DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-5 MASA SIDANG I TAHUN SIDANG

Nomor : DPD.220/SP/5/2012

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-5 MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2012-2013 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

I.

KETERANGAN

1. 2. 3. 4.

Hari Tanggal Waktu Tempat

: : : :

Jumat 12 Oktober 2012 14.45 WIB – Selesai Gedung Nusantara V

5.

Pimpinan Sidang

: Pimpinan DPD 1. H. Irman Gusman, SE., MBA. (Ketua) 2. Dr. Laode Ida (Wakil Ketua) 3. GKR. Hemas (Wakil Ketua)

6.

Sekretaris Sidang : 1. Sekretaris Jenderal DPD (DR. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc.) 2. Wakil Sekretaris Jenderal DPD (Drs. Djamhur Hidayat)

7.

Panitera

: Kepala Biro Persidangan II (Dra. Sri Sumarwati Isf.)

8.

Acara

9.

Hadir

: Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2012 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan. : Orang

10.

Tidak hadir

:

Orang

II. JALANNYA SIDANG :

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.45 WIB

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Sebelum memasuki sidang paripurna, marilah kita sejenak untuk menyisihkan waktu untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang tim paduan suara telah siap untuk memandu kita. Dan kepada para anggota dewan serta seluruh hadirin yang hadir dalam ruangan ini kami mohon untuk dapat berdiri dan bersama-sama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. PEMBICARA : PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia raya… Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Disanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan Tanah Airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Hiduplah negriku. Bangsaku Rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya.

1

SIDANG PARIPURNA KE-5 MS I TS 2012-2013 DPD RI, JUMAT, 12 OKTOBER 2012

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh sekretariat jenderal, sampai saat ini telah hadir 36 anggota, yang lainnya tugas 25 orang, ada ijin 8 orang, ada yang sakit 1 orang. Dari catatan yang disampaikan oleh sekretariat jenderal ke meja pimpinan, bahwasa telah hadir 72 orang, yang mana ini sesuai dengan ketentuan pasal 189 peraturan tata tertib DPD RI sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Sidang Paripurna ke-5 Dewan Perwakilan Daerah ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETOK 1X

Sidang dewan yang mulia. Agenda pokok sidang paripurna ke-5 DPD masa sidang I tahun 2012-2013 mempunyai agenda tunggal, yaitu sidang paripurna ini mempunyai agenda pokok yaitu penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia semester I tahun 2012 dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan. Yang sama-sama kita hormati, saudara ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan,para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia serta hadirin yang saya hormati. Sebelum kita memasuki agenda sidang kali ini, kami ingin menyampaikan informasi bahwa seyogyanya sidang paripurna ke-5 ini dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2012. Namun atas kesepakatan kedua lembaga, pelaksanaannya diundur pada hari ini pada tanggal 12. sehingga pelaksanaan sidang kali ini bersamaan juga dengan kegiatan beberapa alat kelengkapan dan anggota DPD di daerah yang telah diagendakan sebelumnya. Makanya tadi ada keterangan, ada yang bertugas dengan jumlah 25 orang. Memang kita lagi mencoba di Panmus untuk mencari waktu, menyesuaikan juga dengan agenda BPK, tapi inilah hari yang paling tepat, yang paling bisa untuk kita adakan sidang paripurna untuk mendengarkan laporan tadi. Karena itulah agak special hari ini, hari Jumat, biasanya ini adalah hari provinsi, tapi kita mengadakan kegiatan paripurna dalam mendengarkan laporan yang akan disampaikan BPK. Dan dengan harapan kedepan nanti tentu kita akan kembali sebagaimana agenda-agenda yang telah kita atur didepan secara bersamaan Bapak-Ibu sekalian. Seperti yang tadi saya telah sampaikan, pada paripurna ini adalah agenda tunggal, yaitu penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia semester I tahun 2012 dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan tersebut, dimana ini adalah untuk menjalankan tugas konstitusional kita yang termaktub dalam Pasal 23E Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan: hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, hasil pemeriksaan tersebut dtindaklanjuti oleh lembaga perwakilan atau badan sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya juga dalam Pasal 224 Ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ditegaskan bahwa Dewan Perwakilan Daerah menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bahan untuk membuat pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN. Sebagaimana kita ikuti mekanisme yang ada di dewan, 16 agustus pada sidang paripurna DPR RI, yang dihadiri oleh anggota DPD RI, 2


penyampaian APBN oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden, diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat menyerahkan kepada DPD, dan DPD lah menjadi awal untuk memberikan pertimbangan yang mengikat konstitusional untuk APBN yang akan disahkan kedepannya. Untuk itu, marilah kita memasuki agenda penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia semester I tahun 2012 dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan. Untuk mengawalinya kami persilakan saudara Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk menyampaikan sambutan atau penjelasan atas hasil pemeriksan semester I tahun 2012 yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan. PEMBICARA : Drs. HADI POERNOMO, Ak (KETUA BPK) Yang terhormat Ketua DPD RI. Yang kami hormati Wakil Ketua DPD RI. Yang kami hormati para anggota DPD RI. Yang kami hormati para wakil ketua dan para anggota BPK RI. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastyastu. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPD RI yang mulia ini, dalam rangka penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2012. Memenuhi mandat UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, hari ini BPK RI menyerahkan IHPS dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada DPD RI. Penyerahan IHPS dan LHP kepada rakyat melalui wakil-wakilnya di DPD RI bertujuan untuk memberikan informasi menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan BPK RI atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kurun waktu satu semester. Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Pada semester I tahun 2012, BPK RI memprioritaskan pemeriksaannya pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).pemeriksaan atas laporan keuangan bersifat mandatory audit yaitu pemeriksaan yang wajib dilaksanakan setiap tahun. Prioritas pemeriksaan tersebut dilaksanakan tanpa mengurangi program pemeriksaan lain yang telah direncanakan yaitu pemeriksaan kinerja pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Selama semester I tahun 2012, BPK RI telah memeriksa 622 objek pemeriksaan, yang terdiri atas 527 objek pemeriksaan keuangan, 14 objek pemeriksaan kinerja, dan 81 objek PDTT. Hasil pemeriksaan BPK RI selama semester I tahun 2012 mengungkapkan sebanyak 13.105 kasus senilai Rp.12,48 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.976 kasus (30,3%) senilai Rp.8,93 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Sisanya, sebanyak 9.129 kasus (69,7%) senilai Rp.3,55 triliun merupakan kasus penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, serta kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan atau penyerahan aset senilai Rp.311,34 miliar.

3


Pimpinan rapat dan hadirin yang saya muliakan. Pada semester I tahun 2012, BPK RI telah memeriksa sebanyak 527 laporan keuangan, yang terdiri atas 91 laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, 430 LKPD, serta 6 laporan keuangan badan lainnya, termasuk BUMN. Hasil pemeriksaan keuangan pada semester I tahun 2012 menunjukkan perbaikan kualitas penyajian laporan keuangan dibanding semester I tahun 2011. Dalam pemeriksaan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2011. Opini tersebut sama dengan opini LKPP Tahun 2010. Selain LKPP, BPK RI juga memeriksa 86 LKKL termasuk laporan keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN). Secara umum, hasil pemeriksaan atas LKKL pada semester I tahun 2012 menunjukkan perbaikan kualitas penyajian laporan keuangan dibanding semester I tahun 2011. Jumlah LKKL yang memperoleh opini WTP meningkat dari 52 menjadi 66. Dalam pemeriksaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah, BPK RI telah memeriksa 426 LKPD tahun 2011 dari 524 pemerintah daerah dan 4 LKPD tahun 2012. Secara umum, hasil pemeriksaan atas LKPD tahun 2011 menunjukkan perbaikan kualitas penyajian laporan keuangan dibanding LKPD tahun 2012 yang diperiksa pada semester I tahun 2011. Jumlah LKPD yang memperoleh opini WTP meningkat dari 34 menjadi 67. Meskipun jumlah LKPD yang memperoleh opini WTP telah meningkat, namun dibandingkan dengan jumlah seluruh LKPD, jumlah LKPD yang memperoleh opini wtp tersebut masih relatif kecil, yaitu baru 16 persen. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan jumlah LKKL yang memperoleh opini WTP yaitu 77 persen dari total LKKL. Oleh karena itu, pemerintah daerah masih perlu meningkatkan kualitas penyajian LKPD sehingga dapat memperoleh opini yang lebih baik di masa yang akan datang. Perbandingan opini antar pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemerintah provinsi relatif lebih banyak yang telah memperoleh opini WTP kemudian diikuti secara berurutan oleh pemerintah kota dan kabupaten. Pada umumnya, penyebab LKPD tidak memperoleh opini WTP pada tahun 2011, antara lain karena permasalahan pengelolaan kas, persediaan, investasi permanen dan nonpermanen, serta aset tetap. BPK RI mengharapkan agar pemerintah daerah melakukan perbaikan dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, antara lain, berkoordinasi dengan bank dalam emngelola rekening bendahara pengeluaran; meningkatkan pengelolaan, penatausahaan, pengendalian, dan pengawasan persediaan; menetapkan kebijakan akuntansi yang diperlukan untuk menyajikan investasi non permanen dana bergulir berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value); serta menyusun kebijakan kapitalisasi aset tetap dan pengamanan aset melalui bukti kepemilikan. Hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD provinsi selama semester I tahun 2012 menunjukkan kasus-kasus pemeriksaan yang sering terjadi, antara lain permasalahan pengadaan barang/jasa berupa kekurangan volume pekerjaan dan /atau barang sebanyak 61 kasus senilai Rp.21,44 miliar, kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan pekerjaan sebanyak 39 kasus snilai Rp.9,09 miliar, serta aset daerah yang dikuasai pihak lain sebanyak 12 kasus senilai Rp.108,08 miliar. Sementara itu, hasil pemeriksaan atas LKPD kabupaten/kota selama semester I tahun 2012 menunjukkan kasus-kasus pemeriksaan yang sering terjadi, antara lain, kekurangan penerimaan daerah sebanyak 455 kasus senilai Rp.230,55 miliar, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 323 kasus senilai Rp.72,82 miliar, serta potensi kerugian daerah akibat piutang/pinjaman atau dana bergulir tidak tertagih sebanyak 80 kasus senilai Rp.119,56 miliar. Pimpinan rapat dan hadirin yang saya muliakan.

4


Dalam pemeriksaan keuangan, selain menyajikan hasil pemeriksaan berupa opini, juga menyajikan hasil pemeriksaan yang terkait dengan sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan semester I tahun 2012 menunjukkan adanya 5.036 kasus kelemahan SPI, yang terdiri atas tiga kelompok temuan, yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Hasil pemeriksaan keuangan semester I tahun 2012 juga mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 6.904 kasus senilai Rp.7,00 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.543 kasus senilai Rp.5,21 triliun merupakan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Sedangkan sebanyak 3.361 kasus senilai Rp.1,79 triliun merupakan kasus penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Pimpinan rapat dan hadirin yang saya muliakan. Dalam semester I tahun 2012, BPK RI telah melakukan pemeriksaan kinerja atas 14 objek pemeriksaan. Hasil pemeriksaan kinerja selama semester I tahun 2012, antara lain, mengungkapkan sebanyak 80 kasus ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp.125,43 miliar; sebanyak 104 kasus kelemahan SPI, dan sebanyak 11 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan indikasi kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp.86,47 miliar. BPK RI telah melakukan PDTT atas 81 objek pemeriksaan pada 62 entitas. Hasil PDTT yang dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012 mengungkapkan antara lain adanya 702 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp.5,26 triliun. Dari total temuan tersebut, sebanyak 422 kasus merupakan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp.3,62 triliun. Hasil pemeriksaan signifikan semester I tahun 2012 yang perlu mendapatkan perhatian pemangku kepentingan antara lain mengenai perjalanan dinas. Hasil pemeriksaan BPK RI mengungkapkan adanya kerugian negara/daerah akibat penyimpangan perjalanan dinas di pemerintah pusat dan daerah sebanyak 259 kasus senilai Rp.77,00 miliar. Dari total kerugian negara/daerah tersebut, sebanyak 86 kasus senilai Rp.40,13 miliar merupakan perjalanan dinas fiktif dan sebanyak 173 kasus senilai Rp.36,87 miliar merupakan perjalanan dinas ganda dan/atau perjalanan dinas melebihi standar yang ditetapkan. Penyimpangan pelaksanaan perjalanan dinas yang selalu berulang antara lain disebabkan pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas tidak mematuhi ketentuan pertanggungjawaban perjalanan dinas, pengendalian olehatasan langsung lemah, dan pejabat terkait tidak memverifikasi bukti pertanggungjawaban secara memadai. Hasil pemeriksaan signifikan yang lain adalah hasil pemeriksaan kinerja atas Program Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional dan Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional tahun 2011. BPK menemukan program tersebut belum efektif dan pelaksanaan pengadaan KTP Elektronik belum sepenuhnya mematuhi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. BPK menemukan antara lain permasalahan ketidakefektifan sebanyak 16 kasus senilai Rp.6,03 miliar, ketidakhematan sebanyak 3 kasus senilai Rp.605,84 juta, ketidakpatuhan yang mengakibatkan indikasi kerugiannegara sebanyak 5 kasus senilai Rp.36,41 miliar, dan potensi kerugian negara sebanyak 3 kasus senilai Rp.28,90 miliar. Pimpinan rapat dan hadirin yang saya muliakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2008 s.d. semester I tahun 2012, BPK RI telah memberikan 183.862 rekomendasi senilai Rp.80,97 triliun. Dari total rekomendasi tersebut, sebanyak 94.689 rekomendasi (51,50%) senilai Rp.31,53 triliun telah ditindaklanjuti sesuai 5


dengan rekomendasi. Sebanyak 43.297 rekomendasi (23,55%) senilai Rp.26,30 triliun ditindaklanjuti belum sesuai dengan rekomendasi atau dalam proses tindak lanjut, sebanyak 45.715 rekomendasi (24,86%) senilai Rp.22,81 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 161 rekomendasi (0,09%) senilai Rp.337,85 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Secara kumulatif rekomendasi BPK RI telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sejak tahun 2008 s.d semester I tahun 2012 adalah senilai Rp.16,90 triliun. Dengan kata lain, uang negara yang telah diselamatkan oleh BPK RI dalam kurun waktu lima tahun terakhir adalah sebesar Rp.16,90 triliun. Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah periode akhir tahun 2003 s.d. semester I tahun 2012 menunjukkan sebanyak 16.883 kasus senilai Rp.4,64 triliun. Penyelesaian berupa angsuran sebanyak 4.419 kasus senilai Rp.564,80 miliar; pelunasan sebanyak 6.812 kasus senilai Rp.735,60 miliar; dan penghapusan kerugian negara/daerah telah dilakukan atas 125 kasus senilai Rp.12,44 miliar. Sisa kasus kerugian negara/daerah pada akhir semester I tahun 2012 yang belum diselesaikan adalah sebanyak 9.946 kasus senilai Rp.3,32 triliun. BPK RI telah menyampaikan temuan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang sejak tahun 2003 s.d. semester I tahun 2012 sebanyak 319 temuan. Dari jumlah tersebut, BPK RI telah menyampaikan kepada Kepolisian sebanyak 37 temuan, Kejaksaan sebanyak 174 temuan, dan KPK sebanyak 108 temuan. Secara keseluruhan, instansi yang berwenang telah menindaklanjuti sebanyak 186 temuan atau 58,31%, sedangkan sebanyak 133 temuan atau 41,69% belum ditindaklanjuti atau belum ada informasi mengenai tindak lanjutnya dari instansi yang berwenang. Pimpinan rapat dan hadirin yang saya muliakan. Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa buku IHPS I Tahun 2012 mengalami perubahan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. IHPS I Tahun 2012 tidak lagi menjadi satu buku tebal sebagaimana tahun sebelumnya, tetapi dibagi menjadi lima buku. Kelima buku tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan sistematika: Buku I berisi Ringkasan Eksekutif; Buku II berisi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan; Buku III berisi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Kinerja; Buku IV berisi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT); dan Buku V berisi Pemantauan Tindak Lanjut rekomendasi Hasil Pemriksaan BPK dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah. BPK RI mengharapkan dengan format buku IHPS yang baru tersebut semakin memudahkan Pimpinan dan para Anggota DPD dalam memahami dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang dimuat dalam buku tersebut. Perubahan format buku tersebut merupakan wujud dari tekad BPK RI untuk terus bekerjasama dengan DPD RI dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Selain itu, dalam upaya untuk meningkatkan kerjasama antara BPK RI dan DPD RI, BPK RI setiap saat membuka diri untuk melakukan dialog dan pertemuan-pertemuan konsultasi. Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan pada rapat paripurna DPD RI yang terhormat ini. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2012 dapat mendukung tugas dan wewenang DPD RI sesuai peraturan perundang-undangan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan perhatian pimpinan dan anggota DPD RI yang terhormat. Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanty Shanty Shanty Om.

6


PEMBICARA : PROTOKOL Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Kepada yang terhormat pimpinan DPD dan Ketua BPK, didampingi oleh Sekjen DPD dan Sekjen BPK untuk dapat mengambil tempat. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Sidang dewan yang mulia, baru saja kita telah mendengarkan laporan dari hasil pemeriksaan semester I tahun 2012. Dan, untuk itu kita mengucakan terima kasih kepada Bapak Ketua BPK Bapak Hadi Purnomo yang telah kami terima dan secara khusus akan kami pelajari dan akan ditindaklanjuti melalui Komite IV dan alat kelengkapan PAP yang bertugas, yang terkait dengan anggara dan pengawasan. Masukan tersebut akan menjadi bahan dalam menyusun pertimbangan DPD RI atas rancangan UU yang berkaitan dengan APBN. Hadirin Sidang yang mulia, dari penjelasan Ketua BPK tadi, kita mengetahui laporan pemeriksaan Semester I Tahun 2012 ini memuat tentang hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2012 di mana hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara maupun daerah. Dari hasil tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk ditindaklanjuti. Pertama, pada pemeriksaan BPK di semester I tahun 2012, terdapat temuan penyimpangan sebanyak 13.105 kasus senilai Rp12,48 triliun. Temuan tersebut merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian dan kekurangan penerimaan senilai Rp.8,92 triliun. Dan, sisanya merupakan kasus penyimpangan administrasi ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, serta kelemahan sistem pengendalian intern yang dikenal dengan SPI. Dari temuan penyimpangan ini, kita tentu mengapresiasi kinerja BPK RI karena telah berhasil mendorong entitas yang diperiksa untuk menyerahkan aset atau penyetoran ke kas negara maupun daerah, bahkan juga BUMN atau BUMD senilai Rp311,34 miliar. Dari catatan kami, hal ini menunjukkan adanya peningkatan bila dibandingkan dengan semester II tahun 2011 yang mana nilai pengembalian oleh entitas terperiksa senilai Rp.81,71 miliar. Peningkatan ini tentu tdiak terlepas dari kerja keras BPK RI. Untuk itu, kita beri tepuk tangan yang meriah. Sehingga, kita harapkan ke depannya, penyimpangan puluhan keuangan negara tersebut dapat terus diminimalkan agar pembiayaan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan porsi dan kebutuhan masyarakat secara tepat. DPD RI akan terus mendukung setiap upaya yang dilakukan oleh BPK RI dalam menyelamatkan keuangan negara karena upaya tersebut harus dilakukan dengan komitmen bersama dari setiap entitas lembaga negara. Yang kedua, pada semester I tahun 2012, BPK RI telah melakukan pemeriksaan keuangan terhadap 527 laporan keuangan entitas yang meliputi 91 laporan keuangan pemerintah pusat atau yang dikenal dengan LKPP, 430 laporan keuangan pemerintah daerah atau yang kita kenal dengan LKPD, dan 6 laporan keuangan BUMN dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan perbaikan kualitas penyajian laporan keuangan dibandingkan semester yang sama pada tahun sebelumnya. Jumlah LKKL yang memperoleh opini WTP meningkat dari 52 menjadi 66, LKPD yang dari 32 meningkat menjadi 67, dan ini menunjukkan sekali lagi bahwa BPK telah berhasil mendorong entitas terperiksa untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Meningkatnya LKKL dan LKPD yang menerima opini WTP menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesadaran dari tiap lembaga untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Tentunya kita juga berharap peningkatan opini WTP tersebut berbanding lurus dengan hasil kinerja di lapangan sehingga hasil opini yang diterima tersebut tidak hanya menjadi syarat atas pemeriksaan rutin yang dilakukan 7


BPK. Akan tetapi, menjadi gambaran riil penggunaan anggaran yang proporsional. Untuk itu, ke depan kami berharap bahwa kerja sama antara DPD dan BPK dalam rangka pengawasan kinerja dapat terus kita kembangkan sesuai dengan prosedur kelembagaan yang ada sehingga pemberian opini yang dilakukan oleh BPK dapat dipertanggungjawabkan dan dipertahankan oleh lembaga yang emnerima opini tersebut. Yang ketiga, di periode semester I tahun 2012 BPK RI menemukan sebanyak 259 kasus yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp77 miliar. Terkait perjalanan dinas pemerintah pusat dan daerah, temuan penyimpangan tersebut berupa perjalanan dinas fiktif sebanyak 86 kasus senilai Rp40,13 miliar dan perjalanan dinas ganda dan atau perjalanan dinas melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 173 kasus senilai Rp36,876 miliar. Pertimbangan yang terkait dengan perjalanan dinas tersebut merupakan kasus yang perlu ditindaklanjuti secara serius karena telah terjadi berulang kali. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, DPD RI akan terus berkontribusi secara aktif agar lembaga pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah dapat melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan No.45/PMK/05/2007 mengenai perjalanan dinas secara konsisten sebagai upaya pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah. Hal tersebut dapat diupayakan melalui kerja sama dengan BPK dan lembaga terkait mengingat permasalah ini juga telah menjadi keluhan masyarakat secara luas. Yang keempat, selain kasus terkait perjalanan dinas, kita perlu memberi catatan tentang temuan BPK mengenai indikasi kerugian negara senilai Rp.71,946 miliar pada pelaksanaan program penerbitan Nomor Induk Kependudukan atau NIK nasional dan penerapan KTP elektronik yang berbasis NIK nasional tahun 2011. Dari kerugian akibat penyimpangan tersebut, BPK telah berhasil mendorong entitas terperiksa untuk melakukan pengembalian dana ke dalam kas negara senilai Rp50,9 miliar. Langkah positif yang dilakukan BPK dalam menindaklanjuti kasus tersebut harus terus ditindaklanjuti karena penerbitan NIK nasional dan penerapan KTP elektronik merupakan program yang berkesinambungan dan memiliki urgensi terhadap program pelayanan masyarakat lainnya yang diselenggakaan oleh pemerintah. Secara keseluruhan, saya mengajak semua anggota Dewan yang terhormat untuk dapat memberikan atensi terhadap persoalan-persoalan tersebut. Apalagi, melalu Panitia Musyawarah telah disepakati untuk perlunya aktualisasi fungsi pengawasan dan anggaran Anggota Dewan dan di masing-masing Komite DPD RI serta terutama kepada Anggota Komita IV dan PAP untuk membedah lebih lanjut dari laporan hasil pemeriksaan BPK RI sebagai bagian dari tugas konstitusional DPD RI dalam bidang pengawasan dan juga dalam bidang pertimbangan dari anggaran. Saat rapat kerja dan pengawasan lapangan, kita perlu mendalami berbagai catatan dari Ketua BPK tadi untuk acuan kerja kita, terutama berkaitan dengan realisasi pelaksanaannya di lapangan. Kami juga mengharapkan kepada BPK, selain menyerahkan hasil pemeriksaan semester seperti sekarang ini, kiranya hasil pemeriksaan yang dilakukan secara parsial oleh BPK dapat pula disampaikan kepada pimpinan DPD dan pimpinan alat-alat kelengkapan DPD yang terkait. Kami sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas konsistensi kerja bersama, dukungan dan kerja sama lapangan dengan BPK-BPK regional di berbagai provinsi, juga atas kesediaan konsultasi-konsultasi yang cukup intens bersama DPD RI. Sekali lagi terima kasih dan semoga Tuhan meridhoi berbagai langkah kerja lembaga negara, BPK, maupun DPD RI. Kita percaya bahwa setiap langkah kerja sama dan konsultasi seperti ini diatur dalam UU yang aktualisasinya tentu juga berdasarkan UU, bukan atas persepsi, apalagi interpretasi spasial masing-masing lembaga. Dengan cara bersama seperti inilah kita akan mampu mengangkat dan membedah hal-hal yang harus diperbaiki dalam penyelenggara negara yang kita cintai. Untuk itu, DPD RI mengimbau 8


kiranya berbagai lembaga resmi pemerintah dengan orientasi tugas ini dapat lebih memahami posisi dan orientasi DPD RI untuk upaya kita bersama memperbaiki tata laksana pemerintahan yang baik atau yang kita kenal dengan good governance. Contoh kerja sama DPD RI dan BPK RI saat ini kiranya dapat menjadi referensi bagi lembaga-lembaga pemerintah yang menginginkan kita memberantas korupsi secepat-cepatnya dari negeri ini, khususnya dari daerah-daerah di seluruh Indonesia. Sidang Dewan yang mulia, sebagaimana tadi kita ikuti bersama bahwa kita telah menerima laporan ikhtisar hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2012. Berkenaan dengan itu, berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat 1 dan Pasal 107 Ayat 2 Peraturan Tata Tertib DPD bekum menugasi Komite IV dan PAP untuk membahas hasil pemeriksaan tersebut. Untuk itu, dalam sidang yang mulia ini, kita perlu menugasi Komite IV dan PAP guna membahas hasil pemeriksaan BPK yang dimaksud. Selanjutnya sebagai bahan penjelasan kami akan menyerahkan ikhtisar hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2012 kepada Pimpinan Komite IV dan PAP sesuai dengan tugas kekhususan DPD, kami percaya bahwa dokumen BPK ini juga akan menjadi bahan bagi seluruh Anggota Dewan dalam tugas-tugasnya di daerah yang mencakup penyerapan aspirasi dan fungsi pengawasan. Untuk itu, kami persilakan kepada Pimpinan Komite IV dan juga PAP untuk dapat menerima laporan yang telah disiapkan. Untuk itu, kami persilakan ke depan. Silakan. Terima kasih kepada Pimpinan Komite IV dan juga Pimpinan PAP, semoga melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah Bapak-Ibu sekalian hadirin yang berbahagia, kita telah melalui agenda persidangan hari ini. Dan, kami sekali lagi dari meja Pimpinan mengucapkan bahwa pelaksanaan Sidang Paripurna ke-6 akan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2012 dengan agenda laoran perkembangan tugas alat kelengkapan sekaligus penutupan masa sidang pertama tahun 2012 dan 2013. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulilah, Sidang Paripurna ke-5 DPD kami tutup. Dengan mengucapkan wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETOK 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 15.25 WIB

9


DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-5 MASA SIDANG I TAHUN SIDANG

Recommend Documents