DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-2 MASA SIDANG I TAHUN SIDANG

Nomor : DPD.220/SP/2/2011

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ----------RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-2 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2011-2012 I. 1. 2. 3. 4. 5.

KETERANGAN Hari Tanggal Waktu Tempat Pimpinan Sidang

: : : : :

Jumat 19 Agustus 2011 14.05 WIB – Selesai GEDUNG NUSANTARA V Pimpinan DPD 1. H. Irman Gusman, SE., MBA. (Ketua) 2. Dr. Laode Ida (Wakil Ketua) 3. GKR. Hemas (Wakil Ketua)

6.

Sekretaris Sidang

:

1. Sekretaris Jenderal DPD (DR. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc.) 2. Wakil Sekretaris Jenderal DPD (Drs. Djamhur Hidayat)

7.

Panitera

:

Kepala Biro Persidangan II (Dra. Sri Sumarwati Isf.)

8.

Acara

:

9. 10.

Hadir Tidak hadir

: :

II. JALANNYA SIDANG :

Pengesahan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI dan Kelompok DPD RI di MPR RI. 83 Orang 49 Orang

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.05 WIB

1.

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Sesuai dengan Pasal 59 Ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera dan lambang negara serta lagu kebangsaan yang menyebutkan bahwa lagu kebangsaan wajib kita dengarkan dan kita nyanyikan dalam setiap acara pembukaan sidang paripurna MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta pada acara-acara resmi kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kami minta kepada tim paduan suara untuk bisa memandu acara menyanyikan lagu Indonesia Raya ini. Dan kepada seluruh kita untuk dapat berdiri, dan seluruh hadirin untuk bersama-sama bisa melakukan Indonesia Raya. Kami persilakan. 2.

PEMBICARA : PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia raya… Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Disanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan Tanah Airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Hiduplah negriku. Bangsaku Rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya.

1

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-2 DPD RI, JUMAT 19-08-2011

Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh sekretariat jenderal sampai pukul 13.50 WIB, sampai saat ini telah hadir 70 orang anggota DPD, yang mengatakan ijin ada 13, yang sakit ada 2. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 dan Pasal 182 Ayat 1 Peraturan Tatib DPD sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Sidang Paripurna ke-2 Dewan Perwakilan Daerah ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETOK 1X

Sidang dewan yang mulia, Sesuai dengan jadwal acara sidang paripurna ke-2 DPD hari ini mempunyai agenda pokok, yaitu; 1. Pengesahan pimpinan alat kelengkapan DPD RI. 2. Pengesahan pimpinan kelompok DPD RI di MPR RI. Untuk itu marilah kita memasuki agenda pengesahan pimpinan alat kelengkapan DPD dan Kelompok DPD di MPR. Pada tanggal 16 Agustus 2011 kita bersama telah mengesahkan keanggotaan alat-alat kelengkapan DPD dan Kelompok DPD di MPR. Dimana seluruh alat kelengkapan dan Kelompok DPD di MPR kemarin telah melaksanakan rapat untuk memilih pimpinannya masing-masing. Saya melihat suasananya cukup dinamis dan makin optimis melihat masa depan kita. Dan sesuai dengan peraturan tatib pimpinan DPD mengantarkan pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPD dan Kelompok DPD di MPR dalam rapat alat kelengkapan kelompok yang bersangkutan. Dimana pemilihan seperti yang telah saya nyatakan tadi telah berlangsung dengan tertib, lancar dan kita dorong bermusyawarah sebagai bagian daripada demokrasi Indonesia. Untuk itu baiklah kami bacakan keputusan rapat yang telah menghasilkan pimpinan alat kelengkapan sebagai berikut; Mohon berdiri, sebab ini pindah tempat duduk ini, saya tidak copy dimana ini. Pimpinan Komite I, Ketua Pak Dani Anwar. Langsung umroh sudah jadi pimpinan Komite I. Mudah-mudahan doanya baik. Wakil Ketua Pak Alirman Sori, M.Hum.,MM. Ini sekaligus kalau Pak Farouk menunjukan disiplinnya mana pimpinannya. Yang ketiga wakil ketua Drs. Paulus Sumino, MM. Jadi teman-teman sekalian inilah sahabat-sahabat kita yang ada di pimpinan Komite I, minus Pak Dani Anwar yang lagi berdoa buat kita bersama di tanah suci. Selamat. Selanjutnya saya sekali menyebutkan dan juga ingin mengenalkan supaya kita tahu supaya teman-teman kita yang menduduki pimpinan di masing-masing alat kelengkapan. Di pimpinan Komite II Ketua Ir. H. Bambang Susilo, silakan berdiri. Ini harus gantian ini ya, sakit ya, mohon disampaikan yang sakit, capek kemarin mukanya saya lihat, stres, lobinya lama sekali saya lihat, tapi bagus itu. Wakil ketua Ibu Instiawati Ayus, SH., MH., ini srikandi lama yang sudah lama tidak kelihatan, mudah-mudahan bisa membawa Komite II lebih baik di masa-masa mendatang, ini Ibu Iin. Selanjutnya wakil ketua Matheus Stefi. Pasimanjeku. Selamat. Jadi tidak bisa bolos lagi ini. Selanjutnya kami ingin menyapa juga, mengenalkan juga, mengingatkan kita semua, karena ini perlu karena ini bergantian setiap tahun Pimpinan Komite III Ketua Drs. H. Hardi Selamat Hood, sebelah sana, Kepri. Cocoklah buat Kyai ini. Beliau didampingi oleh wakil ketua, yaitu Ibu Prof. Dr. Dra. Hj. Istibsyaroh, SH., MA. Kemudian wakil ketua yang lain 2


adalah KH. M. Syibli Sahabuddin, S.Ag, M.Ag. Dari Sulawesi Barat itu Pak Kyai, mohon Pak Kyai pindah ke depan Pak Kyai, harus duduk di tempatnya, kalau tidak nanti kacau. Coba kita duduk di tempat masing-masing yang telah ditentukan, baik terima kasih. Biasa Pak Kyai itu low profile tidak mau di depan. Dia suka dibelakang. Baik Bapak-Ibu sekalian sudah ada pimpinan tiga alat kelengkapan di komite. Selanjutnya pimpinan Komite IV. Ketua H. Cholid Mahmud, ST., MT. Mana ini Pak KH. Cholid, ini penting ini, coba anggota diingatkan ini soal anggaran ini penting. Kemudian wakil ketua selanjutnya Bapak Litha Brent, SE. Ini Badan Kehormatan harus turun ini, harus ganti-gantian masa dua-dua pergi umroh coba. Kemudian wakil ketua Komite IV Hasbi Anshory, SE., MM. Inilah Bapak-Ibu sekalian minus yang umroh tadi. Selanjutnya kami ingin memberi informasikan bahwasa pimpinan alat kelengkapan Panitia Perancang Undang-Undang, ketua I Wayan Sudirta, SH. Ini Pak Wayan ini sejak ada DPD sampai sekarang masih saja bertahan, kita masih cinta sama Pak Wayan, banyak tugas yang harus kita laksanakan disini. Betul itu, setuju. Wakil ketua Ibu Hj. Hairiah, SH., MH. Cocok nanti. Selanjutnya wakil ketua Bapak Iswandi, A.Md. Jadi Bapak-bapak inilah bagian penting jantungnya daripada legislasi kita di DPD. Mudah-mudahan trio yang bertiga ini bisa kompak untuk membawa RUU kita lebih baik. Ini juga paling penting juga ini menyangkut kesejahteraan ini, pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga Ketua Dr. Budi Doku. Baik, kemudian didampingi oleh wakil ketua Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis, kemudian wakil ketua lainnya GKR. Ayu Koes Indriyah. Yakinlah Bapak-Ibu kita lihat ada Pak dokter, ada Ibu Ratu, ada Ibu Profesor ya, sejahtera lahir batin kita insya Allah. Kita harapkanlah beliau bisa memperjuangkan kesejahteraan kita lebih baik lagi. Pimpinan Badan Kehormatan, ini yang paling penting ini untuk menjaga kedisiplinan kita, kehormatan kita. Ketuanya Ibu Aida Zulaika Nasution Ismeth. Biarpun Ibu ini dia bilang “Irman saya bukan Nasution tapi Simatupang” katanya, siang malam tunggu panggilan. Cuma sudah semakin dekat sekarang tidak jauh lagi. Kemudian didampingi oleh wakil ketua Bapak Mervin Sadipun Komber, kemudian wakil ketua berikutnya ada Kyai kita yang menjaga moral kita ini KH. Muslihuddin Abdurrasyid, Lc., M.Pdi. Selamat. Kemudian pimpinan Panitia Akuntabilitas Publik ini penting ini, good governance yang kita sampaikan, ketua Prof. Dr. Farouk Muhammad. Beliau didampingi oleh wakil ketua Drs. H. Abdul Gafar Usman, MM. Kemudian wakil ketua didampingi juga oleh Pak Farouk Bapak H. Andika Hazrumy, coba catat itu BK banyak betul umroh ini. Oke kalau ditugaskan sudah, lain itu. Baik, Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya kami ingin mengumumkan dan menyampaikan pimpinan kita di Panitia Hubungan Antar Lembaga. Ketua Ibu Hj. Emma Yohanna, wajah baru. Beliau didampingi oleh wakil ketua Ibu Ir. Sarah Lery Mboeik. Ini kok saya lihat perempuan ini lobinya luar biasa saya lihat perempuan semua ini. Wakil ketua Ir. Adhariani, SH., MH. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya yang menjadi perjuangan kita bersama di pimpinan Kelompok DPD di MPR, Ketua Dipl. Ing. H. Bambang Soeroso, beliau Pak Bambang didampingi oleh wakil ketua Prof. Dr. Jhon Pieris. Kemudian wakil ketua berikutnya Dr. Rahmat Shah. Kita yakinlah ini ada pengusaha, ada professor, ada yang sayang sama binatang ngurusin, binatang saja bisa diurus apalagi cuma amandemen katanya. Kemudian wakil ketua ibu Dra. Hj. Ella M. Giri Komala, ada ustadzah kita juga, luar biasa. Kemudian Bapak Ir. Abraham Liyanto, pengusaha kita. Kemudian didampingi oleh wakil ketua yang lain Bapak Drs. H. Wahidin Ismail. Saya yakin separuh dari kita minimal ya masuk langsung ke surga, yang lain dicatat saja, tapi semua akhirnya masuk juga. Selanjutnya sekretaris Ir. Marhany Victor Poly Pua, wakil sekretaris Bapak Abdul Aziz, selanjutnya wakil sekretaris Drs. H. Kamaruddin. Kemudian wakil sekretaris berikutnya 3


Bapak Wasis Siswoyo, SH. Tidak hadir ya? Kemudian yang terakhir wakil sekretaris Drs. H. Mohammad Sofwat Hadi, SH. Demikianlah Bapak-bapak sekalian yang kita telah kita saksikan, yang telah kita umumkan juga bersama pimpinan alat kelengkapan DPD dan pimpinan Kelompok DPD di MPR. Selanjutnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. 3.

PEMBICARA : JACOB JACK OSPARA, S.Th., M.Th. (MALUKU) Mohon maaf.

4.

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Silakan Bapak Jack.

5.

PEMBICARA : JACOB JACK OSPARA, S.Th., M.Th. (MALUKU)

Saya memohonkan pimpinan untuk kita mempertimbangkan kembali kepemimpinan alat-alat kelengkapan kita. Karena bilamana hal itu tidak dipertimbangkan itu berarti kita melanggar azas tata tertib yang telah kita sahkan bersama, termasuk turunannya berupa pedoman yang kemarin menjadi pegangan bagi kita dalam memilih alat-alat kelengkapan atau pimpinan alat kelengkapan DPD RI. Bilamana diperhatikan keseluruhan ketua-ketua pimpinan alat kelengkapan, maka ada 9 alat kelengkapan dikurangi dengan pimpinan Kelompok DPD di MPR. Tetapi yang terpilih mengetuai pimpinan-pimpinan alat kelengkapan ini hanya 8 provinsi, berarti 1 provinsinya sudah dimekarkan menjadi 2, dalam hal ini kepulauan Riau. Dengan demikian kalau hal ini terus kita lakukan pada saatnya di Panmus nanti yang terjadi adalah keanggotaan Panmus menjadi 34 provinsi bukan 33 provinsi. Dan ini melanggar prinsip yang telah kita sepakati bersama, yakni prinsip keterwakilan, azas proporsionalitas dan pemerataan. Saya mohon hal ini mendapatkan pertimbangan serius sehingga saya mohon untuk ditunda pengesahan pimpinan-pimpinan alat kelengkapan kelompok sebelum disahkan. Melakukan perbaikan sebelum pengesahannya. Di Kepri saudara Hardi Selamet Hood menjadi ketua pimpinan kelompok 3, di Badan Kehormatan yang terhormat Ibu Aida Zulaika Nasution Ismeth menjadi pimpinan BK. Dan hal itu berarti di Panmus kita akan menjadi 34 anggota Panmus. Dan itu berarti tidak memenuhi syarat keanggotaan Panmus yang mestinya hanya 33 provinsi ditambah dengan pimpinan Panmus. Saya mohon hal ini mendapat perhatian pimpinan. Terima kasih. 6.

PEMBICARA : Drs. H. ABDURACHMAN LAHABATO (MALUKU UTARA) Pimpinan, 120, Abdurachman Lahabato Maluku Utara.

7.

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Silakan.

8.

PEMBICARA : Drs. H. ABDURACHMAN LAHABATO (MALUKU UTARA)

Pimpinan yang saya hormati. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senada dengan apa yang disampaikan oleh yang terhormat anggota DPD RI Pak Jack Ospara, saya ingin menghimbau kepada saudara-saudara yang berada di wilayah barat. Saya 4


memang kemarin terus melakukan lobi-lobi agar semua provinsi itu mendapatkan porsi. Saya bersyukur di provinsi Maluku Utara yang dulunya tidak mendapatkan porsi kali ini telah mendapatkan porsi. Saudara Stefi Pasimanjeku sudah berada di pimpinan Komite II. Tetapi saya terakhir kemarin ada 2 provinsi yang tidak mendapatkan porsi, Sulawesi Utara dengan Bangka Belitung. Sulawesi dan Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah. Jadi ada 8 provinsi yang tidak mendapatkan porsi. Di wilayah barat ada 2 provinsi yang mendapatkan kebagian alat kelengkapan dengan cukup banyak, katakanlah misalnya di Sumatera Barat, Sumatera Barat ada 3 anggota yang mendapatkan porsi untuk menjadi pimpinan alat kelengkapan. Sementara di Bangka Belitung tidak ada satu anggotapun yang berada di pimpinan alat kelengkapan. Saya berharap seluruh provinsi mempertimbangkan secara proposional agar keterwakilan itu bisa dipenuhi. Memang ada anggota-anggota yang lain menyampaikan bahwa ini kan cuma himbauan. Betul himbauan, bukankah himbauan itu membuat kita bersatu padu begitu. Sekali lagi saya berharap perlu dipertimbangkan, utamanya di beberapa provinsi yang tidak mendapatkan porsi. Terima kasih. 9.

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, silakan Pak Fatwa.

10. PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (DKI JAKARTA) Ya terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berpendapat bahwa setelah kita terpilih menjadi anggota DPD RI, itu kita sebenarnya sudah mewakili, jiwa kita mewakili seluruh daerah. Daerah pemilihan kita itu adalah asal kita, tapi bukan berarti semutlak-mutlaknya itu senantiasa kita itu ya berasal dari menyuarakan daerah itu saja, kita menyuarakan kepentingan daerah seluruh Indonesia. Jadi aspirasi itu juga memang dari daerah-daerah itu juga penting, tetapi bukan sesuatu, maksudnya masing-masing daerah itu penting juga tetapi bukan sesuatu yang mutlak. Yang mutlak adalah perjuangan kepentingan daerah, kebersamaan kita memperjuangkan kepentingan daerah seluruh nusantara. Jadi saya berpendapat tidak ada hal yang dilanggar di dalam persoalan ini. Kalau kita berbicara seperti mutlak-mutlakan daerah provinsi itu keterwakilannya secara mutlak itu sama dengan partai lagi. Ini kita berbeda dengan partai. Yang kedua, ini saran saya didalam penyebutan istilah anggota DPD RI provinsi titiktitik, Provinsi Jawa Barat misalnya atau Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Bengkulu, saya ingin usulkan ditambahkan anggota DPD RI dari, pakai dari. Karena kalau tidak pakai dari seolaholah itu direndahkan RI-nya itu menjadi provinsi itu. Jadi sama misalnya senator dari California selalu disebut, senator dari California, jadi ada kata dari. Jadi stempel-stempel kita itu sebaiknya diperbaiki, saya lihat stempel-stempel itu DPD RI provinsi ini, tidak ada RI provinsi. Jadi DPD RI dari provinsi ini, senator dari ini. Dan kita jangan malu-malu anggota DPD RI strip tanda petik, pakai tanda petik, tanda petik senator dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bengkulu dan sebagainya. Itu sekedar saran. Yang ketiga dan yang terakhir. Dalam pengalaman itu sering kelengkapankelengkapan ini, lembaga-lembaga kelengkapan ini ada duplikasi yang terlalu mencolok. Apa yang dilakukan misalnya di Komite IV, karena saya juga merangkap di PAP, itu sering sama saja. Ada beberapa agendanya itu sama, dan ini yang sering dikeluhkan di Komite IV. Jadi ini perlu ada sinergi, apalagi antara Komite IV dengan PAP itu memang banyak hal yang bersinggungan. Jadi mungkin juga ada di tempat lain. Jadi ini penting sekali supaya jangan kelihatan itu ada semacam perlombaan antara alat kelengkapan dan sekedar seolah-seolah 5


kesannya mengejar administrasi, itu kan kurang baik kesan itu. Jadi ini saya sarankan untuk tidak berketerusan hal ini demi untuk efisiensi. Terima kasih banyak. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon maaf saya ada kepentingan sangat penting saya pamit. 11. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, terima kasih Pak Fatwa yang telah ini. Silakan Pak Bahar Ngitung. 12. PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL) Terima kasih pimpinan. Apa yang disampaikan Pak, Saudara saya Pak Rachman, Lahabato dan orang tua saya Pak Fatwa semuanya benar. Dan saya sebenarnya kepingin mengikuti apa yang dikatakan Pak Fatwa, tetapi dengan konsekuensi kita harus hapus yang ada di dalam tata tertib agar kita semua sendiri tidak menginjak-injak tata tertib yang sudah ada. Bagi kami umumnya di Timur sangat patuh dengan ini, malah saya kemarin mundur untuk memberi satu orang dari Sulsel supaya bisa ada di alat kelengkapan. Tetapi saya lihat dari provinsi lain tidak lagi memperhatikan hal ini. Ini perlu dijaga agar kita tidak terlanjur selalu menginjak-injak konstitusi yang telah kita sepakati bersama. Memang tidak secara langsung dikatakan bahwa setiap provinsi harus dapat, tapi sudah tersirat di dalamnya memperhatikan keterwakilan wilayah, keterwakilan gugusan, itu berarti tersirat, tersirat di dalam kalimat itu supaya setiap provinsi itu ada. Dengan demikian apa yang disampaikan oleh Pak Jack yang di Panmus, akan disana akan terjadi seluruh pimpinan alat kelengkapan itu sekaligus mewakili provinsi, andaikata 33, karena alat kelengkapan kita ada 11. Kalau dibagi rata saja berarti akan dapat 33, dengan demikian apabila komposisi ini kita ikuti tidak ada lagi Rapim, karena Panmus sekaligus sudah pimpinan alat kelengkapan yang berada di sana. Terima kasih pimpinan. 13. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, yang lain dulu, sebentar. Silakan Pak Gafar.

14. PEMBICARA : H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (RIAU) Iya Pak. Terima kasih Pak Ketua. Ini menarik ini Pak Ketua. Dalam konstruksi diri kita itu rasional, perasaan, selera, itu memang kontruksi alam. Jadi antara pikiran yang rasional dengan rasa dan selera memang turunnya harus begitu. Nah oleh karena itu bagaimana menyatukan kita tentu kita dulukan yang diatas secara rasional, normatif, sistim dan yang kita akui. Selama norma-norma dan sistim tidak kita langgar maka perasaan itu harus mengikuti. Apabila perasaan dengan norma pikiran normatif yang telah kita akui selera itu juga mengikuti, itu konstruksi alam yang berada pada diri kita. Kami melihat bahwa selama mekanisme yang kita lakukan, selama tidak ada norma dan sistim dan mekanisme yang kita lakukan tidak ada yang dilanggar, kaukus terhadap rapat diberikan kewenangan walaupun itu tidak normatif secara pasti. Pleno telah lakukan alat kelengkapan secara terbuka, tidak ada satupun hak-hak yang tidak diberikan baik secara personal maupun secara alat kelengkapan. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Fatwa kita merasa orang yang besar, setelah menjadi orang yang mengatur bangsa dan negara ini perlu kiranya selama norma, selama sistim dan mekanisme tidak dilanggar disitulah kebesaran jiwa kita. Dan hal-hal itu bisa menjadi pertimbangan oleh 6


kita untuk mengambil kebijakan kedepan. Tetapi hal ini perlu kita hormati selama norma dan sistim tidak ada yang kita langgar, saya kira disinilah kebesaran jiwa kita sebagai orang besar dan berjiwa besar dalam menanggapi ini. Saya kita demikian Pak ketua, dan kami berharap ini dapat disahkan. Terima kasih. 15. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Sebentar Pak Jack, Ibu Sofia, baru habis ini ya, yang belum dulu. 16. PEMBICARA : SOFIA MAIPAUW, SH. (PAPUA BARAT) Terima kasih meja pimpinan. Bagi saya semua pikiran, pendapat yang ada itu cukup baik. Tetapi ini adalah panggilan kebersamaan dari lubuk hati kita yang paling dalam. Bukan saya mau katakan bahwa kami dari Timur itu oke, tetapi itu adalah kesepakatan kami kemarin dan ternyata dari Maluku, dari Sulawesi, itu ketika ada temannya yang maju itu berbesar hati mengundurkan diri. Dan kita memberikan ruang ini kepada yang lain supaya ada kebersamaan yang kita bangun. Jadi kalau memang kita mau komitmen dengan norma yang ada berarti seharusnya ini juga ada proses kebersamaan itu tidak dibangun sejak awal dari region masing-masing. Nah untuk itu bagi saya dengan arif dan bijak kita pertimbangkan ini dalam rangka membangun prularisme kita ditempat ini. Terima kasih. 17. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, silakan Pak Jack. 18. PEMBICARA : JACOB JACK OSPARA, S.Th., M.Th. (MALUKU) Pimpinan yang saya hormati, dengan sangat menghargai sekali, orang tua kita Pak Fatwa, walaupun semua pembicara-pembicara telah berbicara atas nama moral, saya mau katakan moralitas kita telah kita buktikan dengan mewujudkan tata tertib yang menjadi panduan kita memulai DPD RI sejak Oktober 2009 tata tertib yang lama dan tata tertib yang baru yang telah kita kerjakan sampai dengan berbulan-bulan bertahun-tahun belum habis sampai sekarang ini. Baru dalam rapat pleno tanggal 15 kita telah mengesahkan penggalanpenggalan tata tertib yang menjadi panduan kita untuk menetapkan alat-alat kelengkapan kita dan pimpinannya pada hari ini. Dan kalau kita coba menyimak baik-baik keanggotaan Panmus di tata tertib yang lama maupun keanggotaan Panmus nanti di tata tertib yang baru yang tidak akan diubah, keanggotaan Panmus adalah berjumlah 33 orang ya, bukan 34 orang. Dan terdiri daripada ketua-ketua alat kelengkapan DPD RI ditambah dengan provinsiprovinsi yang tidak mempunyai wakil di alat-alat kelengkapan sebagai pimpinan alat kelengkapan. Karena itu bilamana Kepri dua orang ini tetap dipertahankan itu berarti Kepri dimekarkan menjadi 34. Akhirnya kita Panmus ini menjadi 34 provinsi. Tempat dimana lagi itu yang lain? Saya mohon ini disinilah ke arifan dari pimpinan dan kebijaksanaan kita semua untuk memperhatikan hal ini. Azas moralitas kita itu telah kita pertimbangkan, karena itu bertahun-tahun kita bekerja dengan anggaran biaya miliaran untuk menyelesaikan tata tertib, bukan untuk kita langgar, dan ini penyakit republik ini. Kita-kita yang buat rancangan undang-undang kemudian kita langgar, membuat undang-undang dasar kita langgar, kita menuju kepada kecenderungan kegagalan negara kita ini. DPD saya harapkan adalah kumpulan orang-orang bijak dari daerah yang mempunyai kebijakan untuk menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Saya tidak bermusuhan dengan siapapun, saya juga tidak menginginkan kami semua harus menjadi wakil di alat 7


kelengkapan. Provinsi Maluku tidak perlu menjadi wakil di alat kelengkapan, saya tidak butuh itu. Tapi saya butuh sekarang apa yang kita putuskan sebagai azas dalam kita bekerja itu dihormati. Kita buat tata tertib bukan untuk di langgar tapi untuk dilaksanakan. Maka relalah bagi provinsi-provinsi untuk jangan menjadi ketua di 2 alat kelengkapan. Kalau ada beberapa wakil-wakilnya tidak ada masalah. Tapi kalau sampai pimpinan alat kelengkapan ketua-ketuanya sampai 2 ini sudah, berarti Panmus kita menjadi 34 provinsi bukan 33 provinsi. Demikian Pak, terima kasih banyak atas perhatiannya. 19. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, ada yang bisa ini. Silakan Pak. 20. PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA) Saudara ketua, saya ingin mengemukakan satu hal sebagai satu, mengingat saja. Nilai apa yang melatarbelakangi tata tertib itu? Di antara nilai kebangsaan yang tadi juga dikemukakan oleh Pak Fatwa itu baik, tapi fenomena sekarang ini yang terjadi, yang dicermati di dalam menyusun tata tertib adalah ada daerah-daerah yang merasa tertinggal. Ketika ada daerah-daerah tertinggal entah karena SDM-nya, entah karena apa, maka disini terjadi satu kepincangan. Maka di dalam semangat yang melatarbelakangi tata tertib adalah membuat supaya tidak ada satu daerah diantara negara kesatuan itu yang tidak dapat memberikan partisipasinya dan dipersonifikasikan, ditandai dengan kehadiran masingmasing provinsi itu dalam alat-alat, dalam pimpinan alat-alat kelengkapan itu. Itu yang melatarbelakangi, menandai adanya lahirnya tata tertib itu. Bahwa ada nilai-nilai kebangsaan yang lain itu memang baik, tetapi fenomena sekarang itu, itu yang kita cermati. Tapi kalau itu nanti, dan kemarin mekanisme di daerah Timur itu persis seperti ini, persis seperti ini, bahwa untuk memberi pemerataan kepada semua provinsi untuk bisa hadir di dalam alat kelengkapan itu maka tidak dimungkinkan 2 provinsi itu menjadi double, begitu. Dan kita di Timur saya pikir sangat tertib di dalam pembahasan itu. Saya sendiri kemarin tidak berminat jadi pimpinan sebenarnya, tetapi karena unsur pemerataan dari teman-teman paksa, tapi demi menghormati itu saya terima juga. Terima kasih. 21. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, silakan Ibu Aida. 22. PEMBICARA : AIDA (KEPULAUAN RIAU)

ZULAIKA

NASUTION

ISMETH,

SE.,

MM.

Terima kasihpPimpinan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dalam hal ini kami ingin menyampaikan dengan segala kerendahan hati kita di bulan puasa, bahwa masalah mengenai perbatasan dan lain-lain, pembatasan dan lain-lain, itu juga belum tersosialisasikan betul-betul kan? Jadi pada saat pemilihan dan lain-lain kamipun tidak mengetahui bahwa ada 2, ada ini. Jadi seperti disini kami melihat bahwa Sumbar, Sumut, Riau dan Kepri yang ada 2-nya. Dan patut di ingat bahwa wilayah Barat terdiri dari 10 provinsi, 40 orang. Nah, kemudian setiap Barat itu memang mencalonkan, nah dengan pencalonan itulah kemudian terpilih. Jadi kami ingin supaya di masa yang akan datang mungkin ini dapat dilakukan. Tapi pada saat ini bagaimana perasaan-perasaan daripada 8


teman-teman, karena biar bagaimanapun tentunya ini tidak seharusnya dipersosialisasikan sebelumnya disosialisasikan betul-betul. Karena sangatlah menyakiti juga kalau semuanya sudah terpilih kemudian dikatakan bahwa tidak ini, jadi itulah. Dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada teman-teman untuk kita menjaga persatuan dan kebersamaan di antara kita. Dan kita bukan untuk kepentingan kita, untuk kepentingan bersama, walaupun saya dari Kepri misalnya, saya berjuang untuk seluruh masyarakat bukan untuk Kepri masyarakat saya saja. Itulah himbauan saya pada saat ini. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 23. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, silakan Pak Rahmat. 24. PEMBICARA : Dr. H. RAHMAT SHAH (SUMUT) Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastyastu. Saya pikir ini sudah terlampau banyak yang bicara dan ini kita tinggal pengesahan. Saya pikir apa yang disampaikan teman-teman benar semua untuk pelajaran kita kedepan. Kami juga di gugus pulau Sumatera memang dari awal sudah ingatkan ada yang 2 nama yaitu Sumatera Barat dan Riau. Tapi dengan jiwa besar, karena ini kan tugas, tanggung jawab, Kepri, kepulauan dan Sumatera Barat, tapi kita sudah ikhlas waktu diruangan itu ini 2. Jadi saya pikir karena ini masih simpang siurnya ketentuan atau pemahaman, saya pikir yang kali ini biar tahun depan nanti jangan lagi, begitu. Dan sesudah itu di Panmus nanti biarpun dia 2 di pimpinan tapi mereka menentukan 1 orang saja di Panmus tidak boleh dua-dua. Saya pikir kita mesti ada solusi, hari baik bulan baik bulan puasa ini yang lalu biar jadi pelajaran, karena pengabdian semua ini dimanapun betul Ibu Aida tadi pengabdian, tapi juga dalam pengabdian kita juga mesti bagi rasa, bagi perasaan, itu saja saran kami. Karena kami ada Kaukus Sumatera sepakat sudah disana kemarin 2 ini bukan dari salahnya setelah dipilih, tapi dari awal sudah ada kesepakatan memang kita ikhlaskan begitu. Baik mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanty Shanty Shanty Om. 25. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Tadi Ibu saya lihat dari Bangka Belitung, Ibu silakan, mau disampaikan? Tidak, Ibu saja dulu. 26. PEMBICARA : Hj. NOORHARI ASTUTI (KEPULAUAN BABEL) Terima kasih pimpinan. Kami dari Bangka Belitung ikhlas sekarang teman-teman yang sudah dipilih biarlah tetap kita lantik. Tapi nanti yang akan datang diperbaiki lagi dan kami diberi kesempatan. Terima kasih.

9


27. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, silakan Pak Alirman. 28. PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (SUMBAR) Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bisa memahami apa yang disampaikan oleh teman-teman termasuk yamg dari Pak Lahabato Maluku Utara ya. Karena yang disebut-sebut juga termasuk Sumatera Barat dan termasuk Kepri. Yang paling penting bagi kita adalah memahami bahwa peralihan yang terjadi di alat kelengkapan ini, pimpinan alat kelengkapan ini, bukan masuk dalam ranah dalam konteks arisan, itu perlu dipahami. Dia bukan masuk dalam konteks arisan, dia masuk dalam konteks yang profesional dan proposional, saya setuju dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, menurut saja kalau memang kita akan berangkat dalam landasannya keadilan dan merata tentu harus kita bagi habis, setiap provinsi harus di dalam kelengkapan itu. Yang kita amati kemarin yang terjadi itu adalah ada provinsi yang tidak mau, itu terjadi kemarin, kondisinya seperti itu. Nah, apakah orang yang tidak mau harus kita paksa? jawabannya ya tidak. Nah, itu yang terjadi kemarin. Makanya terjadilah kondisi komposisi pimpinan alat kelengkapan yang seperti bacakan tadi oleh pimpinan. Nah, kalau memang ini akan mengganggu keutuhan kita 132 saya juga sepakat. Yang berada di 2 pimpinan alat kelengkapan kita revisi saja, kalau memang itu yang harus kita lakukan akan membangun keutuhan DPD kedepan kita siap. Saya secara pribadi dari Sumatera Barat, kami berdua dengan Ibu Emma hari ini meletakan jabatan. Karena ini bukan menjadi alat kelengkapan ini perjuangan kita untuk kepentingan republik, tidak. Ini hanya saja berdistribusi, dipilih secara professional, secara demokratis, ya inilah komposisinya, ya apa boleh buat, tentu secara demokrasi kita harus terima. Sekali lagi, tentu teman-teman melihat dalam konteks yang realitis, bukan dalam konteks arisan. Memang kalau saya mengatakan itu tidak ada maksud lain untuk menyinggung siapa-siapa. Produk pertama 1/2 itu terjadi penumpukan di beberapa daerah, kita tidak komplain, karena memang suasana demokrasinya seperti itu begitu. Kalau kita sebut Sumatera Barat tidak ada sama sekali, tapi kita kan harus siap menerima hasil dari sebuah proses demokrasi. Hari ini di muka pimpinan saya mengatakan saya secara ikhlas resmi mengundurkan diri dari wakil ketua Komite I, dan saya siap menyerahkan kepada provinsi yang belum mendapat jabatan itu. Terima kasih pimpinan dan mohon maaf Wabilahitaufik wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 29. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik yang belum, silakan, Pak Syukur. 30. PEMBICARA : M. SYUKUR, SH. (JAMBI) Ya, terima kasih pimpinan. Saya ingin menyinggung apa yang terjadi di Kaukus Sumatera misalnya. Kita memang secara persahabatan dengan penuh kekeluargaan sudah menghimbau sebenarnya, tapi yang disampaikan oleh Pak Alirman itu ada benarnya, memang ada provinsi yang tidak mau. Tetapi kita kembalikan kepada masing-masing orang, karena tatib sendiri tidak mengikat hal itu. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat ada kesepakatan sebenarnya tidak ada kesepakatan. Kesepakatannya ya sudah kalau memang ada yang mau maju silakan, yang tidak mau kompromi ya silakan. Tetapi perlu di ingat pimpinan, kita khusus Jambi saja, ketika Pak Hasbi tahu dia sudah menang di Komite 10


IV saya tidak jadi mencalonkan diri, karena saya memberi kesempatan kepada yang lain, boleh tanya Prof Lubis dengan Sumut, karena satu Sumut tidak ada satupun saya mundur. Kemudian Badan Kehormatan misalnya, Jambi selama 3 tahun di Kaukus Sumatera tidak pernah menjadi badan Kehormatan. Tetapi kami Jambi sudah memutuskan sampai 5 tahun kedepan Jambi tidak perlu lagi di Badan Kehormatan. Kenapa? karena Kaukus ini kan samasama, tetapi ya sudahlah ini sudah demokrasi silakan saja, kalau ada yang mau berubah silakan. Tapi kalau komitmen hari ini kalau tahun depan mau diterapkan saya pikir merugikan yang tahun di depan. Kalau ini yang sudah berjalan secara demokratis ya sudah silakan saja, tapi Pak Alirman sampaikan tadi saya senang sekali kalau beliau mau mengatakan itu. Tapi saya juga kurang setuju juga kalau dia sudah dipilih secara demokrasi kemudian dia mundur, itu saja pimpinan. Jadi secara moral, secara persamaan, secara kekeluargaan itu sebenarnya itu sudah dihimbau, itu saja. Terima kasih pimpinan. 31. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, Pak Jhon Pieris. 32. PEMBICARA : Prof. Dr. JHON PIERIS, SH., MS. (MALUKU) Terima kasih Pak Ketua. Saudara-saudara sekalian, saya dengan sengaja mau menyampaikan beberapa pendapat. Tadi sebelum sidang paripurna dibuka saya didatangi oleh satu teman dan beliau mengatakan bahwa “Pak Jhon pemerataan itu tidak harus”, saya bilang “pemerataan itu harus tapi berbasis kompetensi“, pemerataan itu harus dan berbasis kompetensi. Contoh, 3 pimpinan kita diatas itu mewakili timur, barat, tengah, dan bagi saya pemerataan itu norma, yang harus menjadi hukum positif. Ambil contoh pemerataan keadilan dan hasil-hasil pembangunan pada tahap MPR jaman orde baru. Keadilan sosial di sila ke-5 itu norma tertinggi, yang merupakan supra sistem dan dia harus dijabarkan diturunkan pada level peraturan dibawahnya. Oleh sebab itu misalnya dalam rangka memilih pimpinan Badan Kehormatan, saya dan Pak Jack mengatakan bahwa giliran Maluku stop serahkan buat Maluku Utara, begitu Pak Rachman ya? seperti itu. Kita serahkan buat Maluku Utara. Apakah Pak Rachman kurang kompeten soal itu? kita kan bicara kompetensi, jadi kita tidak mempersoalkan hasil pemilihan ini Pak Ketua. Saya menolak keras kalau rekan saya Alirman Sori mengundurkan diri, kita harus mendukung dia sepenuhnya. Tapi ini pelajaran untuk kita kedepan Pak Ketua, supaya Pak Ketua dan wakil-wakil ketua itu memantau setiap perkembangan pemilihan pada alat kelengkapan. Kemarin Pak Alirman Sori orang mengkomplain Bengkulu, 5 orang di alat kelengkapan. Cuma kata mungkin kita dari Indonesia Timur blak-blakan membuka ruang berwacana, ya banyak orang yang tidak berani mengatakan itu. Dan sekarang apa yang terjadi Bengkulu tidak ada kecuali di Kelompok dan Kelompok itu bukan alat kelengkapan. Maluku saya mengundurkan diri tidak dipersoalkan, karena pengunduran diri itu juga hak setiap pribadi. Jadi kita tidak mempersoalkan lagi ini, yang dipersoalkan Pak Jack itukan jumlah anggota di Panmus sebenarnya. Nah, itu bisa dicari jalan keluarnya. Tapi catatan penting saya supaya tahun depan tidak terjadi seperti ini lagi. Kemajemukan, heterogenitas itu harus dipelihara, bhineka tunggal ika itu harus dipelihara, kita ini bersatu karena pancasila, bukan karena hegemoni kultural, bukan karena hegemoni agama, bukan hegemoni daerah, catat itu. Teman-teman di DPR itu mau menyusun undang-undang MD3 supaya jumlah anggota DPD itu di sesuaikan dengan jumlah penduduk. Kita harus tolak itu, semua provinsi harus diwakili oleh 4 orang, kalau ditambah harus 5, harus 6 sama semua, itu pemerataan. Karena hanya dengan kekuasaan-kekuasaan yang kecil seperti ini kita bisa terakomodasi. Provinsi-provinsi 11


kecil tidak mungkin menduduki suprastruktur diatas. Itu akan secara demokratis mungkin akan diberikan kepada daerah-daerah yang berpenduduk banyak, tidak apa-apa juga. Tetapi yang dibawah-bawah ini perlu diakomodir saudara-saudara. Saya dalam rangka maju untuk menjadi Wakil Ketua MPR, saya menghadap Ginandjar, saya mau buka dalam forum ini. “Pak Ginandjar saya mau maju untuk Wakil Ketua MPR saya minta anda mendukung saya”. “Baik Jhon, tetapi yang penting anda menggalang Indonesia Timur”. Itu wacana yang sangat bijak. Dia tidak mengatakan anda minoritas anda dari ini dan, tidak sama sekali. Sebaiknya anda menggalang wilayah Indonesia Timur, kalau dapat bisa diwakili di pimpinan MPR, tapi semuanya gagal. Ketika Pak Farhan terpilih tanggung jawab moral saya untuk mendukung beliau, dan kita fine-fine saja. Saya sangat bersahabat dengan Pak Farhan, itu jiwa demokrat yang sejati sebenarnya. Teapi Pak Ketua catatan-catatan saya sekarang dan kemarin waktu closing statement saya pada waktu pemilihan pimpinan Komite IV itu patut dicatat. Ditangan anda semua bertiga didepan keutuhan republik ini dipertaruhkan. Catat itu, ditangan anda tiga didepan keutuhan republik ini dipertaruhkan. Kalau di DPR sudah sulit, siapa yang menguasai kursi parlemen itu yang mendominir, itu saja. Siapa pemenang pemilu dia menjadi Ketua DPR, itu wajarwajar saja diseluruh dunia, kita harus menghargai itu. Tetapi distribusi kekuasaan pada levellevel dibawah itu mbok diperhatikan, provinsi-provinsi kecil, yang jumlah penduduknya kecil kepulauan itu. Sebab tidak mungkin saya bisa membangun Jawa Barat, untuk membangun Maluku saya sudah susah apalagi membangun Jawa Barat, kan begitu. Saya darah disana saya seharusnya membangun daerah saya, tidak mungkin orang lain itu. Saya mungkin agak emosional kalau soal itu. Jadi harap diperhatikan tahun depan tidak boleh terjadi seperti ini lagi, dan pemerataan harus dinormakan tidak ada pilihan lain. Terima kasih Pak Ketua. 33. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)] Baik, terima kasih. Silakan Pak Prof. Farouk. 34. PEMBICARA : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (NTB) Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Swastyastu. Semua pembicaraan dan masukan ini saya lihat memang sangat berharga untuk mengingatkan kepada kita untuk memikirkan perbaikan-perbaikannya. Apa yang sebenarnya sudah terjadi ini sudah memang terpikirkan oleh kita terakhir dalam rapat Panmus. Pada waktu itu kita mau mencoba merumuskan didalam norma, tapi memang dalam waktu yang sangat terburu-buru itu sukar bagi kami semua itu bagaimana merumuskannya, begitu. Akhirnya disepakati itulah adalah moral. Nah, kalau sudah berbicara moral memang kita menilailah kembali lagi kepada masing-masing, yaitu penilaian moral antar individu jadinya. Tapi memang kalau kita amati kemarin dari segi prosesnya mungkin masih bisa nanti kita jadikan pelajaran ini untuk kita merumuskan kedepan. Salah satu misalnya dalam pelaksanaan proses pemilihan kemarin, mohon maaf saja sebenarnya peranan pimpinan bisa dimainkan kalau nilai moral itu akan kita tegakan, begitu. Yaitu dengan memberitahukan, menyampaikan, menghimbau secara formal didalam rapat itu bahwa ini sudah kebagian ini, ini, ini, ini, atau sudah, saya ikuti juga pada waktu di BK kalau tidak salah wakil ketua yang memimpin Pak Laode ada mengemukakan itu, tetapi kurang tegas itu. Mestinya kalau waktu itu agak sedikit tegas sudahlah kasih kesempatan yang lain, ini kan sudah di Kepri, tapi rapatnya mungkin itu tidak terjadi, sehingga apa yang kita hadapi bagaimanapun keputusan 12


itu sudah terjadi. Jadi saya mengajak teman-teman dari Indonesia Timur, kemudian saya juga sama-sama dari sana, sudahlah ini bagian dari moral, jangan pulalah kejadian ini menjadikan salah satu, sudahlah kalau begitu kami mundur seperti dikemukakan Pak Alirman Sori. Dan saya pikir tidak ada maksud begitu juga teman-teman saya khususnya Pak Jack itu. Saya lebih fokus saja memang kepada Panmus. Apa yang dikemukakan Pak Jack itu tepat sekali, karena disana ada rumusan angka 33. Maka mungkin nanti kita sepakati saja kita addendum itu tata tertib, Panmus tidak perlu dibatasi 33. Saya hitung sekarang bukan 34 Pak Jack, 36, karena ada 3 provinsi yang double, yaitu Sumatera Barat, DIY, dan Kepulauan Riau. Jadi sehingga jatah provinsi kalau 12, 3 pimpinan tambah 9 menjadi 12, mestinya 21 anggota provinsi itu ada 2 provinsi tidak kebagian, 3 provinsi tidak kebagian. Nanti untuk itu harus 24 anggota provinsi, sehingga akibatnya jumlahnya menjadi 36. Itu mungkin jalan keluar yang harus kita tempuh nanti. Tapi saya setuju pada kesempatan rapat pertama Panmus mengagendakan masalah ini supaya nanti kedepan hal semacam ini tidak terjadi lagi. Kemudian yang ketiga pimpinan, untuk Kelompok DPD, tadi pimpinan sudah memperkenalkan tidak ada masalah, tetapi untuk mengetok palunya kalau boleh, kalau saya tidak keliru, mungkin sebaiknya kita diketok dalam sidang paripurna DPD. Biarlah sesudah ini Kelompok DPD dibawah pimpinan juga sebagai penasehat, tapi dalam forum sidang pleno Kelompok DPD. Itulah yang menetapkan keanggotaan pimpinan Kelompok DPD. Jadi karena DPD tidak, Kelompok DPD bukan alat kelengkapan DPD, sehingga tidak tepat kalau disahkan dalam sidang paripurna DPD. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 35. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Sebentar, sebentar, Jawa Timur, sebentar Mas Rachman, Pak Supartono dulu, habis itu Pak Rachman 36. PEMBICARA : Ir. SUPARTONO (JAWA TIMUR) Selamat sore. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir saya menambahkan saja pembicaraan daripada anggota yang lain, bahwa berkaitan dengan setuju dan tidaknya bahwa ini ada ditangguhkan atau tidak penetapan ini. Kalau menurut saya kalau persoalan-persoalan tadi tentang kewilayahan misalkan tidak melanggar Undang-Undang MD3, tidak ada di Tatib, itu saya pikir kita jalan terus, itu dulu. Karena katanya kalau moral, kalau moral itu sebenarnya dibawa waktu kemarin itu pada saat pemilihan pimpinan komite, jangan sampai moral dibawa pada saat disini, disini adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang MD3 atau Tatib, itu pegangan kita disitu. Kan sebenarnya kalau moral jangan dibawa disini, moral ya kemarin itu, tetapi hal ini adalah sebenarnya pembelajaran untuk pembenahan sistem dan mekanisme kedepan. Ini yang harus dipegang sebenarnya disini bukan disah atau tidak disahnya, nah ini nanti jadi pasar malam, sampai akhirnya Saudara Alirman tadi bilang jangan sampai arisan, tapi malah dia kaya doger monyet dia keluar begitu saja di paripurna, janganlah. Saya pikir kita menghargai itu. Saya pikir jangan karena enak-tidak enak, karena moral dibawa disini sudah saya keluar saja, sudah saya keluar. Wah ini nanti semua keluar tambah bingung nanti, sidang komite lagi dengan pleno pemilihan. Nah, dasarnya adalah Undang-Undang MD3 dan Tatib yang dibawa disini. Moral itu kemarin, Jambi sudah turun karena harus pindah, dia kemarin, tapi disini jangan dibawa moral ini, ini kaitan dengan konstitusi yang kita pegang. Itu saja, itu tambahan saya. Terima kasih.

13


37. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik Pak Rachman, coba waktunya. 38. PEMBICARA : Drs. H. ABDURACHMAN LAHABATO (MALUKU UTARA) Terima kasih yang kedua kalinya. Pertama saya mau menyampaikan bahwa yang saya sampaikan itu bukan menggugat keabsahan saudara-saudara untuk menduduki unsur pimpinan. Saya mengikuti dan saya mengetahui persis proses pemilihan itu sah adanya. Jadi saya tidak bermaksud menggugat saudara-saudara, tetapi yang saya sampaikan itu adalah sama halnya pernah saya sampaikan pada masa sidang yang lalu. Pesan moral yang saya ingin sampaikan, karena peraturan tata tertib yang kita godok berbulan-bulan kemudian mengesahkan itu landasan filosofisnya kebersamaan. Jadi yang saya sampaikan adalah pesan moral. Di wilayah timur tidak ada soal, saya juga menyampaikan pesan moral itu ke wilayah barat sebagai sebuah kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi saya tidak menyetujui bahwa saudara Alirman Sori mengundurkan diri, karena proses pemilihan itu sah adanya. Tetapi yang saya sampaikan adalah pesan moral bukan pesan arisan saudara-saudara. Terima kasih. 39. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, ijinkan saya untuk menyimpulkan, ini kita waktunya masih jalan. Masih ada lagi? 40. PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (SUMBAR) Interupsi Pimpinan. Saya minta hak bicara sebentar. Kalau memang tidak ada yang dilanggar mestinya kan tidak muncul statementstatement seperti di rapat sekarang ini, itu yang saya maksud. Nah, kalau memang kita tahu dan sadar hari ini ada terjadi kesalahan dan keliruan jangan ditunggu tahun depan, hari ini terjadi kesalahan kita perbaiki sekarang jangan ditunggu, itu prinsip. Berarti kalau dibiarkan secara sengaja dan sadar kita melakukan tindakan kesalahan secara bersama-sama itu melanggar moral kalau dibiarkan, melanggar moral dia kalau dibiarkan, sudah tahu kita salah tapi harus diperbaiki tahun depan. Apa itu landasannya? Apa komitmennya? Ngambang kan? Di pertanggungjawaban moral itu harus akuntabel dia, realities, bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan secara politik, begitu. Makanya tadi secara bijak dan arif, karena memang disebut-sebut dari Provinsi Sumatera Barat ya hak politik saya menyampaikan itu, tidak ada yang boleh yang bantah begitu. Siapa yang bisa bantah karena hak politik saya secara pribadi. Pimpinan juga tidak bisa bantah kalau bicara hak politik perorangan. Sekali lagi saya menyampaikan mohon maaf pimpinan, karena saya sadar, karena ini panggilan moral juga, yang harus kita bangun dari dini jangan tunggu. Kembali saya tegaskan saya mengundurkan diri dari wakil ketua Komite I itu sebagai pertanggungjawaban moral saya dihadapan sidang paripurna ini. Soal yang lain tidak mau itu urusan lain, tetapi jangan sampai hak politik saya ada juga yang mengebiri, begitu. Pesan moral saya juga kalau yang apa saya sampaikan tadi harus berganti-ganti, itu yang saya katakan demokrasi arisan namanya, tidak berdasarkan kompetensi. Semua kita kompetensi, tetapi yang perlu kita sadari adalah proses itu sudah berlangsung sesuai dengan mekanisme, tapi tidak dipersoalkan lagi. Karena ini panggilan moral mari kita bangun moral secara bersama-sama, yang melanggar moral hari ini sadarlah kita perbaiki pelanggaran moral itu tidak terjadi tahun depan, kita mulai dari sekarang. Terima kasih.

14


41. PEMBICARA : JACOB JACK OSPARA, S.Th., M.Th. (MALUKU) Pimpinan, barangkali saya, barangkali klarifikasi. 42. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Coba di, silakan Pak Jack. 43. PEMBICARA : JACOB JACK OSPARA, S.Th., M.Th. (MALUKU) Saya klarifikasi. Jadi pimpinan, memang saya agak heran sedikit bahwa pembicaraan atau diskursus ini sudah sampai melebar begitu jauh. Yang tadi saya persoalkan adalah kedua rekan saya dari Kepri yang menduduki jabatan-jabatan ketua-ketua, bukan saya tidak mempersoalkan pimpinan wakil-wakil ketua, saya mempersoalkan itu ketua-ketua. Ketuaketua komite alat kelengkapan yang pengaruhnya nanti terhadap susunan Panmus. Panmus berdasarkan tata tertib kita yang lama maupun tata tertib kita yang baru yang tidak diubah, dan ini moralnya disitu, bahwa mewakili 33 provinsi, dimana provinsi-provinsi yang tidak menjabat atau memperoleh porsi sebagai ketua alat kelengkapan langsung mengutus wakilnya ke Panmus supaya tetap 33 provinsi, itu moralnya disitu. Saya tidak mempersoalkan teman saya Pak Alirman Sori atau siapapun. Yang saya persoalkan adalah kedudukan Kepri di Komite III dan Badan Kehormatan, ini alat-Alat Kelengkapan kita yang tetap. Kalau kita kaitkan dengan UUD ‘45 tata tertib kita adalah turunan yang mengikat internal DPD RI. Dan berarti secara moral pula kalau ini kita jalankan terus berarti kita melanggar tata tertib yang ada turunan daripada moralitasnya dari Undang-Undang 27/2009, yang memperbincangkan azas pemerataan. Karena itu 4 orang tadi teman saya dari Maluku Pak Prof. Jhon Pieris tidak merasakan basis kependudukan kita menetapkan keanggotaan DPD ini menjadi 5, 10, 15 dan lain-lain sebagainya tapi berdasarkan azas 4-4 orang, itu masalahnya disitu. Nah, karena itulah saya mohon pimpinan bijaksana mengenai soal ini. Saya sangat sepakat kalau ini menjadi catatan, tapi akan sangat mengganggu dalam 33 provinsi, perwakilan di Panmus, karena Panmus adalah instansi kedua sesudah sidang paripurna yang berhak juga mengambil keputusan dan menghendakan rupa-rupa. Demikian Pak, terima kasih banyak. 44. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Coba kita simpulkan saja, silakan. 45. PEMBICARA : CAROLINA NUBATONIS KONDO (NTT) Pimpinan, penguatan saja pimpinan, B-75. Terima kasih Pak. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya sangat terkesan sekali dengan tanggapan-tanggapan atau isi hati kita semua, bahwa memang ini saya mohon saudara saya Pak Alirman dengan berbesar hati walaupun kata-kata berlainan tolong jangan mengundurkan diri. Yang saya sarankan disini Pak, masukan saya terhadap Bapak Pendeta bahwa saya hanya inginkan kita mencari solusi yang terbaik dari kedua saudara saya dari Kepri, misalnya apakah dua-duanya ini misalnya waktu menghadiri rapat Panmus kita mencari jalan keluarnya apa wakil daripada, kita kan 3 ini pimpinan Pak, jadi kita tidak lihat siapa ketua dan akilnya tapi ketiga-tiganya ini pimpinan. 15


Mungkin disahkan 1 orang yang tidak terdapat di provinsi lain sehingga untuk mewakili Panmus di dalam rapat Panmus. Mungkin cuma itu saja, tergelitik itu saja, jadi untuk saudara-saudara. 46. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, coba saya ambil kesimpuan, tidak usah dtambah lagi, boleh tidak? Saya sudah paham kok ini semua. 47. PEMBICARA : CAROLINA NUBATONIS KONDO (NTT) Jadi itu saja Pak. Terakhi, jadi kita tidak mengganggu susunan kepemimpinan yang sudah disahkan kemarin, tapi kita cari alternatif wakil diantara kita jadi kedua saudarasaudara Kepri untuk merundingkan. Terima kasih. 48. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik Bapak-Ibu sekalian, jadi kita begini ya, ini kan tahun ketiga ini adalah tahun kita bersama untuk, banyak sekali agenda kita yang strategis, masalah amandemenpun harus kita perkuat, masalah undang-undang, masalah aspirasi daerah yang masih banyak sekali. Jadi semua apa yang sampaikan tadi kita dicatat, ini kan paripurna, kita jadikan catatan, kita perbaiki, kan tidak ada yang sempurna. Jadi semua tadi itu kita, saya resapi betul apa yang sampaikan Pak Jhon, Pak Jhon kan kenal saya persis. Tapi mekanisme ini kan sudah berjalan, ini jaga kekompakan kita ini, saya setuju, ya walaupun kita masing-masing di provinsi utusan, tapi yang lebih pokok lagi kebersamaan di DPD ini yang kita harus bangun. Jadi menjadi pimpinan di alat kelengkapan itu sebenarnya kalau bahasanya itu bukan amanah, sebenarnya musibah dalam konteks, pengorbanan kalau dilihat dalam konteks pengabdian ya, dia harus lebih rajin, lebih ini, siap dimarahin, macam-macam lah. Saya kan tahu betul kultur ini. Nah, mari kita saling memberikan semangat satu sama lain, mari kita saling mendorong satu sama lain dengan penuh kesabaran apalagi dibulan suci ini. Apa yang diekspresikan tadi adalah bagian dinamika menurut saya, kita harus berlapang dada. Kalau boleh saya, setelah saya pelajari, satu, saya tahu Pak Jack itu karena mau ada yang bertanya saya lepas juga, karena ingin saya mengembangkan, tapi tahu-tahu melebar. Pertama soal Panmus itu yang pokok. Di Panmus itu sesuai dengan yang saya baca, dan juga pengalaman tahun lalu juga, itu ada jumlahnya 34, karena dulu ada Pak Cholid dan Ibu Ratu. jadi tidak ada masalah. Sebab di Tatib juga tidak ada masalah kalau berlebih karena tidak diatur jumlahnya. Jadi apa yang disampaikan Pak Prof. Farouk kalau memang itu ada ya kita tambah, supaya terwakili semua, itu bisa kita akomodasi, jadi tidak ada masalah sesungguhnya. Tapi pesan moral tadi kita ini, kadangkala kan mungkin kalau dibagi daerah barangkali nanti tidak aktif di pimpinan, kan lebih parah lagi, begitu. Kan tadi kalau di Sumatera, di wilayah barat sudah dikatakan besar hasil yang ada di kaukus itu itulah hasilnya. Ditawarkan tempat lain yang lainnya tidak berminat, mungkin ada kesibukan atau tidak mau itu, akhirnya terjadi begini, begitu loh. Jadi semuanya berlangsung baik kok, kita sudah saling mengenal, saya kok tidak melihat lagi soal barat, tengah, timur, saya berkomunikasi dengan semua, begitu loh. Saya tidak juga meng-anak emaskan barat juga, walaupun mungkin saya dari barat, boleh tanya ini, saya blak-blakan saja disini. Saya menganggap itu hanya usul asal kita, tapi setelah kita semua disini kita lepaskan atribut itu kita bersama. Boleh tanya saya bagaimana saya dengan Sumatera Barat, tidak berlebihan

16


juga saya, disini ada. Tidak ada juga saya rekayasa, semua itu terjadi alamiah, siapa yang mau mengebarkan waktu lebih banyak dan ini semua. Jadi teman-teman sekalian, ijinkan atas nama semua, kalau ada yang terlongsong tadi mari kita mundur, kita terima ini hasil semua, dan Kelompok tadi juga ada terlongsong tadi ya.Karena lihat Alirman Sori saya pakai bahasa kampung dia ini, dan istrinya sekampung sama saya, jadi pakai bahasa orang pesisir saya tadi. Mudah-mudahan dengan senyum ini yang salah tidak disengaja tadi itu biar Pak Alirman ini, ijinkan saya sebagai semua untuk kita. Kemudian soal Kelompok juga tidak juga ada yang dilanggar, memang harus diputuskan paripurna, dihalaman 45, hasil pemilihan pimpinan Kelompok sebagaimana dimaksud dilaporkan dan ditetapkan dalam sidang paripurna. Jadi semuanya sudah berjalan, percayalah, Bu Sekjen juga mengawali ini dengan baik supaya kita tidak salah. Atas nama kita semua sekali lagi saya ucapkan, atas nama bismillahirrohmanirrohim. 49. PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (SUMBAR) Ijin pimpinan, sebelum disahkan saya tetap konsisten dengan penyataan politik saya, saya mengundurkan diri jadi wakil ketua Komite I, jadi jangan dimasukan saya dalam pengesahan hari ini. Terima kasih. 50. PEMBICARA : M. SYUKUR, SH. (JAMBI) Jadi usul konkrit saya begini saja. Ini kan sudah demokrasi, ini sudah dipilih dan ditetapkan oleh komite-komite masing-masing. Tetapkan saja hari ini, kalau Pak Alirman nanti mau mengundurkan diri tidak apa-apa, diundurkan diri saja bikin surat resmi mengundurkan diri, tapi ini ditetapkan biar jalan. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Alirman saya setuju, kalau ingin perubahan itu hari ini jangan menunggu hari esok. Itu saja pimpinan. Terima kasih. 51. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, menurut saya ini kita. 52. PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA) Ketua, saya mau interupsi sebentar. Sebenarnya solusi itu sudah diberikan Pak Farouk. Yang dipersoalkan sebenarnya tidak ada relevansinya dengan Pak Alirman. Yang dipersoalkan itu kedudukan Panmus itu, kalau ada 1 provinsi 2 ketua maka ini akan mengganggu angka 33. Jadi ini tidak ada posisi tentang wakil-wakil ketua, tidak ada hubungannya sebenarnya. 53. PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (SUMBAR) Interupsi, Pak Paulus. Memang tiada menyebutkan langsung nama orang tadi. Saya tahu, Pak Jhon juga tidak menyebut, sama sekali Pak Jhon hanya mempersoalkan Panmus. Tapi ada juga tadi yang, saya mencatat, yang menyatakan itu, pembagian rata dan segala macam, Sumatera Barat juga disebut, Kepri juga disebut. Ini panggilan moral saya, begitu, yang harus saya pertanggung jawabkan, jadi tolong juga dihargai.

17


54. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baiklah, jadi sekali lagi ijinkan saya untuk, sekali lagi untuk menetapkan dan mensahkan daripada ini semua. Setuju? KETOK 2X

Tepuk tangan untuk kita semua. Dengan telah terpilihnya seluruh pimpinan alat kelengkapan DPD, serta telah disahkannya kepemimpinan alat kelengkapan tersebut, maka pembentukan Panitia Musyawarah dapat dilakukan, karena keanggotaan Panitia Musyawarah terdiri atas ketua alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap dan 1 anggota disetiap provinsi belum terwakili sebagai ketua alat kelengkapan, sedangkan pimpinan DPD karena jabatannya menjadi pimpinan Panmus. Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal, sampai dengan pukul 02.10 tercatat baru ada 7 provinsi yang telah menyampaikan nama unsur provinsi, yaitu Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Maluku. Untuk itu saya mengusulkan kiranya pengesahan untuk alat kelengkapan Panmus juga dapat disahkan bersamaan dengan alat kelengkapan lainnya dengan catatan dapat segera diajukan nama dari 17 provinsi yang belum menyampaikan. Untuk itu kiranya dapat disetujui pengesahan keanggotaan Panmus, dan 17 lagi kita isi, dan mohon segera dikirimkan. Setuju? KETOK 2X Kami mengharapkan dengan terpilihnya saudara-saudara sebagai pimpinan alat kelengkapan DPD dan Kelompok DPD di MPR akan semakin meningkatkan kinerja DPD sesuai dengan amanat rakyat yang dipercayakan kepada kita. Kita mempunyai komitmen, walaupun kewenangan yang dimiliki DPD ini masih terbatas, namun kehadiran DPD harus benar-benar dapat dirasakan, bermanfaat bagi masyarakat dan daerah. Untuk itu kami sangat mengharapkan, sekali lagi kami ulangi, untuk itu kami sangat mengharapkan kesungguhan dan kerjasama seluruh alat kelengkapan DPD dan Kelompok DPD di MPR dan kita semua. Terima kasih dan selamat berkerja untuk kita semua. Sebelum menutup sidang paripurna ini ada beberapa yang perlu kami informasikan. Pertama, tentang agenda kerja dan materi sebagaimana telah kami sampaikan pada saat penutupan tahun sidang tanggal 15 Agustus, maupun dalam pembukaan tahun sidang dan masa sidang tanggal 16 Agustus yang lalu yang cukup padat. Kita perlu mengatur langkah untuk pengembangan target satu tahun sidang dan per masa sidang khususnya bagi Panmus, komite, PPUU, Kelompok DPD di MPR dan PAP. Sedangkan alat kelengkapan lainnya akan menyesuaikan dengan dinamika organisasi. Kedua, karena merupakan prosesi baru dalam tata cara pertimbangan DPD RI atas RAPBN, maka kita perlu mempertimbangkan kembali untuk Komite IV dapat melakukan pendalaman lagi serta melengkapi stressing point-point pertimbangan yang me-refer pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 yang telah kita putuskan bersama pada sidang paripurna pada tanggal 15 Juli 2011 yang lalu. Karena ada prosesi dan surat Ketua DPR RI tanggal 16 Agustus 2011 yang telah disampaikan. Jadi di hadapan sidang paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2011 yang lalu yang kita saksikan bersama, dimana saya mohon perkenan kehadiran kita semua, seluruh anggota DPD. Itu yang tadi ya. 18


Ketiga, saya mohon perkenan kehadiran kita semua, seluruh anggota DPD dalam rangka agenda buka puasa bersama kita dengan Presiden Republik Indonesia bersama Wakil Presiden, para pimpinan DPR, pimpinan MPR, berbagai fraksi dan komisi dan badan lembaga DPR RI dan pimpinan lembaga tinggi negara lainnya, dan juga para pimpinan partai politik, dan juga para pemilik dan pimpinan media massa, besok 20 Agustus jam 17.00 bertempat di kediaman resmi Ketua DPD RI, untuk kita hadir bersama berbuka puasa dan bersilaturahim. Kami mohon kehadirannya nanti diatur oleh sekretariat jenderal kalau ada transportasi yang diperlukan. Keempat, bahwa sidang paripurna ke-3 DPD akan diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 2011, dengan agenda laporan perkembangan pelaksanaan tugas masing-masing alat kelengkapan dan Kelompok anggota DPD serta pengesahan keputusan DPD. Dalam kesempatan ini pula kami selaku pimpinan DPD RI dan juga atas nama pribadi mengucapkan Selamat Idul Fitri 1432 Hijriah. Taqaballahu minna wa minkum, shiyamana wa shiyamakum. Kullu amin wa antum bi khair. Minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga dalam menjalankan tanggung jawab konstitusi kedepannya kita lakukan dengan hati yang bersih seperti bagaimana layaknya sebuah bayi yang lahir. Kita telah menyelesaikan agenda hari ini, dan akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillah Sidang Paripurna ke-2 Tahun Sidang 2011-2012 kami tutup. Dengan mengucapkan Wabilahitaufik wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETOK 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.20 WIB

19


DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-2 MASA SIDANG I TAHUN SIDANG

Recommend Documents