DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-3 MASA SIDANG I TAHUN SIDANG

Nomor : DPD.220/SP/3/2012

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-3 MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2012-2013 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

I.

KETERANGAN

1. 2.

Hari Tanggal

: Senin : 1 Oktober 2012

3. 4. 5.

Waktu Tempat Pimpinan Sidang

: 10.55 WIB – Selesai : Gedung Nusantara V : Pimpinan DPD 1. H. Irman Gusman, SE., MBA. (Ketua) 2. Dr. Laode Ida (Wakil Ketua) 3. GKR. Hemas (Wakil Ketua)

6.

Sekretaris Sidang : 1. Sekretaris Jenderal DPD (DR. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc.) 2. Wakil Sekretaris Jenderal DPD (Drs. Djamhur Hidayat)

7.

Panitera

: Kepala Biro Persidangan II (Dra. Sri Sumarwati Isf.)

8.

Acara

9. 10.

Hadir Tidak hadir

: Pidato Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Rangka HUT ke-8 DPD RI. : Orang : Orang

II. JALANNYA SIDANG : SIDANG DIBUKA PUKUL 10.55 WIB

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Om Swastyastu. Yang kami hormati, yang hadir pada pagi ini para pimpinan lembaga negara, hadir ditengah-tengah kita Ketua DPR RI Bapak Dr. H. Marzuki Alie. Ini Pak Marzuki Alie ini hatinya ada di DPD RI, karena ada Ibu Asmawati Marzuki Alie disini. Jadi tidak bisa ngapangapain Pak Marzukinya. Yang kami hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Hadi Purnomo. Yang kita hormati Wakil Ketua MPR RI Ibu Hj. Melani Leimena bersama Wakil Ketua MPR RI Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Seyogyanya Pak Taufik Kiemas juga hadir pada pagi ini, tadi pagi ketemu saya di hari kesaktian Pancasila. Tapi karena kondisi fisik beliau kurang baik, beliau mewakili ke wakil pimpinan MPR yang hadir mewakili pimpinan MPR. Yang kami hormati juga hadir para pimpinan fraksi di MPR RI, ada Pak Yasona Laoly. Silakan Pak Laoly. Silakan berdiri. Ini pendukung DPD yang paling kuat ini. Yang saya hormati para Sekjen di lingkungan parlemen Indonesia. Hadir disini Pak Sekjen MPR RI, Pak Edi Siregar. Mana Pak Edi? Jadi kalau ada urusan-urusan soal gedung itu Pak Edi ada disini. Kemudian Ibu Sekjen DPR RI, Ibu Nining. Kita kalau kompak sekjensekjen aman kita ya. Dan juga stakeholder yang selalu mendampingi DPD RI, hadir pada kesempatan ini para pakar, para ahli, yang selalu bersama-sama kita semua. Dan tentu juga para mass media yang hadir pada hari yang spesial buat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sidang dewan yang terhormat, khususnya para anggota DPD RI dan saudara-saudara sebangsa setanah air. Hari ini agak istimewa, ini ada siaran langsung dari TVRI ke seluruh tanah air dalam rangka acara yang istimewa ini. Dan juga para hadirin-hadirat yang kami muliakan. Baiklah, sebelum kita memulai sidang paripurna dalam rangka hari ulang tahun DPD RI yang ke-8, atau biasanya dikenal dengan hari sewindu, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian berkenaan dengan hari ini juga persis adalah hari kesaktian Pancasila. Jadi harus kita ingat untuk kita peringati. Kita juga akan melakukan pembacaan teks Pancasila. Ada usulan dari beberapa teman. Dan untuk itu seluruh hadirin kami mohon untuk bisa mengikuti. Dan marilah kepada kita semua untuk dapat berdiri, karena tim paduan suara telah siap untuk memandu kita untuk berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.

1

SIDANG PARIPURNA KE-3 MS I TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 1 OKTOBER 2012

PEMBICARA : PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia raya… Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Disanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan Tanah Airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Hiduplah negriku. Bangsaku Rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Saya akan membacakan teks Pancasila untuk mengenang hari kesaktian Pancasila pada pagi ini. Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh sekretariat jenderal, sampai saat ini, ini kira-kira 5 menit yang lalu, barangkali juga saya lihat beberapa kawan-kawan telah juga masuk. Telah hadir 71 orang anggota Dewan Perwakilan Daerah dan telah menandatangani daftar hadir. Bahkan sebelah kanan saya sudah tambah banyak, 77 orang, 2


kami ralat lagi. Makin lama makin ramai itu Pak Ketua DPR, yang hadir. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 189 Peraturan Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahiim, Sidang Paripurna ke-3 Dewan Perwakilan Daerah dengan agenda khusus pidato kebangsaan DPD RI dalam rangka sewindu DPD RI ini kami buka, dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETOK 1X Kami mengajak seluruh hadirin mengungkapkan rasa syukur, kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat bersama-sama dan mengikuti Sidang Paripurna ke-3 DPD RI. Peringatan sewindu kelahiran DPD RI ini kami peringati secara khusus guna menunjukkan jejak langkah DPD RI selama ini dalam memperjuangkan aspirasi daerah dalam rangkaian untuk merekatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, ijinkan kami untuk pindah ke mimbar guna dapat menyampaikan pidato DPD RI pada siang ini. Kita belum secanggih DPD Ibu Sekjen. Kalau di DPR itu sudah ada teleprompter saya lihat ya, Ibu Nining ya. Tidak apalah kita baca pakai ini saja. Biar nanti Sekjen DPD juga menyiapkan itu lain kali. Saudara pimpinan lembaga negara. Para wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah. Dan para anggota DPD yang saya hormati. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air; serta undangan yang kami muliakan. Mengawali pidato ini, perkenankan kami mengajak seluruh hadirin untuk mengucapkan rasa syukur, karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat hadir dan mengikuti sidang paripurna istimewa ini, yang khusus kita selenggarakan dalam rangka peringatan sewindu lahirnya DPD RI. Sebagaimana kita tahu bahwa salah satu amanat dari proses reformasi tahun 1998 adalah amandemen UUD 1945, yang salah satu hasilnya adalah lahirnya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada 1 Oktober, delapan tahun yang lalu sebagai sebuah lembaga negara yang dibentuk untuk mengemban tugas dalam membawa semangat dan marwah daerah-daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. DPD RI lahir dari hasil keyakinan kita bersama, seluruh komponen bangsa Indonesia, bahwa daerah-daerah yang membentuk lahirnya republik ini merupakan aktor sentral di dalam mekanisme berbangsa dan bernegara. Praktek sentralisme kekuasaan yang dulunya mengingkari eksistensi daerah dari pusaran pengelolaan bangsa ini, kini dengan kelahiran DPD RI, daerah-daerah kembali mendapatkan penguatan melalui perwakilan daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Tentu saja, kita harus akui bahwa setelah delapan tahun DPD RI mengarungi samudera reformasi dan demokratisasi, banyak kemajuan yang signifikan yang telah kita rasakan, baik dalam aspek tata kehidupan pemerintahan, ekonomi, penegakan hukum, hubungan pusat dan daerah, penegakan kedaulatan rakyat, dan berbagai capaian-capaian lainnya. Namun demikian, sebagai sebuah proses yang masih terus berlanjut, tentu masih banyak persoalan kebangsaan yang masih membutuhkan konsentrasi dan kerja keras kita bersama, baik lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan juga peran serta dari civil society dan media massa. Dan saya lihat banyak yang hadir disini dari pimpinan media massa. Tidak bisa diingkari bahwa pada kenyataannya masih banyak permasalahan bangsa yang perlu kita sikapi. Tentu semata-mata dengan tujuan untuk menyempurnakan proses kehidupan 3


kebangsaan dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang tercantum dalam alinea Keempat UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Karena itu, sebagai sebuah renungan bersama di hari ulang tahun DPD RI yang ke-8 ini, yang juga bertepatan dengan perayaan Hari Kesaktian Pancasila. Tadi dirayakan tadi pagi. Kami ingin menegaskan betapa pentingnya semangat bersama dalam membangun sistem demokrasi, sistem ekonomi, dan hukum yang berkeadilan bagi rakyat dan seluruh daerah yang juga berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup, sumber inspirasi dan motivasi bangsa dari waktu ke waktu terus mendapat tantangan yang berat. Akhir-akhir ini kita melihat betapa maraknya praktekpraktek yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kekerasan atas nama kelompok, suku dan agama masih hadir di tengah-tengah kehidupan kebangsaan kita. Begitu pula perilaku tawuran antar pelajar masih mewarnai praktek pendidikan kita. Ini semua terjadi karena hilangnya jati diri dan karakter masyarakat yang Pancasila-is. Meskipun kekuasaan datang silih berganti dengan berbagai gejolak dan dinamika. Namun bersama empat pilar kebangsaan yang kita miliki: Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI, Indonesia tetap kokoh sebagai negara yang berdasarkan pada nilainilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Tantangan yang kita hadapi sekarang ini, ternyata tidak mudah untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut, terutama nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyat di semua bidang kehidupan. Nilai keadilan merupakan suatu intisari yang hakiki dari spirit UUD 1945 dan dasar negara Pancasila. Dimana prinsip keadilan menjadi inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Di sisi yang lain, otentisitas pengamalan sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial dalam perikehidupan kebangsaan. Keadilan sosial sebagai nilai fundamental Pancasila harus melandasi semua kebijakan dan perilaku penyelenggara negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum, maupun keamanan dan sosial-budaya. Pertanyaannya, sudahkah nilai keadilan sosial kita amalkan dalam perilaku kehidupan individu, masyarakat, maupun perilaku hidup para penyelenggara negara? Dalam kenyataannya, ternyata tidak mudah untuk mewujudkan nilai keadilan sosial. Sejauh ini, peluang kebebasan yang diberikan oleh demokrasi belum juga berhasil mendatangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fenomena ini memunculkan persepsi negatif publik terhadap demokrasi yang dinilai belum secara penuh membawa manfaat bagi perbaikan kualitas hidup masyarakat. Sidang dewan yang mulia dan hadirin yang kami hormati. Dalam kaitan itu, di dalam momentum hari ulang tahun yang ke-8 DPD RI ini, perlu kita tegaskan komitmen DPD RI dalam menciptakan keadilan sosial dalam semua bidang kehidupan. Karena bagaimanapun juga, kelahiran DPD RI sebagai konsensus politik bangsa adalah untuk meluruskan kekeliruan paradigma pengelolaan negara yang tidak sejalan dengan cita-cita keadilan sosial. Sebagai anak kandung gerakan reformasi, DPD memiliki kewajiban moral dan komitmen untuk terus mengupayakan reformasi penyelenggaraan negara dengan melakuan evaluasi kritis terhadap kondisi dan kebijakan negara di berbagai bidang. Di bidang politik, pangkal ketidakadilan bermula dari ketidakselarasan antara watak negara dengan watak bangsa. Eksistensi kebangsaan Indonesia yang ditandai oleh keragaman sosiologis, demografis, geografis, dan kultural cenderung dinafikan dan dilemahkan oleh watak penyelenggaraan negara yang sentralistik. Dampak buruk dari model penyelenggaraan negara seperti ini adalah sistem representasi politik yang elitis, oligarkis dan top-down, yang 4


melemahkan potensi dan artikulasi politik rakyat di tingkat akar rumput serta menimbulkan ketimpangan dalam pola relasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah. Fenomena politik seperti itu juga mempengaruhi berbagai perkembangan, antara lain indikasi perkembangan kepartaian yang terus memperoleh kritisasi masyarakat karena dianggap lebih melayani kepentingan segelintir elit politik daripada kepentingan rakyat secara keseluruhan, bersifat narsistik, dan mempengaruhi kualitas kepemimpinan dan legitimasi lembaga perwakilan, serta diragukan kewibawaannya di mata publik. Kecenderungan politik seperti ini, disadari atau tidak, telah secara efektif memproduksi kebijakan dan praktek penyelenggaraan negara yang lebih berorientasi pada diri dan kelompok aktornya, sekaligus mengabaikan dimensi nilai-nilai keadilan dari masyarakat yang beragam. Padahal sebenarnya kita berharap partai politik dapat memperkuat sistem demokrasi, keadilan sosial, hukum, ekonomi, yang sesuai dengan cita-cita Pancasila dan UUD 1945. Tentu saja, masyarakat berharap bahwa kecenderungan praktek ketidakadilan berbasis sistem politik seperti ini harus secara berangsur segera diakhiri dengan memperluas ruang partisipasi dan representasi rakyat, termasuk mengefektifkan mekanisme dan praktik checks and balances dalam proses-proses pengambilan kebijakan. Karena itu, DPD RI memiliki tanggung jawab politik untuk ikut serta memperbaiki kualitas kehidupan politik kebangsaan kita agar sesuai dengan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan daerah. Salah satu filosofi penting dari kelahiran DPD RI adalah untuk menciptakan prinsip dan nilai keadilan berbasis kepentingan bangsa dalam proses pengambilan kebijakan negara dalam rangka penyeimbangan terhadap kecenderungan sentralisasi dan homogenisasi kekuasaan yang bersejalan dengan tuntutan otonomisasi dan desentralisasi. DPD RI berdiri di atas prinsip bahwa eksistensi NKRI ditentukan oleh penyelenggaraan negara yang berkeadilan, di mana daerah dengan masyarakatnya yang sejahtera menjadi penyangga negara secara berkelanjutan. Dan sebaliknya, bila pemerintah pusat yang kuat tapi daerah yang lemah dan miskin, maka pasti NKRI ini akan menjadi rapuh. Untuk itu, pada hari ulang tahun DPD hari ini kami ingin mempertegas komitmen sebagai lembaga perwakilan daerah untuk memperjuangkan kepentingan daerah demi kemakmuran bangsa Indonesia secara keseluruhan. Bapak-Ibu, hadirin yang kami hormati. Dalam hal keadilan bagi daerah dalam kebijakan desentralisasi, belajar dari pengalaman pelaksanaan sebelumnya maka diperlukan adanya sebuah strategi yang komprehensif bagi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Kerangka dasar pemikiran untuk merevitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah berdasarkan konsensus politik yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan perlu ditindaklanjuti dengan berkembangnya pemikiran untuk merumuskan paradigma baru tentang pembangunan daerah. Beberapa isu krusial dalam penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang perlu menjadi perhatian meliputi wewenang dan tugas daerah (expenditure assignment), wewenang daerah untuk memungut pajak (tax assignment) dan sistem transfer antar pemerintahan (intergovernmental transfer). Instrumen-instrumen itu harus dipahami tidak hanya sebagai instrumen mekanistik akuntansi keuangan negara semata, akan tetapi mengandung upaya penguatan nilai-nilai pembinaan menuju cita-cita untuk memperkuat persatuan daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke dan menopang secara utuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak-Ibu, hadirin yang kami hormati. Dalam bidang ekonomi, kita melihat ketidakadilan ekonomi ditunjukkan antara lain dari indikasi tersingkirnya ekonomi rakyat sebagai akibat bukan saja longgarnya kebijakan impor yang berlindung di bawah payung kawasan perdagangan bebas (free trade zone) 5


sehingga berbagai produk luar demikian membanjir, melainkan juga akibat daya jangkau kapitalisme yang menembus sampai ke seluruh pelosok nusantara dengan mengeksploitasi berbagai sumber daya alam berharga bangsa ini, dan kerap pula mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (unsustainable natural resources exploitation). Sebagian pengambil kebijakan dan para relasi terkait seperti menikmati situasi seperti itu, yang tentu merugikan bangsa secara keseluruhan, karena luput berpikir dari landasan prinsip-prinsip ekonomi yang berdasarkan Pancasila. Sesungguhnya, ketidakadilan ekonomi tersebut merupakan dampak dari tergesernya paradigma pengelolaan ekonomi akibat gencarnya arus impor ideologi ekonomi liberal. Sehingga mengakibatkan ideologi ekonomi yang telah mengakar di masyarakat, yakni gotong-royong dan keadilan, menjadi semakin luntur yang akhirnya mengabaikan ekonomi rakyat, dan mengakibatkan ketimpangan sosial semakin meluas karena 40 persen masyarakat paling bawah menguasai kue ekonomi yang semakin sedikit, sementara 20 persen kelompok terkaya semakin memiliki ruang dan porsi yang besar. DPD perlu dan terus mendorong untuk menghentikan impor ideologi ekonomi terus berlanjut dan untuk segera mengembalikan strategi dan kebijakan ekonomi pada cita-cita pendiri bangsa yakni kemandirian ekonomi sesuai konstitusi UUD 1945. Kita tahu, saat ini Indonesia tengah mendorong konsep MP3EI (Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia) sebagai pendorong pembangunan. Memang konsep tersebut telah memberi harapan baru dalam pembangunan ekonomi yang lebih cepat dan merata. Namun, MP3EI juga berpotensi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak berkeadilan dan menciptakan kesenjangan individu maupun wilayah. Kita tahu siang ini Komite II akan membahasnya dengan rapat kerja dengan Menko Perekonomian dan menterimenteri yang terkait pada siang hari ini. Nanti juga siapa yang berminat diluar komitenya silakan untuk hadir. Saya tadi pagi juga sudah bicara dengan Pak Menko, untuk bisa memaparkan bagaimana konsep MP3EI yang menjadi, mempercepat dari pertumbuhan ekonomi daerah. Tentu DPD mendorong serta menekankan pentingnya peran serta pemerintah daerah dan kembalinya demokrasi ekonomi dalam implementasi MP3EI sehingga menjamin keterlibatan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Masalah penting lain yang cukup memprihatinkan adalah ketidakadilan ekonomi yang dirasakan para buruh akibat sistem outsourcing maupun rendahnya upah, meskipun terjadi pertumbuhan investasi di Indonesia. Telah ada keputusan bahwa outsourcing, merupakan langkah inkonstitusional. Oleh karena itu, outsourcing kiranya bukan lagi hal yang menjadi perdebatan, tetapi cukup serius untuk perlunya terobosan kebijakan perburuhan yang adil tanpa memberatkan pebisnis, dengan menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pekerja dan pebisnis dengan keterlibatan pemerintah. Dalam konteks itu, DPD perlu terus berusaha menjadi energi baru bagi bangsa menuju pengelolaan ekonomi yang lebih maju dan berkeadilan. Ketidakadilan di bidang budaya muncul tatkala bangsa Indonesia sebagai masyarakat plural dalam perkembangan terkini kurang dapat mengembangkan semangat multikultural. Kelompok-kelompok budaya mengembangkan sikap hidup monokultural, tanpa mengembangkan komunikasi lintas budaya dan penyerbukan silang budaya. Demi keberlangsungan suatu identitas budaya, identitas budaya lain seolah terpinggirkan. Akibatnya, hak sosial-budaya dalam kesetaraan ekspresi diri di ruang publik, terancam oleh pemaksaan dan kekerasan kelompok budaya tertentu dalam bentuk tribalisme, fundamentalisme dan juga premanisme. Karena itu, yang kita perlukan adalah pentingnya pendidikan karakter, budi pekerti, belajar mandiri dan belajar hidup bersama dalam keragaman. Pendidikan tanpa karakter melahirkan ketercerabutan perkembangan ragawi dari nilai, jiwa dan jatidiri bangsa, yang melemahkan ketahanan budaya, etos kejuangan dan daya saing bangsa. 6


Sidang dewan yang terhormat, para hadirin yang berbahagia. Di bidang hukum, masyarakat merasakan dahaga akan keadilan dan kepastian hukum. Tidak saja di pelosok tanah air, bahkan di pulau-pulau terdepan negara ini, pun, di tengahtengah hingar bingarnya ibukota, bangsa ini terus mencari kepastian hukum dan keadilan. Begitu pula, bukan hanya masyarakat lemah, namun masyarakat yang kuat ekonomi hingga kaum terpelajar dan elit bangsa, juga tengah mencari kepastian hukum yang berkeadilan. Banyak persoalan yang sesungguhnya "sepele" namun tampak menjadi persoalan "besar", mulai dari konflik kelembagaan negara, konflik buruh dan majikan, sampai pada konflik atas hak masyarakat pesisir. Ketiadaan keadilan hukum yang berpotensi melahirkan berbagai gejolak dan konflik merupakan akibat dari tidak adanya solusi cepat dan kenegarawanan dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kasus pelanggaran HAM dan orang hilang juga nampaknya masih menjadi perjalanan panjang akan pencarian hukum dan keadilan. Pada konteks ini, jangan sampai, kita semua mulai mendapat sinyal rasa bahwa "negara ini telah hilang" karena atmosfir yang dirasakan adalah ketidakpastian dan ketidakadilan. Kepastian hukum dan keadilan seperti oase yang sangat ditunggu untuk dapat menghapus dahaga bangsa. Pertanyaannya, siapa yang bisa memberikan hal tersebut ditengah kondisi alat-alat kekuasaan negara juga sedang gagal memproduksi kepastian dan keadilan buat dirinya sendiri. Sungguh ironi kita hidup berbangsa dan bernegara ! Sekali lagi ini harus menjadi renungan kita bersama. Dan tentu saja, itu semua, menjadi persoalan-persoalan yang perlu segera diselesaikan. Dan kita berharap DPD harus selalu berada di garda terdepan dengan segala kesadaran. Tidak ada pilihan yang lebih arif, kecuali bahwa persoalan-persoalan ini harus kita selesaikan bersama. Karena jika tidak, maka rakyat akan mempertanyakan apa makna dan maksud dari tujuan kita bernegara di tengah praktek ketidakadilan dan kepastian hukum. Sidang dewan yang mulia dan hadirin yang berbahagia. Apa yang bisa kita rekam dari potret kondisi aktual bangsa seperti yang diuraikan di atas, sebenarnya lebih merupakan produk dari sistem penyelenggaraan negara yang masih memiliki berbagai kelemahan fundamental. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sistem politik dan pemerintahan sekarang ini belum bersesuaian dengan sistem nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat yang beragam, sehingga tak jarang terjadi konflik baik secara vertikal maupun horizontal, di mana korbannya adalah rakyat bangsa sendiri. DPD RI tentu saja tak boleh diam dengan kondisi dan kecenderungan seperti ini, karena bagaimanapun daerah-daerah sedang menunggu hasil kerja maksimal para anggota DPD RI yang dipilih langsung oleh rakyat dalam merasakan denyut nadi dan berbagai harapan rakyat yang diwakili untuk diperjuangkan. Rakyat sedang menunggu langkah cepat dan tepat dalam pengelolaan negara yang efektif dan kuat guna dapat mengatasi semua itu. Suara rakyat, akuntabilitas negara, dan efektifnya penyelenggaraan negara, merupakan tiga elemen penting dari sistem demokrasi yang harus berjalan dengan baik agar berbagai kebijakan yang dihasilkan negara selalu sesuai dengan aspirasi rakyat. Begitu pula penegakan hukum serta kepastian hukum merupakan bagian penting dalam pengelolaan negara dan bangsa. Sikap taat hukum harus menjadi bagian budaya dalam praktek keseharian, guna keberhasilan menuju cita-cita bangsa. Di sisi yang lain, berbagai basis kekuatan negara seperti ikatan kedaerahan, rasa cinta dan kebanggaan kepada negara, perlu terus kita hidupkan, perlu terus kita pelihara dan kita jaga dengan baik. Untuk itu semua, perlu adanya keteladanan dan kesungguhan dari para penyelenggara negara kepada rakyat, dimana kita perlu mempersiapkannya menjelang penyelenggaraan Pemilu 2014 mendatang dengan menghadirkan figur-figur pimpinan negara yang lebih berkualitas dan lebih bersih, Bapak-Ibu sekalian. Tepuk tangan dong. Ini Pak Ketua DPR 7


sudah mempelopori. Tadi sudah dibicarakan. Kita perlu mempersiapkan kepemimpinan politik pada tataran legislatif dan eksekutif yang sebaik-baiknya dengan melibatkan partisipasi rakyat sesuai dengan mekanisme konstitusional UUD 1945. Karena itu, pada pidato politik ini, ijinkan kami juga menyampaikan bahwa, kita mungkin sepakat dan menyadari bersama, hakikat demokrasi adalah “daulat rakyat”. Lembaga perwakilan rakyat harus mengemban amanat dari daulat rakyat tersebut dengan memelihara dan menjunjung tinggi cita-cita bangsa dan tujuan-tujuan bernegara. Disamping itu, kita juga harus menghormati eksistensi dan kewenangan dari lembaga parlemen MPR, DPR dan DPD. Lembaga DPR selaku pemegang kekuasaan legislasi, tidak boleh terus didesak, atau disudutkan dan direndahkan derajatnya, atas dasar apapun, atau atas alasan apapun, ketika kita semua masih menganggap daulat rakyat adalah sebuah keagungan negara. Disisi lain lembaga MPR perlu terus kita pikirkan untuk mendapat tempat dan sebagai simpul permusyawaratan bangsa, sebagai pelita negara dan bangsa. Sama halnya juga dengan DPD yang perlu ditempatkan betul-betul sebagai jembatan nasional dan daerah, saluran aspirasi daerah pada ruang-ruang artikulasi politik nasional. Hanya dengan kebersamaan, kita akan dapat menapak maju. Tidak hanya sebagai retorika, tapi mari kita pikirkan bersama dan kita wujudkan bersama dengan sifat-sifat yang legowo dan arif, BapakIbu dan hadirin yang berbahagia Tidaklah berlebihan kiranya bila kami katakan bahwa dalam konteks ini, kehadiran DPD RI sebagai konsensus politik bangsa juga merupakan bagian penting dari jawaban untuk menegaskan praktek berkedaulatan rakyat. Untuk itu kita perlu melakukan penyempurnaan format dan aktualisasi sistem ketatanegaraan, sistem perwakilan, sistem legislasi, dan sistem pengawasan. Dengan penyempurnaan-penyempurnaan tersebut diharapkan akan memperluas ruang partisipasi dan emansipasi daerah menyangkut potensipotensi ekonomi, sosial budaya, dan politik. Eksistensi DPD RI dalam periode kedua (20092014) disertai dengan tanggungjawab yang lebih besar dibandingkan pada periode pertama (2004-2009). Pada Periode pertama dapat dikatakan DPD pada fase formatif, yaitu fase pencarian format dalam memainkan perannya di parlemen. Pada periode kedua secara normatif kelembagaan DPD memiliki peluang untuk dapat membangun kinerja lembaga serta anggota secara lebih baik. Semua itu tentu juga untuk kontribusi DPD RI dalam aktualisasi pengelolaan negara yang baik dan semakin dekat kepada rakyat. Akhirnya, tentu saja kita berharap bahwa catatan hari ini dapat menjadi pemacu semangat kita untuk terus berbuat yang terbaik demi bangsa Indonesia yang kita cintai bersama. Inilah tantangan. Inilah pekerjaan rumah bersama, pekerjaan untuk menjaga negara dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa yaitu berdaulat, bersatu, adil dan makmur. Kita jaga keadilan dan kemakmuran untuk bangsa kita, untuk tumpah darah Indonesia. Seperti kata-kata Jenderal Besar Sudirman, yang saya kutip sebagai berikut: “Untuk membela nusa dan bangsa, percayalah pada kekuatan sendiri, teruskan perjuangan, dan mari pertahankan rumah dan pekarangan kita”. Mari perkuat persatuan demi kejayaan bangsa dan kemajuan daerah-daerah di seluruh tanah air. Dirgahayu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang kita cintai. Sidang Dewan Perwakilan Daerah dan hadirin yang kami hormati, dan saudarasaudara sebangsa dan setanah air. Kami juga ingin menginformasikan bahwa masih dalam rangkaian kegiatan peringatan sewindu kelahiran DPD RI, setelah sidang paripurna ini akan diselenggarakan pameran foto hasil karya para jurnalis di lingkungan parlemen yang diselenggarakan di Plaza Gedung Nusantara V, seperti yang kita lihat diluar ini. Selain itu, diselenggarakan pula kegiatan bakti sosial berupa donor darah. Tadi saya sudah diambil 350cc. Mudah-mudahan teman-teman yang lain yang belum tinggal disegerakan. Untuk itu, segenap anggota DPD RI,

8


staf ahli dan asisten serta jajaran Sekretariat Jenderal MPR, DPR dan DPD RI dapat berpartisipasi dalam kegiatan sewindu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Akhirnya, sebelum menutup Sidang Paripurna ke-3 Dewan Perwakilan Daerah ini, marilah bersama-sama kita berdoa kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, agar bangsa kita mendapat kekuatan dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Dan untuk itu kepada Saudara Lalu Supardan, anggota DPD RIdari Provinsi NTB kami persilakan untuk memimpin doa. PEMBICARA : H. LALU SUPARDAN, S.Ag. (NTB) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu, sidang dewan yang terhormat. Sebelumnya ijinkanlah saya untuk memimpin doa pada sidang paripurna kali ini, yang dirangkaikan dengan peringatan sewindu anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia secara agama Islam. Dan bagi Bapak-Ibu yang beragama lain mohon kiranya untuk menyesuaikan. [BAHASA ARAB] Itulah kalimat tasbih, tahmid, tahlil dan takbir yang hamum membaca ya Allah di awal doa kami kali ini. Karena Engkaulah zat yang maha suci. Segala puji bagi Engkau. Tiada Tuhan selain Engkau zat yang maha akbar. Dan tiada daya dan upaya kami semua ditempat ini siapapun hamba-Mu ya Allah, melainkan hanya dengan pertolongan-Mu Allah yang maha tinggi dan maha agung. Oleh karenanya ya Allah, Iya kana’budu waiya kanasta’in. Kepada-Mu-lah kami beruku, kepada-Mu-lah kami bersujud, kepada-Mu-lah kami menyembah. Kami tidak akan ruku selain kepada Engkau. Kamipun tidak akan bersujud selain kepada Engkau. Kepada-Mu-lah kami menyembah dan kepada-Mu-lah kami mohon pertolongan. Demi Allah yang maha tinggi dan maha agung [BAHASA ARAB] Janganlah Engkau jadikan kami ditempat ini ya Allah, anggota dewan yang terhormat apapu seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan yang baik ini bergelimangkan noda dan dosa. Melainkan Engkau ampuni dosa dan noda kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak. yang datang dari perkataan, perbuatan, pendengaran maupun pewanglihatan. Ya Allah ya Tuhan kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa ayah dan bunda kami, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Ijinkan kami hadir bagi mereka, beliau orang tua kami yang telah meninggal dunia diatas pusaranya dengan doa. Allahuma firlahum wa’afihi wafuanhum. Rahmati beliau, jadikan alam barzahnya sebagai raudaton jannah .......... (bahasa arab) bukan jurang dan tebing yang ada di neraka. Ya Allah ya Tuhan kami. Kepada-Mu-lah kami menyembah dan kepada-Mu-lah kami mohon pertolongan. Jadikanlah acara sidang paripurna yang dirangkaikan dengan peringatan sewindu DPD RI ini ya Allah, sebagai ajang evaluasi, koreksi diri, koreksi pribadi dan koreksi lembaga DPD RI atas seluruh aspirasi-aspirasi masyarakat dan daerah kami yang mungkin sampai detik ini ya Allah belum dapat kami tindaklanjuti. Ya Allah ya Tuhan kami. Jika sampai detik ini ya Allah, belum terealisasi apa yang menjadi aspirasi dan keinginan masyarakat dan daerah kami, maka kami mohon kepada-Mu agar Engkau berkenan menolong kami, karena la hawla wala quwata illah billah hil 'aliyil 'azim. kami datang di gedung ini ya Allah, dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam 9


pulau, dari berbagai macam budaya bahkan agama. Jadikanlah perbedaan-perbedaan cara berpikir, cara pandang, budaya, adat istiadat itu menjadi kekayaan yang harus kami pelihara terus menerus, yang harus kami pupuk terus menerus sehingga tetap utuh sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah ya Tuhan kami, kami sadar sesadar-sadarnya bahwa tak satu pun perbuatan yang bisa terealisasi Ya Allah, cita-cita yang bisa terwujud tanpa kesatuan dan persatuan kami. Maka kami mohon kepada-Mu ya Allah, jadikanlah perbedaan, pemikiran kami, perbedaan kebutuhan, bahkan perbedaan agama, menjadi sebuah kekayaan bagi bangsa dan negara kami. Kepada-Mu-lah kami menyembah dan kepada-Mu-lah kami mohon pertolongan. Ya Allah ya Tuhan kami, sebatang lilin tak akan mampu menerangi gelapnya malam, sebutir embun tak akan mampu bercerita tentang samudera, mungkin itulah patahan kata dan kalimat yang paling pas dan paling pantas untuk kami tuangkan diakhir doa kami. Karena kami sadar sesadar halnya bahwa sepintar dan sehebat apapun kami, setinggi apapun jabatan kami, sekaya apapun kami, jika dibandingkan dengan ilmu-Mu dan keagungan-Mu dan kekayaanMu kami belum berarti apa-apa. Oleh karenanya ya Allah, tadahan tangan kami mohon Engkau isi dengan terkabulnya doa, dimana 1 Oktober ini adalah merupakan hari pelantikan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Bangkitkan kami ya Allah dari ketiduran, dari tidaknya kami memperjuangkan daripada aspirasi-aspirasi masyarakat daerah kami. Ya Allah ya Tuhan kami, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhiroti hasanah waqina 'adzabannar. Hidup di dunia ini hanya sekali, maka berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagian diakhirat, serta jauhkan lah kami dari siksa api neraka jahanam. Ini lah doa yang hamba-Mu panjatkan bersama saudara-saudara kami Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan para tamu undangan yang terhormat dan hadirin-hadirat. Mudahmudahan Engkau kabulkan doa yang kami panjatkan, lebih-lebih ya Allah pada bulan ini hamba-hamba-Mu datang dari seluruh penjuru untuk menunaikan ibadah haji, memenuhi panggilan-Mu. Jadikanlah haji mereka menjadi haji yang mabrur, ziarah yang mabrur. Washollallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa'ala alihi wasohbihi ajma’in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yashifuun wa salamun 'alal mursalin wal hamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara KH. Lalu Supardan, yang telah memimpin doa kita bersama, yang merefleksikan perjalanan kita selama ini. Dan juga terima kasih kami sampaikan kepada para undangan dan hadirin atas kehadiran bersama dengan kami pada siang ini. Dan juga terima kasih kami juga sampaikan kepada seluruh jajaran Sekretariat Jenderal DPD RI, Jajaran Pers, Press Club Parlemen serta semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Lebih khusus lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan lembaga negara yang hadir pada pagi ini. Dan kami mengharapkan bersama-sama, dan juga seluruh anggota DPD RI untuk kita menuju Plaza Gedung Nusantara V untuk bersama-sama meresmikan dan menyaksikan pameran foto dari para jurnalis di lingkungan parlemen sebagai bentuk daripada kegiatan yang berlangsung selama periode, dan diakhiri nanti dengan makan siang bersama.

10


Demikianlah rangkaian acara Sidang Paripurna ke-3 Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka sewindu DPD RI telah kita laksanakan secara khidmat. Akhirnya, dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbil’alamin, sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah ini kami tutup. KETOK 3X

Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanty Shanty Shanty Om.

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.40 WIB

11


DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-3 MASA SIDANG I TAHUN SIDANG

Recommend Documents