandara itu. Ya, jadi Rp50 miliar dan ini tolong supaya Komite II catat hal ini dan kita akan bicarakan dengan Menteri Perhubungan. 3. Ada beberapa hal yang menyangkut mengenai Komite III. Saya kira pendidikan, Ujian Nasional ini dirasakan oleh semua daerah dan apa yang telah disampaikan, saya dapat menggarisbawahi itu untuk kepentingan anak bangsa kita di masa yang akan datang. Saya kira ada banyak hal yang akan kami sampaikan, tetapi melihat situasi seperti ini, maka akhir kata kami cukupkan dan semua laporan kami buat perkomite, kami akan sampaikan dan akan membahas sesuai dengan komite masing-masing.

34


Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia serta hadirin yang kami hormati, demikianlah laporan reses kami. Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om santi santi santi om. PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA) Pimpinan, saya mohon interupsi sebentar sebelum beliau turun. Sebenarnya tadi saya lupa bahwa diminta oleh rakyat Papua ketika Papua itu sudah berada di dalam NKRI, apakah itu ditandai pada tanggal 1 Mei, apakah itu tahun ’69 itu perlu dilakukan kajian sejarah. Tetapi, perlu diputuskan kalau bisa diusulkan nanti pada hadiah pidato Presiden tanggal 17 Agustus itu menjadi hari nasional karena ketika itulah republik ini utuh begitu. Nah itu saya mohon nanti dapat diaspirasikan. Ini saya mohon tidak turun dulu supaya suara Papua dan Papua Barat gabung dulu begitu. Terima kasih. PEMBICARA : ISHAK MANDACAN, SH. (PAPUA BARAT) Baik, saya kira sekian. Terima kasih. Selamat siang. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Iya, terima kasih dari Provinsi Papua Barat. Kita lanjut ke Provinsi Sulawesi Tengah. Saya kira kita sudah cukup banyak yang hadir, jadi memang kita berharap semua bisa menghadiri Sidang Paripurna ini. Walaupun ini laporan daerah, tetapi ini sangat penting buat kita semua. PEMBICARA : Hj. NURMAWATI DEWI BANTILAN, SE. (SULTENG) Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan yang kami hormati dan banggakan, rekan-rekan anggota DPD RI yang kami banggakan. Assalamu’alalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa atas segala limpahan rahmat yang dikaruniakan kepada kita semua. Semoga aktivitas-aktivitas kita dalam menjalankan peran-peran kita sebagai Anggota DPD RI dapat berjalan dengan lancar. Dalam rangka memenuhi kewajiban anggota DPD untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah di daerah pemilihan, maka kami para Anggota DPD RI dari Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah, LSM, tokoh masyarakat, pemuda, dan mahasiswa maupun pelaku-pelaku ekonomi guna menyerap aspirasi. Penyerapan dimaksud dibagi dalam tiga kategori, yaitu: 1) masalah yang bersifat lokal kami serahkan kepada bupati, walikota yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dan akan dipantau lebih lanjut sejauh mana 35


penyelesaiannya pada masa reses Anggota DPD RI berikutnya; 2) masalah yang bersifat regional kami serahkan kepada gubernur untuk ditindaklanjuti dan akan dipantau pada tindak lanjut masa reses berikutnya; 3) untuk masalah yang bersifat nasional kami bawa ke Jakarta untuk dilaporkan pada pembahasan sidang paripurna untuk dicarikan alternatif pemecahannya, termasuk melalui rapat pada komite masing-masing. a. Kami mulai dari Komite I. Persoalannya adalah: a. tapal batas antardaerah. Persoalan tapal batas merupakan satu persoalan krusial yang muncul beriringan dengan pelaksanaan desentralisasi pada masa otonomi daerah; b. permasalahan pelaksanaan Pemilu atau Pemilukada di daerah, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, dan pemekaran daerah. Terdapat beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah yang telah diusulkan ke pemerintah pusat untuk dimekarkan. Pemekaran Sulawesi Timur dari Provinsi Sulawesi Tengah menjadi provinsi tersendiri. Banggai Laut dan Morowali Barat dimekarkan menjadi kabupaten baru, tetapi sampai sekarang belum disetujui oleh pemerintah pusat. Tak lupa juga kami atas nama masyarakat Sulawesi Tengah menyampaikan terima kasih banyak atas seluruh perjuangan lembaga perwakilan rakyat, khususnya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang mendukung penuh perjuangan masyarakat Morowali Utara sehingga dapat dimekarkan menjadi sebuah daerah otonom baru, termasuk juga masyarakat Banggai Laut. Saran, agar pemerintah pusat, DPD RI dan DPR RI memperhatikan masyarakat Sulawesi Tengah terkait usulan pemekaran wilayah lain yang sedang diperjuangkan; c. Pengawasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hasil dari pertemuan dengan unsur pemerintah tentang pengawasan dalam rangka RUU Penataan Ruang, antara lain untuk menghindari adanya benturan kepentingan, maka pemerintah daerah mengatur dengan cermat dan jelas penataan ruang, khususnya penggunaan lahan. Sering terjadi konflik di masyarakat akibat tidak tegasnya pemerintah di antaranya hak guna usaha yang telah habis masa berlakunya, terjadi pembiaran, pengelolaan, dan pemukiman permanen masyarakat pendatang baru. Seharusnya kembali kepada negara yang kemudian diatur peruntukannya oleh pemerintah daerah dengan konsultasi ke pemerintah pusat. b. Komite II, persoalannya: a. pungutan di Jembatan Boyantongo Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Dengan tidak memiliki payung hukum yang jelas beberapa pejabat melegitimasi pungutan sebesar Rp100.000 bagi setiap pemilik kendaraan roda enam yang melintasi di jalan trans Sulawesi, tepatnya di Sungai Boyantongo di Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong; b. krisis air bersih di Kelurahan Pengawu. Palu Barat. Warga Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga mengalami krisis air. Warga mengaku sudah tahunan mereka tidak mendapatkan air bersih. Warga hanya mengandalkan air sungai tadah hujan yang sangat keruh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. c. kondisi jalan Kabupaten Buol. Belum genap setahun jalan sepanjang 8 km yang dikerjakan dalam dua tahap oleh Fajar Raya Usaha Nusa sepanjang 5 km dari Desa Taluan hingga Momunu dan dilanjutkan oleh PT Tunggal Mandiri Jaya sisanya 3 km dari Desa Momunu, Manialah hingga Buol, kondisi jalan telah berlubang dan rusak berat. Kondisi itu tentu saja dapat membahayakan pengguna dan khususnya roda dua yang melintas; d. merujuk kepada Keputusan Menteri Kehutanan SK 418/Menhut II/2012 tentang perubahan fungsi kawasan hutan dan penunjukan kawasan perairan sebagai Taman Nasional Kepulauan Togian, harusnya sejak tahun 2007 telah gugur dan 36


batal karena pertentangan dengan peraturan yang lebih di atas, yaitu UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dan PP Nomor 26 Tahun 2007 tentang RencanaTata Ruang Nasional. Hal ini menjadi keluhan dari forum kepala desa dan aliansi gerakan pembubaran Taman Kepulauan Togean Gempur atau TNKT yang dianggap melanggar aturan. c. Komite III, pengawasan masa reses tanggal 29 Maret sampai dengan 28 April 2013 oleh anggota DPD Shaleh Muhamad Aldjufri ke Provinsi Sulawesi Tengah ditujukan pada bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan pariwisata. Dari hasil pertemuan dengan konsituen di masing-masing desa dan kecamatan diperoleh aspirasi sebagai berikut. Persoalan yang ditemui: a. bidang pendidikan berkaitan dengan mengenai guru di daerah sebagai berikut. 1) adanya permasalahan pengangkatan guru di daerah, antara lain pengangkatan guru yang belum berdasar pada kebutuhan dan jam mengajar guru belum sesuai dengan tuntutan enam jam perminggu bagi guru penerima tunjangan profesi, akibat dari pengangkatan atau rekrutmen guru yang tidak berdasar kebutuhan; 2) distribusi guru di daerah belum merata sesuai kebutuhan karena mayoritas guru PNS menumpuk di kota, sedangkan untuk daerah terpencil mayoritas guru berstatus kontrak atau honorer; 3) persoalan di daerah berkenaan dengan guru honorer, semakin membludaknya guru honorer di daerah. Hal ini diketahui setelah adanya program pemerintah untuk pemberian tunjangan profesi dan tunjangan fungsional bagi guru honorer melalui dana APBN. b. Untuk itu: 1) meminta perhatian pemerintah pusat maupun daerah mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan dan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan di daerah, terutama mengenai pungutan liar yang terjadi di daerah yang berkaitan dengan pendidikan; 2) meminta perhatian pemerintah pusat untuk mengembalikan Ujian Nasional kepada masing-masing daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten atau kota untuk menangani pengadaan soal UN agar tidak terjadi kembali pelaksanaan Ujian Nasional yang tidak serentak di seluruh Indonesia; 3) perlunya perhatian dari pemerintah pusat pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya mengenai pendidikan moral dan ahlak bagi generasi muda; 4) dan, minta perhatian pemerintah pusat untuk memperketat pengawasan pelaksanaan ibadah haji terutama mengenai daftar tunggu yang tidak sesuai dengan jumlah penduduk keseluruhan. d. Komite IV, dalam melaksanakan kegiatan di daerah, terdapat beberapa permasalahan dan aspirasi yang disampaikan, baik pemerintah daerah maupun masyarakat umum. a. melonjaknya harga bawang putih perlu perhatian semua pihak, terutama pemerintah Kota Palu, dalam hal ini dalam hal ini dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah; b. tingginya tingkat pengangguran di Kota Palu ini akibat dari bimbingan teknis program unggulan pangan daerah se-Indonesia yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat. c. secara umum, untuk peningkatan pembangunan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah masih sangat diharapkan dukungan dari pemerintah pusat, khususnya peningkatan anggaran yang bersumber dari APBN. Peningkatan anggaran yang bersumber dari APBN perlu mendapat perhatian terhadap infrastruktur, baik jalan 37


dan jembatan pada Departemen Pekerjaan Umum, perbaikan sarana-prasarana gedung-gedung sekolah dan mutu pendidikan, peningkatan manajemen kewirausahaan, pemuda produktif, pendidikan luar sekolah pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pengadaan peralatan pendukung dan tambahan atau biaya pascapelatihan di wilayah Sulawesi Tengah pada Departemen Koperasi atau UKM dan Departemen Perindustrian Perdagangan perlu terus ditingkatkan di tahun 2013. Untuk bidang pengawasan daerah, khususnya dalam pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN, perlu ditingkatkan pengawasan pada setiap satuan kerja perangkat daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) atau BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah. Demikian laporan ini kami sampaikan, kiranya dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan harapan dapat segera ditindaklanjuti. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om santi santi santi om. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Iya, terima kasih dari Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelum ke Bengkulu, karena Bengkulu tadi sudah kita panggil, mungkin ke Banten dulu, Ibu Eni ya. Silakan Provinsi Banten. PEMBICARA : ABDI SUMAITHI (BANTEN) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan kegiatan di daerah anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Banten. Yang terhormat Saudara Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang kami hormati Dewan Perwakilan Daerah, serta hadirin yang saya muliakan. Kita bersyukur pada sore hari ini dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kemanusiaan kita. Atas dasar itu kemudian ingin saya sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan hasil laporan reses ini. 1. Sehubungan dengan tugas Komite I a. yang paling menonjol adalah rencana proyek pembangunan tol Serpong-Cinere. Nah, pada kenyataannya rencana ini banyak mengundang masalah, terutama dalam kaitan pembebasan lahan sebab rencana jalan tol ini akan melintasi berbagai macam pemukiman yang sudah tentu itu akan menyedot cost yang sangat besar, selain menimbulkan problem permukimannya lagi. Karena itu, dalam kaitan ini, kami dari anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Banten merekomendasikan agar DPD RI, terutama Komite I untuk segera mengundang pemerintah, dalam hal ini Kementerian PU, BPJT, BPN, Pemkot Tangsel, serta perwakilan warga agar dicari solusi yang tepat sekaligus untuk menghindari konflik sosial di masyarakat; b. masih dalam Komite I, yaitu yang berkaitan dengan Pilkada yang sebentar lagi akan dilaksanakan, yaitu Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, dan Kota Serang.

38


Untuk itu, diharapkan DPD RI terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. 2. Tugas bidang Komite II, a. bidang perhubungan. Nah, dalam kaitan ini diharapkan pemerintah daerah dan juga DPD RI mendorong untuk melakukan optimalisasi terhadap proyek-proyek yang menyangkut masalah perhubungan ini, terutama optimalisasi jaringan trayek yang ada dengan melakukan pengembangan jaringan trayek untuk menjangkau zona kekosongan pelayanan angkutan sebab di daerah Banten itu banyak sekali kawasan-kawasan atau daerah-daerah yang tidak mempunyai angkutan umum; b. di bidang sumber daya manusia yang diharapkan adalah adanya kerja sama dalam pengelolaan sumber daya air, baik dengan pihak swasta maupun masyarakat umum. Yang kedua, perlunya penyusunan peraturan perundang-undangan, seperti penguatan dan pengayaan peraturan undang-undang yang sudah ada. 3. Bidang Komite III, saya kira ini hampir sama. a. yang paling utama itu mengenai pelaksanaan Ujian Nasional perlu kita ketahui bahwa menurut para pakar dan juga hasil diskusi-diskusi yang kami lakukan bahwa sesungguhnya Ujian Nasional itu mengandung unsur pelanggaran terhadap undang-undang. Sebab, dalam Undang-Undang Sisdiknas itu dinyatakan yang berhak menguji itu adalah guru, sementara UN dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat tentunya. Itu yang pertama dan yang kedua ada paradoks, yaitu khususnya Ujian Nasional bagi anak-anak sekolah SD sebab kita sudah menganut pendidikan dasar 9 tahun. Oleh karena itu, seharusnya Kelas 6 itu naik ke kelas 7, bukan diuji. Nah, ini juga satu yang sangat paradoks; b. berkaitan dengan soal pendidikan ini adalah masalah kebudayaan, lebih khusus lagi sebagai salah satu produk budaya mengenai bahasa tadi, Pak Wayan sudah menjelaskan tentang bahasa daerah. Sebenarnya yang terancam itu bukan bahasa daerah saja, bahasa Indonesia juga sudah terancam oleh bahasa Inggris. Bapakbapak kalau ke Bumi Serpong Damai itu nyaris sukar kita menemukan bahasa Indonesia. Kalau masuk pasti “in”, kalau keluar pasti “exit”. Bahkan, kampungkampung pun juga sudah berubah, tidak ada lagi Kampung Warung Doyong, tidak ada. Yang ada Kampung Barcelona ada itu, dan Madrid bahkan ada juga. Ini memprihatinkan, apalagi bahasa daerah. Menurut penelitian bahasa, di NTT itu ada satu bahasa daerah yang penuturnya itu tinggal satu orang dan ini hampir punah. Nah, dalam kaitan ini, sebenarnya pemerintah sekarang itu telah melanggar Undang-Undang Dasar sebab dalam Undang-Undang Dasar itu dinyatakan bahwa pemerintah wajib memelihara dan mengembangkan kebudayaan daerah, termasuk bahasa. Jadi, saya setuju sekali Pak Wayan kalau ini diseriusi sehingga kita melahirkan suatu konsep ya yang bagus. Dan, saya kira mengenai Ujian Nasional ini seharusnya harus dituntaskan. Saya mengusulkan ke majelis ini agar DPD RI bukan hanya berbicara dengan kementerian, kita berbicara dengan presiden sebab kementerian itu sudah tidak mendengar. Jadi, barangkali harus kita tembus pada ujungnya. 4. Komite IV. a. mengenai realisasi penerimaan pajak; b. berkaitan dengan infrastruktur. Nah, ini diharapkan ini juga benar-benar direalisasikan, terutama masalah yang berkaitan dengan Jembatan Selat Sunda, juga pengembangan kawasan ekonomi terpadu, dan lain sebagainya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 39


PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Bapak Abdi Sumathi dari Provinsi Banten. Sebelum Ibu Ibs, boleh ya Ibu Eni dari Bengkulu. Silakan Ibu Eni. Saya kira kita masih cukup banyak ada 16 provinsi lagi, tetapi Sulut sudah menyerahkan ke meja pimpinan. PEMBICARA : Dra. ENI KHAIRANI, M.Si. (BENGKULU) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Saya akan melaporkan poin-poinnya saja. Ada daftar inventarisasi masalah berdasarkan hasil reses yang kami lakukan di Provinsi Bengkulu. Perkomite saja akan saya bacakan. 1. Komite I, a. Anggota DPD RI berasal dari Provinsi Bengkulu mendorong untuk terealisasinya pemekaran calon Kabupaten Lembak yang telah memenuhi persyaratan administrasinya. Untuk itu, nanti kami mohon Komite I untuk melakukan pengecekan di lapangan dan sekaligus memberikan pertimbangan terhadap kelayakan pemekaran Kabupaten Lembak usulan dari Provinsi Bengkulu; b. persoalan konflik tapal batas hingga saat ini belum ada titik terangnya penyelesaikannya. Di Bengkulu itu ada sengketa daerah induk dengan dua kabupaten sudah dimekarkan, daerah induk itu melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi yang hingga hari ini belum ada keputusan tapi sudah mulai terlihat bahwa akan terjadi dampak sosial yang cukup mengkhawatirkan bila keputusan Mahkamah Konstitusi itu semata-mata Hukum Ansi tapi tidak memperhatikan persoalan dampak secara sosial. Kami mohon dorongan dari minta DPD RI juga ikut mendorong bukan untuk menginterfensi kebijakan Mahkamah Konstitusi tapi lebih kepada agar memperhatikan juga persoalan kemungkinan dampak sosial yang barangkali bisa terjadi. Lalu yang lain, konflik total batas antar kabupaten-kabupaten yang meskipun sudah lahir Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tapi ternyata belum bisa menyelesaikan persoalan. Undang-Undang Nomor 32 tidak bisa menyelesaikannya ternyata setelah muncul lahir Permendagri juga belum bisa menyelesaikan persoalan tapal batas. Mungkin nanti dibahas di Komite I; c. masyarakat Bengkulu mendorong agar di Rancangan Undang-Undang tentang Desa, ADD itu dialokasikan melalui APBN. Berikutnya soal data kependudukan, di Provinsi Bengkulu masih kacau karena dasar yang digunakan adalah data BPS dan data ini ketika proses survei tidak melibatkan aparat desa sehingga berdampak terhadap program-program pembangunan yang saat ini sedang berlangsung; d. persoalan kebijakan penertiban akte kelahiran anak dalam rangka memenuhi amanah undang-undang tentang perlindungan anak ternyata sampai hari ini data di seluruh kabupaten di Provinsi Bengkulu masih sangat memprihatinkan. Lebihlebih masyarakat kurang mampu saat ini terkena aturan bahwa yang terlambat mengurus akte kelahiran diatas satu tahun itu harus membayar 1 juta rupiah plus terkadang dari grup capil juga minta, ini juga menjadi perhatian serius bagi kita semua. 2. Komite II, a. peningkatan beberapa luas jalan lintas antar kabupaten diusulkan untuk menjadi jalan negara sehingga dapat meningkatkan akses ke ibukota provinsi;

40


b.

perlunya penambahan dana PNPM untuk membantu pengentasan kemiskinan. Lalu yang berikutnya konflik kepemilikan lahan antara perusahaan dan masyarakat belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. 3. Komite III, a. penyelenggaraan ibadah haji didesakkan harus lebih transparan dan accountable; b. desakan agar dilakukan pemerataan tenaga pendidik dan upaya peningkatan profesionalitas guru; c. soal Ujian Nasional usulan dari masyarakat Provinsi Bengkulu harus ditinjau ulang karena pelaksanaan yang kacau tahun ini mengindikasikan bahwa Dikbud harus mengevaluasi pelaksanaan Ujian Nasional; d. pelaksanaan kurikulum tahun 2013 disarankan untuk dilakukan persiapan yang lebih matang terlebih dahulu. 4. Inventarisasi masalah untuk Komite IV, a. masih banyak temuan BPK yang hingga hari ini belum ditindaklanjuti; b. perlu adanya peningkatan anggaran di bidang pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan. Demikian. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Ibu Eni dari Bengkulu. Kami persilakan dari Provinsi Jawa Timur. PEMBICARA : Prof. Dr. Dra. Hj. ISTIBSYAROH, SH., MA. (JAWA TIMUR) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swatiastu. Ibu Pimpinan yang saya hormati, serta teman-teman Anggota DPD yang saya hormati. dan dari Kesekjenan beserta jajarannya yang saya hormati pula. Alhamdulilah pada kesempatan ini saya sebagai wakil dari Provinsi Jawa Timur akan melaporkan hasil reses 29 Maret sampai 28 April 2013 dan banyak hal yang kami sampaikan, maklum Jawa Timur itu 38 daerah tingkat II tetapi akan saya bacakan sebagian saja. 1. Persoalan keterlambatan juklak dan juknis dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Masalah petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan atas penggunaan dana atau DAK sampai 2012 masih belum ada perbaikan. Pemerintah pusat masih terlambat menyerahkan kepada pemerintah daerah akibatnya penggunaan dana tersebut mengalami kendala dan kerja pun kurang efektif. Kerugian bagi daerah akibat hal ini adalah dana yang tidak terserap karena banyak dinas yang tidak ingin terperangkap peraturan. Karena itu perlu ada perbaikan agar perbaikan dalam pelaksanaan DAU dan DAK yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan pusat dan daerah. 2. Persoalan penambangan pasir dan keberadaan lingkungan alam. Penambang pasir ada yang berizin ada pula yang penambang liar yang tidak berizin. Penambangan pasir besi tersebut tentu memiliki konsekuensi terhadap lingkungan alam. Penambangan pasir besi menimbulkan konflik dalam masyarakat invenstor dan pemerintah daerah sendiri. Oleh karena itu peran sosialisasi dan komunikasi pemerintah daerah sangat penting agar keberadaan hubungan penambangan pasir besi dan keberadaan lingkungan alam 41


dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terkait dan tidak sering menimbulkan konflik dalam masyarakat. 3. Dana BOS dan sertifikasi guru. Disampaikan kepada DPD RI waktu itu bahwa dana BOS untuk madrasah di Jawa Timur ternyata hingga saat ini belum dapat dicairkan. Tapi untuk sekolah, Dikbud dana BOS nya sudah cair dan kami sudah komunikasi dengan Departemen Agama memang katanya masih dibintangi di keuangan, sehingga ini perlu nanti DPD juga perlu mendorong supaya dana BOS ini segera cair. Juga masalah sertifikasi guru. Dana sertifikasi untuk para guru di tahun 2012 ternyata juga belum cair. 4. Yang terakhir, yang saya sampaikan. Di Jawa Timur ada sengketa batas wilayah di Gunung Kelud antara pemerintah Kabupaten Blitar dengan pemerintah Kabupaten Kediri hingga saat ini belum selesai. Pemkab Blitar mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jawa Timur berkenaan dengan SK Gubernur Nomor 188 -133/KPTS/013/2012 tertanggal 28 Februari 2012 tentang batas wilayah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang menetapkan bahwa Gunung Kelud masuk dalam wilayah Kabupaten Kediri sehubungan dengan hal itu majelis hakim PTUN Jawa Timur pada tanggal 27 Desember 2012 memutuskan menolak pemberlakukan SK Gubernur Jatim tersebut. Alasan yang mendasari putusan Majelis Hakim itu karena SK Gubernur Jatim tersebut bukan merupakan keputusan tata usaha negara sehingga meski bersifat konkrit, individual namun belum final. Dengan adanya putusan yang dikeluarkan PTUN Jawa Timur ini, wilayah Gunung Kelud saat dalam status quo tidak masuk wilayah Kabupaten Kediri maupun Kabupaten Blitar. Tapi gunungnya masih ada belum meletus. Demikian laporan dari kami dari Jawa Timur semoga nanti laporan-laporan ini bisa ditindaklanjuti oleh DPD RI. Saya kira demikian. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om santi santi santi om. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih dari Jawa Timur, Ibu Istibsyaroh. Kita lanjutkan ke Jawa Barat. Sudah. Kalimantan Barat, silakan. PEMBICARA : MARIA GORETI, S.Sos., M.Si. (KALBAR) Karena Provinsi Kalimantan Barat tinggal saya Bu, jadi saya yang membacakan harusnya tadi Hj. Hairiah. Pimpinan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sesjen dan segenap jajarannya. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamu’alaikum Wr. Wb. Om swastiastu. Seperti dari Provinsi Bengkulu, saya juga langsung kepada poin yang masuk ke dalam alat-alat kelengkapan. 1. Komite I, a. terdapat satu aspirasi yang datang dari Provinsi Kalimantan Barat yaitu keterlambatan penyerahan e-KTP yang memerlukan waktu sampai 3 bulan yang 42


b.

kemudian membuat warga masyarakat kecewa, bertanya-tanya padahal dana yang digelontorkan sangat tinggi; perlu perhatian pemerintah untuk pembangunan kawasan diperbatasan di Kalimantan Barat secara khusus di Daerah Camar Bulan yaitu perbatasan Indonesia-Malaysia yang berada di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

2. Komite II, a. infrastruktur pembangunan jalan di Kalimantan Barat masih jauh dari harapan minimnya alokasi anggaran bagi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi nasional dan internasional merupakan faktor utama lambannya pembangunan infrastruktur jalan di Kalimantan Barat; b. kelistrikan, krisis listrik di Kalimantan Barat terkait dengan sistem kelistrikan tidak mampu memasok kebutuhan listrik masyarakat Kalimantan Barat. Permasalahan ini selain mengganggu masyarakat rumah tangga juga sangat mengganggu dunia usaha khususnya iklim investasi di Kalimantan Barat. Diusulkan untuk perlu perbaikan listrik secara nasional. 3. Di Komite III, a. Dari Kalimantan Barat, seorang bupati di koran terang-terangan mengatakan yaitu Bupati Milton Crosby mengusulkan agar tahun depan, tahun 2014 agar Ujian Nasional ditiadakan. Ujian tahun 2013 ini dinilai memiliki tingkat kesukaran yang amat tinggi ditambah dengan jebakan-jebakan fatal bagi peserta Ujian Nasional, kriteria ketuntasan materi membuat nilai siswa di seluruh nusantara anjlok termasuk di Kalimantan Barat. Dalam hal ini karena pengawasan terjadi di kabupaten Sintang, maka di Kabupaten Sintang sesuai dengan ungkapan dari seorang Bupati Sintangnya mengusulkan kepada DPD RI agar tahun depan itu Ujian Nasional ditiadakan; b. terkait kurikulum 2013, kalangan guru di Kalimantan Barat merasa ragu penerapan kurikulum 2013 akan berhasil. Hal itu disebabkan oleh sangat minimnya penyuluhan dan pelatihan terkait kurikulum 2013. Para guru di perkotaan sangat jarang mendapatkan pelatihan atau penyuluhan apalagi di daerah-daerah di 14 kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat. Keraguan mengenai penerapan kurikulum 2013 juga datang dari kepala seksi tenaga teknis Unit Pengajaran Latihan Kegiatan Belajar (UPLKB) Dinas Pendidikan Kalimantan Barat. Pihaknya ragu akan kemampuan kepala sekolah dalam melaksanakan kurikulum 2013 ini. Menurutnya para kepala sekolah sangat disibukan oleh berbagai kegiatan proyek seperti mengurus anggaran BOS, DAK, dana kesenian dan lainnya. Mulai dari proses mendapatkan, melaksanakan dan membuat pertanggung jawaban strip pelaporannya, karena kesibukan tersebut maka tidak menutup kemungkinan para kepala sekolah meningggalkan tugas utamanya terhadap pendidikan serta dapat mempengaruhi kinerja para guru di sekolahnya. Ketika guru hendak bertanya atau mengetahui sesuatu hal dari kepala sekolah tetapi tidak bisa dijawab karena kesibukan teknis tersebut. Kepala dinas pendidikan Kalimantan Barat Drs. Alixeus Akim, MM juga berharap penerapan kurikulum 2013 tidak perlu tergesa-gesa, tidak mesti pada tahun 2013 ini, tetapi memerlukan pertimbangan yang matang dan dikaji terlebih dahulu dan dengan memperhitungkan persoalan infrastruktur serta prasarana yang memadai terkait penerapan kurikulum 2013 tersebut.

43


4. Komite IV, Kebutuhan alokasi khusus dana pembangunan tingkat desa, DPD RI hendaknya perlu memperjuangkan alokasi anggaran khusus untuk pembangunan di tingkat desa dari alokasi dana APBN secara proporsional dengan memperhatikan karakteristik wilayah. Anggaran ini hendaknya terpisah dari anggaran alokasi dana desa yang diambil dari alokasi APBD Kabupaten. Dukungan peningkatan jumlah alokasi dana untuk PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) hendaknya menjadi perhatian khusus DPD RI dalam APBN 2014 kedepan. Demikianlah laporan kami dari Provinsi Kalimantan Barat agar dapat ditindaklanjuti di dalam alat kelengkapan masing-masing. Sekian dan terima kasih. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Iya saya lanjutkan, terima kasih dari Kalimantan Barat. Kemudian kita lanjut ke Kalimantan Tengah sudah tidak sabar soalnya. PEMBICARA : H. HAMDANI, S.IP (KALTENG) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Pimpinan DPD RI yang kami hormati. Ibu Wakil Ketua DPD RI yang kami sayangi dan kami cintai. Pjs. Sekjen DPD RI, para negarawan Indonesia yang hadir pada rapat paripurna sore ini dan rekan-rekan media kalau masih ada yang bertahan. Sebelumnya, perkenankanlah saya untuk mewakili anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan laporan kegiatan di daerah yang dibuat berdasarkan kunjungan kerja di daerah pemilihan sesuai surat Sekretaris Jendral DPD RI No. DN150/05 DPD3-2013 perihal kegiatan anggota DPD RI di daerah pemilihan. Laporan ini juga adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas anggota DPD RI terhadap penggunaan keuangan negara yang digunakan selama kegiatan daerah pemilihan. Dalam laporan ini kami sampaiakan beberapa poin penting dan laporan secara lengkap akan kami serahkan kepada pimpinan. 1. Kalimantan Tengah telah melaksanakan pemilukada di 7 kabupaten kota dan berlangsung secara tertib dan aman, hampir semua pemilukada tersebut dimenangkan oleh calon-calon berasal dari Incumbent kecuali Kabupaten Seruyan, pemilukada dimenangkan oleh calon independent karena masyarakat melihat faktor integritas figur bukan lagi parpol pendukung. Sebanyak 7 kabupaten menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati, ketujuhnya adalah Kabupaten Brito Timur, Pulau Pisang, Murung Raya, Katingan, Sukamara, Lamandau dan Seruyan. Dalam pemilukada ini ada beberapa kandidat yang kalah dengan mengajukan gugatan ke MK karena tidak puas dengan hasil yang diumumkan KPUD. 2. Tata batas kabupaten dan kabupaten Lamandau dan kabupaten Sukamara masih bermasalah, kasus tengah berlangsung dan sudah di ajukan ke Kementrian Dalam Negeri adalah penyelesaian tata batas wilayah antara Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau. Penyelesaian masih belum menemui titik terang walaupun telah dilakukan pertemuan antara kedua belah pihak supaya masalah ini tidak lagi terkatungkatung terlalu lama, kita berharap agar nantinya apabila penetapan tata batas tersebut di 44


3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kementrian Dalam Negeri karena mereka mengajukan banding dapat dipatuhi kedua belah pihak supaya masalah ini dapat segera terselesaikan dan tidak menimbulkan sengketa berkepanjangan. Program pembangunan infrastruktur perdesaan atau lebih dikenal dengan sebagai PPIP berupaya menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat baik individu maupun kelompok melalui partisipasi dalam memecahkan berbagai permasalahan yang terkait kemiskinan dan ketertinggalan desanya sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. PPIP merupakan program berbasis pemberdayaan dibawah payung PNPM Mandiri yang bantuannya meliputi fasilitasi dan mobilisasi masyarakat dalam melakukan identifikasi permasalahan kemiskinan, menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur desanya, lokasi PPIP tersebar di 29 provinsi dengan sasaran lokasi mengikuti Ketetapan SK Menteri Pekerjaan Umum. Masalah infrastruktur jembatan yang menghubungkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat yaitu jembatan Desa Tayan, Kecamatan Kudau Kabupaten Lamandau, daerah perbatasan ini untuk segera dibangun karena berfungsi memudahkan hubungan transportasi antar dua provinsi yang berdampak pada peningkatan kehidupan ekonomi rakyat dan pelayanan pada masyarakat. Kontruksi jembatan sepanjang 1420 meter tersebut ditargetkan selesai pada akhir 2014, jembatan ini akan terbagi menjadi 2 buah dengan panjang masing-masing 280 meter dan 1140 meter. Jembatan yang memiliki lebar 11,5 meter tersebut juga dilengkapi jalan akses sepanjang 3,7 km menekankan pentingnya keberadaan jembatan guna mengoptimalkan fungsi lintas selatan sebagai jalur ekonomi utama Pulau Borneo dan bagian dari masterfund percepatan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia, MP3I. Pertanian dan ketahanan pangan, food security pemerintah agar meningkatkan pembangunan waduk dan prasarana irigasi untuk peningkatan hasil pertanian sehingga masyarakat bisa mencapai swasembada dan sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Bidang kesehatan, di Kabupaten Kotawaringin Timur ada masalah menyangkut nasib para bidan yang berpendidikan D1, jumlah mereka mencapai 82 orang dan tergabung dalam organisasi profesi IBI (Ikatan Bidan Indonesia) dalam waktu beberapa tahun kedepan mereka diwajibkan sudah menyelesaikan program D3, kalau tidak legalitas praktek mereka dipertanyakan. Artinya mereka dianggap sebagai bidan kampung saja. Mereka sudah minta agar dapat mengikuti pendidikan di Poltekes Palangkaraya namun dengan kebijakan alih bina sekarang ditangani Dirjen Dikti Kemendiknas bukan lagi Kemenkes seperti dulu, hal tersebut sudah tidak dimungkinkan lagi, mereka telah menghubungi pihak lembaga pendidikan swasta milik Muhamadiyah di Sampit tetapi hal tersebut juga tidak bisa diwujudkan karena sekolah tersebut masih terakreditasi di level C sedangkan syarat yang minimal harus akreditasi B. Kemudian persoalan tata ruang Kalimantan Tengah sampai saat ini belum juga ada kepastian meski sudah ada surat Keputusan Menteri Kehutanan No.529/2012 tentang pengukuhan kawasan hutan namun tidak dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat Kalimantan Tengah. SK Menhut tetap mengacu pada 82% kawasan hutan kemudian non kawasan hutan sebesar 18%, dalam kondisi ini kalau tidak bisa berbuat apa-apa sementara para investor maupun penataan-penataan kawasan belum optimal dilakukan. Perimbangan keuangan pusat dan daerah, perimbangan antara daerah dan pusat bagi provinsi Kalimantan Tengah masih kurang memenuhi rasa keadilan terutama pada bagi hasil dibahas sektor perkebunan, pendapatan daerah Kalimantan Tengah lebih di dominasi dari perolehan pajak kendaraan bermotor sedangkan dari sektor perkebunan masih belum dirasakan sebagaimana sudah sering disampaikan bahkan pansus dana 45


bagi hasil sudah turun ke lapangan, ke beberapa daerah di Kalimantan Tengah bertemu dengan para stake holder perkebunan dan masyarakat di sekitar perkebunan tersebut mensosialisasikan tentang bagi hasil yang menjadi komitmen DPD RI untuk memperjuangkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang dimasukkannya sektor perkebunan di undang-undang tersebut. Demikian laporan yang disampaikan dan semoga laporan dapat ditindak lanjuti sesuai amanat yang telah disampaikan. Semoga DPD RI dapat selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah menuju terciptanya masyarakat dan Indonesia yang bermartabat, sejahtera berkeadilan. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om santi santi santi om. PEMBICARA : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih dari Kalimantan Tengah. Karena dari Maluku Utara tidak ada kita lanjutkan Nusa Tenggara Timur. PEMBICARA : CAROLINA NUBATONIS KONDO (NTT) Selamat sore. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Yang terhormat Bapak-Ibu Pimpinan DPD RI. Yang saya hormati Bapak-Ibu Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI dan Kelompok DPD RI di MPR. Yang terhormat rekan-rekan yang saya cintai sebangsa dan setanah air. Yang terhormat Sekretaris Jenderal DPD RI dan jajarannya. Singkatnya hadirin yang saya muliakan. Adapun laporan yang kami sampaikan kita langsung saja, dengan tidak mengurangi rasa hormat dari semua. DIM yang kami bawa 1002 poin tapi hanya kami laporkan beberapa saja yang penting, yang kita sampaikan yang urgent sekali. 1. Tentang Komite I, yaitu masyarakat Malaka yang kabupatennya baru saja kita resmikan Senin, 22 April yang lalu meyampaikan terima kasih kepada semua pihak, teristimewa Bapak-Ibu anggota DPD RI yang sudah berjuang untuk memekarkan daerah kami dan sekalian juga mohon doa restu untuk penetapan perjalanan hidupnya di masa balita ini bisa berjalan dengan baik. Dalam pembahasan di tingkat pusat, Malaka sudah menjadi kabupaten yang sudah mekar cuma saja yang kami minta bahwa kepala daerah dan wakil daerah provinsi kabupaten dari Malaka itu mengambil sikap tentang anggaran, tentang pemilukada pada bulan Agustus 2013 ini sudah menjadi kabupaten ini. Di lain pihak pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di provinsi kabupaten, se-Kabupaten Belu yang demikian mempertanyakan banyak tidak bersedia memberikan anggaran. Oleh karena itu diminta supaya pemerintah pusat bersikap tegas menghadapi sikap bupati demikian supaya perlu menurunkan tim investigasi untuk pemeriksaan dan guna kejelasan dalam pemilukada dapat berjalan seperti yang diharapkan maksudnya Bupati Belu hanya menyiapkan anggaran untuk 12 kecamatan sementara yang lainnya tidak dan ini perlu campur tangan dari kita, dari DPD juga untuk meminta pemerintah pusat untuk menurunkan investigasi. 2. Tentang laporan kasus di Cibinong ini minta tanggung jawab pemerintah untuk menindak tegas kepada oknum-oknum seperti Kapolda, Pangdam sejajarnya yang 46


terlibat di dalam kasus ini supaya kasus tersebut dapat mendapatkan lapang dada bagi keluarga. Yang kedua, membentuk KPP HAM tragedi Yogyakarta agar dapat menuntut proses pengadilan dan transparansi bagi para anggota TNI jika terbukti di kemudian hari bersalah. Kepolisian Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan HAM untuk mengusut penyimpangan prosedur titip tahanan yang membuat ini sistem, titip tahanan dan kasus yang amat sensitif terkait Polri dan TNI Angkatan Darat karena bisa dikatakan pihak kepolisian melepaskan tanggung jawabnya dalam melindungi hak hidup tahanan. 3. Yang tidak kalah pentingnya tentang UN saya tidak ulas lagi dan yang paling urgent di daerah kami yaitu mengenai kurikulum 13 memang sangat dirasakan karena kalau berbicara mengenai kurikulum 13 yang dicanangkan disana yaitu 5% sebagai uji coba untuk SD dan SMP saya kira tidak mengenal karena kalau yang diambil itu yang mempunyai guru banyak, yang pas antara NTT seluruhnya itu mengalami kekurangan guru yang notabene satu satab saja, hanya memiliki satu PNS dengan dua guru honor. Jadi kurikulum 2013 ini kami mengharapkan berlaku apabila sudah mempunyai sarana prasarana termasuk ketenagaan yaitu guru baru kami terima kurikulum 2013. Jadi kami mohon supaya DPD bersikap tegas bukan menolak tapi memperbaiki sarana prasarana dan ketenagaan yang ada di NTT baru kurikulum 2013 ini bisa diterapkan. 4. Yang lain-lainnya mungkin nanti saya sampaikan secara tertulis oleh karena itu sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om santi santi santi om. PEMBICARA : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Iya, terima kasih. Kita lanjutkan Ke Kalimantan Selatan, kami persilakan Pak Sofwat. PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH. (KALSEL) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPD RI. Rekan-rekan DPD seperjuangan. Secara singkat akan kami bacakan poin-poin yang penting dan kemudian laporan tertulisnya akan kami sampaikan kepada Pimpinan Sidang. 1. Mengenai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah atau Bupati, maaf itu minum dulu. Bahwa Kabupaten Tanah Laut yang ibukotanya Prihari pada tanggal 23 April kemarin telah menyelenggarakan pemilihan umum, pemilihan pasangan Bupati. Yang nomor satu dan nomor dua selisihnya hampir 1 persen dan sekarang yang merasa kalah menggugat ke MK dan ini sangat rawan karena selisihnya tidak sampai 1%. Menang kalah ini masih dari perhitungan quick count dari lembaga-lembaga survei perlu diwaspadai, karena khawatir jadi seperti ini.... 2. Calon Anggota DPD RI yang mendaftarkan ke KPU Kalimantan Selatan sebanyak 17 orang. Tahun 2009 hanya 35 jadi menurun drastis. Anggota DPD yang 4 ini yang mendaftar saya, Pak Farid dan Pak Habib Hamid Abdullah, kalau Pak Adhariyani daftar caleg DPR Nasdem. Saya mendaftarkan, sebetulnya saya mendaftarkan dan sudah di usulkan oleh DPW P3 Kalsel tapi rupanya incomben di DPR sini tidak setuju berusaha ke BPP dan berhasil menghapus nama saya di BPP. Jadi ternyata tidak mudah masuk ke partai itu. 47


3. Masalah Ujian Nasional, Kalimantan Selatan termasuk yang disebut istilahnya amburadul tapi saya konsultasi dengan para kepala daerah, para bupati. Para bupati tetap mendukung dilaksanakan Ujian Nasional hanya perlu ada perbaikan-perbaikan karena kata bupati dengan adanya Ujian Nasional siswa-siswa lebih semangat untuk belajar, guru-guru bergairah untuk memberikan mata pelajarannya sesuai dengan standar dari pusat. Demikian juga kata bupati dengan adanya Ujian Nasional bisa mencantumkan di APBD untuk mendukung pelaksanaan ujian nasonal. Jadi mungkin ada perlu sedikit kita diskusi tentang Ujian Nasional ini karena buykan kita saja yang pro dan kontra DPR juga sama tapi akhirnya DPR juga setuju buktinya memberikan anggaran. Sekarang yang menjadi amburadul katanya terlambat Kementerian Keuangan dalam pencairan dana Ujian Nasional ini, karena dicairkan 25 hari H-25 sebelum pelaksanaan Ujian Nasional, mudah-mudahan yang akan tidak terulang. 4. Kemudian, prioritas pembangunan kepada pusat diminta supaya Bandara Syamsudin Noor landasan pacunya diperpanjang tambah 500 meter supaya pesawat besar yang akan embarkasi haji bisa berangkat langsung dari Banjarmasin. Itu saja yang pokok-pokoknya, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Terima kasih. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PEMBICARA : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Iya, kita lanjutkan. Terima kasih Pak Sofwat dari Kalimantan Selatan. Kita lanjutkan berikut dari Sulawesi Selatan, Kalimantan dulu Pak. Kalimantan Timur. PEMBICARA : KH. MUSLIHUDDIN ABDURRASYID, Lc., M.Pdi. (KALTIM) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan, Om swastiastu. Mungkin langsung saja, ingin menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan hasil kunjungan kami ke daerah. 1. Mungkin untuk Komite I, a. masalah pengelolaan daerah untuk perbatasan sampai sekarang walaupun barangkali reformasi birokrasi sudah terjadi tapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan palayanan publik masih jauh dari apa yang diharapkan, sehingga kami inginkan melalui DPD RI untuk memberikan masukan kepada pemerintah pusat agar perhatian kepada daerah-daerah perbatasan ini akan lebih diperhatikan begitu; b. tentang tata ruang, ini saya mungkin dengan daerah-daerah lain kami menginginkan supaya pemerintah, DPD RI untuk mendorong segera mempercepat proses penyelesaian RT-RW Kalimantan Timur yang saat ini berada di bawah Kementerian Kehutanan. 2. Kemudian untuk Komite II, a. mungkin yang menjadi masalah pertama sekali masalah air iya, dimana pabrikpabrik yang ada di Kalimantan Timur itu banyak menguras atau menyedot air tanah secara berlebihan dengan tanpa memperhatikan persediaan air yang ada untuk masyarakat ini. Sehingga ini juga perlu mendapat perhatian dari kita;

48


b.

Kemudian, pemerintah juga diharapkan untuk mewajibkan kepada perusahanperusahaan untuk dapat membuat tempat pengolahaan limbah meskipun biaya sangat mahal namun hal ini mungkin sangat mempengaruhi karena pabrik-pabrik banyak membuang limbahnya ke sungai di malam hari. 3. Kemudian untuk Komite III, a. masalah rencana pelaksanaan kurikulum 2013 setelah kami turun iya rata-rata di daerah-daerah hanya terbatas sosialisasinya terhadap kepala-kepala diknas dan kepala sekolah namun bagian-bagian di pinggiran daerah atau kabupaten kota masih banyak belum menerima sosialisasi. Oleh karena itu kami mengharapkan agar jangan dipaksakan untuk diterapkan pada saat ini terlebih dahulu dikaji lebih dalam sehingga kurikulum ini bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat; b. kemudian untuk Ujian Nasional, mungkin sama dengan daerah lain. Ujian Nasional mungkin di daerah kami itu termasuk daerah yang bermasalah karena sebelas provinsi yang ada di Kalimantan Timur Kaltim ini dan Kalimantan Selatan dan daerah-daerah lain itu juga termasuk. Oleh karena itu, perlu ditinjau kembali dan bahkan saya melalui kesempatan ini ingin mengimbau juga rekan-rekan dari provinsi yang lain untuk sama-sama duduk untuk barangkali mengambil suatu sikap mengajak di komite dan juga dengan pimpinan agar ini kita usut sampai ke atas, bahkan mungkin ada audit dalam masalah Ujian Nasional ini; c. kemudian, masalah haji, ini mungkin perhatian kita terhadap pemondokan bagi calon-calon jamaah haji yang berusia lanjut karena 83 tahun ke atas itu akan diprioritaskan. Namun, kalau seandainya tempat mereka jauh itu kan akan membebani buat mereka sendiri. Oleh karena itu, perlu perhatian barangkali untuk jamaah-jamaah yang berusia tua itu ditempatkan mungkin dekat dengan lokasi di Masjidil Haram, Mekah dan Madinah. Kemudian, masalah yang lain berhubungan dengan masalah haji atau pelaksanaan ini, biro-biro yang ada di pusat itu ketika berada di daerah, kami juga ingin ini ditertibkan agar terdaftar sehingga daerah tidak kebagian ketika terjadi masalah; d. tambahan, kami melihat bahwa di daerah kami terjadi barangkali bencana terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus di mana perhatian pemerintah pusat belum terlalu besar. Sehingga, anak-anak yang berkebutuhan khusus ini masih terbengkalai, khususnya dalam masalah pendidikan. Nah, apalagi di daerah Kalimantan Timur dengan batu baranya itu akibat limpahan batu bara, baik airnya dan lain sebagainya itu membuat anak-anak menambah untuk kebutuhan khusus ini. Oleh karena itu, kami juga mengharapkan pemerintah mempunyai perhatian tersendiri begitu untuk menangani masalah anak-anak yang berkebutuhan khusus ini karena mereka juga merupakan putra-putri Indonesia begitu. 4. Di Komite IV, proyek-proyek besar yang ada di Kalimantan Timur itu banyak dilaksanakan berdasarkan APBD daerah, seperti jembatan, jalan, dan sebagainya. Oleh karena itu, sangat membutuhkan bantuan dari DPD untuk memberikan saran kepada pemerintah pusat agar membantu proyek-proyek yang besar ini dengan proyek APBN-nya. Barangkali ini yang disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dikaji oleh komite masing-masing. Demikian. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi santi santi om.

49


PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Ya, terima kasih. Kita lanjut dari Kalimantan Timur ke Sulawesi Selatan. Kami persilakan, Pak Bahar. PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan ibu pimpinan DPD RI yang saya hormati, rekan-rekan Senator Indonesia yang saya banggakan, serta Pelaksana Tugas Sekretariat Jenderal dan seluruh jajarannya yang saya hormati. 1. Saya tergelitik sedikit dengan laporan teman-teman dari kawasan barat, tengah, maupun Jawa yang masih banyak mengelukan tentang sarana prasarana maupun pelaksanaan Ujian Nasional. Saya sudah bisa membayangkan bagaimana pula kami yang ada di timur Indonesia. Bahkan, untuk Ujian Nasional seakan-akan Menteri Pendidikan ini hanya tahu mungkin Indonesia itu dari Banten ke Madura karena terlalu sentralistik dan birokrasi,semua ada di pusat, bahkan percetakan juga di pusat. Sementara, kemampuan daerah yang seharusnya Ujian Nasional ini menjadi domain pemerintah daerah dan bisa dilaksanakan di daerah, kenapa tidak dilaksanakan di daerah. Dan, selama republik ini merdeka dan inilah pelaksana ujian yang paling parah. Oleh karena itu, rakyat banyak dan beberapa pemerintah daerah meminta kepada saya agar disuarakan melalui DPD untuk meminta Menteri Pendidikan mundur dari jabatannya. 2. visi pemerintah Sulawesi Selatan ingin menjadikan Sulawesi Selatan sebagai pilar utama pembangunan nasional serta simpul jejaring perekonomian di kawasan timur Indonesia. Artinya, Sulawesi Selatan ini ingin dijadikan sebagai sentral distribusi atau center point of Indonesia ada di Makasar. Bahkan, target pemerintah untuk stok pangan yang 10 ribu ton, 10 juta ton, Sulawesi Selatan telah mencapai 2,5 juta ton, bahkan tahun ini ditargaetkan mencapai 3 juta ton. Itu berarti 30% dari target pemerintah yang 2014, 10 juta ton, Sumsel telah memberikan kontribusi 30%. Oleh karena itu, melalui DPD dimohonkan kiranya didorong agar infrastruktur untuk pertanian ini lebih ditingkatkan lagi, khususnya jalan-jalan yang menuju kepada sentra-sentra produksi. Alhamdulillah sampai sekarang hampir kekurangan di kawasan timur 12 provinsi itu disuplai dari Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, tidak salah kiranya melalui Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ini meminta agar pemerintah memberi perhatian khusus kepada Sulawesi Selatan dan lebih khusus lagi kepada kami-kami yang berada di kawasan timur Indonesia. Agar, kami bisa merasakan bahwa Indonesia ini memang berada dalam suatu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau mau lihat Indonesia maju, harus perhatikan kawasan timur Indonesia itu. Selalu saya ingatkan karena potensi konflik di sana sudah pernah dibuktikan, bukan cerita. Itu hanya karena ketidakpuasan. Di Papua ada OPM, di Maluku pernah ada RMS, di Sulawesi pernah ada DI TII dan pernah ada Permesta. Itu semua harus diperhatikan dan jangan sampai republik ini, masalah seperti ini terulang. Saya kira DPD punya ruang yang besar dengan kemenangan di Mahkamah Konstitusi untuk memperjuangkan bahwa kami yang ada di kawasan timur adalah bagian dari Republik Indonesia dan ingin menikmati kemerdekaan. Terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. 50


Om santi santi santi om. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Iya terima kasih Pak Bahar. Saya kira tadi laporan yang tidak tertulis itu. Saya kira kita lanjutkan Sumatera Utara. PEMBICARA : Dr. H. RAHMAT SHAH (SUMUT) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om swastiastu. Yang terhormat Bapak Ketua dan Ibu Wakil Ketua beserta rekan-rekan yang mulia anggota DPD RI. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Mahakuasa kita diberi kesehatan dan kesempatan hadir dalam rangka laporan reses pada hari ini. Saya karena Ibu Aida ngobrol saja, saya dahului dengan pantun, nanti saya tutup dengan pantun biar dia semangat. Ini untuk Anggota DPD ini yang meneruskan nanti. Biar orang menanam buluh, kita tetap menanam padi/Biar orang menebar musuh, kita tetap menanam budi. Laporan kegiatan daerah pemilihan empat anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, yaitu Bapak Rudolf Pardede sudah tidak ditempat, saya sendiri, dan Bapak Parlindungan juga sudah tidak di tempat lagi kampanye, dan Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis mungkin sebentar lagi tidak di tempat, hadir. Ingin kami sampaikan, sebagian sudah disampaikan oleh teman-teman. 1. Permasalahannya hampir sama, tetapi yang penting di Sumatera Utara kasus tanah masih belum selesai. Perbatasan juga sama dengan Riau sudah belasan tahun belum selesai. Ini sedang kami fasilitasi dan tidak bosan-bosannya kita berjuang bersamasama menyelesaikan problem masyarakat lapisan bawah. 2. Selanjutnya, pertemuan dengan peserta musyawarah nasional, FKMPI (Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia) diminta DPD RI dapat memberi masukan kepada pemerintah pusat dan provinsi agar kiranya memberi rekomendasi guna ditingkatkannya program dan anggaran yang lebih luas dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sektor pendidikan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna serta dengan program-program yang berkesinambungan yang sesuai dan nyata. Nah, ini program ini banyak, dananya banyak, tetapi tidak tepat sasaran. 3. Kemudian, mengikuti kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tingkat Provinsi Sumatera Utara. Aspirasi yang diserap melalui kegiatan Musrembang tersebut adalah bahwa program pembangunan Sumatera Utara harus lebih memprioritaskan kepada pembangunan yang lebih menyentuh keputusan masyarakat luas, di antaranya pendidikan yang layak, kesehatan, serta bidang sosial lainnya. Selain daripada itu, pemerataan pembangunan bagi daerah-daerah yang masih belum terakses selama ini juga menjadi fokus pembahasan dalam Musrembang yang untuk selanjutnya akan diusulkan sebagai bagian pembangunan provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk tahun 2014 yang akan dating, diutamakan sarana prasarana jalan. 4. Kemudian, diberi amanah juga dan memberi ceramah kegiatan uji kompetensi wartawan angkatan 3 bagi anggota PWI cabang Sumatera Utara yang juga dihadiri oleh 51


Sekretaris Jenderal PWI Pusat, pemerintah provinsi, tim penguji dari Jakarta dan Kota Medan, Ketua dan segenap unsur pengurus PWI cabang Sumatera Utara. Aspirasi yang diserap melalui pertemuan ini, yakni dalam hal melakukan tugas jurnalistik, media tidak hanya dibekali oleh ilmu pengetahuan serta keterampilan, menyajikan informasi kepada publik, profesionalisme seorang jurnalis harus senantiasa diasah dengan melakukan uji kompetensi. Untuk itu, diperlukan sarana dan prasarana yang baik agar kegiatan seperti ini dapat berkesinambungan serta tidak bergantung pada waktu dan tempat saja. 5. Ini menarik ini, Ibu-ibu Srikandi. Menerima dalam rangka memperingati Hari Kartini, 21 orang srikandi yang tergabung dalam komunitas bike to work se-Indonesia yang melakukan perjalanan di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang ditutup oleh Mendagri. Menyempatkan diri bersilaturahmi dan saling sharing dalam konteks pembangunan, peningkatan derajat kaum perempuan serta budaya. Aspirasi yang diserap dalam pertemuan tersebut adalah bahwa terjadi perbedaan yang signifikan antara provinsi di Pulau Sumatera meskipun memiliki sumber daya alam yang luar biasa di samping kekayaan budayanya. Selain daripada itu, bahwa upaya peningkatan derajat kaum perempuan masih perlu ditingkatkan dengan memberi akses kepada kaum perempuan dalam hal ikut mengambil keputusankeputusan, mulai dari domestik maupun publik. 6. Kami juga mendukung tadi apa yang disampaikan terakhir dari Kaltim, yaitu dukungan untuk anak-anak kebutuhan khusus. Itu maksudnya YPAC, Pak ya, yayasan Pendidikan Anak Cacat, kebetulan istri saya ketuanya untuk Sumatera Utara, tetapi memang memprihatinkan. Bahkan, swasta yang banyak membantu daripada pemerintah, tetapi ada daerah seperti Palembang, pemerintahnya luar biasa. Jadi, ini mestinya kami mendukung tadi yang disampaikan Kaltim, maunya seluruh Indonesia sama, harus ada APBD untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan tidak berkelebihan. Di daerah kami, bupati butuh lahan, kami bantu. Jadi, berdiri sekolah itu dengan baik. 7. Juga tadi dipesan oleh Ketua Komite I, tetapi sayang Papua sudah tidak di tempat. Diminta Komite I mendukung dan mengawal soal otonomi baru, itu pasti dilakukan oleh Komite I ini Pak Wayan, Pak Farouk masih ada tim Komite I di sini, Pak Emanuel, Pak Anang, dan lain-lain. 8. Selanjutnya ada sesuatu yang dapat dicontoh oleh daerah lain, yaitu TNI Polri dan organisasi masyarakat serta instansi lainnya yang terkait, 14000 orang berlatih bersama selama dua minggu dan dibuat upacara 17-an di lapangan Merdeka. Irupnya dari Polri, Kapolda, sedangkan yang melaksanakan ada TNI Panglima, gubernur hadir, dan dibikin suatu kegiatan serangan teroris menawan walikota yang dibebaskan oleh TNI. Itu saya pikir bagus. Selama ini banyak konflik antara TNI Polri. Mungkin dengan kebersamaan tersebut bisa menjadi contoh untuk daerah lain sehingga dapat mengatasi kejahatan-kejahatan nasional dan internasional, tetapi di antara mereka juga tidak bunuh-bunuhan atau bakar-bakaran, melemahkan diri sendiri. 9. Juga pemekaran dua daerah kami yang sangat mendesak dan sedang dipersiapkan, tinggal satu surat dukungan gubernur yang baru. Pemekaran Simalungun Hantaran dan Langkat yang sangat luas, bahkan mungkin tidak pernah didatangi kepala daerahnya sehingga masyarakatnya merasa dianaktirikan dan sudah mulai bergema apa tadi yang disampaikan dari Papua. Kami berusaha mengingatkan ini, Pak Wayan. 10. Rapat kerja dengan sepuluh kabupaten/kota di sekitar proyek Asahan tanggal 10 April 2013. Ini dilakukan oleh Pak Rudolf. Telah dibuat kesepakatan oleh enam dari sepuluh kabupaten/kota di sekitar proyek untuk mempercepat pencairan dana PT Inalum yang menjadi hak pemerintah kabupaten/kota.

52


11. Kemudian, pertemuan dengan peserta musyawarah nasional FKMPI (Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik Indonesia). Menerima perwakilan kelompok tani Torang Jaya Mandiri Padang Lawas. Aspirasi: a. menyampaikan pengaduan terjadi konflik antara warga KKTMJM dengan pihak PT Sumatera Riang Lestari dan PT Sumatera Surya Lestari; b. adanya putusan rapat pleno DPRD Sumatera Utara yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota Komisi A DPRD SU, anggota DPRD Padang Lawas, pihak kepolisian, Kanwil BPN Sumatera Utara, Dinas Kehutanan, Kelompok Tani, PT SRL dan PT SSR pada 3 Juli 2012 dan 4 April 2013. Namun, pada kenyataannya tidak diindahkan dan hingga saat ini masih terjadi aksi-aksi intimidasi, masih terus terjadi di lapangan, dan pihak pengusaha masih terus melaksanakan kegiatan. Untuk itu, mohon bantuan DPD RI untuk memfasilitasi penyelesaian konflik. 12. Pertemuan dengan Direktur Jenderal Keprotokolan Kementerian Luar Negeri yang dihadiri oleh unsur Muspida, para konsul jenderal dan konsul negara sahabat, serta organisasi usaha dan tokoh-tokoh masyarakat. Aspirasi yang diserap melalui kegiatan ini adalah keberadaan konsul jenderal dan konsul kehormatan penting, bukanlah semata untuk simbolisasi perwakilan negara sabahat, akan tetapi lebih dari itu. Ini kepada teman-teman Anggota DPD, kalau ada yang memberi, menjadi konsul kehormatan, diambil itu, Bapak-Ibu sekalian, itu bagus untuk hubungan dagang daerah dan mendukung kegiatan ekspor dan impor. Alhamdulilah kami sudah menandatangani triliunan itu walaupun tidak dapat Rp1 pun, tetapi hubungan dagang langsung, tidak lagi melalui negara tetangga. Mungkin demikian yang kami sampaikan. Dimulai tadi dengan pantun, saya coba tutup dengan pantun. Tetapi, sabar Ibu Aida. Yang tetap belum selesai adalah hal tanah, hal jalan yang rusak di mana-mana, terutama jalan ke desa-desa atau ke kecamatan, listrik masih matimati di Medan atau Sumatera Utara, keluhan masyarakat luar biasa, dan hal keamanan, korupsi masih ada. Pesan kami untuk seluruh anggota DPD, terutama yang akan terus, berbuatlah kebaikan sekecil apa pun pada siapa pun di mana pun kita berada karena DPD namanya hari ini besar sekali. Di mana-di mana harapan masyarakat juga besar sekali dan alhamdulillah saya sudah ditugaskan ketua tugas lain, jadi saya tidak mencalonkan diri lagi DPD. Saya ditugaskan lain oleh Ketua. Terima kasih. Saya ingatkan juga teman-teman ya harus menghormati penghuni pertama alam semesta, yaitu satwa. Jadi, berbuat kebaikan kepada siapa saja, tetapi jangan lupa juga mahluk penghuni pertama alam semesta, yaitu satwa. Dan, saya ingatkan kita dapat berbohong kepada siapa saja, tidak dapat berbohong kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin demikian kami sampaikan, kami tutup dengan pantun. Kalau kita pergi ke Langsa, jangan lupa makan mie Bang Rozali/Kalau kita ingin membangun bangsa, bergabunglah dengan DPD RI. Sekian, terima kasih. Semoga niat baik kita, tujuan mulia kita mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om santi santi santi om. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Ya, mohon bersabar tinggal tiga provinsi lagi. Saya kira kita berharap sebelum pukul 16.30 WIB sudah selesai. Silakan, Provinsi Maluku. 53


PEMBICARA : JACOB JACK OSPARA, S.Th., M.Th. (MALUKU) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om swastiastu. Pimpinan yang saya hormati dan rekan-rekan Senator yang saya hormati dan kasihi, Plt. Sekretaris Jenderal dan seluruh staf yang saya juga hormati dan kasihi. Pertama-tama dari mimbar ini saya ingin mengatakan kalau banyak daerah mau ke mana-mana, keempat anggota DPD RI dari Maluku tidak ke mana-mana. Mau ingin membesarkan tetap DPD RI. Karena itu, berempat itu sudah mencalonkan diri dan proses verifikasi sementara jalan. Karena itu, dua raja dari Maluku mengawal DPD hari ini dan dua mengawal daerah srikandi ya, dua srikandi di daerah mengawal verifikasi yang sekarang mulai. Jadi, kira-kira itulah yang perlu saya umumkan bagi saudara-saudara sekalian bahwa kami berempat mudah-mudahan dengan doa kita bersama diperkenankan untuk kembali berkiprah di DPD RI membangun bangsa, Negara, dan daerah kita tercinta. Selanjutnya, Bapak-Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya ingin menginformasikan bahwa sejak tangal 29 Maret sampai 28 April, kami berempat tetap berkonsentrasi di Jakarta dengan lika-liku tentu ada juga vice versa, saya masih kembali ke sini atas undangan dari Sekretariat Jenderal untuk membahas beberapa Undang-Undang dengan DPR yang belum reses. Juga Pak Jhon Pieris sebagai Pimpinan di Kelompok DPD di MPR juga mondarmandir dalam kaitan dengan tugas-tugas ke-MPR-an. Tetapi, kami berempat telah melaksanakan tugas-tugas kami dengan sebaik-baiknya. 1. Yang perlu diinformasikan, Maluku tetap 93,6% adalah lautan, tetap 6 koma sekian adalah daratan. Karena itu, rakyatnya masih tetap terisolasi oleh karena belum memadainya transportasi laut. Ini musim ombak dan karena itu kalau tidak ada penerbangan yang jalan, penerbangan yang memadai, berarti beberapa kabupaten terisolasi. Sebagai contoh, Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Maluku Barat Daya yang berbatasan dengan Timur Leste dan Australia. Itu kesulitan kita. Karena itu, infrastruktur untuk itu sangat penting. Ini tugas yang dibebankan kepada Komite II tentu dalam kaitan itu. Pelabuhan lautnya, pelabuhan udaranya kalau bisa diperbaiki. Ada beberapa pelabuhan udara yang sedikit bertaraf internasional di Kabupaten Maluku Tenggara dan nanti di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang sudah ada stasiun radar angkatan udara di sana. Makanya, kita berharap mudah-mudahan dalam tahun ini kedua lapangan terbang itu bisa diresmikan untuk membantu lapangan terbang Pattimura yang sudah makin hari makin sempit. Itu yang pertama. 2. Beberapa daerah di Maluku ingin dimekarkan karena itu daerah perbatasan juga. Tanimbar Utara misalnya, itu sudah kami Komite I kunjungan dan mereka terus mengharapkan bahwa pemekaran itu harus jalan. Memang kendalanya cuma tinggal update rekomendasi dari bupati yang sekarang dan BNPP yang sekarang. 3. Selanjutnya mengenai Pemilukada, Maluku insya allah 11 Juni itu melakukan nanti pemilukada serentak untuk provinsi dan dua kabupaten/kota. Kalau sampai terjadi, berarti mudah-mudahan ini menjadi salah satu eksperimen untuk kita menuju ke Pemilukada serentak ya pada waktunya sehingga mempermudah, memperlancar, mengefisienkan seluruh pembiayaan Pemilu yang ternyata kalau satu tahun itu sekian puluh kali pemilu itu memakan energi, menimbulkan konflik, dan sama sekali kontraproduktif dengan pembangunan yang telah dicapai. Jadi, seluruh Pemilukada yang dilaksanakan 11 Juni ini, insya Allah akan kami juga kawal dengan baik. Hanya masalahnya adalah perbaikan aturan Pemilukada, aturan di RUU Pemilukada nanti untuk calon independent supaya syarat-syaratnya makin diperketat, tetapi juga diberi kesempatan yang luas seperti sekarang. Akibatnya, calon-calon independent itu 54


terpaksa harus berontak, konflik. Ketua KPU terpaksa dikawal sampai dengan hari sekarang ini. Tadi masih SMS tetap dikawal ya karena kalau independent itu hakikatnya tidak ditoleransi. Saya rasa seperti itu. 4. Kemudian yang terakhir yang saya mau katakan, masalah pendidikan. Masalah pendidikan ini juga sama, cuma ini pecah pendapat antara yang pro dan kontra, tetapi intinya adalah pelaksanaannya itu harus lebih baik dari tahun ke tahun, lebih berkualitas dari tahun ke tahun. Sebetulnya anak-anak tidak perlu stres kalau kualitas penyelenggaraannya itu jadi baik. Karena, saya juga produk Ujian Nasional. Kita masih ujian SD tahun ‘60-an itu, kami disuruh untuk mengambarkan atau menjelaskan mengenai peta buta, Bangka Belitung. “Ini apa ini? “Ini Pulau Bangka, ini Pulau Belitung.” Hasilnya apa? Langsung disuruh tulis itu, Dan, itu kami tidak stres itu, belum ada begitu canggih seperti sekarang ini, komputer, internet semua begitu canggih. Malah hampir semua merata di mana-mana itu percetakan, tetapi kok pelaksanaannya seperti sekarang, amburadul. Jadi karena itu, keinginan-keinginan teman-teman kita diskusikan baik-baik di Komite III supaya kita bulat menghasilkan suatu keputusan sebagai lembaga negara untuk memperbaiki mutu dan kualitas Ujian Nasional. 5. Selanjutnya, dana-dana transfer daerah itu jalannya masih belum memadai, kualitas pembangunan dengan pembiayaan yang begitu sedikit. Itu juga kadangkala dari hasil laporan BPK itu kami sangat membenarkan laporan BPK itu. Oleh karena, mereka lakukan hanya sekadar mengejar proyeknya selesai, dan ini tidak berkualitas untuk kepentingan masyarakat. Saya rasa ke depan kita harus memberikan semacam warning dan sekaligus juga mengajukan sesuatu yang memadai untuk pembangunan proyekproyek ini berkualitas. Jangan karena belanja birokrasi yang begitu hebatnya, kemudian melupakan pelayanan publik berupa infrastruktur yang jalan yang baik, jalan-jalan yang beraspalnya yang baik, dan seterusnya. Saya mengunjungi suatu daerah, kantor camatnya itu sudah tinggal longsor satu kali lagi, lalu kantor camatnya tenggelam, puskesmas juga tenggelam, ada di gunung di Pulau Seram yang dekat sekali. Tinggal masuk dalam jurang, lalu selesai. Ada warga kita yang mengatakan, “Kami ini dengan jalan yang sudah seperti ini dan pembangunan model seperti ini, kami dijajah dua kali. Yang pertama Belanda dan yang kedua sekarang adalah Indonesia.” Indonesia itu siapa? Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Seperti itu kira-kira intinya yang terjadi sekarang. Demikian laporan saya dan saya berharap mudah-mudahan yang dilakukan, yang dibicarakan semua itu hampir sama dimana-mana kita membahasnya di komite untuk memperoleh jalan keluar daripada untuk meningkatkan peran kita sebagai lembaga negara. Saya kira terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Om santi santi santi om. PEMBICARA : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Kita lanjutkan ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. PEMBICARA : Ir. MURSYID (NAD) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 55


Bapak dan Ibu Pimpinan DPD RI. Rekan-rekan Anggota DPD yang kami muliakan. Kami langsung saja ke pokok masalah kalau teman-teman dari beberapa provinsi tadi hanya gertak sambal saja ya, hari ini Aceh kembali membuat pusing Jakarta. Sebenarnya dari awal-awal kita sudah menyarankan kepada Kementerian Dalam Negeri, kemudian kepada Menkopolkam bahwa sebelum disahkannya Undang-Undang tentang bendera Aceh, tentang nama Aceh dan wali Nanggroe seharusnya dibicarakan terlebih dahulu. Kalau sudah ditetapkan oleh DPR Aceh, DPRA itu biasanya akan menjadi masalah dan terus menjadi masalah. Ada pepatah Aceh, “kengelulus jarum pasti luah keri”, artinya kalau kau sudah masuk jarum itu benang-benangnya terbawa. Jadi maunya hal-hal seperti ini dipahami oleh pemerintah pusat sehingga penanganan Aceh itu lebih baik ke depan. Intinya kita masyarakat Aceh justru dengan adanya qanun wali nanggroe ini kemudian bendera dan lambang daerah ini membuat Aceh ini terbelah menjadi dua bagian, ada yang pro ada yang kontra. Kalau kita lihat 12 kabupaten/kota itu menolak, nah cuma 11 yang menerima. Tapi kenapa pemerintah pusat lebih melihat yang yang kecil sehingga lupa dengan yang lain. Padahal kalau pemerintah pusat menfasilitasi daerah-daerah yang menolak khususnya wilayah tengah dan barat selatan ini sesungguhnya semua permasalahan akan selesai dan hari ini juga kita melihat politik Aceh justru semua partai, partai nasional maupun partai lokal itu memberikan kesempatan bahwa tokoh-tokoh dari partai Aceh itu yang tidak bisa lewat ke pusat itu sekarang ditempatkan sebagai calon-calon Anggota DPR RI. Kemudian juga dengan DPD artinya sudah direncanakan demikian. Nah jadi karena itu sesungguhnya pemerintah pusat coba melihat ini secara bijaksana. Yang jelas masyarakat Aceh itu yang penting bagaimana ini damai, ini damai. Kemudian kalau sudah mengambil keputusan jangan tanggung tanggung artinya kalau iya, iya, kalau tidak tidak jelas dia, supaya semua bisa kita diselesaikan. Jadi kira-kira ini yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan ini rangkuman daripada laporan ini karena yang lain sama saja saya pikir mengenai UAN, kemudian haji kemudian masalah pertanian. Mudah-mudahan ini menjadi catatan bagi kita semua sekali lagi mari kita menangani permasalahan Aceh ini dengan bijaksana karena sesungguhnya kedamaian itu lebih penting dari semuanya. Demikian mohon maaf jika tidak berkenan dihati. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PEMBICARA : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih. Kita lanjutkan ke Sultra, Provinsi Sultra. Masih satu lagi Gorontalo, DKI mohon diserahkan atau mau. PEMBICARA : Drs. H. KAMARUDDIN (SULTRA) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita sekalian. Om swastiastu. Dari Sulawesi Tenggara kami akan penyerapan beberapa aspirasi masyarakat dan daerah yang sesungguhnya cukup banyak tapi saya akan bacakan sampaikan hanya beberapa hal. 1. Dari Komite I dari beberapa permasalahan yang ada, masalah penyelenggaraan pemilukada, penegakan hukum, pengawasan pemilukada, masalah kependudukan, masalah pertanahan, masalah pemekaran wilayah dan masalah tata ruang wilayah.

56


Memang banyak hal yang masih perlu pembahasan nanti di alat kelengkapan dan saya kira nanti kami akan sampaikan nanti akan dibahas lebih rinci lagi di alat kelengkapan. 2. Komite II juga menyampaikan beberapa hal yang berkaitan tentang permasalahan di Komite II dan yang paling utama adalah menyangkut masalah sumber daya alam juga telah menjadi masalah kaitannya dengan masalah seperti masalah pertambangan masih tumpang tindih UP dan lain-lainnya. 3. Kemudian di Komite III masalah ujian nasional. Saya kira ini sudah menjadi hal yang umum dipelaksanaannya baru-baru ini menjadi masalah utama dan termasuk juga di Sulawesi Tenggara pada prinsipnya diharapkan, diperlukan adanya kajian, diperlukan ada peninjauan kembali tentang masalah manajemen pelaksanaan daripada ujian nasional ini karena Sulawesi Tenggara juga karena imbas termasuk tentang masalah utamanya pendistribusian yang sangat terlambat sehingga pelaksanaan juga di daerah mengakibatkan yang semerawut. 4. Kemudian di Komite IV juga ada beberapa masalah yang muncul termasuk misalnya saja proyek-proyek pembangunan desa banyak yang tidak melibatkan masyarakat dan kurang mendapatkan kontrol dari masyarakat setempat sehingga mengakibatkan terjadi pembangunan proyek-proyek pembangunan yang gagal dan mempunyai nuansa korupsi. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu lah garis-garis besar yang kami sampaikan tentang masalah hasil penyerapan aspirasi dan masyakat daerah di Sulawesi Tenggara dan nanti diharapkan para alat kelengkapan dalam lingkup DPD ini akan dibahas lebih rinci lagi untuk ditindaklanjuti. Saya kira demikian kami sampaikan. Wabilahi taufik walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PEMBICARA : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Iya, terima kasih. Kita lanjutkan ke Provinsi Gorontalo. Sebelumnya mungkin Jawa Barat apakah sudah menyerahkan atau belum? Sudah ya. PEMBICARA : ELNINO M. HUSEIN MOHI. ST., M.Si. (GORONTALO) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, Pak Wayan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah washolatu wassalamu'ala asrofil ambiyai wal mursalin, wa 'ala alihi waashabihi ajmaiin, 'amma ba'du. Bapak Ketua, Ibu Wakil Ketua, Ibu Bapak Anggota DPD yang terhormat. Laporannya memang banyak dari 4 komite, tapi ada beberapa poin penting yang mungkin di angkat yang bisa diangkat di forum ini. Di samping tertulis di sini soal pemekaran daerah, ujian nasional haji dan lain-lain. 1. Beberapa hal yang penting untuk Gorontalo misalnya adalah tentang perkembangan Pilkada di Kota Gorontalo di mana salah satu saudara kita Dr. Budi Doku adalah calon Walikota. Hari ini harusnya diputuskan oleh MK apakah dia menang atau tidak, tetapi MK memutuskan untuk menunda keputusan sambil menunggu hasil dari PTUN, itu kasusnya memang agak rumit karena incumbent yang merupakan lawan daripada Dr. Budi itu di diskualifikasi oleh KPUD H-1 begitu, di diskualifikasi dianggap tidak lagi 57


menjadi peserta dan setelah diumumkan kepada masyarakat tetapi dianggap suara yang orang yang mencoblos incomben ini itu dianggap sebagai secara tidak sah, tapi ternyata TPS suara tidak sah yang paling banyak dan tiap berbeda tiap 600 suara Dr. Budi yang nomor 2 nya. Lalu oleh KPUD ditetapkan bahwa yang memenangkan itu adalah pasangan Dokter Budi karena suara tidak sah dari incumbent. Lalu munculkan tuntutan sampai ke MK itu masalah diskualifikasi itu soal ijazah Pak. Ijazah SD dari incumbent yang dari peraturan itu ditulis, peraturan KPU yang ditulis adalah ijazah atau pengganti ijazah tapi yang disetorkan oleh incumbent. itu adalah surat keterangan lulus itu yang di intepretasi berbeda oleh KPUD dan Panwas daerah. Panwas daerah menganggap tidak sah lalu KPUD menganggap sah KPUD waktu itu pada saat pencalonan. Di KPUD sendiri terjadi voting tiga tidak setuju bahwa itu sama, dua menolak bahwa itu dia mengatakan bahwa itu tidak sama sehingga lolos lah ini incumbent lalu dilaporkan ke DKPP oleh DKPP dipecat yang 3 orang itu, diganti dengan yang baru dan yang baru ini lah yang mendiskualifikasi incumbent memang agak rumit ini persoalan, itu yang pertama kabar bagi ibu, bapak semua dan ini adalah satu pelajaran dan juga bagi kita apa untuk membuat peraturan perundang-undangan khususnya mengenai pilkada. 2. Ada tuntutan ataupun saran dari konsituen DPD di Gorontalo agar DPD RI ketimbang memberikan pertimbangan atau pendapat tentang APBN mengapa tidak DPD RI menelorkan satu saja RAPBN versi DPD begitu. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa DPD RI betul-betul walaupun tidak punya hak anggaran tapi betul-betul memikirkan penganggaran yang menguntungkan daerah-daerah. Selama ini kita hanya memberikan pertimbangan pada terhadap usulan oleh pemerintah maupun DPR itu yang ke dua. 3. Ada usul yang menarik dari konsituen di Gorontalo dan juga sempat dibicarakan dalam beberapa forum talk show nasional. Kenapa tidak DPD RI membikin sebuah kegiatan semacam konvensi calon presiden. Jadi calon-calon presiden di undang ke daerah kita masing-masing 33 provinsi suruh debat di sana dihadapan para tokoh masyarakat akademisi lain-lain lalu peserta kita lah yang menjadi panitianya. Kata Pak Wayan kalau kita panitianya kita menangkan Pak Irman. Nah, tetapi kira-kira begitu usulannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Dan, ini butuh satu kelompok di DPD untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Sebenarnya sederhana sekali yang penting mereka bisa datang, satu atau dua orang calon presiden bisa datang ke tempat kita. Itu menjadi suatu hal yang sangat menarik karena dia adalah hal yang paling bisa dijual kepada media-media nasional, menunjukkan bahwa DPD RI ada dan juga concern dengan kepemimpinan bangsa ini, bukan hanya soal daerah saja. Saya kira begitu. Nah, mereka menginginkan bahwa kalau ini memang dilakukan oleh DPD RI, maka yang paling berkompeten atau paling independent untuk melaksanakan itu adalah para anggota DPD yang tidak masuk partai. Kalau di Maluku Utara, mungkin empat-empatnya yang bisa untuk melaksanakan itu. Ini usulan, mudah-mudahan Pimpinan juga bisa concern dengan ini karena ini adalah bisa dibilang sebagai kampanye gratis, baik terhadap DPD maupun terhadap calon presiden. Saya kira ini. Terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om swastiastu. Karena saya yang terakhir, marilah kita pulang. Om santi santi santi om. Pak Wayan, Maaf.

58


PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Iya, ini sudah tinggal terakhir untuk DKI, silakan. Tuan rumah terakhir. PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (DKI JAKARTA) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om swastiastu. Saudara Ketua dan Wakil Ketua Pimpinan Sidang yang terhormat dan, rRekan-rekan senator dari seluruh provinsi, dan hadirin yang berbahagia. Dari laporan DKI sebanyak sepuluh halaman ini, saya coba persingkat menjadi dua halaman. Bahwa setelah keputusan Mahkamah Konstitusi yang menguatkan dan memulihkan hak konstitusi DPD RI sesuai dengan konstitusi kita Undang-Undang Dasar ‘45 dan UndangUndang MD3 tentang hak mengusulkan dan membahas undang-undang bersama-sama DPR dan presiden, kami mengajak rekan-rekan anggota DPD RI para senator yang terhormat memaksimalkan peran, fungsi, dan tugasnya, baik di dalam alat kelengkapan maupun sebagai individu mandiri, politisi di Senayan. Ketika sebagian orang berbicara tentang pembubaran atau penguatan peran DPD RI, keputusan MK tersebut memperteguh jati diri kita sebagai senator untuk memantaskan diri dalam sistem keparlemenan Republik Indonesia dan berperan secara strategis dalam menentukan arah pembangunan nasional, mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 serta tata tertib DPD RI, kami Anggota DPD RI, Senator dari DKI Jakarta dalam kegiatan reses melaksanakan kegiatankegiatan berupa sosialisasi hasil-hasil produk legislasi dan pertimbangan DPD RI, menyerap aspirasi masyarakat dan daerah serta menindaklanjuti berbagai laporan dan masyarakat. Berikut beberapa permasalahan dan aspirasi masyarakat DKI Jakarta. 1. Permasalahan energi. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 4,3% untuk kedua kalinya setelah 1 Januari 2012 mengancam keberlangsungan usaha kecil dan menengah. Realitas tersebut harus dihadapi pelaku usaha kecil dan menengah di tengah masih kecilnya harga komunitas, seperti bawang dan daging sapi serta kebijakan upah minimum provinsi. 2. Permasalahan sumber daya air. Kami berharap pemerintah pusat mendorong pemerintah DKI Jakarta untuk mengkaji ulang kontrak kerja sama PAM Jaya dengan swasta di mana PAM jaya memiliki kontrak kerja selama 25 tahun yang dimulai sejak tahun 1997 dengan swasta berakibat pada mahalnya harga air bersih di Jakarta mencapai Rp37.000 sampai Rp85.000 permeter kubik dan merupakan harga air bersih termahal di dunia. Mempercepat pembangunan sistem penyediaan air minum di daerahdaerah rawan air. 3. Permasalahan agraria. Proyek Nasional Agraria (Prona) yang dilaksanakan berdasar keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Namun, pada hakekatnya di lapangan banyak dijadikan proyek oleh oknum lintas sektoral, mulai dari praktek pungutan liar atau pungli, dan diskriminasi atas pembuatan sertifikat tanah. 4. Permasalahan nelayan. Kami mendorong pemerintah untuk memberikan dan menyediakan subsidi BBM bagi nelayan tradisional dengan membangun SPBM, meminta pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi DKI melakukan pengerukan atas Kali Kamal Muara dan mendorong pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan intervensi pasar untuk memutus panjangnya mata rantai 59


penjualan ikan serta mendukung program pemerintah untuk memberikan bantuan kapal berkapasitas 30 gt. Namun, bantuan tanpa pengelolaan, pembinaan, dan penyediaan pasar yang layak hanya akan menimbulkan permasalahan di masa depan. 5. Permasalahan Ujian Nasional. Untuk diingat kembali bahwa Komite III DPD RI pernah menolak penyelenggaraan Ujian Nasional. Kelulusan peserta didik tidak seharusnya ditentukan oleh hasil evaluasi belajar tingkat akhir Ujian Nasional. Sistem pendidikan Indonesia yang bertujuan melahirkan kualitas manusia yang unggul, berakhlak mulia, serta berkarakter harus menyinergikan pembangunan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Untuk itu, kami meminta pemerintah mengevaluasi penyelenggaraan Ujian Nasional tahun ajaran 2012 – 2013 dengan memperhatikan perkembangan isu terkait adanya potensi kerugian negara atas keterlambatan percetakan kertas soal Ujian Nasional, serta mendorong pemerintah melakukan perbaikan formula kelulusan siswa di mana Ujian Nasional bukan sebagai parameter utama yang menentukan kelulusan peserta didik. Namun, hemat kami juga bahwa tetap diperlukan suatu standar nasional sebagai negara kesatuan selain standar regional dan tidak dalam bentuk Ujian Nasional selama ini yang ditengarai berbau kepentingan proyek. 6. Permasalahan reklamasi pantai. Pemerintah daerah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo periode lalu melalui Perda Nomor I Tahun 2008 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2007 – 2012 berencana mengembangkan wilayah pantai utara Jakarta dengan melakukan reklamasi. Seringnya pembangunan fisik di ibu kota yang tidak mengindahkan dampak ekologi telah menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari akses tol ke bandara seringkali tergenang hingga banjir sebagai dampak dari pembangunan Pantai Indah Kapuk serta terganggunya instalasi PLTU Muara Karang akibat pembangunan Perumahan Pantai Mutiara. 7. Komunikasi dan informatika. Indonesia kini memiliki kebebasan mendapatkan informasi yang lebih luas dari pada masa sebelumnya sehingga mendorong berkembangnya media masa dan hiburan yang pesat. Namun, dari masukan konsituen tayangan-tayangan sinetron, seperti sinetron yang menggambarkan tokoh agama dan tokoh panutan kini juga telah diolah demikian rupa dalam bentuk komedi. Namun pada sisi lain, menganggu pandangan sebagian masyarakat bahwa selayaknya tokoh-tokoh yang menjadi panutan dapat menjadi contoh untuk generasi yang lebih muda dan dihindarkan dalam penayangan yang kurang pantas. Sebagai tambahan, bahwa dari kami di DKI mendapatkan penugasan dari Pleno PAP Untuk kasus ganti rugi enam belas warga DKI kepada PT Pelindo. Alhamdulillah telah selesai kami fasilitasi. Kemudian, tambahan juga bahwa penugasan dari Komite IV di mana Komite IV mendapatkan penugasan dari pimpinan atas pengaduan dari penghuni Rusun Tanah Abang. Untuk itu, kami telah memfasilitasi pertemuan antara penghuni Rusun Tanah Abang, rusun yang tertua di Jakarta, yang telah berusia hampir tiga puluh tahun dengan gubernur yang diwakili oleh Walikota Jakarta Pusat. Pertemuan pertama baru antara pihak penghuni dan pihak walikota, dan diharapkan nanti pertemuan berikutnya, yaitu juga dihadiri oleh Perumnas. Karena, Perumnas inilah yang sebenarnya nampaknya kurang akomodatif, padahal Perumnas tidak mungkin bisa melakukan renovasi pembangunan kembali, tidak mungkin dia mempunyai kemampuan untuk mengusir para penghuni rusun yang telah berpuluh tahun tinggal di rusun tertua tersebut. Demikian laporan kami. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam dan, 60


Om santi santi santi om. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Pak Fatwa, yang terakhir dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI). Dengan demikian, kita telah melalui seluruh agenda persidangan hari ini dan juga perlu kami sampaikan bahwa Sidang Paripurna ke-13 akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2013 dengan agenda laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dan pengesahan keputusan DPD. Maka, kami mengimbau agar setiap anggota DPD dapat terus menjaga konsistensinya dan semangat kerja dalam mengemban tugas dan amanah. Konstitusi untuk menghasilkan kerjakerja politik yang bermanfaat bagi rakyat di daerah. Akhirnya, tentu seizin Pak Ketua, akhirnya dengan mengucap alhamdulillah, Sidang Paripurna ke-12 kami tutup. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi santi santi om.

KETOK 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.45 WIB

61


DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-12 MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG

Recommend Documents