DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 MASA SIDANG I TAHUN SIDANG

Nomor : DPD.220/SP/4/2012

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2012-2013 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

I.

KETERANGAN

1. 2. 3. 4.

Hari Tanggal Waktu Tempat

: : : :

Senin 1 Oktober 2012 15.55 WIB – Selesai Gedung Nusantara V

5.

Pimpinan Sidang

: Pimpinan DPD 1. H. Irman Gusman, SE., MBA. (Ketua) 2. Dr. Laode Ida (Wakil Ketua) 3. GKR. Hemas (Wakil Ketua)

6.

Sekretaris Sidang : 1. Sekretaris Jenderal DPD (DR. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc.) 2. Wakil Sekretaris Jenderal DPD (Drs. Djamhur Hidayat)

7.

Panitera

: Kepala Biro Persidangan II (Dra. Sri Sumarwati Isf.)

8.

Acara

: 1. Laporan perkembangan pelaksanaan tugas masing-masing alat kelengkapan DPD RI. 2. Pengesahan Keputusan DPD RI

9. 10.

Hadir Tidak hadir

: :

Orang Orang

II. JALANNYA SIDANG : SIDANG DIBUKA PUKUL 15.55 WIB

PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastyastu. Sebelum memasuki sidang paripurna, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu tim paduan suara akan memandu menyanyikan lagu, dan kepada para anggota DPD serta seluruh hadirin mohon untuk berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. PEMBICARA : PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia raya… Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Disanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan Tanah Airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Hiduplah negriku. Bangsaku Rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih. Kami persilakan duduk kembali. 1

SIDANG PARIPURNA KE-4 MS 1 TS 2012-2013 DPD RI, SENIN, 1 OKTOBER 2012

Hadirin, berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh sekretariat jenderal berjumlah 92, dan 22 ada di Komite II. Dan tentunya berdasarkan ketentuan pasal 189 peraturan tata tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Sidang Paripurna ke-4 Dewan Perwakilan Daerah kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETOK 1X

Sesuai dengan jadwal acara, sidang dewan yang kami muliakan, sesuai dengan jadwal acara sidang paripurna ini mempunyai dua agenda pokok; yaitu : Laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPD; dan Pengesahan keputusan DPD. Laporan perkembangan pelaksanaan tugas alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan pengesahan putusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sidang dewan yang mulia. Sebelum memasuki agenda sidang paripurna ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal hasil sidang pleno Panmus pada tanggal 24 September 2012 dan beberapa informasi terkait dengan berbagai persoalan yang muncul akhir-akhir ini yang berpotensi mempunyai dampak cukup serius bagi daerah. Berkenaan dengan masukannya RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan RUU tentang Perjanjian Internasional dari DPR pada tanggal 18 September 2012, sidang pleno Panmus pada tanggal 24 September 2012 telah memutuskan kedua RUU tersebut akan ditangani oleh Komite IV. Namus sebelum dibahas oleh Komite IV, RUU tentang Perjanjian Internasional akan diberikan catatan terlebih dahulu oleh PHAL, khususnya pada pasal 14 RUU mengenai keterkaitan daerah. Yang kedua, RUU tersebut akan dibahas dengan didahului pengantar musyawarah oleh pimpinan DPD RI. Selain itu juga diputuskan pada tanggal 10 Oktober akan diagendakan sidang paripurna ke-5 dengan agenda penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2012 oleh BPK RI. Kami juga menginformasikan bahwa pada tanggal 11 Oktober akan dilaksanakan seminar nasional tentang dana bagi hasil di ruang GBHN Nusantara V, yang dilaksanakan oleh Pansus DBH DPD RI. Sidang dewan yang mulia. Pada tanggal 20 September 2012, kita telah mendapatkan pelajaran demokrasi yang berharga dari pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Sebagai wilayah yang heterogen di hampir semua bidang, masyarakat DKI mampu menjalankan pesta demokrasi dengan tertib. Sebagai ibukota negara, masyarakat DKI telah sukses menunjukkan bahwa spirit bhineka tunggal ika masih terus hidup ditengah masyarakat, sehingga semakin menguatkan bahwa demokrasi merupakan sistem yang tepat untuk dilaksanakan di Indonesia. Bila berkaca pada masa kampanye, baik pada putaran pertama maupun putaran kedua, akan sangat wajar banyak pihak yang khawatir timbul nya ekses negative dari pelaksanaan pemilukada. Namun hal tersebut dapat dibuktikan dengan pelaksanaan pemilukada yang menunjukkan kedewasaan berdemokrasi masyarakat sudah semakin baik. Tentunya kita berharap keberhasilan pelaksanaan pemilukada DKI Jakarta dapat dicontoh daerah lain, sehingga pesta demokrasi akbar Indonesia di tahun 2014 mendatang dapat berjalan dengan lancer.

2


Pada sisi yang lain, kita juga perlu terus memantau gangguan keamanan, baik yang muncul oleh aksi pihak yang diklaim sebagai teroris maupun tawuran antar warga yang terjadi. Kita cukup prihatin dengan kejadian tawuran antar siswa SMA di Jakarta yang menimbulkan korban jiwa. Untuk itu DPD RI melalui setiap anggotanya perlu terus memantau perkembangan stabilitas keamanan daerah, sehingga dapat diminimalisir setiap efek negatif yang ditimbulkan. Sidang dewan yang mulia. Dari laporan lembaga penerbangan dan antariksa nasional (LAPAN), kemarau kali ini merupakan kemarau kering yang mengakibatkan curah hujan sangat minim. Kondisi ini tentu berdampak pada beberapa sektor mata pencaharian masyarakat, salah satunya di sektor pertanian. Hasil panen padi beberapa daerah menurun drastis sehingga mengakibatkan harga beras dari petani ke pedagang naik Rp.5000 menjadi Rp.6500. Kemarau juga mempengaruhi debit air waduk-waduk besar yang menjadi sumber air tidak hanya kebutuhan sehari-hari warga, namun juga untuk pembangkit tenaga listrik. Tentu kondisi ini membutuhkan langkah antisipatif terutama bila kemarau menjadi lebih lama dari perkiraan. Kami menghimbau setiap anggota untuk terus memantau perkembangan daerah konstituennya agar dapat mengetahui kebutuhan masyarakat di daerah selama musim kemaru tersebut. Selain krisis akibat kemarau, beberapa daerah juga menghadapi kekhawatiran ketersediaan bahan bakar minyak (BBM). Keputusan pemerintah untuk memberikan kuota BBM bersubsidi kepada setiap daerah nyatanya tidak diimbangi dengan strategi pengaturan penggunaan BBM. Sejauh ini upaya pemerintah dalam melakukan pengaturan konsumsi BBM belum meperlihatkan hasil positif, bahkan untuk mengantisipasi kelangkaan BBM di daerah, pemerintah telah mengajukan penambahan kuota BBM bersubsidi sebesar 4 juta kiloliter atau sejumlah lbih kurang Rp.1,2 triliun. Menyikapi hal tersebut DPD berharap pemerintah lebih serius dalam menggarap upaya konversi penggunaan BBM ke bahan bakar alternatif untuk mewujudkan ketahanan energi nasional. Karena ketergantungan kita dalam menggunakan sumber daya fosil sebagai sumber utama energi akan sangat rentan dengan fluktuasi harga minyak dunia. Untuk itu DPD RI melalui Komite II dan IV akan terus mendorong pemerintah untuk merealisasikan kebijakan konversi bahan bakar fosil sebagai upaya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan APBN. Masalah lain yang juga perlu menjadi perhatian DPD adalah pelaksanaan ibadah haji. Memang kita sadari pengelolaan ibadah haji merupakan masalah yang cukup kompleks. Kuantitas jamaah dengan rentang wilayah yang sangat luas, boleh jadi merupakan salah satu penyebabnya. Belum lagi ditambah dengan persoalan manajemen pengelolaan yang dianggap juga belum professional. Dalam hal ini juga lebih penting untuk segera membenahi persoalan penyelenggaraan ibadah haji, mengingat bahwa ibadah haji menyangkut berbagai aspek sosial masyarakat dan keagamaan. Menjadi tanggung jawab kita bersama pemerintah untuk segera membenahi persoalan ini adalah sikap politik yang diambil oleh DPD sebagai suatu pilihan yang sangat dimungkinkan sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi persoalan penyelenggaraan ibadah haji mulai dari persiapan keberangkatan, pemondokan, catering, kesehatan, sampai pada kembalinya jamaah haji di tanah air. Dalam rangka pengawasan pelaksanaan ibadah haji tahun 1432 hijriah, tim pengawas haji DPD di Komite III kita tahu sedang melaksanakan tugasnya. Tentu saja setiap anggota DPD tidak akan terlepas dari keterkaitan konstituennya di daerah memerlukan jawaban atau menyampaikan masalah tentang pelaksanaan haji. Untuk itu antar Komite I sampai dengan IV, DPD dalam salah satu provinsi dapat mengefektifkan diskusi pada hari provinsi yaitu hari Jumat.

3


Sidang dewan yang mulia. Selanjutnya, marilah kita memasuki agenda pokok laporan perkembangan pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPD dan pengesahan keputusan DPD. Untuk urutan penyampaian laporan akan dimulai dari alat kelengkapan yang terhadap materi laporannya akan diambil keputusan. Kami persilakan kepada Komite III untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya. Hal ini dikarenakan Komite II baru saja, belum bisa selesai dalam melaksanakan rapat dengan menko perekonomian. Setelah ini kita mendengarkan laporan pimpinan Komite III. Apakah kita dapat menyetujui? PEMBICARA : PARLINDUNGAN PURBA, SH. (SUMUT) Interupsi Bu. Komite II saya sudah hadir mewakili, mereka masih disana, tapi saya mewakili. Terima kasih Bu. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Pak. Kalau begitu kita langsung ke Komite III dulu karena kita sudah sepakat. Dan tentunya pandangan dan pendapat terhadap RUU tentang pengawasan kesediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Dan juga, dua, hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kami persilakan Komite III. PEMBICARA : Drs. HARDI SELAMAT HOOD (KETUA KOMITE III) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita smeua. Yang terhormat saudara pimpinan DPD RI. Yang terhormat saudara pimpinan alat kelengkapan DPD RI dan Kelompok DPD RI di MPR. Yang terhormat anggota DPD RI serta hadirin yang berbahagia. Allah maha sempurna telah mempertemukan kita pada sore hari ini kembali. Dan oleh karena itu, marilah sama-sama kita bersyukur atas nikmat yang kita peroleh sampai saat ini. insya Allah bagi yang banyak bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat-Nya. Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota DPD yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Kami sampaikan laporan sebagai berikut. Pertama, Sidang Pleno kami melakukan sebanyak lima kali dengan diawali pemilihan terhadap pimpinan Komite III. Selanjutnya, dilakukan rapat kerja. Rapat kerja yang dimaksud adalah rapat kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI yang dihadiri langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga RI dengan hasil-hasil sebagai berikut: 1. Meningkatkan koordinasi, kerja sama, kemitraan antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam manajemen, pengelolaan, pembinaan kepemudaan, dan berbagai kegiatan keolahragaan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. 2. Meningkatkan prestasi olahraga Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. 3. Melakukan evaluasi komprehensif dalam penyelenggaraan dan capaian prestasi pada kegiatan Pekan Olahraga Nasional.

4


4. Optimalisasi kegiatan yang didukung dana dekonsentrasi dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam kegiatan keolahragaan. 5. Yang terpenting daripada itu, meminta pemerintah untuk merevisi Pasal 12 Ayat 3 Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Kejuaraan Olahraga yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan PON hanya pada satu provinsi. Bila dapat dilakukan lebih dari satu provinsi, beban anggaran tentu akan lebih dapat memungkinkan penyelenggaraan lebih baik. Selanjutnya, kami ingin sampaikan juga rapat dengar pendapat umum yang kami lakukan sebanyak tiga kali. Yang pertama, dengan yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI yang berkaitan dengan RUU tentang Pengawasan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Yang kedua, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI yang berkaitan tentang persiapan penyelenggaraan haji dan umroh tahun 2012. Selanjutnya yang ketiga, Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) yang berkaitan dengan upaya melakukan perubahan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota yang kami muliakan, selanjutnya kami juga melakukan kunjungan kerja yang dilakukan ke dua daerah provinsi, yakni Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat dengan materi terhadap pengawasan UU No. 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pengawasan atas pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkaitan dengan juga terhadap uji kompetensi guru, serta pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Haji di Daerah. Selanjutnya kami sampaikan satu hal, yakni yang berkaitan dengan finalisasi. Finalisasi yang dilakukan pertama adalah tentang pandangan, pendapat mengenai rancangan UU tentang Pengawasaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Dan yang kedua, hasil pengawasan tentang UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya tentang fasilitas kesehatan yang terkait dengan Jampersal. Yang pertama, pandangan dan pendapat atas rancangan UU tentang Pengawasaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dengan hasil yang dapat disimpulkan dan rekomendasi sebagai berikut. Simpulan Berdasarkan seluruh paparan yang semuanya telah disampaikan, maka DPD RI menyimpulkan hal-hal sebagai berikut. Kehadiran RUU Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) secara signifikan telah memberikan kewenangan luas kepada badan pengawas yang saat ini telah disebut sebagai Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Perluasan kewenangan tersebut meliputi ruang lingkup yang tidak hanya berupa sediaan farmasi dan PKRT, melainkan juga berupa alat kesehatan sebagaimana disebut dalam Pasal 4 Ayat 1. Selain itu, fungsi pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas meliputi pengawasan pada tahap prapasar dan pascapasar sebagaimana yang disebut Pasal 4 Ayat 2. DPD RI menyetujui perluasan kewenangan yang diberikan tersebut. Ini nanti mohon untuk dapat diambil keputusan. Hasil pengawasan Badan Pengawas terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT yang berupa pencabutan izin edar, penarikan, dan pemusnahan terhadap produk yang tidak sesuai dengan standar dan persyaratan, khasiat dan manfaat, dan mutu harus menjadi rekomendasi bagi Kementerian Kesehatan atau instansi terkait untuk meninjau ulang perizinan kelembagaan atau institusional dan operasional pelaku usaha.

5


RUU tersebut belum mencantumkan secara jelas peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah berperan untuk memastikan masyarakat terlindungi dari produk sediaan farmasi, alkes, dan PKRT yang tidak sesuai dengan standar kesehatan dengan memastikan penegakan hukum atas pengawasan sediaan farmasi, alkes, dan PKRT melalui tindakan koordinatif yang dilakukan berbagai instansi terkait. Ketentuan tentang peran serta masyarakat belum mencerminkan bentuk konkret partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi, alkes, dan PKRT. RUU ini belum memuat mekanisme sanksi administratif sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Dimulai dari taahap yang paling ringan hingga tahap yang paling berat. RUU tidak mengakomodasi pemulihan korban yang mengonsumsi atau menggunakan sediaan farmasi, alkes, dan PKRT yang tidak sesuai dengan standar dan persyaratan serta khasiat atau manfaat dan mutu. Mengingat dan mempertimbangkan Pasal Tindak Pidana sebagaimana disebut Pasal 35 sampai dengan Pasal 34 dalam RUU tersebut, penyidik atau tindak pidana tersebut sepatutnya juga dilakukan oleh penyidik khusus selain oleh penyidik pejabat kepolisian. Bentuk peraturan pemerintah yang diamanatkan oleh RUU sebagai peraturan pelaksanaan yang mengatur teknis operasional tidaklah tepat. Hal ini disebabkan berbagai persoalan teknis operasional menjadi kewenangan Kementerian dan atau yang terkait sehingga bentuk peraturan pelaksanaan dari RUU tersebut berupa peraturan setingkat menteri atau kepala badan. Rekomendasi Berdasarkan paparan tadi, maka direkomendasikan sebagai berikut: 1. Mempertahankan lingkup pengawasan atas fungsi pengawasan badan pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 4 RUU Pengawasan Sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT. 2. Menambahkan materi baru dalam RUU ini tentang peran badan pengawas yang dapat memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pengawsan yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan atau instansi terkait agar dilakukan peninjauan ulang terhadap perizinan kelembagaan dan operasional yang telah diberikan kepada pelaku usaha. 3. Menambah muatan baru dalam RUU tentang peran pemerintah daerah dan proses perizinan seusai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan perlindungan kepada masyarakat lokal dan memberikan rekomendasi berdasarkan informasi dari masyarakat berkaitan produk tertentu. 4. Mengubah substansi dari materi peran serta masyarakat sebagai berikut. a. Pencegahan dilaksanakan melalui penggunaan atau pemakaian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan serta khasiat bermutu. Advokasi, sosialisasi, dan penyebaran informasi. Kemudian, sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi penyusunan kebijakan pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT. b. Pemberantasan yang dilaksanakan melalui pelaporan atau pengaduan kepada pihak yang berwenang atas terjadinya pelanggaran dan atau kejahatan sediaan farmasi, alkes, dan PKRT. 5. Menambah muatan materi tentang sanksi administratif dalam RUU tersebut.

6


6. Menambahkan fungsi materi dalam RUU tentang rehabilitasi dan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 7. Menambahkan muatan baru tentang penyidik yang menyebutkan, “Selain penyidik pejabat kepolisian, pejabat negeri sipil dan badan pengawas diberikan kewenangan khusus terhadap hal tersebut”. 8. Mengusulkan agar peraturan pelaksanaan dalam RUU ini tidak harus berbentuk hanya peraturan pemerintah, tetapi apabila muatan materi yang diatur bersifat teknis operasional, peraturan pasal ini dapat berbentuk peraturan menteri dan atau peraturan kepala badan yang sesuai dengan lingkup bidangnya. Selanjutnya, izinkanlah kami menyampaikan hasil pengawasan terhadap UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang berkenaan dengan fasilitas kesehatan terkait Jampersal. Beberapa simpulan: Pemerintah tidak memiliki data yang lengkap dan komprehensif serta dapat dipertanggungjawabkan terkait jumlah penduduk miskin sebagai target kepesertaan Jampersal dan tidak memiliki akses informasi yang baik. Penyerapan dana Jampersal masih belum maksimal. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Tahun 2012 terhadap lima provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur adalah penyumbang AKI tertinggi. Selanjutnya, AKI tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten. Berdasarkan hal tersebut, program jampersal tidak dapat diharapkan untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi secara signifikan. Berbagai temuan menyangkut aspek keuangan terkait dengan Jampersal: Keberadaan tim pengelola jampersal yang ada pada kabupaten dan kota provinsi belum berfungsi dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jamkesmas. Jadi, tim pengelolanya sama dengan pengelola Jamkesmas. Kemudian, keberadaan puskesmas masih belum memiliki standar. Tidak sinkronnya regulasi antara Kementerian Kesehatan sebagai kementerian yang bertanggung jawab pada pelaksanaan Jampersal dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri berdampak pada pelaksanaan Jampersal. Rekomendasinya adalah sebagai berikut. 1. Merevisi peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan Jampersal, khususnya mengenai: a) pengelolaan dana Jampersal yang lebih melibatkan peran pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, b) peningkatan besaran tarif persalinan yang diterima oleh penyedia layanan persalinan, c) penyederhanaan mekanisme klaim dan pertanggungjawaban Jampersal dengan syarat dan ketentuan yang lebih mudah. 2. Mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan database masyarakat miskin yang valid sebagai dasar pelaksanaan Jampersal. 3. Mendesak pemerintah daerah melakukan penguatan sistem manajemen pengelolaan Jampersal dengan melakukan sosialisasi, meningkatkan kompetensi, pengelolaan keuangan daerah, dan menjalankan program Jampersal, integrasi kegiatan lintas sektor dan optimalisasi analisis hasil capaian indikator KIA terkait Jampersal. 4. Mendorong pemerintah daerah menerbitkan standarisasi manajemen pengelolaan Jampersal dengan melakukan penguatan sistem rujukan, obat-obatan, pemeriksaan penunjang diagnosis, dan pedoman pengelolaan penyakit dengan peraturan daerah dan mempercepat terbitnya peraturan daerah tentang pelaksanaan Jampersal.

7


Bapak-Ibu sekalian, setelah kami sampaikan tadi, untuk itu melalui sidang paripurna yang mulia ini, mohon perkenan kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang terhormat untuk dapat mengesahkan satu hasil pandangan pendapat mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Dan kedua, hasil pengawasan tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 36 Tahun 2099 tentang Kesehatan yang berkenaan dengan fasilitas kesehatan terkait dengan Jampersal untuk dapat disahkan menjadi keputusan DPD RI. Pimpinan, Bapak-Ibu yang kami muliakan. Akhirnya kami sampaikan hal-hal lain kegiatan kami. Pertama, kami telah melakukan pelepasan kloter jamaah haji yang pertama bersama Bapak Menteri Agama. Selanjutnya kami telah melakukan kunjungan langsung Komite III ke SMA Negeri 6 dan SMA Negeri 70 pada hari rabu yang lalu yang berkaitan dengan terjadinya tawuran di kedua sekolah tersebut. Hal ini mengingat penting supaya tidak dapat dan tidak akan dicontoh oleh di daerah-daerah. Adapun temuannya berdasarkan solusi yang akan dilakukan, kami mengusulkan untuk di merger dua sekolah tersebut dengan membuka tembok pagar. Namun masih akan ditemukan kendala karena akan menghasilkan jumlah siswa yang besar, dan ini akan mengalami terkait manajemen dalam kesulitan untuk rentang kendali. Yang kedua, memutus siklus senioritas dengan menempatkan siswa baru di luar lokasi sekolah yang saat ini dengan nomenklatur kelas jauh. Sehingga nanti pada saat posisi semua siswa yang kelas 1, kelas 3 ini tidak berada di situ lagi, baru kelas 1 yang baru dikembalikan ke tempat hal tersebut. Selanjutnya faktor eksternal, yakni melokalisir pedagang di sekitar lokasi, karena ada indikasi bahwa senjata tajam dititipkan siswa kepada para pedagang. Yang kedua, mengefektifkan posko pengamanan secara lokasi, karena selama ini posko telah ada namun belum berfungsi dengan baik. Yang keempat, menempatkan pos polisi di daerah tersebut. Demikianlah kami sampaikan. Terima kasih kami ucapkan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pelaksanaan tugas ini. Terima kasih. Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini ada pantunnya. Jalan-jalan ke Pulau Penyengat, naik sampan gelombang tinggi. Karena salamnya kurang semangat, saya ulang sekali lagi. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Bapak Hardi Hood dari Komite III. Dan kita sudah mendengarkan laporannya. Jadi apakah kita dapat menyetujui? Yang pertama pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Yang kedua adalah hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, berkenaan dengan fasilitas kesehatan terkait dengan jaminan persalinan. Apakah dapat disetujui? Oke. KETOK 2X Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Komite II. PEMBICARA : PARLINDUNGAN PURBA, SH. (WAKIL KETUA KOMITE II) Bapak-Ibu yang saya hormati, Ibu Wakil Ketua yang saya hormati. 8


Mohon maaf bahwa Mas Bambang sama Pak Stefi sedang rapat, tapi pada intinya teman-teman di Komite II sangat mendukung hasil pengawasan pada hari ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastyastu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita dan khususnya kita mengucapkan selamat hari ulang tahun 8 tahun DPD RI. Dan pada acara Sidang Paripurna PDD RI ke-4 ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini ingin kami menyampaikan secara singkat laporan-laporan, karena kami juga sudah membuat laporan tertulis di meja kita masing-masing. Mengenai penyusunan Rancangan Undang-Undang usul inisiatif yang tengah dikerjakan oleh Komite II pada masa sidang ini yaitu RUU BUMD dan RUU perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kedua RUU tersebut telah melalui mekanisme sesuai dengan tata tertib dan pada masa akhir sidang ini kedua RUU tersebut akan dilakukan finalisasi. Dan pada sidang paripurna penutupan masa sidang I nanti Komite II akan menyerahkan kedua RUU tersebut kepada PPUU untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi serta pemantapan konsepsi. Perlu kami sampaikan bahwa tahapan RDPU, penyusunan tim ahli, pembuatan naskah akademik, peer-review dan uji shahih telah kami lakukan. Dalam melakukan advokasi terhadap kepentingan daerah dan melakukan penyusunan data inventarisasi materi dalam penyusunan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang, maka Komite II menyepakati bahwa pada masa sidang ini kami melakukan pengawasan yaitu pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Adapun rekomendasi yang diusulkan Komite II terkait pengawasan tersebut adalah: 1. Pemerintah harus mencari alternatif lain untuk mengatasi membengkaknya subsidi APBN untuk listrik. Karena bagaimanapun kenaikan TDL akan berdampak secara langsung kepada sektor industri barang dan jasa. Tingkat penyerapan tenaga kerja akan menurun dan menambah angka kemiskinan. Akhirnya masyarakat luas akan menuai dampak kemerosotan ekonomi karena kenaikan harga-harga barang dan jasa. Untuk itu pemerintah perlu mencari alternatif lain dengan menambah pembangkit listrik yang ekonomis seperti tenaga air, surya, panas bumi dan energi terbarukan lainnya. Walaupun dengan investasi yang agak besar tetapi di dalam perhitungan akhir ini akan lebih efisien. 2. Masih banyak daerah yang belum teraliri listrik atau masih banyaknya terjadi pemadaman listrik. Dan pemerintah daerah bersama PT. PLN harus terus meningkatkan penggunaan sumber-sumber energi alternatif yang tersedia dalam jumlah besar di daerah terpencil yang belum teraliri jaringan listrik. Di Indonesia sumber energi listrik masih sangat terbuka luas selain dari minyak bumi dapat menggunakan tenaga yang lain. 3. Pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota perlu bekerja sama dengan PLN dan perguruan tinggi secara proaktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keamanan dan keselamatan kerja ketenagalistrikan, khususnya terkait dengan terjadinya kebakaran. 4. Pemerintah perlu mendotong terciptanya iklim pengelolaan energi listrik yang sinergi yang terpadu antar wilayah, antar sektor serta muatan konservasi lingkungan yang memerlukan koordinasi antar pemerintah dan pemerintah daerah. 5. Pemerintah perlu segera memberikan keleluasaan kepada daerah dalam regulasi kewenangan pemerintah daerah dalam proses perijinan dan kapasitas energi listrik 9


6.

7.

8.

9.

yang lebih akomodatif dan berpihak kepada kepentingan daerah, khususnya dalam pengembangan sumber energi alternatif untuk listrik sesuai potensi daerah masingmasing Pemerintah perlu segera menginventarisir data dan potensi sumber daya energi yang terdapat di daerah beserta pemetaan dan skema jangka pendek, menengah dan panjang, sehingga memudahkan investor dalam merencanakan investasi pengembangan sumber daya energi di daerah. Dalam menjaga pengembangan pembangkit tenaga listrik tenaga air atau PLTA, mendesak PT. PLN untuk melakukan penghijauan besama pemerintah daerah dan swasta di sekitar daerah tangkapan air, catchment area, sehingga penanggulangan debit air bendungan dapat teratasi dengan baik pada musim kering atau kemarau. Mendesak pemerintah dan PLN segera memperbanyak penggunaan lampu hemat energi dan ramah lingkungan untuk lampu-lampu rumah tangga dan fasilitas umum. Utamanya dimulai dari kantor-kantor pemerintah. Hal ini secara ekonomis jelas lebih menguntungkan dan lebih efisien. Mendesak pemerintah dan PT PLN segera memperbanyak pembangunan pembangkit listrik tenaga air untuk menghemat biaya listik dan menjaga kelestarian lingkungan dalam mengatasi kebutuhan sumber energi listrik di masa yang akan datang.

Terkait dengan kegiatan Komite II dalam menyelesaikan persoalan di daerah maka Komite II telah melakukan advokasi terhadap permasalahan di daerah antara lain: 1. Pada acara Sail Morotai, Komite II telah mendelegasikan beberapa anggota Komite II khususnya dari anggota dari Provinsi Maluku Utara guna mengikuti acara pembukaan dan memantau perkembangan daerah Morotai, dimana daerah tersebut adalah menjadi kawasan ekonomi khusus. Morotai akan menjadi gerbang untuk masuknya pedagang internasional dari wilayah timur. Harapan DPD, Morotai ke depannya dapat menjadi pesaing bagi negara Singapura sebagai wilayah transit dalam mendukung perdagangan internasional mengingat perairan Morotai memiliki letak yang sangat strategis dan mempunyai potensi kegiatan pengolahan dan distribusi hasil perikanan yang cukup besar. Pengembangan perikanan di Maluku Utara akan dirintis dengan mengembangkan mega minapolitan Morotai, konsep pengembangan kawasan perikanan dan kelautan. 2. Selain itu Komite II juga melakukan advokasi terkait dengan sengketa lahan antara PT. Weda Bay Nickel dengan masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Dalam melakukan advokasi tersebut Komite II juga telah melakukan kunjungan lapangan dengan mengadakan pertemuan dengan Bupati Halmahera Tengah, jajaran direksi PT. Weda Bay Nickel di Provinsi Maluku Utara. 3. Terkait dengan Rapat Kerja dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membahas MP3I yang dilakukan pada hari ini kita kedatangan 5 menteri dan 3 wakil menteri. Ini merupakan hal yang menggembirakan, dimana Menko Perekonomian menjelaskan tentang MP3EI. Dimana MP3EI itu mempunyai 3 pilar utama yaitu pengembangan koridor ekonomi ada 6; yang kedua konektivitas; yang ketiga pengembangan ESDM dan Iptek. Dalam hal ini diharapkan MP3EI ini menjadi penanganan proyek infrastruktur yang termasuk new inisiative dalam rangka mendukung pengembangan kawasan industri dan memfokuskan terwujudnya integrasi pembiayaan antar pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan swasta. Dan dijelaskan juga tadi bahwa pelaksana kegiatan MP3EI adalah pemerintah, BUMN, swasta dan campuran. Bagaimana mekanisme kerjanya? Itu kami tanyakan kepada Menko Perekonomian, beliau akan membuat tertulis. Yang kedua, bagaimana keterlibatan DPD RI dengan proyek-proyek MP3EI, tadi kami tanyakan dan akan 10


dijawab tertulis. Jadi belum bisa saya laporkan semua tadi pertanyaan-pertanyaan sedang terjadi di rapat. Pertanyaan, Pak Menteri tidak sempat menjawab tapi akan dijawab tertulis dan kita akan bagikan kepada kita semua. Demikian laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite II pada Paripurna ke-4 pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2012-2013 yang dapat kami sampaikan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kami mohon agar pada sidang paripurna ini dapat mengesahkan pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Sebelum mengakhiri ini kami juga mengucapkan kepada kita semoga kiranya keberadaaan DPD di masa mendatang akan lebih baik lagi dengan sumbangsih kita. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, atas perhatian pimpinan dan seluruh anggota DPD RI kami mengucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Shanty Shanty Shanty Om. Horas! Nuwun sewu. PEMBICARA : FERRY F.X. TINGGOGOY (SULUT) Interupsi pimpinan. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Silakan, Pak Ferry. PEMBICARA : FERRY F.X. TINGGOGOY (SULUT) Untuk sahabat Komite II. Saya lihat di Pulau Jawa ini tidak ada orang antri bensin. Tapi di luar Jawa, khususnya Sulawesi Utara jam 12.00 bensin habis, solar habis. Malahan SPBU-nya menjual dengan harga industri. Saya minta Komite II turunkan tim ke sana bersama saya. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Pak Ferry. Bapak dan Ibu sekalian, tadi ada usulan, tambahan dari Pak Ferry. Mungkin nanti bisa di-adopt oleh Komite II. Setelah kita bersama tadi sudah mendengarkan laporan dari pimpinan Komite III, apakah kita juga tadi diminta persetujuannya. Apakah kita dapat menyetujui hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Apakah kita dapat menyetujui? KETOK 2X Selanjutnya kami persilakan kepada Komite IV. PEMBICARA : Drs. H. ZULBAHRI M, M.Pd. (KETUA KOMITE IV) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua 11


Om Swastyastu. Yang kami hormati Ibu pimpinan Dewan Perwakilan Daerah. Bapak-Ibu anggota Dewan Perwakilan Daerah dan hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita dapat hadir pada sidang paripurna ke-4 dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali Laporan Pelaksanaan Tugas Komite IV, kami menyampaikan ucapan selamat kepada mantan anggota DPD RI, yang kedua-duanya adalah mantan anggota Komite IV, yaitu saudara Tonny Tesar yang telah dilantik sebagai Bupati Kepulauan Yapen, dan yang kedua saudara Riza Falepi yang telah dilantik sebagai Walikota Payakumbuh pada tanggal 23 September 2012. Semoga di tempat pengabdian yang baru sebagai kepala daerah, kedua alumni Komite IV ini, dapat mempersembahkan karya-karya terbaiknya untuk masa depan bangsa dan negara. Selanjutnya, sesuai dengan jadwal rapat pada hari ini, perkenankan kami menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Komite IV DPD RI mengenai materi APBN yang terdiri dari: Hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2012. Pertimbangan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2013. Materi Pengawasan APBN Tahun Anggaran 2012 Pada kesempatan ini Komite IV juga akan menyampaikan pada sidang paripurna yang terhormat hasil pembahasan hasil pengawasan pelaksanaaan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2012. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 dilakukan melalui: Kunjungan kerja ke beberapa pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Timur dan Papua pada tanggal 16-20 September 2012. Rapat dengar pendapat dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan informasi mengenai DAK dan dana BOS tahun 2012. Pada rapat kerja tersebut, Komite IV juga mengundang pimpinan dan anggota Komite III. Laporan daerah pada waktu reses sidang DPD RI. Laporan BPK RI dan sumber-sumber lainnya. Akhirnya, Komite IV melakukan finalisasi draft pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang APBN Tahun 2012 pada tanggal 24-26 September 2012. Pimpinan, Ibu-Bapak anggota dan hadirin sidang paripurna yang kami hormati. Pokok-pokok muatan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 yaitu sebagai berikut: 1. Keterlambatan penyaluran dana Alokasi Umum Tahun 2012 Dalam triwulan I 2012, Kementerian Keuangan menunda penyaluran DAU kepada 16 pemerintah daerah, karena sampai dengan akhir Maret 2012 pemerintah daerah belum menyerahkan Perda tentang APBD. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan disiplin penganggarannya demi kelancaran penyaluran DAU tersebut. 2. Perlunya revisi formula alokasi DAU Dipandang perlu adanya perubahan revisi peraturan yang mengatur kebijakan penghitungan formulasi DAU yang dibagikan kepada daerah dengan memperhatikan masukan dari daerah. 3. DAK bidang pendidikan dengan cara swakelola berpotensi lambat dan bermasalah 12


4.

5.

6.

7.

8.

9.

Juknis DAK bidang pendidikan 2012, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 56 dan 57 tahun 2011 menyatakan bahwa DAK bidang pendidikan dilakukan secara swakelola. Ada realisasi DAK di sekolah-sekolah pada beberapa daerah, seperti Kab. Sidoarjo, berpotensi terlambat karena juknis ini bertentangan dengan peraturan lain dalam proses pengadaan barang dan jasa. Perbaikan dalam mekanisme penyaluran dana BOS Adanya perubahan mekanisme penyaluran dana bantuan operasional sekolah, dari yang sebelumnya disalurkan melalui pemerintah kabupaten/kota menjadi disalurkan kepada pemerintah provinsi, yang untuk selanjutnya pemerintah provinsi dapat menyalurkan dana tersebut dalam bentuk hibah ke sekolah-sekolah. Kewajiban penyediaan dana pendamping dana alokasi khusus (DAK) yang memberatkan pemerintah daerah Juknis yang diterbitkan oleh kementerian teknis seperti Permendikbud Nomor 56 dan Nomor 57 Tahun 2011 untuk DAK bidang pendidikan menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan dana pendamping sebesar 10% dalam APBD bagi DAK. Atas kewajiban ini pemerintah daerah menyatakan bahwa berat untuk menyediakan dana pendamping ini. Kelemahan dalam pengelolaan dan pengalokasian DBH minyak dan gas bumi BPK RI dalam LHP tentang Perhitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi Tahun 2009 dan Semester I Tahun 2010 tanggal 1 Desember 2011 melaporkan bahwa kelemahan dalam pemantauan data lifting minyak dan gas bumi, diantaranya: Overlifting KKKS PT Chevron Pasific Indonesia Triwulan III 2009 sebesar US$46 juta belum diperhitungkan dalam penerimaan negara SDA Migas tahun 2009. Underlifting KKKS Pertamina EP Tahun 2007 diperhitungkan lebih besar US$49,5 juta dalam penerimaan negara SDA Migas tahun 2009. Selain itu, kurangnya transparansi dan ketidakpastian alokasi DBH minyak dan gas bumi menyulitkan pemerintah daerah dalam perencanaan APBD, terutama perencanaan kapasitas fiskal daerah dan PAD. Dualisme pengelolaan wilayah oleh pemerintah kabupaten/kota dan badan pengusahaan kawasan Pada beberapa daerah, selain ada pemerintah kabupaten/kota yang dibentuk dengan undang-undang, ada juga otoritas yang dikenal sebagai Badan Pengusahaan Kawasan Batam yang dibentuk dengan peraturan pemerintah. Adanya dualisme otoritas atas satu wilayah ini menyebabkan tidak jelasnya pengelolaan lahan, peruntukan dan perijinan, serta PAD seperti pajak reklame yang terkait dengan aset yang dikelola. Kelambatan penyaluran alokasi kurang bayar DBH dari tahun 2011 dan sebelumnya DPD RI meminta pemerintah pusat agar kekurangan pembayaran DBH sebelum tahun 2012 ini sudah disalurkan sekaligus ke daerah sesegera mungkin. Dampak dari pengalihan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan PBB perdesaan dan perkotaan perlu dicermati Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terjadi pengalihan pemungutan BPHTB dan PBB perdesaan dan perkotaan menjadi pajak kabupaten/kota. Beberapa daerah sudah melaksanakan pengalihan tersebut dengan hasil yang beragam. Kota-kota yang relatif berkembang mendapatkan hasil positif atas kebijakan tersebut karena aktivitas peralihan hak atas tanah yang cukup besar dan harga tanah NJOP cenderung di atas Rp.60 juta. Namun kabupaten yang perkembangan ekonominya relatif stagnan mengalami dampak negatif karena NJOP di bawah Rp.60 juta dan aktivitas peralihan hak yang rendah.

13


10. Penggunaan dana otonomi khusus di Papua dan Papua Barat perlu lebih partisipatif, transparan dan akuntabel DPD RI melihat bahwa dana otonomi khusus masih belum dilaksanakan dengan baik demi kepentingan rakyat di daerah. Juga, dalam LHP BPK RI tanggal 14 April 2011, BPK melaporkan beberapa temuan, diantaranya bahwa pemerintah pusat dan daerah belum seluruhnya melaksanakan evaluasi kinerja dan monitoring terhadap pelaksanaan program dan kegiatan otonomi khusus. Alokasi dana otonomi khusus untuk bidang kesehatan dan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan. 11. Dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan perlu dikembalikan kepada semangat Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 dengan menjadi dana alokasi khusus Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan (Dekon-TP) sering menimbulkan masalah di daerah, karena kurangnya koordinasi dengan pemerintah daerah sehingga tidak dapat digunakan dengan baik. Pemerintah daerah tidak mengetahui realisasi fisik dan keuangan dari dana ini. 12. Beberapa jenis penerimaan instansi vertikal yang perlu dibagihasilkan kepada daerah Pemerintah daerah banyak yang meminta agar sebagian penerimaan negara bukan pajak dari instansi vertikal di daerah dapat dibagihasilkan kepada daerah. Bapak-Ibu anggota dan pimpinan DPD yang kami hormati. Materi Pertimbangan terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2013. Pertimbangan terhadap RAPBN 2013 merupakan pertimbangan tahap II RAPBN 2013, melanjutkan pertimbangan atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2013, yang telah disampaikan kepada DPR pada bulan Juli 2012. Dalam pembahasan RAPBN 2013, Komite IV menyempurnakan hasil pertimbangan terdahulu berdasarkan Tahun Anggaran 2013 dan nota keuangannya yang telah disampaikan Presiden kepada DPR dan DPD pada tanggal 16 Agustus 2012. Pentahapan pembahasan dilakukan melalui rapat internal, rapat kerja dan rapat dengar pendapat, serta rapat dengar pendapat umum. Rapat kerja dilakukan antara lain dengan Menteri Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Bank Indonesia. Disamping itu, dalam pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2013, Komite IV menggunakan referensi hasil kajian Budget Office yang telah ditelaah melalui serangkaian proses pembahasan melibatkan para akademisi, praktisi, dan anggota DPD RI. Komite IV melakukan finalisasi draft pertimbangan atas RUU APBN Tahun Anggaran 2013 pada tanggal 24-26 September 2012. Pertimbangan DPD RI terhadap RAPBN 2013 yang termuat dalam Executive Summary, yaitu sebagai berikut. DPD RI memandang penyusunan RAPBN Tahun 2013 belum sepenuhnya mencerminkan dinamika perekonomian daerah. DPD RI menggarisbawahi bahwa perekonomian nasional merupakan agregasi atau totalitas dari perekonomian provinsi dan kabupaten/kota. Pertumbuhan ekonomi nasional yang dicapai saat ini ternyata tidak berkualitas karena diikuti oleh meningkatnya kesenjangan pendapatan. Oleh sebab itu, DPD RI menegaskan penetapan asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2013 perlu dilengkapi dengan target dan perhitungan dampak terhadap pengurangan kemiskinan, penurunan pengangguran, kesenjangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi setiap provinsi sebagai satu kesatuan dengan penetapan asumsi dasar ekonomi makro. Dari sisi penerimaan negara, DPD RI berpendapat bahwa RAPBN Tahun 2013 belum mencerminkan potensi penerimaan negara yang sebenarnya. Tax ratio saat ini sebesar 12,75 persen dari PDB harus secara bertahap ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya 15 persen dari PDB. 14


DPD RI meminta pemerintah terus melakukan reformasi dan perubahan secara mendasar dalam pengelolaan penerimaan migas. Pemerintah harus secara tegas melakukan renegosiasi kontrak karya perusahaan migas yang tidak adil dan merugikan kepentingan bangsa. DPD RI juga berpendapat bahwa penetapan cost-recovery bagi perusahaan-perusahaan migas harus ditekan serendah mungkin. Selain itu, pemerintah juga harus mendukung transparansi dengan membuka informasi tentang lifting migas yang dilakukan oleh perusahaan migas di setiap daerah. Dalam upaya mengurangi jebakan ketergantungan pada migas dan menjamin ketahanan energi dalam jangka panjang, DPD RI meminta kepada pemerintah untuk merumuskan strategi dan kebijakan ketahanan energi dan melaksanakannya secara konsisten sebagai dasar pengembangan sumber energi alternatif dan terbarukan. Dari sisi belanja negara, DPD RI juga berpendapat bahwa pemerintah kurang tajam dalam menetapkan prioritas belanja negara tahun 2013. DPD RI menemukan ketidakadilan dalam alokasi subsidi listrik. Pusat perbelanjaan modern (shopping mall) di Jakarta ternyata mendapat subsidi listrik bernilai lebih dari Rp.11 miliar pertahun. Selain itu, PT Angkasa Pura yang telah mendapat keuntungan dari usaha juga mendapat alokasi subsidi listrik. DPD RI berpendapat bahwa pemberian subsidi tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap keadilan. Oleh sebab itu, DPD RI berpendapat bahwa pemerintah harus tegas menghapuskan subsidi listrik kepada perusahaan-perusahaan tersebut. DPD RI memandang pola alokasi anggaran kementerian/lembaga tahun 2013 tidak menggambarkan prioritas, tidak seimbang, dan tidak mencerminkan kebutuhan rakyat dan daerah. Oleh sebab itu DPD RI meminta kepada pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran kementerian/lembaga untuk mendukung peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan, serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Kalimantan. DPD RI mencatat bahwa percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan terutama di Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur belum memadai dan terkesan sporadis. Berkaitan dengan transfer ke daerah, DPD RI berpendapat bahwa pengelolaan dana transfer daerah masih belum optimal dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan mempercepat pembangunan daerah. DPD RI mencatat bahwa dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang dikelola langsung oleh kementerian/lembaga kurang efektif dalam mendukung pembangunan daerah. Dalam upaya percepatan pembangunan daerah. DPD RI berpendapat bahwa pengelolaan dana otonomi khusus masih belum mencapai tujuan dan sasaran seperti yang diharapkan dan diamanatkan undang-undang. DPD RI meminta kepada pemerintah untuk melakukan pengendalian penggunaan dana otsus secara partisipatif, transparan dan akuntabel dengan memberikan persyaratan wajib kepada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota untuk menyusun dan melaksanakan perencanaan, penganggaran, dan implementasi dana otsus dalam APBD provinsi/kabupaten/kota berbasis kinerja secara konsisten sampai akhir masa penerimaan dana otonomi khusus. RAPBN Tahun 2013 merupakan instrumen atau alat stimulus fiskal yang harus digunakan secara cermat, tepat dan efektif. DPD RI juga berpendapat bahwa RAPBN 2013 harus menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam negeri. DPD RI berpendapat bahwa kesenjangan pembangunan antar daerah yang terjadi sampai saat ini harus secara bertahap dan tuntas diatasi dan dikurangi dengan melakukan reorientasi dan restrukturisasi RAPBN Tahun 2013, sehingga benar-benar mencerminkan politik anggaran untuk kesejahteraan rakyat, kemajuan daerah dan kedaulatan bangsa. 15


Pimpinan, anggota dan hadirin sidang paripurna yang kami hormati. Pada sidang paripurna yang terhormat ini kami menyampaikan materi ini dengan harapan dapat diambil putusan sebagai: 1. Keputusan DPD RI tentang hasil pengawasan DPD RI terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012. 2. Keputusan DPD RI tentang Pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2013. Demikian laporan pelaksanaan tugas Komite IV yang dapat kami sampaikan dalam sidang paripurna ini. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota Komite IV kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan yang terhormat pimpinan, anggota, dan sekretariat jenderal DPD RI, para staf ahli, serta rekan-rekan insan media dalam pelaksanaan tugas Komite IV DPD RI. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Shanty Shanty Shanty Om. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih laporan yang sudah disampaikan oleh pimpinan Komite IV. Dan setelah kita bersama mendengarkan laporan pimpinan Komite IV apakah kita dapat menyetujui; Hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012. Pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang APBN 2013. Apakah kita dapat menyetujui? PEMBICARA : Dr. AHMAD FARHAN HAMID, MS. (NAD) Ibu Ketua, pimpinan. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Silakan, Pak Farhan PEMBICARA : Dr. AHMAD FARHAN HAMID, MS. (NAD) Terima kasih pimpinan. Mungkin saya tidak terlalu cermat mengikuti semua apa yang dibaca oleh Ketua Komite IV. Tetapi ada bagian-bagian tertentu yang saya kaitkan, apa yang dibaca ternyata tidak seluruhnya sesuai dengan draft rancangan yang dibagikan kepada anggota. Yang dibaca sepenuhnya benar seperti yang diputuskan dalam pleno Komite IV, sementara di draft ini rancangan keputusan tidak seperti yang dibacakan itu. Diantaranya yang saya menjadi concern karena menjadi perhatian serius saya adalah menyangkut dana otonomi khusus di Aceh, Papua dan Papua Barat. Dalam draft naskah ini ada di butir 15 dan 16 halaman 19, itu sama sekali tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang dibaca oleh ketua 16


komite. Mohon nanti ini diperbaiki, supaya sesuai dengan seperti apa yang dibacakan oleh ketua komite, karena itu merupakan keputusan pleno Komite IV. Ini terlihat sekali ada pembelokan materi dan cara redaksional yang bisa menggambarkan tidak sesuai apa yang diputuskan yang merupakan hasil dari kerja Komite IV. Terima kasih Ketua. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Pak Farhan. Saya kira ini mohon dari Komite IV untuk bisa memperbaiki. Dan apakah ini bisa kita sepakati untuk disetujui? PEMBICARA : Drs. H. WAHIDIN ISMAIL (PAPUA BARAT) Pimpinan, Papua Barat. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Iya, dari Papua Barat. Silakan Pak Wahidin. PEMBICARA : Drs. H. WAHIDIN ISMAIL (PAPUA BARAT) Terima kasih Ibu Wakil Ketua. Saya kira semangat kita sama untuk DPD RI ini dalam memberikan pertimbangan agar memberikan roh kepada pendapat atau dokumen kita agar sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan berbasis kewilayahan. Sejalan dengan disampaikan oleh Pak Farhan tadi, memang kami sangat menekuni pada saat pleno itu adalah memberikan sebuah posisi politik DPD dalam pertimbangan DPD untuk APBN 2013. Maka itu judul dari pada summary itu memang benar bahwa APBN itu tidak sesuai dalam peningkatan kesejahteraan di daerah dan semangat otonomi daerah. Untuk itu saya kira apa tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua kami sangat sependapat dan untuk itu bila dokumen yang telah diberikan kepada anggota ini harus disinkronkan dengan summary yang telah diputuskan oleh Komite IV yang telah kami sepakati bersama. Ilustrasi tadi telah disampaikan oleh Pak Farhan terkait dengan beberapa hal kecil yang mungkin perlu ada penyesuaian-penyesuaian. Yang penting kemudian pada saat pleno itu Komite IV belum secara tegas memutuskan lampiran terhadap daftar proyek program prioritas di daerah. Saya kira ini menjadi penting karena kita mencoba untuk memberikan beberapa catatan-catatan terhadap apa sebenarnya di 33 provinsi yang mendesak untuk dipertimbangkan menjadi usulan kita dalam APBN 2013. Untuk itu saya melihat bahwa pengawasan APBN 2012 saya kira dapat kita sahkan. Kemudian yang kedua, summary tadi yang telah dibacakan itu memang cukup baik, itu merupakan bagian tidak terpisahkan didalam pertimbangan DPD untuk APBN 2013. Dan materi-materi yang ada dalam dokumen ini yang telah kami terima harus kita sesuaikan dengan summary yang tadi kita bacakan sebagai sikap politik DPD memberikan roh terhadap APBN kita agar tidak sekedar terkesan hanya sekedar kebijakan keuangan yang sangat mekanistik. Dan untuk lampiran terhadap usulan program, saya kira sebaiknya Komite IV merumuskan kembali secara lebih baik untuk menjadi lampiran dari rancangan keputusan ini. Jadi semangatnya bahwa summary tadi adalah bagian tidak terpisahkan, kemudian substansi dalam rancangan yang telah kami terima agar disesuaikan kembali, dan lampiran harus kita bicarakan bersama-sama untuk menyempurnakan dokumen yang merupakan pertimbangan dari DPD RI. Terima kasih Ibu Ketua Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

17


PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Pak Wahidin dari Papua. Masih ada lagi? Dari Pak Mervin, silakan Pak. PEMBICARA : MERVIN SADIPUN KOMBER (PAPUA BARAT) Menambah yang disampaikan oleh Pak Wahidin, saya pikir untuk lampiran terutama kalau mau disahkan untuk Papua Barat saya minta diperbaiki dahulu. Untuk Papua Barat, karena terkesan lampiran disampaikan hanya dari satu kabupaten. Terima kasih PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Oke, terima kasih. Silakan Bu Aida PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, SE., MM. (KEPULAUAN RIAU) Mengingat bahwa masih banyak hal-hal yang perlu disempurnakan, alangkah baiknya bilamana ini tidak disahkan dulu kalau menurut saya, ditelaah kembali, disempurnakan lagi. PEMBICARA : Dra. Hj. ELLA M. GIRI KOMALA R. (JAWA BARAT) Pimpinan, B 46. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Silakan. PEMBICARA : Dra. Hj. ELLA M. GIRI KOMALA R. (JAWA BARAT) Berdasarkan hasil kerja Komite IV, kami mohon untuk disahkan terlebih dahulu, itu nanti tinggal penyempurnaan itu menjadi betul-betul ditekankan, ada penyempurnaan disanasini kekurangan, tetapi tetap sekarang mohon disahkan dulu. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Masih ada lagi? Kalau sudah, kalau tidak ada, jadi karena ini ada usulan dari Papua Barat dan juga mungkin apakah tidak sebaiknya kita, kalau disetujui, kita sahkan dulu kemudian kita lampirkan dan kita sempurnakan. Jadi karena waktunya juga sebetulnya kalau kita lihat, sebetulnya di DPR itu sudah di dalam pelaksanaan, kita ini sudah ditinggal sebetulnya. Jadi kita, saya kira untuk dokumen daripada laporan Komite IV saya kira cukup diperbaiki, kalau itu disetujui, kira-kira-kira bagaimana? Setuju? Setuju ya. Oke. KETOK 2X

Terima kasih. Jadi dari Komite IV sudah diputus dua hasil pengawasan dan pertimbangan DPD. Terima kasih.

18


Kemudian selanjutnya akan kita dengarkan laporan perkembangan tugas alat kelengkapan secara berturut-turut dimulai dari Komite I. Kami persilakan. PEMBICARA : DENTY EKA WIDI PRATIWI, SE. (JAWA TENGAH) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastyastu. Kepada yang terhormat pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Bapak-Ibu anggota DPD RI seluruh Indonesia. Ibu Sesjen dan Bapak Wakil Sesjen beserta seluruh jajaran sekretariat jenderal dan hadirin serta undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha kuasa atas segala limpahan karunia dan rahmat-Nya sehingga kita dapat menghadiri dan insya Allah dapat mengikuti seluruh agenda sidang ini sampai selesai. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Komite I dalam menjalankan tugas dan wewenang konstitusionalnya pada masa sidang I tahun sidang 2012-201,3 pada dasarnya diarahkan untuk terus mengoptimalkan penyelesaian program-program kegiatan masa sidang sebelumnya dan perkembangan kekinian yang menuntut penanganan atas permasalahan aktual di daerah. Dan guna meningkatkan efektivitas dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Komite I di tahun sidang 2012-2013, Komite I telah melakukan sedikit perubahan mekanisme kerja terutama dalam penanganan tindak lanjut aspirasi masyarakat. Dimana Komite I telah membentuk tim perumus aspirasi masyarakat dan daerah yang keanggotaannya mencerminkan wakil dari wilayah barat, tengah dan timur, yaitu sebagai berikut. Beliau Bapak Dr. H. Rahmat Shah, yang kedua Bapak Ir. Anang Prihantoro. Tiga, Prof. Dr. Dra. Hj. Istibsyaroh, SH., MA. Empat, Drs. H. Abdurrahman, M.AP. Lima, Ir. Emanuel Babu Eha. Dan enam. Jacob Jack Ospara, S.Th., M.Th. Komite I menyadari bahwa tugas-tugas melanjutkan program-program yang ada beserta program yang baru merupakan tantangan yang harus dihadapi dan disikapi dengan mekanisme kerja yang efektif untuk memperoleh penyelesaian program yang optimal. Terlebih menyikapi mekanisme sebagaimana di amanatkan Undang-Undang MD3 bahwa DPD selain memberikan pandangan awal atas RUU berasal dari DPR atau pemerintah, juga berkewajiban untuk menyampaikan pandangan akhir DPD yang tentunya akan memberikan tugas strategis DPD yang tidak dapat dianggap ringan. Aktualisasi DPD dalam proses pembahasan bersama DPR dan pemerintah tersebut akan memberikan makna demokratisasi dalam dinamika politik DPD dalam upaya mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan masyarakat dan daerah. Sebagai realisasi dari penerapan mekanisme sesuai amanat Undang-Undang MD3 tersebut, bagi DPD untuk pertama kalinya ditunjukkan dengan pembahasan RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana Komite I sesuai dengan surat undangan dari DPR RI Nomor LG.02.01/00737/DPRRI/VIII/2012 dan surat DPR RI Nomor LG.02.01/07773/DPR RI/VIII/2012 telah menyampaikan pandangan akhir berupa pendapat mini DPD dalam rapat kerja Komisi II DPD bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 28 Agustus 2012. Keterlibatan dan kehadiran DPD yang diwakili oleh Komite I dalam raker dimaksud mempunyai arti yang sangat penting dan strategis ,karena untuk pertama kalinya dalam sejarah DPD melalui ketua Komite I ikut ambil bagian dalam pengesahan dan penandatanggan draft RUU KDIY bersama pemerintah dalam pembicaraan tingkat satu, untuk selanjutnya disampaikan dalam pembicaraan tingkat dua yaitu paripurna DPR. Hal ini 19


menjadi momen tidak saja terkait keterlibatan DPD dalam pembahasan RUU di DPR, namun juga komitmen dari Komisi II yang mengakomodir substansi materi RUU K versi DPD. Oleh karena itu Komite I secara khusus memberikan apresiasi kepada Komisi II DPR, mengingat setelah berjalan lebih dari 8 tahun keberadaan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia, DPD RI diberikan ruang untuk terlibat langsung dalam berbagai tahapan strategis pembahasan RUU KDIY. Semoga momentum ini bisa menjadi angin segar untuk membangun pondasi kerjasama yang lebih harmonis antara DPD RI dan DPR RI dalam kerja-kerja legislasi dalam sistim perlemen kita kedepan. Terima kasih tepuk tangannya. Selanjutnya Komite I menginjak agenda laporan perkembangan pelaksanaan tugas yang akan menyampaikan beberapa materi sebagai berikut; Untuk penyusunan RUU meliputi; a) RUU tentang penyelenggaraan pemerintah daerah di wilayah kepulauan. b) RUU tentang Penataan ruang. Dua, penyusunan pandangan atas RUU RUU Jabatan Notaris. RUU Kejaksaan Republik Indonesia. RUU Mahkamah Agung. Dan ketiga, tindak lanjut aspirasi masyarakat. Yang kemudian dalam perkembangan pelaksanaan tugas penyusunan daripada RUU usul inisiatif, dimana RUU tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah kepulauan, terkait dengan perkembangan pembahasan RUU tersebut Komite I dalam upaya menyelesaikan program penyusunan RUU dimaksud pada tanggal 24 - 26 September 2012 telah melakukan upaya finalisasi draft dan secara substansial disepakati untuk dilakukan sedikit perubahan, sehingga ditugaskan kepada tim ahli untuk melakukan penyempurnaan-penyempurnaan terhadap draft RUU yang ada. B. RUU Penataan Ruang. Sebagaimana diketahui bahwa Komite I dalam rangka menyusun RUU Penataan Ruang pada tanggal 17 sampai dengan 19 September 2012 telah melakukan kegiatan FGD RUU Penataan Ruang untuk memperoleh, memperkaya materi RUU Penataan Ruang, sekaligus sebagai bahan penyusunan naskah akademik dan draft RUU dimaksud. Dua, penyusunan pandangan atas RUU. 1. Pandangan atas RUU Jabatan Notaris. Komite I dalam perkembangan pembahasan mengenai pandangan atas RUU Jabatan Notaris dalam masa sidang ini masih melakukan inventarisasi materi dengan melakukan kegiatan dengar pendapat umum dengan para pakar yang berkompeten. 2. Pandangan atas RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Komite I juga dalam rangka memperoleh materi yang komprehensif untuk penyusunan pandangan atas RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI telah melakukan inventarisasi materi dalam kegiatan RDPU dengan pakar yang berkompeten pula. 3. Pandangan atas RUU tentang Mahkamah Agung RI sebagai upaya untuk menindaklanjuti program pembahasan pandangan RUU Mahkamah Agung, Komite I pada tanggal 10 September 2012 telah melaksanakan RDPU mengenai pandangan RUU Mahkamah Agung dengan menghadirkan narasumber yaitu Bapak M Fajrul Falaakh, dan Zainal Arifin Mochtar. Kemudian masukan dari narasumber tersebut dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan draft pandangan DPD. Kemudian mengenai tindak lanjut aspirasi masyarakat, Komite I dalam melaksanakan tugasnya berupaya agar penanganan aspirasi yang telah masuk dan juga meminta untuk klarifikasi dengan pihak-pihak terkait, sehingga masa sidang ini Komite I berdasakan hasil 20


diskusi juga menyelenggarakan beberapa raker, yang kemudian salah satunya yaitu mengenai sengketa pilkada kabupaten TTU Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan pada Tanggal 12 September 2012. Adapun hasil raker tersebut. 1. Komite I DPD RI menghargai dan memberikan apresiasi atas penjelasan yang disampaikan KPU, Bawaslu, Dirjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri terkait dengan kasus sengketa Pilkada TTU. 2. Komite I DPD RI mendorong adanya sistim penegakan hukum dalam pemilu dan pemilukada secara terintegrasi antara peradilan umum untuk kasus-kasus pidana, PTUN sebagai lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutuskan sengketa administrasi, dan MK yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan sengketa hasil pemilukada. Sehingga diperoleh kepastian hukum dan dapat memenuhi rasa keadilan. 3. Komite I DPD RI mendorong untuk mengambil langkah strategis kepada pihakpihak terkait dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi sengketa pilkada Kabupaten TTU. 4. Komite I DPD RI mendukung rencana Dirjen Otda Kemendagri dalam jangka pendek dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk memberikan penjelasan langsung kepada pihak-pihak terkait di Kabupaten TTU. 5. Komite I DPD RI mendorong Pimpinan DPD RI dan Kemendagri untuk memprakarsai pertemuan antara Presiden dengan MK, MA, DPR RI dan DPD RI untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum terkait dengan sengketa pilkada. 6. Komite I DPD RI mendesak kepada KPU, Bawaslu untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kabupaten TTU tertanggal 5 September 2011 tentang agenda penjelasan dan sikap KPU Kabupaten TTU terkait putusan MA. 7. Persoal-persoalan pilkada di daerah hendaknya menjadi acuan revisi substansi RUU Pemilukada agar tidak terulang kembali masalah-masalah sebagaimana terjadi di Kabupaten TTU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite I untuk Sidang Paripurna ke-4 Masa Sidang I Tahun Sidang 2012-2013 yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya dan seluruh anggota DPD RI serta hadirin kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanty Shanty Shanty Om. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Iya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Denty dari Komite I. Sudah kita dengarkan bersama perkembangan daripada tugas dari alat kelengkapan dari Komite I. Dan, kita lanjutkan kepada Badan Kehormatan, kami persilakan. Dari Badan Kehormatan, Pak Fatwa. PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (KETUA BK) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Om Swastyastu. Yang terhormat pimpinan dan sidang paripurna yang saya hormati. Laporan Badan Kehormatan, baik yang tertulis maupun yang diucapkan insya Allah singkat saja sesuai dengan sifatnya. Pada awal periode kami ini dalam empat kali rapat pleno 21


dan sekali rapat konsultasi dengan alat kelengkapan lain, yaitu PHAL dan nanti yang akan datang dengan PURT, kami melakukan diskusi-diskusi pembahasan brainstroming tentunya bertitik tolak dari tata tertib. Dimaksudkan untuk bagaimana upaya kita bersama melaksanakan tata tertib itu. Di samping itu, tentu saja ada hal-hal yang tidak tercakup, tidak tercantum di dalam tata tertib, tetapi terbuka ruang untuk kita atau banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam rangka konsolidasi internal kita, pembenahan internal lembaga kita. Dari diskusi-diskusi tersebut, kami mencoba mengevaluasi pelaksanaan tatib dan sekaligus bahan penyempurnaan tatib selanjutnya, ini jangka panjangnya. Hal-hal yang sudah kami sempat eksekusikan secara tertulis dalam bentuk imbauan, yaitu yang pertama surat kepada seluruh Anggota DPD RI yang terhormat. Saran tentang identitas penulisan keanggotaan. Jadi, kami menyarankan, misalnya Emanuel, anggota yang terhormat Emanuel Anggota DPD RI, lalu ditambah jangan kita ragu-ragu lagi ditambah “senator”, tetapi itu supaya tidak bertentangan dengan konstitusi, ditulis ditaruh tanda petik. Itu jalan tengahnya. Dan, kata dari Nusa Tenggara Timur, jadi jangan “Provinsi NTT”. Jadi, Emanuel misalnya, “Anggota DPD RI Provinsi NTT”. Itu terkesan men-downgrade. Jadi, seolah-olah apalagi kalau tidak ada RInya, seolah-olah posisi kita itu di daerah. Dan, saya kira sama dengan senator-senator di beberapa negara itu kan, misalnya senator dari California, saya kira provinsinya tidak usah disebut. Nah, ini saya membawa contoh, mohon ini misalnya bisa dimulai dari pimpinan, dalam hal ini Sekretariat Jenderal, surat-surat yang ditujukan kepada Anggota-Anggota yang terhormat supaya dimulai demikian. Contoh yang terakhir kita terima surat dari Pimpinan itu masih ditulis provinsi, jadi tidak ada kata dari. Surat yang kedua, imbauan ditunjukan kepada Pimpian DPD RI, tetapi maksudnya itu mohon Pimpinan DPD RI menginstruksikan kepada Seketaris Jenderal, dalam hal ini Seketariat Jenderal dengan aparatnya di bawah, ya biro perlengkapan. Di dalam penyediaan makanan sehat, makanan sehat untuk menjaga kesehatan dan kehormatan kita, termasuk juga di dalam cara penyajiannya. Saya di sarankan oleh Anggota BK waktu itu dan saya langsung masukan di, menunggu rapat pleno, saya masukkan di kulkas. Misalnya, apel. Ini kan meskipun ada pisau plastic, ini kan memerlukan waktu dan juga basah tangan itu. Di samping itu, makanan seperti ini, ini jagung, ini kesenangan kita sebenarnya dari daerah ini, dan ini cantik membungkusnya, tetapi bagi kita yang sudah tua-tua takut nanti giginya kecabut. Saya kira juga agak kurang elegan kalau kita begini. Tetapi, kalau di rumah saya senang sekali. Nah, ini supaya jelas. Jadi, ini saya kira bagian perlengkapan Sekretariat Jenderal ini sesungguhnya tidak sempat memperhatikan ini, tetapi toh harus control. Rekanan kita itu ya jangan sekadar keuntungan, tetapi kehormatan dan kenyamanaan Anggota yang terhormat tolong diperhatikan. Ini hal kelihatannya sepele, tetapi saya kira saya yakin itu penting dan kita rasakan langsung. Jadi, jangan kita yang tinggi-tinggi kita atur dulu, tetapi kita konsolidasi dari yang sederhana. Nah, kemudian yang imbauan cara berpakaian. Ini tanpa dijelaskan sudah, jadi rapatrapat rutin itu saya kira memang tidak perlu terlalu, ya biasa saja lengan pendek. Tetapi, kalau untuk Rapat Paripurna sebaiknya harus lengan panjang. Yang lengan pendek saya kira kalau baju safari itu cukup sopan, dan tidak usah saya kira harus seragam begitu. Saya kira anjuran batik dari dulu itu sudah sangat netral. Nah, imbauan tentang ini pernyataan-pernyataan kepada media dari kita, itu sebaiknya diupayakan santun dan terukur karena kita ini cukup terbantu oleh lingkungan dan sifat kita ini yang perorangan, bukan partai. Kalau partai itu memang ada perlombaan sehingga kadang-kadang tidak terkontrol persaingan itu sehingga kadang-kadang terlontar kalimat-kalimat yang kurang terukur. Tetapi, kita ini kan sendiri-sendiri ini mesti kita harus bisa mengontrol diri di dalam pernyataan-pernyataan ini. Saya kira itu saja. Lain-lainnya nanti menyusul imbauan-imbauan dan saya kira mengenai soal rekapitulasi kehadiran anggota itu akan kami teruskan, tetapi pada hakikatnya 22


ini sekadar, itu akan disampaikan secara rahasia. Saya kira dokumentasi sebab pada hakikatnya Anggota-Anggota parlemen yang terhormat, Senator yang terhormat itu tidak bisa diperintah atau diinstruksi untuk hadir. Itu tergantung kesadarannya sendiri. Yang bisa memerintah adalah peraturan. Saya kira itu saja. Dan saya merasa bahagia, terhormat sekali saya dipilih jadi Ketua BK lantas didampingi oleh dua Ibu yang berwibawa. Jadi, cukup hangat dan bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Oke terima kasih, Pak A. M. Fatwa, yang sudah menyampaikan dari Badan Kehormatan. Bisa kita lanjutkan…. PEMBICARA : Drs. H. WAHIDIN ISMAIL (PAPUA BARAT) Pimpinan, sebelum dilanjutkan, ada hal penting saya kira tadi statement dari Ketua BK yang sangat menarik begitu. Bahwa, memang sebagai anggota parlemen tidak ada aturan untuk mewajibkan kehadiran dalam forum-forum tertentu. Nah, beliau sebagai senior tentu punya trik dengan statement beliau bagaimana menghubungkan dengan tata tertib kita bahwa diperlukan sebuah kuorum dalam sebuah rapat begitu. Mungkin sedikit saja dari beliau sehingga kita nyaman dalam kita hadir dalam forum, satu forum dalam rapat, tetapi di sisi lain otonomi anggota sebagai seorang politisi wakil daerah itu tidak bisa diatur dengan ketat, dengan kaku. Mungkin ada trik dari beliau bagaimana memadukan ini. Terima kasih pimpinan. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Silakan, Pak Fatwa. PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (KETUA BK) Di mana pun di dunia ini anggota parlemen itu tidak bisa diperintah karena Presiden pun tidak bisa memerintah kita. Tetapi, aturan yang memerintah, undang-undang, regulasi, aturan. Dan, aturan tentang kuorum itu ya tetap berlaku tidak boleh diganggu gugat. Nah, tetapi ini kesadaran, kita harus menanamkan kesadaran. Jangan kita membiasakan untuk harus ditekan-tekan orang. Ini pendidikan demokrasi. Itu tetap wajib itu, dan kesadaran lah yang selalu kita tanamkan itu. Dan saya kira dengan menyampaikan secara tertutup kepada rekapitulasi kehadiran anggota, saya kira itu harga diri dan kehormatan, setiap anggota akan malu kalau dia menerima rapor dirinya itu merah di dalam kehadirannya. Saya kira cukup itu. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Iya terima kasih Pak Fatwa. Jadi saya kira cukup karena sudah disampaikan oleh Ketua BK. Dan kita, tadi berupa himbauan atau usulan juga. Dan kita lanjutkan kalau diperkenankan adalah dari Panitia Hubungan Antar Lembaga, laporannya. Kami persilakan. Mohon waktunya Ibu nanti, karena sudah 17.30 WIB.

23


PEMBICARA : Dra. Hj. ELLA M. GIRI KOMALA R. (KETUA PHAL) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastyastu. Yang kami hormati pimpinan DPD RI dan yang terhormat para anggota DPD RI. Ibu Sesjen dan Bapak Wasesjen beserta seluruh staf kesekjenan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberikan ridho-Nya, sehingga pada hari ini sampai sore sekalipun kita masih tetap melaksanakan sebuah tugas yaitu melaksanakan sidang paripurna. Dalam kesempatan ini ijinkan kami atas nama anggota dan pimpinan PHAL menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh PHAL pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2012-2013. Pimpinan dan anggota DPD RI serta hadirin sekalian. Melalui kesempatan yang membahagiakan ini kami ingin menyampaikan progres yang terjadi dalam pelaksanaan tugas PHAL selama Masa Sidang I Tahun Sidang 2012-2012 terdiri dari : Pemilihan dan pengesahan PHAL. Dalam sidang pleno pertama PHAL yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI Bapak Laode Ida telah dilakukan pemilihan PHAL dan menghasilkan komposisi pimpinan. Saya sebagai ketua, kemudian wakil ketua adalah Pak Muhammad Gazali, Lc dan Bapak Sultan Mudaffar Sjah. Pada sidang pleno kedua, Panitia Hubungan Antar Lembaga telah mengesahkan jadwal dan acara persidangan Panitia Hubungan Antar Lembaga. Dalam penyusunan program kegiatan di atas PHAL sangat mencermati dan mempertimbangkan dinamika hubungan kelembagaan dengan DPR RI yang relatif belum stabil. Oleh karena itu disepakati bahwa PHAL disamping kebersamaan dengan DPR akan lebih memfokuskan kegiatan-kegiatannya pada pengembangan dan rintisan kerjasama bilateral dengan negaranegara sahabat di dunia, baik yang memiliki sistem parlemen bikameral maupun uni kameral guna membangun dan merintis grup kerjasama senat parlemen. Sudah tentu bahwa partispasi pada sidang senat parlemen regional dan multilateral, dan forum-forum internasioanl yang relevan dengan tugas-tugas DPD juga tetap ditingkatkan. Berkaitan dengan hal tersebut pada sidang pleno ketiga PHAL hari Kamis tanggal 13 September 2012, ditengah-tengah konsinyering telah disepakati bahwa PHAL akan segera menyelesaikan revisi ulang pedoman kunjungan kerja luar negeri dan selanjutnya akan diajukan dalam sidang paripurna yang terhormat untuk disahkan. Namun terlebih dahulu kami mengirimkan kepada seluruh pimpinan alat kelengkapan dan anggota DPD untuk mendapatkan kesepahaman dan penyempurnaan. Partisipasi DPD pada forum parlemen internasional. Pada tanggal 4 September 2012 telah diterima surat dari Ketua DPR RI selaku Presiden Asean Inter Parliamentary Assembly (AIPA) dan sebagai tuan rumah penyelenggara Sidang Umum AIPA ke-33 pada tanggal 16 sampai 22 september 2012 di Lombok, NTB. Dalam surat tersebut Ketua DPR RI hanya mengundang Ketua DPD RI pada opening ceremony pada tanggal 17 september 2012 dan menyampaikan statement sebagai guest of the house pada first plenary session pada tanggal 18 September 2012. Hal ini berarti bahwa secara kelembagaan DPR RI belum membuka diri terhadap keberadaan DPD RI sebagai kamar kedua parlemen Indonesia. Pada sidang umum AIPA ini yang terhormat Ketua DPD RI mendelegasikan kepada Wakil Ketua DPD RI Bapak Laode Ida dengan didampingi oleh Wakil Ketua PHAL Bapak Muhammad Gazali, Lc. Selanjutnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PHAL dan hubungannya dengan BKSAP telah diterima surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Otawa di 24


Canada perihal usulan reservasi akomodasi delegasi parlemen RI yaitu terdiri dari DPR RI dan DPD RI pada kegiatan sidang umum Inter Parliamentary Union atau IPU ke-127 di Quebec City, Canad,a tanggal 21 sampai 26 Oktober 2012. Dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa selain difokuskan pada kerjasama parlemen dalam kerangka multilateral, kehadiran parlemen RI dalam kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bilateral RI dengan Canada, karena bertepatan dengan momentum 60 tahun hubungan bilateral kedua negara yang diperingati tahun 2012. Menindaklanjuti surat tersebut PHAL telah menyampaikan surat kepada yang terhormat Ketua DPD RI yang ditujukan kepada Ketua DPR RI perihal keikutsertaan DPD RI sebagai delegasi Republik Indonesia dalam sidang IPU ke-127 di Quebec, Canada, yang akan datang. Harapan kita semua bahwa upaya tersebut mendapat tanggapan yang baik dari Ketua DPR RI, sehingga kehadiran delegasi DPD RI dalam forum-forum parlemen regional dan internasional dapat diakui keberadaannya baik anggota parlemen dari negara lain maupun oleh DPR RI sendiri. Review ulang pedoman kunjungan luar negeri DPD RI. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa finalisasi draft pedoman kunjungan luar negeri PHAL telah diselesaikan pada konsinyering PHAL pada tanggal 27 sampai 29 September 2012 yang lalu. Dalam review ulang pedoman kunjungan luar negeri DPD RI telah disepakati ada 3 hal: 1. Judul peraturan ini berubah, dari semula peraturan DPD tentang perjalanan dinas luar negeri menjadi peraturan DPD tentang kunjungan kerja luar negeri. Itu dengan argumentasi yang cukup kuat untuk perubahan ini. 2. Beberapa rancangan pasal yang ada didalamnya mengalami penyempurnaan, diantaranya kesetaraan gender, dengan memperhatikan proposionalitas komposisi delegasi. Kemudian pasal 18 ayat (5) dihilangkan. Selanjutnya pasal 18 ayat (2) kata “Panitia Musyawarah” dihilangkan sehingga selengkapnya berbunyi dalam rangka pembentukan delegasi DPD yang terdiri atas unsur alat kelengkapan dilakukan rapat gabungan dengan pimpinan DPD. 3. Dilakukan penyempurnaan terhadap flowchart mekanisme koordinasi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan DPD tentang kunjungan kerja luar negeri. Pimpinan dan para anggota DPD yang terhormat. Demikian laporan pelaksanaan tugas PHAL selama Masa Sidang I Tahun Sidang 2012-2013 ini. Dalam kesempatan yang baik ini kiranya perlu kita pikirkan bersama bahwa perjuangan memperkuat eksistensi DPD serta kelembagaan terutama di forum internasional itu belum selesai dan masih harus terus diperjuangkan. Oleh karena itu perlu kesamaan langkah bersama, kekompakan untuk saling mendukung perjuangan ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugas-tugas PHAL selama ini, secara khusus kepada seluruh jajaran sekretariat jenderal DPD RI. Demikian. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Shanty Shanty Shanty Om. PEMBICARA : JACOB JACK OSPARA, S.Th., M.Th. (MALUKU) Interupsi, Bu.

25


PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Sebentar Pak. Iya terima kasih dari PHAL yang sudah menyampaikan perkembangan tugas alat kelengkapan secara, tentunya dalam hal ini kita mendengarkan bagaimana perkembangannya. Kami buka untuk, silakan Pak Jack. PEMBICARA : JACOB JACK OSPARA, S.Th., M.Th. (MALUKU) Terima kasih Bu. Sebelum laporan dari PHAL ini disahkan, oleh karena kita ini tidak hanya dipermalukan di dalam negeri oleh abang kita di sebelah tapi juga di luar negeri. Dalam forum-forum AIPA maupun IPU yang nanti itu, saya rasa adalah merupakan hak kita untuk kita membicarakan ini dengan sebaik-baiknya, tentu arif dan juga penuh kenegarawanan. Karena itu saya usulkan supaya ini menjadi salah satu agenda utama dalam rapat Panmus untuk kita mengambil kesimpulan yang lebih jeli, lebih elegan. Saya berharap bahwa dengan cara kita nanti membicarakannya baik-baik dengan DPR RI, jangan sampai terus menerus kita dipermalukan seperti ini. Karena bagaimana pun juga diluar negeri kunjungankunjungan delegasi keluar negeri itu kita sangat dihormati, cukup dihormati oleh banyak negara, banyak lembaga-lembaga di luar. Dan karena itu kalau sampai DPR kita terus menerus kita mengemis untuk mengikuti keanggotaan di lembaga-lembaga internasional seperti ini, saya rasa ini merupakan sesuatu yang menghina, bukan yang menghormati kita, tapi menghina kita sebagai sebuah lembaga negara dalam parlemen. Nah karena itu sejalan dengan perjuangan kita untuk amandemen, perjuangan kita untuk judicial review, ya legislative review terhadap undang-undang dan lain-lain sebagainya saya rasa ini juga harus kita masalahkan dengan lebih elegan, sehingga kita mempunyai juga muka kalau kita menuju kesana. Saya tidak setuju kalau pimpinan DPD itu terus menerus dilecehkan, termasuk teman-teman kita yang berkunjung atau mengikuti sebagai peserta ataupun juga observer dalam AIPA maupun IPU itu. Saya rasa seperti itu Bu. Terima kasih. PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL) Pimpinan, 103. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih. Silakan Pak. PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL) Terima kasih pimpinan. Setelah mendengarkan laporan PHAL saya sedikit agak tersinggung saya punya perasaan. Seharusnya, kalau saya, kita tidak perlu menghadiri sebuah acara undangan apalagi kalau dari seorang Marzuki Alie yang tidak menempatkan DPD sebagai sebuah lembaga negara. Kalau hanya undangan tidak ada kewajiban kita untuk hadir, apalagi tidak menempatkan DPD sebagai sebuah lembaga parlemen. Ini merendahkan harkat dan martabat kita. Oleh karena itu PHAL harus bekerja keras dan melihat apa substansi kehadiran kita dari sebuah pertemuan. Tidak hanya sekedar menghadiri. Andaikan saya tahu bahwa begitu sebelum acara, saya tahu, saya orang pertama yang akan minta Pak Laode, kalau perlu saya

26


larang atau saya tunggu Pak Laode di airport untuk tidak berangkat. Ini tidak boleh ini dibiarkan. Dan kedua, rencana PHAL untuk merubah lagi pedoman perjalanan dinas menjadi kunjungan kerja, saya kira ini bukan hal sesuatu yang penting. Kita jalani saja dulu toh substansinya sama, perjalanan dinas lebih luas kunjungan kerja mungkin itu dianggap ini hanya soal istilah saja. Saya kira itu usulan saya Bu. Dan kalau kunjungan keluar negeri apalagi bersama-sama DPR dan tidak menempatkan kita sebagai sebuah lembaga parlemen saya kira sudah perlu dilawan. Lawan dan harusnya diberitakan di media. Saya saran saya kepada PHAL buat surat ke Presiden tentang perlakuan Ketua DPR terhadap DPD. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Iya terima kasih. Jadi, masih ada? Tapi sebelumnya mungkin Pak Jack tadi juga, ini bukan hal yang harus diputuskan Pak Jack, karena dari PHAL tidak memutuskan, jadi hanya perkembangan daripada kegiatan. Kemudian usulan juga dari Pak Bahar Ngitung. Mungkin masih ada lagi? Ibu Aida dulu sebentar. PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, SE., MM. (KEPULAUAN RIAU) Terima kasih pimpinan. Jadi saya mendukung Pak Jack dan Pak Bahar, karena sudah lama hal ini terjadi. Jadi saya pernah ikut ya kalau tidak salah ya dengan Bu Hemas atau Pak Laode, IPU, beberapa tahun yang lalu, ya mungkin periode yang lalu. Sampai sekarang apakah tetap keadaannya seperti itu, kita seperti kambing congek. Namanya kita senator, kita gaya, tapi kita kaya kambing congek. Mudah-mudahan ini, kita betul-betul protes dan kita cari jalan keluarnya. Kita harus tegas, kita adalah betul-betul mewakili daerah. Terima kasih itu saja. Jadi mohon perhatiannya Ibu Ketua yang cantik dan bijaksana. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Iya, silakan Ibu Lery. Sebentar ya. PEMBICARA : Ir. SARAH LERY MBOEIK (NTT) Iya terima kasih pimpinan. Saya hanya ingin menanggapi yang terakhir tadi oleh Ketua PHAL soal apakah redaksionalnya kunjungan kerja atau namanya perjalanan dinas. Yang saya tahu itu adalah referensi yang kita pakai dari ahli kenapa memakai perjalanan dinas, karena alasan untuk sesuaikan dengan nomenklatur anggaran. Kalau kunjungan kerja itu tidak tahu cantol-nya kemana. Jadi ini mungkin kita perlu diskusikan juga dengan kesekjenan yang paham tentang itu, karena pilihan kunjungan kerja atau SPPD keluar negeri itu menjadi referensi dari nomenklatur anggaran. Jangan sampai itu tidak ada dan menyulitkan teman-teman PHAL. Itu saja komentar saya. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Ibu Lery. Terakhir tadi ada dari Papua. Silakan Pak.

27


PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA) Terima kasih. Pertama saudara pimpinan, pertama saya pikir kita perlu memperkuat posisi kita ke dalam baru nanti kita keluar. Artinya bahwa coba kita bersabar sampai dengan judicial review ini ada hasil. Itu akan juga menjadi salah satu ukuran. Yang kedua, mari kita jangan terlalu berminat keluar negeri, sepanjang tidak itu terkait dengan tugas-tugas legislasi kita. Saya ingin ulangi, jangan kita terlalu berminat keluar negeri terkecuali terkait dengan tugas-tugas legislasi kita. Ini posisi ini kita harus pegang baik kalau tidak kita ikut jadi bulan-bulanan, begitu. Kemudian tentang pengakuan dunia luar terhadap eksistensi kita, kita memang tidak bisa paksakan. Kita tidak bisa paksakan orang lain, begitu. Tapi sebenarnya eksistensi kitalah yang nanti akan menjawab. Diluar negeri jelas kok kalau bikameral itu ada senator, ada kongres. Nah ini yang harus kita dengungkan dulu, kan begitu. Kalau mereka sudah paham mengakui kita sebagai senator, posisi hukum kita di dalam juga tidak selalu goyang, iya toh, saya pikir itu eksistensi itu akan dengan sendirinya akan membuahkan, begitu. Tapi kalau kita paksakan dari luar kita konflik terus malahan dan kontraproduktif dan malu, begitu loh. Kalau kita pertentangan masalah luar negeri rakyat tidak suka kok. Rakyat tidak suka dengan itu. Media kita tidak suka dengan itu. Kenapa kita masuk ke wilayah itu, begitu. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Dan berikutnya tentang perubahan nomenklatur, tolong mari kita jangan melakukan kesalahan secara hukum. Jadi jangan kita mengatur diri sendiri tetapi salah seperti tadi Ibu Lery katakan. Itu nomenklatur negara kita kok bagaimana, dari Menteri Keuangan bagaimana? Itu yang harus kita taati. Jangan kita mengatur. Banyak tata tertib yang mengatur tentang keuangan di daerah akhirnya masuk penjara itu. Nah itu yang harus kita hindari jangan sampai begitu. Karena itu saya mohon Ibu Sekjen bisa ikut mengawal itu dengan baik, jangan sampai nanti kita ambil keputusan padahal sebenarnya dari segi aturan birokrasi tidak benar, begitu. Saya sudah tua jadi saya tidak ingin berpekara dengan, saya pikir itu begitu dan tidak seimbang lah. Tidak seimbang resiko dengan itu tidak seimbang. Itu yang saya ingin. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Oke, terima kasih. Masih ada lagi karena. PEMBICARA : Ir. H. BAMBANG SUSILO, MM. (KALTIM) B-92. Kalimantan Timur. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Silakan Pak Bambang, di maintance waktunya. PEMBICARA : Ir. H. BAMBANG SUSILO, MM. (KALTIM) Terima kasih pimpinan. Saya cukup memberikan selamat saja kepada saudara kami Ketua PHAL. Artinya jangan putus asa, banyak-banyak roadshow kepada ketua partai. Jadi kalau DPR seperti itu dan lain sebagainya saya pikir sudahlah biar. Ada dua tugas kita, amandemen dan judicial review. Biar itu berjalan sesuai mekanisme konstitusi yang ada. Namun teman-teman PHAL perlu semangat untuk mendatangi para ketua parpol, untuk silaturahim. Tidak masalah itu Ibu 28


Ella. Saya pikir itu saja Ibu Ella, selamat menjadi ketua yang baru, semoga PHAL semakin memperkuat fungsi DPD. Terima kasih. PEMBICARA : H. HAMDANI, S.IP (KALTENG) Pimpinan, satu pimpinan. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Iya, silakan Pak Hamdani. PEMBICARA : H. HAMDANI, S.IP (KALTENG) Iya, terima kasih. Seperti yang disampaikan oleh Ketua PHAL tadi bahwa memang dari dulu kita senantiasa tidak dilibatkan dalam forum-forum internasional. Kita hanya sebagai peninjau. Namun sebaiknya, dulu saya pernah mengusulkan agar supaya pimpinan DPD langsung saja menyurati Sekretaris Jenderal IPU di Jenewa. Masa-masa itu kami pernah bertemu dan ada satu kesepakatan supaya kita mengirimkan surat agar supaya DPD dilibatkan dalam forumforum tersebut. Juga dengan pihak AIPA, Sekretaris Jenderal AIPA. Jadi tidak melalui DPR RI lagi. Jadi langsung, kalau bisa mereka langsung mengirim surat ke kita agar senat Indonesia ini dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Hanya itu saja. Terima kasih pimpinan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : GKR. HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Iya, terima kasih. Karena saran cukup banyak dan cukup baik, saya kira terakhir Pak Hamdani. Kita juga sudah melakukan hal-hal yang sama dan mereka biasanya dengan jawaban bahwa itu harus diselesaikan di dalam negeri sendiri. Jadi saya kira banyak sekali, seperti terakhir kami dari Vietnam juga minta tolong kepada negara-negara Asean yang lain ternyata memang jawabannya adalah sama. Itu supaya diselesaikan di dalam negeri sendiri. Jadi saya kira apa yang dihasilkan oleh PHAL pada perkembangan laporan dari tugas PHAL saya kira sudah cukup banyak yang mendapatkan usulan dari teman-teman anggota yang lain, sehingga saya kira kita dukung bersama apa yang menjadi keputusan daripada masing-masing alat kelengkapan termasuk juga seperti BK dan PHAL. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu juga sudah semakin mendekati sore, maghrib. Saya kira kita sepakat ya alhamdulillah kita sudah mendengarkan beberapa laporan dari beberapa alat kelengkapan dan juga telah memutuskan beberapa hal. Maka tentunya perlu kami ingatkan bahwa Sidang Paripurna ke-5 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2012 dengan agenda penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012 dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia.

29


Maka dengan berakhirnya dan kita juga mengucapkan alhamdulillah dalam Sidang Paripurna yang ke-4 ini tentunya kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT dan juga apa yang pada hari ini kita bersama-sama melaksanakan hari ulang tahun yang ke-8 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, maka dengan ini kita tutup Sidang Paripurna ke-4 ini. Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Shanty Shanty Shanty Om. Terima kasih. KETOK 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.57 WIB

30


DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-4 MASA SIDANG I TAHUN SIDANG

Recommend Documents