DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-19 MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Nomor : DPD.220/SP/19/2014

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-19 MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2013-2014 DEWAN PERWAKILAN DAERAH

I.

KETERANGAN

1. 2. 3.

Hari Tanggal Waktu

: : :

Selasa 30 September 2014 11.15 WIB s.d. selesai

4. 5.

Tempat

:

Pimpinan Rapat

:

R. Nusantara V Pimpinan Rapat H. Irman Gusman, S.E., M.B.A. (Ketua DPD RI)

6.

Sekretaris Rapat

:

7.

Acara

:

8.

Hadir

9.

Tidak hadir

: :

II. JALANNYA RAPAT :

1. Laporan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan; 2. Penyampaian Laporan Kinerja PURT Tahun Sidang 20132014; 3. Pengesahan Keputusan DPD RI; 4. Penutupan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2013-2014 dan Penutupan Keanggotaan DPD RI 2009-2014. Orang Orang

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB

PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Karena waktu sudah satu seperempat jam berlalu, maka saatnya saya kira untuk kita buka Sidang Paripurna ini. Kita mulai Sidang Paripurna ini. Pak Ketua memang seharusnya yang memimpin langsung sidang penutupan ini, tetapi beliau masih ada ada sedikit kegiatan di dalam lingkungan ini. Nanti akan menyusul, tetapi saya kira afdol sekali kalau palu itu diketok oleh ketua ya. Harusnya seperti itu. Saya, Bu Ratu sepakat untuk dibuka saja, baru diskors sambil tunggu Pak Ketua. PEMBICARA : H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (RIAU) Saya kira kita berpedoman kepada tata tertib saja, Pak Pimpinan. Garis yang paling tepat mengacu kepada nash, pada tata tertib. Jadi, saya kira itu acuan kita, jadi kita tidak sekarang meminta pendapat karena ini sudah termasuk dalam agenda, dalam tatib yang makanya disebut pimpinan. Jadi, tidak tergantung kepada ketua karena ketua itu bukan kepala kantor. Terima kasih, Pak. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Pak Gafar. Ini saya konfirmasi saja sebetulnya karena ini adalah sidang penutup untuk kita semua dan memang kita mulai saja saya kira. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, Bapak-Ibu sekalian, pertama saya mohon maaf di belakang tadi itu menyiapkan beberapa hal yang harus diselesaikan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om swastyastu. Sebelum kita memulai Sidang Paripurna DPD RI ini, ini adalah Sidang Paripurna kita yang terakhir pada masa sidang pada masa periode kita di tahun 2009 – 2014. Kita berbahagia banyak daripada kita dengan segala kesibukannya bisa menghadiri acara yang istimewa hari ini. Lima tahun kita bersama-sama, ada yang melanjutkan terus, tetapi ada juga yang pindah kamar sebelah, ada juga yang mengabdi di tempat lain, dan lain sebagainya. tentu hari ini di samping membahagiakan buat sebagian teman -teman Anggota DPD yang terpilih, yang hadir juga, tetapi apa pun ya, the soldier never fade away, the soldier never die but fading away. Maklum agak kurang tidur. Jadi, seorang pejuang itu tidak pernah akan mati, tetapi hanya akan bertugas di pertempuran yang lain. Untuk itu, Bapak-Ibu sekalian, untuk kita memulai siang ini marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat dan juga seluruh hadirin yang ada di ruangan ini untuk dapat berdiri bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita.

1

SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-19 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 30 SEPTEMBER 2014

PEMBICARA : PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia raya… Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Disanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan Tanah Airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku Hiduplah negriku. Bangsaku Rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Kami persilakan untuk duduk kembali. Sidang Dewan yang mulia, sebelum kita memasuki Sidang Paripurna, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa di ruang sidang ini telah hadir para calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terpilih periode 2014 – 2019. Silakan berdiri, silakan berdiri teman-teman sekalian Anggota DPD RI yang merasa. Terima kasih hadir semua sebagian ya. Mungkin yang lain masih dalam perjalanan. Selain itu, juga hadir bersama kita Direktur Utama PT Taspen (Tabungan Asuransi Pensiun) beserta jajarannya yang akan menyerahkan kartu tabungan hari tua. Jadi, kalau yang merasa sudah mau tua, ini tabungannya. Yang hadir pada kesempatan ini, saya ingin perkenalkan ini sahabat lama saya Saudara Iqbal Latanro, betul ya? Sudahlah sama-sama dari Makassar itu. Pak Iqbal ini dulu pernah jadi Dirut utama Bank BTN. Kemudian, bersama beliau hadir Pak Hermansyah Direktur Operasi Taspen, kemudian sebagai Kepala Cabang Utama Pak Khomeidi. Jadi, rekan-rekan sekalian para senator Republik Indonesia, pada pagi ini karena masa pengabdian 2


dari kita dari tahun 2004 dan 2009 ada sebagian, seperti Pak Bambang Soeroso, siapa lagi? Ada yang 2009 dan 2014 dan tentu juga ada yang melanjutkan, pada pagi ini secara simbolis melalui pimpinan akan diserahkan kartu tabungan untuk hari tua. Mudah-mudahan dengan adanya kartu tabungan ini supaya mengangkat martabat mantan anggota DPD RI masih tetap terhormat. Walaupun juga bukan lagi sebagai anggota, kembali ke tengah masyarakat tentu akan tetap berjuang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk itu, kami persilakan kepada pembawa acara untuk mengagendakan acara simbolis pada pagi ini menjelang nanti kita akan memasuki Sidang Dewan yang mulia itu. Waktu dan tempat kami persilakan. PEMBICARA: SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI Penyerahan secara simbolis Kartu Tabungan Hari Tua Anggota DPD Periode 2009 – 2014. Kepada yang terhormat Ketua DPD dan para Wakil Ketua DPD RI dan yang kami hormati Direktur Utama PT Taspen dipersilakan untuk mengambil tempat. Terim kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik Bapak-Ibu sekalian, apa yang saya terima tadi otomatis juga akan diterima oleh para anggota DPD RI secara simultan. Ini hanya secara simbolis saja. Jumlahnya dibilang banyak, banyak. Dibilang sedikit, juga banyak gitu ya. Karena ini rahasia negara, terpaksa masing-masing tidak boleh membukakan karena ada di situ rahasia, katanya karena ada agak berbeda saya dengan Ibu karena Ibu tidak dapat tunjangan istri katanya, tidak dapat tunjangan suami ya karena suami tidak ditunjang. Maaf, Bu, saya agak banyak sedikit ini karena ada istri yang harus didukung. Ada diskriminasi kata Ibu. Tetapi, teman-teman sekalian, apa pun tentu kita mengucapkan terima kasih kepada bangsa dan negara yang telah menghargai apa yang telah kita lakukan selama ini, inilah sebagai sebuah simbol sebagaimana disampaikan oleh Pak Iqbal Latanro sehingga mudah-mudahan ini ada berkat dan manfaatnya buat kita dan ini menunjukkan pengabdian kita itu dihargai. tepuk tangan buat kita semua. Baiklah untuk itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada PT Taspen. Untuk itu, karena kami akan memulai sidang, diminta pada Pak Sesjen untuk bisa mendampingi meninggalkan ruang sidang, tetapi kalaupun mau hadir kami persilakan. Terima kasih, Bapak-Ibu sekalian. Baik, Bapak-Ibu sekalian, mohon duduk ditempatnya yang telah ditentukan. Sidang Dewan yang mulia, berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal, sampai saat ini telah hadir ya, ini mungkin 10 menit yang lalu, tetapi saya lihat ada beberapa yang sudah datang, telah hadir 73 orang dari 130 anggota, oh bahkan telah mencapai 82 ini. Rekor di akhir-akhir ini, hadirnya presentasinya 70% jauh daripada kehadiran anggota saudara tua kita di sebelah pada sidang-sidang penutupan. Dengan demikian, Sidang dewan ini telah memenuhi syarat untuk kita buka. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Sidang Paripurna ke-19 DPD ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ketok 1x Sidang Dewan yang mulia, sesuai dengan jadwal acara, Sidang Paripurna hari ini mempunyai empat agenda. Pertama, laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan. Yang kedua, penyampaian laporan kinerja PURT Tahun Sidang 2013 – 2014 Panitia Urusan Rumah Tangga. Yang ketiga, pengesahan berbagai keputusan DPD RI. Yang terakhir adalah

3


penutupan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2013 – 2014 dan penutupan akhir jabatan keanggotan DPD RI 2009 dan 2014. Sidang Dewan yang mulia, marilah kita segera memasuki agenda pertama, yaitu penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPD dan pengesahan keputusannya di mana untuk urutan penyampaian laporan akan dimulai dari alat kelengkapan yang materinya daripada laporan itu akan diambil sebuah keputusan. Untuk mengawali laporan tersebut, kami persilakan kepada yang mewakili dari pimpinan PPUU, tetapi saya lihat ada pimpinannya langsung untuk menyampaikan laporan terlebih dahulu karena materi yang akan disampaikan berkaitan dengan pelaksanaan harmonisasi usul RUU dari berbagai komite yang nantinya akan kita ambil keputusan. Untuk itu, kami persilakan kepada pimpinan PPUU untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, PPUU, pak Wayan. PEMBICARA : I WAYAN SUDIRTA, SH. (KETUA PPUU) Laporan pelaksanaan tugas Panitia Perancang Undang-Undang Masa Sidang IV Tahun Sidang 2013 – 2014 disampaikan pada Sidang Paripurna ke-19 DPD RI hari ini, Selasa tanggal 30 September 2014. Saudara Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang kami hormati, saudara-saudara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang saya hormati pula, hadirin yang berbahagia yang kami hormati, Saudara Sesjen beserta seluruh jajarannya yang kami hormati pula. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastyastu. Pertama-tama, kami mohon maaf karena saya pakai pakaian pendek begini karena larilari dari mengikuti tes kesehatan di KPK. Jadi, baru saja saya langsung saya lari ke sini ya, jadi saya tidak bisa berganti pakai lengan panjang seperti teman-teman yang gagah-gagah ini. Sekali lagi mohon maaf. Yang kedua, kami harus mengucapkan puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga sidang pada hari ini dapat kita laksanakan dengan baik dan lancar. Di penghujung masa bakti Anggota DPD RI periode tahun 2009 – 2014, izinkan kami atas nama Anggota dan Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Panitia Perancang Undang-Undang selama Tahun Sidang 2013 – 2014. Sebagaimana ketentuan Pasal 78 Ayat (1) Huruf C Tata Tertib DPD, PPUU telah melaksanakan tugas harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi di ruu dari komite, yaitu: a. Komite I RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta-BogorDepok-Tangerang-Bekasi-Cianjur; b. Komite II RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; c. Komite III RUU tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, dan; d. Komite IV RUU tentang Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RUU tentang Kekayaan Negara, dan RUU tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Pada sidang gabungan antara PPUU dan komite, disepakati bahwa usulan RUU yang diajukan oleh masing-masing komite yang berjumlah 7 RUU tersebut telah disepakati bersama. Oleh karena itu, Sidang Paripurna kali ini dapat mengambil keputusan dan 4


mengesahkan RUU tersebut. Namun, izinkan kami menyampaikan beberapa catatan berkaitan dengan RUU di atas. Pertama, terkait lingkup DPD. pilihan untuk menyusun sebuah RUU haruslah disesuaikan dengan lingkup tugas DPD sebagaimana ketentuan Pasal 22d Ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Beberapa RUU yang disampaikan komite kepada PPUU harus melalui diskusi panjang tentang konstitusionalitas RUU tersebut. Karena, ruu tersebut dalam konteks harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi, bukan merupakan lingkup tugas DPD. setelah ada jaminan politis dari pimpinan Komite, maka ruu tersebut dapat diteruskan untuk dilakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Perlu kami garis bawahi bahwa ruang lingkup dan tugas PPUU itu adalah harmonisasi yang berkaitan dengan legal drafting. Tetapi, karena semangat dan aspirasi dari berbagai daerah seringkali menurut kacamata legal drafting, RUU yang diajukan sesungguhnya kalau dikaji menurut pikiran subjektif dari PPUU itu sebenarnya tidak masuk ruang lingkup DPD berdasarkan 22d, tetapi PPUU harus bisa mengambil jalan. Kalau memang itu putusan politik dan itu kewenangan dari Komite, tentu kami tidak bisa mengganjal karena alasan-alasan legal drafting. Oleh karena itu, kelak kalau RUU ini sampai ke DPR, saya berharap demikian kuatnya pertahanan teman-teman kenapa RUU ini diajukan. Argumennya harus berlapis-lapis. Para anggota yang saya hormati, selanjutnya ke depan perencanaan legislasi komite yang nantinya disampaikan kepada PPUU sebagai bahan penyusunan soal Prolegnas DPD harus benar-benar memperhatikan ketentuan Pasal 22d Ayat (1) satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kecermatan ini bisa terwujud antara lain ketika anggota serius membahas, ketika sekretariat bekerja sungguh-sungguh, ketika kita mendapatkan ahli-ahli yang baik. Ketika periode pertama, tahun-tahun pertama, kami merasakan betapa sulitnya mengukur dan memposisikan posisi DPD dari segi legal drafting. Setelah 10 tahun berjalan, kondisi ini bisa ditemukan dengan jernih, mana putusan politik, mana RUU yang sesuai dengan legal drafting. Para hadirin, masalah yang kedua berkaitan dengan perencanaan legislasi. PPUU ke depan harus menyusun instrumen perencanaan legislasi DPD. Instrumen tersebut paling tidak dapat memberikan arah bagi penyusunan Prolegnas di lingkup DPD RI tahun 2015 – 2019 agar sesuai dengan ketentuan Pasal 22d Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Selanjutnya, dapat kami laporkan dalam kesempatan ini bahwa terkait RUU tentang perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU P3) yang menjadi inisiatif RUU dari PPUU, RUU tersebut telah kami sesuaikan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara No. 92 PPUU X/2012. Oleh karena itu, kami mohon Sidang Paripurna kali ini dapat mengesahkan RUU P3 sebagai RUU dari DPD RI. Sekali lagi, kami mohon agar Sidang Paripurna ini dapat mengesahkan RUU P3. Hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan DPD No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dan Putusan MK perkara No. 92 PPUU X/2012, Keputusan DPD No. 17 DPD RI/2009 tentang Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat Daerah yang sering kita sebut Law Center, harus diubah dan disesuaikan berdasarkan tata tertib. Kami telah mencoba membuat desain pengembangan Law Center DPD RI di mana postur dan struktur kelembagaan Law Center akan didukung penasihat ahli yang akan lebih memfokuskan kegiatan-kegiatan Law Center sebagai pendukung fungsi legislasi DPD sehingga baik diminta atau tidak, Law Center akan terus menghasilkan produk-produk yang dapat digunakan oleh Panitia Perancang Undang-Undang Komite maupun Anggota DPD dalam setiap tahapan penyusunan RUU. Para hadirin yang saya hormati, dalam bulan-bulan terakhir PPPU menghasilkan lima kajian yang ternyata kajian ini digunakan oleh berbagai pihak. Salah satu misalnya, program 5


tentang kejaksaan sudah diambil oleh MAPI, diminta. Kedua, kajian tentang pembukaan kotak suara malah diminta oleh PPUU dan pihak-pihak terkait. Insya Allah, putusan MK tentang pembukaan kotak suara sama persis dengan kajian kita sekalipun pendapatnya agak berbeda dengan Pak Jimmly Asshidiq. Jadi, ada lima kajian dalam bulan-bulan terakhir ini. Kalau kajian-kajian ini ternyata di luar dugaan, di waktu dulu kita mengatakan bahwa 35 perguruan tinggi yang mendukung kita, kita tidak mampu memberdayakannya. Tetapi bulanbulan terakhir, atas bantuan berbagai universitas, lima kajian itu sudah digunakan oleh berbagai pihak. Kelak apabila Law Center ini dikembangkan entah siapa pun yang memimpin, kajian-kajian ini bisa berguna untuk berbagai lembaga negara. Sekali lagi kami ulangi, kelak kalau Law Center ini dikembangkan, kalau punya sekretariat yang baik, punya staf sekretariat yang baik, punya tim ahli yang baik, punya manajer yang baik, mudahmudahan Law Center ini menjadi penunjang bukan hanya untuk PPUU, tetapi juga seluruh kegiatan alat kelengkapan, bahkan kebijakan pimpinan juga bisa buat secara bagus, secara akademis dan dapat dipertanggungjawabkan. Kajian terakhir, pimpinan sudah melakukan rapat bersama tim ahli. Kajian yang kami adakan adalah membuat kita semua dari DPD menyadari bahwa DPD sebenarnya tidak boleh tinggal diam kalau ada Undang-Undang Pilkada yang mengatakan pemilihan langsung oleh rakyat itu sekarang sudah ditiadakan. Saya tidak tahu caranya apakah forum ini dapat menyetujui, tetapi kami menawarkan apakah kita setuju kami lemparkan kepada Pimpinan untuk menawarkan pada anggota. Setujukah kita mengadakan judicial review atas UndangUndang yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Kalau kajian di pimpinan dan staf ahli dan sekretariat, belum pada anggota, menyatakan itu harus di-judicial review dan konsepnya sudah siap, Pak Ketua. Hari ini konsep itu sudah siap. Kalau forum Paripurna ini menyepakati, tinggal mengatur waktu kapan kita ajukan. Kalau boleh kami memberikan catatan, kalau tidak disebut panjang lebar, agak menarik dan ironis kalau DPD sampai diam karena ini sangat menjadi kepentingan anggota DPD, kepentingan daerah. Oleh karena itu, saya tidak tahu mekanismenya, sekali lagi saya lemparkan, apakah periode ini masih dalam sisa waktu yang beberapa jam lagi masih mau bekerja, bekerja untuk mengerjakan kepentingan daerah, bekerja untuk kepentingan rakyat, yaitu mengajukan judicial review atas RUU Pilkada yang mendapat protes dari berbagai pihak. Para hadirin, untuk implementasi pengembangan program Law Center, kelembagaan Law Center akan dibagi menjadi empat bidang, yaitu Bidang Penelitian dan Pengkajian Hukum Pusat Daerah; Bidang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Peraturan PerundangUndangan; lalu kemudian Bidang Dokumentasi dan Jaringan Informasi Pusat Daerah; kemudian juga Bidang Ketatausahaan Law Center. Keempat bidang tersebut pelaksanaan tugasnya akan dikoordinasi oleh koordinator Law Center. Kami harapkan desain Law Center dapat disahkan dalam Sidang Paripurna kali ini. Sekali lagi perlu kami katakan, tidak mudah merangkul 35 perguruan tinggi negeri dan swasta yang utama di Indonesia. Kini, PPUU sudah melakukan MoU dengan 35 perguruan tinggi. 35 perguruan tinggi sudah membuat petisi untuk mendukung amandemen ke-5. Sesuatu yang dulu tidak dianggap penting kerja sama itu, sesuatu yang dulu Law Center dan PPUU tidak dianggap penting, ternyata kami berhasil merangkul 35 perguruan tinggi dengan prestasi yang luar biasa, yaitu mereka membuat petisi betapa pentingnya amandemen ke-5 UUD 1945. Oleh karena itu, 35 perguruan tinggi potensinya yang luar biasa, kalau kelak misalnya Prolegnas direncanakan bersama misalnya, mana bagian DPD RI, mana bagian pemerintah, mana bagian DPR RI. kalau pembahasannya benar-benar tripartit sesuai dengan Putusan MK, jika DPD RI diberikan 1 tahun 35 RUU, kita hanya tinggal bekerja sama, masing-masing satu perguruan tinggi dengan DPD bisa bekerja sama, lalu 35 RUU itu bisa kita buat dalam satu tahun. Kalau ini yang bisa kita lakukan, prestasi DPD sama dengan prestasi senat di Australia yang bisa menghasilkan 100 RUU dalam waktu satu tahun. Oleh karena itu, penting sekali pada saat6


saat terakhir saya memberi catatan, kalau menurut istilah Gus Dur, Saya sudah banyak mengatakan hal-hal yang penting, tetapi kalau bicara terakhir yang paling penting harus dinyatakan pula, Pak Ketua, yaitu bagaimana 35 perguruan tinggi ini dirangkul dan Law Center dibesarkan. Tetapi, sekali lagi sebentar lagi kan kami sudah menjadi laskar tak berguna. Nanti Prof Farouk, Pak Bahar Ngitung, dan lain-lain kami titip aspirasi ini. Saya percaya beliau-beliau itu orang yang hebat-hebat, juga yang lain yang terpilih Nurmawati dan lain-lain bisa merasakan apa yang kami maksud. Kami tidak berani berkata terlalu banyak, tetapi teman-teman harap mampu menebak yang baik-baik dari pikiran saya yang belum keluar tolong diterjemahkan untuk kemampuan dan kekuatan DPD ke depan. Hadirin yang berbahagia, pada akhir pengantar ini kami ingin menyampaikan rasa bangga dan penghargaan kepada Pimpinan DPD. Sekali lagi kebanggaan kami pada Pimpinan DPD itu tidak setengah-setengah. Kami sampaikan juga kepada anggota baru betapa bangganya kami punya Pimpinan yang tiga ini. Kalau cari kekurangannya pasti ada, tapi kalau cari kekurangan, saya lebih banyak dari Pimpinan. Kalau mau cari kekurangan Pak Laode, banyak, tetapi lebih banyak lagi kelebihan yang dia punya. Sekali sekali dia protes sama saya, sekali-sekali saya protes sama dia, tetapi saling mengagumi jauh lebih penting daripada protes itu. Jadi, para hadirin saya memuji Pimpinan DPD di dalam forum di mana kita ada diskusi tentang KPK, saya hanya bisa mengatakan omong kosong, omong besar kalau Pimpinan DPD dianggap tidak berprestasi. Siapa yang bisa mengajukan judicial review mempengaruhi MK sampai kita punya kewenangan yang lebih walaupun belum ditampung. Saya mau tanya, ada tidak pimpinan yang bisa melahirkan hasil judicial review seperti itu. Tanpa Pimpinan tanda tangan PPUU itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau hasil judicial review itu tidak diakui sebagai prestasi Pimpinan, itu omong kosong, omong besar, biar saya menanggung risikonya. Saya tidak palsu memuji Pimpinan karena saya paling sering mengkritik pimpinan. Tetapi, kali ini catatan terakhir harus saya katakan, Pimpinan sudah bekerja maksimal. Lalu, Pimpinan Komite, ini kesempatan terakhir juga saya bicara. Mula-mula memang ada beberapa komite yang belum memahami kerja PPUU dari segi legal drafting karena mereka lebih cenderung menyampaikan apa yang dimaksud dengan putusan politik. Tetapi, di akhir-akhir masa jabatan kita seluruh kerja sama sudah berjalan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Komite I, Pimpinan dan Anggotanya sudah bekerja sama dengan baik, Komite II, Komite III, Komite IV. Demikian juga alat kelengkapan yang lain. Jadi, saya harus puji saya bisa berdiri seperti di sini karena kerja sama mereka. Kerja sama mereka yang baik menyebabkan saya kadang-kadang merasa tidak layak dipilih lagi, tetapi dipilih terus dipilih terus secara aklamasi. Karena apa? Karena komite telah bekerja sama dengan dengan baik. Komite itulah membesarkan nama saya sehingga saya dapat terpilih terus-menerus, tetapi tidak bisa terpilih yang kesebelas, cukup dua periode. Kemudian, Anggota PPUU. Saya takjub melihat bagaimana Anggota PPUU. Katanya, kalau dia ikut di alat kelengkapan lain, banyak tuntutan. Kok, begitu sampai di PPUU dia tidak pernah menuntut apa-apa. Dan, PPUU selalu patuh kepada putusan pleno. Jika Rapim memutuskan si A harus ke Papua, yang lain ke Sumatera Barat, ada 1 – 2 yang ingin usul, Pak tolong saya dipindah. Kalau anggota tidak mampu memberikan penjelasan, saya memberi penjelasan langsung. Anda ingin ke Papua? Ya. Kalau begitu karena hari ini sudah tersusun baik, tetap ke Sumatera Barat. Periode kesempatan berikutnya untuk Papua, Anda nomor 1, dan akhirnya semua itu bisa diselesaikan. Para hadirin, seluruh Anggota DPD RI tentu kami harus sapa. Tetapi, kemajuankemajuan dan hasil-hasil yang dicapai oleh PPU selama ini adalah terutama berkat kemauan dan usaha yang sungguh-sungguh dari seluruh anggota dan dukungan dari pimpinan, juga anggota DPD lainnya tak terkecuali. Segala kekurangan dan kegagalannya, terutama terletak karena keterbatasan waktu dan keterbatasan kemampuan kami dalam memimpin PPUU 7


melaksanakan program-program kerja PPUU, kadang-kadang di sana-sini tidak sesuai dengan harapan. Maka, selanjutnya izinkan kami memanjatkan ucapan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dalam merintis PPUU selama ini, saya diberi kepercayaan dan kehormatan oleh seluruh Anggota PPUU untuk memimpin. Di PPUU-lah kalau mau diperdebatkan, bisa diperdebatkan. Sidang selalu dibuka tepat waktu berapa pun yang hadir, baru dilihat kuorumnya ketika mengambil keputusan. Maka, banyak anggota yang datang terlambat awal-awalnya karena kami menawarkan rapat, rapat 15 menit atau 1 jam. Maksimal 1 jam karena tugas-tugas anggota menunggu di luar. Ternyata, ini berjalan efektif. tidak ada yang mempersoalkan itu pelanggaran tatib, dan akhirnya kami memutuskan janganlah habis waktu di dalam gedung. Jangan habis anggota PPUU di ruang-ruang yang dingin. Di ruang-ruang yang dingin itu cukup 15 menit rapat, maksimal satu jam. Keluarlah, dan itu ternyata membawa hasil yang lumayan. Para hadirin, kepercayaan dan kehormatan itulah yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin bagi saya beserta Pimpinan dan Anggota bagaimana melaksanakan tugas ini dengan baik. Kepada mereka yang telah memberikan nasihat, kepada mereka yang telah memberikan petunjuk, dorongan, kami sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena dengan itu kami merasa tidak berjalan seorang diri. Kepada mereka yang telah mengkritik, kami juga mengucapkan terima kasih karena dengan itu merasa diawasi dan mendapat cambukan untuk bekerja lebih keras. Semua cerita indah di sini hanya akan menjadi sepenggal kenangan di masa depan, menjadi bekal kita melangkah ke depan yang lebih baik buat kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan kita bersama. Suatu hari nanti, kita pasti akan merindukan masa-masa indah seperti ini, seperti kali ini, seperti rapatrapat di PPUU. Jadi, jangan putus silaturahmi di antara kita, jangan padam semangat kita untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Kepada teman-teman yang terpilih kami titip, jaga DPD. Kepada pimpinan yang terpilih, jaga DPD. Kalau dapat pimpinan yang luar biasa, kami bersyukur. Tetapi, kalau dapat pimpinan yang tidak merusak citra, menurunkan citra, itu sudah luar biasa. Kalau dapat pimpinan tak merusak citra ke depan, memajukan DPD, itu luar biasa kami berdoa dari lubuk hati. Para hadirin, itu pesan pada yang terpilih. Kepada yang tak terpilih, kehilangan sesuatu, kehilangan kursi bukan kekalahan. Kepada teman yang dapat kursi, bukan kemenangan. Kata siapa, kata ustadz kita dari Sulawesi Barat. Jadi, itu bukan kekalahan dan kemenangan karena ini manajemen waktu. Orang bisa di atas, turun ke bawah. Orang di bawah, turun ke atas. Yang terpilih, nanti bisa tidak. Yang tidak, bisa terpilih lagi ke depan. Menggarisbawahi teman-teman yang tak terpilih, jangan merasa gagal dan kalah. Titanic bilang, dalam ketiadaan harapan, kita tidak boleh kehilangan harapan. Jika teman-teman yang terpilih, kerja 3 kali, seharusnya kita yang tidak terpilih kerja 30 kali supaya kita menyamai teman-teman yang terpilih. Saya percaya dalam waktu pendek kalau Anda 10 kali lipat dari yang terpilih, yang tak terpilih pun dalam waktu pendek akan meroket dan bisa bersama-sama, setara dan sejajar dengan yang terpilih. Tidak ada waktu untuk kita bersedih, tidak boleh kita menangisi nasib karena terpilih dan tidak terpilih sekali lagi hanyalah manajemen waktu. Semua orang akan bisa mengalami itu. Maka, salam saya buat Pak Laode khususnya, jadilah menteri yang baik kalau nanti terpilih, jadilah guru besar dan mengajar di berbagai negara, dan itu tidak kalah penting daripada DPD karena DPD memang ada waktunya datang dan pergi. Kepada seluruh jajaran Sekretariat Jenderal DPD RI, terutama Sekretariat PPUU, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan dan kerja sama yang luar biasa selama ini. Saya kagum pada sekretariat di tempat-tempat lain, tetapi saya harus jujur, saya tidak kalah kagum kepada Sekretariat PPUU. Ketika tahun pertama saya dilantik menjadi PPUU, seorang senior dari Sekretariat Jenderal mengatakan titip kalau PPUU ingin baik, mohon maaf, jaga dia baik-baik, jaga dia baik-baik. Jadi, setiap PPUU menghadapi perubahan di sekretariat, kami selalu berdebar jantung kami karena mengingat 8


pesan itu. Janganlah Sekretariat PPUU diubah-ubah, di geser-geser karena ini berat sekali mendidik. Itu mendidik anak-anak PPUU tidak mudah. Di awal tahun pertama, kita tidak punya anggaran, tolonglah Pak Ketua ingat. Kita sering mencoba bagaimana urunan agar bisa membikin RUU. Suatu saat saya membawa uang Rp10 juta karena kekurangan dana, tetapi ditolak. Lalu, dari mana uang itu? Jadi, kalau mau kita ungkap bagaimana sejarah PPUU dan itu dianggap penting, satu-satunya permintaan saya janganlah staf yang bagus di PPUU dirombak-rombak, digeser-geser. Kalau stafnya digeser-geser, saya percaya staf ahli akan pergi. Saya sudah pergi, pimpinan bisa dicari. Tetapi, kalau nanti staf ahli pergi, kemudian sekretariat berantakan, saya tidak jamin PPUU ini akan lebih baik dari yang sekarang. Padahal, kami ingin PPUU lebih baik dari yang sekarang. Kalau PPUU ingin lebih baik, pegang itu sekretariat yang bagus-bagus, pegang tim ahli, dijaga. Cari pimpinan yang memang benar-benar dapat melanjutkan ini. Pasti PPUU lebih baik, pasti PPUU berguna buat DPD. Inilah imbauan saya terakhir. Kalau pesan orang mau meninggal tidak didengar, bahaya itu, Pak. Orang mau meninggalkan tempat tidak didengar, padahal dia baik, itu bahaya, meninggalkan tempat. Baik, demikian laporan yang dapat kami sampaikan dalam Sidang Paripurna kali ini. Semoga ke depan DPD dapat lebih baik dari saat ini dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah. Wa’alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita kita semua. Om shanty shanty shanty om. Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI. Ketua, saya sendiri Wayan Sudirta, Wakil Ketua Ibu Khairiah, Wakil Ketua lainnya adalah Pak Anang Prihantoro. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf kalau ada segala kekurangannya. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Mari kita berikan tepuk tangan yang besar buat Pak Wayan. Baik, Bapak-Ibu sekalian, memang hari ini yang penuh kenangan, hari yang bersejarah, terutama buat kami. Sebagian anggota ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun bersama, khususnya Pak Wayan Sudirta. beliau ini kalau ibaratnya gedung, beliau itu tonggaknya daripada DPD ini, pilar utama. betul tadi yang di sampaikan bagaimana di awal-awal kita tidak punya apa-apa, anggaran sangat terbatas, bahkan pun kita iuran, saya ingat waktu itu. jadi Pak Wayan itu adalah yang meletakan dasar-dasar dari tiap PPUU, dia itu adalah motornya, utama daripada legislasi ini. jadi kalau istilah Bu Ratu Kanjeng Hemas itu, kalau ada award, beliau ini mungkin satu-satunya dalam sejarah, 10 tahun berturut-turut tetap menjadi ketua PPU. yang menyamakan beliau yang dibawah itu hanya Pak Sarwono Kusumaatmadja 5 tahun berturut-turut menjadi Ketua Komite II, kemudian Pak Bambang Susilo, mana beliau ? nah, saya memang sengaja tidak sebut biar yang lain anggota yang mengingatkan. nanti kita juga berikan waktu. Jadi, terima kasih Pak Wayan mudah-mudahan pengabdian kita di tempat lain akan tetapbersama-sama , dan selalu Pak Wayan adalah keluarga besar kita. baik teman-teman sekalian, saya harus melanjutkan ini yah kalau tidak saya akan terlarut nanti. Begitu banyak saya punya hubungan yang sangat emosional dengan Pak Wayan. tetapi kita harus memutuskan 2 RUU, tapi tadi Pak Wayan menyebutkan sebuah usulan masalah judicial review daripada pemilukada yang kita menganggap tidak selaras dengan apa yang telah kita putuskan. setelah saya berunding sementara dengan Pimpinan, karena ini adalah periode akhir tentu agak sulit buat kita, tetapi kalau boleh ini merupakan catatan yang bisa kita jadikan rujukan. nanti saya minta Pak Sesjen untuk jadikan ini adalah bagian nanti yang kita akan bahas di awal-awal masa sidang yang mendatang Begitu ya 9


teman-teman sekalian Kita lihat nanti, tetapi ini adalah catatan dari masa sidang periode kita ini. Pertama saya ingin memintakan kepada sidang dewan yang mulia apakah kita bisa menyetujui Rancangan UU Inisiatif dari DPD RI tentang perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan? Yang kedua, apakah dapat juga menyetujui tentang rancangan pengembangan pusat perancangan kebijakan dan informasi hukum pusat dan daerah atau yang kita kenal dengan Law Center DPD RI? Apakah kita dapat menyetujui bersama Bapak Ibu sekalian? Setuju. KETOK 2X Baik, tepuk tangan Terima kasih kepada Pimpinan PPUU dan semua anggotanya yang telah bekerja siang malam yang luar biasa sampai saya mohon maaf tidak bisa menghadiri acara perpisahan di sebuah tempat karena kesibukan kita masing-masing. Baik, para Anggota DPD RI yang terhormat selanjutnya kita berangkat ke acara selanjutnya, yaitu mendengarkan atau penyampaian laporan dari tim Komite I tentang perkembangan pelaksanaan tugasnya. Untuk itu, kami persilakan langsung oleh Pak Ketuanya. PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (KETUA KOMITE I) Laporan akhir pelaksanaan tugas Komite I Masa Sidang IV Tahun 2013 – 2014 disampaikan pada Sidang Paripurna ke-19 DPD RI tanggal 30 September 2014. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua Om swastyastu. Yang saya hormati, Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah RI, hadir lengkap pada hari ini Bapak Irman Gusman, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, dan Bapak Laode Ida; yang saya hormati para Anggota Senator RI Periode 2009 – 2014; dan juga yang saya hormati Bapakbapak dan Ibu-ibu Anggota Senator terpilih Periode 2014 – 2019 yang insya Allah besok pagi secara resmi akan dilantik menjadi Anggota DPD yang terhormat; dan yang saya hormati Saudara Sesjen-Wasesjen dan para pejabat Eselon II, Eselon III, IV lingkungan jajaran Sekretariat Jenderal; hadirin sekalian yang saya banggakan. Izinkan kami menyampaikan laporan akhir Komite I DPD RI dan saya akan membacakan secara runut sesuai dengan teks yang sudah disiapkan oleh Sekretariat Jenderal Komite I. Tentu pertama kita menyampaikan rasa puji dan syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat dapat melaksanakan tugas di akhir masa jabatan periode 2009 – 2014. Semoga kita semua selalu dalam pelukan dan kasih sayang Allah diberi kesehatan lahir dan batin. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Komite I dalam menjalankan tugas dan wewenang konstitusional pada Masa Sidang IV tahun 2013 – 2014 pada dasarnya diarahkan untuk mengoptimalkan penyelesaian program-program kegiatan terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang usul inisiatif dan pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR serta penanganan atas permasalahan aktual yang terjadi di daerah. Tanpa terasa sudah lima tahun pengabdian periodenisasi keanggotaan DPD RI sebentar lagi akan kita akhiri. Setidaknya dengan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah RI yang masih amat terbatas dan penuh dengan keterbatasan ini, Komite I mencoba secara maksimal memainkan peran dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah yang pada hari ini akan kami laporkan berbagai kegiatan di antaranya. 10


Pertama, penyusunan rancangan tentang pengelolaan terpadu kawasan megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur yang tersebut dengan singkatan RUU Jabodetabekjur. Pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2013 – 2014, Komite I telah selesai membahas Rancangan Undang-Undang tentang Jabodetabekjur sebagai upaya menjawab berbagai problema persoalan pembangunan yang dihadapi Daerah Khusus Istimewa Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat perekonomian nasional bersama-sama daerah-daerah penyangga lainnya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hingga saat ini pengelolaan kawasan ibu kota beserta daerah penyangga dilakukan oleh sebuah badan yang kita sebut Badan Kerja Sama Pembangunan Jabodetabekjur (BKSB) dan tidak memiliki kewenangan yang esekutorial, hanya bersifat koordinatif. Keberadaan lembaga tersebut ternyata tidak dapat menyelesaikan ragam permasalahan yang terjadi di ibu kota berserta daerah penyangganya. Ancaman banjir pada saat musim hujan, kelangkaan air bersih pada saat kemarau, urbanisasi, kemacetan lalu lintas dan lainnya semakin hari semakin menjadi momok bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh ibu kota negara serta mengantisipasi perkembangan pada masa mendatang, Komite I telah menginisiasi penyusunan Rancangan Undang-Undang Jabodetabekjur. Setelah melalui pembahasan selama lebih kurang 2 masa sidang, maka pada hari ini Komite I meminta kesediaan Sidang Paripurna untuk dapat mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur) sebagai RUU usul inisiatif DPD RI. Yang kedua, pembahasan RUU bersama DPR dan pemerintah. Terkait dengan tugas legislasi lainnya, Komite I masa sidang ini telah melakukan pembahasan RUU secara intensif bersama dengan DPR dan pemerintah. Dapat kami laporkan sebagai berikut. RUU tentang Pemilukada pemilu kepala daerah. Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia bersama dengan Komisi II DPR RI dan pemerintah secara intensif terus melakukan pembahasan terhadap rancangan pemilihan kepala daerah. Berbagai substansi terhadap rumusan pasal perpasal dalam Rancangan Undang-Undang ini juga selalu dirumuskan bersama-sama antara ketiga lembaga negara ini. Tingginya tensi pembahasan yang menyeruak di dalam ruang sidang antarfraksi-fraksi di DPR berimbas pada disepakatinya dua draf RUU Pilkada: RUU Pilkada Langsung dan RUU Pilkada Tidak Langsung. Sejatinya perlu kita ketahui bersama bahwa kedua draf Rancangan UndangUndang tersebut telah memuat berbagai perbaikan dalam penyelenggaraan pilkada, baik langsung maupun tidak langsung. Sebuah pemahaman yang seharusnya dapat disampaikan kepada masyarakat luas bahwa kedua pilihan politik tersebut masing-masing memiliki landasan pemikiran yang sama-sama kuat dan logis. Kemudian, perlu juga disampaikan pula bahwa dalam pembahasan RUU Pilkada dikarenakan tingginya pertentangan antara kedua kubu, baik pilkada langsung maupun tidak langsung, maka Dewan perwakilan Daerah Republik Indonesia sebenarnya sudah mengusulkan jalan tengah, yaitu mekanisme yang memadukan keduanya. Pilkada langsung untuk gubernur dan Pilkada tidak langsung para bupati dan walikota, dan ini mendapat dukungan dari fraksi PKB. Namun, dalam perkembangannya usulan Dewan Perwakilan Daerah tidak dituangkan dalam draf dan Panja RUU Pilkada hanya menyepakati membahas dua draf, yaitu pilkada langsung dan pilkada tidak langsung. Kendati pilihan politik DPR telah memiliki pilkada dilaksanakan secara tidak langsung, beberapa pemikiran dan usul DPD RI telah terakomodasi dalam RUU tersebut. Di antaranya, mekanisme pemilihan tidak satu paket penyelenggaraan Pilkada yang dibebankan kepada APBD karena dipilih melalui DPRD calon independen dan lain sebagainya. Tim kerja Komite I melaksanakan pembahasan RUU Pilkada dipimpin langsung oleh Prof. Doktor Farouk Muhammad dan beberapa anggota yang tercatat secara aktif dan terusmenerus dengan penuh konstrasi dan tanggung jawab dalam pembahasan RUU ini, di antaranya adalah Drs. Paulus Yohanes Sumino, M.M., kemudian Bapak Ir. Emanuel Babu 11


Eha, H. Dani Anwar, Jacob Jack Ospara, kemudian almarhumah Pendeta Dr. Silvia Pandegirot, dan yang keenam adalah Drs. H. Kamaruddin, M.H. sebagai koordinator. Pembahasan terhadap 65 Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan daerah otonomi baru yang kita sebut dengan RUU DOB. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sejak awal tahun 2014 hingga akhirnya masa keanggotaan DPD RI periode 2009 – 2014, DPR melalui Komisi II melakukan pembahasan terhadap 65 RUU pembentukan DOB yang melibatkan Komite I dan pemerintah. Kemudian, perlu kita ketahui bersama bahwa dalam pembahasan terhadap 65 RUU DOB tersebut tercapai kesepakatan bersama antara pemerintah, Komisi II, dengan DPD RI bahwa seluruh Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru yang diusulkan untuk dibahas harus mendapat rekomendasi pandangan dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Hal mana kemudian menjadikan banyak daerah pengusul yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Selama ini, praktiknya adalah 65 termasuk 22 yang belum mendapatkan rekomendasi dari kita. Atas kesepakatan DPR, pemerintah, dan DPD akhirnya kita setuju, bagi calon Daerah Otonomi Baru yang tidak mendapat pandangan dan rekomendasi dari DPD tidak akan dibahas tripartit antara DPR, DPD, dan pemerintah. Itu praktik yang kita lakukan dan berlangsung secara terus-menerus saat ini. Terhadap pembahasan 60 pembentukan mengingat tingginya tekanan baik dari luar, internal, pemerintah, dan DPR, maka disepakati bersama Komisi II, pemerintah, DPD RI untuk menunda pembahasan 65 Rancangan Undang-Undang DOB hingga periode pemerintahan yang akan datang. Tim kerja Komite I yang intensif melakukan pembahasan 65 rancangan DOB yang dipimpin oleh Prof. Farouk Muhammad sebagai ketua Timja DOB non-Papua dan H. Dani Anwar sebagai Ketua Timja DOB Papua dan Papua Barat dengan beberapa anggota yang tetap aktif dalam pembahasan, yaitu Bapak Drs. Paulus Yohanes Sumino, M.M., darahnya mengalir terus DOB-DOB untuk Papua, itulah Pak Paulus orangnya; kemudian Pak Emanuel Babu Eha; dan Bapak H. Kamaruddin yang juga bertindak sebagai koordinator. Perlu diketahui bersama bahwa perjuangan para anggota DPD RI ini sungguh luar biasa karena mereka telah berhasil menjadikan DPD RI masuk ke dalam mekanisme forum lobi antara DPR dan pemerintah. Semoga pada periodesasi keanggotaan yang akan datang, mekanisme lobi tersebut dapat menjadi konvensi ketatanegaraan yang terus diperlihara dengan baik secara berkelanjutan. Kemudian, terhadap pembahasan 22 RUU tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setelah dilanjutkan pembahasan 65 RUU DOB, DPR juga mengajukan 22 RUU DOB susulan yang juga mendapat respons dari presiden melalui surat presiden yang kita sebut dengan Amanat Presiden atau Ampres. Namun, sama halnya dengan 65 RUU DOB sebelumnya, pembahasan terhadap 22 RUU DOB juga dilakukan penundaan hingga pemerintahan yang akan datang. Kemudian yang ketiga, pandangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang DOB, sebagaimana disebutkan di atas bahwa saat ini terdapat beberapa usulan DOB yang belum dapatkan rekomendasikan dari DPD RI, baik yang terdapat dalam kategori 65 maupun 22. Terhadap permasalahan tersebut, kesepakatan bersama yang di ambil oleh Komite I dan Komisi II dan pemerintah bahwa Komite I diminta untuk tetap melakukan kajian terhadap DOB-DOB yang bersangkutan. Beberapa DOB yang telah mendapat kajian secara mendalam oleh Komite I dan akan diminta pengesahan pada Sidang Paripurna yang terhormat hari ini: 1) pembentukan DOB Kabupaten Mimika Barat sebagai pemerkaran dari Kabupaten Mimika Provinsi Papua; 2) pembentukan DOB Kabupaten Luwuk Tengah sebagai pemekaran dari Kabupaten Luwuk Provinsi Sulawesi Selatan; dan 3) pembentukan DOB Kota Lembah Balian sebagai pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua. Keempat, pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Sesuai dengan program kerja yang telah disusun oleh Komite I, pada Masa Sidang IV Komite I menyepakati untuk 12


melakukan melaksanakan pengawasan atas sinkronisasi pelaksanaan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengawasan ini merupakan tindak lanjut dari pengawasan pelaksanaan UU Penataan Ruang terdahulu yang merekomendasikan untuk melakukan pengawasan terhadap beberapa undang-undang sektoral, Selain itu, Komite I juga telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai respons terhadap tingginya keluhan atas pelayanan publik di daerah. Berdasarkan hasil kajian dan pengawasan secara mendalam, maka Komite I pada Sidang Paripurna hari ini memohon kesediaan Dewan Perwakilan Daerah melalui sidang yang terhormat ini untuk dapat melakukan pengesahan terhadap pengawasan ini. Pertama, hasil pengawasan DPD RI atau sinkronisasi pelaksanaan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dua, hasil pengawasan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Demikianlah laporan akhir pelaksanaan tugas Komite I pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2013 – 2014. Sebelum kami menutup laporan ini, kiranya kami atas nama Pimpinan dan semua Anggota Komite I menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang selama ini membantu pelaksanaan tugas-tugas Komite I. Kami berharap seluruh capaian hasil kerja Komite I, termasuk mekanisme pembahasan rancangan RUU di DPR selama ini yang telah terjalin dengan baik dapat diteruskan dan ditingkatkan, sedangkan untuk beberapa hal yang masih sebelum tercapai sesudah harapan, kiranya anggota Dewan Perwakilan Daerag RI terpilih yang akan datang dapat memperjuangkannya lebih baik lagi. Atas perhatian kita semua, kami sampaikan terima kasih dan kami juga menyampaikan rasa terima kasih dan bangga kami kepada tiga orang pimpinan yang selalu memberikan dukungan untuk kerja-kerja Komite I dengan pemerintah dan DPR. Saya kira apa yang disampaikan oleh Ketua PPUU Pak Wayan Sudirta, itulah potret tiga orang pimpinan yang sudah mencoba secara maksimal bagaimana lembaga terhormat ini tumbuh dan berkembang dengan lembaga-lembaga lainnya. Mudah-mudahan ke depan lembaga ini akan semakin strong, semakin kuat dan ekuivalen dengan DPR dan pemerintah juga karena urusan MK 92 menunjukkan bahwa posisi kita ketiga lembaga ini sejajar. Selamat Pak Ketua, Pak-Ibu Wakil Ketua Pak Laode, mudah-mudahan kerja bakti yang Bapak lakukan selama ini menjadi amal ibadah dan tetap mendapat kepercayaan dari Bapak dan Ibu sekalian, baik incumbent maupun anggota yang baru, itu doa saya secara pribadi. Kemudian, juga saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Saudara Sesjen, Wasesjen, dan seluruh jajarannya yang selama ini sudah menfasilitasi kegiatan Komite I. Tanpa dukungan dari jajaran kesekretariatan, kami tidak mungkin bisa maksimal melakukan tugas-tugas konstitusional sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Indonesia. Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar besarnya atas pribadi kalau ada pergaulan kita selama ini yang tidak pada tempatnya. Salah mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan kasih saying-Nya. Saya ingin mengatakan pada forum yang terakhir kali ini, tentu kepada teman-teman yang terpilih kami berharap perjuangan yang sudah dimulai sepuluh tahun dari periode pertama dan kedua untuk terus lanjutkan. Mana yang baik diteruskan, mana yang kurang baik diperbaiki, itu harapan kami. Kemudian yang kedua, bagi teman-teman yang tidak terpilih termasuk saya sendiri, sebagai politisi sejati itu adalah menerima kekalahan dengan kesabaran, menerima kekalahan dengan kehormatan. Itulah tempat yang hakiki yang sesungguhnya sebagai politisi. jangan pernah merasa keder, jangan pernah merasa kecil hati, perjuangan ke depan masih panjang. Demikian yang dapat saya sampaikan. 13


Wabillahi taufik walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om shanty shanty shanty om. PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA) Mohon interupsi sebentar, Pak Ketua. Sebelum Pak Ketua turun, saya mohon interupsi sebentar. Ada hal yang sangat mendesak kemarin, Pak, tentang otonomi khusus Papua. Memang ini belum sempat diproses secara standar di dalam tata tertib Komite I, tetapi Komite I dengan amanat juga daripada pimpinan telah mengerjakan itu. Oleh karena itu, kami mohon Pak Ketua juga menyinggung ini dan kemudian men-take over-kan kembali kepada generasi berikutnya karena kita memang, ,kita sudah menyusun DIM kemarin kita sudah menyerahkan DIM di Baleg, Pak Ketua. Oleh karena itu, mohon ini pekerjaan kita juga walaupun belum dapat mekanisme lengkap, standar belum sesuai dengan tata tertib, tetapi kita sudah kerjakan karena kecintaan kita kepada negara ini, kecintaan kita kepada integritas Papua di dalam NKRI. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Ketua Komite I. Saudara Alirman Sori, saya tahu betul bagaimana beliau berkerja keras karena kami satu daerah pemilihan. Ini memang tanggung jawab yang penuh sehingga barangkali mungkin ada tugas yang lain nanti setelah ini yang bisa ditempatkan buat Pak Alirman Sori ini, seorang pekerja keras ya dan saya merasa terbantu betul. Baik, teman-teman sekalian. PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, SE., MM. (KEPULAUAN RIAU) Pimpinan, boleh sedikit? PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Silakan, Ibu. PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, SE., MM. (KEPULAUAN RIAU) Saya ingin menambahkan sedikit apa yang disampaikan Pak Paulus. Kalau boleh mohon pesan kami kepada nanti Bapak-bapak sekalian supaya Papua ini betul-betul lebih diperhatikan. Karena, berdasarkan kunjungan kemarin, kami melihat 69 tahun merdeka apakah Papua akan demikian. Hati kami menangis melihat keadaannya. Jadi, itu pesan kami sebagai neli. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

14


Baik. Saya putuskan ini dulu, nanti saya akan mengomentari tadi apa yang disampaikan Pak Paulus supaya waktu kita bisa berjalan dengan baik. Pertama, ada beberapa keputusan yang harus kita putuskan. Pertama, setelah kita dapat mendengarkan laporan dari Pimpinan Komite I tadi, untuk kita dimintakan persetujuannya. Sebaiknya ini saya baca semua atau satu persatu? Satu persatu saja yak arena berbeda-beda. Baik, apakah kita dalam Sidang Paripurna ini dapat menyetujui Rancangan Undang-Undang usul DPD RI tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur atau yang lebih dikenal dengan Jabodetabekjur? Setuju. KETOK 2X

Yang kedua, apakah kita dapat menyetujui hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik? Setuju? Baik. KETOK 2X Yang ketiga, dapatkah kita menyetujui hasil pengawasan DPD RI atas sinkronisasi pelaksanaan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup? Setuju? KETOK 2X Yang keempat, dapatkah kita menyetujui pandangan dari DPD RI terhadap rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten Mimika Barat di Provinsi Papua? Setuju? Kok, di sana belum? Setuju ya? KETOK 2X Yang kelima, dapatkah kita menyetujui pandangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten Luwuk Tengah di Provinsi Sulawesi Selatan? KETOK 2X Saya harus lihat dulu daerahnya kan? Yang terakhir dapatkah kita menyetujui pandangan dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Rancangan UndangUndang tentang pembentukan Kota Limbah Baliem di Provinsi Papua? setuju? KETOK 2X Baik, tepuk tangan buat kita semua.

15


Tadi Pak Paulus karena memang Inpres, Surpres dari presiden itu sampai di tangan pimpinan itu tanggal 19 September. Jadi, pas saya terima itu langsung saya bicara dengan Pak Paulus untuk disegerakan, tetapi berhubung mekanismenya belum memenuhi persyaratan yang kita lakukan sehingga menurut saya ini merupakan menjadi agenda prioritas RUU Otonomi Khusus ini karena kita yakin dan percaya melalui perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus yang lebih komprehensif tentu pelaksanaan pembangunan di Papua ini bisa kita akan percepat. Jadi, ini sebagai catatan teman-teman, ya Pak Sesjen jadikan ini prioritas untuk dilaksanakan dalam periode berikutnya. Saya rasa teman-teman dari Papua sepakat untuk itu ya dan masih ada lanjutan perjuangan ini. Baik, tanpa mengurangi waktu yang lain, saya ingin melanjutkan ini karena masih banyak hal yang harus kita selesaikan, yaitu kami persilakan kepada Pimpinan Komite II untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya. Kepada Pak Bambang Susilo Yudhoyo, Yudhoyo-nya tidak ada ini. Silakan, Pak Bambang. PEMBICARA : Ir. H. BAMBANG SUSILO, M.M. (KETUA KOMITE II) Bismillahirrahmanirrahim, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastyastu. Yang terhormat Pimpinan DPD RI, Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI, Anggota DPD RI, yang saya hormati jajaran Sekretariat Jenderal DPD RI, rekan-rekan media, dan rekan-rekan Anggota DPD RI tahun 2014 – 2019 yang telah hadir, selamat datang, dan yang saya hormati rekan-rekan media yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga paripurna DPD yang ke-19 hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya sebagai Ketua Komite II DPD RI yang membidangi Sumber Daya Alam dan Perekonomian melaporkan pelaksanaan tugas Komite II pada Masa Sidang IV 2013 – 2014 sekaligus penutupan keanggotaan DPD RI 2009 – 2014. Pimpinan rekan-rekan senator dan hadirin sekalian yang saya banggakan, perlu kami sampaikan bahwa pada Sidang Paripurna yang mulia ini, Komite II meminta pengesahan terhadap: pertama, RUU usul inisiatif: a) RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; b) RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Kedua, pandangan dan pendapat terhadap RUU, antara lain RUU tentang Pertembakauan, RUU tentang Konservasi Tanah dan Air, dan RUU tentang Perkebunan. Ketiga, pengawasan mohon juga dimintakan pengesahan pada Paripurna ke-19 pada siang hari ini, yaitu pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Pimpinan dan rekan-rekan hadirin yang saya banggakan, perlu juga kami laporkan terkait undangan Duta Besar Indonesia di Republik Rakyat Tiongkok. Komite II DPD RI telah diundang khusus dalam rangka FGD di Universitas Brawijaya pada tanggal 25 September beberapa hari yang lalu. Oleh sebab itu, ini merupakan suatu momen yang sangat penting untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan atau kerja sama antara Republik Rakyat Tiongkok dengan pemerintah Indonesia pada masa-masa akan datang, khususnya daerah yang kita cintai bersama. Pimpinan DPD RI, pimpinan alat kelengkapan DPD RI, Anggota DPD RI, sekretariat jendral DPD RI serta rekan-rekan media dan hadirin yang saya banggakan, hari ini sungguh hari yang sangat bersejarah bagi DPD RI karena perjuangan legislasi DPD RI telah diakui dan disahkan oleh DPR RI produk Undang-Undang dari DPD RI yang telah disahkan dalam Sidang Paripurna tanggal 29 September 2014 pada kemarin malam, yaitu RUU Kelautan 16


menjadi Undang-Undang Kelautan. Perlu kami sampaikan penyusunan RUU Kelautan sempat mengalami pasang surut layaknya gelombang di laut. RUU Kelautan ini sudah digulirkan sejak Presiden Abdurrahman Wahid sebagai inisiatif pemerintah. Selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2013, DPD RI menyampaikan usul inisiatif RUU Kelautan ke DPR RI, namun inisiatif ini sempat terhenti karena putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PPUU10/2012 yang menetapkan bahwa DPD RI dalam mengajukan Rancangan Undang-Undang. Akhirnya, pada tanggal 17 Desember 2013 DPR RI menetapkan RUU tentang Kelautan sebagai inisiatif DPD RI masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2014. Dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan menjadi Undang-Undang tentang Kelautan, maka tugas lebih lanjut pemerintah adalah melakukan sosialisasi serta penyelesaian peraturan perundangan yang diamanatkan sehingga Undang-Undang ini dapat implementasikan dengan baik. Pimpinan, para hadirin sekalian yang saya muliakan, dengan dibahas bersama berdasarkan amanat keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92 dan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 22d Ayat (1) dan (2), ini merupakan suatu program atau peristiwa sejarah bagi parlemen di Indonesia karena DPD RI, DPR RI, dan pemerintah membahas bersama semua hasil daripada keputusan MK itu dengan baik dan lancar. Pimpinan rekan-rekan Sidang Paripurna ke-19 yang saya hormati, dengan disahkannya RUU Kelautan menjadi Undang-Undang Kelautan, saya atas nama Komite II DPD RI menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama, kepada Pimpinan DPR RI dan seluruh Anggota DPR RI, kedua Pimpinan DPD RI dan seluruh Anggota DPD RI, ketiga Pimpinan Komisi IV beserta Anggota Komisi IV, kelima Ketua Panja RUU Kelautan Komisi IV, yaitu Bapak Firman Subagyo S.E., M.H., kelima Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan dan Keamanan, serta Kementerian Hukum dan HAM. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Sekretariat Jenderal DPD RI dan Sekretariat Komite II DPD RI, Sekretariat Jenderal DPR RI serta Sekretariat Komisi IV DPR RI, serta pihak-pihak yang telah berkontribusi membahas dan menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan menjadi Undang-Undang Kelautan sebagai amanah daripada deklarasi Djuanda 1953 dan UNCLOS 1982. Pimpinan DPD RI, Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI, Anggota DPD RI, Sekretariat Jenderal DPD RI, rekan media dan hadirin sekalian yang sangat berbahagia, sebelum mengakhiri laporan ini, sekali lagi kami memohon kiranya pada Sidang Paripurna Yang Mulia ini dapat mengesahkan RUU inisiatif pandangan dan pendapat dan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang. Demikian laporan pengembangan pelaksanaan tugas Komite II pada Paripurna ke-19 penutupan Masa Sidang ke-4 Tahun Sidang 2014 sekaligus penutupan keanggotaan DPD RI 2019 – 2014. Sebelum kami tutup laporan tugas Komite II pada Tahun Sidang 2013 – 2014, saya laporkan kepada Pimpinan dan rekan-rekan Senator Masa Sidang 2013 – 2014, RUU Kelautan yang telah disahkan tadi malam menjadi Undang-Undang Kelautan satu-satunya DPD RI di konsideran Undang-Undang Kelautan sudah masuk di konsideran. Mengingat ini baru terjadi di sejarah legislasi mulai DPD RI berdiri 2004 – 2014, ini luar biasa. Kita kasih aplause untuk Komite II dan DPD RI. Ini semua adalah kado Dirgahayu DPD RI yang ke-10. Demikian mohon atas izin Pimpinan, perkenankan kami bersama Ketua Timja RUU Kelautan dan Sekretaris Timja Kelautan dan Anggota Komite II untuk menyerahkan RUU Kelautan kepada Pimpinan yang kita banggakan bersama. Akhirul kalam, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk untuk kita semua. Om shanty shanty shanty om. Seluruh Komite II untuk ke depan menyerahkan RUU sejarah.

17


PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Pimpinan dan rekan-rekan Senator dari Komite II. Ada sejumlah keputusan, rancangan keputusan yang harus kita ambil dari Komite II. Saya mintakan persetujuan rekan-rekan di dalam Sidang Paripurna ini satu-persatu. RancanganUndang-Undang usul DPD RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, setuju? KETOK 2X Rancangan Undang-Undang usul DPD RI tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, setuju? KETOK 2X Pandangan dan pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan, setuju? KETOK 2X Dimintai keras oleh Ibu Ratu. Pandangan dan pendapat DPD RI tentang Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air, setuju? KETOK 2X Pandangan dan pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan, setuju? KETOK 2X Hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setuju? KETOK 2X Terima kasih kepada Pimpinan dan rekan-rekan Komite II yang telah menyelesaikan tugas di akhir Masa Sidang periode 2009 – 2014. Selanjutnya, kami persilakan kepada perwakilan dari Komite III untuk menyampaikan laporannya. PEMBICARA : Dra. Hj. ELVIANA, M.Si. (KETUA KOMITE III) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

18


Yang terhormat Bapak-Ibu Pimpinan DPD RI, yang terhormat Bapak-Ibu Anggota DPD RI, dan hadir juga yang terhormat Bapak-Ibu Anggota DPD RI periode 2014 – 2019, kemudian yang kami hormati juga Bapak Sesjen serta jajarannya. Pada Sidang Paripurna yang mulia ini, perkenankan kami menyampaikan laporan perkembangan tugas kami di Komite III DPD RI pada masa sidang terakhir Tahun 2013 – 2014 dan masa terakhir dalam keanggotaan kami periode 2009 – 2014. Bapak-Ibu Anggota DPD RI yang kami hormati, ada empat hal yang ingin kami laporkan yang kami kerjakan selama masa sidang terakhir ini. Pertama, Komite III DPD RI telah menyelesaikan penyusunan Undang-Undang inisiatif tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Kemudian, kami sudah melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Kami Komite III DPD RI memberikan catatan khusus tentang poin kedua ini di mana pada dasarnya permasalahan TKI itu tidak hanya didominasi oleh persoalan-persoalan yang timbul di negera-negara tujuan, melainkan 70% berawal dari persoalan yang terjadi dalam proses pengiriman dari luar negeri. Di antaranya, persoalan lainnya penempatan TKI di luar negeri masih dilakukan pada negara yang tidak memiliki MoU dengan Indonesia. Ini jelas-jelas melanggar Undang-Undang tentang Tenaga Kerja. Kemudian, tidak ada pelaporan dari penyalur tenaga kerja kepada perwakilan kita di luar negeri. Di samping, perlakuan-perlakuan yang merugikan lainnya yang dialami oleh para TKI kita. DPD sudah mengambil peran, di antaranya sudah mengundang para kepala daerah yang menyalurkan tenaga kerja dan kita sudah meminta agar kepala daerah yang paling banyak mengirim tenaga kerja, seperti NTB, NTT, dan sebagian besar Jawa untuk berkoordinasi dengan para penyalur sambil menunggu revisi Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan ini. Kemudian, Bapak-Ibu, itu kegiatan ketiga yang kami lakukan adalah pengawasan atas pelaksanaan pasal Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dalam masa sidang tahun 2013 yang lalu, Komite III dalam forum yang resmi ini sudah mengatakan menolak pelaksanaan kurikulum 2013 pada tahun 2013. Oleh mitra kerja kami Kementerian Agama, hal ini diikuti dengan menunda satu tahun. Jadi, di Kementerian Agama kurikulum 2013 itu baru dilaksanakan tahun 2014. Persoalan yang kami temui, Bapak-Ibu, pertama tidak ada tanggapan apa pun dari Kementerian Pendidikan Nasional terhadap rekomendasi yang sudah dibacakan resmi oleh Komite III DPD RI sebagai mitra kerjanya yang kami sampaikan dalam forum yang terhormat ini sehingga kurikulum 2013 tetap jalan dan persoalan-persoalan bermunculan di daerah. Di antaranya, 70% dari guru belum mengikuti sosialisasi tentang kurikulum 2013, yang kedua distribusi buku bermasalah di seluruh provinsi. Mungkin barangkali DKI pengecualian. Berbagai cara oleh para kepala sekolah diambil inisiatif, di antaranya menggunakan dana BOS untuk memperbanyak buku ajar. Tentu saja, Bapak-Ibu, ini berpotensi untuk menjadi temuan karena objek yang sama, buku pelajaran dianggarkan atau dibiayai oleh dua objek mata anggaran yang berbeda. Pertama, mata anggaran pengadaan buku di pusat, yang kedua oleh dana BOS yang dikucurkan ke daerah yang sebenarnya tidak ada peruntukannya untuk memperbanyak buku ajar kurikulum 2013. Kami titipkan persoalan ini kepada Bapak-Ibu yang masih melanjutkan masa bakti di Komite III DPD RI dan kepada Bapak-Ibu yang akan bergabung di Komite III DPD RI. Kemudian, Bapak-Ibu, hasil pengawasan berikutnya adalah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Bapak-Ibu, rombongan pertama kemarin melaksanakan kegiatan pengawasan pra haji. Satu usulan kita yang dicatat oleh kadaker Mekah dan Madinah adalah dan itu diumumkan di media bahwa Komite III-lah yang mengusulkan supaya semua tenaga kerja, maaf, semua tenaga pengawas haji yang bekerja di Arab Saudi pada tahun haji ini wajib memakai slempang atau jaket pengenal sebagai tenaga pengawas haji Indonesia sehingga kalau ada jemaah kita yang menemukan masalah di lapangan, 19


mereka dengan mudah mengenal tenaga yang berasal dari Indonesia. Di samping itu, di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi kita ikut bangga karena berseliweran nama-nama Indonesia yang di pasang dalam jaket para jamaah yang sekaligus bertugas sebagai pengawas haji. Bapak-Ibu Anggota DPD RI yang kami hormati, sidang dewan yang kami hormati, berdasarkan laporan yang telah kami sampaikan di atas melalui Sidang Paripurna yang mulia ini, Komite III DPD RI meminta kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk mengesahkan materi yang sudah kami sampaikan. Pertama Rancangan Undang-Undang tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai RUU inisiatif DPD RI. Selanjutnya, pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dan, pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum 2013, untuk dapat diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI tanggal 30 September 2014 ini. Akhirnya, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat pimpinan. Kami Komite III menyampaikan khusus ucapan terima kasih kepada Ibu Ratu Hemas, Bapak Irman Gusman, dan Bapak Laode Ida yang sudah memimpin kami sehingga kami bisa melaksanakan tugas-tugas kami dengan lancar. Kami bangga dengan Bapak-Ibu. Mungkin nama Bapak-Ibu lebih top dari nama DPD ini sendiri. Semoga karya-karya BapakIbu dalam membina DPD ke depan semakin dihargai oleh rakyat Indonesia dan Bapak Ibu berada dalam keadaan sehat walafiat, aamiin. Kemudian, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sesjen dan jajarannya. Kami mohon maaf selama dalam melaksanakan tugas kami banyak melaksanakan kesalahan. Kami yakin Bapak-bapak dan Ibu ke depan sudah bisa merancang sedemikian rupa grand design dari model kerja DPD ke depan sehingga sekali lagi semua rekomendasi yang kami tinggalkan ini dapat ditindaklanjuti. Bapak-Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Izinkan saya juga atas nama kami Anggota DPD Komite III DPD RI yang tidak lagi melanjutkan pengabdian di DPD RI ini, kami mohon diri. Kami titipkan DPD ini kepada Bapak-Ibu. Kami bangga pernah menjadi Anggota DPD. Bapak-Ibu yang saya hormati, sekali lagi kami bangga pernah menjadi Anggota DPD RI. Insya Allah, besok saya akan di lantik menjadi Anggota DPR. Saya sudah mendaftarkan diri di partai saya masuk menjadi Anggota Baleg. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bekerja sama dengan maksimal lagi. Demikian, Bapak-Ibu, saya tutup apa yang kami sampaikan ini dengan sebuah pantun, “kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di lemari kaca, kalau ada kami Anggota Komite III DPD RI yang salah jangan dilaporkan kami ke KPK”. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Bu Elvi. Beliau ini sebetulnya air mata kemenangan. Pindah tempat bolak-balik saja beliau dari DPR ke DPD dan dari DPD ke DPR lagi. Tadi Komite III tadi kita mendengar bersama putusan yang dimintakan pada kita pada siang hari ini, ada tiga. Yang pertama, RUU usul DPD RI tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, setuju? KETOK 2X 20


Kedua, hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. setuju? KETOK 2X

Ketiga, hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang Pelaksanaan Kurikulum Tahun 2013, setuju? KETOK 2X

Terima kasih rekan-rekan senator waktu sekarang sudah menunjukan Pukul 13.00 WIB waktu sekarang. Sejumlah agenda kita masih harus lanjutkan pada hari ini untuk sidang penutupan ini karena ada sejumlah alat kelengkapan masih akan melaporkan. Jadi, saya kira saya akan menawarkan kepada rekan-rekan dengan satu catatan. Pukul 13.00 WIB kita harus istirahat, ishoma dulu saya kira, dan kita lanjutkan setelah itu. Saya kira kalau saya boleh usul, satu jam kita skors, dan kemudian kita kembali lagi ke sini untuk melanjutkan sidang. PEMBICARA : ANGGOTA DPD RI Lanjut saja, Ketua. Lanjut saja. Tanggung. PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH. (KALSEL) Masih lama. Skorsing saja masih lama soalnya ini. Masih banyak. Istirahat saja dulu. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Masih banyak ini, tetapi kalau dilanjutkan terserah. Kalau usul saya, kita skors saja dulu 1 jam untuk ishoma. Setuju? 1 Jam. KETOK 1X SIDANG DISKOR PUKUL 12.57 WIB Gladi resik itu saya kira rekan-rekan tidak perlu diajarkan lagi untuk gladi resik atau tidak gladi resik. Sekarang saatnya kita skors dulu. Sudah diketuk palunya, kemudian kita kembali untuk bersidang lagi. 1 jam, pukul 14.00 WIB ke sini. PEMBICARA : H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (RIAU) Kita ada undangan Pak Laode siang ini, apa kita langsung acara itu Pak Laode? Undangan Pak Laode syukuran ini. Langsung saja Pak ya? Di tengah break ya, undangan syukuran Pak Laode ini? Langsung sekarang, oke. Maksudnya kita langsung sekarang ya?

21


PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Iya. Undangan itu untuk kita semua, cuma saya yang wadahi pada siang hari ini sekaligus kita makan siang bersama di sana. SKORS DICABUT PUKUL 14.52 WIB

PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Om swastyastu. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, skors sidang saya cabut. Sidang saya buka kembali. Tadi kita sudah mendengarkan penyampaian Komite III dan kita sudah mengetuk palu pengesahan beberapa rancangan keputusan yang dihasilkan oleh DPD periode sekarang ini, periode 2009 – 2014. Selanjutnya, penyampaian laporan oleh Pimpinan Komite IV, Pak Zul. PEMBICARA : Drs. H. ZULBAHRI M., M.Pd. (KETUA KOMITE IV) Bismillahirrahmanirrahim, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua Om swastyastu. Yang kami hormati Pimpinan Sidang Wakil Ketua DPD RI Pak Laode yang barusan kita sama-sama hadir dalam acara judulnya apa ya Pak, “Lepas Tugas Pengawasan”? Tadi ada pengawasan kan? Tetapi, ada pengawasannya di situ, saya tidak paham juga. Yang kami hormati rekan-rekan Anggota DPD RI, baik periode 2009 – 2014 maupun anggota terpilih 2014 – 2019, yang kami hormati Sekretaris Jenderal beserta Wakil Sekretaris Jenderal dan segenap jajaran Sekretariat Jenderal DPD RI yang kita banggakan, hadirin dan rekan media yang bahagia. Terlebih dulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesehatan dapat hadir di dalam Sidang Paripurna akhir masa jabatan 2009 – 2014 ini. Walaupun jumlah anggota sudah berkurang, tetapi barangkali tidak mengurangi makna karena ini amanah, Bapak Ketua, saya harus bacakan ini. Pimpinan dan Anggota hadirin yang berbahagia, pada Sidang Paripurna ini Komite IV akan melaporkan hasil pembahasan terhadap satu materi pengawasan APBN dan tiga materi RUU usul inisiatif sebagai berikut. Pertama, hak usul inisiatif RUU Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBN dan APBD. Kedua, usul inisiatif RUU tentang Kekayaan Negara. Ketiga, usul inisiatif RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Keempat, hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN Tahun 2014. Pertama, hasil pembahasan materi. Satu, Usul inisiatif RUU tentang Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBN-APBD. RUU ini dibentuk dalam rangka pengelolaan kekayaan negara yang terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana tujuan bernegara dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui APBN dan APBD. Selama ini, penyusunan APBN dan APBD berdasarkan pada berbagai peraturan perundangan, seperti Undang-Undang Keuangan Negara, tetapi belum dapat mengakomodir situasi yang berkembang dalam pengelolaan keuangan negara di 22


republik ini. Hal ini sangat penting mengingat dalam kenyataannya target-target pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang telah disusun sering tidak dapat terimplementasi secara optimal karena adanya ketidaksinkronan dalam hal pengaturan dan ketidaksinkronan antara perencanaan pembangunan dan penganggaran, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Hal-hal yang diatur dalam RUU ini meliputi seluruh proses penyusunan APBN dan APBD, mulai dari perencanaan penganggaraan, pembahasan dan penetapan pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, hingga pemantauan serta evaluasi APBN dan APBD. Selain itu, juga terdapat penguatan sinergi perencanaan dan penganggaran pada APBN dan sinergi perencanaan dan penganggaran pada APBD. Terakhir, berkaitan dengan kerangka waktu pada proses penyusunan APBN dan APBD sehingga terdapat sinergi antara APBN dan APBD. Dalam hal ini, pagu indikatif APBN agar disampaikan lebih awal kepada daerah, yaitu pada awal tahun sehingga daerah dalam menyusun APBD dapat mengantisipasi arah anggaran dalam APBN. Terkait penyusunan kapasitas fiskal, DPD juga meminta agar penyusunan dimulai sejak dua tahun sebelumnya. Misalnya, untuk tahun 2015, penyusunan fiskalnya sudah dimulai sejak bulan Desember 2013. Dalam rangka menyelaraskan perencanaan antara pemerintah pusat-daerah, proses singkronisasi dalam tahapan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) dilakukan dengan penguatan peran gubernur. Ini terutama terkait dengan identifikasi program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui skema pendanaan dekonsentrasi tugas pembantuan urusan bersama dana transfer ke daerah DAU, DBH, DAK serta Otsus, dan dana penyesuaian. Terkait peran DPD dalam RUU ini, yaitu DPD memberikan pertimbangan tertulis kepada DPR paling lambat sebelum pelaksanaan rapat khusus dengan DPR. Dalam hal ini, rapat khusus dihadiri tiga lembaga: Badan Anggaran DPR, pemerintah, dan DPD. Begitu pun dalam Rapat Paripurna di DPR dihadiri oleh DPR, DPD, dan pemerintah. Dalam rapat tersebut dilakukan penyampaian pandangan akhir DPR, pandangan akhir pemerintah, dan pandangan akhir DPD. Dengan demikian, dalam RUU ini banyak sekali hal-hal baru terutama mengenai peran DPD dalam pembahasan APBN bersama DPR dan pemerintah pemerintah. Hal ini didasarkan bahwa dengan otonomi daerah, begitu banyak anggaran yang diberikan kepada daerah sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu, sebagai lembaga representasi daerah DPD sangat berkepentingan untuk terlibat dalam pembahasan pengelolaan anggaran negara demi kemajuan daerah yang diwakili perwakilannya. Dua, Usul inisiatif RUU tentang Kekayaan Negara. Dasar pemikiran UU Pengelolaan Kekayaan Negara adalah untuk memberikan payung hukum sebagai salah satu upaya penyempurnaan perangkat perundangan-undangan di bidang keuangan negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang ditempuh dengan melengkapi dan menjabarkan pengaturan di bidang pengelolaan kekayaan negara dan menegaskan penafsiran yang tidak sesuai dengan falsafah dan prinsip dasar pengelolaan kekayaan negara. Sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, falsafah rancangan Undang-Undang tentang pengelolaan kekayaan negara tetap mempertahankan peranan pemerintah yang dominan dalam upaya mengelola kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, DPD mengusulkan undang-undang yang baru. Ruang lingkup UU Kekayaan Negara meliputi: 1) kekayaan negara dikuasai berupa bumi air, wilayah udara, antariksa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia serta kekayaan lainnya; 2) kekayaan yang dimiliki berupa uang, piutang, utang, BUMN, BUMD, investasi pemerintah, kekayaan negara dipisahkan, dan kekayaan daerah dipisahkan yang berasal dari kekayaan negara. Sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) Huruf b berupa uang piutang dan investasi pemerintah dan saham pemerintah daerah yang berasal dari kekayaan negara kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dengan undang-undang tersendiri; 3) kekayaan 23


negara yang dipisahkan yang meliputi: 1) penyertaan modal pemerintah pusat pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perseroan terbatas; 2) penyertaan modal pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perseroan terbatas; 3) kekayaan negara pada badan hukum lainnya; 4) kekayaan negara pada lembaga internasional. Ketiga, usul inisiatif tentang RUU perubahan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK belum dapat menjamin independensi dan profesionalitas Badan Pemeriksa Keuangan dilihat dari: 1. kompetensi Anggota BPK, Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tidak mengatur mengenai syarat kompentensi calon anggota BPK; 2. pemilihan anggota BPK tidak jelas bagaimana seharusnya DPR memperhatikan pertimbangan DPD dalam proses pemilihan Anggota BPK. Pada periode 5 tahun ini kita sudah 4 kali memberikan pertimbangan, tetapi tidak begitu jelas; 3. ruang lingkup tugas pemeriksaan BPK, apakah kewenangan BPK memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006 ini meniadakan atau bertentangan dengan pengaturan khusus dalam berbagai peraturan perundangan lainnya; 4. ruang lingkup kewenangan BPK, bagaimana menjaga independensi BPK dalam desain pengendalian interpemerintah; 5. kode etik BPK walaupun sudah dibentuk suatu majelis kehormatan kode etik BPK untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota BPK, tidak cukup jelas dinyatakan kewajiban untuk menindaklanjuti keputusan majelis ini dan melaporkannya kepada DPD; 6. penyampaian laporan hasil BPK oleh akuntan publik, tidak semua pemeriksaan atas keuangan negara khususnya dilakukan oleh akuntan publik disampaikan kepada DPRDPD dan dipublikasikan; 7. pemeriksaan sistem pengendalian mutu BPK, independensi hasil pemeriksaan sistem pengendalian mutu BPK yang dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan negara lainnya terganggu karena pemeriksaan tersebut ditunjuk oleh BPK sebagai pihak yang ditela'ah. Oleh karena itu, beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 yang diubah antara lain: 1. ketentuan bahwa pemilihan Anggota BK dilakukan bersama oleh DPR dan DPD dengan cara membentuk satu panitia seleksi. Hasil panitia seleksi tersebut kemudian dipilih oleh DPD sekurang-kurangnya dua calon untuk direkomendasikan dipilih oleh DPR; 2. ketentuan bahwa calon anggota BPK memiliki keahlian dalam bidang akuntansi hukum dan bidang lain yang menjadi lingkup pemeriksaan BPK; 3. ketentuan bahwa ruang lingkup pemeriksaan BPK adalah pengelolaan dan tanggung jawab pengunaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, dan Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya; 4. ketentuan bahwa laporan hasil pemeriksaan ditandatangani oleh seorang anggota BPK untuk atas nama BPK, ketentuan yang mengatur mengenai syarat pemberhentian anggota BPK. Yang keempat adalah materi pengawasan dalam pelaksanaan undang-undang APBN tahun 2014. Pimpinan dan Anggota Sidang Paripurna yang kami hormati, dari hasil 24


pengawasan atas Undang-Undang APBN tahun 2014, DPD merekomendasikan hal-hal sebagai berikut. 1. Dana dekonsentrasi tugas pembantuan perlu dijadikan DAK agar dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan daerah. 2. DAK hendaknya memasukan prioritas peningkatan budaya, khususnya sektor pariwisata yang selama ini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. 3. Besaran dana bagi hasil untuk daerah yang berasal dari sumber daya alam juga perlu ditingkatkan dan pembagiannya dilakukan secara transparan. 4. Penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh pemerintah yang berasal dari tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia sebesar 100 USD perorang setiap bulan agar dibagihasilkan kepada daerah tempat tenaga kerja asing tersebut bekerja. 5. Pelaksanaan corporate social responsibilty oleh perusahan BUMN di daerah agar dikoordinasikan dengan daerah setempat sebab daerahlah yang lebih mengetahui situasi dan kondisi yang memerlukan CSR. Pimpinan dan Anggota serta hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati, pada Sidang Paripurna yang terhormat ini kami menyampaikan materi ini dengan harapan dapat diambil keputusan sebagai berikut. 1. Usul inisiatif RUU tentang Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBNAPBD. 2. Usul inisiatif tentang RUU Kekayaan Negara. 3. Usul inisiatif RUU tentang perubahan atas Undang-Undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemerikasa Keuangan. 4. Hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN tahun 2014 Selanjutnya, Pimpinan dan Anggota serta Sidang Paripurna yang kami hormati, di akhir masa jabatan ini hari demi hari berlalu, demikian pula minggu, bulan, dan tahun tanpa terasa kebersamaan kita, terutama rekan-rekan di komite IV telah sampai pada penghujung waktu. Di akhir masa bakti DPD pada periode 2009 – 2014, perkenankanlah saya atas nama Pimpinan dan Anggota Komite IV serta Sekretariat Komite IV yang mereka menamakan Sekretariat Komite IV ini adalah laskar Komite IV, lascar katanya, itu mengiringi berakhirnya kepengurusan pimpinan dan keanggotaan Komite IV Tahun Sidang 2013 – 2014 sekaligus menutup Komite IV DPD RI periode 2009 – 2014. Ya untuk periodenya, tetapi belum sampai Pak, dengar dulu ujungnya, Pak. Ujungnya untuk periode 2009 – 2014 ditutup. Tepuk tangan dulu. Komite IV telah melaksanakan berbagai program sesuai dengan lingkup tugas yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang MD3, dan peraturan Tata tertib DPD, serta mengemban aspirasi masyarakat dan daerah. Pada tahun sidang yang berakhir ini, yaitu tahun 2013 – 2014, Komite IV total telah menghasilkan sebanyak 59 rancangan keputusan jika empat rancangan keputusan terakhir yang diajukan Komite IV diputuskan, termasuk yang empat mau diputuskan. Terdiri dari: keputusan DPD hasil Komite IV usul inisiatif RUU, 7 keputusan; pandangan dan pendapat, 7 keputusan; pertimbangan DPD yang berkaitan dengan anggaran, 30 keputusan; pertimbangan atas pemilihan Anggota BPK, 4 keputusan; hasil pengawasan, 11. Jumlah, 59 keputusan. Selain itu, Komite IV bersama Komite I, II, dan III juga terlibat dalam Pansus Dana Bagi Hasil yang telah merekomendasikan masukan untuk mempertajam usul inisiatif RUU atas pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bapak-Ibu, hadirin yang berbahagia, selama pelaksanaan tugas utamanya dalam hal anggaran, Komite IV mendapat dukungan akademis dari Budget Office DPD. Peran unit kajian ini cukup strategis dalam memperkuat pelaksanaan fungsi-fungsi DPD. Meskipun saat 25


ini struktur organisasinya masih relatif minim dengan hanya diperkuat tiga orang tenaga ahli profesional. Oleh karena itu, keanggotaan DPD periode mendatang kiranya dapat memanfaatkan keberadaan unit kajian tersebut sekaligus mendorong pengembangan kapasitas Budget Office seirama dengan kebutuhan penguatan kelembagaan DPD RI. Pimpinan dan Anggota Sidang Paripurna yang kami hormati, tentunya dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, tugas mulia Anggota DPD RI, khususnya Komite IV periode 2009 – 2014 telah dapat diselesaikan. Ini semua tentunya tidak terlepas dukungan dari Ketua dan Wakil Ketua DPD RI, dukungan dari Sekretariat Jenderal, dukungan dari semua rekan-rekan, baik insan pers dan dari pihak pihak yang telah dapat membantu menyelesaikan tugas ini, tentunya kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar besarnya. Apalagi, dengan tugas dukungan daripada laskar sekretariat komite. Tanpa dukungan kalian semua, tentunya kami anggota Komite IV tidak dapat melaksakan tugas dengan sebaik baiknya. Begitu juga bimbingan dan arahan dari Ketua DPD RI dan para Wakil Ketua, kita yakin setiap ada hal-hal yang mendapatkan arahan, kita selalu konsultasi dengan pimpinan DPD RI. Sayangnya ini Pak Wakil Ketua, sendiri yang hadir ya. Yang terpilih Pak Irman, Bu Hemas tidak ada ini. Jadi, barangkali Pak Laode, saya dengan Pak Laode ini beliau inilah yang mengajak saya seminggu setelah terpilih untuk keluar negeri. Ini luar biasa Pak Laode ini. Untuk ini, saya mengucapkan terima kasih pada kesempatan Sidang Paripurna yang berbahagia ini. Ya karena beliau ini spesialis ini, tetapi saya berani mengatakan karena beliau tidak akan calon pimpinan DPD untuk tahun ini. Tetapi, karena yang dua ada tuntuk calon pimpinan, kita tidak berani ngomong, nanti Pak Bahar marahin saya. Tetapi, saya doakan semoga yang dari timur Insya Allah ini ada Pak Bahar dan Pak Farouk yah bisa mewakili kita untuk memimpin DPD. Bagi teman-teman yang tidak terpilih, besok sampai malam tanggal 1 dan 2 kami tetap memantau siapa yang terpilih jadi pimpinan DPP, Pak Bahar. Langsung kita rekomendasi ada Komite V yang mengawasi pimpinan DPD. Itu perintah Pak Alirman Sori, termasuk Pak Azis. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Sesjen dan Pak Wasesjen serta jajarannya para Kepala Biro dan Sekretariat, khususnya Kepala Sekretariat Komite IV Ibu Mediana yang selalu membantu kita ini. Jadi, dimarahi pun dia tetap marah juga, tapi akhirnya juga tidak lagi. dia juga pintar marah. Saya salut juga dengan sekretariat Komite IV ini. Kita marah, dia marah juga sama anggota, cuma dengan saya tidak saja tidak pernah marah. Kalau dengan anggota pernah dikenai marah. Karena, dua tahun lebih sebagai Ketua Komite IV, seingat saya belum pernah juga marah sama sekretariatnya dan begitu begitu juga sama anggota karena saya tidak pandai marah. Tetapi, kalau duit kurang, saya marah juga, itu saja marahnya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dan akhirnya dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dengan hati yang tulus dan hati yang lapang, kalau ada hal yang kurang berkenan, baik kepada Sekretariat Jenderal, kepada Pimpinan, dan segenap teman-teman Anggota Dewan Perwakilan Daerah, saya mohon dibukakan pintu maaf. Kepada temanteman, saya sudah terlebih dulu memaafkannya. Setuju tidak? Bisa dimaafkan? Bisa ya. Karena apa? Karena, pengabdian kita tentu tidak hanya di DPD ini. Saya yakin Bapak dan Ibu adalah negarawan katanya, akan tetap mengabdi untuk bangsa dan negara di mana pun kita berada. Yakinlah itu bahwa Alllah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa selalu memberikan jalan yang terbaik kepada kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya pantunnya adalah “burung di Irian di atas kayu, cukup sekian thank you”. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om shanty shanty shanty om.

26


Untuk penyerahan, karena ini akhir masa sidang, saya mohon semua Anggota Komite IV menyerahkan kepada ke Pimpinan DPD untuk maju ke depan. Semua Komite IV, setelah itu berfoto. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Pak Zulbahri. Tadi produknya memang luar biasa dan saya lihat catatannya ini ternyata 30 putusan yang terkait dengan anggaran. Ini artinya secara statistik memang kerja Komite IV itu fokus pada anggaran, itu luar biasa. Secara keseluruhan di 59, berarti lebih dari sekitar 60% produknya untuk bidang anggaran meskipun program-program lain sangat menonjol juga. Tetapi, empat putusan yang terakhir yang kita dimintakan persetujuan untuk ditetapkan untuk diputuskan di sini adalah Rancangan Undang-Undang usul DPD tentang Penyusunan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBN dan APBD, setuju? KETOK 2X Kemudian, kedua rencana Undang-Undang usul DPD RI tentang Kekayaan Negara, setuju? KETOK 2X

Juga, Rancangan Undang-Undang usul DPD RI tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, setuju? KETOK 2X

PEMBICARA : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (NTB) Interupsi. Saya mengusulkan di pengertian ditambahkan tentang tindak lanjut. Kata “tindak lanjut” yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang MD3 itu masih kurang clear. Itu sudah kita klarifikasi dalam pertemuan dengan BPK maupun perlu ada. Jadi, saya mengsulkan pada pengertian itu ditambah apa yang dimaksud dengan tindak lanjut. Nanti kita bisa share untuk perumusannya. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Saya kira itu cacatan tambahan ya. Yang keempat adalah hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014. Terima kasih. Baik sekali tadi memang kesannya Pak Zulbahri tidak pernah marah, tidak pernah marah. Kalau kata-kata orang bijak ini bagus sekali, Pak Dani ya, dari Pak Umar bin Khatab itu sekali lagi saya ingatkan. Kemarahan itu berpangkal dari ketidakwarasan kata beliau, dan berujung pada penyesalan. Tetapi, ada kata-kata bijak yang lain, marah itu ternyata lonceng pengingat kebenaran. Seperti itu, makanya itu antara kemarahan yang karakter dan marah itu 27


penegasan sebagai lonceng pengingat kebenaran ternyata itu perlu selalu direnungkan kita bersama. Silakan Pak, saya kira selanjutnya Pak Farouk sebagai ketua PAP menyampaikan laporannya. Silakan. PEMBICARA : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (KETUA PAP) Terima kasih, Pimpinan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Om swastyastu. Pimpinan dan forum yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan laporan tentang PAP, saya nanti mohon petunjuk Pimpinan karena saya berperan sebagai koordinator tim kerja pada Panmus yang di dalam ini akan menetapkan diusulkan menetapkan dua naskah. Apakah nanti sekalian atau tersendiri? Sekalian. Baik. Pertama, untuk PAP. Kami sebagaimana lazimnya menyiapkan laporan naskah hasil pengawasan PAP terhadap penindaklanjutan rekomendasi BPK. Itu dalam konteks juga pelaksanaan APBN, tetapi terkait dengan penindaklanjutan rekomendasi BPK. Itu kami mengajukan substansi dan format masih seperti biasa, hanya tentu ini dikaitkan semua laporan semester Hapsem 1 dan 2 Tahun 2013 – 2014. Saya pikir saya tidak perlu membacakan semua ini. Sebenarnya saya mau bacakan, kira-kira besok pagi baru selesai. Kemudian, untuk kedua kami menyampaikan laporan pelaksanaan tugas selama Masa Sidang IV juga tidak ada hal yang menonjol, baik berkaitan dengan temuan hasil BPK yang kami lakukan di beberapa provinsi sehingga secara keseluruhan provinsi yang kami tindak lanjuti sampai 28 selama empat tahun praktisnya karena tahun pertama belum dilaksanakan dan 186 entitas. Kemudian, rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum juga berjalan sebagaimana biasanya. Ada kasus-kasus yang menonjol yang sudah kita follow up bersama aparat penegak hukum, misalnya penyalahgunaan alokasi dana desa, tunjangan penghasilan anggota BPD triwulan 4 tahun 2012 di Kabupaten Luwuk, penggunaan dana Bansos Provinsi Kalimantan Barat 2006 – 2008 oleh anggota DPRD dan KONI, kasus bantuan keuangan kepada Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura atau Untan tahun 2008, proyek pembangunan pelabuhan laut Teluk Segintung Kabupaten Seruan Kalimantan Tengah 2011, dan kasus mega proyek pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri. Terhadap kasus tersebut telah dikoordinasikan dan ini perlu dipantau terus sampai perkembangannya. Kemudian, terkait dengan pengaduan masyarakat konflik agraria soal transmigrasi dan terakhir ada beberapa pengaduan masyarakat terkait terutama dengan PT TPP dari Inhu itu alhamdulillah sudah sampai kesepakatan, begitu juga dengan PTPN V di Kabupaten Kampar, Riau, tetapi dewasa ini ada sejumlah yang belum bisa kita tuntaskan. Pada rapat koordinasi pada tingkat pusat, kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung, maupun KPK. Sementara itu, dengan BAKN timbul masalah karena dalam undang-undang baru BAKN tidak diadakan lagi walaupun saya dengar ada sejumlah anggota DPR yang mau yudicial review lembaganya sendiri karena merasa BAKN dibubarkan. Itulah hal-hal yang nanti ke depan kami menyiapkan juga hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terhadap kasus-kasus seperti itu, tadi kami usahakan, kami laporkan. Termasuk kasus, misalnya ada pengaduan dari pemerintah kabupaten, salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu ada konflik, ada sengketa ada permasalahan dengan TNI AU dan ini mengharapkan DPD untuk memfasilitasi, mencari jalan keluar. Dalam rangka fungsi representasi, tentu ini perlu kita tindaklanjuti dan ini belum sempat kami laksanakan.

28


Kemudian, terakhir kami juga menyiapkan laporan kinerja PAP selama 2009 – 2014. Ini adalah himpunan dari seluruh yang kami lakukan bersama-sama anggota PAP walaupun berganti-ganti itu sebagai dokumen negara tentu kami harus sampaikan dan tentu kami juga sudah membukukan dalam sebuah buku yang kami sebut Akuntabiltas Publik Sisi Lain Lembaga Perwakilan. Di sini menceritakan semua peranan dari PAP yang dilakukan selama ini. Demikian, tentu terkait dengan pelaksanaan tugas PAP ini tidak lepas dari kebersamaan kita semua, khususnya Anggota PAP dan dukungan dari staf. Untuk itu, kami atas nama Pimpinan menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang telah baik selama ini, baik dengan sesama Anggota PAP, BAP nanti itu namanya, maupun dengan seluruh Anggota DPD, begitu juga terima kasih dan penghargaan kepada segenap kepala bagian dan staf dari PAP, BAP nanti namanya. Kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama selama ini dan kami tahu mereka bekerja dengan penuh dedikasi dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian, kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Selanjutnya, kami menyampaikan dalam kapasitas sebagai koordinator kerja Panmus, ada dua naskah yang sebenarnya sudah pernah mau difinalkan sebelum Undang-Undang MD3, tetapi kemudian kita menganggap perlu untuk disinkronkan dengan Undang-Undang Nomor 17. Dan, kedua ini masing-masing peraturan DPD tentang pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Mungkin sudah dibagikan kepada para Anggota yang kami hormati. Kemudian, pedoman penyusunan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPD. Itu kami harapkan kedua pedoman ini bisa disahkan. Dalam pedoman tindak lanjut pemeriksaan BPK, secara umum kami gambarkan ini masuk dari Hapsem BPK tiap semester, masuk Pimpinan melalui Sidang Paripurna, kemudian satu ke Komite IV, satu ke PAP. Yang ke Komite IV ini ditindaklanjuti oleh Komite IV melakukan pembahasan, melakukan verifikasi, klarifikasi, kemudian untuk menyusun RAPBN. Sedangkan, PAP menindaklanjuti melakukan klarifikasi, mengumpulkan informasi, verifikasi, dan lain sebagainya untuk menyusun hasil pengawasan terhadap pelaksanaan APBN. Itu kurang lebih dua ini sehingga PAP lebih bersifat menangani kasus-kasus yang direkomendasikan oleh BPK, tetapi belum ditindaklanjuti atau ditindak secara utuh oleh pemerintah daerah, sedangkan Komite IV lebih bersifat kebijakan. Kemudian, terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPD, pada dasarnya ini sudah sinkron, baik dengan undang-undang, putusan MK, maupun dengan tatib. Tatib yang baru kita sudah atur semua bahwa itu mulai dari pengajuan Prolegnas sampai nanti kepada pengajuan RUU-nya ke pembahasan RUU di tingkat pembahasan dengan DPR. Apa yang diusulkan oleh Pak Dani dulu tentang proses pembahasan ini, tentang peranan dari tim kerja, baik dalam rangka pembahasan atas RUU yang kita usulkan maupun tim kerja yang akan melakukan pembahasan terkait RUU tertentu yang diusulkan DPR dan pemerintah, kewenangan dari tim kerja ini kita pastikan betul harus mengikuti dinamika politik. Kurang lebih demikian yang dapat kami laporkan dan kami mohon Sidang Paripurna ini dapat mengesahkan kedua naskah tersebut. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih pada segenap Anggota DPD atas kerja sama kita dan khususnya juga kepada sesama Anggota Panmus. Kemudian, kepada rekan-rekan yang tidak terpilih, kami menyampaikan ucapan terima kasih. Sebenarnya lupa bawa, Pak Dani, tadi lupa bahwa sapu tangan. Saya mau menangis begitu kan karena berpisah dengan Pak Rahmat, Pak Brent, Pak Sofwat Hadi, semua ya kami merasa kehilangan, tapi kami tahu bahwa persahabatan itu tidak akan pernah mengenal akhir. Kami harapkan, kami yakin tentu ada medan pengabdian bagi para sahabat Senator yang nanti akan meninggalkan kompleks Senayan ini, tetapi kami yakin juga hubungan antara para Senator dengan kami di sini tidak akan putus dalam arti fungsional, dalam arti kalau sewaktu-waktu diundang sebagai narasumber, Pak Alirman, Pak Rahmat, diundang sebagai narasumber nanti. Kita harapkan demikian. Kepada yang terpilih, mari kita 29


bangun semangat dan komitmen. Kita ingin DPD yang lebih baik, bukan DPD yang mundur lebih rusak dari apa yang telah dicapai pada 2009 – 2014. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om shanty shanty shanty om. Anggota PAP di mohon kenang-kenangan terakhir kita menyerahkan bersama. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Pak Farouk dan rekan-rekan Senator dari PAP dan juga ini Panmus. Kerja Panmus ada yang dimintakan persetujuan dari kita, yaitu hasil pengawasan DPD RI atas penindaklanjutan rekomendasi BPK tahun 2013 – 2014. Saya kira ini kita setuju ya? KETOK 2X Itu dari PAP. Selanjutnya, dari panmus ada dua dokumen ini sudah lengkap tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Farouk. Yang pertama adalah pedoman penyusunan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPD RI. Kita setujui? KETOK 2X Pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI. Setuju? KETOK 2X Terima kasih sekali lagi. Selamat Pak Farouk dan rekan-rekan yang telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik sekali. Selanjutnya, ini PURT. Terakhir. Kelompok ya, kelompok DPD di MPR ya. PHAL? Ada? Tidak kan? Ke PHAL dulu ya. PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (KETUA PHAL) Sebenarnya tadi kami sudah sepakat tiga pimpinan mau naik ke mimbar, hanya untuk mengingatkan saja bahwa satu-satunya alat kelengkapan yang pimpinannya semua masih duduk di dewan itu hanya PHAL. Satunya ke DPR RI, dua masih ada di DPD. Itu kebanggaan buat PHAL. Assalamu’alaikum warahmatullai wabarakatuh. Laporan pelaksanaan tugas hubungan antar lembaga pada sidang paripurna ke-19 DPD RI tahun sidang 2013 – 2014. Yang saya hormati pimpinan DPD RI, saudara-saudaraku senator Indonesia Pimpinan Alat kelengkapan, dan hadirin yang sama yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT pada hari ini kita harus berada di sini melaporkan laporan pelaksanaan tugas kita yang terakhir yang dilakukan oleh Panitia Hubungan Antar Lembaga. Yang pertama yang ingin saya laporkan adalah dalam rangka membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dengan senat dan parlemen pemerintah di kerajaan Kamboja untuk menyongsong kesepakatan dari ASEAN Community pada 2016, PHAL telah mengadakan kunjungan kerja ke Phnom Penh, Kamboja, 30


tanggal 16 sampai 22 Juli 2014. Selama kami memimpin, sudah pernah mengunjungi menghadiri sidang IPU di Genewa dipimpin oleh Pak Parlin dan kunjungan bilateral ke Vietnam dipimpin juga Pak Parlin menghadiri AIPA di Meksiko dipimpin oleh Ibu Erma Ranik. Terakhir, kunjungan bilateral di Kamboja dipimpin oleh Erma Ranik. Saya sendiri Ketua belum pernah berangkat. Ini mau mengikut pola kepemimpinan Pak Laode, dahulukan dulu Anggota. Rencananya baru rencana bulan September, tetapi keburu sudah ujung pun tidak ada waktu lagi. Oleh karena itu, di Kamboja teman-teman sudah bertemu dengan Mr. Tevemon dan ketua komite luar negeri. Ada dicapai kesepakatan bahwa senat Kamboja menyambut baik kehadiran DPD dan mengakui peranan Indonesia dalam membantu upaya perdamaian di Kamboja serta sebagai anggota ASEAN, Kamboja mengakui Indonesia sebagai negara yang ikut serta membangun ASEAN. Memberikan informasi mengenai senat Kamboja yang mulai dibentuk pada tahun 1999 dengan beranggotakan 61 orang yang terdiri dari 2 orang ditunjuk oleh national embassy, serta 57 orang yang dipilih melalui pemilihan komunal. Saat ini senat Kamboja sedang menjalankan mandat yang ketiga. Senat Kamboja mengharapkan bahwa DPD RI senantiasa melakukan kerja sama yang lebih konkret dalam bertukar informasi dan pengalaman di masing-masing negara. Dalam kesempatan tersebut, pimpinan delegasi DPD RI meminta dukungan dari senat Kamboja bagi pencalonan Indonesia untuk menjadi anggota di berbagai parlemen di tingkat regional maupun internasional. Menanggapai hal itu, mereka sangat menyambut baik dan bersedia untuk mendukung bahkan dalam bentuk MoU untuk bersama-sama Kamboja dan Indonesia memperjuangkan Indonesia menjadi pimpinan lembaga parlemen dunia. Yang kedua, kunjungan bilateral ke Vietnam dalam rangka memantapkan partisipasi DPD pada forum parlemen sekaligus memperkenalkan DPD, PHAL telah melaksanakan kunjungan bilateral ke Vietnam pada tanggal 6 sampai 12 Agustus 2014 dipimpin oleh Pak Parlindungan Purba. Dalam pertemuan ini, delegasi DPD RI menyampaikan penjelasan tentang fungsi dan kehadiran DPD. Bahkan, Vietnam dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi Luar Negeri Majelis Nasional atau parlemen Vietnam Mr. Nguyen Mantin. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Komisi Luar Negeri Majelis Nasional menyampaikan beberapa poin: 1) Vietnam sedang meningkatkan hubungan kerja sama strategis dan Indonesia. Oleh karena itu, segera disusun draf MoU sehingga pada peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Vietnam pada tahun 2015 dapat dimasukkan ke dalam agenda utama pada peringatan tersebut; 2) ... (mic mati, red.) bulan Maret 2015 di Vietnam, DPD dapat mengirimkan delegasinya pada tingkat pimpinan lembaga. Untuk itu, Majelis Nasional akan membuat undangan secara khusus kepada DPD dan DPR. Jadi, baru pertama kali nanti mungkin undangan ini langsung ke DPD yang selama ini semuanya melalui DPR. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Indonesia yang saya hormati, selama ini PHAL telah berperan aktif pada sidang-sidang maupun forum-forum internasional. Pada kurun waktu 2005 – 2009, delegasi DPD RI bersifat individu berperan aktif, khususnya pada organisasi anggota parlemen seperti IFPPD PNoWB (Parliamentary Network on The World Bank) dan seminar-seminar workshop. Khususnya PHAL menyampaikan terima kasih banyak kepada pimpinan DPD RI, khususnya Bapak Laode Ida yang telah berperan aktif pada kegiatan-kegiatan parlemen dunia. Selama periode ke-2 tahun 2009 – 2014, PHAL telah melaksanakan tugas sebagai alat kelengkapan yang berfungsi membina dan mengembangkan, meningkatkan hubungan persahabatan dengan senat lembaga dan pemerintah di luar negeri. Keikutsertaan pada forum parlemen senat dunia, antara lain di Inter Parliamentary Union (IPU), ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA), Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF) sebagai adviser, kemudian keikutsertaan DPD RI pada Parliamentary network on The World Bank (PNoWB) dan International Monetary Fund (IMF). Selain itu, guna meningkatkan hubungan baik antarnegara, DPD telah menandatangani MoU dengan Japan 31


Coorporation Agency (JICA) dan beberapa lembaga Internasional lainnya. Selanjutnya, menghadapi tugas-tugas ke depan, PHAL juga menyusun draf MoU dengan Rusia dan Argentina dan beberapa draf MoU sebagai pola atau prototipe untuk MoU dengan berbagai lembaga internasional. Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, mencermati dinamika dan perkembangan pembahasan tatib, maka ke depan PHAL atau akan bernama BKSP mendapatkan tugas baru, yaitu memfasilitasi segala upaya promosi penanaman modal daerah dengan investor asing melalui lembaga perwakilan negara sabahat. Untuk itu, kami mohon dukungan dari seluruh pimpinan DPD yang akan datang, pimpinan alat kelengkapan, dan anggota untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas BKSP pada Masa Sidang 2014 – 2015. Sebelum saya menutup laporan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama kita semuanya selama ini, khususnya kepada Pimpinan dan seluruh Anggota PHAL dan lebih khusus lagi pada DR. Laode Ida sebagai pimpinan yang membawahi PHAL yang selama ini telah bekerja sama dengan baik dan membawa nama baik DPD RI di lembaga parlemen internasional. Kepada Sekretariat Jenderal, kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas kerja sama selama ini dan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, perkenankan saya atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota PHAL menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Anggota PHAL yang masih ada, bila berkenan untuk ke depan bersama saya mendapatkan laporan terakhir ini dan masih ada beberapa orang, 3 orang, 4 orang. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, rekan-rekan Pimpinan dan Anggota PHAL lainnya, jadi semua ternyata ini semua masuk ya. Pimpinan PHAL ini selamat sekali lagi. Tetapi, ini bukan kalah atau menang. Kalau istilah kalah atau menang itu sebetulnya istilahnya pengikut. Kalau istilahnya pemimpin itu tetap menang, hanya suaranya tidak sampai kadangkala begitu. Kami persilakan kepada Kelompok DPD di MPR. Tidak hadir? Ini terakhir ya berarti, PURT terakhir ya, PURT. PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Kelompok terakhir. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Kelompok terakhir ya. Silakan, Pak. PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH. (KETUA PURT) Kalau tadi Pak Wayan pakai kaos biasa karena sibuk, saya juga siap jas, sibuk takut dipanggil Jokowi. Laporan PURT semuanya sudah dibagikan, jadi mungkin saya hanya 2, 3 halaman saja yang saya bacakan ini karena sampai 11 halaman ini. Bagaimana, setuju saja ya? Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh . Yang terhormat Pimpinan DPD, para Senator, hadirin yang berbahagia. Saya lanjut saja, saya kira semua sudah ada ini. Pada keanggotan DPD masa jabatan 2009 – 2014, PURT telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai amanat Undang-Undang dan Peraturan DPD 32


tentang Tata Tertib. Namun demikian, masih terdapat beberapa prioritas materi yang harus dilanjutkan pada periode keanggotaan PURT masa jabatan 2014 – 2019. Tercatat empat substansi utama yang masih menjadi persoalan dan harus ditindaklanjuti pada keanggotaan DPD berikutnya. Pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administrasi. Pimpinan dan Anggota lembaga tertinggi atau tinggi negara serta bekas Pimpinan lembaga tertinggi tinggi negara dan bekas Anggota lembaga tinggi negara hanya mengatur mengenai hak keuangan administratif lembaga negara yang terbentuk sebelum amandemen UndangUndang Dasar 1945. DPD yang terbentuk pasca-amandemen Undang-Undang Dasar 1945 hak keuangan hanya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang hak keuangan, administrasi dan seterusnya. Jadi, berarti hak keuangan DPD belum diatur oleh Undang-Undang. Untuk itu, DPD RI pada masa jabatan mendatang perlu mendorong komite atau PPUU untuk mengusulkan menyusun kembali Rancangan Undang-Undang usul dari DPD tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tersebut tentang mengatur para pejabat lembaga negara. Kedua, kemandirian dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran DPD. Salah satu persoalan utama dalam pengelolaan anggaran DPD RI selama dua periode adalah belum adanya kemandirian bagi DPD dalam mengelola anggaran. Dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 telah menegaskan mengenai kemandirian penyusunan anggaran MPR dan DPR. Namun, tidak mengatur adanya kemandirian penyusunan anggaran DPD. Jadi, untuk pekerjaan rumah DPD yang akan datang supaya ditegaskan mengenai kemandirian penyusunan anggaran untuk DPD. Berdasarkan undang-undang, sampai sekarang belum ada. Hal ini harus menjadi catatan untuk dapat diperjuangkan oleh Anggota DPD periode 2014 – 2019 agar ada kesetaraan antara tiga kamar parlemen Indonesia, yaitu MPR, DPR, dan DPD dalam hal kemandirian menyusun anggaran. Ketiga, berkenaan dengan pembentukan kantor DPD di ibu kota provinsi, yaitu satu pembangunan gedung kantor DPD dan dua lanjutan pengelolaan kantor sementara DPD, komunikasi politik Pimpinan DPD dan PURT periode mendatang harus terus dilakukan untuk lebih memberikan pemahaman kepada DPR atas urgensi pembangunan kantor permanen DPD di ibu kota provinsi sesuai amanat Pasal 252 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang merupakan perubahan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, masih mengatur bahwa Anggota DPD dalam menjalankan tugas di daerah pemilihannya mengingat adanya tuntutan dari Pemda provinsi yang telah menghibahkan tanah kepada DPD agar di atas tanah tersebut segera dibangun gedung kantor DPD di ibu kota provinsi. Langkah-langkah strategis dan konkret yang dilakukan oleh PURT DPD bersama dengan Sekretariat Jenderal DPD berkenaan dengan pembentukan kantor DPD RI di ibukota provinsi adalah terus melakukan upaya pendekatan kepada pemerintah provinsi untuk memberikan dukungan hibah tanah untuk membangunan gedung kantor permanen DPD RI di ibukota provinsi serta pinjam pakai aset untuk penyediaan kantor sementara DPD ibu kota provinsi sampai selesainya pembangunan gedung kantor permanen. Keempat, adanya kebutuhan pembangunan kantor DPD di ibu kota negara didasarkan pada kebutuhan bahwa hingga saat ini DPD RI secara sejak periode tahun 2004 sampai sekarang belum memiliki kantor permanen ruang kerja Anggota DPD, ruang persidangan Paripurna DPD. DPD pada masa jabatan 2014 – 2019 perlu memperjuangkan hal ini agar sosok kelembagaan DPD dapat lebih secara nyata dan sistem ketatanegaraan Indonesia berarti untuk periode yang akan datang. DPD harus memperjuangkan mempunyai kantor gedung, ruang rapat sendiri karena yang selama ini kita masih pinjam kepada MPR atau gedung MPR kita beli untuk DPD, balik nama. 33


Yang terhormat Pimpinan DPD, para Senator, dan hadirin yang berbahagia, apa yang telah dilakukan dan dihasilkan oleh PURT DPD pada masa jabatan tahun 2009 – 2014 adalah upaya optimal yang bisa dilakukan oleh PURT DPD mengingat kebijakan anggaran dan kerumahtanggaan DPD erat kaitannya dengan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan yang mengikat lebih luas di atasnya, seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan sebagainya. Dalam setiap pengambilan keputusan, PURT selalu berupaya berpedoman pada aturan hal ini agar akuntabilitas pelaksanaan kebijakan anggaran dan kerumahtanggaan dapat dilaksanakan secara tepat dan benar. Mengakhiri laporan melewati Tahun Sidang 2013 – 2014 yang mempunyai tugas menyusun laporan kinerja, PURT DPD periode tahun 2009 – 2014 perlu menyampaikan penghargaan yang setingi-tingginya kepada Pimpinan DPD RI, Pimpinan dan Anggota PURT DPD masa jabatan 2009 – 2014, serta para Pimpinan dan Anggota alat kelengkapan DPD RI, Kelompok DPD RI di MPR, dan Sekretariat Jenderal DPD atas kerja samanya yang baik sehingga pelaksanaan tugas PURT DPD pada masa jabatan 2009 – 2014 dapat berjalan dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan atas kerjasama dan dukungan yang diberikan, terutama kepada Komisi III DPR RI, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas sebagai mitra kerja strategis dalam lingkup perencana program dan anggaran DPD. Kami juga ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran Sekretariat Jenderal DPD atas dukungan tekhnis administratif dan keahlian yang diberikan kepada PURT masa jabatan 2009 – 2014 sehingga seluruh tugas dapat dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara. Pada kesempatan ini pula, kami ucapkan selamat bertugas kembali kepada Anggota DPD RI yang masa jabatan 2009 – 2014 dan terpilih kembali pada masa jabatan tahun 2014 – 2019. Kami berharap agar Anggota DPD yang terpilih kembali dapat lebih mengambil peran utama untuk kesinambungan kerja kelembagaan DPD pada masa jabatan yang akan datang. Kepada Anggota DPD RI masa jabatan 2009 – 2014 yang nasibnya tidak terpilih kembali, kami sangat percaya adalah sebuah keniscayaan bahwa untuk tokoh-tokoh daerah yang pernah menjadi seorang Senator republik ini tidak akan pernah mengenal kata purnatugas pengabdian tiada akhir karena pengabdian dan sumbangsih kita kepada bangsa dan negara masih dapat dilakukan dalam ruang-ruang bidang yang lain, tidak hanya di DPD. Sudah habis air matanya saya. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tergabung dengan alat kelengkapan lain saya kira tidak usahlah. Kesimpulannya sudah saya sampaikan, hanya kesampulannya saja yang belum. Masih ada tidak anggota PURT? Ada, ya maju ke depan. PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (SULBAR) kita sudah serahkan sepenuhnya kepada Ketua berfoto sendiri, menyerahkan sendiri. PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH. (KALSEL) Ya untuk PURT, saya mohon ke depan. Ya Pak John, Ibu Hanna, ini PURT ini tokohtokoh semua ini, PEMBICARA : INTSIAWATI AYUS, SH., MH. (RIAU) Banyak ya. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) 34


Terima kasih Pak Sofwat Hadi. Ini rekan sejak 10 tahun yang lalu tetap kritis sampai sekarang. Ketua PURT dan Pimpinan PURT serta rekan-rekan Senator Anggota PURT selesai, sudah itu rangkaian laporan alat-alat kelengkapan pada bagian terakhir. BK juga silakan, Pak. PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (DKI JAKARTA) Bismillahirrahmanirrahim, asssalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pimpinan dan rekan-rekan Senator yang saya hormati, laporan BK sebenarnya sangat simpel saja karena memang pekerjaannya juga lebih pada tataran kebijakan dalam rangka memelihara kehormatan lembaga maupun anggota. Seperti kita ketahui bahwa dua tugas pokok BK, yaitu penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan. Artinya, bersikap bersifat pasif. Yang kedua, penyempurnaan peraturan tata tertib. Yang ini praktis karena hal-hal yang biasanya bersifat krusial dan cukup komprehensif ya selama satu tahun ini diambil alih oleh pansus dan pansus kita dua kali terbentuk untuk itu. Ada hal yang saya kira hal baru yang cukup menggembirakan bahwa kita sekarang di dalam komunikasi DPRD-DPRD itu cukup hangat karena paling tidak ada kurang lebih 15 kali delegasi dari DPRD-DPRD provinsi kabupaten dan kota datang untuk meminta saran-saran atau bertukar pikiran. Jadi, artinya ada satu saluran baru karena biasanya kita salurkan ke daerah itu adalah pemerintah daerah, padahal pemerintahan daerah itu terdiri dari pemerintah daerah, gubernur dalam hal ini, bupati atau gubernur atau bupati, walikota dan DPRD-nya masing-masing. Kemudian, ada satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam soal pengaduan ini, bukan berarti tidak pernah ada. Ada juga pengaduan yang sengaja kami ambil kebijakan tentunya melihat persoalannya secara khusus bahwa kalau masalah ini diteruskan, padahal nantinya juga ujungnya itu bukan di lingkungan lembaga, tetapi harus keluar. Maka, kita ajak tukar pikiran pihak pengadu, apakah tidak sebaiknya ini ditarik saja atau karena kalau sudah didaftar itu harus diproses dan untuk menjaga kehormatan orang yang teradu, ini lebih baik kita selesaikan saja atau kadang-kadang saya pertemukan sehingga tidak memperpanjang masalah dan menjaga kehormatan karena memang tidak harus selesai di lingkungan kita. Ada satu contoh soal saja yang ingin saya kemukakan, misalnya ketika kita hangat-hangatnya menghadapi pilpres di mana anggota-anggota DPD itu terlibat mendukung pada salah satu calon atau kubu, ada pengaduan yaitu dari anggota sendiri yang kemudian saya lakukan tukar pikiran bahwa kalau persoalan ini diangkat, kita ini akan ribut satu sama lain, padahal persoalan ini akan berlalu juga. Nah, ini anggota yang bersangkutan bisa memahami sehingga laporannya ditarik. Jadi, itulah yang saya maksudkan bahwa ini lebih pada tataran kebijakan dan bagaimana kearifan menyelesaikan masalah yang memang tidak harus atau tidak mestinya harus ya diangkat. Tetapi, kalau harus diangkat pernah juga. Misalnya, kita panggil anggota-anggota anggota karena melibatkan nama baik lembaga. Ada juga orang luar yang kemudian kita adukan ke pihak yang berwajib. Saya kira, Pimpinan yang terhormat Bapak Wakil Ketua dan Ibu Wakil Ketua, itulah sekadarnya saya sebut saja sekadarnya karena memang bersifat sekadar, laporan formal yang saya sampaikan. Pada akhirnya, atas nama rekan-rekan anggota BK, di sini hadir saya kira tiga orang kalau tidak salah ini, ada Wakil Ketua Bapak Pendeta Jack, lalu ada Pak Azis Kahar, saya kira cuma bertiga kami yang hadir untuk sekarang ini. Dan, saya sendiri selama empat tahun menjadi anggota BK pernah absen 1 tahun, kemudian 3 tahun, praktis 3 tahun menjadi ketua tentu banyak sekali kekhilafan, kekurangan. Saya mohon dimaafkan sebesarbesarnya. Mudah mudahan Badan Kehormatan pada periode mulai besok ini akan banyak

35


lebih banyak lagi kearifan-kearifan baru di dalam rangka menjaga harkat dan martabat lembaga kita. Terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Pak Fatwa, Ketua Badan Kehormatan DPD Republik Indonesia. Saya kira ini bagian terakhir, kami undang Pimpinan kelompok DPD di MPR, sebenarnya untuk sekaligus menutup sidang Kelompok DPD di MPR di depan ini. Menyampaikan laporan sekaligus menutup siding Kelompok DPD di MPR di sini. Ya kasih laporan dulu sekaligus kami undang di sini untuk menutupnya. Saya kira itu yang kami bisa sampaikan untuk ya, PEMBICARA : Ir. MARHANY VICTOR POLY PUA (SEKRETARIS KELOMPOK DPD DI MPR) Berarti Pak Ketua Sidang Paripurna DPD diskors sebentar untuk sidang pleno Kelompok ya, begitu maksudnya? PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Saya kira begitu maksudnya. Jadi, kami Pimpinan DPD tadi saya undang dulu, kemudian saya skors untuk kemudian dilanjutkan sidang Kelompok DPD di MPR ya. Begitu ya. Kami undang rekan-rekan Ketua Kelompok DPD di MPR untuk mengambil tempat sekaligus menyampaikan laporan. Laporan dulu? PEMBICARA : INTSIAWATI AYUS, SH., MH. (WAKIL KETUA KELOMPOK DPD DI MPR) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Yang terhormat Pimpinan DPD RI, yang terhormat Bapak-Ibu Anggota DPD RI, Sekretariat dan jajarannya. Kelompok DPD di MPR RI selama dua periode 2004 – 2009 dan 2009 – 2014 telah berjuang secara maksimal untuk mewujudkan penataan sistem ketatanegaraan melalui usul perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945. Kelompok DPD di MPR RI senantiasa berinisiatif melakukan komunikasi politik dengan fraksi-fraksi dan alhamdulillah dua tahun lalu, proses politik dalam rangka penataan sistem ketatanegaraan telah bergulir di rumahnya, yaitu rumah MPR RI dengan terbentuknya Tim Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Singkat kata, rapat gabungan Pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan Kelompok DPD pada tanggal 18 Agustus menyepakati pembentukan tim finalisasi laporan kinerja pimpinan MPR yang mana laporan tersebut dibagi dalam dua kepanitiaan: Panitia Ad-hoc 1dan Panitia Ad-hoc 2. Perkembangan yang terjadi untuk di Panitia Ad-hoc 2 berjalan sangat baik sebagaimana kemarin melalui Sidang Paripurna ke-2 MPR tanggal 29 September 2014 dalam upaya melakukan penataan terhadap sistim ketatanegaraan, Panitia Ad-hoc 2 berhasil menyampaikan rekomendasi kepada MPR periode 2014 – 2019 adalah sebagai berikut. 1. Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada 36


2. 3.

4.

5.

6. 7.

nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan kesepakatan dasar untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia dan mempertegas sistem pemerintahan presidensial serta melakukan perubahan dengan cara adendum. Mmelakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan Negara Melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika secara melembaga melalui semua tingkat pendidikan nasional dalam rangka pembangunan karakter bangsa Membentuk badan yang secara fungsional bertugas mengkaji sistim ketatanegaraan dan memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika ke semua lembaga negara dan lapisan masyarakat. Mewujudkan akuntabilitas publik lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas dalam Sidang Tahunan MPR RI. Melakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum Negara. Memperkuat status hukum ketetapan MPRRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia.

Inilah rekomendasi singkat yang mengikat bagi Anggota MPR RI periode 2014 – 2019. Capaian Kelompok DPD hingga berada pada posisi sekarang tentulah tidak terlepas dari dukungan penasihat Kelompok DPD yang di sini adalah Pimpinan DPD RI, Pimpinan dan Anggota Kelompok DPD, dan dukungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Untuk itu, kami Kelompok DPD RI mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya bagi semua pihak yang telah membantu perjuangan Kelompok DPD hingga akhir periode ini. Selanjutnya, kami mewakili Pimpinan Kelompok DPD RI akan menyampaikan memoar lima tahun bakti 2009 – 2014 Kelompok DPD di MPR. Nanti akan kami serahkan, namun sebelumnya izinkan kami menggunakan Paripurna ini untuk mengucapkan terima kasih yang dalam kepada rekan kita sahabat kita di Kelompok DPD yang secara intensif tidak mengingat waktu, yang saya catat itu sudah empat hari berturut-turut pulang Subuh terus, paling cepat jam setengah empat selesai. Kepada yang terhormat Saudara kami Bambang Soeroso, yang terhormat Saudara kami Pak Dani Anwar, yang terhormat Saudara kami Bapak Wahidin Ismail, yang terhormat saudara kami Pak Marhany Poly Pua, yang luar biasa sahabat kami Bapak Sofwat Hadi, yang terhormat Saudara kami Bahar Buasan, yang terhormat Saudari kami Bu Ella Giri Komala, dan yang terhormat sahabat dan saudara kita Pak Abdurachman Lahabato, beliau tidak hadir. Mohon izin kenapa kami menyampaikan nama ini saja karena nama ini yang memang purna. Purna yang pergi meninggalkan kita, namun yang saya pribadi sangat terharu menghitung hari, menghitung jam, sampai menghitung menit, beliau-beliau yang saya sebutkan tadi tetap memenuhi jadwal pembahasan tanpa meninggalkan sedikit pun. Padahal, apa yang kita tuangkan dan kita jadikan dan kita dapat pada hari ini tidaklah untuk beliau-beliau yang langsung nanti akan menikmatinya. Izin, Pak Azis, saya mohon maaf ya. Cuma memang harus ada catatan, Pak Azis memang jarang masuk, maaf, maaf ini bahasa saudara saja. Itulah sahabat perjuangan, ini bahasa dari Pak Bambang Soeroso yang tidak pernah kita lupakan. Perpisahan ini memang harus terjadi bagi kami kepada sahabat-sahabat kami yang tiada henti yang tadi malam pun masih berkutat untuk menyusun berbagai pembahasan dengan DPR RI di sebelah. Maka dengan demikian, kami bisa menyampaikan kami tidak perlu cemas dengan 37


kata “perpisahan” karena kata “perpisahan” diperlukan sebelum kita untuk dapat bertemu kembali dan pertemuan itu pasti ada bagi para sahabat. Yakinlah, sahabat, cinta dan cita kita selalu bersatu. Kita akan bersatu selamanya dalam cahaya persahabatan. Terima kasih untuk kita semua. Terima kasih, semoga semangat ini terus ada. Wabillahitaufik walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Ibu Iin dan rekan-rekan dari Kelompok DPD di MPR. Di saat-saat yang mengesankan buat kita semua, sebetulnya ada yang tinggal, ada yang pergi, ada yang keluar ada yang masuk, itu soal biasa saja sebetulnya, soal alami dalam kehidupan. Tetapi, saya kira yang terpenting adalah hati kita semua bersih. Kita hilangkan semua yang tertinggal yang masih barangkali ada yang membekas, ada yang kurang indah, kurang enak, itu adalah manusiawi saja dan manusiawi juga harusnya ilahiyah juga harusnya ketika harus mengantarkan hidup kita untuk selalu bersih, dalam hati kita selalu bersih, saya kira itu. Saya akan undang teman-teman rekan-rekan dari Kelompok DPD di MPR. Saya akan skors sidang ini Sidang DPD, sekarang sidang Kelompok DPD di MPR. Sekali lagi, saya undang rekanrekan dan saya akan skors dan barangkali ketukan palu yang saya harus lakukan terakhir kali ini ketika saya memimpin sidang di DPD. Terima kasih. Ini saya persilakan kepada teman-teman. KETOK 1X PEMBICARA ; Ir. MARHANY VICTOR POLY PUA (SEKRETARIS KELOMPOK DPD DI MPR) Baiklah, Bapak-Ibu. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om swastyastu. Skors ini hanya mungkin 5 – 10 menit karena forum Sidang Pleno Kelompok dibutuhkan karena kita harus mengesahkan peraturan tata tertib tentang Kelompok DPD di MPR karena ini tidak diatur di tata tertib DPD dan di tata tertib MPR. Oleh karena itulah, maka Sidang Pleno ini akan langsung dipimpin Pak Ketua Pak Bambang Soeroso. Kami persilakan untuk membuka Ssidang Pleno dan memimpin rapat dengan agenda tunggal pengesahan peraturan tentang Kelompok DPD di MPR. Kepada Pak Ketua Pak Bambang, kami persilakan PIMPINAN SIDANG : Dipl. Ing. H. BAMBANG SOEROSO (KETUA KELOMPOK DPD DI MPR) Bismillahirrahmanirrahim Dengan izin yang terhormat Bapak dan Ibu negarawan Indonesia, Senator Indonesia, dan Anggota Kelompok Anggota DPD di MPR, maka Sidang Pleno Kelompok Anggota DPD pada hari ini Selasa tanggal 30 September 2014, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETOK 1X

38


Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore. Om swastyastu. Yang kami hormati Penasihat Kelompok Anggota DPD yang adalah juga Pimpinan DPD RI, yang saya sangat muliakan Bapak-Ibu sahabat seperjuangan negarawan Indonesia, Senator Indonesia, Anggota Kelompok Anggota DPD di MPR serta Saudara-saudara Sekretariat Jenderal dan hadirin yang berbahagia. Hari ini adalah hari Sidang Pleno Kelompok yang terakhir di penghujung pengabdian kita kepada negara dan bangsa sebagai senator kita untuk kita dengan agenda mengesahkan peraturan Kelompok DPD di MPR tentang tata tertib. Karena ini adalah merupakan bagian dari tugas konstitusional, untuk itu izinkanlah kami membacakan beberapa introduction terhadap rancangan dari peraturan tata tertib kita. Yang pertama, kita maklumi bersama bahwa dinamika politik telah menghasilkan acuan baru terhadap lembaga parlemen dengan lahirnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Implikasi dari adanya Undang-Undang MD3 itu adalah perlunya disesuaikan peraturan tata tertib lembaga-lembaga tersebut. Untuk diketahui kita bersama, peneysuaian terhadap tatib MPR telah dirumuskan oleh Panitia Ad-hoc MPR RI dan telah diputuskan menjadi Keputusan MPR RI pada Sidang Paripurna MPR RI tanggal 29 September 2014, satu hari yang lalu. Sementara itu, penyesuaian terhadap tatib DPD telah diambil putusannya melalui Sidang Paripurna DPD pada tanggal 18 Sepember 2014 dengan penyempurnaannya. Terkait dengan eksistensi Kelompok DPD sebagai bagian integral, ulangi sebagai bagian integral dari DPD, telah dipahami bersama bahwa tatib DPD telah membentuk alat kelengkapan baru, yakni Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan atau BPKK sebagai transformasi Kelompok DPD dalam kapasitasnya sebagai anggota DPD. Selanjutnya, sesuai Pasal 108 Ayat (2) Peraturan Tata Tertib DPD, pengaturan mengenai susunan Pimpinan Kelompok DPD di MPR, pelaksanaan tugas Kelompok DPD di MPR, termasuk mekanisme pemilihan bakal calon pimpinan MPR yang berasal dari unsur DPD, diatur secara internal dalam peraturan Kelompok DPD di MPR. Mekanisme internal tersebut telah dituangkan dalam rancangan peraturan Kelompok DPD di MPR tentang tata tertib yang telah disampaikan kepada Bapak dan Ibu yang terhormat Anggota Kelompok DPD di MPR pada hari ini Senin, maaf, pada kemarin Senin, tanggal 29 September 2014. Naskah peraturan Kelompok DPD di MPR tersebut telah disusun oleh tim kecil yang diamanatkan melalui Sidang Pleno Pimpinan Kelompok DPD di MPR pada tanggal 22 September 2014 yang lalu. Adapun kelompok kecil tersebut, yakni yang pertama adalah Prof. Jhon Pieris sebagai koordinator, Prof. Farouk Muhammad sebagai anggota, Afnan Hadi Kusumo anggota, Mohammad Asri Anas anggota, Muhammad Syukur anggota, Abdurahman Lahabato anggota, Abraham Liyanto anggota, Gusti Farida Hasan Aman anggota, dan saudara kami Litha Brent anggota. Selanjutnya, dapat kami informasikan bahwa dalam draf atau naskah peraturan Kelompok DPD di MPR tentang tata tertib mengandung muatan-muatan sebagai berikut. 1. Ketentuan umum 2. Susunan kedudukan dan tugas 3. Keanggotaan 4. Pimpinan kelompok DPD 5. Persidangan 6. Pengambilan keputusan

39


7. Tata cara pemilihan pimpinan kelompok DPD di MPR 8. Tata cara pemilihan bakal calon pimpinan MPR dari unsur DPD 9. Ketentuan penutup. Itulah pokok-pokok muatan yang terkandung di dalam rancangan peraturan Kelompok DPD tentang tata tertib hingga akhirnya hari ini kita harus mengesahkan apa-apa yang sudah dibahas secara mendalam siang dan malam, termasuk adalah apa-apa yang menjadi mekanisme kita untuk kita bisa melakukan operasionalisasi terhadap pengejawantahan dari ketentuan yang diamanatkan dalam Tatib MPR Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 demi semata-mata adalah untuk kepentingan masyarakat daerah, bangsa, dan Negara. Oleh karenanya, kami ingin menawarkan kepada Bapak-Ibu segera setelah ini adalah mengambil sebuah pengesahan. Apakah rancangan peraturan Kelompok DPD di MPR tentang tata tertib dapat kita sahkan pada Sidang Pleno Kelompok DPD pada hari ini? KETOK 2X Alhamdulillah, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, para sahabat seperjuangan ya. PEMBICARA : ELNINO M. HUSEIN MOHI. ST., M.Si. (GORONTALO) Pimpinan. Sudah ditutup ya, saya tidak apa-apa, cuma mungkin di sini forum yang cukup baik untuk saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama bahwa yang saya sampaikan ini mungkin tidak akan mengubah tatib, tetapi ada baiknya jika kita yang terpilih terpilih lagi dan juga masuk dalam Kelompok ini mengabarkan juga kepada saudara-saudara kita yang baru masuk ke DPD dan terutama yang ada di Kelompok untuk tetap misalnya melihat perwakilan dari provinsi-provinsi yang belum mendapatkan posisi pimpinan di alat kelengkapan komite maupun di alat kelengkapan yang lain karena Kelompok ini kan nanti terakhir. Dari sembilan pimpinan yang akan masuk ke Kelompok DPD itu juga memperhatikan itu. Artinya, untuk menjaga kebersamaan seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Kedua adalah bahwa Kelompok DPD ke depan mohon untuk selalu berkoordinasi dengan teman-teman anggota DPD yang besok pindah ke DPR di berbagai partai. Terima kasih. Semoga kebersamaan ini selalu ada dan pertemanan ini bisa bermanfaat untuk bangsa ini ke depan. Terima kasih. Assalamu’alaikum. PIMPINAN SIDANG : Dipl. Ing. H. BAMBANG SOEROSO (KETUA KELOMPOK DPD DI MPR) Exellent, sahabatku Elnino. Jadi, itu merupakan catatan-catatan yang nanti dalam perjalanan ke depan akan sangat kita perhatikan demi adalah sebuah persamaan kita dan di antara kita. Akhirnya, izinkanlah kami untuk menuutup Sidang Pleno Kelompok ini dengan beberapa ungkapan. Yang pertama adalah. PEMBICARA : Ir. H. ABD. AZIS QAHHAR MUDZAKKAR, M.Si. (SULSEL) Interupsi, Pimpinan. Terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 40


Memang kami yang tidak mengikuti perkembangan yang dibahas di tatib MPR ya tentu tadi prasangka baik saja bahwa semuanya sudah selesai. Tetapi, kami yang masih lanjut, saya pribadi dan mungkin sebagian teman-teman sama juga masih belum mengerti sebenarnya persisnya seperti apa yang tadi diketuk itu ya. Karena itu, harapan saya mungkin bisa dibagi hasil tertulisnya itu secepat-cepatnya supaya kami segera paham sebenarnya seperti apa nantinya yang akan kita lakukan, bagaimana prosesnya di DPD, dan bagaimana prosesnya di MPR. Jadi, saya pribadi dan boleh jadi banyak orang seperti seperti saya yang belum mengerti persis itu, baru dengar-dengar berita aja, ada 9, ada gimana, persisnya gimana itu yang saya belum paham. Jadi, saya kira ini apakah sekarang ini mau dijelaskan secara singkat secara lisan ataukah tentu saja yang kemudian yang sangat penting adalah secara tertulis sehingga kami yang masih lanjut itu benar-benar bisa paham. PIMPINAN SIDANG : Dipl. Ing. H. BAMBANG SOEROSO (KETUA KELOMPOK DPD DI MPR) Terima kasih atas ungkapannya Saudaraku Pak Azis. Jadi, naskah atau rancangan itu sudah kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu semenjak kemarin, Pak. Jadi, itu sudah rigid, rinci apa-apa yang terkandung di dalam rancangan itu. Saya kira kita semua sudah menerimanya dan nanti kalau ada Bapak pertanyaan dan sebagainya, nanti biarkan temanteman yang jadi tim kecil itu untuk menjelaskan lebih jelas lagi, tetapi di luar daripada Sidang ini. Kalau itu bisa disetujui Bapak dan Ibu. PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA) Pimpinan, mohon interupsi sedikit saja. Maaf saya mengganggu, tetapi karena ini saat terakhir saya ingin sampaikan. Bahwa, pertama saya pribadi ingin mengucapkan selamat juga kepada Pimpinan Kelompok dengan lika-liku, dengan perjuangan, dengan susah payah kita berupaya melakukan perubahan terhadap UUD 1945, baik gerakan di dalam maupun gerakan di luar. Luar biasa dan ini sudah bergema di seluruh Indonesia, terutama di perguruan tinggiperguruan tinggi. Diakui secara jujur atau tidak jujur, teman-teman di DPR RI juga sebenarnya sudah tergerak. Hanya karena egoisme politik, mereka merasa enggan untuk memberikan dukungan terhadap DPD ketika ini menjadi inisiatif daripada DPD. Ini artinya bahwa masih ada sandungan, masih ada halangan. Tetapi, dengan adanya Kelompok dan sudah dibentuk PAH ya di sana, ya itu sudah menjadi jembatan. Dan, inilah titik perjuangan yang kira-kira dapat ditekuni untuk bisa memformulasi semua keinginan daripada DPD dalam melakukan perubahan itu. Tetapi, tolong juga waspadai jangan sampai agenda perubahan kita yang sudah kita kaji dengan baik akan mengalami kemunduran ketika ada agenda-agenda politik yang mau mengembalikan Undang-Undang Dasar itu kepada titik yang mundur lagi. Itu pesan saya. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : Dipl. Ing. H. BAMBANG SOEROSO (KETUA KELOMPOK DPD DI MPR) Terima kasih, Pak Paulus. Jadi, secara dinamika, perjuangan kita, semua perjuangan Bapak dan Ibu sekalian adalah merupakan sebuah catatan sejarah. Ini akan menjadi kita di kemudian hari. Dengan catatan, apa yang sudah kita hasilkan maksimal, kata Bu Ayus hari ini, itu sejogjanya bisa dikawal terus, kemudian ditindaklanjuti oleh kawan-kawan yang nanti meneruskan ke depan pada periode 2014 – 2019. Saya ingin mempertegas kembali, hari ini atau kemarin itu semua fraksi-fraksi partai politik di MPR telah sepakat bulat untuk 41


mengagendakan amandemen itu pada periode ke depan pada masa pasca 2014 besok itu. Dan oleh karenanya, sekali lagi ini adalah hasil kerja kita semua, bukan hanya hasil kerja Pimpinan Kelompok karena kalau kami menyebut Anggota Kelompok berarti adalah Bapak dan Ibu seluruhnya adalah pejuang-pejuang terhadap amandemen itu yang tergabung di dalam Kelompok Anggota DPD di MPR. Oleh karenanya, kata akhir dari kami, saya agak terharu akhirnya dengan melihat suasana kebatinan kita yang seolah-olah kita ini akan berpisah besok lusa. Tetapi, saya ingin tegaskan secara fisik, secara emosional, kita tidak akan berpisah karena kita yang perjuangkan, karena kita yang perjuangkan adalah semata-mata demi untuk Indonesia yang lebih hebat ke depan melalui penataan sistem ketatanegaraan Indonesia dan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang Bapak-Ibu telah inisiasi semenjak tujuh tahun yang lalu. Bapak-Ibu telah memulai perjuangan ini dengan baik. Untuk itu, kita akan mengakhiri perjuangan ini dengan baik pula dengan kesuksesan di mana nanti pada agenda opportunity pertama pada masa sidang MPR, Sidang Umum MPR pasca 2014 akan dilakukan amendemen. Untuk itu, Bapak dan Ibu sekalian, dengan segala rasa keharuan kami, hati yang paling dalam dan sekaligus kebanggaan, kami ingin menyampaikan terima kasih yang setulustulusnya atas segala upaya kontribusi dari Saudara-saudaraku sekalian yang telah memberikan semangat yang tidak pernah berhenti, tidak pernah putus siang malam untuk perjuangan kita bersama ini. Terima kasih juga kami haturkan kepada penasihat kami Pak Irman, Pak Laode, Ibu Kanjeng Ratu Hemas yang senantiasa setiap saat selalu memberikan berbagai nasihat dan arahan daripada perjuangan kita. Terima kasih khususnya juga kepada kita semua. Justru kepada Bapak dan Ibu sekalianlah negarawan Indonesia yang telah mencerminkan betapa kenegarawanan dari senator Indonesia itu patut diajungkan jempol dan ini sudah mendapatkan apresiasi dari seluruh partai politik yang ada sekarang ini, termasuk adalah dari tokoh-tokoh di daerah kita. Kami terus terang dapatkan beribu sms, beribu BBM yang mengatakan bahwa teruskan perjuangan saudara-saudaraku di DPD untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam perspektif menguatkan kelembagaan kita. Terima kasih juga kepada khususnya adik-adikku seluruh Sekretariat Kelompok DPD yang dengan sampai dimarahi sama suaminya atau istrinya yang setiap hari pulang malam mendampingi kami pulang pagi untuk mendampingi kami dalam kerangka itu, termasuk kepada Sekretariat Jenderal Pak Sesjen yang juga telah memfasilitasi kita. Dan, lebih khusus lagi terima kasih ini juga akan kami sampaikan kepada seluruh para prominen ahli kita, akademisi kita yang setiap saat mengawal terhadap pembahasan-pembahasan yang sifatnya akademis dan empiris terhadap perjuangan kita di kemudian hari yang akan terjadi. Kalaulah kami di dalam memanagemen perjuangan ini melakukan kehilafan kekurangan aku prilaku kami tidak kami sengaja pastinya demi semata-mata untuk suksesnya perjuangan kita ke depan. Atas nama itu, atas nama Pimpinan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bapak-Ibu, kepada Bapak-Ibu sahabat perjuangan yang terpilih kembali secara terhormat untuk meneruskan perjuangan ini pada masa jabatan 2014 – 2019, kami ucapkan selamat, terus berjuang. Demikian pula kepada Bapak dan Ibu, sahabat yang tidak terpilih kembali secara bermartabat, kami ucapkan juga selamat untuk terus dengan tetap semangat memberikan pengabdiannya kepada negara dan bangsa. Sesungguhnya pengabdian Bapak dan Ibu para negarawan Indonesia Senator Indonesia masih amat sangat dibutuhkan bagi kemajuan bangsa dan negara tercinta. Sekali lagi, selamat berjuang, sahabat. Kami mempunyai moto, sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Terima kasih dan dengan izin Bapak dan Ibu sekalian, maka Sidang Pleno akhir Kelompok DPD dengan ini, oh Pak Farouk, silakan.

42


PEMBICARA : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (NTB) Interupsi sedikit. Pertama, mohon diwaspadai bahwa ini belum pernah kita presentasikan kepada anggota baru. Jadi, mohon sebelum ini sudah harus dibagi seperti tatib. Kemudian, kedua, di substansi mekanisme pemilihan pimpinan Kelompok, saya lihat-lihat ada kalimat yang tidak persis sama dengan mekanisme pemilihan di calon pimpinan, dalam arti pada waktu menyerap itu . Jadi, saya harapkan tidak diartikan di dalam Pasal 14 Ayat (10) dan berikutnya itu seolah-olah masing-masing wilayah memilih calonnya sendiri. Setiap pemilihan harus dalam secara keseluruhan. Jadi, di sini kan ada kalimatnya, nanti saya khawatirkan rancu. Setiap anggota itu memilih satu nama di wilayah tersebut, jadi bukan di wilayah memilih wilayahnya, tetapi tetap seluruhnya memilih calon dari wilayah. Sebenarnya di Pasal 16 itu sudah di kata-kata dari wilayah itu, tetapi rupanya di sini masih menggunakan kata “di”. Jadi, supaya kita pahami jangan sampai ada pengertian seperti itu. PIMPINAN SIDANG : Dipl. Ing. H. BAMBANG SOEROSO (KETUA KELOMPOK DPD DI MPR) Baik, Prof, terima kasih atas beberapa koreksinya. Tetapi, karena profesor adalah juga bagian dari tim kecil yang kemarin sudah kita bahas, mudah-mudahan catatan itu menjadi catatan kita bersama. Kemudian, terhadap mekanisme yang pada awal, kami akan segera mensosialisasikan peraturan tata tertib ini kepada kawan-kawan kita yang baru nanti akan hadir pada pasca besok. Baiklah, Bapak dan Ibu. PEMBICARA : Dr. H. RAHMAT SHAH (SUMUT) Saya sedikit saja, mohon izin. PIMPINAN SIDANG : Dipl. Ing. H. BAMBANG SOEROSO (KETUA KELOMPOK DPD DI MPR) Iya, silakan. PEMBICARA : Dr. H. RAHMAT SHAH (SUMUT) Saya juga sama dengan Pak Farouk. Karena anggota DPD yang masih meneruskan dan kebetulan pengurus Kelompok sudah mengerti apa itu Kelompok, sama seperti teman-teman tadi, tetapi mohon disosialisasikan kepada anggota baru. Dan, nanti menentukan tiga, bukan kita yang lama atau anggota DPD yang masih ada karena ada kesan teman-teman di luar menyampaikan sepertinya Kelompok ini milih satu kelompok di dalam dan pengurus sudah diarahkan kelompok-kelompok yang di dalam. Saya rasanya itu miris sendiri. Saya bilang, tidak perjuangan kami itu murni. Dan, saya lihat dari, saya kebetulan sudah terima bahannya itu beda yang kita putuskan tadi dengan putusan saat kami sidang yang sampai pagi dengan fraksi-fraksi di MPR. Saya rasa Ibu Iin juga hadir, Pak Asri juga hadir, tapi sangat beda. Jadi, jangan sampai, ini kita intern ya, jangan sampai keluar nanti beda, di sana tidak terima. Kedua, juga kita sudah komit tidak boleh terlambat memilih satu anggota. Kalau saran kami, tatib bagus, tetapi dijalankan juga mesti dengan baik dan transparan. Jangan sampai nanti kita meninggalkan sesuatu, kebetulan beberapa dari kita tidak di sini, yang meninggalkan sesuatu yang menjadi perpecahan di Kelompok kemudian hari. Mas Bambang sadari kemarin kita dua terharu bagaimana dulu Kelompok ini kurang dipandang, akhirnya sekarang sudah

43


nilainya tinggi, nilainya baik, dan fight kita juga ke DPR diakui. Bagaimana lima jam kita tidak mau mundur, ada Ibu Iin, ada Asri, dan lain-lain untuk 2, 3, dan lain-lain. Saya mohon titip itu saja, tolong disosialisasikan teman-teman anggota yang lama yang tidak pernah di Kelompok, tidak tahu Kelompok apa itu Kelompok, tahu. Sehingga, kalau ada yang ingin berbakti, ingin masuk, diberi kesempatan. Tetapi, jangan sudah menentukan kita orang siapa di MPR, siapa ketua kelompok, siapa pengurus kelompok. Saya mohon ini Pak Farouk dan teman-teman yang masih di dalam mengawal ini untuk keadilan. Mungkin demikian saja, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PEMBICARA : INTSIAWATI AYUS, SH., MH. (RIAU) Pimpinan, konkret saja, Pimpinan. Konkret biar bisa ditutup. PEMBICARA : JACOB JACK OSPARA, S.Th., M.Th. (MALUKU) Boleh satu lagi? PEMBICARA : INTSIAWATI AYUS, SH., MH. (RIAU) Yang mana dikasih? PEMBICARA : JACOB JACK OSPARA, S.Th., M.Th. (MALUKU) Saya. PIMPINAN SIDANG : Dipl. Ing. H. BAMBANG SOEROSO (KETUA KELOMPOK DPD DI MPR) Iya, Pak Pendeta, silakan. PEMBICARA : JACOB JACK OSPARA, S.Th., M.Th. (MALUKU) Saya dulu, Pak. Terima kasih, Pimpinan. Saya sangat menghargai tinggi apa yang Kelompok 33 orang kerjakan. Tetapi, juga saya harus menyatakan juga penyesalan saya bahwa selama lima tahun ini pertemuan dengan 132 anggota itu jarang kita lakukan. Hal itu mengakibatkan kemarin itu pembahasan tata tertib MPR dan lain-lain sebagainya itu ada banyak hal yang mestinya kita harus kasih koreksi, tapi oleh karena waktu tidak mungkin dikoreksi lagi. Maka, saya berharap siapa pun nanti yang memimpin Kelompok DPD di MPR nanti akan datang siapa pun itu ke 132 anggota itu harus tetap dianggap sebagai anggota-anggota MPR yang juga berhak untuk mengusulkan sesuatu yang baik untuk kepentingan DPD kita dan MPR pada umumnya. Apalagi, adanya rencana untuk meningkatkan peran MPR ini jadi lembaga tertinggi. Sudah banyak usul-usul dari para netizen sudah mulai menyatakan keraguan mereka dan menyatakan itu langkah mundur. Jadi, saya harap siapa pun yang akan datang mudahmudahan tetap memperhatikan suara rakyat, suara yang antara lain disuarakan oleh 132 anggota ini, jangan 33 orang saja, kepada 132 orang. Kemarin itu ketika kita membahas tata tertib itu di tata tertib DPD RI, banyak yang mempertanyakan itu. Ibu Iin antara lain yang menyatakan hal itu, meminta itu kalau bisa kita perhatikan. Saya termasuk orang yang mengatakan, 33 orang saja anggota MPR, bukan 132 orang yang selama ini kita rasakan. 44


Yang cuma kita rasakan adalah ambil uang sosialisasi 4 pilar. Lebih dari itu, tidak ada. Jadi karena itu, saya berharap sekali lagi, MPR RI periode 2014 – 2019 mudah-mudahan tidak mengulangi kesalahan yang sekarang ini, terutama dalam mekanisme menyerap aspirasi masyarakat dari 33 provinsi, bukan 33 orang, tapi 132 orang dengan mereka punya hak-. Kemarin saya kritik Pak Dani Anwar. Pak Dani, apakah itu tatib mengenai Pimpinan MPR sudah ditaruh belum? Dikasih mati sekali ayatnya jelas bahwa Pimpinan MPR itu terdiri daripada 5 orang, 3 di antaranya anggota DPR, 2 di antaranya DPD RI. Ternyata sekarang pemilihannya umum, jadi siapa saja. Dan, tidak bisa kita menghalangi kalau suatu saat DPD RI juga tidak diindahkan di dalam kepemimpinan MPR dengan adanya gonjangganjing perpolitikan seperti sekarang ini. Saya rasa itu nasihat saya yang terakhir karena saya juga minta nanti permisi. Saya dari luar tetap kawal republik ini lewat jalur saya sendiri. Saya kira terima kasih. Semoga Tuhan Yang Mahakuasa menyertai kita. PIMPINAN SIDANG : Dipl. Ing. H. BAMBANG SOEROSO (KETUA KELOMPOK DPD DI MPR) Terima kasih, Pak Pendeta Jack Ospara atas segala catatan-catatan sebagai nasihat kita. Ini adalah saya kira menjadi challenge kita ke depan nanti teman-teman yang akan meneruskan perjuangan ini. Saya kira akhirnya palu, oh Ibu Iin masih ada. PEMBICARA : INTSIAWATI AYUS, SH., MH. (RIAU) Baik, saya mencoba konkret saja, Pimpinan. Terima kasih kepada yang terhormat, Bapak-Ibu yang memberi catatan keras untuk Kelompok DPD di MPR. Pertama, menyangkut sosialisasi rancangan peraturan Kelompok ini, saya mohon melalui Pimpinan dan diteruskan kepada Sekretariat untuk memperhatikan atau mengoreksi lagi jadwal untuk besok yang memberikan waktu yang cukup untuk dan tentang Kelompok ini. Itu saya melihat kalau dalam koreksi saya ini memang harus diperhatikan lagi karena waktunya sangat kasip mengingat besok itu banyak agenda. Tentang Kelompok, mohon diperhatikan lagi waktunya. Itu satu. Terus yang kedua, terima kasih Pak Jacob yang selalu saya panggil Om Jacob, terima kasih koreksinya untuk menjadi catatan kami dan insya Allah kami tetap masih dipercaya untuk berada di Pimpinan Kelompok. Maka, kinerja pleno Kelompok ini insya Allah ke depan dapat kita lakukan secara agenda tetap dan tidak ada hanya di awal atau pun di akhir. Kinerja ini nanti akan kita susun lagi dan menjadi catatan selanjutnya dalam tata tertib Kelompok DPD. Yang ketiga, kita tidak akan terlepas kepada rekan-rekan yang terhormat yang sudah yang akan meninggalkan kita, namun tetap akan berada bersama kita. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : Dipl. Ing. H. BAMBANG SOEROSO (KETUA KELOMPOK DPD DI MPR) Terima kasih Ayu-ku Ayus. Ya, Pak Litha Brent. PEMBICARA : LITHA BRENT, SE. (SULSEL) Pimpinan, 108 dari Sulawesi Selatan adalah juga sebagai anggota Kelompok. Tetapi, selama ini menjadi anggota Kelompok, kayaknya tidak pernah saya memberikan suara saya 45


untuk didengar oleh yang lainnya karena tidak kesempatan untuk dalam pertemuan itu. Seperti diuraikan oleh Pak Jack tadi bahwa selama dialami beberapa waktu yang lalu, saya pun sebagai anggota tidak merasa memberikan suatu pendapat di dalam suatu pertemuan di Kelompok. Jadi, aspirasi ini tidak tersalurkan walaupun ini didudukkan bahwa 132 anggota ini adalah akan diberikan kesempatan menyerahkan sebagai anggota Kelompok. Itu yang saya pesankan sebelum kita mengakhiri keberadaan kita di Kelompok ini, saya menyampaikan supaya kedengaran suara saya juga dalam kesempatan ini. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : Dipl. Ing. H. BAMBANG SOEROSO (KETUA KELOMPOK DPD DI MPR) Baik, Pak Litha Brent saya kira seorang yang terakhir yang ikut memberikan catatancatatan kritis dan kekritikan itu saya dengan hati yang sangat legowo saya terima sebagai sebuah catatan untuk kemajuan dan eksistensi Kelompok ke depan. Akhirnya, yang pasti saya akan merasa sangat kehilangan sekali Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi, tadi saya sudah ungkapkan di depan, saya tidak akan pernah kehilangan Bapak dan Ibu sekalian karena saya akan ada tetap di belakang Bapak dan Ibu sekalian meskipun di wilayah pengabdian yang lain. Untuk itu, atas izin Bapak dan Ibu sekalian, maka Sidang Pleno Kelompok Anggota DPD pada hari ini Selasa tanggal 30 September 2014 dengan ucapan alhamdulillah kami tutup. KETOK 3X

Terima kasih. Asalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Om shanty shanty shanty om. Demikian sidang Kelompok dan akan dilanjutkan lagi oleh Pimpinan DPD untuk sidang DPD. PEMBICARA ; Ir. MARHANY VICTOR POLY PUA (SEKRETARIS KELOMPOK DPD DI MPR) Demikian, sidang Kelompok dan akan dilanjutkan lagi oleh Pimpinan DPD untuk sidang DPD. PEMBICARA : INTSIAWATI AYUS, SH., MH. (RIAU) Ini minta foto juga Kelompok. Ayo tunjukkan jumlah anggota Kelompok, merapat ke podium, foto. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Pak Bambang Soeroso dan Pak Marhany Pua Ketua Pimpinan Kelompok DPD di MPR. Skors saya cabut kembali dan sekaligus sidang kami lanjutkan.

46


SKORS DICABUT PUKUL 16.55 WIB

KETOK 1X Saya kira pada bagian terakhir ini, saya akan minta dengan hormat Ibu Ratu untuk menyampaikan catatan penutup kita dalam sidang kali ini. Kami silakan, Bu. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Ya, terima kasih, Pak Laode. Ini namanya bagi-bagi kerja. Yang saya hormati, kita selanjutnya pada kesempatan ini tentu kami untuk menyampaikan refleksi pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI selama lima tahun ini diharapkan refleksi ini selain masyarakat memperoleh informasi yang tepat, juga dapat menjadi bahan koreksi sekaligus upaya dalam peningkatan kerja lembaga DPD RI untuk periode mendatang. Dalam kurun waktu 2009 – 2014, DPD RI melalui alat kelengkapannya telah berhasil memberi warna yang cukup signifikan dalam memperkuat hubungan kedudukan, peranan, dan kewenangan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wujud eksistensi pemenuhan tugas konstitusional DPD RI tercermin dalam hasil kinerjanya. Pada periode kedua, DPD RI telah menghasilkan sebanyak 317 keputusan yang terdiri atas 4 keputusan tentang usul program legislasi nasional atau Prolegnas, 38 keputusan tentang Rancangan Undang-Undang, 88 keputusan tentang hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, 146 keputusan tentang pandangan dan pendapat terhadap Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dan atau Presiden, 10 keputusan tentang pertimbangan terhadap APBN, pajak, agama, dan pendidikan, 29 keputusan tentang pertimbangan terkait anggaran, dan 5 hasil rekomendasi DPD terkait masalah faktual masyarakat. Hasil ini jauh meningkat dibanding periode sebelumnya yang hasilnya sebanyak 196 keputusan. Sebagai lembaga legislatif, DPD RI menyadari bahwa suatu sistem legislasi harus benar-benar mampu berpihak kepada kepentingan rakyat. Untuk memenuhi hak tersebut, DPD terus berpartisipasi secara aktif dalam menyusun program legislasi nasional. Sebagai instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang, saya ulangi, untuk memenuhi hal tersebut, DPD terus berpartisipasi secara aktif dalam menyusun program legislasi nasional sebagai instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang terencana, terpadu dan sistematis. Hal ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 telah mengembalikan kewenangan DPD sesuai UndangUndang Negara Republik Indonesia 1945 yang selama ini tidak diakomodir oleh UndangUndang MD3. Selama periode 2009 – 2014, dari 137 judul Rancangan Undang-Undang dalam usul Prolegnas DPD, 64 judul RUU di antaranya masuk ke dalam prioritas Prolegnas. Ke depan, DPD berharap penyusunan Prolegnas dapat memberi jawaban urgency pembentukan undang-undang seperti undang-undang apa yang perlu dan undang-undang apa yang seharusnya dibuat, mengapa dibuat, apa yang akan diatur dan arah yang dituju, serta kapan diwujudkan sehingga undang-undang dapat secara tepat memberikan solusi permasalahan yang dihadapi rakyat. Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPD telah menyusun Rancangan Undang-Undang sesuai kewenangan DPD dan telah disampaikan kepada DPR. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, DPD terus berupaya merumuskan Rancangan Undang-Undang dan mampu menjawab berbagai persoalan rakyat dan daerah secara tepat demi terwujudnya pembangunan yang merata. Sebagai contoh pada tahun 2010, DPD RI telah menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan Yogyakarta. Namun, RUU tersebut baru disahkan pada tahun 2012. Perhatian DPD dalam menyusun RUU tentang Keistimewaan 47


Yogyakarta merupakan upaya agar kebijakan nasional tidak menghalangi keberlangsungan kearifan lokal masyarakat daerah sebagai bagian sejarah yang telah menghantarkan terbentuknya NKRI. Lain daripada itu, DPD juga berpendapat bahwa keberlangsungan NKRI hanya dapat dijaga dengan menghargai jerih payah daerah sebagai inti NKRI itu sendiri. Selain RUU tersebut, dalam periode kedua keanggotaan, DPD juga telah menyusun beberapa RUU yang memuat materi-materi tertentu agar kepentingan daerah lebih diperhatikan sebagai bagian holistik dari kebijakan di tingkat pusat. RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah, RUU tentang Pemerintah Daerah, RUU tentang Desa, dan RUU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan bentuk sumbangsih DPD dalam penataan dan peningkatan mutu pelaksanaan roda pemerintahan di daerah. Di samping itu, untuk perbaikan pelaksanaan pemerintah di daerah, RUU tentang Pengelolaan Daerah Perbatasan, RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan, RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta RUU tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah juga telah disusun agar penyelenggaraan pemerintah daerah lebih diperkuat, merata, dan mampu menjangkau sampai kepada wilayah-wilayah terdepan yang menjadi beranda sekaligus penjaga harkat martabat bangsa di mata dunia. Untuk merespons kegelisahan daerah dalam menghadapi berbagai permasalahan di tengah masyarakat, juga telah disusun beberapa RUU, seperti RUU tentang Pengadilan Agraria, RUU tentang Hak Atas Tanah, RUU tentang Jalan, RUU tentang Mineral dan Batubara, RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, RUU tentang Penanaman Modal, RUU tentang Perkebunan, dan RUU tentang Kepariwisataan adalah contoh RUU usul DPD pada periode ini yang diharapkan dapat menjadi jawaban permasalahan yang dihadapi masyarakat sekaligus menjadi pegangan daerah dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada akhir masa bakti periode kedua ini, kita patut bersyukur bahwa Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPD RI, yaitu RUU tentang Kelautan yang telah dibahas secara tripartit antara DPD, Presiden, dan DPR. RUU Kelautan tersebut telah diputuskan dalam Sidang Paripurna DPR RI tadi malam. Hal ini merupakan sejarah dan terobosan DPD dalam memperjuangan kewenangannya selama ini untuk dapat mengusulkan dan membahas suatu RUU. Meskipun saat ini DPD tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan tingkat 2, kita harus mengapresiasi DPR dan pemerintah yang sudah menindaklanjuti dan menyetujui usul inisiatif DPD. Sidang Dewan yang mulia, pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki DPD dilakukan dalam bentuk pengawasan atas pelaksanaan undang-undang agar pelaksanaan undang-undang tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPD RI selalu melibatkan stake holder sehingga kondisi kekinian dari dampak pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah dapat diketahui. Fungsi pengawasan dilakukan dengan dilandasi mekanisme sebagaimana yang diatur dalam peraturan DPD RI Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan DPD RI diharapkan mampu pula mereduksi inkonsistensi undang-undang maupun peraturan dengan aturan teknis di lapangan. Tidak dapat dipungkiri selama melaksanakan fungsi pengawasan, DPD RI seringkali masih menemukan ketidaksesuaian peraturan dengan pelaksanaan di lapangan sehingga memunculkan celah hukum yang justru merugikan masyarakat. Pada kurun waktu 2009 – 2014, dari hasil pengawasan yang dilakukan, kami memberi catatan kepada beberapa hasil pengawasan mengingat besarnya efek pelaksanaan undang-undang tersebut bagi rakyat dan daerah. Sebagai contoh pengawasan atas pelaksanaan UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional. Dari hasil pengawasan yang telah dilakukan, DPD menilai pemerintah masih perlu memperbaiki sistem pendidikan secara menyeluruh, baik pada pelaksanaan ujian nasional, kurikulum sekolah, ketersediaan dan pemerataan tenaga pengajar di setiap daerah, serta status kepegawaian tenaga pengajar, terlebih yang berada di daerah-daerah terpencil. Hari ini juga telah ditindaklanjuti DPD melalui pembentukan panitia 48


khusus yang menghasilkan resolusi DPD RI atas permasalahan buruh di Indonesia. Selain itu, DPD juga secara berkesinambungan melakukan pengawasan terhadap penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri serta pelaksanaan ibadah haji. DPD menilai pada kedua persoalan ini masih membutuhkan banyak perbaikan karena selain merupakan tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, persoalan ini juga merupakan gambaran kemampuan pemerintah dalam menjaga harkat martabat bangsa di mata dunia. Pada periode ini, DPD juga menaruh perhatian terhadap pelaksanaan pengelolaan pertambangan di Indonesia. Kita ketahui bersama masih tingginya ketergantungan penerimaan dari sektor pertambangan dan banyaknya kendala serta persoalan dalam pengelolaan pertambangan perlu mendapatkan solusi yang tepat untuk pengentasan permasalahan tersebut. DPD juga telah melakukan beberapa pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, serta panas bumi. Pada puncaknya, sebagai jawaban konkret adalah: 1) persoalan pertambangan, DPD membentuk panitia khusus pertambangan telah memberikan rekomendasi tentang grand design pertambahan nasional sebagai masukan kepada pemerintah. DPD berharap melalui rekomendasi tersebut, rakyat dan daerah, khususnya pada daerah yang memiliki potensi kekayaan tambang dapat memanfaatkan secara maksimal demi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Sidang Dewan yang mulia, dalam membangun sinergitas antara DPD RI, DPR RI, dan pemerintah, dalam pembentukan undang-undang, DPD RI juga telah memberikan pandangan dan pendapat terhadap RUU, baik yang berasal dari DPR maupun pemerintah. Diharapkan pula melalui peran DPD dalam memberikan pandangan dan pendapat terhadap Rancangan Undang-Undang dapat lebih memperkaya muatan undang-undang yang mampu mengakomodir kebutuhan daerah. Mewujudkan hal tersebut, pandangan dan pendapat yang diberikan DPD secara umum terbagi menjadi dua, yaitu pandangan dan pendapat terhadap pembentukan provinsi/kabupaten/kota dan pandangan dan pendapat terhadap RUU tertentu lainnya. DPD menyadari pembentukan provinsi/kabupaten/kota merupakan upaya semakin mendekatkan masyarakat kepada pemerintahnya sehingga pelayanan dapat diberikan dengan maksimal. Namun, dari kajian yang dilakukan DPD, sering ditemukan gejolak masyarakat menyangkut ketidakpuasan atas beberapa masalah, di antaranya tarik menarik kedudukan ibukota, sengketa perbatasan, cakupan wilayah, kepentingan politik di tingkat lokal, persyaratan administratif yang belum lengkap yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan pertikaian. Untuk itu, DPD meminta kepada daerah calon pemekaran maupun pemerintah dalam mengajukan usul pemekaran tentua tetap mengedepankan prinsip-prinsip pemenuhan kesejahteraan rakyat. Untuk pandangan dan pendapat terhadap RUU tertentu, DPD telah menghasilkan beberapa keputusan pandangan dan pendapat terhadap RUU, antara lain RUU yang mengatur tentang pencegahan dan pembatasan perusakan hutan, perlindungan, dan pemberdayaan petani, pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan penanganan fakir miskin. Sidang Dewan yang mulia, selain yang telah kami sampaikan, tentu ada produk legislasi yang telah dihasilkan pada periode ke-2 keanggotaan ini adalah pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan APBN dan non-APBN yaitu pajak, pendidikan dan agama serta pertimbangan berkaitan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk pertimbangan yang berkaitan dengan APBN, selama 5 tahun ini DPD selalu memberikan pertimbangan terhadap RUU tentang Rancangan APBN. APBN perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Melalui pertimbangan ini diharapkan dapat mewujudkan postur APBN yang pro terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah. Tidak dapat dipungkiri, ketergantungan daerah-daerah terhadap anggaran pembangunan di dalam APBN masih juga cukup tinggi, baik dalam bentuk dana 49


perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian sehingga perlu mendapatkan perhatian dari para wakil-wakil daerah di tingkat pusat. Untuk materi non-APBN di dalam lingkup materi yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, DPD telah memberikan pertimbangan, antara lain pertimbangan terhadap RUU tentang Zakat, Infak dan Shodaqah, RUU tentang Pendidikan Tinggi, RUU tentang Pendidikan Kedokteran, RUU tentang Jaminan Produk Halal, RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dan RUU tentang Kesehatan Jiwa. Sedangkan, untuk pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan BPK RI DPD secara berkesinambungan memberikan masukan terhadap hasil pemeriksaan BPK setiap semester tahun berjalan dan hasil pemeriksaan tentang laporan keuangan pemerintah. Selain produk legislasi yang telah kami sampaikan tadi, selama 5 tahun terakhir DPD juga konsisten terhadap perjuangan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia pascakeberhasilan para pejuang-pejuang reformasi di tahun ‘98 yang mengubah konstalasi bernegara kita masih terus berupaya menyempurnakan sistem ketatanegaraan. Upaya-upaya tersebut ditempuh DPD dengan terus mendorong MPR untuk melakukan kajian sistem ketatanegaraan sebagai materi dalam upaya memperkuat urgensi penyempurnaan UndangUndang Negara Republik Indonesia 1945. Dinamika kehidupan berbangsa selama ini diakui membutuhkan landasan hukum yang dijamin dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang selama ini bentuk ter-cover secara sempurna. Ke depan, DPD berharap dapat lebih banyak masukan dan dukungan dalam upaya pencapaian agenda tersebut. Seiring dengan itu, pada akhir masa jabatan 2009 – 2014, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah membuat keputusan tentang rekomendasi MPR RI di mana salah satu poin pentingnya adalah merekomendasi penguatan wewenang DPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi untuk mengusulkan membahas, menyetujui RUU tertentu, melaksanakan fungsi anggaran bersama DPR dan pemerintah, serta melaksanakan fungsi pengawasan atas undangundang dimaksud. Rekomendasi MPR tersebut akan menjadi motivasi sekaligus menjadi tantangan bagi anggota DPD RI periode 2014 – 2019. Di sisi lain, upaya penyempurnaan sistem ketatanegaraan dengan penguatan sistem check and balances di ranah legislatif Indonesia telah ditempuh dengan pengajuan uji materi atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Pengajuan uji materi yang dilakukan bukan bertujuan untuk mengembalikan kewenangan DPD sebagai bentuk ego kelembagaan semata, namun lebih dari pada itu uji materi yang dilakukan dilandasi dengan niat luhur agar terbuka ruang bagi daerah untuk lebih berperan dalam kancah di tingkat nasional sekaligus mengembalikan marwah daerah sebagai simpul pengikat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi harga mati. Secara konstitusional, hal tersebut telah terwujud dengan ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 pada tanggal 27 Maret 2013. Namun, pada praktiknya masih dibutuhkan komitmen dari setiap elemen bangsa. Polemik tentang kewenangan DPD di dalam undang-undang kembali muncul saat disahkannya Undang-Undang MD3 yang baru Nomor 17 Tahun 2014 Undang-Undang Pengganti yang diharapkan mampu menyempurnakan kekurangan sekaligus mengakomodir keputusan Mahkamah Konstitusi nyatanya belum sepenuhnya menunjukkan upaya tersebut. Karenanya, pada tahun 2014, DPD kembali mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang MD3 dengan nomor permohonan 79/PUU-XII/2014. Substansi permohonan yang diajukan ditujukan agar mahkamah dapat mengakomodir kerugian konstitusional DPD sebagai corong aspirasi daerah di tingkat pusat. Selain daripada itu, dalam kurun waktu 2009 – 2014 ini, DPD terus berupaya melakukan penguatan kerja sama dengan berbagai lembaga, baik dalam maupun luar negeri. Berbagai berbagai nota kesepahaman juga telah diratifikasi antara lain berbagai lembaga seperti KPK, ANRI, KADIN, KOMNASHAM, KPAI, APKASI, APEKSI dan lembaga lainlainnya sebagai bagian peningkatan kapasitas kelembagaan DPD RI. Selain itu, DPD juga 50


turut berpartisipasi dalam organisasi parlemen internasional, seperti APA, IPA, IPU dan APBF. DPD juga telah melakukan kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional seperti United Nations Development Programme (UNDP) Japan International Coorporation Agency (JICA), Center of Democratic Institution (CDI), Australia Westminster Foundation for Democracy (WFD), dan lainnya sehingga dapat meningkatkan kualitas produk legislasi dan kerja kelembagaan dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Dalam upaya memperkuat dukungan fungsi-fungsi lembaga legislative, DPD terus berupaya memperkuat instrumeninstrumen teknis pendukung, seperti Law Center, Budget Office, dan resources data yang dilaksanakan oleh jajaran Sekretariat Jenderal ditambah dengan tenaga profesional outsourcing serta bekerja sama dengan unsur-unsur daerah, seperti perguruan tinggi, Bappeda, sekretariat pemda provinsi. Sejalan dengan itu Sekretariat Jenderal juga telah melakukan penataan Sekretariat Jenderal agar semakin kuat dan lebih professional melalui penataan organisasi dan personel. Pada periode tahun 2009 – 2014 DPD RI juga memiliki gugus tugas, yaitu Task Force untuk bantuan kemanusiaan korban bencana nasional yang saya ketuai sendiri. Dalam 5 tahun masa baktinya, total dana Task Force yang telah berhasil dihimpun dari rekan-rekan senator sebesar Rp3.902.426.905, sedangkan total dana yang disalurkan sebesar Rp3.545. 763.741, dengan saldo akhir sebesar Rp356.663.164. Secara rinci laporan penggunaan dana bencana tersebut telah dibagikan kepada seluruh anggota DPD RI pada Sidang Paripurna kali ini. Selain itu, pada Sidang Paripurna ini perlu pula kita sepakati bahwa saldo dana yang ada selanjutnya akan dikelola oleh Task Force untuk bencana pada periode anggota 2014 – 2019 sehingga program bantuan bencana dari DPD dapat terus bergulir ke daerah. Setuju? Sidang Dewan yang mulia, sebelum menutup siding, kami informasikan pula setelah pelaksanaan Sidang Paripurna DPD ini kita akan melanjutkan dengan sidang pleno Kelompok yang sudah dilakukan tadi. Dengan demikian, hal-hal yang dapat kami sampaikan sebagai penutup, kami atas nama Pimpinan mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan kerja keras pimpinan dan anggota alat-alat kelengkapan dan Kelompok DPD serta seluruh anggota DPD meskipun dengan kewenangan yang terbatas telah menghasilkan banyak produk politik. Ke depan, kita berharap langkah kerja dan prestasi yang telah dicapai dapat ditingkatkan pada periode berikutnya. Semoga dalam pelaksanaan tugas DPD ke depan berjalan dengan lebih baik dan lancar serta senantiasa mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Mengakhiri seluruh rangkaian sidang paripurna ini, marilah kita berdoa untuk kebaikan dan keselamatan bangsa. Semoga sukses mengiringi kita semua. Berkenan dengan hal tersebut, mohon kesediaan Saudara Muhyi atau sudah pulang atau sedang sholat? PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (DKI JAKARTA) Lagi salat. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Bapak H. Lalu Abdul Muhyi Abidin. Pak Fatwa masih ada? Pak Ustadz Azis? Ada Pak Fatwa. Pak Azis. Terima kasih. Semoga bisa menutup doa dan dengan doa. Menutup terakhir dengan doa. PEMBICARA : Ir. H. ABD. AZIS QAHHAR MUDZAKKAR, M.Si. (SULSEL) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan doa dalam cara Islam. Kepada teman-teman lain diharap menyesuaikan. 51


Audzubillahiminasyaitonirojim. Bismillahirohmanirohim. Alhamdulillahirabbil 'alamin was salatu was salamu 'ala rassullilah sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Robbana dholamna anfusana wailam tagfirlana watarhamana lana kunnana minal khosirin. Rabbana la tu' akhizna in nasina au akhta 'na, rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal-lazina min qablina, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa 'fu 'anna, wagfir lana, warhamna, anta maulana fansurna 'alal-qaumil-kafirin. Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami. Kami sangat sadar bahwa sepanjang kami berada di gedung ini dalam kapasitas kami sebagai anggota dewan yang mendapatkan amanah dari rakyat, amanah dari daerah, dan bahkan juga amanah dari Engkau Ya Allah. Tentu sangat banyak kekurangan dan kesalahan, kekeliruan dan kekhilafan kami, baik yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja dan karena itu ya Allah kami sangat mengharapkan ampunan-Mu. Kami sadar bahwa betapa pun besarnya dosa-dosa dan kesalahan kami, ampunan-Mu jauh lebih besar daripada dosa dan kesalahan kami. Allahumma Ya Allah. Kami juga sadar bahwa keberadaan kami di sini, interaksi kami dengan sesama anggota juga penuh dengan kekurangan-kekurangan dan bahkan sebagian di antara teman kami sejak kami berada di sini ada yang telah mendahului kami mungkin ada di antaranya yang tidak sempat kami saling memaafkan dan tidak mungkin lagi kami saling memaafkan dengan mereka, maka karena itu Ya Allah kami kembalikan kepada-Mu itu juga kiranya memaafkan kesalahan-kesalahan kami kepada saudara-saudara kami yang tidak sempat kami saling memaafkan atau bahkan juga di antara kami yang sesungguhnya masih bersama-sama, tapi juga tidak sempat saling memaafkan termasuk pada saat ini karena tidak semuanya hadir tempat ini Allahumma Ya Allah. Kepada saudara-saudara kami yang sebentar lagi akan meninggalkan gedung ini karena tidak lagi melanjutkan sebagai anggota dewan, kiranya Engkau memberi jalan yang jauh lebih baik kepentingan hidupnya baik secara pribadi keluarga dan terutama dalam peran kebangsaan dalam perjalanan hidupnya yang masih tersisa. Demikian pula ya Allah kepada kami yang masih akan melanjutkan perjuangan di tempat ini kiranya Engkau memberikan kami kekuatan, memberikan kami kecerdasan, memberikan kami kejujuran untuk mengemban amanah sehingga amanah ini kami bisa laksanakan dengan baik ke depan. Allahumma arinal-haqqa haqqan warzuqnat-tiba'ah wa arinal-batila batilan warzuqnaj-tinabah. Allahumma Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran dan berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakannya. Allahumma Ya Allahm, perlihatkan pula kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan dari berikanlah kami kekuatan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhiroti hasanah waqina 'adzabannar. Allahumma amin wassallahu muhammadin wa ali wa sabri salam Subhana rabbika rabbi l'izzati 'amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Pak Azis yang sudah berkenan membacakan doa sebagai penutup. Tentu Bapak dan Ibu para senator yang saya hormati, tentu atas nama kami bertiga: Pak Irman Gusman, Pak Laode, dan saya apabila di dalam selama kita bergaul bagi Anggota DPD yang akan meninggal kami, tentu kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama lima tahun dalam pergaulan kami melakukan hal-hal yang kurang berkenan. Dan, tentu bagi Bapak dan Ibu yang nanti akan melanjutkan tentu pada kesempatan ini pula

52


semoga Bapak-Ibu selalu dalam keadaan sehat wal afiat karena besok masih mempunyai tugas ini yang berat. Saya kira akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillah, kami tutup Sidang Paripurna Ke-19 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Selamat bekerja dan terus berjuang demi Indonesia yang lebih baik. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanty shanty shanty om.

KETOK 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 17.30 WIB

53


DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-19 MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Recommend Documents