DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 MASA SIDANG III TAHUN SIDANG

Nomor : DPD.220/SP/10/2012

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ----------RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2011-2012 I. 1. 2. 3. 4. 5.

KETERANGAN Hari Tanggal Waktu Tempat Pimpinan Sidang

: : : : :

Kamis 16 Februari 2012 10.15 WIB – Selesai GEDUNG NUSANTARA V Pimpinan DPD 1. H. Irman Gusman, SE., MBA. (Ketua) 2. Dr. Laode Ida (Wakil Ketua) 3. GKR. Hemas (Wakil Ketua)

6.

Sekretaris Sidang

:

1. Sekretaris Jenderal DPD (DR. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc.) 2. Wakil Sekretaris Jenderal DPD (Drs. Djamhur Hidayat)

7.

Panitera

:

Kepala Biro Persidangan II (Dra. Sri Sumarwati Isf.)

8.

Acara

:

9.

Hadir

:

83 Orang

10.

Tidak hadir

:

49 Orang

II. JALANNYA SIDANG :

1. Laporan perkembangan pelaksanaan tugas masing-masing Alat Kelengkapan DPD RI. 2. Pengesahan Keputusan DPD RI.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.15 WIB

1.

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Dan selamat pagi buat seluruh yang hadir pada kesempatan ini. Bapak-Ibu yang saya hormati, para hadirin yang berbahagia. Kita akan memasuki sidang paripurna, sebagaimana undang-undang mengamanatkan kepada kita bahwasa kita sebelum memulai sidang paripurna kita mulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan untuk itu kepada tim paduan suara untuk memandu untuk menyanyikan lagu. Dan kepada kita semua dimohon berdiri dan seluruh hadirin yang berbahagia. 2.

PEMBICARA : PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia raya… Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Disanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan Tanah Airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Hiduplah negriku. Bangsaku Rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya.

1

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI, KAMIS 16-02-2012

3.

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Bersasarkan catatan daftar hadir yang kami terima oleh dari sekretariat jenderal, sampai saat ini telah hadir 62 orang, dan jumlah anggota yang tidak hadir yang tugas 4 orang, dan ijin 15 orang dan sakit 1 orang. Untuk itu kita akan memulai sidang ini, sesuai dengan peraturan tatib 182, dimana Sidang Paripurna ke-10 Tahun Sidang 2011 dan 2012. Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim kami buka sidang paripurna ini dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETOK 1X

4.

PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH. (KALSEL) Interupsi pimpinan, interupsi, Sofwat Hadi.

5.

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Silakan. Ini di tempat duduk masing-masing tidak ini?

6.

PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH. (KALSEL)

Iya, Kalsel. Tadi saya dengar yang hadir sekarang ini sesuai tanda tangan 62, berarti belum mencapai kuorum. Kalau kita buka hanya sekedar mendengarkan laporan silakan saja. Tapi kalau mengambil keputusan ini jadi masalah nantinya, karena keputusan itu harus 50% + 1, itu saja. Silakan saja, tapi setiap mengambil, mungkin bagaimana dengan untuk mengambil keputusan. Terima kasih. 7.

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, silakan yang lain. Silakan Ibu.

8.

PEMBICARA : Prof. Dr. Dra. Hj. ISTIBSYAROH, SH., MA. (JAWA TIMUR)

Terima kasih pimpinan. Tadi yang hadir 62, tapi karena ada yang tugas luar, kemudian ada yang sakit, itu mungkin bisa sampai kuorum itu, jadi bisa dimulai seperti itu. Terima kasih. 9.

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Silakan Ibu Aida tadi saya lihat.

10. PEMBICARA : AIDA (KEPULAUAN RIAU)

ZULAIKA

NASUTION

ISMETH,

SE.,

MM.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja untuk mendengarkan laporan, nanti kita lihat (tidak kedengaran). 2


11. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Jadi kita, begini saja, kita mulai saja, nanti dimulai dengan yang tidak ada mengambil keputusan. 12. PEMBICARA : JACOB JACK OSPARA, S.Th., M.Th. (MALUKU) Interupsi, interupsi Ketua. 13. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Silakan Pak. 14. PEMBICARA : JACOB JACK OSPARA, S.Th., M.Th. (MALUKU) Saya melanjutkan Pak. Kita ikuti makna tata tertib Pak. Tata tertib mengatakan rapat dibuka dan bilamana belum memenuhi kuorum skors sementara waktu, baru kemudian kalau sudah memenuhi kuorum kita jalankan. Saya rasa seperti Pak, jadi mohon itu kita ikuti tata tertibnya. Terima kasih. 15. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, kita cari jalan keluarnya. Silakan Ibu Sarah. 16. PEMBICARA : Ir. SARAH LERY MBOEIK (NTT) Saya sepakat dengan tatib, tetapi pada dasarnya mungkin hal-hal yang tidak mengambil keputusan bisa kita bahas duluan supaya kita juga tidak bertele-tele dalam soal waktu. Terima kasih. 17. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Jadi, saya coba mengambil kesimpulan. Kita mulai saja dulu hal-hal yang tidak mengambil keputusan. Bagaimana nanti kalau mengambil keputusan baru kita minta sekretariat jenderal untuk bisa melihat jumlahnya. Biasanya juga begitu. Kita sepakati? KETOK 1X

Baik, Bapak-Ibu sekalian. Agenda kita adalah pertama mendengarkan laporan perkembangan pelaksanaan tugas masing-masing alat kelengkapan. Kita ingin tahu perkembangannya. Yang kedua, baru pengesahan keputusan DPD RI. Baiklah Bapak-ibu sekalian. Sidang dewan yang mulia. Sebelum kita memasuki agenda sidang paripurna kali ini kami ingin menyampaikan beberapa informasi yang perlu menjadi perhatian kita semua. Pertama, untuk menindaklanjuti keterangan DPD RI pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian UndangUndang No. 33 Tahun 20114 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 3


pemerintah daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, pada tanggal 22 Desember 2011. MK telah mengirimkan surat panggilan kedua kepada pimpinan DPD RI untuk menghadiri sidang pleno Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Februari pukul 14.00 sore kemarin, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari pemerintah dan DPD RI. Untuk memenuhi undangan tersebut tim DPD RI dipimpin oleh wakil ketua DPD Ibu GKR Hemas bersama teman-teman yang lain, termasuk juga juru bicaranya Ibu Aida Ismeth Nasution kemarin. Dan juga ada teman-teman lain dari beberapa provinsi, yang saya lupa, ada Pak Bambang Susilo kalau tidak salah, ada Ibu Intsiawati Ayus, Pak Supartono dari Jawa Timur. Ada nama yang belum saya sebut kemarin? Pak Malonda Sulawesi Tengah, Pak Luther Kombong dan lain sebagainya. Yang dipimpin oleh Ibu Hemas dan teman-teman yang lain untuk memberi keterangan lanjutan sebagai langkah nyata komitmen DPD dalam memperjuangkan kemajuan pembangunan di daerah, serta tercapainya keadilan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Dan kita masih harus memberikan keterangan tertulis kepada MK menyangkut paradigma dan konsepsi politik perimbangan keuangan pusat dan daerah. Hal ini semakin menjelaskan kepada kita bahwa soal dana bagi hasil merupakan hal yang sangat penting. Yang kedua, pada bulan Maret 2012 mendatang pemerintah akan mengakhiri moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia yang ditandai dengan dikirimnya TKI ke Malaysia. Hal ini harus menjadi fokus kita agar mengawal proses pengiriman tersebut, karena kedepan kita mengharap peristiwa-peristiwa musibah yang menimpa TKI selama ini tidak boleh terjadi lagi. Langkah tersebut dapat kita lakukan dengan mengawasi mulai dari proses perekrutan TKI, baik dari segi pendidikan dan pelatihan para TKI maupun pada proses penempatan di negara tujuan. Dalam minggu terakhir ini diketahui terjadi beberapa kecelakaan angkutan darat yang menelan korban jiwa seperti yang terjadi di Magetan, Majalengka, Madiun dan Cisarua. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan, karena diduga rentetan kecelakaan tersebut umumnya terjadi akibat kondisi jalan, kendaraan, serta faktor kelalaian manusia. Didalam UndangUndang No. 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimuat pasal tentang standar kelayakan angkutan sebagai langkah preventif dalam menanggulangi kecelakaan. Namun dengan terjadinya rentetan kecelakaan maut ini kita perlu mengkaji serta memberikan masukan konkrit kepada pemerintah dalam memperbaiki kondisi tersebut. Kita akan mendengar nanti pokok-pokok dalam usul RUU tentang Jalan yang akan disampaikan oleh Komite II untuk kita putuskan bersama. Selain musibah kecelakaan yang terjadi dalam minggu terakhir ini, kerukunan kehidupan berbangsa kita juga mulai terusik kembali dengan terjadi bentrokan dalam waktu berdekatan di beberapa daerah, seperti yang terjadi di Sulawesi Tengah, di Bali dan Maluku Tengah, dan di beberapa tempat yang kita lihat akhir-akhir ini. Bentrokan-bentrokan yang terjadi antara warga maupun antara ormas tentu memberi akses daerah-daerah lain yang memiliki potensi konflik. Untuk itu kami menghimbau kepada anggota DPD RI untuk semakin sensitif dan peka terhadap isu serupa di daerahnya, untuk terus memonitor perkembangan daerah untuk dapat kita ketahui adanya potensi konflik di masing-masing daerah kita. Kita tentu tidak menginginkan konflik yang telah menelan korban jiwa yang semakin meluas dan menganggu stabilitas keamanan dan ketertiban. Serta juga menjadi penghambat factor pembangunan. Kemudian, pada tanggal 1 April mendatang pemerintah merencanakan untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak sebagai upaya menyelamatkan keseimbangan APBN yang terbebani dengan subsidi BBM selama ini. Selain kenaikan harga BBM sebagai konsekuensi pengurangan subsidi tersebut, kenaikan harga BBM akan berbarengan dengan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat. Untuk itu kita perlu menghimbau baik pemerintah daerah untuk mengantisipasi ketidakpastian harga maupun persediaan barang 4


sekaligus mengantisipasi penimbunan barang yang akan semakin melambungkan harga. Hal tersebut juga bertujuan agar jumlah masyarakat kita yang hidup dibawah garis kemiskinan tidak semakin bertambah. Sebagai representasi rakyat dan daerah juga harus memperhatikan jumlah penduduk yang masuk kedalam kategori penduduk hampir miskin. Yang pada tahun 2011 meningkat menjadi 27,12 juta jiwa atau 10,8% dari total jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk hampir miskin tersebut disebabkan adanya downgrade 4 juta jiwa penduduk yang tidak miskin menjadi penduduk hampir miskin. Terhadap isu-isu ini DPD melalui alat kelengkapannya untuk berupaya terus mengikuti perkembangannya di daerahdaerah masing-masing. Sidang dewan yang mulia, Marilah kita memasuki agenda laporan perkembangan pelaksanaan tugas masingmasing alat kelengkapan DPD dan Kelompok DPD di MPR. Untuk itu seperti yang telah kita sepakati bersama marilah kita memulai sidang ini pada alat kelengkapan yang tidak mengambil keputusan. Untuk itu kami persilakan secara berturut-turut. Untuk Komite IV barangkali ya, untuk menyampaikan progress report-nya. Kemudian juga PPUU dan sebagainya, baru nanti kita akan kembali lagi ke komite-komite alat kelengkapan lain yang mengambil keputusan. Komite III ada keputusan ya? Ada ya. Berarti kita memulai ke Komite IV untuk menyampaikan progress report-nya kalau ada. Kami persilakan kepada pimpinan Komite IV. Baik, karena mungkin lagi dalam persiapan, lagi dimatangkan. Baik Bapak-Ibu sekalian, jadi kita, saya sudah terima dari sekretariat, jumlah yang hadir sudah 67, jadi kita bisa mulai kembali ke komite masing-masing. Boleh kita lanjutkan? 18. PEMBICARA : Dr. AHMAD FARHAN HAMID, MS. (NAD) Ketua. 19. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Silakan. 20. PEMBICARA : Dr. AHMAD FARHAN HAMID, MS. (NAD) Ketua, Farhan, Ketua, B-03 dari Aceh. Saya mau interupsi kecil sedikit saja. Yang pertama terima kasih pidato pembukaan dari Ketua tadi bagus sekali tentang pemihakan kepada daerah. Kemudian kita semua saya kira turut berdukacita atas meniggalnya Ibu Parlindungan. Beberapa diantara kita mungkin sudah kesana, tapi ada juga yang belum. Kesempatan ini kami nyatakan duka cita yang mendalam kepada beliau mudahmudahan tabah menghadapinya. Lalu satu hal berkaitan dengan pidato tadi adalah pemihakan kepada daerah. Seandainya seluruh anggota DPD berkenaan dan dapat dilaksanakan oleh sekretariat jenderal agar mulai saat ini seluruh penganan untuk DPD RI baik makan maupun jajan jangan ada barang impor. Jangan ada buah impor, lebih bagus makan buah Indonesia, kalau perlu kita kacang rebus, begitu ya. Saya kira DPD harus menjadi contoh untuk semua lembaga-lembaga negara. Terima kasih. 21. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Jadi, saya tadi karena menyampaikan yang substansial, tadinya ada yang di terakhir tadi sebenarnya, tapi Pak Farhan telah menyampaikan kepadasaudara kita Pak Parlindungan Purba. Atas nama pimpinan dan anggota DPD, walaupun saya langsung hari itu juga terbang, 5


ditemani oleh Pak Rudolf Pardede, Pak Djasarmen, di belakang, dan menyampaikan duka. Malah dari DPD sendiri pimpinan Ibu wakil ketua hari rabunya melepaskan kepergian almarhumah. Tentu ini kehendak Tuhan, tapi saya ingin menyampaikan duka cita, mudahmudahan ini ada hikmah dibalik musibah. Dan kita harapkan saudara kita Pak Parlin tabah dan selalu bersama kita, bahwasa Pak Parlin tidak sendiri ada kita semua. Yang kedua, himbauan dari Pak Farhan tadi menurut saya simpatik, biar kecil tapi bermakna. Mari kita mulai dari diri kita. Saya menghimbau kepada sekretariat jenderal atau kita semua supaya kedepan itu kita upayakan dari DPD ini memulai gerakan menggunakan produksi dalam negeri. Jadi mulai sekarang kami mohon, barangkali transisi ini ada kontrak tentu tidak bisa ya, tapi mudahan setelah selesai ini nanti ktia tidak tahu, kita juga harus agak ini juga, supaya jangan lagi ada buah-buah impor. Kita sangat mendukung untuk itu semua. Terima kasih. Baik Bapak-Ibu sekalian, karena juga sudah disampaikan tadi, sudah komplit, maka kita mulai dari Komite I. Kami persilakan yang mewakili pimpinan Komite I. 22. PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (WAKIL KETUA KOMITE I) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastyastu. Kepada yang terhormat pimpinan DPD RI dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah republik Indonesia Ibu Sesjen, Wakil Sesjen beserta seluruh jajaran sekretariat jenderal. Hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang maha kuasa atas ijinnya pagi hari ini kita alat kelengkapan akan memberikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Komite I dalam menjalankan tugas dan wewenang konstitusionalnya pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2011-2012 berupaya terus mengoptimalkan pembahasan dan penyelesaian program-program kegiatan yang belum terselesaikan pada masa sidang sebelumnya. Namun perlu dipahami bahwa kendati rentang waktu masa sidang saat ini tergolong panjang, namun beberapa beban kerja yang dihadapi Komite I memang semakin besar baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Sehingga terdapat beberapa pekerjaan konstitusional Komite I yang belum dapat terselesaikan dan akan diteruskan atau dilanjutkan pada masa sidang yang akan datang. Komite I pada masa sidang ini memfokuskan kegiatan dalam rangka penyusunan: Satu, RUU usul inisiatif: RUU Pertanahan. Yang awalnya bernama pertanahan, sekarang berubah menjadi RUU Hak-hak Atas Tanah. Kemudian RUU Provinsi Kepulauan dan RUU Penataan Ruang. Kedua, pandangan pandangan terhadap RUU dari Pemerintah atau DPR: 1. RUU Desa. 2. RUU Pemilukada. 3. RUU Pemerintahan Daerah. 4. RUU Industri Pertahanan dan Keamanan.

6


Tiga, pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, diantaranya adalah UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dua, pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Empat, pembentukan daerah otonomi baru. 1. Pembentukan Kota Merauke di Provinsi Papua. 2. Pembentukan Kabupaten Malaka sebagai pemekaran dari Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Pembentukan Kabupaten Lombok Selatan sebagai pemekaran Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. 4. Pembentukan Kabupaten Ketengban sebagai pemekaran dari Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua. 5. Pembentukan Kota Samawarea sebagai pemekaran Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. 6. Pembentukan Kabupaten Balanipa sebagai pemekaran dari Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Lima, pelaksanaan advokasi aspirasi masyarakat dan daerah. Untuk lebih lengkapnya, sebagaimana agenda acara pada hari ini, Komite I akan menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ruang lingkup tugas Komite I. Satu, penyusunan RUU usul inisiatif RUU tentang Pertanahan. Sebagaimana rencana yang telah digulirkan sejak masa sidang sebelumnya (tahun 2011). Komite I tengah melakukan pembahasan secara intensif RUU tentang Pertanahan yang diarahkan untuk menjawab berbagai permasalahan agraria/pertanahan di Indonesia. Berbagai tahap kegiatan dalam penyusunan RUU ini telah dilalukan oleh Komite I. Dan saat ini Komite I telah membentuk Tim Pakar. Selain didukung oleh para pakar tersebut, dalam penyusunan RUU ini, Komite I juga dibantu oleh Prof. Maria Soemardjono, Prof. SB Silalahi, dan Prof. Nur Hasan Ismail secara simultan dan intensif. Perlu kiranya kami informasikan bahwa setelah dilakukan kajian secara mendalam bersama dengan Tim Pakar serta hasil dari kegiatan studi referensi yang dilakukan sebelumnya. Komite I menarik kesimpulan dan perlu kiranya disampaikan kepada sidang paripurna pada hari ini bahwa judul RUU yang pada awalnya merupakan RUU Pertanahan diubah menjadi RUU Hak-hak Atas Tanah. Saat ini Komite I beserta Tim Pakar tengah mempersiapkan naskah akademik dan draft RUU yang diharapkan pada tanggal 13 Maret 2012 akan dapat dilakukan seminar/uji sahih di Provinsi Lampung, Provinsi DIY, dan Provinsi Maluku. Perlu juga kami sampaikan pula bahwa Komite I mentargetkan RUU ini dapat disahkan pada akhir masa sidang III. RUU tentang Provinsi Kepulauan. Berangkat dari paradigma pembangunan yang tidak membedakan karakteristik teresterial dan karakteristik aquatik, Komite I berinisiatif untuk menyusun sebuah RUU yang mengatur khusus wilayah kepulauan dengan dimensi-dimensi yang dimilikinya. Dengan melekatkan diri sebagai pengaturan khusus, merujuk pada pengakuan daerah khusus yang diakui didalam konstitusi UUD Negara Republik indonesia 1945. Aspirasi terhadap penyusunan RUU ini juga datang dari berbagai provinsi yang memiliki kepulauan seperti Maluku, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, NTB, NTT, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara. Kami informasikan bahwa saat ini Komite I tengah membentuk Tim Pakar. Selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2012, Komite I juga akan melaksanakan kegiatan FGD dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara, NTT, 7


Bangka Belitung. Komite I juga akan mentargetkan agar pada masa sidang IV yang akan datang RUU ini dapat disahkan menjadi keputusan DPD RI. RUU Penataan Ruang. Sebagaimana aspirasi masyarakat dan daerah yang masuk melalui Komite I, terkait dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang tidak responsif dan TIDAK mengakomodir kepentingan daerah, maka Komite I sejak awal masa sidang III telah merencanakan untuk melakukan penyusunan RUU inisiatif terhadap RUU Tata Ruang. Penyusunan RUU diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap problematika penataan ruang di daerah yang hingga saat ini justru tidak terselesaikan dengan undang-undang yang lama. Dalam pembahasannya, Komite I saat ini tengah melakukan inventarisasi materi lebih mendalam dan dalam tahap seleksi Tim Pakar diharapkan dapat membantu penyusunan RUU ini. Pandangan DPD RI terhadap RUU. Pertama, pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Desa. Saat ini pemerintah telah menyelesaikan RUU tentang Desa yang memisahkan substansi tersebut dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan kewenangan konstitusional yang diberikan kepada DPD RI, maka melalui Komite I telah disusun pandangan terhadap RUU tentang Desa. Penyusunan pandangan ini tentunya tidak terlepas dari keputusan politik DPD RI yang telah dituangkan didalam RUU tentang Desa usul inisiatif DPD RI yang telah kita sahkan sebelumnya. Adapun beberapa pokok catatan yang terdapat dalam pandangan ini diantaranya. Saya tidak akan bacakan karena banyak sekali.da point-point penting saja yang akan saya sampaikan dihadapan sidang yang terhormat ini. Point ke-5 dari catatan ini, DPD RI secara tegas memandang desa sebagai negara kecil. Negara kecil bukanlah negara ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan sebagai organisasi lokal yang memiliki wilayah, kekuasaan, rakyat, sumberdaya (agraria, hutan, sungai, dan sebagainya). Kemudian alam hal perangkat desa. Pengisian sekdes dengan PNS menjadi isu yang sangat kontroversial. Kebijakan birokratisasi desa yang dimulai sejak Undang-Undang No. 32/2004 ini menimbulkan gelombang protes dari Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia (PPDI), sehingga mereka sekarang juga menuntut untuk diangkat menjadi PNS. DPD berpandangan bahwa birokratisasi desa semacam itu kontraproduktif dengan otonomi lokal, tetapi kebijakan pemerintah tentang pengangkatan sekdes menjadi PNS atau pengisian sekdes dengan PNS merupakan kebijakan diskriminatif yang menimbulkan gejolak di desa, khususnya kesenjangan antara sekdes dan perangkat desa lainnya, sehingga mengurangi efektivitas penyelenggaraaan pemerintahan dan pembangunan di desa. Oleh karena itu DPD berpendapat, jika pemerintah mengangkat sekdes menjadi PNS atau mengisi sekdes dengan PNS, maka bertitik tolak dan konsisten dengan pemilihan tersebut, maka semua perangkat desa seharusnya menjadi PNS, sesuai dengan aspirasi PPDI Selanjutnya, DPD RI berpendapat bahwa rekognisi terhadap desa harus diikuti dengan redistribusi. Rekognisi merupakan manifestasi dari keadilan budaya, sementara redistribusi merupakan manifestasi dari keadilan ekonomi. DPD berpendapat bahwa ADD dari APBN merupakan penjabaran dari prinsip rekognisi dan redistribusi itu, sebagai bentuk komitmen keadilan negara terhadap desa, sekaligus sebagai bentuk visi membangun desa yang lebih mandiri dan sejahtera. Karena itu DPD berkomitmen angka 5% dari total APBN untuk ADD. Bersamaan dengan sidang paripurna pada hari ini, kami Komite I mengharapkan agar DPD RI dapat mensahkan pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Desa sebagai keputusan DPD RI. Draft Pandangan terlampir.

8


Pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki DPD, maka melalui Komite I telah disusun pandangan terhadap RUU tentang Pemilukada. Perlu diinformasikan pula bahwa dalam penyusunan pandangan ini Komite I tetap berpegang teguh pada keputusan politis DPD RI terkait pemilihan kepala daerah yang dituangkan dalam RUU tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagai usul inisiatif DPD RI yang telah disahkan beberapa waktu yang lalu. Adapun beberapa pokok pikiran yang terdapat dalam pandangan ini juga kami ringkas dan bisa dilihat lebih lanjut dalam lembaran kertas yang sudah ada. Pertama, sesuai dengan judul RUU, pemerintah beranggapan bahwa pemilihan kepala daerah bukan merupakan rezim pemilihan umum sehingga judul RUU ini adalah RUU Pemilihan Kepala Daerah. Dalam hal ini DPD RI tetap berpandangan bahwa pemilihan kepala dearah merupakan bagian dari rezim pemilihan umum sehingga judul RUU tetap RUU tentang Pemilukada. Kemudian, dengan berbagai argumentasi, pemerintah mengusulkan gubernur dipilih oleh DPRD. DPD RI berpendapat pemilukada dengan pemilihan langsung merupakan mekanisme paling demokratis sehingga tetap dipertahankan. Kemudian, pemerintah mengusulkan (1) Kepala Daerah terpilih mengusulkan satu nama kepada DPRD untuk mendapat pertimbangan DPRD. (2) Jabatan Wakil kepala daerah adalah jabatan administratif karir. (3) Masa jabatan wakil kepala daerah adalah sama dengan masa jabatan kepala daerah yang mengusulkannya. DPD RI mengusulkan: (1) Kepala daerah mengusulkan nama sejumlah nama calon untuk dipilih oleh DPRD. (2) Jabatan wakil kepala daerah adalah jabatan politik. (3) Wakil kepala daerah dapat menggantikan kepala daerah dalam hal berhalangan tetap. (4) Kebutuhan wakil kepala daerah akan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kemudian terkait pengawasan, DPD RI mendorong penguatan Bawaslu dan Panwaslu. Undang-Undang Pemilukada perlu mengatur pengawasan secara detil dan terperinci pada setiap tahapan karena draf pemerintah tidak memuat hal tersebut, yaitu meliputi aspek yang diawasi, kewenangan pengawas terhadap aspek yang diawasi, serta mekanisme pengawasan dalam proses tersebut. Selanjutnya, terkait dengan sengketa, pemerintah mengembalikan sengketa hasil pilkada ke Mahkamah Agung. DPD RI tetap konsisten menempatkan pilkada sebagai pemilu sehingga sengketa pemilukada diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Bersamaan dengan sidang paripurna pada hari ini, kami Komite I mengharapkan agar DPD RI dapat mengesahkan pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Pemilukada sebagaimana draft pandangan terlampir. Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang. Pertama, Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara Masih mengemukanya berbagai persoalan perbatasan negara, telah menggerakkan Komite I untuk terus menjadikan isu perbatasan sebagai permasalahan yang perlu untuk disikapi. Pada masa sidang II Komite I telah melaksanakan kegiatan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yaitu ke Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Selain itu dalam rangka memperkuat substansi hasil pengawasan Komite I juga telah melakukan beberapa kegiatan, diantaranya rapat kerja, RDPU dan sebagainya. Adapun secara substansial pokok-pokok bahasan yang ada dalam hasil pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara telah menghasilkan beberapa catatan penting, diantaranya : Pertama, terkait dengan penataan garis batas darat, laut, dan udara Pemerintah Indonesia perlu untuk didorong segera menyelesaikan Outstanding Boundaries Problems (OBP) yang masih belum selesai dengan memegang konsep pagar hidup atau Social-Security 9


Belt Area yang mengintegrasikan konsep keamanan militer dengan sipil yang mendekatkan keamanan dengan kesejahteraan. Kemudian kami bacakan point yang keempat. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi kelembagaan dan sinkronisasi program. Usaha ini bermaksud untuk menghindari penanganan masalah yang lepas kontrol atau tumpang-tindih. Sehingga tidak ada program yang tidak sinkron atau mengurangi ketidaksinkronan program antara satu departemen dengan departemen yang lain. Point kelima, kapasitas kewenangan kelembagaan BNPP perlu ditingkatkan dari yang sifatnya koordinatif menjadi instruktif, termasuk pemusatan anggaran dan wilayah garapan. DPD RI memandang perlu adanya kementerian tersendiri yang akan mengatur masalah perbatasan. Pada point 9, secara umum, DPD RI juga merekomendasikan hal-hal terkait dengan substansi dan implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Diantaranya memperkuat substansi undang-undang yang cenderung menempatkan kawasan perbatasan dalam perspektif perbatasan darat, hubungan pusat dan daerah, kelembagaan, model keikutsertaan masyarakat, larangan dan sanksi pelanggar batas. Point 10, untuk menjalankan maksud sebagaimana diatas, maka Komite I juga merekomendasikan dalam pengawasan ini agar Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara harus direvisi. Bersamaan dengan sidang paripurna hari ini, kami Komite I mengharapkan agar DPD RI dapat mengesahkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara sebagaimana terlampir. Pengawasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berbagai kasus kekerasan seperti di Mesuji Lampung, NTB, Ciukesik Banten, Madura, free port Papua, dll mengindikasikan adanya pelanggaran HAM. Jumlah pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran HAM ke Komnas HAM hingga November 2011 sebanyak 3.780 kasus pengaduan. Sejumlah tindakan kekerasan di daerah tersebut, tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang adil dan memadai. Institusi penegak hukum belum mencerminkan netralitas dalam melakukan perlindungan terhadap warga Negara. Di lain pihak peradilan masih jauh dari harapan untuk menjadikan ruang yang adil bagi semua pihak. Momentum penguatan mekanisme perlindungan HAM menjadi agenda penting, apalagi sejak diundangkannya Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bersamaan dengan terus meningkatnya pelanggaran terhadap HAM dan aspirasi masyarakat kepada Komite I. Maka pada masa sidang ini Komite I juga telah melakukan pengawasan terhadap undang-undang ini. Rangkaian kegiatan pengawasan telah dilakukan diantaranya adalah RDP, RDPU, apat Kerja dengan Komnas HAM dan kunjungan kerja. Kemudian beberapa pokok substansi hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Saya bacakan mulai point ketiga, pengawasan DPD RI juga menggarisbawahi keterbatasan kewenangan Komnas HAM, terbatas karena bukan merupakan penyidik pro justitia. Komnas HAM hanya berwenang pada tahap penyelidikan, sementara proses penyidikannya merupakan kewenangan Jaksa Agung. Point keempat, pengawasan DPD RI menyebutkan institusi-institusi yang juga paling banyak melakukan pelanggaran HAM, diantaranya adalah kepolisian, perusahaan swasta dan pemda. Berbagai kasus pelanggaran HAM yang melibatkan aparat penegak hukum dan birokrasi menunjukkan masih minimnya pemahaman terhadap konsepsi HAM dalam pelaksanaan kebijakan, keputusan dan tindakan sehari-hari. 10


Point 6, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM. Bersamaan dengan sidang paripurna pada hari ini Komite I mengharapkan agar DPD RI dapat mengesahkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana terlampir. Usul pembentukan daerah otonomI baru. Sebagaimana aspirasi yang masuk melalui Komite I terkait dengan usulan pembentukan daerah otonomI baru (DOB). Maka pada Masa Sidang III ini Komite I akan melaksanakan kunjungan kerja sebagai upaya untuk meninjau persiapan fisik pembentukan DOB di Provinsi Papua terkait dengan pembentukan Kota Merauke, Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan pembentukan Kabupaten Malaka sebagai pemekaran dari Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan pembentukan Kabupaten Lombok Selatan sebagai pemekaran Kabupaten Lombok Timur yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 22 Februari. Selain ketiga DOB tersebut, pada tanggal 25 s.d. 29 Maret 2012, Komite I juga akan melakukan kunjungan kerja dengan perihal yang sama di Provinsi Papua terkait dengan pembentukan Kabupaten Ketengban sebagai pemekaran dari Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan pembentukan Kota Samawarea sebagai pemekaran Kabupaten Sumbawa Barat, dan Provinsi Sulawesi Barat terkait dengan pembentukan Kabupaten Balanipa sebagai pemekaran dari Kabupaten Polewali Mandar. Advokasi terhadap aspirasi masyarakat dan daerah. Pelaksanaan program e-KTP: Sebagai komitmen Komite I untuk terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program e-KTP yang saat ini tengah menjadi program pemerintah. Maka Komite I juga telah melakukan kunjungan ke Kementerian Dalam Negeri untuk meninjau secara langsung pengelolaan e-KTP pada tanggal 30 Januari 2012. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan dimaksud: 1. Permasalahan jaringan listrik menjadi kendala utama dalam keberhasilan program eKTP. 2. Kontrak kerja sama dengan pihak konsorsium harus ditinjau kembali karena tidak ada aturan sanksi bagi pihak konsorsium jika tidak dapat menunaikan kontrak tepat pada waktunya. Sehingga terkesan pemerintah tersandera oleh pihak konsorsium. 3. Masih terjadi pungutan liar di daerah-daerah terhadap pelaksanaan e-KTP yang seharusnya gratis. Dilain pihak hingga saat ini belum ada sanksi untuk pelanggaranpelanggaran yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan program e-KTP. 4. Dengan adanya penambahan ratusan jumlah kecamatan hasil pemekaran Kementerian Dalam Negeri dana tambahan sekitar 774 miliar untuk pelaksanaan program e-KTP. Penyelesaian Pelanggaran HAM di Bima Nusa Tenggara Barat. Menyikapi aksi bentrok massa dengan aparat yang terjadi di pelabuhan Sape Bima pada tanggal 24 Desember 2011, anggota Komite I dan Komite II melalui penugasan dari pimpinan DPD RI melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Bima pada tanggal 26-28 Desember 2011 guna melihat kondisi masyarakat serta berdialog dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya. Melalui rapat kerja DPD RI dengan Bupati Bima, Ketua DPRD, anggota DPRD, Kapolres serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang berlangsung di Kantor DPRD Bima pada tanggal 27 desember 2011 menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

11


Pertama, rapat dapat memahami pengambilan tindakan upaya paksa yang terpaksa dilakukan oleh Polres Kota Bima dan menyerahkan kepada Mabes Polri dan Komnas HAM untuk melakukan penilaian tentang kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM. Kedua, rapat menghargai langkah Bupati Bima menghentikan sementara kegiatan eksplorasi oleh PT. Sumber Mineral Nusantara melalui Keputusan Bupati Bima dan sepakat mengambil langkah-langkah dalam rangka mengakomodasi dan menindaklanjuti aspirasi masyakarakat, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut, tidak saya bacakan. Ketiga, rapat sepakat untuk mengambil langkah-langkah pemulihan keamanan dengan kegiatan di antara lain sebagaimana yang ada pada a,b sampai c. Penutup. Demikian laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite I untuk Sidang Paripurna ke-10 DPD Masa Sidang III Tahun Sidang 2011-2012 yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian pimpinan dan seluruh anggota DPD RI serta hadirin kami ucapkan terima kasih. Bilahitaufiq walhidayah Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Shanty Shanty Shanty Om. 23. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kita ucapkan kepada pimpinan Komite I yang telah menyampaikan banyak hal yang menurut saya tidak bisa saya potong karena banyak substantif yang harus diambil keputusan pada sidang paripurna pada pagi ini. Baiklah Bapak-Ibu sekalian kepada kita, setelah kita mendengarkan kepada kita diminta untuk mengambil keputusan. Pertama adalah keputusan DPD RI dan tentang pandangan dan pendapat DPD terhadap RUU tentang Desa. Yang kedua, keputusan DPD terhadap pandangan DPD terhadap RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah. Yang ketiga, keputusan DPD RI tentang pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang keempat, keputusan DPD RI tentang pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Apakah kita dapat menyetujui? Silakan Pak Abdurachman. 24. PEMBICARA : Drs. H. ABDURACHMAN LAHABATO (MALUKU UTARA) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdurachman Lahabato, B-120 Maluku Utara. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya mencermati benar laporan Komite I terkait dengan beberapa hal, satu diantaranya termasuk daerah otonom baru. Saya ingin sharing bahwa terkait dengan kunjungan fisik daerah otonom daerah baru yang selama ini biasa dilakukan telah mendapat surat resmi dari daerah induk, dari daerah yang akan dijadikan daerah otonom baru, sepertinya ini dibicarakan ulang. Kenapa? Karena katakanlah misalnya beberapa waktu lalu DPR RI Komisi II untuk memutuskan 23 daerah otonomi baru yang akan disampaikan ke pemerintah dan DPD RI. Kalau yang nanti dikunjungi adalah kurang lebih 6 daerah otonom baru, itu artinya mekanisme selama ini perlu dibicarakan ulang. Karena amanat Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 27 itu mengisyaratkan Dewan Perwakilan Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas sebagian dari sebagian tugas itu. Karena itu saya menyarankan agar mekanisme itu perlu dipikirkan ulang. Terima kasih.

12


25. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, silakan Pak Tonny Tesar. 26. PEMBICARA : TONNY TESAR (PAPUA) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak-Ibu yang saya hormati, saya memberikan apresiasi yang baik sekali untuk Komite I yang sudah memberikan pertimbangan, khususnya masalah pertimbangan untuk Undang-Undang Pilkada, pemerintah daerah, pemilihan umum. Saya lihat di point persyaratan calon saya kira untuk partai politik sudah cukup baik, DPD sudah memberikan pertimbangan untuk tetap pada posisi 15%. Namun untuk perseorangan saya kira, saya berikan sedikit gambaran, dari pengalaman pilkada yang terjadi di Indonesia calon perseorangan hampir semua tidak menang. Dan kalau kita lihat di setiap daerah dukungan yang diberikan minimal 3,5% atau 3% atau 5% itu, itu dalam kenyataan di hasil pilkada tidak ada yang mencapai sama dengan angka dukungan atau paling tidak lebih sedikit, semua dibawah. Sehingga saya melihat bahwa kalau calon perseorangan tidak diperketat dengan batasan yang cukup baik ini akan menjadi satu masalah besar masalah biaya dan lain-lain, karena tentunya untuk melakukan satu pilkada ini hampir semua orang ingin maju. Dan kalau syaratnya tidak diperketat itu akan menjadi pilkada yang berulang kali, putaran yang berulang kali dan merugikan. Pengalaman tidak ada yang menang kecuali di Aceh, kalau salah mungkin nanti ada yang bisa tambah. Iya, mungkin ada yang bisa tambah satu, tapi ini pengalaman. Jadi saya usulan yang disampaikan bahwa harus dari DPT saya kira ini kurang baik. Harus sesuai dengan jumlah penduduk, itu yang seperti diawal itu sudah cukup baik. Karena ini pertimbangan pertama kali DPD, DPD RI yang ini menjadi pertimbangan untuk angka-angka ini, angka-angka yang moderat ini diambil dari jumlah penduduk periode lama. Jadi kalau ini sekarang kita pengalaman yang ada bisa diberikan gambaran untuk kita kenapa diambil DPD, nah itu. Yang kedua, masalah sengketa hasil. Saya kira ini yang disampaikan disini oleh teman-teman di Komite I saya kira ini tidak relevan dengan permasalahan kekinian, karena ini cuma dipergunakan bahwa Undang-Undang Dasar itu menyebutkan bahwa pemilu itu masuk, pemilukada termasuk rezim pemilu sehingga sengketanya harus di Mahkamah Konstitusi. Ini pertimbangan yang saya merasa bahwa pertimbangan tidak perlu untuk DPD kalau memberikan pertimbangan untuk ini. Kita harus melihat masalahnya. Masalahnya bahwa pilkada ini di Indonesia ini kan terjadi di atas 500 pilkada dan setiap tahun 200 pilkada ada. Dengan keterbatasan mahkamah yang ada 9 orang ini apakah pertanyaannya apakah meraka bisa lakukan keputusannya yang baik, yang adil. Yang kedua, kalau kita melihat hak kedaulatan rakyat itu adalah ditangan rakyat, rakyat yang memilih pemimpinnya, bukan 9 orang Mahkamah Konstitusi yang memilih kepala daerah di suatu tempat. Ini pengalaman. Karena apa? Setiap keputusan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan bahwa harus ada pemilukada ulang itu tidak ada yang merubah komposisi atau hasil yang sudah ditetapkan oleh KPU sebelumnya. Tidak ada yang merubah. Artinya apa? ini biaya pemborosan yang sangat besar sekali. Terakhir kita lihat di Papua Barat dan Pekanbaru, kota Pekanbaru dan di lain-lain Pandeglang, Tangerang Selatan, di Papua itu ada Merauke, ada Supiori, kota Jayapura, ini biaya yang di keluarkan banyak, hasil toh dilakukan pilkada ulang, ya tetap saja hasil KPU itu benar. Artinya ini kedaulatan ada ditangan rakyat bukan di Mahkamah Konstitusi, begitu. Jadi pertimbangan DPD untuk memberikan pertimbangan bahwa harus rezim pemilu jadi sengketanya harus di Mahkamah

13


Konstitusi saya kira ini perlu di pertimbangkan secara baik sehingga tidak terjadi seperti yang sudah terjadi. Yang kedua, kalau itu di bawa ke Mahkamah Konstitusi. 27. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Mohon waktunya Pak Tonny. 28. PEMBICARA : TONNY TESAR (PAPUA) Dibawa ke Mahkamah Konstitusi itu Pasal 24 C Undang-Undang Dasar menyebutkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu final. Dimana rasa keadilan kita di dalam mencari keadilan? Ketika ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang keliru, katakan tanda kutip, dan ini terjadi dibanyak tempat. Dimana mencari rasa keadilan? Jadi saya kira pertimbangan ini tolong dari teman-teman Komite I untuk bisa memberikan sedikit masukan agar bisa memperbaiki ini. Terima kasih Pak Ketua. 29. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, ada lagi yang dari luar Komite? Silakan Pak Supartono. Mohon waktunya. 30. PEMBICARA : Ir. SUPARTONO (JAWA TIMUR) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya hanya usulkan atau ini semacam klarifikasi. Tentang tadi telah, mungkin saya dengar, tentang perubahan judul RUU Pertanahan menjadi RUU Hak-hak Atas Tanah. Saya kalau melihat dari kata hak itu adalah kata majemuk jadi tidak perlu dua kali. Mungkin RUU tentang hak atas tanah, bukan hak-hak atas tanah, itu satu. Kedua, secara esensi dan filosofi memang hak atas tanah itu sangat bagus, tetapi saya ingin klarifikasi bagaimana alasan secara sosiologi dan yuridis berkaitan penggeseran nama judul itu RUU Pertanahan menjadi RUU, dengan bahasa saya hak atas tanah itu. Terima kasih, itu saja. 31. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, Bapak-Ibu sekalian, saya rasa dengan beberapa catatan tadi, sebelum saya, sedikit Pak Fatwa. Silakan Pak fatwa. 32. PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (DKI JAKARTA) Itu menarik sekali pandangan Pak Tonny dari Papua. Tapi mengenai MK itu yaitu Undang-Undang Dasar, jadi kita harus masukan didalam kompilasi usulan amandemen. Jadi, tapi itu memang sudah banyak protes sekarang ini bahwa keputusan-keputusan MK itu juga banyak yang tidak objektif saya kira. Tapi kemudian tadi itu mengenai hak, saya kira yang benar adalah hak-hak. Terima kasih. 33. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Silakan pimpinan Komite I untuk bisa merespon untuk bagaimana nanti kita menyempurnakan sebelum kita serahkan nanti kepada DPR. Kami perilakan.

14


34. PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (WAKIL KETUA KOMITE I) Terima kasih pimpinan. Pertama saya akan menjawab apa yang disampaikan, yang dipertanyakan oleh Pak Tonny. Saya kira secara lugas sudah di jawab oleh Pak Fatwa, karena ini adalah beruntut dari konstitusi sampai undang-undang mengatur seperti itu. Kemarin itu berkembang di pembahasan di konsinyering juga Pak Tonny, bagaimana kita memperkuat posisi Bawaslu dan Panwaslu itu. Dia bukan saja melakukan semacam pemeriksaan berkas administrasi, tapi dia diberikan, jika terjadi sengketa pemilu itu, malah saran teman-teman waktu kita diskusikan dengan para pakar, diajukan yudikasi namanya. Jadi ada upaya banding yang dilakukan, misalnya pemilukada di kabupaten/kota, bupati dan walikota. Jika memang terjadi pelanggaran itu Bawaslu berhak memutuskan perkara itu apakah dia di dis atau tidak. Dan nanti ada upaya banding oleh orang yang, misalnya bupati tidak puas dengan keputusan Bawaslu, dia boleh melakukan suatu proses hukum lagi yang kita sebut dengan ajudikasi. Itu disampaikan provinsi dan sampai ke pusat. Ternyata itu memang mendapat pandanganpandangan yang cukup signifikan. Akhirnya kita tetap merujuk karena konstitusi mengatur bahwa sengketa pemilu itu diatur penyelesaiannya ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan perselisihan perhitungan suara. Jadi tetap ke Mahkamah Konstitusi. Padahal pemerintah dalam konsepnya itu adalah mengembalikan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung men-delivery kepada pengadilan tinggi di setiap provinsi. Pagi hari ini saya kira dalam sidang paripurna ini kesempatan bagi kita untuk melakukan perbaikan, tetapi itu hasil yang dilakukan oleh Komite I pada konsinyering terakhir kemarin itu. Saya kira itu komentar kami Pak Ketua. Kemudian terkait dengan istilah penggunaan hak-hak atas tanah yang disampaikan oleh Bapak Supartono. Di Undang-Undang 560 tentang Undang-Undang Pokok Agraria juga menyebutkan tentang itu hak-hak atas tanah. Kemudian di PP 24 Tahun 1997 juga menyangkut persoalan nomenklaturnya juga hak-hak atas tanah. Makanya secara konsisten Komite I melanjutkan istilah-istilah yang dipakaikan oleh Undang-Undang UPA 560 dan PP 24 Tahun 1997 itu. Terima kasih. 35. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Jadi dengan beberapa catatan tadi bisakah kita sepakati dari semua hasil dari Komite I? Baik. KETOK 2X

Terima kasih. Tepuk tangan buat pimpinan Komite I dan anggotanya. Selanjutnya kami persilakan pada pimpinan Komite II untuk menyampaikan laporannya. 36. PEMBICARA : Ir. H. BAMBANG SUSILO, MM. (KETUA KOMITE II) Bismillahirrohmanirrohim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera selalu buat kita semua. Om Swastyastu. 15


Yang saya hormati pimpinan DPD RI, pimpinan alat kelengkapan DPD RI, anggota DPD RI, seketariat jenderal DPD RI beserta jajarannya, teman-teman wartawan media cetak, elektronik, serta hadirin yang sangat kami muliakan. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Komite II secara singkat akan menyampaikan laporan perkembangan tugas pada masa sidang III tahun sidang 2011-2012. Pertama, kepada seluruh anggota DPD RI masa sidang III tahun 2011-2012 memohon dengan hormat pengesahan pertama RUU Jalan sebagai pengganti dari RUU Jalan Nomor 38 Tahun 2004. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, secara ringkas akan saya sampaikan apa yang dibacakan oleh Ketua DPD pada pembukaan tadi banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat tragis tentang pengguna jalan dan memakan korban yang sangat banyak di beberapa daerah. Oleh sebab itu RUU Jalan Nomor 38 Tahun 2004 perlu diganti dengan RUU Jalan inisiatif DPD RI. Karena apa? Ada 4 faktor kalau kita bicara keselamatan yaitu 4K, Keamanan, Keselamatan, Kenyamanan, dan Kegunaan pengguna jalan pada undang-undang terdahulu itu belum dikupas secara jelas dan tuntas. Kedua, selama ini RUU yang ada 4 klasifikasi jalan, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional dan jalan strategi khusus, jalan strategi nasional. Insya Allah pada RUU yang akan dimintakan pengesahan oleh anggota semua pada forum yang sangat berbahagia ini ada satu lagi yaitu jalan khusus. Dan banyak sekali Bapak-Ibu sekalian sekarang import mobil dan lain-lain itu kapasitas jalan kita untuk tekanan gandarnya cuma 20 ton, tapi pemerintah mengimport mobil lebih dengan kekuatan tekanan gandar dari 20 ton, 30 ton, 40 ton, selama ini yang kita sampaikan atau kita dapati, kita melakukan aspirasi penyerapan di daerah yang dikunjungi oleh Komite II. Kearifan lokal juga tidak digunakan. Dulu kita tahu semua bahwa yang namanya aspal button di Sulawesi Tenggara hampir 100 tahun kedepan kalau memang ini digunakan ini bisa untuk membantu. Pertama devisa dari daerah itu, kedua untuk negara, sangat murah, efisien dengan kualitas yang sangat bagus. Itu juga kearifan local material lokal kita masukan di undang-undang inisiatif daripada DPD RI yang akan kita mintakan persetujuan. Kedua, yang minta untuk disahkan pandangan, pendapat DPD terhadap RUU Pangan. Ini kita akan lebih intens lagi dengan Komisi IV dan sudah ada suatu komunikasi yang bagus. Selama ini tadi sudah dijelaskan oleh Wakil Ketua MPR sebaiknya kita menjadi contoh. Wakil ketua MPR-nya tadi ada, bahwa sebaiknya makanan-makanan tidak usahlah namanya jeruk dari luar negeri, beras dari mana-mana dan lain sebagainya. Insya Allah pandangan pendapat kita tentang RUU Pangan semua itu akan kita kawal habis. Itu kira-kira pointerpointer sangat penting, termasuk label-label perdagangan khususnya untuk pangan yang sedang berkembang di daerah menyangkut tentang perdagangan yang sangat bebas dan salah substansinya di negeri kita ini. Jadi saya ulangi saya mohon kepada seluruh anggota, pimpinan dan sebagainya, RUU Jalan dan pandangan pendapat DPD RI terhadap RUU Pangan untuk bisa disahkan. Kedua, yang sedang dikerjakan Komite II DPD RI. Pertama inisiatif, sesuai konstitusi yang ada akan dibahas atau diinisiatifi. Pertama RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah. Sudah kita lihat bersama bagaimana BUMD di daerah. Kedua, RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara. Kita bisa lihat bersama disini bahwa kedaulatan energi, kedaulatan pertambangan sudah terabrasi oleh kepentingan-kepentingan asing, dan pemerintah tidak sanggup untuk melakukan negosiasi-negosiasi kontrak karena RUU atau undang-undang yang ada tidak tersirat dengan jelas untuk diadakan suatu negosiasi kontrak. Sehingga Komite II menginisiatif untuk RUU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara untuk dirubah. Setelah inisiatif saya sampaikan juga pandangan dan pendapat yang sudah masuk ke DPD RI. Pertama, pandangan pendapat DPD terhadap RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kedua, pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU Percepatan Pembangunan 16


Daerah Tertinggal. Ini sangat menarik walaupun isu-isu ini kurang seksi dibanding isu-isu lain, namun kenyataanya sebenarnya 2 RUU yang telah diinisiatifi oleh Pemerintah dan DPR ini sangat menyentuh daripada roh para konstituen kita di daerah. Banyak penyerobotanpenyerobotan lahan petani untuk pertambangan umum dan lain sebagainya. Dimana pemerintah daerah tidak berkutik ketika menghadapi persoalan-persoalan yang telah saya sebutkan di atas tadi. Ketiga, masalah pengawasan sesuai konstitusi yang ada pada masa sidang III ini Komite II mengawasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Dan point yang sangat menarik adalah konversi minyak ke gas. Kita telah melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat. Dimana kita melihat sendiri dengan melakukan RDP dengan pemerintah terkait dan masyarakat daerah belum siap untuk dikonversi minyak ke gas atau dari gas ke gas lain. Kedua, pengawasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kita juga melakukan kerja ke Nusa Tenggara Barat, bahwa dari 14 kriteria bencana nasional 10 diantaranya ada di Nusa Tenggara Barat. Namun perlu saya sampaikan disini bahwa masalah penanggulangan bencana nasional ini terbaik adalah Jawa Barat kedua adalah Nusa Tenggara Barat. Kita kasih applause buat dua provinsi tersebut. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Banyak sekali janji-janji Pemerintah Pusat untuk Nusa Tenggara Barat, akan kasih suatu reaksi cepat seperti helikopter dan lain-lain. Oleh sebab itu saya sarankan kepada anggota DPD RI dari Komite II untuk menagih janji itu. Sehingga dalam waktu cepat Insya Allah Nusa Tenggara Barat mendapat satu helikopter untuk mengatasi bencana-bencana alam yang ada di daerah khususnya Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Selain inisiatif pandangan pendapat dan pengawasan, pada masa sidang ketiga ini Komite II fokus pertama untuk melakukan RDP-RDP seperti Komite-komite lain ataun alatalat kelengkapan lain. Kedua, akan melakukan dengan giat dan gencar advokasi-advokasi kepada daerah. Saya pikir inilah yang sangat strategis kepada daerah, kepada apa yang akan kita berikan kepada daerah mengenai advokasi-advokasi yang telah dinanti oleh seluruh daerah di 33 provinsi. Contohnya masalah Masuji, masalah Bima dan lain sebagainya. Di Sulawesi Barat kita semua telah melakukan suatu advokasi-advokasi yang baik. Dan sebagai contoh keberhasilan daripada advokasi kita dengan kelangkaan di Sulawesi Tenggara terutama di Kabupaten Kolaka, dengan kita mediasi pemerintah daerah yang terkait dengan Kementerian ESDM Insya Allah dalam waktu dekat di, namanya Sulawesi Tenggara yaitu Kabupaten Kolaka tidak akan terjadi suatu kelangkaan energi dengan dibangunnya suatu tanker-tanker minyak disana. Inilah yang bisa saya laporkan kepada forum yang sangat mulia sidang paripurna DPD RI. Bayak sekali advokasi perkebunan dan saya menyambut positif dilakukan atau dibentuklah Pansus tentang agraria dan sumber daya alam. Disinilah kira-kira Bapak-Ibu sekalian yang bisa saya laporkan kepada seluruh anggota DPD RI di forum sidang ketiga tahun 2011-2012 Selanjutnya saya atas nama, mohon ijin kepada pimpinan dan seluruh anggota, atas nama daerah, atas nama 4 teman saya dari Kalimantan Timur yaitu saya pribadi Pak Luther, Awang Ferdian, KH. Muslihuddin mengucapkan terima kasih, pertama kepada pimpinan DPD RI, kedua kepada seluruh anggota DPD RI terutama kepada Ibu Aida dari Komite I dan Pak Cholid dari Komite IV, Pak Malonda dari Sulawesi Tengah, dan Ibu Iin dari Riau, Pak Djasarmen Purba dari Kepri yang telah membantu dibawah koordinator lembaga negara kita yaitu DPD RI. Insya Allah pada masa sidang-sidang selanjutnya judicial review yang kita ajukan kepada MK bisa menang dan diberkati oleh Allah SWT. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Terakhir saya mohon ijin kepada pimpinan, karena pada tanggal 11 Februari yang lalu seluruh anggota Komite II DPD ada di Nusa Tenggara Barat, ketika itu pimpinan 17


melakukan suatu ulang tahun yang ke-50 usia yang sangat cerdik. Oleh sebab itu saya mohon ijin kepada pimpinan dan seluruh anggota, tanpa mengorok, tanpa mengurangi daripada proses hari ini yaitu proses kenegaraan, dan mohon jangan ditulis di notulen kenegaraan, saya Komite II dan teman-teman lainnya akan menyampaikan rasa kebanggan saya sebagai negarawan kepada pimpinan DPD RI yaitu Pak Irman, sesuatu. Saya mohon seluruh anggota Komite II untuk maju kedepan untuk menyerahkan bantuan. Terima kasih. Akhirulkalam, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanty Shanty Shanty Om. Syalom. 37. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Ini surprise betul ini Bapak-Ibu sekalian. Ini mudah-mudahan tidak merusak acara paripurna kita. Itulah bedanya. Tapi ini mungkin bentuk kekompakan dan keakraban, kekeluargaan yang kita bangun. Mudah-mudahan di buku itu juga bagian sebenarnya dari perjalanan dari DPD dan itu sedikit juga perjalanan daripada keluarga saya. Dimana Pak Fatwa dulu waktu orang tua saya meninggal beliau datang khusus ke Sumatera Barat karena beliau adalah sahabatnya orang tua saya juga. Yang inspektur upacara waktu itu Pak Fatwa ya. Jadi sekali lagi saya merasa bangga dan terima kasih, mudah-mudahan ini adalah pengabdian kita bersama demi kemajuan bangsa dan daerah yang kita wakili bersama. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Baiklah kita lanjutkan. Bolehkah saya pindahkan ini sebentar ya. Ini pakaian kebesaran Tapanuli Utara ini. Bapak-Ibu sekalian, tadi kita telah mendengarkan dari pimpinan Komite II yang telah menyampaikan progresnya dan juga kepada kita dimintakan dua keputusan. Pertama mengenai keputusan DPD RI tentang RUU inisiatif tentang jalan. Yang kedua keputusan tentang pandangan dan pendapat terhadap RUU tentang Pangan. Apakah kedua hal tersebut bisa kita setujui atau barangkali ada beberapa hal untuk sebagai catatan dalam melengkapi daripada keputusan tersebut. Setuju? KETOK 2X Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Tepuk tangan buat pimpinan Komite II. Selanjutnya mari kita teruskan kepada pimpinan Komite III. Kita mohon waktunya tolong di jaga, karena sebentar lagi akan ada juga acara mengenai kerja sama antara DPD RI dengan Komnas HAM. Silakan. 38. PEMBICARA : Prof. Dr. Dra. Hj. ISTIBSYAROH, SH., MA. (WAKIL KETUA KOMITE III) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastyastu, tidak ada. Yang terhormat Bapak-Ibu pimpinan DPD RI. Yang terhormat pimpinan alat kelengkapan DPD RI. Yang terhormat anggota DPD RI. Yang terhormat Ibu Sesjen, Wasesjen dan jajarannya. Pada sidang paripurna yang mulia ini perkenankanlah kami menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 18


yang meliputi tugas dan wewenangnya. Pada masa sidang III Tahun 2011-2012 Komite III telah melaksanakan serangkaian kegiatan berupa sidang pleno yang telah dilaksanakan sebanyak 6 kali, sidang dengar pendapat umum sebanyak 3 kali, rapat kerja sebanyak 1 kali, kunjungan kerja sebanyak 1 kali, dan finalisasi sebanyak 1 kali. Sidang dengar pendapat atau sdengar pendapat umum, pertama adalah dengan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia terkait RUU tentang organisasi masyarakat. Yang kedua dengan akademisi, praktisi pariwisata, asosiasi organisasi kepariwisataan tentang RUU Kepariwisataan. Yang ketiga adalah Guru Besar Fakultas Ilmu Keperawatan dan Dekan Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan tentang RUU Keperawatan. Rapat kerja Komite III dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia adalah tentang RUU Keormasan pada tanggal 25 Januari 2012. Komite III mengharapkan Kementerian Dalam Negeri agar melakukan hal-hal sebagai berikut : 1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendataan, pengawasan serta pembinaan dan evaluasi terhadap organisasi yang berintegrasi dalam mekanisme pendaftaran terhadap organisasi masyarakat dimaksud dengan memperhatikan azas keadilan, tranparansi dan tertib hukum. 2. Melakukan optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar instansi baik horizontal maupun vertikal dan pembinaan termasuk pemberian sangsi terhadap organisasi kemasyarakatan. 3. Mengoptimalisasikan peran daerah dalam melakukan pendataan, pengawasan dan pembinaan termasuk pemberian sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan. 4. Memperkuat aturan organisasi asing dalam Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat, termasuk mengenai audit terhadap pandangan organisasi masyarakat baik bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Kunjungan kerja dilakukan kedua daerah yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Maluku. Sedangkan materi kunjuungan kerja adalah tentang jaminan produk halal serta RUU Keperawatan. Untuk hasilnya terlampir. Kemudian inventarisasi materi terkait rencana usul inisiatif RUU tentang keperawatan. RUU Keperawatan disambut baik dan diharapkan sebagai perlindungan hukum bagi para perawat, terutama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bapak-Ibu pimpinan DPD yang saya hormati serta, Bapak-Ibu anggota DPD dan hadirin sekalian. Kemudian mengadakan finalisasi dalam masa sidang III tahun sidang 2011-2012 ini Komite III melaksanakan finalisasi penyusunan hasil pandangan dan pendapat atas RUU tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Kesimpulannya antara lain pendirian ormas harus dipandang sebagai pendirian sebuah wadah pemberdayaan masyarakat yang menunjang citacita pembangunan nasional. Keberadaan ormas asing diperbolehkan setelah memperoleh ijin operasional dari instansi yang berwenang. Untuk itu melalui sidang paripurna yang mulia ini mohon perkenan kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan daerah Republik Indonesia yang terhormat untuk mengesahkan laporan hasil pandangan dan pendapat tentang RUU organisasi masyarakat untuk disahkan menjadi keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan dapat disampaikan ke DPR RI dan Pemerintah. Saya pikir saya tidak membacakan semuanya. Untuk itu akhirnya perkenankan kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat pimpinan beserta seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terutama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan jajarannya. Serta media massa yang telah banyak membantu meliput 19


kegiatan-kegiatan Komite III. Semoga segala upaya yang dberikan mendapat balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Akhirnya demikian laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia disampaikan pada hari ini. Akhirnya Wabilahitaufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua. Tidak sampai 5 menit Pak. 39. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Sidang hadirin yang mulia. Kita baru saja mendengarkan laporan dari pimpinan Komite III. Dan kepada kita pada kesempatan ini dimintakan untuk dapatkan persetujuan atas sebuah keputusan DPD Republik Indonesia tentang pandangan dan pendapat terhadap RUU Organisasi Kemasyarakatan. Apakah bisa kita setujui? Setuju. KETOK 2X Terima kasih kepada pimpinan Komite III. Tepuk tangan buat semua kita. Selanjutnya kami persilakan ke pimpinan Badan Kehormatan untuk menyampaikan laporan dan progress report. Silakan Ibu Aida. 40. PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, SE., MM. (KETUA BK) Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastyastu. Yang terhormat Bapak pimpinan dan Ibu pimpinan DPD, pimpinan alat kelengkapan, pimpinan Kelompok. Seluruh anggota DPD yang kami banggakan dan kami hormati. Sekretariat Jenderal DPD dan hadirin yang kami muliakan. Putri melayu berselendang sutera, indah sungguh dipandang mata. Pagi ini kami menyampaikan laporan atas nama BK semoga dapat selalu menjaga marwah dan kehormatan anggota. Alhamdulillah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita bisa ada disini dan kami juga atas nama BK menyampaikan selamat ulang tahun kepada pimpinan tanpa kado, tapi doa yang tulus dari hati kami. Semoga panjang umur dan sukses selalu, hari esok Insya Allah lebih baik dari pada hari ini. Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami banggakan. Kami ingin disini menyampaikan bahwa kewenangan BK adalah menindaklanjuti pengaduan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh angota DPD RI, serta melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap Tatib sebagaimana amanat Pasal 246 Undang-Undang 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pada dasarnya kami telah menerima pengaduan, kami harus laporkan Pak Ketua. Pada tanggal 27 Oktober menerima pengaduan dari Komite IV terhadap salah seorang anggota DPD. Berdasarkan laporan tersebut kemudian dalam sidang pleno Badan Kehormatan diputuskan untuk membentuk tim penyelidikan dan verifikasi. Dalam rapat tim tersebut berdasarkan pertimbangan yang tercantum dalam keputusan BK Nomor I/BK20


DPD/2008 tentang tata cara teknis penegakan kode etik dengan memperhatikan legal standing maka disepakati bahwa pengaduan tersebut disampaikan kepada pimpinan DPD RI untuk diselesaikan dengan jalan mediasi. Pada tanggal 12 Januari 2012 Badan Kehormatan mendapatkan surat tembusan dari pimpinan DPD RI yang ditujukan kepada pimpinan Komite IV, Pak Cholid. Betul ya Pak Cholid. Dimana dalam surat tersebut dijelaskan bahwa proses mediasi telah dilakukan oleh pimpinan DPD RI dan dinyatakan selesai. Berdasarkan hal tersebut maka tim menyepakati bahwa proses pengaduan tersebut dihentikan dan selanjutnya dilaporkan oleh tim kepada sidang pleno BK untuk diputuskan dan dihentikan. Kedua, pada tanggal 3 Desember 2011 Badan Kehormatan menerima pengaduan dari FMPP Batang Provinsi Jawa Tengah terhadap salah satu anggota DPD RI. Dan kemudian diputuskan untuk membentuk tim Penyelidikan dan Verifikasi. Dan kemudian menugaskan kepada sekretariat Badan Kehormatan untuk melakukan verifikasi berkas dan pengecekan terhadap surat pengaduan tersebut. Dan ternyata alamat dan nomor telepon pengadu yang mengatasnamakan sekretariat FMPP tersebut tidak sesuai / tidak benar (palsu). Oleh karena itu temuan tersebut dalam rapat Tim di sepakati pengaduan tersebut tidak dilanjutkan. Untuk selanjutnya kami tim melaporkan pada sidang pleno untuk dapat diputuskan untuk dihentikan. Penyempurnaan tata tertib. Badan Kehormatan dalam melakukan pembahasan penyempurnaan perancangan tata tertib DPD RI sesuai amanat keputusan sidang paripurna ke-4 tanggal 6 Oktober 2011 yang mengamanatkan penyempurnaan lanjutan terhadap rancangan tata tertib DPD RI dengan mempertimbangkan beberapa substansi didalamnya yang perlu ditelaah secara komprehensif. Baik menyangkut pemaknaan fungsi tugas dan kewenangan alat kelengkapan maupun termasuk mekanisme penulisan sesuai dengan kaidahkaidah penulisan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut Badan Kehormatan periode 2011-2012 secara intensif membahas dan melakukan penyisiran pasalpasal pada beberapa pertemuan. Dan terakhir dilakukan konsinyering pada tanggal 3 sampai 5 Februari 2011 dengan agenda finalisasi penyempurnaan rancangan tata tertib DPD RI dengan mengundang pimpinan DPD RI, seluruh pimpinan alat kelengkapan dan Kelompok DPD di MPR serta sekretaris jenderal dan wakil seketaris jenderal DPD RI. Patut kami berikan apresiasi kepada Ketua DPD RI, seluruh pimpinan alat kelengkapan, Kelompok DPD RI dan 25 anggota DPD RI serta sekretariat jenderal dan wakil sekjen beserta jajarannya yang telah memberikan sumbangan masukannya sehingga dapat diselesaikannya penyusunan, penyempurnaan tata tertib. Pada kesempatan ini didalam forum sidang paripurna yang mulia ini, kami dengan ini menyerahkan rancangan tata tertib DPD RI hasil penyempurnaan Badan Kehormatan untuk mendapatkan keputusan menjadi peraturan DPD RI tentang tata tertib. Dapat dilaporkan bahwa beberapa hasil perubahan yang dirumuskan oleh Badan Kehormatan dalam rancangan tata tertib ini diantaranya : 1. Anggota tetap Panmus yang berhalangan hadir dalam sidang Panmus masing-masing dapat digantikan oleh salah satu dari wakil ketua setiap alat kelengkapan atau Kelompok DPD di MPR dan wakil lainnya dari setiap provinsi. 2. Anggota Pansus diganti jika pindah dari alat kelengkapan pengusul. Dimana pergantian tersebut dilakukan oleh alat kelengkapan pengusul sebelumnya. 3. Pimpinan menyampaikan laporan kinerja pada tiap akhir tahun sidang. 4. Komite dalam rangka pengawasan melakukan tugas-tugas representasi daerah. 5. Untuk kepentingan harmonisasi, pemantapan dan pembulatan konsepsi usul rancangan undang-undang, PPUU mengadakan sidang gabungan dengan komite yang bersangkutan untuk memperoleh penjelasan dan mengundang komite pengusul 21


apabila PPUU menemukan permasalahan yang berkaitan dengan teknis, substansi dan/atau azas-azas pembentukan perundang-undangan. Penyempurnaan tata tertib juga telah dilakukan dengan memasukan hal masa jabatan pimpinan DPD. Dimana dalam tatib yang ada selama ini belum ditetapkan. Setelah dilakukan pertemuan secara intensif dengan anggota, para pimpinan alat kelengkapan dan pakar hukum, juga pakar sekaligus anggota seperti Pak Profesor Jhon Pieris, Pak Fatwa dan lain-lain. Disamping juga memperhatikan pendapat profesor-profesor lainnya, Profesor Istibsyaroh dan juga Profesor Cholid Mahmud ya. Disamping juga memperhatikan kondisi saat ini dimana kita sedang berjuang untuk tujuan mulia dan demi kepentingan rakyat dan bangsa ini, tujuan penguatan lembaga dan amandemen. Ada hal yang sangat penting yang betul-betul penting yang harus kita perjuangkan dan tahun 2012 ini adalah timing nya. Maka BK memutuskan secara musyawarah dan mufakat bahwa masa jabatan pimpinan sesuai dengan masa keanggotaan DPD yaitu 5 tahun sebagaimana juga masa jabatan pimpinan DPR dan lembaga lainnya. Badan Kehormatan menyadari bahwa hasil pencapaian ini adalah buah dari kerja keras komponen lembaga ini yang tidak dapat dilepas, dipisahkan antara satu dan lainnya termasuk dari awal penyempurnaan tata tertib sampai saat ini. Kemudian pada saat terakhir kami juga mendapatkan masukan-masukan untuk penyempurnaan tata tertib dari Ibu kita dari Kaltim yang sangat membanggakan Nona Muda. Dan juga kemudian Pak Fatwa dan lainlain, dan itu akan menyempurnakan nantinya tatib ini. Tapi intinya kami ingin bahwa penyempurnaan tata tertib yang kami buat ini dapat disahkan dan setujui oleh forum yang sangat kami muliakan ini. Itulah yang ingin kami sampaikan karena waktu juga dan saya juga merasa senewen karena Ibu Ratu juga sudah melihat-melihat saya dan memandang saya terus. Tentunya terima kasih kepada semua anggota, karena saya merasa bahagia disini kebersamaan kita sangatlah bagus, rasa kasih sayang diantara kita, kerja sama kita, senyum Pak Fatwa yang selalu memberikan saya semangat yang tidak bisa diinikan, bagaimana management baik yang telah dilakukan oleh beliau dalam segala-galanya yang sangat kami hargai. Maka untuk ini kami sekali lagi menyampaikan terima kasih atas segala partisipasinya. Itulah dari kami dan kami akhiri kepada seluruh pihak pimpinan, anggota DPD RI, sekretariat jenderal terima kasih dan kami akhiri dengan pantun singkat lagi “sungguh merdu suara biola membawakan lagu irama terkini, marilah kita selalu menjaga kehormatan DPD dan bangsa ini, tanda bakti kita kepada daerah dan negeri ini. Itulah dari saya dan saya mohon maaf kalau ada hal tidak berkenan, karena ini banyak coret-coretan juga. Mudah-mudahan niat kita bersama, kebersamaan kita dan kasih sayang kita bersama untuk memajukan dan memperkuat DPD akan tercapai dalam masa yang akan datang. Hari esok akan lebih baik dari pada hari ini. Bilahitaufiq walhidayah Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syalom. 41. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Jadi Ibu Aida yang terpesona dengan Profesor Fatwa tadi jangan direkam ya, dicabut itu, nanti ada yang korban nanti, saya tidak mau ada perang dunia nanti. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, kita telah mendengar tadi uraian dari pimpinan Badan Kehormatan. Dan tentu kita sebagai BK yang merepresentasi kita semua untuk menjaga kehormatan lembaga negara ini. Dan perlu saya sampaikan apa yang dilakukan oleh BK selama ini telah mencapai hasil yang baik. Saya telah diijinkan oleh pimpinan MPR untuk menyampaikan sebuah laporan yang dilakukan oleh sebuah lembaga survey yang 22


independen. Ini yang melakukan pimpinan MPR. Pada tanggal 7 Februari yang lalu, yang isinya banyak hal ya mengenai MPR, Pancasila dan sebagainya. Tapi saya hanya ingin menyampaikan mengenai satu hal yang menyangkut dari pada opini publik terhadap lembaga-lembaga tinggi negara yang ingin saya sampaikan. Opini masyarakat terhadap lembaga tinggi negara. Memang secara umum kondisi sekarang penilaian masyarakat terhadap lembaga negara masih rendah secara menyeluruh. Yang disebut dengan lembaga negara itu adalah Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, BPK, dan sebagainya. Tetapi untuk dilegislatif DPD berada di posisi yang teratas. Nah tepuk tangan. Untuk di yudikatif Mahkamah Konstitusi dan tentu juga Presiden. Sebagai berikut perlu saya sampaikan hasil kerja bersama, lembaga tinggi negara yang persentase kerja yang baik itu pertama MK dengan persentase 39,6. Kemudian lembaga kepresidenan maksudnya, eksekutif, itu 33,6. Dewan Perwakilan Daerah 32,2. Kemudian MPR 30,7. Mahkamah Agung 30,6. BPK 29,1. Dan saudara kembar kita DPR 25,6. Jadi ini hasil dari MPR bukan dari DPD ya. Jadi ini hasil kerja keras kita tentu kita tidak cukup puas, mudah-mudahan ini kita apresiasi dan memberikan kita confidence yang lebih. Dengan segala keterbatasan ternyata publik menilai bahwasa kinerja lembaga kita ini berada di posisi yang cukup baik. Tentu bukan untuk kita banggakan tapi ini adalah untuk kita syukuri dengan kita untuk bisa berbuat lebih baik lagi ke depan dalam masa-masa mendatang. Inilah Bapak-Ibu sekalian, kepada kita tadi dimintakan setelah mendengar dengan panjang berbagai pengalaman yang ada, kemudian melalui pansus, mekanisme dan segala macam akhirnya kita bisa menghasilkan sebuah tatib yang cukup komprehensif. Tentu tidak ada yang sempurna, tapi tentu yang dihasilkan itu tentu jauh lebih baik daripada yang lalu. Kemudian dengan tatib ini tentu kita akan lebih bisa menjabarkannya dalam bentuk mekanisme kerja yang akan lebih memperkuat kelembagaan kita. Dan untuk itu kepada kita dimintakan persetujuannya. Untuk itu kami persilakan dari floor untuk bisa menyampaikan beberapa catatan untuk bisa kita sempurnakan. Silakan. 42. PEMBICARA : Dra. Hj. ELVIANA, M.Si. (JAMBI) Pimpinan. Elviana, Jambi B-17, pimpinan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama atas nama pribadi dan provinsi kami mengucapkan apresiasi, memberikan apresiasi kepada tim BK yang sudah menyusun tatib dalam jangka waktu yang cukup panjang. Namun sebelum hal ini disahkan menjadi Tatib atau dibawa kepembicaraan lebih lanjut, ijinkan saya pimpinan menyampaikan beberapa pandangan. Semalaman tadi saya banding-bandingkan, saya sanding-sandingkan tatib ini dengan Undang-Undang MD3 yang merupakan payung dari tatib ini khususnya tentang tugas dan wewenang anggota DPD Pasal 224 dan Pasal 225, saya menemukan beberapa hal yang sangat krusial yang saya harap ini menjadi bahan pertimbangan kita semua. Pertama tugas DPD sudah jelas digariskan disitu, otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran/penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan keuangan pusat dan daerah. Sampai poin F hanya ada tambahan selain kalimat diatas yaitu pelaksanaan pengawasan terhadap APBN, pajak, pendidikan dan agama. Dalam Pasal 72 tatib hal itu sudah benar dituangkan oleh tim penyusun tatib. Namun dalam Ayat 2 Pasal 72 tersebut yang berbunyi “Lingkup tugas komite sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, sehingga munculah banyak sekali urusan yang harus diurus oleh DPD, tidak lagi sesuai dengan Undang-Undang MD3 Pasal 224 itu, pimpinan. Saya mohon penjelasan nanti, kebetulan saya sedang di Komite III, seharusnya kami hanya membahas pendidikan dan agama, sekarang ada 9 yang harus diurus oleh Komite 23


III. Jangan-jangan karena terlalu banyak yang diurus ini kita tidak dilihat bekerja oleh rakyat. Implikasi dari undang-undang ini pimpinan, kita baca lagi Pasal 224 ayat d “Fungsi dan tugas wewenang DPD adalah memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan UndangUndang tentang APBN, tentang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama”. Namun karena di Pasal 272 Ayat 2 ini diperluas, maka sekarang Komite III juga konsinyering, juga mengadakan rapat-rapat di hotel tentang Undang-Undang Ormas. Jadi saya piker kalau ini kita teruskan ini sangat jauh melenceng jabaran dari tatib ini dari Undang-Undang MD3. Yang fatal lagi pimpinan, dalam Pasal 225 Ayat 1 disitu dibunyikan dalam melaksanakan tugas wewenang dalam Pasal 224 DPD menyusun anggaran yang dituangkan dalam program. Jadi kalau kita membuat program yang tidak sesuai dengan Pasal 224 berarti kita sudah menyalahkan penggunaan anggaran negara pimpinan. Oleh sebab itu saya meminta tatib ini tidak dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi tapi dibahas kembali. Yang terakhir, pimpinan. Dalam Pasal 224 Ayat 2 dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1e, dimana Ayat 1e itu hanya membatasi kita untuk mengawasi tentang otonomi daerah, pemekaran, penggabungan, pengelolaan sumber daya alam, APBN, pajak, pendidikan dan agama. Disitu dikatakan anggota DPD dapat melakukan rapat dengan pemerintah daerah, DPRD dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya. Namun dalam jabaran Pasal 181 sampai seterusnya yang bayak dibunyikan disitu adalah mengatur tentang rapat-rapat komite atau alat kelengkapan. Sementara Pasal 2 ini jelas ini yang dimaksud adalah anggota bukan alat kelengkapan yang rapat-rapat dengan DPRD itu. Karena di kalimat terakhir dikatakan unsur masyarakat daerah pemilihannya. Oleh sebab itu saya usulkan ada 1 pasal yang mengatur bagaimana model anggota ini rapat dengan masyarakat yang diwakilinya. Harus dibunyikan disini karena ini berimplikasi kepada anggaran. Dan juga di tatib, disitu dipersempit, rapat itu hanya bisa dilaksanakan atas undangan DPD. Bagaimana undangan dari masyarakat? Jadi oleh sebab itu pimpinan, saya menganggap Tatib ini, pasal-pasal yang saya sebutkan tadi bertentangan dengan UndangUndang MD3 Pasal 224. Oleh sebab itu saya meminta Tatib ini ditinjau kembali. Demikian pimpinan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 43. PEMBICARA : ERMA SURYANI RANIK, SH. (KALBAR) Interupsi pimpinan, B-80, Erma Kalimantan Barat. 44. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Silakan Ibu Erma 45. PEMBICARA : ERMA SURYANI RANIK, SH. (KALBAR) Terima kasih pimpinan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman dari Badan Kehormatan yang sudah menyelesaikan rancangan tata tertib kita. Saya minta maaf kepada teman-teman Badan Kehormatan karena baru saat sidang paripurna ini saya bisa bersama dengan 21 teman-teman yang lain baru bisa mengajukan usul baru terkait dengan mekanisme pemilihan pimpinan DPD dan pimpinan alat kelengkapan. Secara singkat saya ingin menyampaikan bahwa di Pasal 40 yang disampaikan dalam rancangan tata tertib itu kita mengusulkan ada perubahan yaitu sistem pemilihannya berdasarkan paket. Kenapa kami usulkan ini? Karena berdasarkan pengalaman hampir 3 tahun kita menjalankan tugas-tugas di alat kelengkapan maupun secara kelembagaan DPD RI, kita menyadari bahwa pimpinan DPD RI dan pimpinan alat kelengkapan ini sifatnya 24


kolektif kolegial. Karena itu menurut kami ini harus disesuaikan berdasarkan kecocokan kerja sama baik hubungan segi kimiawi pribadi maupun psikologis sosial politik. Singkatnya pimpinan, kami 21 orang mengusulkan usulan tahapan pemilihan calon pimpinan DPD menjadi dipersingkat. Tahap pertama masing-masing anggota DPD yang ingin menjadi calon pimpinan DPD harus berpasangan dalam satu paket yang terdiri dari 3 orang mewakili wilayah barat, tengah dan timur. Tahap kedua semua bakal calon pasangan pimpinan DPD yang telah disahkan kemudian dipilih oleh anggota. Anggota hanya memilih satu paket dan paket yang mendapatkan suara terbanyak otomatis terpilih sebagai pemenang pimpinan DPD. Tahap terakahir atau tahap ketiga adalah seluruh anggota DPD memilih 1 orang dari paket yang menang untuk menjadi Ketua DPD RI. Orang memperoleh suara terbanyak otomatis terpilih menjadi Ketua DPD dan 2 yang lainnya otomatis menjadi Wakil Ketua. Hal yang sama juga kami usulkan untuk mekanisme pemilihan calon pimpinan alat kelengkapan. Saya kira ini interupsinya Pak Ketua, kami punya surat resminya dan saya minta Pak pimpinan untuk bisa menerima usulan kami ini, sehingga Tatib kita ini semakin disempurnakan lagi. Terima kasih pimpinan. 46. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih. 47. PEMBICARA : Ir. H. BAMBANG SUSILO, MM. (KALTIM) Pimpinan. 48. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Pak Bambang, silakan. 49. PEMBICARA : Ir. H. BAMBANG SUSILO, MM. (KALTIM) Terima kasih Ketua. Dan saya mohon ijin salam hormat selalu buat pimpinan BK dan anggotanya, telah berjuang yang cukup lama untuk menyelesaikan Tatib kita bersama. Pimpinan yang saya hormati dan seluruh anggota DPD RI pada masa sidang III. Ini mohon ijin kepada BK. Pertama saya melihat Pasal 89 Ayat 5 rancangan peraturan tata tertib DPD RI mengenai pelaksanaan tugas PURT DPD RI, yang berbunyi Panitia Urusan Rumah Tangga melakukan pemeriksaan atas laporan tahunan Sekretaris Jenderal dan memberikan penilaian dan rekomendasi kepada pimpinan tentang kinerja Sekretaris Jenderal. Ini mohon diluruskan pimpinan, karena ada pengalaman yang sangat menarik di Kakanda kita dikamar sebelah. Saya jelaskan disini pertama bahasa pemeriksaan dengan pengawasan ini sangat jelas bedanya. Kalau saya buka Undang-undang Dasar 1945 masalah pemeriksaan dan lain sebagainya ini jelas itu termuat di Pasal 23E, bahwa untuk memeriksa ya, bahasa memeriksa ini adalah BPK atau dewan yang telah dibentuk oleh pemerintah sesuai konstitusi dengan persetujuan DPR. Jadi saya mohon ditinjau dengan ketentuan-ketentuan yang diatasnya sedikit lebih tinggi yaitu Undang-Undang MD3 tentang PURT. Pasal 225 Ayat 3 menyebutkan bahwa pengelolaan anggaran DPD sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilaksakan oleh Sekertaris Jenderal DPD dibawah pengawasan Panitia Urusan Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk Pasal 249 saya sebutkan disini yang berhubungan dengan sistematika penyampaian laporan yaitu Pasal 249 Ayat 3, menyampaikan laporan kinerja dalam sidang paripurna DPD yang khusus diadakan untuk itu. Jadi disini sudah jelas. 25


Jadi kata-kata pemeriksaan disini ini ya, ini mohon maaf untuk bisa diperhalus, mungkin ini salah ketik saja, mungkin saya yakin ini BK salah ketik saja. Itu satu. Nanti akan saya serahkan konkritnya seperti saudara saya dari Kalimantan Barat. Kedua, Pasal 55, Pasal 55 ini pemberhentian pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 2 dilakukan sebagai berikut; a) diusulkan lebih dari 1/3 jumlah anggota yang terdiri atasa paling sedikit separuh dari jumlah anggota diwilayah yang sama dengan pimpinan yang bersangkutan dan disampaika kepada Panitia Musyawarah untuk diagendakan dalam sidang paripurna. Ini juga mungkin salah ketik juga. Ini ada suatu pengklusteran antara anggota DPD dengan wilayah. Mestinya kalau sudah masuk ke Tatib itu bahasa wilayah khusus untuk Pasal 5 Ayat ini mohon ditinjau lagi. Jadi saya bingung sekali kalau 1/3 dari anggota, Pak Cholid kalau mau dijadikan pimpinan ini, ini bisa gampang saja ini Pak Cholid, untuk diajukan. Ini sangat bahaya sekali karena ini, satu, ini tidak menunjukan kebersamaan di anggota DPD, masih menelorkan pengklusteran. Padahal kalau sudah namanya ke anggota DPD ini lembaga DPD RI yang wajib kita junjung tinggi bukan daerah masing-masing. Walaupun poksi kita, tugas dan wewenang kita sesuai dengan Undang-Undang Dasar '45 dan MD3 yang ada kita membantu daerah. Itu saja pimpinan. Jadi saya ulangi lagi, rumusan Pasal 89 Ayat 9 rancangan Tatib bahasa pemeriksaan ini saya mohon ditinjau kembali. Dan saya setuju pimpinan, sebagai rasa kehormatan tanpa mengesampingkan permasalahan-permasalahan lain ini Tatib bisa disahkan dengan catatan aspirasi secara konkrit dari teman-teman secara tertulis. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 50. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Sebentar dulu, semua dapat. Silakan Pak Cholid. Habis itu Ibu dibelakang. 51. PEMBICARA : H. CHOLID MAHMUD, ST., MT. (DI YOGYAKARTA) Terima kasih pimpinan. Saya usulkan 2 alternatif, pertama Tatib ini kita sahkan hari ini dengan apa adanya. Kemudian hal-hal yang memang perlu diubah toh ada mekanisme untuk pengusulan perubahan Tatib. Artinya itu tidak akan hilang begitu. Yang kedua, alternatif kedua kita tunda Tatib ini disahkan untuk diberi lagi waktu. Ini alternatif kedua ya. Bagi yang masih mau mendiskusikan substansi. Karena sebenarnya proses kita menyusun Tatib bahkan memberikan masukan substansial itu sudah kelewat jauh, kelewat lama, begitu. Jadi kalau di paripurna ini kita masih mau diskusi substansi lagi, ini saya kira ya kita pilih saja apakah mau disahkan sekarang yang mengusulkan substansi perubahan silakan diubah melalui mekanisme perubahan Tatib, dan itu ada ruangnya. Atau kita tidak usah sahkan Tatib ini sampai semua substansi kita sepakati entah sampai kapan. Saya cenderung untuk yang pertama, sahkan hari ini, kemudian yang ingin perubahan substansi silakan diusulkan melalui mekanisme perubahan substansi Tatib. Terima kasih. 52. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, Ibu, silakan Ibu Pendeta

26


53. PEMBICARA : Pdt. DR. SILVIANA HENDRIETE PANDEGIROT, M.Th. (SULTENG) Saya hanya mengusulkan pimpinan dan teman-teman semuanya atas nama BK, dari tahun lalu kami mengirim menyurat kepada personal untuk mengajukan perubahanperubahan pada Tatib, iya kan. Setelah kami berusaha semaksimal mungkin di BK dan saatnya, sekiranya pada saat ini harus disahkan banyak masukan-masukan lagi. Saya mohon pimpinan kiranya disahkan ini. Adapun masukan-masukan yang ada pada hari ini kita akan bicarakan lagi di BK untuk sidang paripurna selanjutnya. Terima kasih. 54. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik ada lagi? Pak Farok dulu ya. 55. PEMBICARA : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (NTB) Terima kasih pimpinan dan forum yang saya hormati. Ada beberapa ketikan atau redaksional saja. Pertama pada Pasal 109 saya sudah pernah usulkan untuk menghapus kata konsultasi, pertemuan konsultasi, karena itu nanti tidak sejalan dengan Pasal 240. Pertemuan konsultasi itu sudah diatur disana. Jadi situ minta, saya sekali lagi saya sudah pernah sampaikan ini, tapi mungkin tidak tahu alasannya apa tapi ini minta dihapuskan. PAP itu. Kemudian kedua, ini tolong dipertimbangkan disini menggunakan kata pada bagian kedua Bab 10, keputusan berdasarkan mufakat. Saya coba-coba cari keputusan berdasarkan mufakat atau musyawarah? Nah itu kalau musyawarah, kok disini mufakat, begitu. Kemudian yang ketiga, pada Pasal 256 Bagian kelima pusat pengkaji. Saya rasa maksudnya pengkajian ini. Tapi yang menarik disini dan pengawasan. Persoalannya, apakah lembaga yang disebut dengan supporting ini boleh melakukan pengawasan atau tidak. Pengawasan itu punya anggota. Jadi saya pikir kenapa di Ayat 3-nya, nah Ayat 3-nya beda dengan judul diatas itu. 256 Ayat 3, sekretariat jenderal menyediakan sarana, prasarana untuk kelancaran tugas pusat informasi dan pengkajian anggaran. Loh kok beda dengan Bapaknya diatas itu. Ini mungkin salah ketik saja. Saya lebih cnderung ini kalau salah ketik tidak usah ini, perbaiki saja, gunakan nama apakah pusat pengkajian dan informasi atau pusat informasi. Tapi jangan gunakan kata pengawasan, karena itu wewenangnya anggota. Hal yang serupa pada tyetangganya 225. Prinsip tetap Law Center, tapi disana disebut pusat perancangan. Sedangkan perancangan itu kewenangannya anggota PPUU, begitu. Sebaiknya lembaga-lembaga supporting itu cukup pengkajian. Jadi supaya 2 ini saya menyarankan ya penyesuaian nama saja, apakah informasinya dulu atau pengkajian dulu. Tapi yang satu pengkajian dan informasi hukum, satu pengkajian dan informasi budget anggaran. Kemudian terkait dengan usulan tadi Pak Ketua dan forum, saya hanya menambah sedikit usulannya Pak Cholid. Jadi ada dua sifat ini usulan. Ada yang substansial yang memerlukan pembahasan yang diusulkan oleh saudara kita Ibu Erma, bagus sekali itu. Kemudian juga yang dipertanyakan oleh Ibu dari Jambi, Ibu Elviana. Saya jelaskan begitu, itu penterjemahan dari kata otonomi. Didalam Pasal 224 itu ada kata otonomi. Otonomi itu melahirkan sekian puluh ....(tidak jelas). Jadi disini bukan menambah, tapi itu memang sudah, dan kedua tidak bertentangan tetapi akan menjadi suatu konvensi nanti itu akan dilakukan. Kalu memang bertentangan maka akan cacat hukum dengan sendirinya, tidak perlu kita khawatir soal itu. Nah, karena ada dua ini saya mengusulkan ini perubahan bukan adendum, jadi tidak bisa pasal perpasal, di ketok, kecuali ada kesalahan-kesalahan 27


redaksional dan nama tadi, sedangkan yang lain dicatat dan langsung dibahas pada masa sidang berikut. Terima kasih. 56. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Saya rasa yang lain dulu ya. Sudah paham itu maksudnya, biar cepat kita. Pak Fatwa yang terakhir katanya, sudah janji. Silakan 57. PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH. (KALSEL) Pak Sofwat Hadi Pak. Terima kasih. Menanggapi junior dululah, karena beliau suhu saya, cuma satu yang saya tidak berani. Tadi oleh Pak Cholid diputuskan atau ditunda. Selama ini yang timbul pertanyaan bagi saya adalah kapan selesainya suatu tugas yang dilaksanakan oleh alat kelengkapan? Seingat saya kalau alat kelengkapan sudah menyampaikan laporan di paripurna ini berarti sudah selesai tugasnya dan diserahkan kepada anggota kita semua. Anggota juga tidak ada lagi yang mewakili BK, tidak ada lagi yang mewakili komite, semuanya mewakili provinsi. Lihat saja duduknya saja diatur secara provinsi. Kalau di DPR berdasarkan fraksi. Jadi kalau misalnya ini diputuskan ditunda, ya kita ucapkan terima kasih atas kerja BK. Kalau memang mau ada yang melanjutkan dibentuklah Pansus. Itu resikonya kalau memang mau ditunda. Dan tidak salah kalau memang mau dibuat Pansus, karena ternyata hasil BK sudah dilaporkan dan saya kira mungkin BK sendiri sudah lempar handuk angkat tangan kalau dikembalikan lagi ke BK. Tapi walaupun bagaimana DPD ini harus berjalan dengan aturan yang ada kepastian hukum. Saya ambil contoh alat kelengkapan diputuskan oleh paripurna, keanggotan Panmus diputuskan oleh paripurna, dan semua alat kelengkapan pasti begitu bunyinya dan bersifat tetap, tetap masa jabatannya tetap keanggotaannya. Jadi kalau misalnya Panmus itu bisa diganti-ganti, diganti "wah saya berhalangan sudah nanti telepon Pak Habib nanti tolong wakili saya". Kalau misalnya Pak Habib itu sama dengan saya, kalau berbeda kan bisa kacau sidang di Panmus itu. Jadi buat apa diputuskan di paripurna kalau tidak mengikat keputusannya. Kalau itu mau diberlakukan berlakukan kepada semua komite, berlakukan kepada semua alat kelengkapan, bisa mewakili semua juga prosesnya melalui perwakilan provinsi. Jadi saya mohon keanggotaan Panmus ini bersifat tetap tidak bisa diganti kecuali ada perubahan keputusan paripurna. Kemudian kedua, saya setuju saja mengenai ada pergantian pimpinan. Cuma sesuai dengan undang-undang bahwa pimpinan itu diganti meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan. Disini kok meninggal dunia hilang? Kalau begitu anggota DPD dilarang keras meninggal dan kalau meninggal dunia pun tidak boleh diberhentikan, ahli waris tetap terima gaji. Jadi tolong ini dikembalikan lagi dengan undang-undang. Kemudian mengenai prosedur pemberhentian, diusulkan oleh lebih dari 1/3. Seperti usul merubah Undang-Undang Dasar itu pasal-pasal mana yang akan diganti atau dirubah? Jadi disitu juga disebutkan siapa-siapa saja yang diganti, karena ini ada 3 orang. Masak sepakat ke puskesmas semuanya, sakit-sakit semuanyakan, kan tidak. Tidak mungkin, mau berunding saja kita sama-sama sakit yuk biar diganti. Jadi harus ditentukan juga. Mungkin saya hanya menambahkan bahwa diusulkan oleh lebih dari 1/3 jumlah anggota. Kemudian dilengkapi dengan nama dan alasan diberhentikan, jadi jelas. Karena alasan disini banyak alasannya, mana yang mau dipakai dan siapa orangnya. Jangan yang salahnya Pak Laode bertiganya diusulkan digantikan, kan tidak fair. Atau sebaliknya Pak Irman yang salah atau Ibu Hemas yang salah. Jadi usul saya, saya mendukung juga Ibu Erma, selama ini coba bayangkan pemilihan pimpinan kok kita sampai subuh, padahal kita harus hadir memilih pimpinan MPR. Jadi ini 28


saja disederhanakan saja. Sudah masing-masing bikin paket kemudian pilih paket langsung terpilih. Jadi dua tahapan, siapa paket yang terpilih, kemudian siapa ketuanya, tidak panjang lebar begitu. Dan saya perhatikan juga yang diatas bertiga ini selama kampanye bertiga terus, jadi satu paket sudah, jadi silakan. Jadi tidak usah lagi perorang-perorang lagi, karena MPR, DPR perpaket, kita juga sebetulnya perpaket cuma kita sederhanakan. Jadi saya usulkan kalau memang mau ditunda kita bentuk Pansus lagi. Terima kasih 58. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik saya rasa cukup ya. Sebentar dulu, oh masih ada? Pak Fatwa katanya yang terakhir, kalau tidak Pak Fatwa. Masih ada adinda? Silakan 59. PEMBICARA : Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, kalau menurut saya ini saya terima dulu tapi itu ada catatan. Kalau nanti ditunda-tunda ini sudah 2,5; nanti setahun lagi 3,5; sudah itu 4 tahun tak selesaipun kita. Terima dengan catatan. Terima kasih 60. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik ya. Silakan Pak Bahar Ngitung. 61. PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL) Terima kasih pimpinan dan anggota dewan yang terhormat. Bagi saya kita juga harus memahami beberapa tanggapan kawan-kawan. Tetapi mengingat waktu sudah begitu lama dengan proses ini sebaiknya saya sependapat dengan kawan dengan saudara saya tadi bahwa ini diterima dengan catatan. Tidak memberlakukan dulu pasal-pasal seperti yang disampaikan Pak Farouk, oleh Pak Bambang, yang dianggap belum. Karena kalau tidak ada catatan tidak memberlakukan itu berarti berlaku. Kalau langsung diterima saja sambil menunggu ada perubahan itu satu proses. Jadi harus ada cacatan tidak memberlakukan pasal-pasal yang mana dianggap belum ideal menurut yang berpendapat seperti itu. Terima kasih pimpinan. 62. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik saya rasa terakhir Pak Fatwa ya. Oh masih ada lagi. 63. PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (DKI JAKARTA) Jadi pertama saya menyampikan apresiasi pada BK yang dalam waktu singkat akhirakhir ini telah menyelesaikan secara menyeluruh konsepnya, secara menyeluruh, meskipun masih banyak catatannya. Yang sebenarnya membikin lama ini kan masalah yang membikin panas, demam ini kan persoalan 2,5 dan 5 itu. Ini kan sudah selesai. Dan ini berkat ketuanya yang simpatik itu, yang meskipun sudah banyak cucu tetapi tetap cantik. Tapi ini tidak perlu mengundang kecurigaan karena suaminya adalah teman akrab saya dan memang Ibu Aida itu selalu menitip supaya suaminya tolonglah dipelihara jangan ikut-ikut saya. Jadi kalau menurut saya ini dua opsi bisa, tapi bukan opsi yang seperti dikemukakan Pak Cholid, tetapi opsi yang dikemukakan oleh Pak Sofwat. Opsi pertama ya kita kembalikan 29


kepada BK, Insya Allah tidak lama, sebab yang bikin panas dingin itu sudah tidak ada. Opsi yang kedua memang ada benarnya kalau dibentuk Pansus. Kalau di DPR itu selalu Pansus yang menyelesaikan masalah tata tertib, karena itu memang sangat-sangat luas cakupannya, komprehensif sekali. Kalau dikembalikan kepada BK memang berputar-putar diantara 17 itu dan itupun ya belum selalu lengkap. Tapi kalau, karena komprehensif sekali mencakup menyeluruh, itu memang yang demikian itu dibentuk Pansus. Maka saya juga menyampaikan sedikit catatan ya, saya ingin mengusulkan di dalam Undang-Undang MD3 itu yang menyebutkan bahwa anggota DPD berdomisili di daerah pemilihan dan mempunyai kantor di daerah sebaiknya itu diurailah sedikit, sebaiknya diurai supaya jelas. Karena kalau ditingkat pusat ini sebenarnya ini sudah bagus kita, posisi kita dipusat ini sudah bagus, tetapi di daerah-daerah itu masih compang-camping posisi kita. Ini perlu didudukan masalahnya baik tertulis didalam Tatib maupun dengan pendekatanpendekatan. Yang kedua mengenai hak protokoler. Ini patut disyukuri bahwa kalau kita ini merasa sangat rendah didalam soal wewenang dan tidak mudah untuk menyempurnakan menyangkut amandemen Undang-undang Dasar, tapi kalau hak protokoler itu kita sudah mendapatkan persamaan yang sungguh bagus sekali. Tidak ada perbedaan antara kelembagaan-kelembagaan negara di dalam soal protokoler. Ini juga kalau ditingkat pusat sudah beres semua, sudah bagus, sudah rapih jalih begitu ya. Tapi kalau untuk di daerah-daerah kasihan posisi kita di daerah-daerah itu. Mungkin kalau di Ibukota Jakarta saya melihat kalau sikap pemerintah daerah, gubernur, karena mungkin dekat dengan pemerintah pusat itu masih baik. Kemudian mengenai hak anggota. Seperti diketahui bahwa, terutama didalam berhubungan keluar kita ini posisi perorangan ada hak-hak yang melekat pada kita, terlepas dari institusi ada hak-hak yang diperjuangkan harus bersama institusi. Didalam salah satu Pasal 17 disini, didalam menggunakan hak ini saya lihat masih harus, maaf (batuk), dapat disampaikan melalui Sekretaris Jenderal. Saya kira ini kurang tepat, karena Sekretariat Jenderal itu adalah lain polisinya. Jadi ini harus, ya bisa langsung anggota itu, tetapi tentunya etikanya tembusan kepada pimpinan. Kalau Sekretaris Jenderal itu kan sudah sampai kepada pimpinan itu inklusif sudah Sekretaris Jenderal yang selalu mendampingi. Saya kira itu beberapa hal. Tapi ijinkan juga pada kesempatan ini saya ingin mendapatkan klarifikasi atau mohon barangkali dibetulkan. Dalam beberapa waktu terakhir ini rupanya beredar BBM-BBM. Baru kemarin saya ditunjukan salah seorang teman BBM, tapi sayangnya mencantumkan nama saya yang sebenarnya saya baru tahu. Baru tahu itu. Sehingga baru kemarin ini saya buka. Saya buka agenda ini. Biasanya karena sesuatu yang normatif saya taruh saja. Jadi di dalam agenda kita ini ada salah cetak. Saya anggap saja salah cetak, tidak mungkin kesengajaan. Bahwa di sini pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2009-2014 itu ada 5. Mestinya 3. Jadi ini pasti salah cetak. Sebab itu berbeda kepemimpinan di DPD, di DPR, ini berbeda dengan kepemimpinan misalnya di BPK, MA. Itu kan memang ketua, wakil ketua, anggota, lalu sekjen. Tapi kalau di sini di parlemen itu mesti anggota dulu baru sekretariat jenderal. Sekretariat jenderal itu unsur pendukung. Nah sekaligus saya mengusulkan bahwa di dalam kolom nanti sekretariat jenderal ini DPD dilengkapilah dengan informasi yang panjang. Jadi kepala-kepala biro itu kita sangat butuhkan ada didalamnya. Alamatnya di sini kepala-kepala biro, bahkan sampai kepala bagian. Jadi jangan semuanya kita pusing, terlalu memusingkan sekjen/wakil sekjen. Karena anggota juga bisa dengan mudah berkomunikasi dengan humasnya, dengan langsung kepala pusdiknya, kepala biro, kepala bagian. Anggota itu supaya enak, lancar. Saya kira itu dan saya harapkan bahwa ditunda saja. Karena kalau ini pengesahannya, karena kalau disahkan juga sekarang itu repot lagi membongkarnya. Dan memang menurut tatib bahwa 25% anggota bisa mengusulkan untuk perubahan. 25% itu kira-kira 33 anggota. 30


Tadi sudah ada 21. Jadi tinggal ditambah yang mengusulkan lagi itu bisa berubah jadi lebih baik kita tunda saja. Insya Allah tidak lama. Apakah itu dikembalikan kepada BK kembali lalu mengundang orang yang mempunyai catatan-catatan itu. Saya juga pernah kirim surat tapi terlambat rupanya. Kirim surat, tidak sempat saya diundang. Itu saya kira yang paling ringkas. Alternatif kedua kalau mau yang lebih komprehensif ya seperti usul Pak Sofwat itu ya Pansus. Ya terserah saja. Terima kasih. Wassalamu’alaikum. 64. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik Bapak-Ibu sekalian, pada kesempatan ini hadir peserta pelatihan keprotokolan aparatur daerah seprovinsi Kepulauan Riau yang dipimpin oleh Asisten III Pak Said Agil. Terima kasih. Silakan Bu Elvi ya, nanti BK terakhir. 65. PEMBICARA : Dra. Hj. ELVIANA, M.Si. (JAMBI) Terima kasih pimpinan. Bapak-Ibu pimpinan yang saya hormati. Di awal tadi kan kita sudah sampaikan apresiasi kepada BK. Dan paripurna ini memang tanggung untuk menyatakan pendapat pimpinan. Jadi walaupun ada tertulis/tak tertulis, paripurna adalah panggung untuk menyatakan pendapat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju dengan pendapat Pak Sofwat kalau digiring ke Pansus. Karena pertimbangan, mungkin ini pendapat pribadi saya, Badan Kehormatan kan tugasnya hanya fokus ini pimpinan. Sementara tatib ini kan memandu, memandu kerja DPD di lapangan. Terus terang saya terhadap Uraian Pasal 224 Ayat 1 poin b itu pimpinan, DPD mempunyai tugas dan wewenang. Pertimbangan yang kita berikan ke DPR itu dibatasi undang-undangnya, hanya terhadap APBN dan Undang-Undang tentang pajak, Pendidikan dan Agama. Sekarang silakan kita bongkar berapa banyak undang-undang kita buat lari dari Pasal 224 ayat d ini pimpinan. Mari kita bahas bersama. Itu kan pendapat/pandangan saya yang sampaikan resmi di paripurna. Yang kedua pimpinan, dalam melakukan tugas di lapangan sebenarnya UndangUndang MD3 ini kan sudah memandu kita di Pasal 224 Ayat 2 itu, bahwa kita bisa melakukan rapat dengan DPRD, dengan masyarakat juga. Tetapi dalam tatib hal ini tidak diatur pimpinan. Ada 4 pasal mengatur tentang itu, tapi semuanya mengatur tentang Alkel (Alat Kelengkapan) bukan tatib yang mengatur tentang bagaimana model kita rapat di lapangan, pimpinan. Oleh sebab itu sekali lagi saya mohon kepada tim penyusunnya nanti. 66. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Di halaman berapa itu Ibu Elvi? Di halaman berapa itu yang soal anggota itu? Pasal 224, halaman 92 itu? Tidak ada. 67. PEMBICARA : Dra. Hj. ELVIANA, M.Si. (JAMBI) Undang-Undang MD3 Pimpinan, Ayat 2. Pasal 224 Ayat 2. 68. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Oke. Silakan. 31


69. PEMBICARA : Dra. Hj. ELVIANA, M.Si. (JAMBI) Oleh sebab itu pimpinan, saya berpikiran sama dengan Pak Fatwa lebih bagus mungkin kita beri timing, kita serahkan ke Pansus, kita susun kembali, kita undang ahli-ahli yang paham menterjemahkan Undang-Undang MD3 ini, sehingga kita ke depan tidak salah. Dan saya ingin ke depan kita lebih fokus. Saya beri contoh satu pimpinan. Ketika guru-guru agama di Jambi memberikan masukan kepada saya semua kabupaten tentang leletnya sertifikasi di Departemen Agama. Lalu saya sampaikan secara internal kepada kepala sekretariat waktu itu. “Ibu Elvi harus ajukan dulu ke komisi, nanti komisi di bawa ke Panmus.” Saya pikir itu kan harus diatur. Apakah benar seperti itu alurnya? Sementara gejolak msayarakat ingin tindakan dari DPD itu mendesak terus pimpinan. Oleh sebab itu tatib pasal yang khusus mengatur Pasal 224 Ayat 2ini bagi saya adalah sebuah keniscayaan pimpinan. Oleh sebab itu saya setuju pendapat terdahulu menyerahkan ini kepada Pansus. Demikian pimpinan. Mohon maaf. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 70. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Ibu Hairiah dulu deh. 71. PEMBICARA : Hj. HAIRIAH, SH., MH. (WAKIL KETUA PPUU) Terima kasih pimpinan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati dan juga para anggota. Saya menghargai pendapat para anggota. Nah tadi ada yang mengusulkan Pansus. Saya secara pribadi mungkin lebih memikirkan bahwa kita telah melakukan Pansus. Pada awal-awalnya tatib ini kan dibentuk dengan Pansus. Kemudian mekanisme itu dikembalikan kepada BK. Kemudian oleh BK kami harmonisasi dengan PPUU. Kemudian dikembalikan lagi ke BK. Kemudian BK memperbaiki dengan mengundang pimpinan komite dan alat kelengkapan. Nah menurut kami ini sudah melalui proses yang begitu panjang, pimpinan. Sudah hampir 2 tahun. Saya mendukung apa yang dikatakan Pak Cholid. Kita sahkan saja Tatib ini dengan catatan masukan-masukan dari teman-teman mengenai pasal-pasal yang dimungkinkan untuk dirubah atau didiskusikan. Dan itu kewenangannya dikembalikan kepada BK. Jadi kita tidak terkengkang dengan tatib ini, begitu. Saya secara pribadi sangat prihatin dengan Tatib ini yang belum-belum saja disahkan. Jadi saya berpikir tadi juga mendukung pendapat dari teman-teman bahwa pasal-pasal yang krusial yang disampaikan oleh teman-teman sebagai catatan itu akan dibicarakan kembali di BK. Dan juga kami minta kalau bisa hari ini tatib juga disahkan. Karena kami harap bahwa usulan-usulan itu tidak mengekang pengesahan tatib pada hari ini. Demikian pimpinan. Terima kasih. 72. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Ibu Istibsyaroh silakan. 73. PEMBICARA : Prof. Dr. Dra. Hj. ISTIBSYAROH, SH., MA. (JAWA TIMUR) Terima kasih pimpinan. 32


Tentang tatib ini dulu pernah dibahas oleh BK. Habis itu kemudian oleh tim 15 orang termasuk saya di situ sendiri yang perempuan waktu itu. Kemudian apa namanya waktu itu tidak tahulah. Setelah itu kemudian kembali ke BK lagi. Kemudian sekarang maunya Pansus lagi. Saya tidak mengatakan apakah harus Pansus dan tidak Pansus. Yang jelas kita nanti akan garap masalah tata tertib bersama dengan DPR. Sehingga tata tertib kita harus segera selseai, terserah nanti bagaimana. Umpama dibuat Pansus juga harus segera selesai, begitu maksudnya. Karena apa? Karena nanti kita harus bersama dengan tetangga kita tata tertib bersama. Itu saja sementara. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 74. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Silakan, Pak Alirman Sori. 75. PEMBICARA : ALIRMAN SORI, S.H., M.Hum., M.M. (SUMBAR) Terima kasih pimpinan. Saya kira sudah waktunya BK untuk bicara. Saya sangat bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian anggota DPD. Misalnya, ada keinginan kita rancangan Tatib ini yang dianggap belum tuntas, belum selesai secara substansi dapat kita pahami. Satu hal yang perlu saya garis bawahi sebagai anggota BK, ada yang mengatakan kami terlambat menyampaikan. Saya kira itu sebuah alasan yang sulit bisa kita terima. Semuanya ada di meja Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Berkali-kali BK sampaikan. Malah kita mengundang secara resmi ke BK, baik secara personal maupun secara alat kelengkapan. Itu sudah kita berikan ruang keadilan untuk bicara di situ. Tetapi panggung itu tidak dipergunakan secara baik dan secara maksimal. Catatan pertama adalah misalnya ada keinginan untuk membawa apakah ini disahkan atau tidak disahkan. Kalau disahkan, ada catatan. Kemudian ada keinginan untuk membentuk Pansus. Saya kira perlu pertimbangan yang matang. Pertama, kalau ketika kita melihat di rumusan Pasal 246 Undang-Undang No. 27/2009 ini tentang MD3, di Ayat 2 dengan tegas dikatakan di situ, selain tugas sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 di atas, Badan Kehormatan itu melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPD tentang Tata Tertib dan Kode Etik. Apakah keberadaan Pansus pas untuk ini? Karena, secara lex spesialis di pasal ini jelas kalau memang ada penyempurnaan Tatib dan Kode Etik, itu menjadi wilayah tugasnya Badan Kehormatan. Tetapi kalau policy politic DPD hari ini, rapat hari ini menggiring ke Pansus, ya itu memang hak kita semua. Tetapi apakah kita harus bertentangan dengan aturan ini? Berbeda halnya dengan DPR. Coba lihat rumusan Pasal 127 yang juga Ayat 2, kepada Badan Kehormatannya hanya diberi wewenang untuk melakukan evaluasi tentang Kode Etik saja, tidak termasuk peraturan Tata Tertib. Sementara, di Pasal 246 di kita ini di MD3 itu include, evaluasi penyempurnaan Tata Tertib dan Kode Etik. Nah, apa yang disampaikan Ibu Hairiah misalnya termasuk yang lain, ini kan sudah dibawa dulu ke arena Pansus dan itu sudah dilaporkan di sipur ini. Setelah itu keputusan politiknya dikembalikan ke Badan Kehormatan. Badan Kehormatan mencoba merumuskan lagi, dipanggil semua menyampaikan pendapat secara tertulis dan secara lisan. Saya kira sangat luar biasa. Kalau ingin mengatakan sipur ini adalah semuanya panggung kita, saya kira sah-sah saja. Tapi kita harus menyadari bahwa kesempatan itu sudah diberikan kepada 132 anggota DPD, termasuk pimpinan, termasuk sekjen pun diberi hak untuk itu, dan itu sudah berulang kali kita lakukan. Nah, tentunya menurut saya menyarankan pimpinan, Tatib ini kita sahkan hari ini. Kalau memang ada keinginan teman-teman yang ingin melakukan perubahan secara materi dan 33


substansinya, silakan saja tempuh jalur mekanisme yang ada di Tatib ini, di aturan perundang-undangan yang ada. Jadi tidak membatalkan, tidak menganulir, tidak menundanunda lagi untuk pengesahan Tatib. Saya kira itu penting, kebijakan politik itu harus penting kita lakukan hari ini supaya tidak banci. Dan saya orang yang paling tidak setuju kalau ini ditunda lagi pengesahannya. Ini sudah luar biasa, apalagi di Pansus-kan. Saya kira demikian. Terima kasih. 76. PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, S.E., M.M. (KETUA BADAN KEHORMATAN) Pak pimpinan. 77. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI) Silakan, Ibu. 78. PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, S.E., M.M. (KETUA BADAN KEHORMATAN) Aaya ingin sedikit. Begini ya, kita, saya juga seperti dengan Pak Alirman, ahli hukum kita ini, bahwa bagaimana kiranya Tatib ini disahkan dulu karena ini kan learning proccess. Penyempurnaannya itu karena kami juga melihat usulan-usulan itu tidak bertentangan dengan hal-hal yang ada di sini. Karena kami juga sebagai Badan Kehormatan ibaratnya perempuan mau melahirkan tidak lahir-lahir, sudah hamil besar, sudah ini, tahan lagi, tidak lahir lagi. Di mana rasa kehormatan kami? Badan Kehormatan sudah tidak ada kehormatannya Pak kalau demikian. Jadi dengan segala kerendahan hati mohon supaya ini disahkan dulu dan pendapatpendapat Pak Fatwa, Ibu Elvi dan lain-lain kita juga sudah memberikan, kita paham, sibuk, banyak rapat sana-sini sehingga baru masuk lagi yang terakhir ini tadi, misalnya Bu Elvi, tetapi itu adalah penyempurnaannya. Itu saja, demi kehormatan kami sebagai anggota Badan Kehormatan. Terima kasih. 79. PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (DKI JAKARTA) Saya usul jalan tengah saja bahwa tidak enak kalau dalam waktu dekat itu bongkarpasang. Dan memang kenyataannya realitasnya, ya ini mohon maaflah kalau ada memang yang terlambat. Tapi kan kita anggota ini tidak bisa dipaksa-paksakan juga. Kemampuannya beda-beda, waktunya juga beda-beda, tapi haknya tidak boleh disingkirkan. Jadi menurut saya kita dengan segala hormat kepada Badan Kehormatan ini diberikan saja waktu. Jadi saya cabut usul saya yang soal Pansus itu, saya cabut ya. Jadi diberikan saja waktu tiga bulan, tidak lama itu tiga bulan itu. Tapi, materinya karena banyak yang bersifat substansial tadi, bukan sekadar kalimat ya. Terima kasih. 80. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Pak Sumino, tolong dibantu ya diarahkan supaya kita jangan melebar. 81. PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA) Terima kasih saudara pimpinan. 34


Menurut hemat saya silihat dari sejarah pembahasan Tatib ini, hari ini kita mestinya sudah sampai pada pintu gerbang untuk kita mengesahkan, satu. Yang kedua, saya selaku anggota PPUU ikut menjamin Tatib ini tidak bertentangan dengan aturan-aturan lainnya, karena di dalam PPUU ini sudah diharmonisasikan dengan sangat cermat. Yang ketiga, bahwa ada usulan-usulan baru saya pikir layak diperhatikan. Perbaikan daripada Tatib ini, Tatib kan bersifat dinamis. Dan dalam pasal hak daripada BK sudah mewadahi, menampung kedinamisan yang mungkin terjadi di dalam penyempurnaan-penyempurnaan Tatib itu. Oleh karena itu yang keempat usul saya, dengan memperhatikan seluruh masukan-masukan pada hari ini, Tatib ini layak kita sahkan untuk mengejar pekerjaan-pekerjaan besar yang berada di balik kepentingan Tatib ini. Penyempurnaan-penyempurnaan kita serahkan kepada BK dengan memperhatikan seluruh masukan ini. Bahwa nanti kalau dalam BK melihat bahwa masih dibutuhkan penyempurnaan yang sangat berat, tidak dapat dilakukan BK, BK bisa mengusulkan kepada paripurna bentuk Pansus baru, kan begitu Terima kasih. 82. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, Bapak-Ibu sekalian, coba saya simpulkan. Saya rasa waktu juga yang membatasi kita. Saya sudah tangkap semuanya ya. Pertama, prinsipnya begini, bahwasa kita semua sepakat dalam apa yang telah dilakukan oleh BK selama ini, disamping dengan berbagai catatan banyak juga kemajuan yang harus bisa segera kita aplikasikan. Beberapa hal yang ini tentu tidak bisa secara detail saya sebutkan pada kesempatan ini. Tetapi dengan posisi BK yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Alirman Sori adalah lex spesialis, dan kita memercayai BK adalah wakil-wakil kita, dewa-dewa yang ada di DPD itu, kita berikan kepercayaan penuh dengan tanggung jawab untuk bisa menyempurnakan beberapa hal yang tadi diinginkan supaya lebih mengartikulasikan kepentingan kita semua. Saya rasa bisa diakomodasi ya apa yang disampaikan oleh Bu Elvi tadi, bagaimana bentuknya, kemudian bagaimana bentuk yang lain-lain dan sebagainya. Apalagi perubahan kalimat yang tadi mengganggu soal pemeriksaan, ya dengan lapang dada. Karena tadi dari awal kan kita kan kekompakan, kebersamaan ya, meningkatkan kualitas kita. Toh, kita sudah dinilai publik dengan posisi kita yang jauh lebih baik. Itu kan menandakan. Nah, semangat itu yang kita bawa dan kita serahkan ke BK, dan mari kita sempurnakan lewat mekanisme yang telah disepakati. Pokoknya tidak ada hal-hal yang menimbulkan instabilitas. Tidak ada. Jadi murni hanya untuk perbaikan yang lebih baik. Itu saja. Kan itu yang kita sepakati ya, mana yang terbaik kita sempurnakan. Apakah Bapak-Ibu sekalian dengan. Ya silakan. 83. PEMBICARA : Drs. H. ABDURACHMAN LAHABATO (MALUKU UTARA) Saya salah satu di antara anggota BK yang cukup lelah memang, karena sampai jam 1 dini hari mengutak-atik kata Tatib ini. Memang tidak ada yang sempurna karena itu kami juga dengan segala kerendahan hati menerima sekian usulan-usulan. Tetapi kami juga berharap agar hari ini bisa disahkan tentu dengan catatan. Catatannya belum diberlakukan beberapa yang mungkin perlu disempurnakan. Jadi harus ada ketegasan di sini. Karena kalau disahkan hari ini tentu secara komprehensif akan berlaku. Kalau diberi catatan, catatan yang mana-mana, itu saja. 84. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, ini kan ada rapat. Ya silakan Pak Cholid. Disempurnakan ya. 35


85. PEMBICARA : H. CHOLID MAHMUD, ST., MT. (DI YOGYAKARTA) Baik, saya kurang sependapat dengan Pak Abdurachman dalam konteks ketidakjelasan, belum memberlakukan hal-hal yang belum disepakati. Jadi saya mengusulkan bahwa semuanya disahkan, kecuali hal-hal yang sifatnya redaksional dan pengetikan tadi disempurnakan. Tetapi hal-hal yang substansi kalau memang ingin ada perubahan dengan mekanisme yang ada, itu bisa diajukan secara resmi kepada Badan Kehormatan. Sehingga tidak ada pasal yang tidak jelas mana yang belum diberlakukan. Jadi semuanya berlaku. Kalau ada yang menginginkan perubahan, ada ruang dengan tidak sulit untuk melakukan perubahan. Saya kira demikian. Terima kasih. 86. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, ya. Saya rasa itu fair enough ya. Jadi kalau begitu teman-teman sekalian, mari kita meningkatkan kinerja kita bersama. Ini tahun ini tahun kerja. Tahun politiknya tahun 2013 – 2014. Ya mari kita konsentrasi untuk membangun DPD ini lebih baik lagi ke depan. Baik, kalau begitu dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim kita putuskan keputusan BK dengan catatan, dengan ada berbagai perubahan yang nanti kita uraikan, dan dilakukan di BK melalui mekanisme yang telah kita atur secara bersama. Bisa kita sepakati? 87. PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (DKI JAKARTA) Bukan hanya redaksional, tapi yang substansi itu ya termasuk. Bukan hanya redaksional. 88. PEMBICARA : KH. M. SYIBLI SAHABUDDIN, S.Ag, M.Ag. (SULBAR) Pimpinan, B-126 89. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Silakan, Pak Kyai. 90. PEMBICARA : KH. M. SYIBLI SAHABUDDIN, S.Ag, M.Ag. (SULBAR) Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mau menyampaikan satu hal bahwa menurut pengetahuan saya belum pernah ada putusan yang menggunakan pakai ala, apalagi Tata Tertib seperti ini di sebuah lembaga tinggi negara itu keputusan ada catatan-catatannya. Kok, kayaknya saya rasa lucu itu loh Pak Ketua, itu yang pertama. Yang kedua, saya menghargai usulan teman-teman tadi apabila akan ada perubahan. Kalau bisa saya usulkan janganlah kita lagi mempersulit sesuatu yang sebenarnya sudah mudah kita sepakati bersama-sama. Persoalan substansi sebagaimana disampaikan Pak Cholid tetap akan kita tempuh perubahan lewat mekanisme Badan Kehormatan. Tetapi putusan ini disahkan pada hari ini tanpa embel-embel catatan, begitu loh. Kita dapat terima semuanya ini tanpa harus ada catat-catatannya dan sebagainya kecuali koma, titik dan sebagainya itu okelah tidak ada masalah, tapi persoalan substansi kita harus sepakati. Sehingga jangan menimbulkan keraguan diantara kita semuanya. Besok-besok kalau ada perubahan kita tempuh jalur Badan Kehormatan. 36


Terima kasih Ketua. 91. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Silakan Pak Fatwa. 92. PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (DKI JAKARTA) Saya kira tidak bisa dipaksakan begitu, tidak bisa dipaksakan begitu, karena memang ada hal yang suka ya dianggap prinsipil. Kenapa harus dipaksakan? Kan tidak ada yang mendesak kita. Yang terlalu mendesak sekarang kita ini untuk hal-hal yang tadi memang substansial itu tidak ada yang mendesak kita. Katakanlah itu masalah tadi yang dikemukakan oleh Ibu Erma kan toh waktunya masih lama sekali, tidak ada. Tapi buat apa mesti main bongkar-bongkar kalau memang masih ada ruang untuk menyempurnakan. Termasuk tadi yang saya kemukakan itu anggota lewat sekjen itu tidak sesuai dengan undang-undang. Jadi yang begitu itu ya masa diloloskan. Jadi jangan lantas kita dipaksakan untuk kehormatan apa itu, tidak begitu. Tetap kita menghormati tetapi dihormatilah hal-hal yang memang ya harus diperbaiki. Kan apalah susahnya, ruginya kita ini kalau mau memperbaiki untuk kesempurnaan. Ini persoalan internal kita. 93. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Jadi Bapak-Ibu sekalian, dengan spirit tadi itu saya rasa sudah kita paham semua. Ini biasa ini kita lakukan dan juga dimanapun di lembaga dewan. Jadi penyempurnaan itu sebagai bagian daripada keputusan. Kan keputusan itu kan nanti kalau sudah sempurna baru ditandatangani. Jadi untuk menghemat waktu kita, baiklah ini kita putuskan. 94. PEMBICARA : Dra. Hj. ELVIANA, M.Si. (JAMBI) Pimpinan, ijin sekali lagi pimpinan. Terima kasih pimpinan. Saya sekali lagi setuju saja kalau ditetapkan diputuskan. Tetapi ada tidak keputusan ditetapkan? Kalau ditetapkan itu berarti kita jalan dengan aturan ini. Namun ada pasal sekali lagi Pasal 182 misalnya. Di situ diatur rapat dengar pendapat antara kelompok, anggota komite, Panitia Perancang Undang-Undang, tidak ada sedikitpun disebutkan rapat anggota seperti yang jabaran Pasal 224 Ayat 2 itu pimpinan. Satu. Yang kedua, tidak juga dikatakan bagaimana model kami rapat dengan masyarakat. Sehingga setahun ini kalau ada seperti, saya kan sudah berikan contoh kasus tadi. Ketika saya ajukan ke sekretariat komite tempuh ini, tempuh ini. Di tatib tidak ada itu pimpinan. Jadi kalau ini diputuskan saya tidak tahu di DPD ini mekanisme celah memasukan pasal lagi. Kenapa seperti Pak Fatwa bilang, kita tidak mengatakan ini tidak sempurna, ini jelek, ini salah, tidak. Tapi ada inspirasi yang ingin kita sampaikan. Kalau dikatakan kenapa tidak selama ini? Bisa jadi inspirasi ini setelah kita mendapat pengetahuan itu kan bertambah setiap hari pimpinan. Bisa jadi ini mucul setelah saya nonton TV One tadi malam misalnya. Ketika menyaksikan Angelina Sondakh misalnya, muncul ini, begitu. Saya sampaikan hari ini, kan sah-sah saja pimpinan. Oleh sebab itu sekali lagi mengesahkan tatib yang menurut, saya berargumen berdasarkan undang-undang pimpinan, bukan berdasarkan perasaan. Kalau itu diteruskan juga saya tidak tahu apa jadinya. Demikian pimpinan.

37


95. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Saya sudah tangkap ini ya. Coba berikan saya juga ruang untuk. Masih lagi? Silakan Pak Kyai. 96. PEMBICARA : MUHAMMAD GAZALI, Lc. (RIAU) Terima kasih pimpinan. Muhammad Gazali dari Riau. Jadi begini saja pimpinan, kenapa kita bertele-tele begini? Jadi sudah nampak ini yang akan mengusulkan. Itu seperti Ibu dari Jambi, kemudian Bapak dari Kaltim, kemudian dari Kalbar. Kita akomodir. Riau juga mungkin ada. Jadi kita akomodir. Kita beri waktu, tapi waktunya tidak harus sampai 3 bulan. Ini masalah waktu, kita sepakat semuanya. Jadi 1 bulan misalnya. Atau paripurna yang akan datang sudah kita sahkan. Dan diminta kepada BK agar memanggil nama-nama tersebut. Nama-nama yang mengusulkan itu dipanggil, datang apa tidak? Kalau tidak datang paripurna yang akan datang diketok. Karena yang bersangkutan memang tidak menghargai yang namanya kesepakatan kita bersama. Jadi diakomodir, dikasih waktu tapi tidak terlalu lama. Terima kasih pimpinan. 97. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Terima kasih Pak Kyai yang telah membantu saya juga. Itu nanti yang saya arahkan. Jadi nanti kan kita sudah sepakat tadi ya. Implisit tadi kan sudah paham. Yang penting ini kita sahkan. Dengan catatan penyempurnaan. Demi perbaikan, kan begitu. Tidak apa-apa dari Kalimantan Timur, dari Jambi, dari Jakarta, dari Kalbar. 98. PEMBICARA : Drs. H. WAHIDIN ISMAIL (PAPUA BARAT) Interupsi pimpinan. Papua Barat. Hal-hal yang sangat teknis itu saya kira bisa dikategori dalam penyempurnaan. Tapi hal-hal yang substantif berparlemen saya kira itu tidak bisa diselesaikan dengan penyempurnaan. Saya ingin mengatakan seperti usulan Bu Elviana tentang kewenangan DPD. Apakah kita setuju hanya dalam pembatasan dalam konstitusi atau memang kita sudah cukup kreatif dan tidak ada (... ) dengan apa yang dilakukan dengan Tatib. Nah isu ini penting Pak Ketua. Saya kira diselesaikan saja di sini, begitu. Apa benar kita hanya berkutip di wewenang yang diberikan oleh konstitusi? Saya kira kita sepakat bahwa ini sudah cukup baik ya meskipun cukup menyibukan kita. Argumentasi Pak Farouk tadi saya kira sudah cukup memadai. Itu sudah tidak lagi menjadi alternatif saya kira dalam pembahasan Tatib ke depan. Sistem paket. Apa benar ini lebih efektif? Apa tidak juga mengkungkung hak politik dari seorang anggota dari setiap provinsi untuk menentukan calon dari provinsi yang lain. Sistim paket menghambat kita, kita senang dengan satu orang tapi tidak cocok dengan yang lain. Itu juga sebuah pertimbangan yang lain, begitu. Nah, setiap isu yang dilemparkan oleh anggota saya kira direspon saja oleh pimpinan dan ditanyakan kepada kita, seperti hak dari PURT, apakah benar memeriksa Sekjen itu sudah benar itu? Hal-hal prinsip ini kita selesaikan dalam forum yang terhormat ini sehingga kita bisa memecahkan secara utuh, penyempurnaan secara teknis itu bisa kita laksanakan. Tapi hal-hal substantif saya kira nanti kalau keluar lagi dengan kewenangan yang terbatas hanya konsitusi kita harus memberikan pendapat lagi, apa benar cuma itu kewenangan kita? Masalah kesehatan apakah kita harus 38


tinggalkan dari Komite III? Masalah kesehatan itu berhubungan langsung dengan masyarakat misalnya. Saya kira begitu pimpinan. 99. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Tadi siapa tadi yang di sebelah kanan? 100. PEMBICARA : TONNY TESAR (PAPUA) Pak Ketua, saya. 101. PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (DKI JAKARTA) Pak Wahidin tadi saya kira usul yang sangat simpel. 102. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Silakan Pak Tonny. Di sini waktu kita sudah jam 1. 103. PEMBICARA : TONNY TESAR (PAPUA) Terima kasih pimpinan. Sedikit saja. Hanya memberikan gambaran kesan yang nanti mungkin salah tangkap. Saya setuju tadi kelihatannya bahasa tubuh Pak Ketua itu sudah mau diketok saat ini. Tapi perasaan dari teman-teman yang lain juga kita harus hargai itu. Dan ini, kesan ini jangan sampai karena sudah lewat masalah 2,5 tahun terus hari ini kita paksakan harus tatib kita tetapkan. Saya kira ini juga, saya yakin sekali bahwa teman-teman apalagi Pak Ketua tidak dalam masalah ini. Tapi untuk penyempurnaan tatib ini yang lebih baik lagi, saya kira Pak Ketua dan teman-teman, kita menghargai masukan-masukan yang lain ini, tidak salah kalau kita perbaiki, kasih waktu lagi untuk perbaikan kita bersama. Saya kira ini usul yang baik. Dan Pak Ketua saya mohon maaf jangan sampai terkesan dipaksakan hari ini padahal yang lalu-lalu kita sudah berdebat terus. Terima kasih. 104. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. Silakan Pak Alirman. 105. PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (SUMBAR) Terima kasih pimpinan. Saya kira arah dari pembicaraan kita secara keseluruhan saya menangkap tatib hari ini kita sahkan kecuali hal-hal yang disampaikan di dalam forum ini baik secara lisan maupun secara tertulis itu kita akan bicarakan kemudian melalui mekanisme perubahan Tatib itu sendiri. Kan tidak ada masalah. Tetapi yang paling penting adalah ketika proses itu berjalan lalu Bu Elvi menonton TV One besok ketika tatib mau disahkan, mau dilakukan perubahan itu yang tidak mungkin. Misalnya, itu misalnya. Tadi Bu Elvi nonton tadi pagi TV One, ada teringat dia. Dia memasukan. Sementara kita mau disahkan, mau ditunda lagi. Jadi tidak ada salahnya. Semua pendapat hari ini harus kita akomodir, begitu. Tidak bermaksud kita harus memaksakan Tatib ini disahkan hari ini, karena polemiknya sudah panjang. Tapi yang 39


penting bahwa sudah ada tuntutan juga dari teman-teman bahwa tatib ini harus dilaporkan, dan ini sudah dilaporkan hari ini untuk disahkan. Soal belum sempurna ada yang sifatnya materi dan substansi itu boleh kita buka ruang, kita lakukan perbaikan. Tetapi hasil kerja BK yang hari ini harus kita sahkan. Saya kira itu penting pimpinan. Terima kasih. 106. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Silakan. 107. PEMBICARA : JACOB JACK OSPARA, S.Th., M.Th. (MALUKU) Saya menikmati betul pimpinan diskusi hari ini mengenai tata tertib yang betul-betul sangat membosankan saya. Oleh karena apa? Ini bukan sidang paripurna kali pertama kita bicara mengenai masalah tata tertib. Ini sudah keempat kali atau kelima kali kalau saya catat. Sejak saya jadi Ketua Pansus sampai dengan saat ini saya menikmati betul itu. Karena itu saya berharap pimpinan lebih bijaksana untuk mendengarkan catatan saya. Catatan yang petama, tata tertib ini sebetulnya adalah turunan atau katakanlah penjabaran lebih detail daripada Undang-Undang MD3 No. 27 Tahun 2009. Dimana dalam adagium hukum yang kita ketahui bersama bagi ahli-ahli hukum sudah jelas itu. Apa yang sudah jelas dalam aturan Undang-Undang MD3 tidak perlu diatur lagi, kecuali yang belum jelas itu diatur. Dan yang tidak jelas itulah yang kita atur dalam tata tertib. Berdasarkan itu maka Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang sistem penyusunan pembentukan perundang-undangan di negara kita yang baru, tata tertib kita yang telah kita sahkan ini dia nanti menjadi peraturan lembaga tinggi negara yang sama kualitasnya dengan undangundang yang akan dikeluarkan. Dan dia mengikat semua sekalipun sifatnya internal. Dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011. Jadi karena itu Bapak-Ibu dan saudara sekalian, saya menghimbau apa yang dikatakan oleh rekan saya Pak Alirman ini sudah sangat benar. Kita mengesahkan apa-apa yang telah kita sepakati. Apalagi dengan para pakar yang kita biayai, ahli tata negara, ahli hukum, segala macam. Mereka telah memberikan pendapatnya dan hasilnya telah kita tuangkan seperti ini. Yang sifatnya formulatif, titik-koma dan lain-lain sebagainya itu kita selesaikan. Tetapi yang subtantif, yang sudah dinormakan dalam tata tertib pada hakekatnya inilah kesempatan untuk kita sahkan. Karena kalau kita biarkan ini 2-3 bulan, 4 bulan kedepan ini nanti diberlakukan untuk siapa menggunakan tata tertib ini selanjutnya. Sudah hampir masa jabatan kita. Jadi karena itu Bapak-Ibu dan saudara sekalian saya menghimbau, pimpinan dengan tegasnya menyatakan hari ini tata tertib ini kita sahkan dengan catatan semua pendapat dan masukkan-masukkan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan anggota yang mungkin selama ini kurang memberi perhatian kepada tata tertib ini, sehingga masukan mereka yang baru masuk hari ini di sidang paripurna ini dicatat oleh Badan Kehormatan dan menjadi bahan evaluasi terus menerus untuk proses penyempurnaan diwaktu yang akan datang. Saya rasa seperti itu. Jadi kita sahkan saja tata tertib hari ini. Itu usul saya. Terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih. 108. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, silakan Pak Paulus.

40


109. PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA) Bapak-Ibu sekalian, saya pikir jangan ada kesan memaksakan tapi juga jangan ada kesan menunda-nunda begitu, jadi harus seimbang. Oleh karena itu mari kita berpikir berdasarkan aturan yang ada, pikiran-pikiran yang masuk pada hari ini dicatat dengan baik kita tuangkan melewati mekanisme yang kita miliki. Jadi jangan menunda, begitu loh. Jadi ini harus ada keseimbangan pemakaian perasa ini supaya menjadi bagus. Kita tidak memaksakan tapi juga jangan menunda, menunda, menunda dengan elemen-elemen baru, padahal elemen-elemen baru itu sudah ada ruangannya yaitu dengan perubahan-perubahan yang dituangkan di dalam kewenangan daripada BK itu. Oleh karena itu demi mengejar kita tata tertib kita bersama dengan teman-teman di sebelah, demi mengatur lebih lanjut daripada bagaimana kita berkerjasama dengan teman di sebelah, mari tata tertib ini yang kita mengatur bagian besar daripada seluruh kepentingan pekerjaan kita, kita sahkan dulu begitu. Terima kasih. 110. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik. 111. PEMBICARA : CAROLINA NUBATONIS KONDO (NTT) Pimpinan, pimpinan, terakhir pimpinan. NTT. 112. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Iya, silakan Ibu. 113. PEMBICARA : CAROLINA NUBATONIS KONDO (NTT) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Bapak-Ibu pimpinan dan teman-teman anggota DPD yang sangat terhormat dan mulia. Saya sependapat dengan Bapak Ospara bahwa sangat menikmati tapi saya tidak bosan. Itu saja bedanya. Marilah kita ini ada dua pendapat mengesahkan dengan tanpa catatan dan mengesahkan dengan catatan. Kalau boleh saya katakan baiklah sidang paripurna yang berbahagia ini kita sudah mendengar dan kita sudah merangkum semua pendapat-pendapat dari kita semua. Oleh karena itu baik lah kita sahkan sudah tanpa catatan sudah direkam dan disahkan, titik. Terima kash Pak. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 114. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, Bapak-bapak sekalian. Coba berikan saya kesempatan untuk mencoba memformulasikan apa yang berkembang dengan dasar ini apa yang sudah kita dalami dengan baik. Jadi BK kan terakhir telah mengundang semua alat kelengkapan, anggota, semua sudah ada, saya juga hadir. Itu kan ada kesempatan forum. Mungkin yang lalu mungkin belum pernah terpanggil hanya pakai surat, betul kan. Terus makanya setelah itu selesai tentu semuanya kan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan dilakukan dengan baik di BK. Sehingga hal-hal yang krusial yang menimbulkan kegoncangan kan sudah selesai. Tapi 41


mungkin barangkali ada hal-hal lain yang baru terungkap sekarang. Demi kepentingan jangka panjang dan jangka pendek semuanya kita, marilah kita sepakati bersama iya pada hari ini, karena banyak hal yang menyangkut hal diluar beberapa catatan tadi kita putuskan ini secara bersama. Dengan catatan beberapa hal, tentu tidak usah saya sebutkan tadi ada yang masalah dari Kaltim dari apa, ada beberapa nanti tentu akan diuraikan apa saja yang menyempurnakan itu tadi. Kemudian juga masalah redaksi juga yang disampaikan oleh Pak Farouk. Kemudian juga masalah kesekjenan dan sebagainya. Itu saya akan, ada beberapa beberapa hal tadi. Dan kita harapkan ini pada waktu pada masa sidang berikutnya itu sudah selesai, pada 5 April. Jadi nanti habis itu pimpinan nanti akan mensahkan, bukan sekarang disahkan secara officialnya. Jadi ktia kasih waktu limit sampai 5 April, Bapak Ibu sekalian. Apakah bisa kita sepakati? KETOK 2X

Tepuk tangan buat kita semua. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik Bapak-Ibu sekalian, karena masih ada acara lain sehingga dengan terpaksa sidang ini kita skors karena ada agenda lain, tanda tangan. Bagaimana kalau kita mulai nanti atau, sebentar, sebentar, mohon maaf, saya lagi cek dulu. Ini sebentar ya, ini kita skors saja dulu ya. Baik, kita skors satu jam ya, nanti karena itu, tolong mohon tepat waktunya karena Komnas HAM-nya sudah hadir, ini penting buat kita. Oh sudah ada? Kita makan siang dulu iya. Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETOK 1X

SIDANG DISKORS

115. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Mohon kembali ketempat masing-masing. Kita akan segera memulai sidang ini, nanti kita lanjutkan pembicara informal Bapak sekalian, karena tamu kehormatan kita telah hadir di sini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang buat kita semua. Bapak-Ibu para anggota dewan yang terhormat. Sebelum kita membuka sidang lanjutan pada sore ini, kita punya agenda yang menurut saya sangat penting dan strategis. Dimana kita mendapat kehormatan untuk melakukan suatu kerja sama yang telah dibahas, yang telah disampaikan melalui Panitia Musyawarah. Yang pada hari ini sesungguhnya tadinya mau diagendakan jam 11, tapi karena sidangnya sangat dinamis sekali sehingga akhirnya berakhir jam 1. Terpaksalah saya temanteman Komnas HAM tamu kita, kita undur sampai sekarang. Tentu atas nama kita semua saya mohon maaf. Ya memang beginilah dinamika yang ada di dalam dewan, tapi tentu tidak 42


mengurangi makna iya pertemuan kita pada sore hari ini. Karena telah hadir pimpinan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Untuk itu kita mengucapkan applause kepada Ketua Komnas HAM dan anggota. Bapak-Ibu yang saya hormati. Hari ini hadir langsung ketuanya yang sudah kita kenal kepakarannya dan sepak terjangnya di dunia HAM yang sangat penting ini, yaitu Ketuanya Pak Ifdhal Kasim. Tepuk tangan buat Pak Ifdhal. Silakan berdiri Pak. Kemudian beliau didampingi oleh wakil ketua Pak Nurcholis. Silakan berdiri. Kemudian anggotanya Pak Kabul Supriyadi. Silakan berdiri. Yang didampingi oleh Sekjen Komnas HAM Pak Masduki. 116. Ibu-Bapak sekalian, seperti kita tahu banyak sekali persoalan-persoalan yang ada ditengah masyarakat kita. Dan tentu memerlukan yang selalu menyampaikan kepada kita mengenai berbagai persoalan konflik di berbagai tempat dan lain sebagainya. Kita tentu tidak mempunyai kepakaran sebagaimana teman-teman yang ada di Komnas HAM. Makanya untuk itu kita akan menandatangani kerja sama ini dalam rangka untuk menjaga supaya kondisi di seluruh tanah air ini bisa berjalan dengan kondusif. Tentu kita harapkan dengan kerja sama sinergis ini nanti, dimana kita kan sudah mempunya kantor di seluruh daerah. Dan Insya Allah mulai bulan Juni besok kita akan membangun beberapa hal dan kita harapkan pada periode ini sudah selesai semua. Tentu dengan itu nanti kita akan bisa lebih bekerjasama dengan Komnas HAM supaya lebih baik lagi kondisi masyarakat kita di tengah pembangunan demokrasi yang kita lagi laksanakan ini. Untuk itu kami persilakan kepada MC untuk membawakan acara selanjutnya. Kami persilakan. 117. PEMBICARA : MC Pembacaan Nota Kesepahaman Bersama oleh Kepala Biro Persidangan II. 118. PEMBICARA : SRI PERSIDANGAN II)

SUMARWATI

ISFANDIARI

(KEPALA

BIRO

Nota Kesepahaman antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor DPD RI DN 070/01/DPD/II/2012. Nomor Komnas HAM 041/TUA/II/2012. Tentang upaya perlindungan dan kerja sama terhadap penegakan Hak Asasi Manusia. Pada hari ini Kamis tanggal 16 Bulan Februari Tahun 2012 kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama Irman Gusman. Jabatan Ketua DPD RI. Alamat Gedung MPR/DPR/DPD RI. Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Jakarta. Bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai DPD RI. 2. Nama Ifdhal Kasim. Jabatan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Alamat Gedung Komnas HAM Jalan Ratu Harhari Nomor 4B, Jakarta. Bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut Komnas HAM. DPD dan Komnas HAM secara bersama-sama disebut para pihak. Bahwa para pihak menerangkan terlebih dulu hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, 43


2.

3.

4.

5.

hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Bahwa Hak Asasi Manusia saat ini belum dilaksanakan secara optimal oleh setiap komponen bangsa dan negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, mambatasi dan/atau mencabut hak asasi seorang atau kelompok orang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Sehingga diperlukan upaya yang lebih profesional terintegrasi, intensif dan berkesinambungan. Bahwa DPD RI adalah suatu lembaga negara yang anggotanya mempunyai kewajiban menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah. Disamping mempunyai kewenangan antara lain berupa pengawasan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga yang mempunyai fungsi pengkajian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang Hak Asasi Manusia. Dan untuk itu bertugas melakukan pengamatan, penyelidikan dan pemeriksaan, pemanggilan terhadap pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar pendapatnya, serta saksi terkait memberikan pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan dan menyampaikan rekomendasi. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan, perlindungan dan penegakan HAM serta terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, perlu dilakukan kerja sama dan koordinasi yang baik antara DPD RI dan Komnas HAM.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka para pihak sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut : BAB I. Tujuan. Pasal 1 : Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi antara DPD RI dan Komnas HAM dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing lembaga demi terwujudnya pelaksanaan perlindungan dan penegakan HAM. BAB II. Dasar Hukum. Pasal 2 : Dasar hukum dari Nota Kesepahaman ini adalah : 1. Pasal 22d dan Pasal 28 huruf a, j Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

44


6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. BAB III. Bentuk kerja sama. Pasal 3 : Kerja sama antara para pihak dilakukan dalam bentuk sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.

Tukar menukar data dan/atau informasi di bidang HAM. Penerimaan pengaduan masyarakat terkait dengan pelanggaran HAM. Kerjasama mengupayakan penyelesaian pelanggaran HAM, dan Sosialisasi.

BAB IV. Pelaksanaan Kerjasama. Pasal 4 Ayat 1 : DPD RI dan Komnas HAM dapat melakukan tukar menukar data dan/atau informasi yang terkait dengan HAM sesuai ruang lingkup pelaksanaan tugas dan kewenangan masingmasing lembaga. Ayat 2 : Tukar menukar data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 antara lain dapat berupa : a. Dugaan pelanggaran HAM yang peroleh dari laporan masyarakat. b. Perkembangan penanganan kasus pelanggaran HAM di daerah. c. Data dan/atau informasi lain yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan masing-masing pihak. Ayat 3 : Tata cara tukar menukar data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pihak atau pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing pihak. BAB V. Penerimaan pengaduan masyarakat dan bantuan teknis. Pasal 5 : Para pihak dapat secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama menerima pengaduan masyarakat terkait dengan pelanggaran HAM. Pasal 6 : Komnas HAM dapat memberikan bantuan teknis kepada DPD RI tentang verifikasi laporan pengaduan masyarakat yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran HAM.

45


BAB VI. Tindak lanjut dan kerja sama. Pasal 7 Ayat 1 : Data dan informasi yang disampaikan masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan/atau pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ditindaklanjuti oleh para pihak secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 2 : Para pihak secara bersama-sama dapat menyusun rancangan kerja dan rencana tindak lanjut penyelesaian pelanggaran HAM terhadap data dan informasi dan/atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, Ayat 3 dalam rangka menindaklanjuti data dan informasi dan/atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud Ayat 1 dan Ayat 2 DPD RI dan Komnas HAM dapat melakukan kunjungan kerja bersama-sama. BAB VII. Sosialisasi. Pasal 8 Ayat 1 : Para pihak secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri dapat melakukan kegiatan sosialisasi mengenai upaya pencegahan dan penyelesaian pelanggaran HAM baik yang ditujukan kepada DPD RI maupun kepada masyarakat umum. Ayat 2 : Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud, dalam Ayat 1 dapat dilakukan dengan : a. Membuka dan meningkatkan akses bagi masyarakat untuk memberikan informasi terjadinya tindak pelanggaran HAM. b. Meningkatkan partisipasi aktif tokoh masyarakat dalam gerakan pencegahan pelanggaran HAM. BAB VIII. Kerahasiaan. Pasal 9 Ayat 1 : Para pihak berkewajiban menjaga kerahasiaan segala hal yang berkaitan dengan penangangan kasus tentang pelanggaran HAM. Ayat 2 : Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 berkaitan dengan informasi dan/atau data yang berkaitan dengan identitas pengadu dan pemberi keterangan atau bukti lainnya, serta pihak yang terkait dengan materi aduan atau pemantauan dan hasil pemantauan. BAB IX. Ketentuan lain-lain. Pasal 10 Ayat 1 : Segala biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran para pihak. 46


Ayat 2 : Dalam keadaan tertentu pembiayaan sebagaimana ketentuan pada Ayat 1 dapat diadakan pengecualian sepanjang melalui musyawarah dan mendapat persetujuan para pihak serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB X. Ketentuan penutup. Pasal 11 Ayat 1 : Hal-hal lain yang belum diatur secara tegas dalam Nota Kesepahaman ini akan dibicarakan lebih lanjut dan diputuskan bersama antara para pihak. Ayat 2 : Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap dua dan memiliki kekuatan hukum yang sama. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Ketua Irman Gusman. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ketua Ifdhal Kasim. Selesai. 119. PEMBICARA : MC Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Ketua DPD RI dan Ketua Komnas HAM RI untuk mengambil tempat. Dan cinderamata. Disilakan untuk kembali ketempat. Sambutan dari Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 120. PEMBICARA : IFDHAL KASIM (KETUA KOMNAS HAM) Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua DPD RI Bapak Irman Gusman. Yang saya hormati Wakil Ketua DPD Republik Indonesia. Yang saya hormati anggota DPD Republik Indonesia. Yang saya hormati Wakil Ketua Komnas HAM. Yang saya hormati anggota dan Sekretaris Jenderal Komnas HAM dan jajaran DPD lainnya. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita bisa hadir dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Bapak-bapak Ibu-ibu Anggota DPD yang saya hormati. Sebagaimana yang dibacakan di dalam Nota Kesepahaman yang barusan kita dengar bersama, Nota Kesepahaman ini dibuat atas dasar keinginan bersama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk mencari hubungan yang sinergis dalam upaya memajukan dan menegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan fungsi dan tugas masing-masing dari dua lembaga negara ini.

47


Seperti yang Bapak-Ibu ketahui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diberikan mandat dan fungsi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 melaksanakan 4 fungsi. Yang pertama fungsi penyelidikan, yang kedua fungsi mediasi, yang ketiga melakukan fungsi penelitian atau pengkajian, dan yang terakhir melaksanaan fungsi penyuluhan atau sosialisasi Hak Asasi Manusia Dari keempat fungsi ini kemudian pada tahun 2008 dikeluarkan satu undang-undang baru, undang-undang mengenai penghapusan diskriminasi berdasarkan etnis dan ras. Berdasarkan undang-undang ini Komnas HAM diberikan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap praktek-praktek diskriminasi yang terjadi di lembaga-lembaga pemerintahan maupun di lembaga-lembaga swasta. Dan juga pada tahun 2000 Pemerintah, dan DPR juga mengesahkan satu undang-undang mengenai pengadilan hak asasi manusia. Dimana Komnas diberikan fungsi untuk melakukan penyelidikan pro yustisia terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yaitu pelanggaran terhadap apa yang disebut dengan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida. Dari keempat fungsi dan dua fungsi tambahan tadi kami melihat bahwa ada kedekatan juga dengan fungsi yang dijalankan oleh DPD. DPD sebagai salah satu lembaga yang menyerap aspirasi daerah, mendengarkan, dan mengkristalisasi aspirasi, juga melakukan pengawasan termasuk dalam konteks pengawasan terhadap penegakan hak asasi manusia. Maka menjadi sangat relevan apabila kita mensinergikan fungsi-fungsi tadi yang berbeda itu dan mencari hubungan kesamaannya dalam upaya kita bersama untuk menegakan hak asasi manusia di republik kita ini. Sebagaimana kita ketahui dalam dua tahun terakhir ini banyak sekali gejolak di daerah yang menyangkut tentang konflik-konflik di bidang pertanahan, di bidang kehutanan, di bidang pertambangan, dan di bidang kelautan. Termasuk juga konflik-konflik perburuhan di berbagai daerah. Konflik-konflik ini menyadarkan pada kita bahwa masih banyak persoalan menyangkut hak-hak dasar warga negara yang masih belum bisa sepenuhnya kita fasilitasi baik dalam bentuk aspirasi, dalam bentuk aspirasi politik, maupun menyelesaiannya melalui mekanisme-mekanisme yang tersedia. Termasuk mekanisme yang tersedia di komisi nasional hak asasi manusia. Oleh karena itu dari bentuk kerja sama yang kita bangun dalam empat area tadi, yaitu tukar menukar data, dan/atau informasi bidang hak asasi, kemudian penerimaan pengaduan masyarakat terkait dengan pelanggaran HAM, kerja sama mengupayakan penyelesaian pelanggaran hak asasi, dan pendidikan pelatihan dibidang HAM, dan yang terakhir sosialisasi. Dari empat area yang menjadi kerja sama kita saya kira kita akan bisa mengantisipasi maupun mendengarkan dan mencari solusi dari konflik-konflik yang berkembang diberbagai daerah yang menjadi wakil dari Bapak-Ibu sekalian. Dan juga berbagai kemelut yang terjadi di berbagai daerah yang tidak hanya dari konflik pertanahan tapi juga dari isu-isu yang lain yang terkait dengan hak asasi manusia. Jadi usaha kita untuk, baik dalam bentuk tukar menukar informasi maupun penerimaan pengaduan masyarakat terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia ini, barangkali dalam upaya kita mengimplementasikan isi dari MoU ini kita mungkin akan dapat melangkah lebih baik dalam upaya kita memajukan dan melindungi hak asasi manusia di berbagai daerah. Dalam konteks ini juga kami sangat senang, dan sangat menyambut baik kerja sama ini, mengingat DPD yang memiliki anggota dari berbagai daerah, dan dimasing-masing daerah sekarang memiliki kantor, ini akan lebih memudahkan dalam menjalin hubungan kerja dengan Komnas HAM dalam konteks penanganan pelanggaran-pelanggaran atau penerimaan pengaduan-pengaduan yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Kita bisa bertukar informasi, kita bisa mensosialisasikan apa yang kita kerjakan terkait dengan kasus yang sedang ditangani oleh Komnas HAM maupun oleh DPD. Sehingga ada hubungannya sinergis dalam penyelesaian satu kasus pelanggaran hak asasi manusia yang

48


mungkin sudah ditangani oleh Komnas HAM ternyata sudah juga ditangani oleh DPD. Masyarakat mengadukan juga ke DPD. Karena itu dengan adanya kerja sama secara institusional ini overlapping dan juga, kita juga bisa menghindari overlapping dan kita membangun kerja sama yang lebih baik dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut. Dan juga didalam MoU ini juga kita menyepakati juga peranan Komnas HAM untuk memberikan semacam supervisi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang mungkin sedang ditangani oleh anggota DPD di masing-masing daerah perwakilan anggota DPD. Saya kira ini merupakan awal yang baik kita bersama untuk memulai kerja sama secara institusional dalam upaya kita memajukan dan melindungi hak asasi manusia di republik ini. Akhirnya kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar apa yang kita sepakati hari ini dan tandatangani hari ini bisa kita implementasikan dalam waktu dekat ini. Dan kita harapkan apa yang kita perjanjikan dan kita tandatangani pada sore hari ini mendapat rahmat dan berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirnya kepada Bapak Irman Gusman secara khusus saya ucapkan terima kasih atas kesediannya untuk kerja sama dengan Komnas HAM. Dan Bapak-bapak anggota DPD baik dari Komite I atau Komite II yang selama ini memprakasai usaha-usaha membangun kerja sama dengan Komnas HAM, kami juga menghaturkan ribuan terima kasih sebesarnya. Tak lupa juga kepada staf yang sudah membantu proses ini kami juga mengucapkan ribuan terima kasih sebesarnya. Akhirnya sekali lagi saya ucapkan Bilahitaufiq walhidayah Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 121. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua Komnas HAM Pak Ifdhal Kasim yang telah tadi kita sama-sama menyaksikan tanda tangan dua lembaga ini. Yang tentu kita akan lebih meningkatkan sinergi seperti mana tadi yang telah kita sepakati bersama. Jadi teman-teman anggota DPD, yang ini kita bagikan, silakan dipelajari, silakan ditindaklanjuti. Jadi kita punya daerah, kita punya konstituen, Komnas HAM punya kepakaran di bidang hak asasi manusia yang memang sekarang lagi mendapatkan tempat yang sangat terhormat dalam negara yang menuju demokratis seperti yang tadi dijelaskan. Mudah-mudahan tentu dengan tandatangan MoU tadi banyak hal tentu yang bisa kita selesaikan secara bersama, seperti yang kita juga pernah kita jembatani juga, persoalan Mesuji, persoalan Bima, Kutawaringin dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan tadi MoU ini kita bisa mempertajamkan lagi apa yang bisa kita lakukan sebagai wakil daerah dan wakil rakyat pada tingkat di provinsi kita masing-masing. Sekali lagi kami atas nama pimpinan dan anggota DPD RI mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan dari Komnas HAM. Kami persilakan, kalau masih mau duduk disini kami senang sekali, kalau tidak nanti kami minta Ibu Wakil Ketua untuk bisa mendampingi. Sekali lagi terima kasih dan tepuk tangan buat Komnas HAM.

49


SIDANG DIBUKA KEMBALI PUKUL 15.35 WIB

122. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik Bapak-Ibu sekalian kita masih ada dua agenda lagi yang harus kita selesaikan. Pertama adalah laporan dari Komite IV dan nanti juga ada progress report dari Kelompok. Makanya kita kembali lagi ke tempat, kembali ke laptop, kembali kemasing-masing tempat kita. Jadi kita bisa memulai sidang yang terhormat ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, atas ijin semua mencabut skorsing sidang.

KETOK 1X

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore buat kita semua. Bapak-Ibu sekalian, rapat paripurna ini telah menghasilkan berbagai keputusan tadi telah kita selesaikan. Bahkan tadi kita lewat jam 1. Dan tadi juga Komnas HAM baru saja kita selesaikan. Berarti makin banyak kita membangun sinergi dengan berbagai lembagalembaga negara lain. Tentu ini akan memperkokoh keberadaan DPD di seluruh penjuru tanah air. Terutama dengan Komnas HAM ini sangat strategis sekali dengan berbagai kasus, persoalan yang ada di daerah, mari kita efektifkan kantor kita yang ada di daerah, sehingga kita bisa berada di depan dibandingkan dengan lembaga lain dalam memperjuangkan aspirasi lainnya. Untuk itu marilah kita lanjutkan sidang paripurna ini, dan kita ingin memdengarkan laporan daripada pimpinan Komite IV. Kami persilakan. 123. PEMBICARA : H. CHOLID MAHMUD, ST., MT. (KETUA KOMITE IV) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota sidang paripurna yang saya hormati. Komite IV memiliki fokus-fokus di dalam setiap masa sidang. Dan untuk masa sidang ini Komite IV fokus pada persoalan UMKM. Dalam rangka agenda untuk UMKM ini kita melakukan pengawasan terhadap perundang-undangan Koperasi dan perundangundangan UMKM. Dan Komite IV telah melakukan kunjungan kedua daerah yang kita sepakati yaitu Aceh dan Maluku Utara. Hasil dari kunjungan itu akan kita finalisasi dalam rapat pleno Komite IV mulai hari Senin tanggal 20, 21 dan 22. Diawali dengan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Koperasi serta dengan pihak perbankan. Nah, selain masalah itu dibidang legislasi Komite IV hari ini sedang, saat ini sedang melakukan pembahasan bersama dengan Komisi XI Undang-Undang tentang Piutang Negara dan Piutang Daerah. Beberapa waktu yang lalu Komite IV sudah melayangkan surat kepada pimpinan untuk sesuai dengan permintaan Komisi XI supaya DPD membuat surat untuk keterlibatan secara secara langsung dalam pembahasan Undang-Undang Piutang Negara dan Piutang Daerah. Di bidang legislasi juga Komite IV sedang memfinalisasi, menyiapkan finalisasi untuk revisi Undang-Undang 33 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kita telah melakukan uji sahih secara serentak di tiga daerah, yaitu di Kalimantan Barat, di Nusa Tenggara Barat dan di Sumatera Barat pada hari Selasa kemarin. Hasil dari uji sahih itu akan

50


menyempurnakan draft kita tentang perubahan Undang-Undang 33 yang akan kita lakukan pembahasannya pada tanggal 28-29 yang akan datang. Selanjutnya di dalam masa sidang ini Komite IV juga telah menindaklanjuti beberapa hal yang terkait dengan aspirasi masyarakat, yang sekaligus kemarin kita lakukan waktu di Aceh, yaitu tentang penyelesaian kasus CPNS Departemen Keuangan. Jadi kasusnya adalah mereka dulu waktu konflik para pegawai atau PNS Pajak disana melarikan diri, meninggalkan daerah itu, seperti juga terjadi di Papua dan di Ambon. Nah, kemudian diangkat beberapa pegawai lokal. Nah, pegawai-pegawai lokal itu kemudian menjadi CPNS tetapi sebagian dari mereka tidak bisa menjadi PNS karena tidak lulus dalam prajabatan. Kemudian mereka yang tidak lulus ini mengajukan kasusnya sebagai keluhan kepada anggota-anggota kita dari Komite IV, kemudian Komite IV mediasi persoalan itu. Dan untuk Aceh alhamdulillah kemarin sudah dicapai kesepakatan bahwa keseluruh pegawai CPNS yang gagal prajabatan itu akhirnya dijadikan sebagai tenaga honorer di tempat itu di masingmasing daerah untuk bidang-bidang yang mereka sebelumnya telah kerjakan. Dan itu telah disepakati bersama dan kemarin juga telah hadir di dalam pembahasan kita di Aceh para pegawai itu, dan mereka menerima itu. Untuk masa sidang ini, sisa masa sidang berikutnya Komite IV akan menindaklanjuti beberapa persoalan yang terkait dengan aspirasi masyarakat, yaitu yang pertama tentang kasus Inalum Sumatera Utara. Yang Insya Allah akan kita lakukan pembahasan bersama pada tanggal 27 Februari yang akan datang. Komite IV juga akan membahas tentang kenaikan harga BBM pada tanggal 5 Maret. Ini dikaitkan dengan persoalan pengawasan kita terhadap APBN. Untuk selanjutnya pada masa kerja anggota di daerah yang akan datang Komite IV menitipkan pesan kepada seluruh anggota DPD RI untuk mulai menampung usulan-usulan daerah yang terkait dengan RAPBN tahun 2013. Saya kira itulah Bapak-Ibu yang bisa disampaikan. Dari Komite IV tidak ada satupun yang harus diputuskan pada kesempatan hari ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 124. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, tepuk tangan buat kita semua, khususnya kepada pimpinan Komite IV yang telah menyampaikan progress report-nya. Terima kasih. Saya rasa tidak ada pertanyaan ya Komite IV ya? Bisa kita terima progress report-nya. Baik, ini yang terakhir, kita persilakan Kelompok DPD di MPR untuk menyampaikan progress-nya sampai dengan SMS yang sebentar ini. 125. PEMBICARA : Pimpinan, PPUU belum pimpinan. 126. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) PPUU juga? Maaf, maaf Pak Bambang kalau begitu. Baik kalau ada ya, tadi saya dikasih tahu cuma ada dua. Silakan kalau ada. Maaf. Sebentar ya, baik sidang yang mulia, sekarang kita dapat kehormatan para finalis lomba blogger dan twitter DPD RI. Temanya lomba blog dan twitter ini adalah "seandainya saya menjadi anggota DPD RI". Mudah-mudahan nanti seandainya hilang akan menjadi anggota DPD RI tahun 2025 mendatang. Terima kasih atas kedatangannya, mohon duduk ditempat masing-masing adik-adik sekalian untuk mengikuti sidang yang terhormat ini.

51


Silakan banyak kursi kosong sebelah kanan. Baik kami persilakan kepada pimpinan PPUU untuk menyampaikan. 127. PEMBICARA : Hj. HAIRIAH, SH., MH. (KALBAR) Bismillahirrohmanirrohim. Saudara pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang kami hormati. Saudara-saudara anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, juga Ibu Sesjen, Wasesjen beserta jajaran kesekjenan. Dan Bapak dan Ibu para peserta blog dan twitter tadi. Selamat datang di paripurna DPD RI. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga sidang pada hari ini dapat kita laksanakan. Laporan yang kami sampaikan kepada hari ini adalah berkaitan dengan kegiatan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi usul rancangan undang-undang yang telah dijalani oleh Komite II. Proses harmonisasi usulan rancangan undang-undang tersebut tentang jalan dan telah kami selesaikan sebagaimana ketentuan Pasal 112 tata tertib DPD RI. Dalam proses tersebut prinsip-prinsip rancangan undang-undang sebagaimana UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi dasar harmonisasi oleh Panitia Perancang Undang-Undang. Pelaksanaan harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi ini telah kami laksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 28 Januari 2012. Dalam pelaksanaan harmonisasi tersebut yang juga melibatkan anggota dan tenaga ahli Komite II telah menyepakati untuk melakukan penyempurnaan terkait dari segi legal drafting untuk mewujudkan keselarasan konsep rancangan undang-undang dengan Pancasila. Tujuan nasional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memuat kesesuaian unsur filosofis, yuridis, sosiologis serta politis. Khusus rancangan undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 108 Ayat 3 tata tertib DPD RI telah kami sampaikan kepada pimpinan untuk menjadi bahan putusan pada hari ini. Dan tadi juga sudah diputus oleh pimpinan tentang usulan dari Komite II tentang Rancangan Undang-Undang Jalan. Demikian laporan yang kami sampaikan dalam sidang paripurna ini. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Shanty Shanty Shanty Om. 128. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada pimpinan PPUU Ibu Hj. Hairiah yang telah menyampaikan progress report-nya tadi. Mudah-mudahan apa yang telah diputuskan tadi Undang-Undang Jalan membawa manfaat bagi kita semua. Baiklah Bapak-Ibu sekalian ini yang terakhir. Saya ingin mendengar laporan dari pimpinan Kelompok, Ketua Kelompok Pak Bambang Soeroso. Kami persilakan.

52


129. PEMBICARA : Dipl. Ing. H. BAMBANG SOEROSO (KETUA KELOMPOK DPD DI MPR) Yang pertama kami ingin menyampaikan aspirasi dari rakyat yang sangat menginspirasi kita yang dituangkan dalam sebuah pantun yang datangnya dari Provinsi Riau. “Kupu-kupu hinggap di dahan, tumbuh subur buah delima, kalau kita inginkan perubahan, mari berjuang bersama-sama”. “Cek, cek Burhan memasang bubu”. Maaf, maaf. “Cik Burhan memasang bubu, bubu di ikat di tiang yang ringkih, perubahan bukanlah untuk ditunggu, melainkan sesuatu yang harus di raih. Ini adalah kulmilasi dari aspirasi masyarakat yang di bawa oleh Pak Hardi Selamat Hood, dari masyarakat atau rakyat yang ada di Provinsi Bengkulu, maaf Provinsi Riau, oh Kepri ya. Maaf. Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om shanty, maaf Om Swastyastu. Mohon maaf, ini saya banyak keseleo karena terlalu banyak berbicara, jadinya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ijinkanlah kami menyampaikan beberapa progress strategis yang terkini yang ingin kami sampaikan untuk kepentingan kita di dalam rangka kita menghantar perjuangan ini di pintu gerbang ter-delivery-nya perjuangan kita di Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memang sudah kita targetkan pada tahun 2012 ini. Kalau kita melihat, kita cermati benar-benar milestone atau program kerja kita yang tertera di dalam milestone tadi, maka kita bersepakat tahun 2012 ini adalah tahun-tahun kulminasi dari semua etape kegiatan yang mendorong terhadap perjuangan Bapak-Ibu untuk mensukseskannya di MPR nanti. Oleh karenanya ada beberapa hal strategis yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah hasil survei LSI yang telah dilakukan tiga minggu yang lalu, yang kemarin sudah disampaikan kepada pimpinan, dan ini akan kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, khususnya terhadap persepsi persfektif masyarakat di seluruh Indonesia terhadap kinerja, terhadap eksistensi DPD, dan terhadap harapan yang sangat sekali besar terhadap perjuangan kita untuk menata sistim ketatanegaraan. Ada satu item yang sangat menarik terhadap survei tadi, terhadap DPD agar ikut memutuskan undangundang yang berkaitan dengan kepentingan daerah, itu masyarakat 78% berharap sangat dari DPD. Untuk menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap pemerintah, kami ulangi, hasil pengawasan langsung kepada pemerintah harapan masyarakat itu 74%. Kemudian masyarakat berharap bahwa DPD dapat bersama-sama dengan DPR membuat undangundang 70%. Dan bersama-sama DPR memberikan persetujuan atas APBN 71%. Kemudian, yang paling harus kita cermati adalah masyarakat setuju jika dilakukan amandemen perubahan ke-5 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk meningkatkan kewenangan DPD, khususnya berkaitan dengan penanganan apa yang diperjuangkan dalam aspirasi daerah itu 65%. Jadi, pada prinsipnya hal-hal tadi mencerminkan atau sebuah potret, dimana apa yang telah Bapak dan Ibu lakukan sebagai kerja politik kemarin-kemarin ini untuk membangun sebuah awareness kepada masyarakat, itu ditangkap oleh masyarakat dengan data yang sangat sekali akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan ini akan dipublish oleh LSI pada minggu kedepan ini, sehingga masyarakat mengetahui benar bahwa apa-apa yang Bapak-Ibu perjuangkan adalah merupakan juga bagian kehendak dari sebagian masyarakat, rakyat yang ada di Indonesia. Bapak-Ibu, nanti kami akan sampaikan ke ruang masing-masing hasil lengkap daripada survei tadi, dan ini akan kita tracking kembali pada 4 atau 5 bulan mendatang sebelum kita menyampaikan naskah usul perubahan ini ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bapak-Ibu dan para sahabat sekalian yang kami muliakan.

53


Pekan konstitusi yang seperti kita cermati telah berlangsung sejak tanggal 30 Januari sampai dengan 3 Februari Tahun 2012 yang lalu. Yang menghadirkan 42 negarawan, tokoh bangsa, para prominen-prominen ahli, dan tokoh-tokoh ormas (organisasi masyarakat) yang merupakan adalah tokoh-tokoh nasional yang mereka berbicara tentang dibutuhkannya atau diperlukannya perubahan dalam sistim ketatanegaraan kita. Benang merah yang kita dapatkan adalah bahwa beliau-beliau itu para tokoh bangsa itu sangat menyetujui bahwa konstitusi atau sistim ketatanegaraan itu perlu ditata ulang. Saya akan menyitir beberapa pidato Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Dari sekian rangkaian halaman yang berjumlah hampir 17 halaman, yang ingin saya sampaikan adalah, ini kata Bu Mega ini bukan kata Bambang Soeroso Pak, “Saya perlu garis bawahi, tidak berarti bahwa amandemen ke-5 Undang-Undang Dasar 1945 tidak dimungkinkan. Sebagai sebuah dokumen yang merupakan hasil kesepakatan, perubahan itu adalah keniscayaan.” Ini adalah sebuah statement politik, statement kebangsaan yang disampaikan oleh Ibu Megawati pada keynotenya pada saat membuka Pekan Konstitusi yang kita gelar kemarin ini. Pada tataran media, pekan itu mendapatkan porsi dalam tujuh besar berita yang sangat aktual dan sangat hangat. Ini kami juga ingin mengapresiasi kepada para jurnalis yang telah dengan sangat intens mengikuti perjalanan-perjalanan tadi. Dan kerja sama Pekan Konstitusi kemarin kita lakukan bersama dengan ICIS (International Center of Islamic Scholars) yang dipimpin oleh Pak KH. Hasyim Muzadi. Pekan Konstitusi atau Dialog Kebangsaan Jilid ke-2 ini segera juga akan kita lakukan dengan menambah lebar kerja sama kita dengan para tokoh elit-elit bangsa, termasuk dengan ICMI Pak Irman, yang nanti malam kami sudah direspons dan sesegera mungkin untuk melakukan dialog. Karena kita ketahui ICMI adalah sebuah lembaga dimana dihuni oleh para intelektual muslim Indonesia yang sangan concern terhadap persoalan-persoalan bangsa ini. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, next action yang akan kita lakukan adalah menggelar sebuah dialog secara bersama-sama dalam sebuah kepanitiaan bersama yang telah dibentuk oleh pimpinan-pimpinan fraksi politik di MPR. Pada tanggal 14 Desember yang lalu telah kita bentuk dan itu adalah merupakan sebuah semangat kebersamaan saya kira, partai politik melalui fraksi-fraksinya dengan Bapak-Ibu yang ingin mendialogkan secara bersama, kemudian akan menemukan dan akan bermuara kepada kesamaan common platform kita terhadap usul yang akan kita dorong bersama-sama. Perjalanan ini nanti akan kita mulai pada Maret minggu kedua dan seterusnya melalui sebuah format, Pak Irman, karena mereka beliau-beliau itu tidak dapat setiap saat, maka formatnya adalah melalui suatu konsinyering setiap dua minggu sampai dengan mereka membubuhkan tanda tangan terhadap usul perubahan itu di dalam naskah kita. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian kita juga akan melakukan seri dialog kembali dengan ketua-ketua umum partai politik yang sudah akan kita mulai besok dengan Ketua Umum Hanura, Pak Wiranto, yang akan kita sepakati bersama juga terhadap common platform terhadap persoalan-persoalan bangsa yang tercermin di dalam naskah perjuangan Bapak-Ibu menata sistim ketatanegaraan kita. Bapak dan Ibu sekalian, oleh karenanya maka kami mohon dengan sangat, karena upaya-upaya kita bersama ini adalah demi kepentingan bangsa dan negara, maka pemahaman kita terhadap muatan, ulangi, muatan materi di dalam 10 isu strategis itu tentunya harus kita dalami bersama-sama. Oleh karenanya kami juga akan menggelar sebuah orientasi atau semacam TOT-lah kira-kira kepada kita semua untuk kita bisa berbagi dan mendiskusikan terhadap argumentasi apa yang mungkin terantisipasi harus kita jawab dan kita jelaskan kepada teman-treman dari partai politik. Bapak-Ibu, dan para sahabat sekalian yang kami hormati. Saat sekarang ini partai politik ingin sekali mendengarkan apakah yang Bapak katakan dukungan masyarakat itu merupakan dukungan yang benar-benar riil. Maka, statement, testimoni, ataupun dukungan 54


dari seluruh stakeholder kita termasuk stakeholder yang ada di daerah itu menjadi barometer atau kerangka acuan bagi mereka untuk mendukung perjuangan kita. Oleh karenanya, maka sarasehan daerah yang bermuara kepada sebuah konsensus daerah di masing-masing provinsi ini kami harapkan dapat Bapak-Ibu lakukan pada masa reses besok pada bulan April ini. Ini adalah kesempatan terakhir bagi Bapak dan Ibu untuk melaksanakan itu dan sekaligus adalah melaksanakan uji publik terhadap muatan tadi dengan perguruan tinggi yang selama ini selalu terlibat di masing-masing provinsi kita dalam rangka menyusun, merumuskan dan sekaligus menganalisa. Jadi kami akan segera memfasilitasi kegiatan tadi di provinsi Bapak dan Ibu sekalian, termasuk adalah mengekspor para tokoh nasional yang kemarin sudah memberikan dukungan dan statement-nya kepada tokoh-tokoh daerah yang nanti akan Bapak himpun di dalam prosesi atau kegiatan-kegiatan tadi. Kami hanya ingin mengingatkan bahwa besok pada kunjungan atau reses kita itu adalah kesempatan terakhir, karena kami sudah menghitung kalau ini dilakukan nanti ke depan pada reses itu waktunya sudah sangat mepet Pak. Kemudian, ada 14 provinsi Bapak dan Ibu, saya kira bisa dilihat di caption yang ada di hadapan Bapak dan Ibu, 14 provinsi yang belum mengadakan sarasehan daerah tadi, kemudian 26 provinsi yang belum menyelenggarakan uji publik. Kami harapkan ini menjadi catatan khusus bagi PR (pekerjaan rumah) kita semua nanti ketika kita melaksanakan reses di daerah. Itulah beberapa hal strategis yang ingin kami sampaikan Pak Ketua. Dan saya kira kemarin ada beberapa hal semua informasi, semua denyut nadi dari perjuangan ini harus tersampaikan secara utuh kepada kita semua, maka sekarang kami sudah akan memanfaatkan komunikasi per-email dan per-twitter, tadi yang Ibu Hemas juga sampaikan, kita semua dapat berkomunikasi meskipun tidak melalui majelis ini, melalui media sosial tadi. Termasuk adalah memanfaatkan website kita yang memang sekarang sudah aktif Ibu Hemas, dan ini kita sudah memberikan apresiasi juga kepada rekan-rekan kita khususnya antara RRI dan TVRI. Dan sekaligus kami juga ingin melaporkan bahwa nanti program kedepan ke PR-an atau campaign design kita, Pak Ketua. Ini mudah-mudahan bisa menjadi catatan Pak Ketua dan khususnya Ibu Sekjen dan Pak Wasekjen. Campaign atau sosialisasi kita ini sesuai dengan hasil survey yang masih dirasakan kurang ini perlu kita tingkatkan pada 2012 mendatang. Dan saya ingin juga melaporkan kepada Bapak dan Ibu hasil rapat pimpinan dengan kami, dengan PURT, Sekjen dan Ketua BK, telah menyepakati bahwa Kelompok DPD itu sejatinya atau seyogyanya harus didukung dengan sebuah pembiayaan yang compact di dalam rangka kita melaksanakan semua kegiatan strategis yang amat sangat mendesak itu. Sekali lagi atas segala perhatian, dengan segala hormat kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa meridhoi kepada kita semua, perjuangan kita. Dan sekaligus memberikan kesehatan yang paripurna kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita dengan sebaik-baiknya demi amanat rakyat sebagai pemegang kedaulatan di republik ini. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Shanty Shanty Shanty Om. 130. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, terima kasih kepada Ketua Kelompok Pak Bambang Soeroso. Barangkali ada pertranyaan soal kepentingan Kelompok? Baik kalau tidak Bapak-Ibu sekalian, jadi progress report Kelompok ini memang menjadi prioritas kita pada tahun ini. Dan mudah-mudahan 55


besok pertemuan pimpinan Kelompok dengan pimpinan Partai Hanura akan berlangsung baik. Dan itu kita harapkan berikut-berikutnya akan bisa lebih kita maksimalkan lagi. Dan tentu kita semua nanti yang menjadi ujung tombak atau kebersamaan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan negara, cita-cita daripada pendiri republik untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera lahir batin. 131. PEMBICARA : Dipl. Ing. H. BAMBANG SOEROSO (KETUA KELOMPOK DPD DI MPR) Pak Ketua, sedikit saja, sebagai informasi kepada kita semua bagi teman-teman yang nanti pukul 19.00 punya waktu, karena kita akan diterima dan akan membuka sebuah dialog yang sangat sinergis dengan ICMI di Kuningan. 132. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Jadi nanti malam bagi teman-teman yang ada waktu di rumahnya Pak Habibie ya, jam 7, bagi yang bisa untuk hadir bagus sekali kesempatan bisa bertemu untuk bisa berbicara, tentu dalam kaitan bagaimana kerja sama ICMI dan Kelompok. Demikianlah Bapak-Ibu sekalian, para hadirin yang berbahagia. Kita akan menutup sidang paripurna ini. Dan juga ingin mengingatkan kepada kita semua bahwasa sidang paripurna ke-11 akan berlangsung pada tanggal 5 April. Jadi tinggal hanya beberapa hari lagi dengan agenda penutupan masa sidang III. Untuk itu kita harapkan pada masa-masa sidang ini kita dapat mengoptimalkan, memanfaatkan waktu dalam menjalankan tugas konstitusi kita. Dan sekali lagi kami ucapkan alhamdulillah sidang paripurna ke-10 ini kita tutup dengan mengucapkan Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanty Shanty Shanty Om. KETOK 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.15 WIB

56


DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 MASA SIDANG III TAHUN SIDANG

Recommend Documents