DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-12 MASA SIDANG I TAHUN SIDANG

Nomor : DPD.220/SP/12/2013

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-12 MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2013 – 2014 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

I.

KETERANGAN

1. 2. 3.

Hari Tanggal Waktu

: : :

Rabu 14 Mei 2014 10:45 WIB – 12:52

4. 5.

Tempat Pimpinan Rapat

: :

Nusantara IV Pimpinan Rapat 1. H. IRMAN GUSMAN S.E., MBA. (Ketua DPD RI)

6.

Sekretaris Rapat

:

7.

Acara

:

8. 9.

Hadir Tidak hadir

: :

II. JALANNYA RAPAT :

Orang Orang

RAPAT DIBUKA PUKUL 10.45 WIB

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN S.E., MBA. (KETUA DPD RI) Baik para anggota Dewan yang saya muliakan. Karena kita akan segera memulai Rapat Paripurna mohon untuk mengambil tempat duduk yang telah disediakan. Yang terhormat seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik. Baiklah Bapak-Ibu sekalian karena waktu juga telah berjalan 10.45 sehingga kita harus memulai sidang ini sesuai dengan surat yang dikirimkan oleh Sekretariat Jenderal pada hari ini kita akan melakukan Sidang Paripurna yang ke-12 dengan agenda 2. Pertama laporan pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan DPD dan yang kedua pengesahan keputusan DPD RI. Menunggu teman-teman yang barangkali masih dalam perjalanan sehingga saya akan memulai saja acara yang bisa kita mulai tetapi nanti untuk laporan yang pengambilan keputusan tentu saya harus menyesuaikan dengan tatib yang mengatur. Tetapi izinkan saya atas nama kita semua untuk memulai saja sehingga saya akan memulai nanti pembukaan kemudian kepada Alat Kelengkapan yang bisa kita lakukan tanpa pengambilan keputusan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebagai pengantar untuk bisa kita memulai acara ini. Bisa kita sepakati ya teman-teman sekalian?.Baik. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu Sebelum kita memulai Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah ini marilah kita sejenak bersama-sama untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para Anggota Dewan Yang Mulia dan seluruh hadirin yang hadir didalam ruangan ini marilah kita berdiri untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita. Untuk itu kami himbau dan kami persilahkan untuk berdiri. PEMBICARA : PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia raya… Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Disanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan Tanah Airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku Hiduplah negriku. Bangsaku Rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya.

1

SIDANG PARIPURNA Ke-12 DPD RI MS IV TS 2013-2014, RABU, 14 Mei 2014

Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN S.E., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin saya persilahkan untuk duduk kembali. Sidang Dewan Yang Mulia, para hadirin yang berbahagia sebelum kita memasuki agenda Sidang Paripurna perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa dalam ruang Sidang Paripurna kali ini hadir para Pejabat Pemerintah Daerah dan DPRD serta panitia pemekaran dari berbagai Provinsi seperti Papua, Maluku Utara, Papua Barat, Gorontalo dan lain sebagainya untuk dapat menyaksikan pengambilan keputusan pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru tersebut. Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal sampai saat ini baru hadir dari 132 kita baru 43 orang yang telah menandatangi hadir. Barangkali ada beberapa anggota yang masih berjalan. Ya tentu dengan jumlah yang masih belum mencapai kuorum, karena memang ada berbagai keterangan, ada yang tugas 9 orang, ada yang izin 12 orang, kemudian ada yang sakit 2 orang. Tapi karena ini ada keputusan yang strategis kita ambil tentu kita tetap akan mengacu kepada tatib yang mengatur kita di Pasal 189 apabila Paripurna ini tidak memenuhi kuorum tentu kita akan melakukan skorsing sebanyak dua kali. Untuk ini saya ingin menanyakan kepada Anggota Sidang untuk berapa lama, kemudian yang kedua saya minta kesepakatannya juga barangkali untuk menghemat waktu untuk agenda yang tidak memerlukan pengambilan keputusan seperti laporan dari Komite IV tentu bisa kita akan mulai. Untuk itu para Anggota Sidang Yang Mulia apakah pertama dua kali skors ini kalau kita boleh ngambil waktu untuk menghemat 5 menit-5 menit apakah disepakati?. Yang kedua kalau itu disepakati kedua kita akan tetap jalankan Sidang ini untuk kita memulai kepada acara Komite IV yang tidak memerlukan keputusan. Saya buka skors. Persilahkan. Baik, kalau gitu bisa kita syahkan semua? Baik KETOK 1X

Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Sidang Dewan yang Mulia sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi 2 agenda kita pada pagi ini yaitu laporan perkembangan pelaksanaan tugas masing-masing Alat Kelengkapan dan kemudian Pengesyahan Keputusan DPD RI. Pada hari ini yang bisa tercatat sama saya hadir Saudara Gubernur Maluku Utara yaitu Bapak H. Abdul Gani Kasuba silahkan berdiri, hadir ya? Selamat, disini ada perwakilan Provinsinya mana Maluku, ada ya Pak Stevi. Kemudian juga ada yang mewakili Wakil Gubernur Sulawesi Utara Bapak Drs. Djauhari Kansil, mana Senator Sulawesi Utara? Full kumplit pada pagi ini, dan lain-lain teman-teman yang ada di belakang kita. Terima kasih atas kehadiran yang jauh2


jauh untuk mendengarkan keputusan Dewan dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional bersama. Baik saudara-saudara sekalian kita lanjutkan untuk penyampaian laporan bagaimana tadi yang saya jelaskan diawal karena memang disini Komite I yang paling banyak, justru Komite I ini lah yang membuat Sidang Paripurna ini kita tunda pada hari ini, ini memang hari yang agak sulit karena memang banyak tugas-tugas konstitusional yang harus diselesaikan mengingat masa Sidang yang kita ini sangat terbatas bulan Juli dan kemudian kita disibukan dengan kegiatan-kegiatan yang lain sehingga extra kerja keras daripada teman-teman Komite I kami hargai, tepuk tangan buat Komite I. Tetapi kita bersabar sebentar karena memang kita harus melewati proses konstitusional, proses konstitusional juga harus dilakukan dengan mekanisme yang juga mengikuti yang konstitusional juga sesuai dengan tatib yang kita sepakati. Untuk itu kami persilahkan kepada Pimpinan Komite IV untuk bisa menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya. Kepada Pimpinan atau yang mewakili kami persilahkan PEMBICARA : LITHA BRENT S.E. (WAKIL KETUA KOMITE IV) Asalamu'alaikum warahmatulahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Bapak Ketua DPD RI yang saya hormati beserta Ibu Wakil DPD RI yang saya hormati, Bapak Gubernur Maluku Utara yang saya hormati bersama para Bupati yang hadir bersamasama kita pada Sidang Paripurna DPD RI pada siang ini. Yang terhormat seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sahabat-sahabat dari Daerah yang hadir pada Sidang Paripurna pada siang ini. Hadirin yang berbahagia beserta seluruh Sekjen dan staf DPD RI yang saya hormati. Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian sehingga bisa menghadiri Sidang Paripurna ke-12 Dewan Perwakilan Daerah pada hari ini. Atas nama pimpinan dan segenap anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Selanjutnya sesuai dengan jadwal rapat ini perkenankanlah kami menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite IV sebagai berikut. Dalam Sidang Paripurna yang terhormat ini, kami menyampaikan beberapa hal : Tindak lanjut Asmasda; Pertimbangan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atas dana transfer daerah dalam RUU APBN Tahun 2015; Tindak lanjut Hapsem II BPK tahun 2013; Pertimbangan RUU APBN Tahun 2014; Pertimbangan RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun 2013; Pertimbangan RUU APBN tahun 2015; Pertimbangan pemilihan anggota BPK; Usul inisiatif Rancangan Undang-Undang : Penyusunan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN dan APBD; Pengelolaan kekayaan Negara; Perubahan atas Undang-Undang nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati terhadap usul inisiatif RUU tentang penyusunan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN dan APBD Komite IV telah dapat menuntaskan pembahasan pada Tanggal 6 Mei 2014 dan selanjutnya akan disampaikan kepada PPUU untuk dilakukan harmonisasi, pemantapan dan pembulatan konsepsi oleh PPUU bersama dengan Komite IV. Sedangkan untuk pembahasan pengolahan keuangan Negara, Komite IV baru saja melaksanakan Focus Group Discussion di daerah Aceh, daerah Yogyakarta, daerah 3


Sulawesi Selatan pada tanggal 13 kemarin. FGD tersebut menyangkut tema politik subsidi dalam APBN yang hasilnya sekaligus akan menjadi masukan dalam penyusunan pertimbangan RUU APBN tahun 2015. FGD ini dilatarbelakangi Asmasda dari hasil pemeriksaan BPK mengenai kebijakan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran. Beberapa pandangan yang muncul dalam FGD ini antara lain : Subsidi yang selama ini berjalan menjadi variabel yang memberatkan APBN dan cenderung tidak tepat sasaran. Subsidi selama mengindifikasikan lebih banyak dinikmati oleh kelas menengah keatas bukan kepada orang miskin. Sejauh ini juga diketahui bahwa pola distribusi subsidi tidak berubah dan ditenggarai menjadi komoditas politik. Dampak subsidi sejauh ini dilihat dari spresfektif MDGS belum memiliki dampak yang signifikan; Bantuan Langsung Tunai merupakan bantuan yang langsung diberikan kepada masyarakat masih ditemui kesalahan dalam distribusi yang tidak tepat sasaran. Hal ini lebih disebabkan karena perbedaan data antara institusi, perbedaan indikator yang berbeda antara institusi dan perbedaan persepsi tentang orang miskin itu sendiri. Lebih jauh dari hal tersebut bahwa BLT yang sifatnya hanya sementara maka tidak dapat memberi manfaat lebih bagi masyarakat karena kebanyak bantuan semacam ini tidak dapat mengimbangi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Subsidi berpotensi untuk dicabut hal ini dilihat dari tingkat efisiensi subsidi itu sendiri. Namun subsidi tetap harus dipertahankan untuk sektor-sektor publik seperti sektor angkutan umum, darat ataupun laut. Khusus terhadap Organda diperlukan skema khusus untuk subsidi BBM yakni untuk angkutan umum karena berkaitan dengan tariff. Selain itu diperlukan juga subsidi yang tidak langsung misalnya untuk perbaikan infrastruktur jalan, jembatan dan pelabuhan. Realokasi subsidi dapat dilakukan dengan asumsi bahwa subsidi tersebut dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur daerah. Bahwa subsidi energi di APBN mencapai 336 trilyun sementara anggota MP3I hanya mencapai 300 trilyun. Hal ini dapat menjadi satu solusi mengalihkan subsidi BBM secara bertahap kepada infrastruktur. Subsidi direkomendasikan dialihkan langsung kepada masyarakat khusus di pedesaan dengan mempertimbangkan indeks infrastruktur daerah. Dalam hal ini semakin buruk kondisi infrastruktur daerah maka pola alokasi DAU, DAK, DBH diharapkan menjadi semakin besar sehingga ketimpangan infrastruktur dan pembangunan ekonomi di daerah menjadi lebih baik dan merata. Selain itu indeks infrastruktur daerah itu perlu memasukkan unsur kemaritinan didalam pengelolaan DAU dan DAK. Hasil dari FGD tersebut akan dikembangkan lebih jauh oleh Komite IV dalam pembahasan RAPBN tahun anggaran 2015. Pimpinan dan anggota hadirin Sidang Paripurna yang saya hormati demikianlah laporan pelaksanaan tugas Komite IV. Kami mengucapkan selamat kepada kita semua yang telah melewati proses pemilu legislatif pada tahun 2014. Apapun hasilnya bagi kita kami mengucapkan selamat bagi Bapak-Ibu yang melanjutkan sebagai anggota parlemen dan kepada kita yang nantinya tidak lagi duduk di parlemen agar tetap bersemangat melanjutkan karir kita untuk Bangasa, Negara dan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om shanti shanti shanti om. Selamat dari Komite IV DPD RI, terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN S.E., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, kita ucapkan terinma kasih kepada Pimpinan Komite IV yang diwakili oleh Pak Litha Brent yang telah menyampaikan progress report khususnya tugas konstitusional DPD yaitu memberikan pertimbangan terhadap RAPBN dan mudah-mudahan berbagai pandangan 4


tadi sangat menarik, kemudian ini coba melalui Pimpinan Komite IV dirilis ke media apa hasil ini supaya ini menjadi disosialisasikan menjelang kita memasuki tahun anggaran yang baru di bulan Agustus mendatang. Sehingga apa yang telah kita rekomendasikan ini sangat baik dan menarik sekali dan mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh Komite IV ini bisa bermanfaat dan menjadi keputusan kita dan menjadi nanti bahan pertimbangan kita untuk bersama-sama DPR dan Pemerintah untuk kita bahas. Baik saudara-saudara sekalian kita telah mendengarkan laporan dari Komite IV sebagaimana tadi yang telah kita sepakati, hari sampai sekarang setelah kita melaksanakan tugas ini yang hadir telah bertambah, terima kasih bagi yang datang dan tadi juga telah sampaikan Pak Litha Brent buat kita semua tentu tugas konstitusi ini kita harus laksanakan. Dan tentu karena masih belum memenuhi kuorum baiklah sidang ini saya skors 5 menit tapi kita disini saja untuk memenuhi mekanisme sudah 57 orang, mudah-mudahan ini akan bertambah. Kalau tidak juga mungkin barangkali 2 kali 5 menit skorsing ini bisa membantu kita untuk membuat keputusan. Untuk itu saya skors 5 menit KETOK 1X

Sesuai dengan yang kita sepakati saya sudah diingatkan Sekretariat Jenderal jadi walaupun Ketua sama Wakil bicara dibelakang ada yang mengingatkan juga. Skors Sidang saya cabut kembali. KETOK 1X Baik Bapak-Ibu sekalian setelah kita menskors Sidang 1x5menit kemudian dari Sekretaria Jenderal kita belum dapat informasi ada tambahan. Kemudian skors kita lanjutkan selama 5 menit yang terakhir. Untuk itu skors, tolong Sekretariat Jenderal diingatkan. KETOK 1X Baik saudara-saudara sekalian, saya mohon anggota dewan untuk kembali duduk. Saya mohon untuk mengambil posisi tempat duduknya supaya kami dari meja Pimpinan bisa tahu. Tadi saya bicara dengan Ibu Wakil Ketua ini ada yang kosong kasihan Maluku Utara, padahal Pak Gubernurnya ada disini. Ooo ada yang nyasar ya, Stevi? Coba mohon jangan ada nanti dilihat oleh media ada Provinsi yang kosong padahal orangnya ada. Mohon bagian protokol untuk melihat teman-teman yang mungkin masih istirahat diluar untuk segera masuk. Karena segera akan kita lanjutkan Sidang ini. Baik saudara-saudara sekalian skors sidang kami cabut. KETOK 1X Saudara-saudara sekalian setelah kita melewati masa skorsing dua kali, dan sesuai dengan tatib yang telah saya bacakan pasalnya. Untuk itu kita telah mengikuti mekanisme yang telah kita sepakati bersama. Untuk itu saya dengan memulaikan acara ini dengan mengucapkan Bismillahrirromanirrohim Sidang Pripurna ke-12 ini resmi kita buka dan dinyatakan untuk umum dan hadir pada kesempatan ini 64 orang. Jadi sesungguhnya sudah hampir mendekati kourum jadi bapak-ibu sekalian, para hadirin yang berbahagia. Memang sesungguhnya tingkat kehadiran anggota DPD ini biasanya jauh tinggi sekali tapi kita tahu sekarang ini adalah masa akhir tugas kami sampai Oktober ini. Dan hari ini juga berketepatan 5


di KPU juga ada penetapan. Jadi makanya banyak teman-teman kami yang izin untuk bisa menghadiri langsung acara tersebut dan itu memang penting sehingga mengakibatkan skors Sidang dua kali kita lakukan supaya mekanisme dalam keputusan kita itu betul-betul tidak ada cacatnya. Sehingga nanti apa yang kita hasilkan itu sesuai dengan harapan kita bersama. Untuk itu saudara-saudara sekalian dengan tadi telah saya sampaikan Sidang ini kita buka kembali. KETOK 1X Baiklah saudara-saudara sekalian tadi kita telah mendengarkan laporan pelaksanaan tugas dari Komite IV yang membawahi bidang APBN yang tadi telah kita sampaikan ,supaya mohon itu nanti dibuat releasenya disampaikan kepada public. Karena bagus sekali hasil yang telah dilakukan sehingga bisa menjadi wacana yang kita bahas di masyarakat dan juga tugas Komite IV nanti bersama Badan Anggaran bersama pemerintah untuk bisa kita perjuangkan pandangan-pandangan tadi. Untuk itu selanjutnya kita persilakan kepada Komite yang sangat banyak untuk kita ambil keputusan. Untuk itu kami persilahkan kepada Pimpinan Komite I untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya yang disini karena sangking banyaknya saya tidak menyebut. Disini ada yang hadir para Bupati, Wakil Ketua DPRD dan para tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai Provinsi yang menunggu keputusan kita dalam Daerah Otonomi Baru. Untuk itu mari kita berikan applouse buat yang hadir pada kesempatan ini. Dan untuk itu kami persilahkan kepada Pimpinan Komite I Saudara Alirmansori untuk bisa memulainya, kami perisalakan. PEMBICARA : ALIRMAN SORI SH., M.Hum (KETUA KOMITE I) Laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Sidang IV Tahun Sidang 2013/2014 pada Sidang Paripurna Ke-12 DPD RI tanggal 14 Mei 2014. Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Om Swastiastu. Shalom. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kemudian yang saya hormati para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Gubernur Maluku Utara beserta seluruh jajarannya yang hadir dan juga ketua DPRD yang berasal dari Provinsi Maluku Utara. Yang saya hormati Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara berserta seluruh para Bupati atau Walikota yang turut hadir pada hari ini. Ketua DPRD, kemudian ketua dan anggota tim pemekaran, kemudian yang saya hormati para Bupati yang berasal dari Papua Barat. Hadirin sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang saya banggakan. Pertama kita bersyukur alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini Komite I DPD RI akan menyampaikan laporan secara tertulis ada sebelas keputusan yang akan diambil dimasa sidang sekarang. Pertama, kami sampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Agraria. Baru dua hari yang lalu Komite I dibagi 3, kelompok 3 tim melaksanakan uji shahih ditiga perguruan tinggi. Pertama di UII Yogyakarta, kemudian di Lampung dan kemudian juga di Ambon Pattimura. RUU Pengadilan Agraria ini sesuai dengan target akan diselesaikan pada masa sidang atau menjelang berakhirnya masa jabatan keanggotaan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Rancangan Undang-Undang tentang pengelolaan terpadu wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, 6


Bekasi, dan Cianjur yang kita sebut dengan RUU JABODETABEKJUR. Undang-Undang ini juga akan diselesaikan menjelang berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang ketiga, pembahasan RUU bersama DPR, Pemerintah dan DPD. Dalam waktu dekat ini bulan ini juga akan dilanjutkan pembahasan terhadap UndangUndang Pemerintah Daerah, kemudian Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang tentang percepatan pembangunan daerah kepulauan. Dan yang keempat pandangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang calon Daerah Otonomi Baru. Bapak dan ibu hadirin kalian ada 65 calon Daerah Otonomi Baru yang sudah dikeluarkan Rancangan UndangUndangnya serta amanat Presiden bahkan jumlahnya terus bertambah sudah menjadi 87 calon Daerah Otonomi Baru. Dari 65 yang sudah memilih Ampres baru 30 calon Daerah Otonomi Baru yang medapatkan rekomendasi pandangan dan pendapat terhadap Rancangan Undang-Undang yang dimaksud. Pimpinan dan hadirin sekalian untuk memenuhi sebagaimana yang sudah diatur didalam konstitusi dan Undang-Undang untuk pengesahan calon Daerah Otonomi Bbaru menjadi Daerah Otonomi Baru yang definitif sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi pada Tanggal 27 Maret 2013 bahwa pembahasan UndangUndang yang terkait dengan Otonomi Daerah itu menjadi pembahasan bersama antara DPR, DPD dan Pemerintah. Dengan demikian tidak satupun alasan yang bisa dikesampingkan terutama masalah calon Daerah Otonomi Baru harus mendapat rekomendasi dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Daerah. Nah untuk memenuhi permintaan-permintaan dari Daerah secara khusus Komite I secara marathon telah melaksanakan tugas konstitusionalnya, langsung melakukan tinjauan fisik kewilayahan karena itu adalah salah satu persyaratan yang tidak boleh ditinggalkan sebagaimana amanat Undang-Undang 32 2004 dan PP 78 tahun 2007. Tentunya hari ini dari 65 akan bertambah lagi sebelas calon Daerah Otonomi Baru yang akan kita syahkan di paripurna yang terhormat ini. Izin, akan saya bacakan satu persatu daerah mana yang akan dilakukan pemekaran itu. Pertama adalah pembentukan Kabupaten Bagoga sebagai pemekaran dari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua. Dan yang kedua, pembentukan Kabupaten Gondumi Sisari sebagai pemekaran dari Kabupaten Waropen Provinsi Papua. Dan yang ketiga pembentukan Kabupaten Kepulauan Obi sebagai pemekaran dari Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara. Dan yang keempat, pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sebagai pemekaran dari Provinsi Papua Barat. Yang kelima, pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara sebagai pemekaran dari Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Dan yang keenam, pembentukan Kabupaten Garut Selatan sebagai pemekaran dari Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Dan yang ketujuh, pembentukan Kota Langoan sebagai pemekaran dari Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. Delapan, pembentukan Provinsi Beloang Mongondo Raya sebagai pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara. Yang kesembilan pembentukan Kabupaten Gorontalo Barat sebagai pemekaran dari Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. Yang kesepuluh, sebagai pemekaran pembentukan Kota Tahuna dari Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara. Dan yang terakhir pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud Selatan sebagai pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara. Pimpinan dan hadirin yang saya hormati karena begitu banyaknya permintaan untuk melakukan kunjungan fisik kewilayahan dan ditengah keterbatasan serta medan dan wilayah yang akan ditempuh kami atas nama Pimpinan dan semua Anggota Komite I menyampaikan apresiasi dan terima kasih serta penghargaan kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari masing masing Provinsi. Kami harus menyampaikan terima kasih dan penghargaan itu kepada teman-teman Senator dari Propinsi Sulawesi Utara yang benar-benar serius untuk mengawal dan menyampaikan agar Provinsi ini bisa diselesaikan dimasa sidang ini. Begitu juga dengan Gorontalo, Papua dan Provinsi Jawa Barat, sengaja saya sebutkan Provinsinya saja karena Kabuatennya banyak. Tentu semua ini tidak terlepas dari dukungan 7


politik yang diberikan. Jadi ada persyaratan yang diatur secara internal di Dewan Perwakilan Raerah Republik Indonesia. Alhamdulillah, semua Anggota DPD yang berasal dari setiap Provinsi yang akan kita berikan putusan pada hari ini memberikan dukungan secara totalitas. Tentu kepada Pak Gubernur, Pak Bupati, Ketua DPRD pantaslah kita menyampaikan terima kasih kepada semua Anggota Senator dari masing-masing Provinsi yang diwakilinya. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini kami sebagai juru bicara dari Komite I lewat meja Pimpinan kiranya 11 calon Daerah Otonomi Baru yang sudah kami bacakan satu persatu baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota untuk dapat disyahkan pada Sidang Paripurna hari ini. Ada yang tidak setuju? Saya juga harus laporkan Pak Ketua saya menyampaikan terima kasih untuk melakukan percepatan kunjungan fisik ke wilayahan ini. Kita membagi 2 tim, ada yang kita sebut dengan Timja Papua dan non Papua. Non Papua itu dipimpin langsung oleh Prof. Dr. Inspektur Jenderal Purn. Polisi Farouk Muhammad dan kawan-kawan, terima kasih Prof. secara marathon Alhamdulillah fisik kuat pikiran juga sehat akhirnya semua yang kita lintasi dapat terselesaikan. Kemudian Timja Papua dan Papua Barat dipimpin langsung oleh H. Dani Anwar. Beliau minta izin karena hari ini juga akan melakukan lawatan dan kunjungan fisik kewilayahan untuk Papua. Papua, Papua Barat harus menyampaikan terima kasih kepada Pak Paulus yang begitu luar biasa memberikan dukungan politik. Walaupun tidak terpilih, sabar Pak Paulus sabar Tuhan memberkati, masih di MK. Saya lanjutkan, kemudian yang terakhir Komite I Dewan Perwakilan Daerah juga sudah menyelesaikan terhadap pengawasan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum. Bapak dan hadirin sekalian kemarin Komite I sengaja mengundang MABES POLRI, Kejaksaan Agung, Bawaslu dari hasil rapat kerja kita menyimpulkan secara umum dan secara khusus ada 315 kasus pidana pelanggaran pemilu yang dilaporkan ke MABES POLRI. Dari 315 itu POLRI harus terdampar karena memang ada ketentuan yang mengatur terkait dengan apa yang kita sebut Daluwarsa. Dari rapat kerja itu juga semua anggota Komite I menyampaikan beberapa peristiwa penting yang terjadi pada pemilu 2014. Kecurangan money politik, saling menikam diantara sesama caleg. Tentu rekomendasi umum yang dapat kami lahirkan dari rapat kerja kemarin itu adalah. Rekomendasi umum yang disimpulkan pada hasil pengawasan RUU ini DPD RI menilai bahwa sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak telah memberikan akses pada maraknya politik yang menciptakan hubungan transaksional antara pemilih dan caleg. Selain itu sistem proporsional terbuka juga cenderung membuka peluang bagi calon-calon yang memiliki modal kapital yang kuat untuk menguasai perolehan suara dengan cara yang tidak benar. Sehingga caleg yang berkualitas namun tidak memiliki dukungan finansial harus terhempas menerima kekalahan dengan keikhlasan dan kesabaran. Selain itu dilakukan pengawasan secara intensif, rekomendasi secara khusus disimpulkan : Urgensi untuk membangun administrasi pemilu yang baik secara segera sehingga mampu terbangun sistem pemilu tertata dengan baik dan profesional, baik di sisi perencanaan hingga pelaksanaan. Maraknya politik uang dalam mekanisme perhitungan suara dan panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan rekapitulasi suara. Maka perlu dikaji ulang kembali sistem pemilihan umum berdasarkan asas proporsional terbuka dengan suara terbanyak menjadi sistem berdasarkan pada bukan atas dasar pemilihan atau dapil. Guna mengakomodir berbagai aspirasi yang beragam maka patut juga dikaji kembali ambang batas parlemen yang kita sebut parlemen treshold, bagi DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk diberlakukan ambang batas secara bertahap dan berbeda dari nasional. Memperbaiki sistem pemutakhiran data DCT dan DPT dengan berbasis E-KTP dan penggunaan mekanisme pemilihan melalui E-Voting untuk pemilu yang akan datang, guna mencegah terjadinya kecurangan manipulasi dan lebih mengefisienkan biaya penyelenggaran pemilu. 8


Penguatan pendidikan dan pelatihan bagi penyelenggara pemilu baik pelaksana maupun pengawasan khususnya di tingkat kelurahan serta lebih mengintensifkan sosialisasi secara masif untuk mengurangi golput. Mengerahkan sistem pengawasan guna mengurangi potensi penyelewengan bagi oleh caleg maupun penyelenggara pemilu itu sendiri. Dan yang terakhir, saya sampaikan juga karena sudah masuk SMS tadi, ada 6 orang anggota DPD yang akan menggugat ke MK. Diantaranya adalah saudara kita Mursyid dari Aceh, kemudian juga Ibu Herlina dari Papua, Sofia Maipauw dari Papua Barat kemudian juga Sofwat Hadi dari Kalimantan Selatan, Aziz dari Sumatera Selatan. Kita berdoa semua mudah-mudahan upaya konstitusional yang dilakukan oleh temanteman kita menggugat ke MK akan berhasil, Pak Paulus juga. Tentu melalu mimbar terhormat ini saya sebagai anggota DPD, saya berharap juga kepada Pimpinan kiranya memberikan perhatian secara sungguh-sungguh untuk juga bisa membantu teman-teman yang bersidang di MK nantinya. Karena ini bagian perjuangan yang tidak bisa dipisahkan. Dan terakhir saya juga berharap termasuk saya pribadi yang juga tidak akan melanjutkan perjuangan di Dewan Perwakilan Daerah ini. Saya selalu mengatakan pada teman-teman sebagai politisi petarung, sebagai politisi sejati tempat terhormat itu adalah menerima kekalahan dengan keikhlasan dan kesabaran. Dengan cara seperti itulah Pak Paulus syurga balasannya. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Daripada duduk pantatnya panas karena memang hasilnya tidak halal. Sekali lagi terima kasih kepada semua undangan yang hadir. Billahi taufik wal hiadayah, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om shanti shanti shanti om. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN S.E., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Pimpinan Komite I. Khususnya kepada Pak Alirman Sori. Beliau betul-betul seorang tokoh politisi yang sudah malang melintang karena saya tahu persis karena saya satu daerah dengan Pak Alirman. Jadi justru bahkan diakhirakhir ini kita masih semangat beliau untuk bekerja, itulah seorang Alirman Sori, mari kita beri tepuk tangan. Baik saudara-saudara sekalian tadi telah disampaikan berbagai macam progres report sebagaimana tadi yang telah sampaikan Pak Alirman Sori. Tentu ini menjadi catatan kita semua dalam rangka memperbaiki demokrasi di Republik ini yang kita telah laksanakan hampir 15 tahun. Tetapi tentu dengan berbagai catatan dari Komite I tadi tentu ini merupakan suatu hal yang penting untuk menjadi rekomendasi. Saya persilahkan nanti Komite I untuk mengadakan jumpa press, karena apa yang tadi disampaikan baik sekali. Mudah-mudahan tentu ini menjadi perbaikan untuk kita dimasa mendatang saudara-saudara sekalian. Tentu kita bersyukur secara makro pemilu ini berlangsung dengan aman, damai tetapi memang dalam praktek masih banyak hal-hal yang tidak terpuji dilapangan dan itu harus menjadi kajian kita bersama dan tentu tugas daripada Komite I atau kita semua untuk memberikan berbagai pandangan dan pendapat sehingga kedepan apa yang diharapkan kita bersama betul-betul demokrasi yang kita bangun juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekali lagi terima kasih, sebelum saya mengambil keputusan untuk hal yang sebelas tadi dimeja saya sudah disampaikan beberapa tamu yang hadir pada kesempatan ini. Antara lain tadi telah saya sampaikan ada Pak Gubernur, Wakil Gubernur Sulut yang kemudian juga ada disini ketua DPR dari Papua Barat yaitu Pak Yoseph Auri, betul ya? silahkan berdiri, ini apanya Yohanes Auri ini? ade ya. Oo itu pemain bola yang sangat saya kagumi dulu itu, bek kiri ya. Kemudian ada juga Wakil Ketua DPRD Papua Barat saudara 9


Jimi Hugo, Pak Jimi Hugo sahabat saya Papua Barat. Jimi ya? Maaf ini catatan ini. Kemudian juga hadir Bapak Bupati Boloang Mongondo Pak Silihi Mukodongan terima kasih. Kemudian Bupati Boloaang Mongondo Utara silahkan, hadir juga, terima kasih. Kemudian Ketua DPRD Bolaang Mongondo Bapak Abdul Rajak Bonzal, maaf kalau agak sulit ini tulisannya kurang jelas juga ini, hadir ya? Kemudian Bupati Bolaang Mongondo Timur Syeh Hananjar, betul ya? Kemudian Bapak Wakil Walikota Mubagu Pak Zainudin Damopoli, mohon maaf ya mungkin pronunciation kurang oke kali. Kemudian Wakil Bupati Sangihe Jabes Egagana hadir, terima kasih. Kemudian ketua DPRD Kabupaten Sangihe Tanao Petrus Jangkubus, betul? ya terima kasih. Kemudian hadir ketua DPRD Talaut Drs. Enggal Bertus Tatibi, ya terima kasih. Kemudian juga hadir pada kesempatan ini Ketua DPRD Pohowato Suwarsih Inggih Risak, terima kasih Bu. Kemudian hadir juga disini Bupati Garut, Bapak H. Rudi Gunawan, terima kasih Pak Bupati, kita sudah jumpa di ruang saya ya? oh iya. Kemudian juga Wakil Ketua DPRD Garut Bapak Ade Ginandjar ada? Oke. Kemudian ketua DPRD Tolikara, Bapak Drs. Nichelius Kogoya, baik. Jadi Bapak-Ibu sekalian ya mudah-mudahan ini Sidang bersama kita. Inilah para wakil-wakil Daerah BapakIbu sekalian. Saya mohon ya kita bisa menghadiri Sidang ini sampai selesai. Jadi setelah saya bacakan ini tidak langsung meninggalkan tempat supaya menjaga ke apa namanya? Masih ada yang belum? Wakil Bupati Sukabumi silahkan berdiri Pak, mana? saya beri lambaian tangan dari jauh. Ada yang kurang mohon maaf ya. Mana Wakil Bupati Minahasa Utara? Silahkan berdiri Ketua DPRD Sukabumi. Ini sangking semangatnya sehingga apa sekretariat pun tidak cukup untuk membuat dikertas ini saudara-saudara sekalian. Jadi kami semangat bangga dan terima kasih, hampir semua tokoh-tokoh daerah hadir. Disini adalah ruang kita bersama. Ada lagi tidak yang mewakili unsur masyarakatnya. Silahkan sampaikan dari mana ini Pak? coba teman Senator sini. Wakil Ketua DPRD Minahasa, silahkan berdiri Pak, siapa lagi? silahkan Ketua Presidium dari Papua. Baik ya saya tidak mungkin menyampaikan semuanya. Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara terima kasih. Dan tentu yang terhormat kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih untuk itu saya akan mengambil putusan untuk tadi yang telah dibacakan oleh Pimpinan Komite I. Baik saudara-saudara sekalian, setelah kita mendengar laporan dari Komite I, jadi tadi itu baru Komite I Pak. Jadi keputusannya itu di Paripurna ini. Ada bisa diterima, bisa juga tidak, ini saya tidak tahu. Kalau mungkin tidak tentu kita tanya kenapa. kalau setuju ya tentu tidak ada persoalan Papak-Ibu sekalian, karena disinilah forum tertinggi untuk kita memutuskan. Apalagi hal yang berkaitan dengan masalah Otonomi Daerah ini. Baik BapakIbu yang berbahagia saya mohon yang hadir untuk hikmat saya ingin meng-appear kepada semua anggota DPD RI. Tadi telah disampaikan oleh pimpinan Komite I pada tahapan Masa Sidang sekarang dari hampir 56 DOB yang telah diberikan Inpres oleh Presiden pada bulan Desember yang lalu. Alhamdulillah pada masa ini kita telah berhasil pada Masa Sidang ini 11 yang bisa kita putuskan untuk kita tindaklanjuti, untuk kita bahas bersama dengan DPR dan Pemerintah. Pertama apakah kita sepakat terhadap Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru pertama yaitu pandangan DPD RI terhadap RUU pembentukan Kabupaten Bogoga, setuju? KETOK 2X Baik Provinsi Papua. Kemudian apakah kita dapat setujui Pandangan dari DPD RI terhadap RUU tentang pembentukan Kabupaten Gondomi Sisare di Papua, setuju? KETOK 2X 10


Baik, yang ketiga apakah kita dapat sepakati pandangan DPD RI terhadap RUU tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Obi di Maluku Utara, setuju? KETOK 2X Baik, selanjutnya mohon silakan, mohon dibelakan yang tidak Anggota Dewan untuk tidak menggunakan mic-nya, silahkan kalau masih mau senyum atau ketawa silahkan saya tunggu ini. Kalau tidak mari kita lanjutkan. Baru Obi ya. Kemudian dapatkah kita setujui pandangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya di Papua Barat? KETOK 2X Baik, selanjutnya apakah dapat kita menyetujui Bapak-Ibu sekalian Dewan yang terhormat pandangan kita DPD RI terhadap rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara di Provinsi Jawa Barat, setuju? KETOK 2X Ni ada Teteh silahklan berdiri wakil Jawa Barat ini, masih semangat terus. Baik, selanjutnya dapatkah kita menyetujui pandangan dari DPD RI terhadap Rancangan UndangUndang pembentukan Kota Langoan di Provinsi Sulawesi utara, setuju? KETOK 2X Baik, coba teman-teman dari DPD RI para Senator Sulawesi Utara coba berdiri, hadir penuh hari ini, luar biasa. Jadi saudara-saudara sekalian buat kami jabatan itu hanya titipan walaupun terpilih kembali atau tidak kami tetap bekerja dan semangat. Selanjutya dapatkah kita menyetujui pandangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya di Provinsi Sulawesi Utara , setuju? KETOK 2X Tadi saya pikir ada yang mau tunjuk tangan, tapi engga ya, tepuk tangan sebenarnya teman-teman dari Sulawesi Utara. Baiks aya lanjutkan apakah kita dapat menyetujui pandangan dari DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten Garut Selatan, setuju? KETOK 2X

Baik terima kasih. Oke kita lanjutkan. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, yang nomor 9 dapatkah kita menyetujui pandangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan kabupaten Gorontalo Barat di Provinsi Gorontalo, setuju? 11


KETOK 2X Terima kasih, disini wakil gorontalo coba berdiri disini mana? Jadi Gorontalo sebenarnya penuh karena salah satu anggotanya telah menjadi Wakil Walikota di Kotamadya ya? Baik hadir semua. Selanjutnya saudara-saudara sekalian yang ke-10

PEMBICARA : AHMAD SYAIFULLAH MALONDA S.P. (SULAWESI TENGAH) Interupsi Pimpinan, B99ASM Sulawesi Tengah, terima kasih Pimpinan. Saya berharap Pimpinan untuk tegas sedikit. Yang membuat keputusan seutuju atau tidak itu kan anggota DPD Pak bukan mereka-mereka yang dibelakang itu. Jadi kalau anggota DPD mengatakan setuju anda boleh berteriak. Tapi untuk mengatakan setuju kalau bisa jangan anda, biarlah kami yang memberi keputusan itu setelah itu anda berteriak bagaimana? Terima kasih Pimpinan. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN S.E., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, terima kasih Pak Malonda. Begitulah semangatnya Wakil Daerah itu yang melihat para wakil-wakil Senatornya berbicara di ruang yang terhormat ini. Baik. PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (SULAWESI BARAT) Izin Ketua, B-125. Asalamu'alaikum warahmatulahi wabarakatuh. Ketua dan seluruh Senator yang kami hormati saya menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Malonda, sebelum pengsyahan Ketua izin harusnya diberikan diminta pendapat dari seluruh anggota. Posisinya bukan pada posisi sepakat atau tidak sepakat. Karena disana ada mekanisme kerja yang dilakukan oleh Komite I dan kita semua tidak aktif terlibat didalamnya. Berarti harus ada pandangan, saya tahu ada teman-teman yang ingin memberikan pandangan dan catatan. Jadi proporsinya bukan pada membaca item per-item Kabupaten dan Provinsi lalu kita menyatakan setuju atau tidak. Jadi kira-kira begitu Pak Ketua, terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN S.E., MBA. (KETUA DPD RI) Baik saudara-saudara sekalian, jadi apa yang disampaikan Pak Asri ini betul saya sepakat ya. Tetapi karena memang waktu yang ada ini sangat terbatas Sebetulnya mungkin sudah diserahkan melalui Komite I kesemua anggota. Sebentar-sebentar dulu, mohon saya ingin menjelaskan supaya nanti jangan ada timbul salah tafsir. Normalnya saudara-saudara seklaian setiap hasil keputusan dari Komite itu diserahkan kepada anggota, diberikan waktu ya tetap berjalan. Tetapi ada kadang-kadang hal-hal yang crash program bagaimana sebuah Inpres 56 Ampres ya? Harus kita laksanakan selama periode kita. Ini yang membuat kita harus bekerja extra keras. Terus terang saya mengapresiasi apa ayng dilakukan Komite I. Apalagi ditengah kesibukkan kita kemarin ikut kembali Pemilu, itu sebetulnya. Jadi dari meja Pimpinan saya meminta pengertian, bukan saya mengiring ini supaya dimudahkan untuk mengambil keputusan, bukan! Tetapi ini sebenarnya mekanismenya telah kita lakukan, te tapi memang mengingat ketatnya waktu, dan ini pun sudah saya undur, betul kan? Seharusnya 2 minggu yang lalu, tetapi kita harus bekerja. Coba kalau kita tidak cicil ini kita nanti ada lagi yang kita langgar kita juga melanggar Konstitusi kita. Sehingga tampak 12


pertimbangan DPD juga tidak bisa Lembaga DPR dan Pemerintah untuk menindaklanjuti. Saya tidak mau posisi DPD dianggap menghambat saudara-saudara sekalian, itu lah sebetulnya. Baik. PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (SULAWESI BARAT) Sekali lagi Pimpinan mohon izin. Proporsinya bukan pada menghambat atau tidak dan jangan ada bahasa bahwa kita mau menghambat, enggak seperti itu. Hanya harga ini adalah putusan akhir dan harus ada pandangan dari anggota. Sehingga ketua saya izin setelah semua disyahkan sebentar tolong dibuka dan kita memberikan masukan. Sekali lagi untuk Pak Ketua jangan bahasanya bahwa kita mau menghambat atau tidak, itu saja terima kasih. PEMBICARA : Ir. MARHANY VICTOR POLY PUA (SULAWESI UTARA) Pak Ketua interupsi Marhany Pua dari Sulawesi Utara. Begini Pak Ketua saya Komite IV. Jadi begini Pak Ketua kita menghormati pendapat Pak Asri dan Pak Malonda. Tapi sebenarnya kalau kelihatan kita memberi pendapat setuju misalnya pada Paripurna ini itu bukan berarti prosesnya baru ditentukan sekarang. Proses penetapan Daerah Otonom Baru ini sudah melalui proses panjang dan sudah melalui proses internal disetiap Provinsi kami Sulawesi Utara misalnya sudah kompak menyampaikan persetujuan terhadap Daerah Otonom Baru dari Provinsi kami. Kemudian di Komite I itu dibahas Panjang Pak Ketua. Bahkan teman-teman Komite I itu dengan keberanian yang luar biasa berkunjung ke calon Daerah Otonom Baru yang ada di sudut-sudut negeri ini. Itu dengan sarana transportasi yang kadang-kadang agak menegangkan, lalu dibahas bersama dengan staf ahli. Lalu kemudian melalui proses panjang. Nah kalau kelihatan saat ini di Paripurna kita tinggal mengesahkan itu memang sudah melalui proses panjang. Ini juga perlu kami beritahu kepada teman-teman. Pimpinan Daerah dan masyarakat Daerah yang hadir bahwa kalau kita kors setuju itu bukan berarti baru sekarang kita bahas, ini tinggal Paripurna untuk pengesahan. Ini penegasan saja Pak Ketua, terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN S.E., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, siapa lagi? Silahkan Pak Abdurrahman, mohon ya waktunya ini PEMBICARA : ABDURRAHMAN LABATO (MALUKU UTARA) Sama halnya apa yang disampaikan oleh Pak Marhany Pua yang terhormat. Maluku Utara juga memiliki kesepakatan yang sama 4 anggota DPD RI. Bagi kami dia ada satu penghargaan tersendiri bagi Komite I ditengah-tengah kesibukan untuk menyiapkan pemilu 2014 masih berkunjung ke Maluku, hampir kecolongan lagi, Prof. Dr. Farouk Muhammad bersama rombongan. Atas nama Rakyat Maluku Utara menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa. Terima kasih Pimpinan. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN S.E., MBA. (KETUA DPD RI) Baik saudara-saudara sekalian. Mungkin para tamu undangan kami beginilah dinamikan yang ada disini, tidak usah ditanggapi. Begitulah, tapi ini mengatakan ada suatu situasi yang sebetulnya mekanisme itu bisa berjalan dengan lebih baik. Tapi memang sebetulnya Paripurna ini memang tinggal ketuk palu, setuju atau tidak setuju. Mekanisme ini jauh sudah dilewati lewat pembahasan ditingkat awal kemudian juga di Komite dan 13


sebagainya. Jadi sekali lagi semuanya sudah memahami. Jika begitu izinkan saya untuk melanjutkan untuk putusannya. Selanjutnya, apakah dapat kita menyetujui terhadap pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Pembentukan Kota Tahuna di Provinsi Sulawesi Utara, setuju? KETOK 2X

Baik, sudah? Saya melihat tadi. Lanjut ya. Baik, ini yang terakhir kalau tidak salah ini. Dapatkah para anggota Dewan pada Sidang Paripurna yang terhormat ini untuk menyetujui pandangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Rancangan UndangUndang pembetukan Kabupaten Talaud Selatan di Provinsi Sulawesi Utara, setuju? KETOK 2X Baik saudara-saudara sekalian telah selesai 11 pada masa Sidang ini dan tentu kami mengharapkan sebagaimana tadi sudah disampaikan saudara Abdurrahman Senaor kita dari Maluku Utara. Ya sekali lagi, bukan mengatakan yang lain tidak karena memang ini adalah bidangnya Komite I. Bagaimana mereka bekerja sehingga saudara saya Pak Alirman Sori pun kurang kampanye, sehingga beliau mengorbankan dirinya untuk memenuhi tugas ini. Tidak mudah saya di Pimpinan, selama reses juga meyakinkan teman-teman ini. Kita rapat walaupun ada di Daerah, supaya agenda ini bisa berjalan sebagaimana harapan kita. Jadi sekali lagi para anggota Dewan khususnya Komite I untuk semangat terus. Ya Pak Paulus jalan terus, Mahkamah Konstitusi masih ada kalau tidak Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Akhirat pun masih ada, masih kita tunggu disana. PEMBICARA : Ir. MARHANY VICTOR POLY PUA (SULAWESI UTARA) Interupsi Pak ketua saya Marhany Pua. Kami hanya mau sampaikan begini Pak Ketua, atas nama para senator anggota DPD RI dari Sulawesi Utara kami berempat bahkan ada Pak Wakil Gubernur dan para Bupati, Walikota serta masyarakat Sulawesi Utara yang hadir. Kami mau sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepad Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan lebih khusus kepada Komite I yang sudah membahas secara baik sekali dan kepada Sidang Paripurna ini. Terima kasih atas dukungan bagi pengsyahan Daerah Otonom Baru di Provinsi Sulawesi Utara. Ada 4, ada Bolaang Mongondow Raya Provinsi, dan ada Kota Langowan, ada Kota Tahuna da ada Kabuapten Talaud Selatan. Terima kasih, Tuhan berarti kita semua. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN S.E., MBA. (KETUA DPD RI) Baik Pak Marhany. Saya rasa untuk yang Daerah Otonomi Baru cukup ya, atau mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu dari Daerahnya? Cukup ya. Baik, silahkan Pak Gusti. PEMBICARA : H. GUSTI FARID HASAN AMAN SE, Akt, MBA (KALIMANTAN SELATAN) Terima Pimpinan, kawan-kawan anggota dan hadirin yang saya hormati. Ini sebenarnya masukan saja bahwa ini keputusan kita ini keputusan DPD Lembaga Tinggi 14


Negara. Cuman saya tadi sempay membaca Pak Pimpinan ini di misalnya ini contoh pembentukan Kabupaten Ghundomi Sisare, halaman 14 ini pertumbuhan ekonominya saya lihat sampai 71% berbanding 62%, darimana dapat data seperti ini? Karena ini data resmi dari Lembaga TInggi Negara, saya mohon diperbaiki. Ini untuk kedepannya, saya tidak menggangu gugat masalah disyahkannya tadi. Cuman kalau bisa ini hati-hati dengan dokumen kita ini. Terus yang kedua juga saya minta kita jangan hanya mengesyahkan saja, tapi juga melakukan pengawalan. Saya mendukung Daerah Otonomi Baru, cuman dikawal. Nanti di DPR kita push juga di Pemerintah juga kita push biar cepat semua ini. Kami mendukung untuk semua Daerah walaupun kami sendiri di Kalimantan Selatan tidak ada pemekaran tapi kami mendukung Daerah Otonomi Baru ini. Yang ketiga, selain kita kawal juga kita kalau bisa kita untuk kedepannya Dewan Perwakilan Daerah melakukan evaluasi. Jangan sampai pemekaran Daerah ini melakukan pembebanan pada APBN. Karena ini bisa terlalu berat untuk APBN kita. Itu saja dari kami dari Kalimantan Selatan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN S.E., MBA. (KETUA DPD RI) Baik Pak Gusti. Jadi dengan apa yang tadi telah dicapai mungkin barangkali ada titik koma barangkali. Mungkin 70 itu 7,0 barangkali ya, tapi mohon kepada Sekretariat Komote I untuk dicek lagi. Jadi saya memang tidak bacakan. Kalau mau ini nanti sudah menjadi milik publik ya, bisa di akses nanti. Tolong diperiksa lagi supaya angka-angka tadi sebelum kita serahkan secara resmi kepada DPR dan juga Presiden untuk nanti kita bahas bersama. Coba dicek data-data tersebut. Dan juga permintaan daripada aspirasi tadi yang sebetulnya menjadi catatan kita, ya harapan kita tentu dengan Otonomi Baru ini rakyatnya makin sejahtera, daerahnya makin maju. Itu harapan yang ingin kita lakukan. Mudah-mudahan saudarasaudara sekalian ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya kita mengambil keputusan terhadap masih Komite I. Yaitu dapatkah kita menyetujui apa yang tadi telah disampaikan oleh saudara Alirman sebagai ketua Komite. Hasil Pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum daripada anggota DPR, DPD dan DPRD? PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (SULAWESI BARAT) Izin Pak Ketua, ingin memberikan pandangan dan pendapat terhadap 2 yang termasuk yang sudah diputuskan. Yang pertama adalah maksud kami tadi tidak sama sekali menyatakan menolak bahkan kami sangat mengapresiasi kerja teman-teman Komite I terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru. Ada 65 Anpres yang sudah disampaikan dan 30 sudah disyahkan oleh teman-teman DPD. Hanya referensi kita ketua, selama 4 tahun ini saya mengikuti dinamika, kan saya mengikuti dinamikan, mohon maaf DPD itu seperti pintu masuknya pokoknya asal mau pemekaran lewat DPD. Sedangkan kalau kita turun ke Daerah itu banyak juga di Daerah itu menyatakan tidak untuk dimekarkan secara serius. Tetapi karena dorongan politik lebih besar. Dan pemahaman itu ada diantara kita. Kami mengapresiasi Daerah baru yang sudah disyahkan. Hanya maksud saya ketua, kedepan kajian kita benar-benar harus mendalam terhadap pemekaran daerah baru. Melihat referensi yang disampaikan oleh teman-teman saya pahami itu bahwa dengan pemekaran ada Daerah Baru. Tetapi harus diingat 155 daerah tertinggal itu satu dekade rata-rata didominasi oleh Daerah Pemekaran Baru. Sehingga menurut saya harus menjadi rekomendasi penting buat kita, bukan hanya dimekarkan oleh teman-teman oleh DPD tetapi apa yang disampaikan oleh Kalimantan Selatan tadi bahwa Daerah-Daerah yang dimekarkan atas rekomendasi DPD juga harus mendapatkan pengawalan yang serius. Mohon maaf Ketua, kami di Sulawesi Barat 15


juda ada dorongan satu Daerah Pemekaran Baru. Kami sudah menyatakan satu Daerah itu belum bisa kami dorong. Artinya kami ingin mendapatkan referensi yang kuat bahwa daerahdaerah itu memang DPD juga harus menyatakan secara kuat bahwa daerah itu pantas dan tidak pantas, itu yang pertama Ketua. Pengawalan tadi yang dimaksudkan oleh teman kita Senator Kalimantan Selatan sesungguhnya bukan hanya ketika masuk di DPR. Tetapi kita memiliki tanggung jawab penuh agar misalnya mengeluarkan daerah-daerah itu keluar dari dari daerah tertinggal. 155 kami di Komite II menemukan kajian. hampir 70% diantaranya adalah Daerah Otonomi Baru 10 tahun sudah terbentuk itu yang dimaksudkan pengawalan. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah mengenai hasil pengawasan Komite I atas pelaksanaan Undang-Undang nomor 8 tahun 2012. Ketua membaca laporan ini dan mohon maaf ini sesungguhnya normatif tidak menyelesaikan masalah, itu pandangan kami, mohon maaf teman-teman Komite I. Sangat banyak persoalan yang dihasilkan oleh pemilu ini yang berdampak terhadap regulasi, berdampak terhadap sistim dan juga berdampak terhadap pola pengambilan kebijakan dengan lahirnya pemimpin- pemimpin melalui pemilu itu. Sehingga Ketua melalui kesempatan ini kami mendorong agar DPD membentuk PANSUS Pelaksanaan Pemilu 2014. Terlalu banyak kebobrokan yang terjadi. Dan menurut saya tiga rekomendasi yang dihasilkan ini tidak cukup. Harus didorong lebih kuat lagi, pelanggaran terlalu banyak, money politic terlalu terang-terangan. Partisipasi politik pemilu jauh lebih rendah daripada 20009 75% gitu. Sehingga melalui forum ini kami minta agar Komite I membentuk PANSUS terhadap segala pelanggaran-pelanggaran pemilu. Karena ini berdampak terhadap kepemimpinan Daerah Kepemimpinan Nasional. Dan kita akan menghadapi pemilu Presiden. Kemudian dan jangan juga mohon maaf kepada Ketua Komite I tadibahwa teman-teman yang duduk itu bukan berarti semua dengan kursi panas, normal-normal saja kita menang, terima kasih Ketua. PEMBICARA : ALIRMAN SORI SH., M.Hum. (KETUA KOMITE I) Izin Pimpinan, izin saya ingin menyampaikan pandangan juga, terima kasih Pimpinan. Saya sangat memahami apa yang disampaikan oleh saudara saya Asri. Ini bukan pentas untuk beradu dokumentasi. Perlu saya sampaikan bahwa mekanisme yang sudah dilalui oleh Lembaga ini bukan serta merta itu terjadi mudah saja, tidak. Sangat panjang rentetannya, kita seleksi dengan baik, kita teliti satu-satu, kita hadirkan orang-orang yang paham dan mengerti tentang ini. Jadi tolong lah yang mengerti secara substansi itu adalah Komite I, Komite I yang memahami itu. Setiap saat, setiap waktu kita bicara tentang Daerah Otonomi Baru ini. Jadi jangan terlalu apriori. Ini adalah aspirasi Daerah, aspirasi Daerah yang harus kita jembatani dengan sebaik-baiknya dengan tidak mengenyampingkan aturan lain, itu yang paling penting. Jadi ini semua mekanisme sudah berjalan, aturan hokum sudah kita gunakan semuanya, kajian sudah kita lakukan. Untuk saudara catat selama ini tidak ada namanya kajian terhadap pandangan dan pendapat, ini kita lakukan sekarang, bukan sembarangan gitu. Jadi saya berharap ini jangan sampai mendadak-mendadak lalu bicaranya tidak konfirmasi terlebih dahulu. Dan yang terakhir Pak Ketua saya juga berkewajiban untuk menjelaskan. Saya tidak marah sama sekali. Tapi tolong juga konfirmasi dulu kepada Komite yang bersangkutan. Kalau selama ini lancar-lancar saja tidak ada persoalan. Yang terakhir soal hasil pengawasan Undang-Undang nomor 8 2012 ini. Saya memahami, itu kan hanya momenklatur secara global yang kita sampaikan. Secara teknis itu kan ada nanti tindaklanjutnya, engga mungkin lah semua diurai didalam pernyataan dokumen yang singkat itu didalam rapat Paripurna. Nanti aka nada lampirannya. Jadi tolong dipahami juga jangan terlalu gampang untuk memvonis sesuatu yang dianggap tidak baik gitu. Saya kira demikian, terima kasih. 16


PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN S.E., MBA. (KETUA DPD RI) Baik saudara-saudara sekalian cukup diskusi kita. Mari kita lanjutkan kepada Komite II. Kepada Pimpinan Komite II kami persilahkan. PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (SULAWESI BARAT) Izin Ketua, sebelum ke Komite II saya hanya mengusulkan tadi membentuk PANSUS terhadap pemilu, ini belum diputuskan. Mohon maaf yang dibelakang ini, mohon maaf mita tidak berbicara tentang Daerah otonomi Baru ya. Mohon maaf siapapun yang hadir Sidang mengikuti mekanisme. Ketua saya hanya mengusulkan tadi tentang pembentukan PANSUS bahwa ini menjadi sesuatu urgent dan itu belum diputuskan. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN S.E., MBA. (KETUA DPD RI) Ya saya belum bisa memutuskan, nanati bawa saja ke rapat PANMUS nanti ya. Ini menjadi catatan kita ya. Baik ya terima kasih. PEMBICARA : INTSIAWATI AYUS, SH., MH. (RIAU) Interupsi Pimpinan. B-14, mungkin sebelum dilanjutkan laporan Alat Kelengkapan ini, apakah tamu-tamu ini sudah selesai untuk laporan yang terkait dengan Komite I bisa meninggalkan tempat dulu. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN S.E., MBA. (KETUA DPD RI) Engga, ini mesti selesai. Tadi sudah saya katakana ditunggu saja dulu, belum. Biar tertibnya ini, ini tinggal satu lagi, dua lagi aja. Saya sudah menyampaikan diawal tadi supaya mengikuti acara ini sampai selesai, biar mereka bisa menyaksikan. PEMBICARA : MUH. ASRI ANAS (SULAWESI BARAT) Mohon izin Ketua. Sebelum lanjut Ketua mohon izin saya mendorong ini dibentuk PANSUS di Paripurna bukan di PANMUS. Nanti dibahas secara teknis di PANMUS. Saya usulkan, berikan tanggapan dulu kepada teman-teman. Menurut saya urgent melakukan analisa, pemantauan dan evaluasi secara serius terhadap pelaksanaan pemilu 2014. Usulan saya disyahkan di Paripurna bukan di PANMUS, terima kasih. PEMBICARA : Prof. DR. FAROUK MUHAMMAD Baik, untuk memuaskan saudara saya Pak Asri, saya jelaskan lagi. Yang dilaporkan pengawasan Undang-Undang nomor 8 selain yang disampaikan oleh Komite I itu adalah proses prapemilu sampai denga. Nah sementara proses pasca dan pelaksanaan pemilu itu baru kita start kemarin dan kemarin kita-kita sudah sepakati bahwa aka nada follow up. Follow up itu apakah berupa PANSUS atau itu, nanti akan terus dikembangkan di Komite I. akan kalau perlu ada suatu pernyataan sikap dari DPD menyikapi perlaksanaan pemilu pemungutan suara ini. Jadi tidak usah khawatir, itu sudah ada dalam agenda kita. Dan juga terkait dengan DOB saya sampaikan juga tidak serta merta Komite I didalam pandangan itu. Ada juga sejumlah catatan yang kita berikan. Ini catatan ubahan pada waktu rapat kerja dengan Pemerintah dan DPR. Semoga bisa dimaklumi, terima kasih. 17


PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN S.E., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, terima kasih. Lanjut silahkan. PEMBICARA : MATHEUS STEFI PASIMANJEKU SH. (WAKIL KOMITE II) Baik, terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shaloom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang kami hormati ketua dan wakil ketua DPD RI, yang kami hormati Bapak-Ibu anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Gubernur Maluku Utara, yang kami hormati para Bupati, wakil Bupati, dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, dan seluruh undangan yang kami muliakan. Pertama-tama dalam kesempatan yang berbahagia ini patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan penyertaan Tuhan kepada kita maka pada hari ini kita dapat melaksanakan Sidang Paripurna yang ke12 yang kita laksanakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami atas nama Pimpinan Komite II menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas Komite II secara singkat sesuai dengan ketentuan pasal 48 ayat 1, 2 dan 14 peraturan DPD RI nomor 1 DPD RI/I/2009-2010 sebagaimana dituangkan keputusan DPD RI nomor 5 DPD RI nomor 4/2009-2010 tentang peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dimana Komite II memiliki tugas dan wewenang dalam mengajukan Undang-Undang, melakukan pembahasan bersama DPR atau Pemerintah, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi lainnya. Yang pertama, penyusunan Rancangan Undang-Undang usul inisiatif. Perkembangan pelaksanaan tugas yang dilaporkan Komite II kepada Sidang Paripurna ke-12 hari ini hanya menyampaikan tugas Komite II yang telah dilaksanakan pada masa sidang empat yaitu adapun tugas Komite II dalam menyusun Rancangan Undang-Undang inisiatif pada masa sidang empat ini antara lain yang pertama yaitu rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 20 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Sedangkan yang kedua, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Yang kedua, penyusunan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang. sedangkan untuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang adalah, yang pertama, pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang tahun 45 tahun 2009. Yang kedua, pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan. Yang ketiga, yaitu pengawasan atas pelaksanaan UndangUndang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Perlu kami sampaikan bahwa Komite II telah menyelesaikan pengawasan dan pelaksanaan Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perkembangan telah diubah dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2009. Hasil pengawasan tersebut telah kami sampaikan dalam laporan Komite II yang telah dibagikan kepada seluruh anggota yang hadir pada saat ini. Untuk itu Komite II meminta pada Sidang Paripurna Yang Mulia ini kiranya dapat mengesyahkan pengawasan dan pelaksanaan Undang-Undang nomor 21 tahun 2004 tentang perikanan sebegaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 45 tahun 2009. Sedangkan hal-hal yang lain yang dapat kami sampaikan yaitu seiring dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan 18


kami Komite II juga telah menyempurnakan Rancangan Undang-Undang tentang kelautan, dimana Rancangan Undang-Undang tentang kelautan juga mengamanatkan secara khusus tentang pemberitahuan Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang akan mengatur kemudahan permodalan untuk nelayan itu sendiri. Selanjutnya untuk memberikan perhatian kepada nelayan serta dalam rangka mencari masukan yang komprehensif terhadap Rancangan Undang-Undang perlindungan dan pemberdayaan nelayan maka Komite II mengaskan pertemuan nelayan seluruh Indonesia sebagai bentuk aspirasi DPD erhadap profesi nelayan di Indonesia guna mencari solusi terhadap permasalahan nelayan. Demikian laporan secara singkat kami sampaikan dari Komite II, semoga pada Sidang Paripurna ke-12 ini laporan ini dapat disyahkan oleh hadirin Paripurna yang berbahagia ini. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shaloom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om shanti shanti shanti om. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN S.E., MBA. (KETUA DPD RI) Baik Bapak-Ibu sekalian tadi baru saja kita mendengarkan laporan perkembangan daripada Komite II yang telah disampaikan oleh saudara Matheus Pasimanjeku tadi untuk itu konfliknya tentu sudah disampaiakan tentu tidak mungkin dia bacakan semua, silahkan nanti yang belum dapat disampaikan. Tapi pada kesempatan ini kita ingin mendapatkan persetujuan sebagai hasil kita bersama yaitu sebagai tugas khusus kita adalah melakukan pengawasan terhadap Undang-Undang. Untuk itu dapatkan kita menyetujui pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang perikanan, setuju? KETOK 2X

Baik selanjutnya kami persilahkan Pimpinan Komite III. Ya ini yang terakhir, ya mohon waktunya sudah 12:30, silahkan. PEMBICARA : Dra. Hj. ELVIANA M.Si (JAMBI) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Yang kami hormati ketua DPD RI, yang kami hormati juga Ibu Wakil Ketua DPD RI, yang kami hormati Bapak Sekretaris Jenderal DPD RI beserta jajaran, yang kami hormati Bapak-Ibu anggota DPD RI, kemudian Yang Mulia tamu-tamu kami yang hadir pada siang hari ini. Para Kepala Daerah yang terdiri dari para Gubernur, Wakil Gubernur, ketua DPRD, para Bupati, Wakil Bupati, para Walikota. Kita patut memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Yang sudah melimpahkan rahmat yang tidak ternilai kepada kita semua. BapakIbu yang saya hormati pada Sidang paripurna yang mulia ini sebelum saya membacakan kesimpulan rapat-rapat atau kinerja Komite III izinkan saya Pimpinan memberikan hadiah kepada Pimpinan Komite I yang sudah membuat senang hati para teman-teman Bapak-Ibu Pimpinan Kepala Daerah pada siang hari ini. Mari kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Alirman Sori, beliau ulang tahun hari ini. Semoga panjang umur dan tetap berkarya untuk bangsa dan Negara. Amin. Bapak-Ibu yang saya hormati pada Sidang Paripurna yang 19


mulia ini perkenankan kami menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite III DPD RI yang tugas dan kewajibannya pada bidang pendidikan, agama, kesehatan, kesejahteraan social, kebudayaan pariwisata, pemuda olahraga dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dan ketenagakerjaan. Pada masa sidang keempat ini Komite III DPD RI sudah menyelesaikan 4 agenda penting. Pertama penyusunan RUU tentang perlindungan dan pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Yang kedua, penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang praktik kefarmasian. Yang ketiga, pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang pengelolaan keuangan haji. Dan yang keempat pengawasan Undang-Undang tentang cagar budaya, Undang-Undang BPJS, dan Undang-Undang tentang perlindungan dan penempatan TKI. Kedudukan RUU tentang perlindungan dan pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional mendapat dukungan dari berbagai pihak baik dari masyarakat, pelaku ekspresi budaya, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat termasuk Dirjen HAKI, Kementrian Kukum dan HAM. Kemudian tentang rancangan Undang-Undang tentang praktik kefarmasian masih ada tarik menarik antara kalangan dokter dengan kalangan apoteker yang sangat mendukung Rancangan Undang-Undang ini. Selanjutnya berkaitan dengan pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang pengelolaan keuangan haji RUU ini dimaksudkan untuk memberikan payung hukum yang lebih mendasar dan kuat dalam pengelolaan keuangan haji yang besarnya saat ini mencapai 67 trilyun. Termasuk didalamnya memberikan landasan terhadap barang-barang yang diperoleh bukan dari APBN tetapi dari penggunaan keuangan haji dari masyarakat. RUU ini memandang perlu membentuk badan khusus yang bersifat mandiri tetapi bukan berbentuk BUMN atau BUMD melainkan disebut sebagai Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia berdasarkan penjelasan terkait materi pertimbangan yang telah kami sampaikan tadi DPD RI perlu mendukung pembahasan RUU tentang pengelolaan keuangan haji. Dengan harapan keberadaan Undang-Undang itu nantinya benar-benar dapat meningkatkan kualitas kewajiban negara dalam rangka memenuhi hak-hak warga negara khususnya berkaitan dengan pelayanan ibadah haji. Selain itu KAMI juga TENTUNYA mengharapkan agar setiap penyelenggaraan program kegiatan pelayanan ibadah senantiasa mengedepankan transparansi dan akuntabel sebagaimana harapan masyarakat. besarkan laporan yang telah kami bacakan diatas melalui Sidang Paripurna Yang Mulia Komite III DPD RI mengusulkan kepada Pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang terhirmat untuk mengesyahkan pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang pengelolaan dana haji sebagai keputusan DPD RI untuk dapat disyahkan menjadi keputusan DPD RI. Akhirnya perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pimpinan beserta seluruh anggota DPD RI dan semua pihak yang telah banyak membantu terutama Sekretariat Jenderal DPD RI dan jajarannya yang telah banyak menyokong kegiatan ini serta kalangan media yang telah meliput kegiatan-kegiatan Komite III. Semoga segala upaya kita mendapat balasan yang berlipat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian Bapak-Ibu, terima kasih atas perhatuannya, mohon maaf hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN S.E., MBA. (KETUA DPD RI) Baik terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan Komite III yang telah menyampaikan progress report dari Komite III. Dan pada kesempatan ini kita dimintakan persetujuannya untuk dapat menyepakati sebagai sebuah keputusan DPD yaitu konstitusional kita dalam bidang agama yaitu memberikan pertimbangan dimana kita pada kesempatan ini untuk menyetujui pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang 20


pengelolaan keuangan haji dengan berbagai banyak hal yang tadi tentu tidak bisa diuraikan ya, ada di saya dan juga ada di teman-teman. Untuk itu dapatkah kita mensepakati pertimbangan yang telah disampaiakan oleh Ketua Komite III tadi terhadap RUU tentang pengeloaan keuangan haji, setuju? Baik. KETOK 2X Baik terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Untuk catatan sebelum menutup ini saya ingin menyampaikan beberapa hal isu yang terkini untuk bisa kita meresponnya dalam masa tugas-tugas kita di masa mendatang terutama pada masa sidang ini. Sidang Dewan Yang Mulia saya mohon perhatian kita bersama pada kesempatan ini izinkan pula saya untuk mengajak kita semua untuk dapat memperhatikan, mencatat dan selanjutnya menelaah lebih lanjut beberapa hal untuk selanjutnya ini kita tidaklanjuti sesuai dengan tugas konstitusional DPD sebagai wakil daerah. Kondisi politik di Indonesia saat ini yang menjadi bahan pertimangan dan topik yang sangat hangat dibahas diberbagai ruang publik dimana pelaksanaan pemilu legislatif yang telah berjalan yang sebentar lagi kita akan juga menghadapi pemilu Presiden dan Wakil Presiden di bulan Juli mendatang tentu telah menyita perhatian kita semua. Tentunya kita harapkan pelaksanaan pemilu legislatif dapat melahirkan wakil-wakil yang berkualitas walaupun tadi dengan berbagai catatan yang telah kita sampaikan khususnya nanti untuk Komite I untuk dapat kita mengevaluasi bagaimana perkembangan pemilihan legislatif. Dan tentu harapan kita dari kita semua dalam menghadapi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada 9 Juli. Kita harapkan kita dapat merespon bagaimana kita dapat meningkatkan ekspetasi masyarakat untuk dapat Pemilu Presiden ini bisa berlangsung dengan baik, dengan aman dan damai dan partisipasi politik yang lebih baik lagi sehingga rapat kita dalam membawa perubahan bangsa kearah yang lebih baik tentu akan tercapai. Sebagai sebuah proses demokrasi yang menghasilkan para Wakil Rakyat dan Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden untuk kedepan tentu pelaksanaan pemilu ini harus dapat kita jalankan dengan semangat yang lebih baik lagi. Namun sebagaimana pantauan DPD yang telah kami sampaikan di Sidang Paripurna yang lalu, dimana pelaksanaa pemilu legislatif 2014 yang berlangsung relatif aman dan lancar walaupun disana sini masih diwarnai dengan berbagai pelanggaran baik waktu sebelum pemungutan suara dan khususnya pada pelaksanaan terjadinya pemungutan suara tersebut. Bahkan sampai juga saat di kompetisi perhitungan suara sehingga menimbulakan banyak sengketa yang harus diselesaikan dengan Mahkamah Komstitusi. Dibeberapa daerah kecurangan juga terjadi sehingga mengakibatkan pelaksanaan pemilu dibeberapa daerah diulang kembali. Tentu ini akan terjadi karena minimnya sosialisasi dalam pelaksanaan pemilu yang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat relatif rendah. Untuk itu kita harapkan kerja keras daripada KPU baik ada yang ada di Pusat maupun di Daerah sebagai penyelenggara lembaga pemilu untuk dapat menemukan sistem yang lebih baik lagi sehingga bisa mencegah kejadian dimasa mendatang tidak terulang kembali, khususnya pada pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada 9 Juli mendatang. Dan pada kesempatan ini juga kami meminta kepada seluruh anggota Dewan untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan daripada pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada bulan Juli mendatang. Masyarakat perlu terus kita edukasi agar dapat menggunakan hak suaranya secara cerdas sehingga pemilu juga dapat menjadi awal dalam perbaikan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Masih terkait denga agenda pelaksanaan pemilu legislatif, pada tanggal 9 Mei kemarin KPU juga telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara. Dari hasil rekapitulasi tersebut diketahui bahwa suara syah pada 21


pelaksanaan pemilu mencapai 75% dari total masyarakat yang memiliki hak pilih. Hal ini perlu kita apresiasi sebagai bentuk keberhasilan KPU dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis. Dan kita berharap keberhasilan KPU dalam penyelenggaraan pemilu ini dapat terus ditingkatkan pada pelaksanaan pemilu pemilihan Presiden pada masa mendatang. Kita harapkan juga KPU untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama ditingkat teknis, ditingkat daerah, dan juga beberapa hal yang masih banyaknya terjadi penyelewengan dan menggangu daripada pelaksanaan pemilu yang bersih, yang aman dan damai ini. Dan untuk itu kita harapkan Anggota Dewan untuk dapat ikut terlibat sebagai fungsi pengawas dalam penyelenggaraan Negara ini. Sidang Dewan yang mulia ditengah semaraknya pelaksanaan pesta demokrasi, kerentangan sektor ekonomi terhadap isu yang muncul dari pelaksanaan pemilu menjadi perhatian bersama. Adanya keputusan Pemerintah untuk menaikan tarif listrik pada bulan Mei harus kita sikapi dan kita siapkan antisipasi sehingga tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi khususnya industri nasional. Pemerintah juga perlu menyiapkan kompensasi serta ketersediaan pasokan listrik khususnya kepada pelaku industri padat karya, sehingga kenaikan tariff listrik industri tidak menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran dan terganggunya proses produksi. Hal tersebut juga berhubungan dengan tuntutan para buruh dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei yang lalu. Kenaikan tarif dasar listrik oleh Pemerintah yang memunculkan kekhawatiran terancamnya kesejahteraan dan nasib para buruh. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia meminta kepada Pemerintah untuk dapat memperhitungkan dampak luas terhadap kebijakan untuk menaikan tarif listrik tersebut. Disamping mengancam kesejahteraan para buruh, kebijakan untuk menaikan tarif dasar listik juga dapat memancaing reaksi yang akan berlebih dan dapat berdampak terhadap instabilitas keamanan dan tentu juga mempengaruhi ekonomi secara nasional. Kedepan juga DPD meminta agar Pemerintah dapat lebih sekali lagi untuk memperhatikan perkembangan daripada industri padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan juga bagaimana menyelesaikan tuntutan peningkatan kesejahteraan para buruh yang dapat disusun melalui kebijakan yang pro-rakyat, bukan saja kepada kebijakan yang lebih mendukung kepada upaya praktek kapitalisme. Pada tahun 2014 ini DPD juga meminta agar Pemerintah dapat menjaga pasokan barang dan kebutuhan pokok masyarakat. Dimana kondisi cuaca yang tidak stabil sampai awal Mei ini sedikit banyak akan mengganggu musim tanam bagi masyarakat. Untuk itu kami DPD mengharapkan kepada Pemerintah dalam strategi pemenuhan stok kebutuhan masyarakat Pemerintah harus tetap mengedepankan hasil pertanian petani lokal. Supaya Pemerintah tidak terus menerus melakukan import terhadap berbagai produk, terlebih-lebih mendorong meningkatkan petani lokal untuk mendukung kemampuan daya tahan daripada komoditas pertanian kita. Dan juga Pemerintah harus mampu menjadi operator dalam memanfaatkan hasil produksi dalam negeri dalam rangka untuk menjaga daya saing produk pertanian didalam negeri terutama dimasa-masa mendatang yang kita menghadapi yang disebut dengan pasar ekonomi Asia Tenggara. Sidang Dewan yang mulia dalam semangat memperingati hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei kemarin. Kita perlu mengevaluasi pelaksanaan Ujian Nasional yang telah berlangsung pada bulan April dan Mei 2014. Lemahnya penyiapan hal-hal teknis dan kurangnya pengawasan dalam penyiapan subtansi soal yang diujikan ini perlu menjadi refleksi pembenahan penyelenggaraan Unjian Nasional oleh Pemerintah. Penyelenggaraan UN sebagai media evaluasi bagi peserta didik seharusnya tidak hanya menjadi evaluasi pengajaran konektif semata namun juga menjadi ujian dalam keberhasilan meberikan karekter budi pekerti serta sikap mental para peserta didik. Selain itu Ujian Nasional juga perlu menjadi ajang bagi Pemerintah dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 22


pengajaran dan pendidikan yang dilakukan di sekolah. Pemerintah perlu mengambil langkah tegas bila menemukan sekolah yang gagal dalam menyelenggarakan pendidikan yang standar. Disamping itu akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan kasus pelecehan terhadap anak dibawah umur yang terjadi dilingkungan sekolah bertaraf internasionalpun sehingga ini tentu mencoreng dunia pendidikan di Tanah Air. Selain menimbulkan luka fisik pelecehan tersebut dapat menimbulkan luka psikologi yang memberikan efek traumatik dan dapat membahayakan perkembangan fisik dan mental para generasi muda. Munculnya kasus kekerasan dalam pelecehan yang dilakukan oleh oknum pelajar juga perlu mendapatkan tindakan tegas dari Pemerintah. Dewan Perwakilan Daerah meminta kepda Pemerintah dalam penyelesaian kasus tersebut harus disertai dengan perbaikan sistim kontrol kepada pihak sekolah. Pemerintah perlu mengevaluasi kelayakan sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta dalam melakukan penyelenggaraan pengajaran dan pendidikan. Lemahnya filter dan kemampuan pendidikan dalam menanggulangi pengaruh negatif budaya asing menyebabkan lembaga pendidikan tidak lagi menjadi tempat untuk membentuk para generasi yang cerdas dan santun serta bermoral. Inilah menurut saya beberapa hal yang perlu menjadi catatan kita dalam perkembangan apa yang terjadi ditengah masyarakat sekarang. Selain itu juga kita melihat masih maraknya kekerasan dan perpeloncoan dilingkunga pendidikan juga merupakan tambahan cattan bagi dunia pendidikan kita. Kembalinya jatuhnya korban jiwa dilingkungan sekolah kedinasan yang baru-baru ini terjadi menunjukan lemahnya kontrol pihak sekolah dalam mengawasi apra peserta didik. Untuk itu Dewan Perwakilan Daerah meminta agar Pemerintah dapat kembali melakukan perbaikan sistim di lembaga pendidikan khususnya di kedinasan. Kita berharap dari sekolah-sekolah kedinasan tersebut dapat melahirkan calon-calon birokrat yang handal sebgai pioneer dalam perbaikan wajah birokrasi Indonesia dimasa mendatang. Hal tersebut tentunya perlu upaya semua pihak sehingga kasuskasus perpeloncoan dan kekerasan ini tidak lagi terjadi di dunia pendidikan Indonesia. Saudara-saudara sekalian inilah beberapa catatan tentu disesuaikan dengan Komite masing-masing untuk bisa kita tindaklanjuti perkembangan isu yang sedang hangat yang ada dimasyarakat kita. Sidang Dewan Yang Mulia dalam satu mingu terakhir kita juga mencermati berbagai penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan dibeberapa daerah di Indonesia. Penyakit yang disebabkan oleh Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus atau yang kita kenal MERS-CoV diduga masuk ke Indonesia melalui ja’maah umrah yang terinfeksi virus tersebut di Tanah Suci Mekah. Karenanya kami meminta kepada seluruh anggota DPD RI untuk melakukan koordinasi khususnya tentu di Komite III untuk melihat bagaimana penyelenggaraan ibadah haji dan um’rah di daerah untuk mepersiapkan penanganan sehingga virus tersebut tidak semakin meluas. Dan tentu DPD RI juga berharap Pemerintah dapat lebih siap dalam menghadapi penyebaran daripada berkembangnya virus MERS-CoV tersebut. Mengingat Indonesia telah memiliki pengalaman dalam menghadapi penyebaran virus seperti flu-burung.perlu kami sampaikan pula dalam Sidang Paripurna ini berdasarkan kesepakatan Pleno PANMUS kemarin disepakati bahwa istilah penyebutan DPD RI dalam bahasa inggris adalah National Constitutional for Regional Representative yang mana istilah selama ini adalah House of Regional Representative dan ini menurut saya tentu menjadi catatan buat teman-teman yang ada di Badan Kehormatan untuk dapat lebih mempelajari kembali penterjemahan nama daripada Dewan Perwakilan Daerah Indonesia, karena ada namantya yang disebut juga Constitutional for Regional Representative ada juga House of Regional Representative atau bisa disebut juga dengan The Senate Of The Republic Indonesia. Untuk itu menurut saya karena PANSUSnya tatib masih berjalan mohon dengan melibatkan nanti daripada perwakilan-perwakilan Negara sahabat, kedutaan, baik dari Amerika, Jepang, Malaysia, Filipina untuk bisa kita menyamakan penamaan daripada Lembaga DPD dalam bahasa inggris sehingga tidak menimbulkan multitafsir bagi partner atau mitra kerja kita yang ada diluar negeri. Demikianlah saudara-saudara sekalian kita telah 23


melalui seluruh agenda persidangan hari ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon saudara-saudara untuk dapat menggunakan waktu yang sangat terbartas ini dengan efektif dan juga kepada seluruh hadir yang hadir dari seluruh Tanah Air, terima kasih atas kesediaannya untuk datang, untuk mengikuti Sidang yang terhormat ini dengan tertib. Mudah-mudahan bisa disampaikan ke kampong halaman kita, beginilah mekanisme proses yang dilaksanakan oleh wakil-wakil daerah kita yang ada di nasional ini. Sebelum menutup Sidang Paripurna kali ini, kami juga ingin mengingatkan bahwa Sidang Paripurna yang ke-13 masa sidang ke-4 akan berlangsung pada tanggal 10 Juli 2014. Jadi mohon tanggal 10 Juli diagendakan buat kita semua Sidang Paripurna dengan agenda laporan pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan dan juga pengesyahan berbagai keputusan DPD RI yang sangat penting ini. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah Sidang Paripurna ke-12 ini kami tutup. Dengan mengucapkan. Wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti shanti shanti om.

KETOK 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.52 WIB

24


DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-12 MASA SIDANG I TAHUN SIDANG

Recommend Documents