NOMOR: RISALAHDPD/SP-6/I/2017
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-6 MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2016-2017 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
I.
KETERANGAN
1. 2.
Hari Tanggal
: :
Senin 23 Januari 2017
3. 4.
Waktu Tempat
: :
14.51 WIB – 17.38 WIB R. Rapat Nusantara V
5.
Pimpinan Sidang
:
1. Muhammad Saleh (Ketua DPD RI) 2. GKR Hemas (Wakil Ketua DPD RI) 3. Prof. Dr. Farouk Muhammad (Wakil Ketua DPD RI)
6.
Sekretaris Sidang
:
1. Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto (Sekretaris Jenderal DPD RI) 2. Adam Bachtiar, S.H., M.H. (Plt. Wakil Sekretaris Jenderal DPD RI)
7.
Panitera
:
Ir. Sefti Ramsiaty, M.M. (Kepala Biro Persidangan I)
8.
Acara
: 1. Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2016-2017; 2. Pidato pembukaan pada awal Masa Sidang III DPD RI Tahun Sidang 2016-2017; 3. Laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan
9. 10.
Hadir Tidak hadir
: :
Orang Orang
II. JALANNYA SIDANG:
SIDANG DIBUKA PUKUL 14.51 WIB
PIMPINAN SIDANG: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Sidang dewan yang saya hormati, berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal sampai saat ini telah hadir 69 orang Anggota DPD dan telah menandatangani daftar hadir. Oleh karena itu kita sudah memenuhi kuorum. Dengan mengucapkan bismillahirrahmannirahim Sidang Paripurna ke-4 (ke-6, red) Dewan Perwakilan Daerah ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
KETOK 1X
Sidang dewan yang mulia, sebelum memasuki agenda sidang paripurna kali ini, sesuai dengan Pasal 29 Ayat 5 Tata Tertib DPD RI terlebih dahulu kita akan menyaksikan pengambilan sumpah Anggota DPD RI Pengganti Antar Waktu yaitu atas nama Saudara AD Khaly menggantikan Saudara Hana Hasanah Fadel Muhammad dari Provinsi Gorontalo dan Saudara Yosephus Rumakiek, S.Si pengganti Saudara Abdulah Manarai dari Provinsi Papua Barat.
PROSESI PENGAMBILAN SUMPAH ANGGOTA DPD RI PAW DARI PROVINSI GORONTALO DAN PROVINSI PAPUA BARAT
Sidang dewan yang saya muliakan, kami menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung di DPD RI. Kami berharap dengan kehadiran saudara berdua akan memperkuat perjuangan DPD dalam membangun daerah. Selain itu, sehubungan dengan pelantikan ini maka keanggotaan di alat kelengkapan dapat segera menyesuaikan sehingga tidak menghambat kerja alat kelengkapan yang sebelumnya diisi Anggota PAW. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada perwakilan dari Fraksi PKS, perwakilan dari Fraksi Gerindra, Setjen MPR, Fraksi Demokrat yaitu Bapak Michael Watimena dan Bapak William Mandik, dari Fraksi PKS Bapak Hermanto dan dari Fraksi Gerindra Bapak El Wino, Wasesjen Ibu Selvi. Sidang dewan yang mulia, sehubungan dengan pergantian antar waktu ini kami minta persetujuan untuk alat kelengkapan ya nanti ini pasti akan terjadi perubahan. Oleh karena itu kami minta persetujuan dari sidang paripurna ini. Apakah bisa disetuju nanti? Setuju?
KETOK 1X
SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI MS III TS 2016-2017 (SENIN, 23 JANUARI 2017)
1
Sidang dewan yang mulia, sesuai dengan jadwal acara sidang paripurna hari ini mempunyai 3 agenda pokok yaitu yang pertama, pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2016-2017. Yang kedua, pidato pembukaan pada awal Masa Sidang III DPD RI Tahun Sidang 2016-2017, dan yang ketiga, laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan. Mengawali sidang paripurna ini kami mengajak kita semua untuk berdoa bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas seluruh Anggota DPD RI ke depan, khususnya dalam rangka mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah. Untuk itu kami mau mohon kesediaan Bapak KH. Mohammad Syibli Sahabuddin, Senator dari Provinsi Sulawesi Barat untuk memimpin doa. PEMBICARA: KH. M. SYIBLI SAHABUDDIN, S.Ag., M.Ag. (SULBAR) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om swastiastu. Para hadirin, mari sama-sama kita berdoa memohon perlindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya akan bacakan doa ini dalam Agama Islam dan agama lain menyesuaikan. [BERDOA DALAM BAHASA ARAB] Allahumma ya Allah, Yang Maha Pengasih tak pilih kasih, hari ini kami lagi-lagi datang kepada-Mu memohon dan kembali meminta hanya kepada-Mu. Ya Allah, kami sadar bahwa begitu banyak perintah-Mu yang sering kami lalaikan, juga masih amat banyak larangan-Mu yang kami kerjakan. Sungguh jauh di relung hati kami yang paling dalam kami harkatkan pengharapan kami bahwa segala dosa yang kami berbuat mohon jadikan salahsalah dan dosa-dosa kami itu sebagai salah dan dosanya yang orang orang Engkau cintai, dan sekiranya kami pernah berbuat kebajikan, kamipun memohon kepada-Mu Ya Allah agar kebajikan-kebajikan itu tidak digolongkan sebagai kebajikannya orang-orang yang Engkau benci dan murkai. Allahumma ya Allah, Yang Maha Berkuasa lagi Maha Berkehendak, Engkau takdirkan kami menjadi bangsa yang majemuk, Engkau hiasi negeri kami dengan keberagaman suku, agama, ras dan golongan, padahal Engkau pula yang mengajarkan kami bahwa siapapun yang membenci keberagaman maka itu sama dengan menggugat-Mu yang menghendaki perbedaan. Engkau hamparkan ribuan pulau di atas permadani sumber daya alam yang tiada tara, Engkau lukiskan pesona bahari dan pegunungan di atas kanvas keindahan-Mu yang tiada duanya sehingga banyak orang di luar sana menyebut negeri kami sebagai potongan taman dari taman surga-Mu Ya Allah. Maka mohon perkenankan hidayahMu kepada kami agar kami senantiasa bersyukur dan amanah sembari mengukuhkan pemahaman kami bahwa keberagaman ini bukanlah kelemahan, bahwa kemajemukan bukanlah ancaman untuk merusak sendi-sendi persaudaraan dan persatuan kami sebagai Indonesia, melainkan kekuatan yang amat dahsyat yang tak ada samanya di belahan dunia manapun. Engkaulah yang menghendaki kebhinekaan yang tunggal ika ini, Engkau pula yang menjadikan ketunggal-ikaan yang bhineka ini ya Allah, sehingga kami senantiasa berserah kepada-Mu bahwa Engkau juga yang akan menjaga dan melindungi ke-Indonesiaan kami. Allahumma ya Allah, mohon hiasi hati kami dengan cahaya-Mu, berilah petunjuk kepada kami dan pemimpin-pemimpin kami. Jadikan dan pikiran pandangan kami sebagai pikiran dan pandangan yang penuh rasa kesaudaraan dan persatuan sebagai Indonesia. SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI MS III TS 2016-2017 (SENIN, 23 JANUARI 2017)
2
Allahumma ya Allah, Yang Maha Pemurah lagi Maha Pemberi, Engkau ciptakan nenek moyang kami sebagai Indonesia, Engkau hidangkan kami buah-buahan dari negeri Indonesia menjadi daging kami. Engkau alirkan sejuknya bumi air Indonesia dari darah kami. Engkau juga sembilirkan angin dari alam dari Indonesia menjadi napas kami serta kamipun sujud beribadah kepada-Mu di hamparan sajadah tanah pertiwi Indonesia. Engkau juga semilirkan angin dari alam Indonesia menjadi napas kami, dan kelak saat Engkau memanggil kami kembali kamipun akan dikuburkan dalam pelukan bumi Indonesia. Allahumma ya Allah, mohon kokohkan hati kami sebagai hati yang setanah air satu dan hati sebangsa yang satu, Indonesia. Mohon berkahi kami di jalan yang Engkau ridhoi demi kemajuan dan ketinggian martabat kami sebagai Indonesia disisi-Mu, hanya kepada-Mu Ya Allah kami memohon petunjuk dan pertolongan disetiap gerak perjuangan kami. [BERDOA DALAM BAHASA ARAB] Demikian. Shalom. Sejahtera buat kita semua. Om shanti shanti shanti om. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Sidang dewan yang mulia, sesuai ketentuan Pasal 264 Ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPD RI, pada pembukaan masa sidang ini kami sampaikan beberapa catatan sehubungan dengan pelaksanaan tugas di masing-masing alat kelengkapan DPD untuk menjadi perhatian kita bersama khususnya dalam pelaksanaan tugas pada Masa Sidang II Tahun Sidang 20162017, Di masa sidang ini, diharapkan seluruh alat kelengkapan dapat menyelesaikan seluruh rangkaian tugas-tugas yang telah teragendakan sejak dari masa sidang sebelumnya secara garis besarnya dapat kami ulas sebagai berikut: Komite I, pada masa sidang ketiga ini Komite I akan membahas RUU usul inisiatif DPD RI tentang etika penyelenggara negara dan melakukan review terhadap RUU tentang penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kepulauan yang telah diputuskan pada periodsasi periode yang lalu. Kedua RUU ini diharapkan mampu menjadi landasan perbaikan dan peningkatan kualitas tata pemerintahan nasional. DPD RI berharap agar kedua RUU ini dapat menjadi landasan bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan negara dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan yang telah dicanangkan. Selain itu Komite I juga akan mengadakan pembahasan terhadap pandangan terhadap RUU tentang penyelenggaraan pemilu bersama DPR dan pemerintah, serta melaksanakan pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota pada tanggal 15 Februari 2016. Agenda ini tentunya perlu kita dukung bersama mengingat ini merupakan kali kedua kita melaksanakan pilkada serentak. Berbagai kekurangan pada pelaksanaan pilkada serentak pertama, kita harapkan tidak terjadi lagi, dan harapan kami hal ini akan meningkatkan kualitas dalam berdemokrasi. Yang kedua, Komite II. Pada masa sidang ketiga ini Komite II akan membahas RUU usul inisiatif DPD RI tentang geologi dan RUU usul inisiatif DPD RI tentang energi terbarukan. Berbagai permasalahan nasional yang dipengaruhi oleh tata kelola energi selama ini diharapkan mendapat alternatif jawaban penyelesaian dari pembahasan RUU ini. Kita sadari bahwa daerah juga sangat berkepentingan dalam perbaikan tata kelola energi nasional. Mengingat kebutuhan energi sebagai salah satu sumber daya pembangunan daerah sangat vital. Untuk itu kami meminta bahwa dalam pembahasan kedua RUU tersebut dapat secara SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI MS III TS 2016-2017 (SENIN, 23 JANUARI 2017)
3
koheren dengan tetap memperhatikan potensi-potensi pengembangan energi yang ada di daerah. Komite III akan membahas RUU usul inisiatif DPD RI tentang sistem pengupahan. RUU diharapkan dapat memberikan jawaban permasalahan upah tenaga kerja nasional yang setiap tahun menjadi permasalahan sehingga mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Melalui RUU ini diharapkan dapat memberi kejelasan sistem pengupahan yang berlandaskan pada azas keadilan dengan memperhitungkan beban kerja, pendidikan dan resiko kerja. Pada masa sidang ketiga ini, Komite III juga akan melakukan pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dan pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang narkotika. Oh saya ralat, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selain itu pada masa sidang ketiga ini, Komite III akan membahas mengenai moratorium ujian nasional. Komite IV. Pada masa sidang ketiga ini Komite IV akan membahas RUU usul inisiatif DPD RI tentang pajak penghasilan dan usul inisiatif DPD RI tentang pengelolaan kekayaan negara dan daerah. Kedua RUU ini diharapkan mampu membantu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang menjadi fokus utama pemerintah pada tahun ini dan dapat menjadi stimulus tambahan bagi pembangunan daerah. Agenda lain yang akan dilakukan Komite IV pada masa sidang ini yaitu akan membahas review terhadap UndangUndang APBN Tahun Anggaran 2017 dan rencana kerja pemerintah tahun 2018 yang terdiri dari pembahasan Pra RKP Tahun 2018 dan rekomendasi terhadap RKP Tahun 2018. Pembahasan pertimbangan DPD RI ini diberikan sebagai upaya DPD RI untuk menjaga agar terakomodirnya dalam program prioritas daerah dalam APBN. Langkah ini diharapkan dapat membantu daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan yang dilaksanakan di masing-masing daerah, sedangkan dalam bidang pengawasan Komite IV akan melaksanakan pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak. Selain kerja-kerja bebearpa alat kelengkapan yang telah disebutkan di atas, seluruh alat kelengkapan DPD RI lainnya diharapkan dapat memanfaatkan waktu yang cukup singkat ini secara efektif dan efisien guna mencapai target kerja alat kelengkapan yang telah ditetapkan. Kami juga meminta agar tidak kita terus peka dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi dalam beberapa kurun waktu terakhir. DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah tentu juga perlu memberi sumbangsih untuk menjaga stabilitas daerah. Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah masih perlu terus ditingkatkan dan kita dukung bersama. Kembali tertangkapnya kepala daerah dengan dugaan korupsi beberapa waktu terakhir menjadi cermin masih terbukanya celah-celah korupsi di dalam birokrasi. Pungutan liar dan jual beli jabatan menjadi modus yang akhir-akhir ini marak terjadi di lingkungan birokrasi. Sebagai lembaga perwakilan daerah DPD RI memiliki kewajiban untuk turut membantu memperkuat berbagai upaya pemberantasan korupsi di daerah melalui kerja sama dengan stakeholder di daerah. Langkah pemerintah untuk menyediakan akses pengaduan pelanggaran birokrsi bagi masyarakat perlu terus dikembangkan sebagai alternatif upaya pencegahan pelanggaran oleh para birokrat, karena tidak dapat dipungkiri sebagai motor penggerak pemerintahan pembenahan birokrasi di berbagai tingkatan wajib dilakukan guna mendorong suksesnya program pembangunan. Di samping itu, kita juga perlu menaruh perhatian terhadap kerentanan konflik horisontal yang terjadi di daerah. Berbagai bentrokan yang diindikasikan terjadi akibat isu SARA perlu terus diredam agar tidak meluas. Kondisi ini juga perlu segera diantisipasi mengingat mudahnya berbagai informasi yang berpotensi menyulut konflik tersebut melalui berbagai media. Dalam hal ini DPD RI mengapresiasi langkah pemerintah untuk memblokir situs-situs yang diduga menyebarkan berita yang hoax. Namun DPD RI perlu mengingatkan agar langkah pemblokiran yang dilakukan perlu dilaksanakan dengan mekanisme yang jelas dan transparan. Hal ini ditujukan agar SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI MS III TS 2016-2017 (SENIN, 23 JANUARI 2017)
4
pemblokiran tersebut tidak melanggar kebebasan publik dalam mengakses dan mendapatkan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Memasuki tahun 2017 juga ini kita juga perlu terus mengikuti berbagai kebijakan ekonomi pemerintah. Kenaikan BBM Nonsubsidi, penghapusan subsidi listrik untuk golongan 900 Volt Ampere, dan kenaikan harga beberapa bahan pokok perlu terus dicermati agar tidak memberikan efek negatif pertumbuhan ekonomi masyarakat. DPD RI meminta agar pemerintah dapat lebih transparan dan melakukan sosialisasi kebijakan sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Pengembangan sumber energi alternatif serta pemerataan listrik bagi masyarakat perlu dilakukan untuk mengurangi beban ekonomi akibat pencabutan subsidi listrik yang dilakukan. Di sisi lain, DPD RI juga memandang pemerintah perlu melakukan operasi pasar secara berkala untuk mengendalikan harga-harga bahan pokok serta mengendalikan stabilitas pasokan barang di tengah masyarakat. Sidang dewan yang mulia, memenuhi ketentuan Pasal 12 huruf h dan Pasal 166 Ayat 3 Tata Tertib DPD RI, kegiatan anggota DPD di daerah yang diwakilinya dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban Anggota DPD RI untuk menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah untuk selanjutnya dilaporkan dalam sidang paripurna setiap awal masa sidang. Untuk itu secara berurutan kami akan mempersilakan kepada wakil masing-masing provinsi untuk menyampaikan laporan kegiatan di daerah. Perlu kami ingatkan sesuai dengan kesepakatan bahwa penyampaian laporan masing-masing provinsi adalah maksimal 5 menit. Berkenaan dengan itu kiranya laporan yang akan disampaikan nanti dapat lebih dipadatkan dan cukup garis besarnya saja. Laporan yang lebih lengkap akan diserahkan kepada pimpinan sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari laporan yang dibacakan dan akan menjadi bahan penting yang akan diartikulasi oleh alat-alat kelengkapan DPD khususnya Komite I, II, III dan IV. Pada kesempatan pertama, kami persilakan wakil dari Provinsi Jawa Barat. PEMBICARA: BAIQ DIYAH RATU GANEFI, S.H. (NTB) Interupsi, Ketua, NTB, NTB Ketua. NTB Ketua tidak lebih dari 5 menit ketua ketua ketua ketua NTB minta bicara sebentar ketua, NTB. PIMPINAN SIDANG: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Ya silakan Bu. PEMBICARA: BAIQ DIYAH RATU GANEFI, S.H. (NTB) Ya terima kasih Ketua jadi sehubungan dengan laporan maka kami hanya ingin menyerahkan saja. Apa bisa? Kenapa Ketua? PEMBICARA: I KADEK ARIMBAWA (BALI) Ketua, untuk menambah keseriusan dalam Paripurna, siapa yang lengkap anggotanya itu dikasih duluan.
SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI MS III TS 2016-2017 (SENIN, 23 JANUARI 2017)
5
PEMBICARA: INTSIAWATI AYUS, S.H., M.H. (RIAU) Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Baik, kami dari di Riau akan membacakan laporan, hormat kami kepada Ketua dan pimpinan dan sayang kami untuk seluruh anggota DPD RI. Buah merah di kiloan, koeni masak di atas dahan. Ke daerah sudah kita sebulan, kini saat baca laporan. Sebagaimana yang telah diarahkan oleh pimpinan maka kami akan lengkap menyerahkan laporan ini dalam 1 berkas yang telah kami susun dengan rapi, urut, dan teratur namun perlu ada beberapa catatan yang kami sampaikan dalam waktu 4 menit ini. Pertama masalah infrastruktur untuk di seluruh provinsi khususnya provinsi Riau harus menjadi prioritas dan program yang dapat diutamakan dan dapat diagendakan pada komite yang membidangi infrastruktur. Begitu juga tentang pendidikan, pendidikan mohon dapat ditegaskan kembali apa menjadi kebijakan pusat sehingga di daerah tidak simpang siur di dalam pelaksanaannya, menyangkut tenaga pengajar dan honorer. Begitu juga untuk bidang Komite IV, pendapatan negara bukan pajak untuk dapat ditinjau kembali dan dapat dievaluasi yaitu mengenai biaya STNK dan BPKB dan selanjutnya kami mengharap dapat diagendakan di Komite IV untuk tidak lagi terjadi pemotongan DAK dan penundaan DAU di tahun ini dan agenda yang tidak disebutkan oleh Ketua tadi namun kami usulkan tetap menjadi prioritas yaitu konflik agraria, tata ruang, penataan tanah, serta mengenai pemerintahan desa dan permasalahan batas wilayah negara, provinsi, dan kabupaten. Demikian, Wabilahitaufik wal hidayah Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PEMBICARA: BAIQ DIYAH RATU GANEFI, S.H. (NTB) Bismilahirahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menyerahkan, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua, Pimpinan, dan seluruh anggota DPD RI yang telah memberikan bantuan kepada kami atas musibah Bima dan seluruh yang Bapak Ibu berikan kepada kami sudah kami slurkan kepada yang berhak menerima. Terima kasih, Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Baik selanjutnya dari jawa barat. PEMBICARA: Ir. H. AYI HAMBALI, M.M. (JAWA BARAT) Bismillahirahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua dan para wakil ketua DPD RI serta para Anggota yang saya hormati, Bapak Sekjen beserta seluruh jajarannya, para wartawan dan tamu undangan lainnya, hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. tuhan yang maha esa karena atas karunia-nya kita dapat menghadiri sidang paripurna DPD RI dalam keadaan sehat walafiat. Pimpinan dan Anggota yang saya hormati sesungguhnya banyak sekali aspirasi seperti juga dari daerah-daerah lain yang dilaporkan sudah dicatat dalam bentuk laporan yang SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI MS III TS 2016-2017 (SENIN, 23 JANUARI 2017)
6
akan kami sampaikan kepada pimpinan namun ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yang kira-kira hampir sama dengan di daerah lain dan masih itu yang itu-itu juga yaitu pertama masalah BPJS yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda perbaikan, baik dalam pelayanan maupun dalam cara pembayarannya. Kemudian masih adanya masalahmasalah yang berkaitan pelanggaran dalam pemilukada yang di Jawa Barat tahun ini ada 3 daerah yaitu kota Bekasi, kota Tasikmalaya, dan kabupaten Subang. Kemudian Bapak dan hadirin sekalian, hal yang mendapat perhatian dari kami adalah adanya pemotongan DAK yang seperti tadi disampaikan oleh Riau yang ini membuat masalah yang berkepanjangan di daerah karena banyak pekerjaan yang sudah selesai 100% akan tetapi biayanya dananya tidak turun dan mereka baru bisa menjadi membayar antara 40 sampai 60%. Yang lebih menyedihkan lagi adalah adanya penundaan pembayaran DAU yang menyebabkan ada beberapa kabupaten yang sampai saat ini, bulan Januari ini, ada beberapa daerah yang tidak bisa membayarkan gaji pegawai negerinya. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan yang perlu mendapat perhatian kita semua dan yang paling penting adalah apa yang kami apa yang Anggota serap dari hasil reses ini kemudian kita akan sama-sama membahasnya dari masing-masing alat kelengkapan dan barangkali itulah kiprah kita sebagai bukti kita dalam rangka menyalurkan aspirasi masyarakat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Selanjutnya DKI Jakarta. PEMBICARA: Prof. Dr. DAILAMI FIRDAUS (DKI JAKARTA) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Saudara Ketua, Saudara Wakil Ketua, dan Rekan-rekan Senator Republik Indonesia, Saudara Sesjen beserta jajarannya, dan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan dan dapat hadir di ruang Sidang Paripurna kali ini. Bercermin dari pengalaman dan peristiwa-peristiwa di 2016 serta memasuki tahun 2017 maka kami mengajak kita semua untuk merapatkan barisan serta memantapkan kerja kelembagaan di DPD RI ini dengan komitmen baru, harapan baru, dan optimisme baru karena tantangan di depan jauh lebih berat dan kompleks seiring dengan dinamika politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan dimensi global. Pimpinan dan rekan-rekan Senator yang saya hormati untuk menghemat waktu dan memberi kesempatan kepada senator lainnya kiranya akan kami sampaikan beberapa poin penting yang telah kami himpun, yaitu Komite I tentang permasalahan korupsi Aparatur Sipil Negara. Dari data ICW vonis perkara korupsi selama tahun 2015 ada temuan 225 terdakwa korupsi oleh pejabat atau pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Hal ini mengancam pelaksanaan good government yang menjadi ruh pelayanan publik saat ini. Untuk itu DPD RI mendorong pemerintah Pprovinsi di seluruh Indonesia umumnya dan provinsi pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya untuk memperkuat fungsi pengawasan internal melalui inspektorat dan menerapkan sistem elektronik. Komite II tentang kado pahit kenaikan harga di awal tahun 2017. Jelang pergantian tahun baru harga sejumlah komoditas bahan pokok merangkak naik di pasar tradisional. Selain itu harga bbm naik dan dicabutnya subsidi tarif dasar listrik 900 VA semakin menambah daftar keresahan masyarakat. Oleh sebab itu DPD RI menghimbau kepada SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI MS III TS 2016-2017 (SENIN, 23 JANUARI 2017)
7
pemerintah pusat untuk membuat instrumen stabilitas harga dilakukan menyeluruh dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu fokus kepada petani dan peternak yang berada di sektor hulu dan mencari solusi dan instrumen lainnya terhadap masalah kenaikan tersebut. Komite III tentang moratorium Ujian Nasional. Masalah Ujian Nasional melahirkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian beranggapan pentingnya UN untuk tempat dilaksanakan dengan beberapa perbaikan sistem di sisi lain beranggapan bahwa UN harus dihapus karena dianggap lebih membebani siswa ketimbang menjadi piranti sosio indikatif untuk melihat kemampuan siswa dalam menyerap pelajaran di sekolah. Oleh karena itu DPD RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pertama mengevaluasi dan menganalisis secara menyeluruh Ujian Nasional yang selama ini diselenggarakan yang kedua segera menyusun juknis operasional sistem, tata cara mekanisme arahan penyelenggaraan ujian akhir, yang ketiga perlu peningkatan kapasitas guru sehingga mampu menjadi evaluator pembelajaran dengan standar mutu; 4. Membantu guru-guru dan sekolah di daerah tertinggal untuk membuat rancang bangun evaluasi tahap akhir pendidikan dasar dan menengah yang memiliki batas ideal sehingga evaluasi akhir pembelajaran bagi siswa yang akan lulus SD maupun SMP terukur dalam perspektif keilmuan dan metodologi pendidikannya. Komite IV tentang kenaikan tarif pajak pengurusan kendaraan bermotor. Kebijakan baru pemerintah, kebijakan baru Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak menjadi dasar naiknya tarif pajak pengurusan kendaraan bermotor menjadi rata-rata 2 kali, 2, 3 kali lipat. Untuk itu DPD RI menghimbau kepada pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan yang bersentuhan dengan masyarakat seharusnya melakukan langkah-langkah konsultasi yang menyeluruh dengan wakil rakyat DPD dan DPR RI sehingga kebijakan tersebut sesuai dengan kehendak rakyat. DPD perlu mempertanyakan kepada pihak terkait seperti Menteri Keuangan atau Kapolri. Demikianlah laporan kegiatan masa kerja di daerah Senator provinsi DKI Jakarta dimulai tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan 22 Januari 2017. Adapun laporan keseluruhan lengkapnya dari hasil reses akan kami serahkan ke Pimpinan untuk ditindaklanjuti oleh lembaga DPD RI. Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Ya silakan Jawa Timur. PEMBICARA: Drs. H. A. BUDIONO, M.Ed. (JAWA TIMUR) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati, Sekretaris Jenderal dan seluruh jajarannya, dari media dan seluruh yang hadir. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa dipertemukan lagi di tahun 2017 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, akan saya sampaikan pointer apa yang menjadi hasil reses Anggota DPD RI dari perwakilan Jawa Timur. Yang pertama adalah kami laporkan di tahun 2017 ada Pilkada di 1 kota di Jawa Timur, kota Batu sehingga tidak terlalu banyak yang perlu kita awasi. Yang kedua tadi juga sudah disampaikan dari provinsi yang lain bahwa dengan pengurangan, penundaan, atau pembatalan dana alokasi khusus, utamanya untuk kegiatan fisik jalan dan jembatan telah SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI MS III TS 2016-2017 (SENIN, 23 JANUARI 2017)
8
mengakibatkan kerusakan jalan yang merata di seluruh provinsi. Baik jalan nasional, jalan kabupaten, mengalami kerusakan yang sangat parah sehingga dari beberapa kabupaten itu ada sebutan wisata sejuta lubang di jalan karena memang kondisinya sudah sangat parah sekali. Ini mudah-mudahan tahun 2017 ini segera ada perbaikan di awal tahun. Jadi mudahmudahan tidak harus menunggu akhir tahun. Kalau menunggu akhir tahun kerusakan akan semakin parah dan akan membutuhkan biaya yang lebih besar. Yang berikutnya pelaksanaan Nomor Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah yang … (tidak jelas terdengar, red) dengan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang organ nasib perangkat daerah itu berdampak keos juga di beberapa kabupaten kota karena ada paling tidak 8 urusan yang dialihkelolakan dari pemerintah kabupaten kota provinsi maupun ke pusat atau sebaliknya. Yang sangat menimbulkan banyak permasalahan adalah pengalihan pengelolaan di bidang pendidikan yaitu SMA, SMK, dan pendidikan khusus. Nampaknya pemerintah provinsi banyak mengalami kendala yang juga yang pertama dari sisi pendanaan nampaknya tugasnya ditambah tapi dananya untuk provinsi tidak ada penambahan sehingga provinsi belum mampu memberikan gaji tepat waktu di awal tahun kemudian juga operasional kantor yang ada di kabupaten kota kemudian juga gedung juga belum siap sehingga saat ini kantor cabang dinas perwakilan yang ada di kabupaten kota banyak mengalami kendala, baik secara sumber daya alamnya dari sisi pendanaan maupun dari sisi personilnya. Kemudian yang berikutnya tadi juga sudah sampaikan sebenarnya utamanya adalah hak-hak daerah, hak-hak pemerintah daerah, yang merupakan dana transfer dari pusat ke daerah, baik itu DAU, DAK, maupun dana bagi hasil lainnya. Ini daerah nampaknya juga belum mendapatkan haknya sepenuhnya. Baik dari sisi jumlahnya maupun ketepatan waktunya, nanti mungkin ada di Komite IV. Tadi kan sudah saya sampaikan diawal tahun orang Indonesia mendapat kado pahit dari pemerintah itu yaitu terdapat kenaikan-kenaikan, baik itu kenaikan BBM, tarif dasar listrik, dan juga pengurusan dokumen kendaraan bermotor. Tadi juga disampaikan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah yang kita mungkin sudah agak terlambat saya harapkan nanti DPD juga menunjukkan fungsinya dalam pengawasan, utamanya adalah maraknya tenaga kerja asing yang ilegal. Ini sudah merata jadi tidak hanya di Jakarta dan sekitarnya tapi di hampir setiap di hampir atau di setiap kabupaten kota nampaknya sudah didapat didapati tenaga-tenaga asing yang illegal. Nah oleh sebab itu saya mengusulkan agar DPD tidak tinggal diam artinya harus bisa menjawab memberikan solusi, memberikan jawaban terhadap masyarakat Indonesia Bagaimana sebenarnya kondisi saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh. PEMBICARA: Drs. MUHAMMAD AFNAN HADIKUSUMO (D.I. YOGYAKARTA) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gong xi fat cai untuk saudaraku yang Tionghoa. Yang kami hormati pimpinan DPD RI yang kami hormati Anggota DPD RI yang kami hormati Sekjen dan Wakil Sekjen DPD RI, Hadirin dan Hadirat yang kami muliakan. Alhamdulillah kita dapat berjumpa di tempat ini dalam rangka sidang paripurna. Pada sore hari ini akan kami sampaikan laporan hasil reses dari masing-masing Anggota DPD RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk persoalan di Komite I yang mencuat di sana persoalan penegakan hukum. Berkaitan dengan penegakan hukum yang saat ini mengalami pelemahan SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI MS III TS 2016-2017 (SENIN, 23 JANUARI 2017)
9
sehingga rakyat merasa telah terjadi ketidakadilan dalam hal penegakan hukum. Kemudian terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak di DIY dilakukan di 2 tempat. Yang pertama di Kota Yogyakarta kemudian yang kedua di kabupaten Kulonprogo. Kemudian tahapan pendanaan kampanye menurut Anggota Komite I perlu mendapat perhatian serius agar terhindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti bentrok antarpendukung calon. Komite II dalam bidang pertanian ditemukan masalah yang belum terselesaikan berkaitan dengan peningkatan kemampuan petani dan penguatan organisasi tani dan pola hubungan dengan pemerintah terutama keterlibatan aktif perempuan petani atau pekerja sebagai tulang punggung kedaulatan pangan. Yang kedua terkait penanganan hasil pertanian perlu adanya upaya pengembangan unit-unit usaha pengelolaan dan pemasaran produksi pertanian dalam bentuk BUMN dengan melibatkan keluarga petani, koperasi petani, ataupun organisasi petani. Kemudian ketika tentang TDL Tarif Dasar Listrik masyarakat minta agar pemerintah jangan dulu menaikkan tarif dasar listrik karena kenaikan itu semakin membebani masyarakat. Kemudian pemerintah diminta untuk menyiapkan energi alternatif selain pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil karena diprediksikan 20 tahun yang akan datang bahan bakar fosil akan terlalu memberatkan pemerintah Republik Indonesia. Kemudian Komite III, sektor pendidikan. Persoalan pelimpahan kewenangan dalam hal pengelolaan sekolah SMA SMK di kabupaten kota se-provinsi DIY memunculkan masalah karena sistem penggajian atau honor yang diberikan kepada guru di kabupaten berbeda dengan di kota. Di kota gaji guru rata-rata jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di kabupaten sementara di tingkat provinsi menjadi sama semua sehingga memberatkan satuan pendidikan. Kemudian yang kedua kebijakan Mendiknas untuk menghentikan Ujian Nasional diharapkan jangan terlalu mendadak sehingga perlu persiapan yang cukup. Tentang tenaga kerja asing di DIY relatif kondusif tapi tetap perlu diwaspadai terkait tenaga kerja asing sebagai general manager di beberapa hotel yang sering kali dirasakan kurang memahami budaya dan kondisi sosial masyarakat di sekitarnya. Masalah pariwisata, perkembangan jumlah wisatawan di DIY selama kurun waktu 2009 sampai 2016 menunjukkan trend positif atau naik wisatawan nusantara lebih banyak daripada wisatawan mancanegara. Kemudian Komite IV persoalan koperasi khususnya terkait dengan budaya berkoperasi bahwa koperasi dan UMKM baik dalam konsep konvensional maupun syariah perlu diperkuat lagi. Tentang isu naiknya biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor dirasakan semakin membebani masyarakat bahkan berpengaruh terhadap harga-harga berbagai kebutuhan lainnya. Masyarakat umumnya bertanya kenapa pemerintah menaikkan biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor begitu tinggi. Kemudian isu mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN dimana kita ikut menandatanganinya MEA itu dan saat ini dari sisi sektor ekonomi mikro UMKM kita masih agak tertinggal. Berkaitan dengan dana transfer daerah dan pengawasan Undang-undang Nomor 23 tahun 2016 tentang pemerintahan daerah bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mengacu kepada peraturan yang berlaku hanya saja untuk dana alokasi khusus ada yang tidak bisa ditarik dikarenakan keterlambatan dalam laporan pelaksanaannya khususnya di Kabupaten Bantul. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian laporan dari kami ringkasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Selanjutnya Jawa Tengah.
SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI MS III TS 2016-2017 (SENIN, 23 JANUARI 2017)
10
PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (JAWA TENGAH) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Bapak Ibu pimpinan Sidang Paripurna, yang saya hormati Saudara Pimpinan, alat kelengkapan, dan kelompok Anggota DPD RI, yang saya hormati Bapak-ibu Anggota DPD , Sekjen beserta jajaranm hadirin sekalian yang saya hormati. Segala puji bagi Allah yang atas nikmat karunia-Nya sehingga kita pada pagi hari, di siang hari ini dapat berkumpul bersama dalam sidang paripurna DPD RI ke-6 Masa Sidang III Tahun Sidang 2016-2017. Pendahuluan. Mengikuti yang lebih dulu. Laporan singkat terhadap aspirasi, kita berada di Indonesia kurang lebih norma-normanya sama, aturannya sama sehingga persoalannya pun relatif sama, saya kira. Komite I soal Pilkada serentak 101 daerah, Jawa Tengah ada 7 daerah Padi, Brebes, Cilacap, Banjarnegara, Batang, dan Salatiga, dan yang menarik salah satu diantara 7 itu adalah melawan lumbung kosong di Padi. Kemudian Undang-undang Desa problem hari ini adalah problem implementasi yang saya kira hampir keseluruhan sama, kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah melalui pusat sampai dengan di daerah. Kemudian pelaksanaan PP 18 tahun 2015 tentang perangkat daerah, SOTK. Ada plus dan minusnya ada penambahan, ada juga pengurangan. Di Jawa Tengah itu yang penambahan di Salatiga, yang lain pengurangan. Untuk tingkat provinsi juga pengurangan instansi vertikal ataupun instansi tingkat provinsi. Kemudian soal legalisasi aset, ini rahasia, saya sampaikan kepada forum ini. Jawa Tengah itu mau 5 juta target sertifikasi ataupun 2 juta, itu sudah selesai semua. Kenapa? Kebetulan dari 393.000 legalisasi aset itu sudah ter-cover baik di rencana pekerja pemerintah untuk 5 juta bidang ataupun 2 juta bidang. Soal pembebasan lahan untuk jalan tol, ada satu yang belum. Koordinasi dengan teman-teman dengan Badan Wakaf Indonesia di mana dalam proses perlu 7 bulan di dalam perpindahan dari aset-aset wakaf kepada yang digunakan untuk jalan tol. Komite II energi dan sumber daya mineral tarif daya listrik sama. Di mana mulai 1 Juli 2017 sudah ada kenaikan dan agar dapat subsidi secara tepat sasaran, dan pelanggan 90 volt dinilai tidak layak mendapatkan subsidi. Perdagangan telur ayam, beras, cabe rawit naik dan beberapa tempat sudah menurun di Magelang, kemudian di beberapa tempat sudah menurun, termasuk cabe hijau, kemudian cabe merah, kemudian cabe keriting sudah mulai turun. Kemudian Komite III inventarisasi materi, ada lima ada enam. Pertama RUU sistem pengupahan, dua pengawasan tenaga kerja Indonesia, tiga, Pengawasan tenaga kerja asing, empat, Kepariwisataan, lima, moratorium Ujian Nasional, dan enam, narkoba. Rekomendasi: 1. Pelatihan tenaga kerja lokal 2. Peningkatan upah, kemudian 3. Diperlukan kejelasan proporsi peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, provinsi, daerah kabupaten kota, PP PKIS, dan sarana pendukung utama dalam penyiapan TKI yang berkualitas dan bermartabat serta penilaian hukum bagi TKI. Kemudian pemberian izin bagi tenaga kerja asing harus lebih ditingkatkan, saya kira sama dengan yang lain. Kemudian kegiatan promosi dalam rangka visit Indonesia year kemudian peningkatan sarana prasarana pariwisata demi menunjang kelancaran pariwisata, kemudian mengembalikan fungsi Ujian Nasional sebagai alat pemetaan kualitas pendidikan bukan sebagai penentu kelulusan. Kemudian Komite IV pelaksanaan Undang-undang 18 tahun 2017 saya kira ini Undang-undang Nomor 18 tahun tentang pemotongan DAK dan penundaan DAU tahun SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI MS III TS 2016-2017 (SENIN, 23 JANUARI 2017)
11
2016 membuat banyak kabupaten di Jawa Tengah menunda beberapa proyek tahunan karena itu di tahun 2017 Pemda Jawa Tengah juga berharap tidak ada pemotongan DAK di tengah tahun maupun penundaan DAU di dalam perjalanan tahun anggaran. Kemudian di dalam pengawasan DPD atas kebijakan penundaan penyaluran DAU tahun 2016, ini tidak menjadi dasar di dalam implementasi tahun 2017. Realisasi dan daya serap transfer ke daerah terhadap Undang-undang 6 tahun 2014, penyaluran dana desa sudah bagus, tetapi regulasinya kurang. Regulasi tidak ada apa distribusi sedangkan uangnya sudah masuk sehingga dikhawatirkan ada beberapa kasus yang akan mengemuka di kemudian hari. Usaha Mikro Kecil dan Menengah, kembali persoalan masalah yang berkaitan dengan permodalan dan pemasaran hasil. Jadi Jawa Tengah ini banyak sekali UKM yang bagus. Keripik tempe di Blora, Batik Pakaran, di Padi kemudian telor asin di Brebes jadi Bapak-bapak kalau ke Jawa Tengah jangan lewat Brebes karena ini di situ banyak telor asin, kemudian abon sapi di Boyolali. Kemudian mikro yang lain adalah sudah saatnya perekonomian Indonesia berpihak kepada pelaku usaha kecil. Sebagaimana apalagi menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean, pemerintah harus lebih memperhatikan para pelaku UMKM. demikian terima kasih, Jakarta 23 Januari 2017, Anggota DPD RI provinsi Jawa Tengah. Denty Eka Pratiwi ada, tapi sedang berada di luar, GKR Ayu Kus Indriah hadir, Bambang Sadono hadir dan saya sendiri Akhmad Muqowan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) NTB sudah, Bali. PEMBICARA: I KADEK ARIMBAWA (BALI) Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om swastiastu. Laporan kegiatan kunjungan reses Anggota DPD RI, daerah pemilihan Provinsi Bali. Atas karunia Tuhan yang Maha Esa kita dapat berkumpul kembali bersama-sama setelah melalui kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di masing masing daerah pemilihan. Pemerintah Provinsi Bali kami mengadakan kegiatan reses ini secara serius dan berlandaskan hati nurani. Kami laporkan terkait Komite I, yang pertama pilkada serentak di Bali hanya ada satu, yaitu pilkada kabupaten Buleleng, yang kedua keseimbangan pembangunan Bali Utara dengan Bali selatan masih saja bermasalah, yang ketiga kabupaten Badung adalah daerah yang APBD-nya terbesar di Bali, di Bali ada komitmen dalam konsep one island manajemen, maka pembangunan hotel dipusatkan di Badung, akibatnya pajak hotel dan restoran, PHR, sangat besar di kabupaten Badung. Ada kesepakatan PHR di kabupaten Badung dan Denpasar, di-share ke kabupaten yang lain karena daerah yang lain juga merawat daerah tujuan wisata yang tidak mengembangkan hotel-hotel besar. Selama ini praktiknya di mana dana PHR itu dikumpulkan di pemerintah provinsi Bali, dibagi ke kabupaten lain saat ini kebijakan yang sudah puluhan tahun itu diubah. Bupati Badung kini membagikan langsung ke kabupaten-kabupaten yang konsekuensinya lebih praktis tetapi secara politik akan muncul dua matahari di Provinsi Bali. Empat, aktivitas penambangan di Kabupaten Karangasem memiliki dampak terhadap lingkungan dan masyarakat, dengan ditutupnya aktivitas galian tersebut, sangat berdampak terhadap masyarakat Bali, baik dari sisi kesejahteraan maupun dari sisi lingkungan. Khususnya pemerintah Kabupaten Karangasem perlu mencarikan solusi terhadap masalah ini, agar masyarakat tidak dirugikan. kelima pihak kepolisian khususnya SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI MS III TS 2016-2017 (SENIN, 23 JANUARI 2017)
12
Polda Bali agar serius memproses kasus-kasus intoleran yang ada di bali yang sengaja diciptakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, baik langsung maupun lewat media sosial mengingat Bali selama ini dikenal sangat teguh soal toleransi beragama, bahkan sangat kuat berbalut dengan tradisi. Terkait komite II. Satu kemunculan undang undang nomor 19 tahun 2013 sejatinya merupakan sebuah kemajuan dalam bidang pertanian di Indonesia. Dua, konsep perlindungan petani dimaksudkan sebagai upaya dalam membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi, biaya tinggi, dan perubahan iklim. Dalam pemantauan kami beberapa hal yang menunjukkan berbagai bagaimana petani tidak terbela kepentingan adalah sebagai berikut; a. Tingkat pendidikan rata-rata petani di Bali hanya menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah dasar. b. Harga hasil pertanian sawah seperti seperti gabah yang tidak memberi keuntungan bagi pemilik atau pun bekerjasama. c. Belum adanya sinergi antara pertanian dengan sektor pariwisata dan sektor lainnya d. Kurang jelasnya arah kebijakan pengembangan agro industri e. Rendahnya akses penguasaan dan akses teknologi pertanian. Terkait Komite III, ada pun peta permasalahan mohon maaf hal yang juga menjadi pro kontra, ujian nasional selama ini adalah ujian nasional menjadi salah satu penentu kelulusan siswa, sehingga banyak siswa yang mengalami tekanan psikologis ketika dihadapkan pada ujian Nasional. Bahkan selama ini banyak kasus yang negatif, karena efek adanya ujian nasional. Dua, terkait dengan rencana penghapusan ujian nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia merupakan hal yang sangat positif hanya saja jika ujian nasional dihapus, maka beberapa manfaat ujian nasional yang selama ini menjadi standard dan patokan dalam menentukan kebijakan lain akan sedikit bias. Tiga, permasalahan dalam ujian nasional. Empat, ujian nasional sudah dekat yakni pada bulan April ini. Adapun peta permasalahan narkoba yang terjadi di daerah. Satu, masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja pelajar dapat dikatakan sulit diatasi. Terutama seperti di Pulau Bali ini, mengingat pulau Bali merupakan pulau internasional dan dalam penyelesaian narkoba di Bali perlunya sebuah kerja sama yang baik dari para elemen yang dimana dimana diharapkan energi yang baik melibatkan pada faktor seperti, pemerintah, aparat, masyarakat media massa, keluarga, remaja itu sendiri dan pihak-pihak yang lain. Tiga, banyaknya uang yang mengalir di masyarakat dari sektor pariwisata membuat banyak kalangan yang memanfaatkan ruang untuk penyebaran narkoba. Empat, akhir penghujung 2016 sedikit mengejutkan banyak kalangan masyarakat yang di mana ditangkapnya 4 bandar narkoba, digulung Polres Badung. Terkait Komite IV isu strategis yang sempat disampaikan tokoh tokoh masyarakat di enam kabupaten di atas, antara lain satu masalah kenaikan tarif pengurusan STNK dan BPKB kendaraan yang sempat menjadi polemik di masyarakat. Hal ini perlu sosialisasi yang lebih efektif kepada seluruh lapisan masyarakat. Tiga, melambungnya harga cabe yang sempat meresahkan masyarakat tingginya harga cabai yang secara langsung berdampak terhadap kebutuhan rumah tangga dan iklim usaha ekonomi mikro. Lima, khususnya di wilayah Bali Utara, Kabupaten Buleleng, beberapa kecamatan masih membutuhkan fasilitas air bersih. Enam, perlu adanya kajian untuk mensinergikan tata kelola BUMD, dengan keberadaan Bumdes dan koperasi. Tujuh, implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional, JKN perlu terus disempurnakan, baik dalam pengelolaan maupun pelayanan sehingga masyarakat benar SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI MS III TS 2016-2017 (SENIN, 23 JANUARI 2017)
13
benar merasakan manfaat program JKN. Delapan, terkait dengan pelayanan rumah sakit, RSUD salah satunya, RSUD Mangusada Kabupaten Bandung, secara keorganisasian mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah mengacu dengan PP Nomor 18 tahun 2016, secara keorganisasi RSUD Mangusada berada di bawah dinas kesehatan provinsi sebagai unit pelayanan teknis dinas UPDD dengan jumlah pejabat struktur sama seperti rumah sakit tipe C. Mengingat RSUD Manggusadda Kabupaten Badung saat ini sudah berstatus rumah sakit tipe B plus, sehingga dengan kompleksitas dan jumlah personalia yang cukup besar, maka perlu penyesuaian dan payung hukum yang sesuai, sehingga RSUD tipe B plus dapat dikelola dan dapat memberikan pelayanan yang optimal. Itulah laporan kami dari provinsi Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om shanti shanti shanti om. PIMPINAN SIDANG: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Selanjutnyanya siap-siap Banten. PEMBICARA: HI. AHMAD JAJULI, S.IP., M.Si. (LAMPUNG) Pimpinan, pimpinan, pimpinan, Lampung, minta waktu nanti setelah Banten, akan menyerahkan langsung laporannya, karena tempat duduknya paling akhir diperkirakan akan lama, terima kasih. PEMBICARA: BAHAR BUASAN, ST., M.S.M (BANGKA BELITUNG) Izin Pimpinan, izin Pimpinan, Babel, sama aspirasinya Pimpinan, terima kasih. PEMBICARA: Drs. HABIB ALI ALWI (BANTEN) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamadulillah. Shalawatusalamu’ala Rasulillah La Haula wa La Quwwata illa Billaah, Ammaba'du. Pimpinan dan seluruh anggota yang saya hormati, saya akan menyampaikan secara ringkas, laporan reses ini, sesuai dengan hati nurani, agar bisa menjadi senator idaman untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam menyerap aspirasi masyarakat dan daerah, setiap anggota telah dikelompokkan sesuai dengan bidang tugas di komite masing-masing, dan sudah kami buatkan laporan yang sangat rinci sekali, yang sudah kami catat di dalam buku laporan ini. Oleh karena itu, harapan kami semoga kita semua dapat menjaga amanah dan tanggung jawab yang dibebankan ke pundak kita, dengan ikhlas dan penuh kesabaran, sehingga kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah agar dapat menjalankan tugas selanjutnya Aamin. Demikian laporan kami. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Selanjutnya NTT.
SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI MS III TS 2016-2017 (SENIN, 23 JANUARI 2017)
14
PEMBICARA: Ir. ABRAHAM LIYANTO (NTT) Yang terhormat Pimpinan DPD RI , yang kami hormati pimpinan alat kelengkapan DPD RI , yang terhormat rekan-rekan sejawat anggota DPD RI, yang saya hormati sekretaris jenderal DPD RI beserta jajaran. Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om swastiastu. Pada kesempatan pertama kami anggota DPD RI provinsi Nusa Tenggara Timur ingin menyampaikan selamat tahun baru bagi kita sekalian semoga pada tahun yang baru ini kita diberi semangat yang baru harapan baru, menuju Indonesia yang baru damai sejahtera yang berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, bhinneka Tunggal Ika dan NKRI yang sudah menjadi konstitusi Nasional kita, Aamin. Bapak-ibu pimpinan dan anggota DPD serta hadirin sidang paripurna yang saya hormati, berikut adalah laporan hasil kegiatan reses anggota DPD RI NTT, yang kami sampaikan secara garis besar, yang merupakan aspirasi yang berasal dari pemerintah daerah SKPD, pemerintah, SKPD kebupaten kota, juga dari lembaga pendidikan negeri maupun swasta, tokoh-tokoh masyarakat, LSM, organisasi masyarakat, kalangan pers, dan masyarakat luas lainnya. Pertama, Komite I, masyarakat Nusa Tenggara Timur sangat berharap agar perjuangan menjadikan DOB atau Daerah Otonomi Baru segera terealisasi. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, DOB yang sudah diusulkan sejak periode yang lalu adalah DOB kabupaten Narunara, kabupaten Momere, kabupaten Pantar, dan kabupaten Amanatun. Tiga, masih ada keluhan dari masyarakat eks Timor Timur tentang minimnya sarana kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pertanian dan kondisi perekonomian yang masih sangat rendah dibandingkan masyarakat lainnya. Walaupun mereka telah bergabung dengan NKRI sejak 18 tahun lalu, namun fasilitas tetap memprihatinkan. Keempat, pemerintah diharapkan segera merevisi Permendes Nomor 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 karena fakta banyak desa yang tidak memiliki kantor di desa yang represetatif. Komite II masyarakat NTT pada umumnya mengharapkan pelatihan-pelatihan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan difasilitasi oleh pemerintah pusat, untuk menciptakan enterpreneurship baru untuk NTT. Dua, masyarakat NTT berharap agar pemerintah membantu mempercepat pembangunan industri garam, industri rumput laut, industri air minum, agar hasil produksi dari Nusa Tenggara Timur bisa dipasarkan di dalam maupun di luar. Komite III, masalah pendidikan, pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur mendesak direalisasikannya pendirian Koordinator Perguruan Tinggi Swasta atau Koperdis atau kini bernama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi L2 Dikti di wilayah Nusa Tenggara Timur, karena saat ini di NTT telah hadir 64 perguruan tinggi swasta. Selama ini PTS NTT berada di bawah Kopertis 8 wilayah Bali, NTB dan NTT. Kegiatan Visitasinya telah dilakukan Kemendik Dikti pada Januari lalu, sehingga diharapkan DPD dapat mendorong mempercepat ditindaklanjutinya L2 Dikti atau kopertis wilayah Nusa Tenggara Timur dimaksud. Masalah kesehatan, pada umumnya NTT mengeluh tentang masih minimnya fasilitas kesehatan terutama tenaga medis, ketersediaan obat-obatan, serta masih sulitnya penggunaan fasilitas BPJS, KIS, KIP, KKS, dan diharapkan perhatian serius dari instansi terkait. Masalah ketenagakerjaan, masih banyak tenaga kerja TKI ilegal, traficking, yang berangkat ke luar negeri dikarenakan lama dan mahalnya proses pengurusan dokumen tenaga kerja tersebut, serta keterlibatan oknum pejabat dari berbagai instansi terkait. Terakhir Komite IV. Satu, pemerintah pusat diminta untuk memberi porsi transfer dana ke provinsi kepulauan seperti NTT lebih besar daripada provinsi daratan, karena provinsi kepulauan harus diumumkan beberapa modal transportasi sekaligus angkutan darat, SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI MS III TS 2016-2017 (SENIN, 23 JANUARI 2017)
15
laut dan udara. Kedua, mendesak Kementerian Perindustrian agar turun ke lapangan untuk melakukan pendampingan terhadap industri kecil dan menengah. Ketiga, pemerintah diminta agar dana desa langsung ditransfer ke desa desa supaya bisa langsung digunakan. Pemerintah tinggal memperbanyak tenaga pendamping untuk mengawasi penggunaan dana tersebut. Keempat, banyak keluhan yang meminta agar diberi dana seperti dana desa karena, maksudnya banyak kelurahan yang memprotes dan meminta agar diberi dana seperti dana desa karena ada diskriminasi yang diresahkan oleh kalangan kelurahan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut. Kelima, masyarakat NTT juga mengusulkan agar staf desa diangkat menjadi pegawai negeri atau PNS agar staf desa tidak terkontaminasi oleh perebutan jabatan saat pilkades. Demikian laporan kami, Anggota DPD RI Dapil Provinsi Nusa Tenggara Timur atas perhatiannya diucapkan limpah terima kasih. Anggota DPD Ibrahim Agustinus Medah, Abraham Liyanto, Adrianus Garu, Syafrudin Atasoge. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti shanti shanti om. Shalom PIMPINAN SIDANG: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Selanjutnya Kalimantan Selatan. PEMBICARA: Drs. H. M SOFWAT HADI, S.H. (KALIMANTAN SELATAN) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Langsung saja, mempersingkat waktu, Anggota DPD Kalimantan Selatan telah melaksanakan reses, perlu yang sangat menonjol kami laporkan sebagai berikut. Pertama tentang persiapan pilkada serentak di Kalimantan Selatan dilaksanakan 2 kabupaten, persiapannya sudah cukup baik. Kemudian, kedua, adanya perubahan tentang struktur organisasi tata kelola di tiaptiap pemerintah daerah dan juga adanya pilkada serentak kemarin banyak dampak negatif, antara lain penempatan pejabat-pejabat baru ataupun mutasi kurang memperhatikan mengenai kualitas pejabat yang akan menggantikan. Kemungkinan ini terkait dengan tim sukses pada waktu pilkada yang serentak yang lalu. Kemudian tentang tenaga listrik di Kalimantan Selatan. Sampai sekarang ini masih mengalami pemadaman atau penerangan secara bergiliran, padahal batubara untuk tenaga listrik itu sebagian besar produksinya dari Kalimantan Selatan, mohon ini menjadi perhatian bagaimana supaya tenaga listrik dijamin oleh pemerintah dengan berjalan secara baik. Kemudian permasalahan narkoba. Jadi di Kalimantan Selatan tren untuk penyalahgunaan narkoba cukup tinggi, makanya perlu kita perhatikan masalah pencegahan atau pemberantasan narkoba, penyalahgunaan narkoba ini. Dan yang terakhir adanya pengalihan kewenangan para guru-guru yang tadinya kewenangan dari bupati walikota ditarik ke provinsi yang gaji-gaji maupun yang lain-lainnya dibiayai oleh APBN. Ada yang menjadi masalah yaitu bupati dan walikota memberikan tunjangan daerah kepada guru-guru. Tunjangan daerah ini tidak ada di dalam APBN sehingga menjadi masalah bagi para gubernur karena untuk di Kalimantan Selatan saja sekitar 5.000-an guru yang menjadi tanggung jawab gubernur. Sedangkan untuk memberikan tunjangan daerah kepada guru-guru yang selama ini diberikan oleh bupati dan walikota dan berbeda-beda sesuai dengan kemampuan kepala daerah sekarang menjadi beban gubernur dan mohon untuk menjadikan perhatian. Jangan sampai setelah ditarik menjadi yang dikelola oleh gubernur ternyata SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI MS III TS 2016-2017 (SENIN, 23 JANUARI 2017)
16
tunjangan daerah ini menjadi turun atau menjadi hilang tunjangan daerah yang diberikan oleh pemda kepada guru-guru. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Selanjutnya. PEMBICARA: Hj. ASMAWATI, S.E., M.M (SUMSEL) Pak Ketua izin Sumatera Selatan di belakang Pak Ketua. PIMPINAN SIDANG: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Silakan, silakan. PEMBICARA: Hj. ASMAWATI, S.E., M.M (SUMSEL) Cuma menyerahkan Pak Ketua. PIMPINAN SIDANG: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (KETUA DPD RI) Siap-siap Kalteng. Sulteng. Selanjutnya, mau diserahkan apa? Urut dulu dari Sulut, Sulut. PEMBICARA: Ir. STEFANUS B.A.N. LIOW (SULAWESI UTARA) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu namo budaya. Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sekjen dan jajarannya, hadirin yang saya muliakan. Perkenankanlah kami dari Provinsi Sulawesi Utara untuk melaporkan hasil aspirasi masyarakat dan daerah selang tanggal 1 sampai 22 Januari 2017. Yang pertama dari Komite I Provinsi Sulawesi Utara ada 2 kebupaten kota yang akan menggelar pilkada yakni kabupaten Bolang Mongondow dan kabupaten Kepulauan Sangihe. Provinsi dan 15 kabupaten kota telah melantik pejabat eselon II, III, IV, sesuai dengan amanat PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Kemudian untuk Komite II, lanjutan pembangunan jalan tol Manado-Bitung, proyek ini dengan biaya sekitar 8,7 triliun. Kemudian jalan provinsi, khususnya ruas jalan Tombatu dan pedalaman Pisa di wilayah kabupaten Minahasa Tenggara sepanjang kurang lebih 20 km supaya segera direalisasikan. Revitalisasi Danau Tondano, DPD RI diminta untuk memperjuangkan peningkatan anggaran bagi kegiatan revitalisasi dan konservasi Danau Tondano. Kemudian pemadaman listrik masih terjadi di wilayah Kota Manado meskipun frekuensinya sudah agak berkurang, untuk itu segera dipercepat proyek peningkatan daya listrik di Sulawesi Utara, baik PLTA maupun energi panas bumi geothermal. Baru-baru ini Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo tanggal 27 Desember 2016 lalu telah SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI MS III TS 2016-2017 (SENIN, 23 JANUARI 2017)
17
meresmikan pembangkit listrik panas bumi, PLTP Lahendong untuk unit 5 dan unit 6 di Tompasok kabupaten Minahasa dengan kapasitas 2 kali 50 megawatt. Dengan demikian maka total kapasitas PLTP Lahendong menjadi 120 megawatt. Komite III, sistem pengupahan. Permasalahan pengupahan di Sulawesi Utara, termasuk disejumlah kabupaten kota, sistem dan peraturan pengupahan memang baik tetapi pengusaha memandang lebih tepat dengan relasi pengusaha pekerja. Artinya besaran upah ditetapkan dengan kesepakatan antara pemberi kerja dan penerima kerja. Permasalahnnya juga banyak perusahaan yang belum mampu menerapkan UMP, terutama perusahaan kecil dan UKM. Mendorong DPD RI membahas merumuskan dan menyusun RUU tentang sistem pengupahan dengan harapan penghasilan suatu regulasi yang lebih baik dan berkeadilan, dalam artian melindungi kepentingan pengusaha dan pekerja sesuai seimbang, sekaligus memiliki kepastian hukum yang lebih kuat. Tenaga kerja Indonesia, dari segi organisasi perlu adanya penyesuaian atau peningkatan status BP3TKI Manado, dari pejabat kantor sekarang ini Eselon III menjadi Eselon II karena wilayah kerja BP3TKI Manado meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara sehingga membutuhkan koordinasi dengan instansi lain atau pemerintah daerah setempat, sarana prasarana kurang menunjang dan seterusnya. DPD RI diminta kepada pemerintah pusat agar memfasilitasi pembangunan prasarana BLK Bitung sebagai UPTD dinas tenaga kerja Provinsi Sulawesi Utara, serta di kabupaten kota termasuk pembangunan prasarana sarana BLK di kabupaten Minahasa Utara dengan luas lahan sekitar 5 hektar yang dibiayai dari kementerian tenaga kerja Republik Indonesia, namun sampai saat ini pembangunannya tidak dilanjutkan lagi. Tenaga kerja asing, permasalahan tenaga kerja asing Sulawesi Utara antara seiring dengan kebijakan bebas visa maka terjadi peningkatan turis terutama dari Tiongkok. Ditemui ada yang menggunakan visa turis tapi belum langsung kembali ke negaranya, melainkan bekerja disejumlah perusahaan seperti perusahaan pertambangan emas, semen, dan pembangkit listrik. Ditemui ada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing, pertama dari Tiongkok namun tidak melaporkan kepada pemerintah daerah, instansi terkait. Kemudian kepariwisatawan. Provinsi Sulawesi Utara tidak masuk dalam 10 destinasi prioritas pariwisata pemerintah di Sulawesi Utara. Kemudian kurangnya anggaran pembangunan destinasi pariwisata dan promosi. Oleh karena itu mengharapkan DPD RI mengusulkan kepada pemerintah pusat agar Sulawesi Utara masuk dalam destinasi pariwisata perioritas dengan menjadikan taman laut Bunaken, Selat Lembet Dabau Tondano menjadi satu otoritas khusus bagaimana 10 destinasi lainnya yang telah ditetapkan pemerintah pada tahun 2016. Ujian nasional. Permasalahan pelaksanaan ujian nasional, ujian nasional berisi kertas dimana proses pelelangan pengadaan dokumen di kementerian. Perusahan percetakan diluar daerah sehingga distribusi tidak efisien, apabila terjadi kekurangan naskah maka proses pengiriman data dan barang terlalu jauh dan lama. Proses pengawas dari provinsi ke percetakan tidak terkontrol secara efesien, tingkat kebocoran soal sangat rentan. UNBK perlu pelatihan cukup bagi operator. Teknisi pada satuan pendidikan yang melaksanakan UNBK, implementasi kebijakan ujian negara ternyata kebijakan yang telah ada selama ini belum efektif dalam mendorong peningkatan kompentesi guru. Masalah narkoba, kendala yang dihadapi dalam menerapkan ketentuan pidana berkenaan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di daerah. Tersangka pengguna narkotika setelah melalui assesmen oleh tim assesmen terpadu dan menyatakan rehabilitasi namun tempatnya belum memadai atau representatif. Biaya rehabilitasi dibebankan kepada tersangka, korban pengguna narkotika. Mengusulkan, menyarankan agar dapat direvisi untuk jangka waktu prapenahanan ditambah karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI MS III TS 2016-2017 (SENIN, 23 JANUARI 2017)
18
Tahun 2009 tentang Narkotika dimana prapenahanan terlalu singkat yakni 3x24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam atau sama dengan 6x24 jam atau 6 hari. Perlu diatur standarisasi kriteria klien mana yang harus menjalani rehabilitasi dan mana yang harus diproses hukum atau bersama antara rehabilitasi sambil proses hukum tetap berjalan. Dibutuhkan regulasi yang mengatur tentang penindakan bahan adiktif dan obat-obat serta jenis-jenis lainnya yang belum ditetapkan dalam ketentuan peraturan, seperti bunga kecembung sebagai tanaman yang mengandung bahan adiktif. Kemudian Komite IV, permasalahan anggaran dalam APBD Provinsi Sulawesi Utara dengan pengalihan 8 urusan pemerintahan dari kabupaten kota ke pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Demikian laporan kami dari Provinsi Sulawesi Utara, sekian dan terima kasih. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih. Selanjutnya Kalimantan Timur, mohon persiapan Gorontalo. PEMBICARA: H. AHMAD HENDRY (KALIMANTAN TIMUR) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang terhormat para Anggota Dewan Perwakilan Daerah, juga yang saya hormati Saudara Sesjen dan jajarannya hadirin yang berbahagia, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara sekalian yang saya cintai. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmatNya kepada kita sekalian sehingga kita dapat menghadiri Sidang Paripurna ke-3 Dewan Perwakilan Daerah pada hari ini. Atas nama Anggota utusan Provinsi Kalimantan Timur, kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya sesuai dengan jadwal hari ini perkenankanlah kami menyampaikan laporan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah, daerah pemilihan pada masa sidang ini, yaitu sebagai berikut. Laporan Anggota DPD Komite I, sebagai lanjut penyelesaian masalah antara PJ Pupuk Kaltim dengan masyarakat Bontang, Pimpinan DPD RI telah mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia guna ditindaklanjuti ditingkat kementerian. Kemudian Komite II, dari banyak hasil, dari banyaknya perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah Kalimantan Timur harusnya ada dorongan pemerintah agar GSN bisa dioptimalkan untuk masyarakat. Kemudian laporan Komite III, dalam persoalan pendidikan terdapat beberapa permasalahan masih kurangnya fasilitas penunjang di sekolah-sekolah. Hal ini diperparah dengan aliran listrik yang mati belum optimal dan juga mempengaruhi kesiapan sekolah mengadakan UNBK. Kemudian Komite IV, keterlambatan dana alokasi umum. Mengakibatkan pemerintah daerah harus berubah pengeluaran yang sebelumnya telah disusun dalam anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD tahun 2016. Diharapkan kedepannya pemerintah bisa lebih hati-hati menyusun APBN dan rencana pemasukan untuk menghindari devisit anggaran yang berakibat penundaan DAU yang merugikan daerah. Keterlambatan transfer dana desa di wilayah Kalimantan Timur akibat keterlambatan penyelesaian LPG, manfaatkan dana desa untuk desa maupun pemerintah daerah kabupaten diharapkan ada penyuluhan bagi desa agar bisa menyusun LPG pemanfaatan dana desa agar tidak lagi keterlambatan. SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI MS III TS 2016-2017 (SENIN, 23 JANUARI 2017)
19
Pemerintah dan instansi terkait seperti BUMN dan BUMD diharapkan bisa memberikan bantuan kredit atau finansial terhadap UMKM. UMKM amat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur. Terima kasih lebih kurangnya, mohon maaf. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PEMBICARA: DEWI SARTIKA HEMETO, S.E. (GORONTALO) Laporan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat Anggota DPD RI provinsi Gorontalo. Yang terhormat pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia seluruh Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sekretariat Jenderal dan Wakil Sekretariat Jenderal DPD RI, serta hadirin yang kami muliakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Mewakili Anggota DPD RI dari Provinsi Gorontalo, pertama-tama kami mengucapkan Selamat Tahun Baru 2017. Selanjutnya kami sampaikan selamat datang dan selamat bergabung kepada bapak Ade Khali Senator Pengganti Antar Waktu untuk provinsi Gorontalo serta bapak Joseph Pusrumakek Pengganti Antar Waktu untuk Provinsi Papua Barat. Hadirin yang kami hormati, sesuai agenda hari ini perkenankan kami atas nama anggota DPD RI dari dari Provinsi Gorontalo menyampaikan laporan dan informasi yang bersumber dari dialog yang kami lakukan bersama masyarakat, yang kemudian telah kami himpun secara umum dalam uraian permasalahan sebagai berikut. Terkait dengan tupoksi kerja Komite I, yang pertama terkait dengan pilkada serentak 2017. Keluarnya putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan KPU Kabupaten Boalemo untuk membatalkan pencalonan pasangan petahana Rumpagaul Lahmudin Hambali di pilkada Kabupaten Boalemo yang dikhawatirkan akan menimbulkan instabilitas keamanan daerah, seperti yang sempat diberitakan dibeberapa media nasional sempat terjadi aksi yang berujung pengrusakan fasilitas umum di Kabupaten Boalemo. Untuk itu dihimbau kepada semua pihak untuk mampu menahan diri semoga pilkada serentak kali ini mampu berjalan sesuai dengan harapan. Berikutnya terkait dengan tupoksi kerja Komite II, hasil inventarisasi masalah terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Yang pertama kelangkaan pupuk masih terjadi hampir diseluruh wilayah provinsi Gorontalo. Harga pupuk dibeberapa titik bahkan mencapai Rp. 250.000 di tingkat pengecer. Ironisnya stok pupuk yang ada jumlahnya mencukupi dan tidak terjadi kendala ataupun keterlambatan dalam proses distribusi. Untuk itu melalui Sidang Paripurna ini kami meminta kiranya pemerintah pusat lebih intens melakukan pengawasan di lapangan untuk meminimalisir kondisi ini. Selanjutnya beberapa aspirasi terkait dengan tupoksi kerja Komite III DPD RI adalah sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan program full day school, program ini menuai pro kontra dalam implikasinya di masyarakat di Kabupaten Gorontalo. Misalnya baik tenaga pengajar maupun orang tua murid merasa terbebani dengan aturan dimana jam masuk sekolah dimajukan ke jam 6 pagi dan waktu pulang bergeser ke jam 5 sore. Belum maksimalnya program ini dikarenakan belum adanya formulasi kegiatan belajar siswa yang efektif dan efisien untuk rentang waktu yang ditentukan. Akibatnya banyak murid yang mengisi waktu siangnya di sekolah dengan tidur siang.
SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI MS III TS 2016-2017 (SENIN, 23 JANUARI 2017)
20
Terakhir beberapa aspirasi masyarakat terkait tupoksi kerja Komite IV adalah sebagai berikut. Yang pertama penundaan penyaluran DAU. Di beberapa daerah termasuk Provinsi Gorontalo merupakan momentum dari daerah untuk melakukan penghematan. Hal yang paling realistis untuk segera dilakukan adalah melakukan penghematan terlebih mengingat mayoritas daerah mengandalkan dana transfer dari pusat sebagai sumber pendapatannya. Meski begitu penting untuk diperhatikan pemerintah daerah wajib hukumnya untuk tetap senantiasa mendahulukan kepentingan masyarakat ini karena sejatinya APBN. APBD adalah uang rakyat yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Selanjutnya terkait dengan implikasi PP Nomor 18 Tahun 2016 terbitnya PP 18 Tentang Organisasi Perangkat Daerah ini bagaimana pun harus disikapi dengan sebaikbaiknya oleh Pemda. Pilihan untuk membentuk postur birokrasi Pemda yang ramping tepat fungsi dan ukuran merupakan sebuah keniscayaan di tengah turbulensi perubahan dan keterbatasan anggaran. Tantangan bagi Pemda adalah bagaimana merestrukrisasi organisasinya tanpa mengangkangi aturan. Tidak bisa dipungkiri akan banyak terjadi turbulensi birokrasi di daerah dengan adanya penerapan aturan yang baru. Daerah dituntut untuk mampu menyusun formulasi organisasi perangkat daerah dengan efektif dan efisien dari sisi anggaran yang dimiliki oleh daerah. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Sidang Paripurna DPD RI kali ini sebagai bahan masukan untuk dapat dipertimbangkan semua pihak. Sebagai penutup melalui Sidang Paripurna yang mulia ini saya menyampaikan selamat patriotik, Hari Patriotik yang ke-75 untuk Provinsi Gorontalo. Perlu sedikit kami sampaikan bahwa pada tanggal 23 Januari Tahun 1942, 3 tahun sebelum bangsa ini merdeka Gorontalo telah lebih dulu memproklamirkan diri sebagai daerah yang merdeka yang telah lepas dari segala bentuk penjajahan. Mari kita berdoa semoga arwah para pahlawan yang telah berjuang demi bangsa ini senantiasa mendapatkan yang layak di sisi-Nya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om shanti shanti shanti om. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih. Selanjutnya Sulawesi Tenggara. Mohon persiapan Sulawesi Selatan. PEMBICARA: Ir. H. ABDUL JABBAR TOB, M.M. (SULAWESI TENGGARA) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pimpinan DPD RI. Yang kami hormati Bapak dan Ibu anggota DPD RI. Yang kami hormati Sekjen, Wakil Sekjen dan seluruh jajarannya. Saya ingin mengajak mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT sore hari ini kita masih sempat memberikan kesehatan sehingga dengan demikian kita melaksanakan Rapat Paripurna mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Reses yang dilaksanakan dari tanggal 21 Desember sampai 22 Januari dari 4 komite diketemukan ada 39 masalah. Dari masing-masing Komite I 14 masalah, Komite II ada 4, Komite III ada 17, Komite IV adalah 9. Dari semuanya ini punya bobot yang sama maka dengan demikian kalau saya bacakan sangat panjang. Oleh karena itu sekali, tidak ada yang
SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI MS III TS 2016-2017 (SENIN, 23 JANUARI 2017)
21
saya bacakan dan ini sudah tertulis dan saya akan serahkan kepada dari masing-masing komite. Saya kira demikian. Terima kasih. Billahi fii sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Silakan Sulawesi Selatan. Selanjutnya persiapan Maluku. PEMBICARA: Ir. H. ABDUL JABBAR TOB, M.M. (SULAWESI TENGGARA) Yang saya hormati Bapak, Ibu Wakil Ketua DPD RI, Pimpinan Sidang. Yang saya hormati Bapak, Ibu Anggota DPD RI yang ada dalam ruangan ini, yang masih bertahan. Yang saya hormati hadirin sekalian. Alhamdulillah Sulawesi Selatan juga sudah menyampaikan laporan tertulis, sebagian melalui situs, website Asmada. Sebenarnya justru ini yang kita harapkan ke depan, lebih awal Sekertariat mengeksposekan siapa-siapa yang sudah menyampaikan laporan supaya kita bergairah, untuk menyampaikan laporan berikutnya. Dua poin saja yang kami mau mempertegas di forum ini, yang pertama adalah meminta semua komite tapi lebih khusus kepada Komite I tentang impelementasi PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perubahan perangkat daerah. Yang kedua adalah implementasi PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di kepolisian. Selebihnya semua tadi sudah disampaikan teman-teman tentang DAK, DAU, tentang infrastruktur dan lain sebagainya sudah tertulis kami akan segera serahkan kepada pimpinan. Mohon maaf atas segala kekurangan penyajian ini. Sekian. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Persilakan Maluku selanjutnya Sulawesi Barat siap. Sulawesi Barat, selanjutnya Maluku Utara mohon persiapan. PEMBICARA: Dr. H. AJIEP PADINDANG, SE., MM (SULSEL) Bapak, Ibu Pimpinan yang kami hormati. Teman-teman Anggota DPD RI yang kami hormati. Bapak Sekjen dan hadirin yang kami hormati. Patut kita naikkan syukur kepada Tuhan karena ya telah memimpin kita sehingga kita boleh melaksanakan tugas di daerah pemilihan. Banyak aspirasi masyarakat yang kami terima tetapi seperti teman-teman kami sudah menyampaikan secara online, juga kami sudah tulis secara lengkap. Kami membacakan beberapa pokok penting. Yang pertama, dana desa sudah mengubah wajah desa-desa di Sulawesi Barat pada satu sisi tetapi menimbulkan kesenjangan pada sisi lain terutama daerah kelurahan karena tidak mendapat dana dari pemerintah. Yang kedua, perlu ketegasan dan pengawasan yang ketat terhadap ASN dan PNS yang rentan dilibatkan dalam Pilkada serentak yang akan datang. Yang ketiga, infrastruktur jalan di Sulawesi Barat masih sebagian besar sangat memprihatinkan terutama beberapa terutama di daerah pegunungan dan secara khusus di Kabupaten Mamasa. SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI MS III TS 2016-2017 (SENIN, 23 JANUARI 2017)
22
Yang berikut, pupuk bersubsidi, sama sekali tidak dinikmati oleh masyarakat di beberapa kabupaten sehingga mereka terpaksa membeli pupuk dengan harga yang sangat mahal. Yang berikut, penyediaan bibit baik tanaman keras maupun tanaman holtikultura sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Mereka tidak dapat memperoleh bibit yang berkualitas yang berdampak pada produksi pertanian dan perkebunan mereka. Yang berikutnya masih banyak desa yang tidak terjangkau listrik, termasuk dua desa dimana Bandara Sumororong terletak di Kabupaten Mamasa. Masalah kehutanan, batas hutan ada beberapa desa yang sudah puluhan tahun dihuni oleh manusia tetapi masih tergolong dalam kawasan hutan lindung. Yang berikut masalah pendidikan, masih banyak sekolah di Sulawesi Barat seperti yang saya yang kami laporkan, pada reses pada Sidang-sidang Paripurna yang lalu yang sampai sekarang gurunya hanya satu atau dua orang, satu sekolah. Yang berikut, sebagian besar kecamatan tidak terjangkau dengan sarana komunikasi telepon, dampaknya ialah sekolah-sekolah yang diharapkan bisa terjangkau dengan atau bisa mengakses internet sama sekali jangankan internet, telepon saja tidak bisa. Ini sama sekali berdampak pada kualitas pendidikan di sebagian besar kecamatan di Sulawesi Barat. Yang berikut, dirasa penting di beberapa sekolah kami menemukan keinginan untuk menambah jam pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan untuk meminimalisir munculnya sikap-sikap intoleran dan radikalisme. Yang berikut, penundaan penyaluran dana DAU dana transfer daerah ke daerah terutama di Provinsi Sulawesi Barat berdampak signifikan bagi penyelenggaraan pemerintah di daerah. Yang terakhir, pengalihan urusan pemerintah dari kabupaten kota ke provinsi membawa dampak yang cukup besar bagi daerah misalnya di Sulawesi Barat pembayaran gaji PNS yang jumlahnya 2.500 dialihkan dari daerah ke provinsi mengalami keterhambatan karena dana yang dibutuhkan kurang lebih 350 miliar sedangkan tambahan dana dari pusat hanya 100 miliar. Yang berikut, tenaga PTT dan guru tidak tetap yang telah diangkat dengan SK oleh kepala daerah, bupati, kurang lebih 3.000 orang yang sekarang sudah dialihkan ke provinsi butuh kejelasan karena provinsi tidak mempunyai dana untuk menggaji padahal mereka itu di SK kan oleh bupati, kepala daerah. Demikian pokok-pokok yang kami sampaikan dan kami menyampaikan secara tertulis yang lengkapnya. Terima kasih dan selamat sore. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Silakan Maluku Utara. Selanjutnya persiapan Aceh. Maluku Utara, tidak ada. Aceh kami persilakan. Selanjutnya persiapan Jambi. PEMBICARA: FACHRUL RAZI, M.IP. (ACEH) Bismillahirahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Ketua DPD RI, serta pimpinan, serta seluruh anggota DPD RI Senator Indonesia. Kami bacakan laporan kegiatan di daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk Provinsi Aceh disampaikan pada Sidang Paripurna DPD RI, Senin 23 Januari 2017. Berkaitan dengan fokus utama reses kali ini, sesuai dengan surat tugas dan Tupoksi Komite I, II, III dan IV DPD RI adalah inventarisasi pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang oleh karena itu hal hal lain dalam relevansi tugas dan fungsi DPD RI serta sesuai perkembangan keadaan, perlu kami sampaikan beberapa aspirasi pemerintah masyarakat dan daerah yang berhasil kita serap adalah sebagai berikut. Pertama, Komite I permasalahan tapal batas, dimana pemerintahan Aceh terus SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI MS III TS 2016-2017 (SENIN, 23 JANUARI 2017)
23
mengupayakan untuk menyelesaikan persoalan tapal batas antara Aceh dan Provinsi Sumatera Utara oleh karena itu kita meminta kepada DPD RI untuk bisa memfasilitasi adanya persoalan konflik tapal batas antara dua provinsi yang hari ini juga belum selesai, demikian juga bagaimana dengan hasil kesepakatan MoU Helsinki terhadap batas Aceh. Namun di sisi lain juga penyelesaian turunan Undang-Undang pemerintahan Aceh yang masih belum selesai, ini tentunya harus menjadi perhatian serius DPD RI khususnya Komite I untuk tahun 2017. Yang kedua adalah konflik pertanahan di mana kita menemukan berbagai aspirasi dari masyarakat yang hari ini masih memiliki persoalan-persoalan pertanahan hingga kita temukan masih tingginya konflik pertanahan yang ada di Provinsi Aceh. Oleh karena itu sangat penting perhatian dari DPD khususnya Komite I serta yang lainnya untuk bisa memberikan perhatian serius terhadap persoalan konflik pertanahan yang ada di Provinsi Aceh. Yang ketiga adalah persiapan Pilkada serentak. Perlu kami sampaikan bahwa sejauh ini semua pihak melaksanakan penyelenggaraan Pilkada serentak pada 15 Februari 2017 nantinya dengan 6 calon gubernur untuk provinsi dan 20 kabupaten kota di seluruh Aceh. Oleh karena itu kita memberikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara Pilkada yang hari ini bekerja keras dan melakukan sosialisasi secara maksimal serta pihak keamanan yang terus menjaga keamanan serta kondusifnya kondisi di Aceh. Namun tentunya sebagai perwakilan dari Komite I saya tetap meminta kepada DPD dan juga pihak yang berkait agar adanya netralitas kepada semua pihak khususnya juga kepada pihak kepolisian dalam menjaga keamanan dan keadaan kondusif di Aceh. Dan yang keempat berkaitan dengan persiapan pembentukan DOB hasil dari kunjungan dan aspirasi yang kami terima bahwa sejauh ini berdasarkan usulan DPD RI khususnya Komite I di Provinsi Aceh akan terbentuk 4 DOB, yang pertama adalah DOB Selat Besar, yang kedua adalah DOB Aceh Selatan Jaya, yang ketiga adalah DOB Kota Melaboh dan DOB Aceh Raya. Oleh karena itu kita meminta kepada DPD RI untuk bisa menjadikan tahun 2017 sebagai kado terakhir, kado terbaik bagi rakyat Aceh dan rakyat seluruh Indonesia agar DOB dapat segera terealisasi di Tahun 2017 dengan ditandatangani oleh pemerintah. Dalam hal berkaitan dengan Komite II, kami sampaikan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, memaksimalisasi hasil produksi pertanian masih terkendala oleh beberapa faktor yang belum optimal dan belum meratanya infrastruktur jaringan irigasi yang menjadi pendukung utama proses produksi. Kemudian yang kedua adalah distribusi pupuk dan benih bersubsidi kepada masyarakat dalam prakteknya di lapangan masih terkendala dan mengalami berbagai persoalan yang sangat complicated. Yang ketiga adalah faktor penyuluhan pertanian, masih menjadi kendala dalam memperkuat petani guna meningkatkan hasil produksi pertanian, dan pemerintah juga diharapkan untuk mengkaji dan membangun konsep bagi kemudahan akses alat pendukung pertanian yang dapat menekan biaya produksi, dan yang kelima adalah pemerintah perlu untuk memperbaiki standar harga beli beras hasil produksi petani oleh Bulog yang selama ini mengendalikan harga jual hasil produksi petani. Yang kedua berkaitan dengan pengawasan atas pesanan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dimana rencana kenaikan biaya tarif listrik oleh pemerintah telah dipandang memberatkan bagi masyarakat di daerah di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang kurang stabil kalaupun kemudian pemerintah tetap harus menetapkan kebijakan untuk menaikkan tarif listrik maka kebijakan ini haruslah dapat disosialisasikan dengan baik dan terjangkau seluruh masyarakat. Pemerintah diharapkan mengkaji dan mengevaluasi biaya tarif listrik prabayar dan sebagainya dikarenakan banyaknya keluhan masyarakat di daerah terkait adanya perbedaan tagihan biaya bagi masyarakat pengguna listrik. Yang keempat adalah pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap PT. PLN dalam proses pelayanan-pelayanan yang maksimal bagi masyarakat apalagi di tengah rencana kenaikan tarif listrik. SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI MS III TS 2016-2017 (SENIN, 23 JANUARI 2017)
24
Berkaitan dengan kinerja Komite III adanya berkaitan dengan isu koperasi dan UKM dimana dilaporkan salah satu kendala koperasi di Aceh adalah keterbatasan SDM, teknologi dan sarana pendukung produksi dari pengelola operasi untuk itu diharapkan seluruh kepada pemerintah pusat melalui Menteri Koperasi agar dapat memperbanyak program capacity building kemudian mendirikan pabrik pengalengan dan sebagainya serta menerapkan software aplikasi dan melatih petugas untuk operasi yang bergerak di sektor simpan pinjam. Dan yang kedua, pemerintah tadi di Aceh Barat dan Aceh Singkil berkaitan dengan penanggulangan bencana daerah dan dinas sosial dimana anggota DPD RI yang mewakili dari Komite III mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh dengan pusat dalam menanggulangi bencana terutama yang BNPB dan Kementerian Sosial serta pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk penambahan mobilitas di lapangan serta kami juga mengucapkan mewakili dari anggota DPD RI, Komite I, II, III dan IV mengucapkan terima kasih kepada DPD RI yang sangat serius memberikan perhatian terhadap gempa di Pidie Jaya berkaitan dengan laporan Komite IV pengawasan terhadap realisasi dana transfer ke daerah Tahun 2016 Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh dilaporkan berdasarkan hasil dari Komite IV anggota dari Provinsi Aceh dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Aceh, melalui DPD kami mengharapkan agar dapat meminta pihak POLRI, khususnya Korlantas untuk menertibkan pelaksanaan diskriminatif, di lapangan bagi pemakai kendaraan plat BL di luar Aceh, jadi kalau BK dari Medan masuk ke Aceh sangat mudah tapi kalau BL masuk ke Sumatera Utara dipersulit bahkan banyak sekali pungli-pungli di perbatasan dan ini perlu perhatian dari DPD RI. Yang kedua berkaitan dengan perselisihan kepemilikan aset Aceh, berupa alun-alun Provinsi Aceh yaitu berkaitan dengan lapangan Belang Padang yang masih diklaim oleh 2 pihak yaitu pihak TNI dan pihak pemerintah Aceh, sementara perlu kami sampaikan bahwa Belang Padang itu bukan milik siapapun, tapi milik rakyat Indonesia dimana disitu telah dinyatakan Kemerdekaan Indonesia dengan saksi sejarah adalah Belang Padang, hari ini menjadi konflik antara TNI dan Pemerintah Aceh untuk merebut satu aset itu. Kemudian yang ketiga adalah agar dapat meminta pemerintah pusat untuk meninjau ulang rencana pemotongan DAK fisik sebanyak 10 % pada Tahun 2016 karena ada proyek yang sudah tender dan sudah bayar uang muka. Oleh karena itu saran demikian kami sampaikan. Oleh karena itu saran dan tindaklanjut hendaknya dapat sama-sama kita tindak lanjuti pada masing-masing sidang komite DPD RI dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang konkrit dengan melibatkan dan kerjasama oleh semua pihak dan khususnya kita semua. Terima kasih kepada pimpinan dan dewan perwakilan daerah republik indonesia perlu kami sampaikan ucapan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senator Fachrul Razi, Senator Ghazali Abbas, Senator Sudirman dan Senator Rafli. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih. Persilakan. PEMBICARA: JACOB ESAU KOMIGI, S.H., M.M. (PAPUA BARAT) Terima kasih para teknisi yang sangat cerdas. Yang saya hormati Bapak, Ibu Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Bapak, Ibu Anggota DPD yang saya hormati.
SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI MS III TS 2016-2017 (SENIN, 23 JANUARI 2017)
25
Sebelum saya menyerahkan laporan ini ingin saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan, Bapak Sekjen dan jajarannya yang hari ini untuk pertama kalinya telah melantik PAW dari Provinsi Papua Barat di Sidang Paripurna yang terhormat ini. Dengan demikian bertambah lagi 1 anggota di anggota DPD RI Provinsi Papua Barat menjadi 3 orang. Bapak dan Ibu Anggota dan Sidang Paripurna yang saya hormati. Laporan hasil reses dari Anggota DPD Provinsi Papua Barat. Komite I terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Barat terdapat 1 provinsi dan 4 kabupaten/kota dimana terdapat 2 kabupaten yang terdapat 1 pasangan calon. Kami mendorong kepada penyelenggara untuk perbanyak sosialisasi kepada pemilih khususnya di daerah yang terdapat 1 pasangan calon karena belum memahami sepenuhnya. Yang kedua, penggunaan Sistem Sidalih oleh KPU RI untuk menetapkan DPT dari hasil pantauan kami cukup membantu dan meminimalisir beberapa persoalan terkait dengan persoalan DPT. Terkait dengan bidang tugas Komite II, anggota DPD RI mendesak pemerintah untuk merealisasi pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus di Sorong dan di Teluk Bintuni sesuai dengan Keputusan Presiden. Terkait dengan Undang-Undang Pertanahan mengusulkan agar Kementrian ATR dan BPR merealisasikan kuota atas Program Prona seharusnya disesuaikan dengan pencapaian target sebelumnya. Komite III terkait dengan bidang pendidikan. Kami meminta pemerintah pusat diharapkan dapat menyelesaikan polemik persoalan Fakultas Kedokteran Universitas Papua di Sorong yang tidak lagi mendapat dukungan tenaga pengajar dari Dosen Universitas Indonesia. Terkait dengan bidang perlindungan perempuan dan anak, Komunitas Peduli Perempuan Papua mengusulkan adanya tempat rehabilitasi atau yang disebut dengan rumah aman bagi perempuan dan anak yang menjadi korban-korban kekerasan. Demikian laporan dari anggota DPD RI Provinsi Papua Barat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Selamat sore. Atas perhatian bapak dan ibu sekalian kami ucapkan terima kasih. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Selanjutnya Papua kami persilakan. Mohon siap Sumut. PEMBICARA: Pdt. CARLES SIMAREMARE, S.Th. M.Si (PAPUA) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Yang kami hormati Pimpinan DPD RI dan seluruh Anggota yang kami banggakan. Laporan kegiatan Anggota DPD RI Provinsi Papua di daerah pemilihan pada tanggal 21 Desember sampai dengan 22 Januari 2017. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa oleh perkenan-Nya kita semua dapat berkumpul kembali di awal tahun 2017 dalam keadaan sehat walafiat. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja di daerah pemilihan adalah dalam rangka penyerapan pengumpulan aspirasi masyarakat daerah, menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan bidang dan tugas alat kelengkapan, relevansi dengan tugas dan fungsi masing-masing Anggota DPD RI sesuai dengan konstitusi. Komite I, situasi keamanan di Provinsi Papua saat ini sangat rukun, aman, dan damai. Seluruh masyarakat Papua dari kota sampai dengan di daerah-daerah pedalaman begitu antusias merayakan hari Natal dan menyambut Tahun Baru 2017 dengan penuh damai dan suka cita. Kondisi aman dan damai ini menunjukkan perbedaan Papua dan daerah lain SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI MS III TS 2016-2017 (SENIN, 23 JANUARI 2017)
26
misalnya di luar Papua dalam merayakan Natal dan Tahun Baru harus dilakukan dengan kesiagaan keamanan kepada masyarakat yang melaksanakan ibadah serta penyambutan tahun baru. Sedangkan di Papua, tahun ini menggambarkan bahwa kerukunan serta toleransi beragama sangat dijunjung tinggi berkat kerja sama semua tokoh masyarakat, tokoh agama, yang ada di tanah Papua. Selama kunjungan reses, aspirasi yang kami terima di berbagai daerah, inti pokoknya hampir sama, yaitu masyarakat Papua menilai pemerintah pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla kurang merespons atas aspirasi masyarakat Papua yang mengusulkan Daerah Otonom Baru. Sementara, aspirasi DOB merupakan solusi atas kebutuhan hidup bagi masyarakat di daerah-daerah tertinggal dan terbelakang dan kepulauan dan dalam rangka mengentaskan masalah sosial, ekonomi,pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur, dan lain sebagainya. Selain belum terselesaikannya permasalahan sosial, ekonomi, bahkan politik, hukum, pendidikan, kesehatan, bagi masyarakat menengah di Papua saat ini, kebutuhan pangan dan papan yang layak juga masih jauh dari harapan. Belum terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat tersebut, maka kami selaku Senator Papua mengusulkan agar kebijakan maupun program pemerintah pusat serta pemerintah daerah lebih didasarkan pada kebutuhan masyarakat bawah yang lebih membutuhkan saat ini. Yang berikut, dalam kunjungan kerja daerah pemilihan Papua telah melakukan pengawasan terhadap tahapan persiapan pelaksanan pilkada serentak jilid dua Provinsi Papua. Pertemuan dilakukan dengan KPU, Bawaslu, dan KPU Panwas kabupaten/kota. Laporan perkembangan dan tahapan pilkada serentak dari 11 kabupaten/kota Provinsi Papua sangat lancar dan aman. Ada kendala biaya pelaksanaan pilkada di beberapa daerah kabupaten, namun sedang diupayakan oleh pemerintah daerah. Namun, yang perlu diwaspadai adalah potensi-potensi keamanan gangguan keamanan pada saat hari H serta teknis lainnya. Komite II, dengan dengan diresmikannya keenam proyek infrastruktur di tanah Papua diharapkan dapat segera mendapat solusi dari krisis listrik yang selama ini membelenggu dan memperoleh keadilan sebagai bangsa yang bebas menikmati energi listrik, sama seperti bangsa Indonesia di wilayah NKRI lainnya. Yang kedua, perlu mengundang rapat dengar pendapat Menteri BUMN RI, Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Gubernur Papua, dan Bupati Papua untuk menegaskan alokasi anggaran yang tepat dan proporsional dalam merealisasikan infrastruktur trans Papua. Yang berikut, program PLN UP2B untuk mewujudkan Papua Terang 2019 belum signifikan. Hingga saat ini belum ada realisasi signifikan di Provinsi Papua. Kondisi jalan antardesa, kabupaten, dan kota mengalami keterlambatan pembangunan, begitu juga dengan infrastruktur irigasi belum tercapai di tanah Papua. Komite III, perlu melakukan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk merencanakan penyelesaian masalah infrastruktur sekolah dan alat kelengkapan sekolah bagi anak-anak di Papua demi keadilan bangsa dan generasi penerus Papua berikutnya. Pentingnya pengawasan obat dan makanan yang saat ini mulai memasuki daerah-daerah di tanah Papua. Pendidikan sistem boarding school berulang kali kami menyampaikan adalah satu pola yang sangat tepat untuk dikembangkan di tanah Papua mengingat geografis tanah Papua yang begitu berjauhan sehingga program ini sangat tepat untuk bisa dikembangkan di tanah Papua. Sehubungan rencana pemerintah yang menyerahkan kewenangan SMA/SMK ke pemerintah kabupaten/kota sebaliknya perlu dibarengi penyerahan dana yang memadai pula agar masing-masing daerah dapat berkompetisi secara sehat, menyiapkan generasi yang andal siap memasuki era persaingan tenaga luar. Usulan pemerintah daerah agar pemotongan anggaran yang terjadi di tahun 2016 tidak lagi terjadi di tahun 2017. Akibat pemotongan tersebut mengakibatkan banyak kegiatan
SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI MS III TS 2016-2017 (SENIN, 23 JANUARI 2017)
27
yang sudah dipihakketigakan akhirnya batal sehingga mengurangi wibawa pemerintah daerah di tengah-tengah masyarakat. Komite IV dan BAP, usulan pengawasan implementasi APBN dan APBD yang dinilai belum mampu menyejahterakan masyarakat Papua perlu mengundang Kementerian Keuangan, BPK, dan program UWP2B yang sedang gencar dilakukan di wilayah Papua. Usulan peningkatan penambahan APBN dalam merealisasikan program pembangunan infrastruktur dan juga berbagai program yang dianggap skala prioritas untuk mengejar ketertinggalan di tanah Papua. Yang terakhir, usulan otonomi khusus segera dievaluasi yang sampai saat ini belum dilakukan karena sebagian besar rakyat Papua masih hidup di bawah garis kemiskinan atau tertinggal dari daerah-daerah lain. Mungkin demikian yang ingin kami sampaikan. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Provinsi Papua. 1. Pendeta Simaremare 2. Mesakh Mirin 3. Yanes Murib 4. Edison Lambe Sekian dan terima kasih. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PEMBICARA: PARLINDUNGAN PURBA, S.H., M.M. (SUMUT) Terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Om swastiastu. Horas. Nuwun sewu. Yang terhormat Bapak Ketua, Ibu Wakil Ketua, dan Bapak Wakil Ketua Prof., para Anggota Dewan yang terhormat, Bapak Sesjen. Izinkan kami membacakan sedikit saja, tetapi beberapa pointers. Yang pertama, dari Komite I tentang darurat narkoba, pemekaran, STNK, dan BNPB. Dari Komite II tentang kami bersyukur Sumatera Utara menjadi daerah otoritas Danau Toba dan masalah krisis energi kelistrikan yang sampai berdampak ke Aceh dan sampai ke Riau. Selanjutnya, tentang Komite III. Tenaga kerja asing dan kita bersyukur bahwa perayaan Natal Oikumene di Sumatera Utara berjalan dengan baik dan dalam suasana kondusif. Terkait dengan wacana full day school dari Komite III. Dan keempat, Komite IV berkaitan dengan penundaan DAU di akhir tahun anggaran 2016 sekiranya jangan terjadi lagi di tahun 2017. Pada kesempatan ini saya ingin juga memberikan apresiasi kami dari empat Anggota DPD RI kepada Pimpinan DPD RI dalam hal ini yang berkenan hadir Bapak Mohammad Saleh dalam rangka hari ulang tahun Waspada yang ke-70. Harian Waspada ini adalah koran tertua di Indonesia setelah Kedaulatan Rakyat. Jadi beliau datang bersama dengan Bapak Menteri Infokom mewakili Bapak Presiden dan juga kemarin ada acara dan apresiasi kepada DPD RI. Terima kasih, Pak Mohammad Saleh, dan kami juga berterima kasih bahwa Ibu Ratu Hemas dan Prof. Farouk ini adalah orang yang termasuk rajin datang ke Sumatera Utara. Jadi sekali lagi terima kasih atas kerja sama dan atensinya kepada Sumatera Utara. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi semoga DPD lebih berperan aktif. Kami punya banyak di sini bahan, tetapi itu beberapa pointers yang dapat kami sampaikan. Mungkin sekalian berkaitan dengan tadi karena berketepatan banyak yang SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI MS III TS 2016-2017 (SENIN, 23 JANUARI 2017)
28
berkaitan dengan infrastruktur, kami merencanakan izin dari Komite II mungkin berkisar beberapa jam yang akan datang akan membuat tentang infrastruktur untuk mengatasi permasalahan di daerah kita masing-masing. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan bagi teman-teman yang akan merayakan Imlek, kami ucapkan Gong Xi Fa Cai, semoga kita makin baik dan lebih baik di masa mendatang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tertanda sahabat-sahabat saya: Prof. Dr. Ir. Darmayanti Lubis, Dr. H. Rijal Sirait, dan Dedi Iskandar Batubara, S.Sos., S.H., M.Sp. Sekian dan terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Om shanti shanti shanti om. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Persilakan Kepri, selanjutnya siap Sumsel. PEMBICARA: HARIPINTO TANUWIDJAJA (KEP. RIAU) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om swastiastu. Terima kasih banyak kepada Pimpinan dan Anggota DPD RI yang masih setia mendengarkan laporan kegiatan di daerah Anggota DPD RI sehingga sampai juga di giliran Provinsi Kepulauan Riau. Tadi sudah banyak disampaikan, perkenankan saya menyampaikan beberapa pointers penting yang menyangkut Kepulauan Riau. Satu, mengenai masalah e-KTP. Masih terjadi permasalahan perekaman dan kekurangan blanko e-KTP di Kota Batam di mana Batam itu merupakan daerah pendatang sehingga menjadi masalah yang cukup besar di sana. Kedua, mengenai masalah tol laut. Tol laut kita dukung, tetapi program tol laut ini mengecewakan masyarakat Anambas, yaitu masyarakat kabupaten terluar, merupakan pemekaran dari Kabupaten Natuna di mana sekarang tidak lagi singgah di Tarempa atau Anambas. Sementara, yang diharapkan rutenya adalah Jawa, Sintete, Anambas, dan Natuna. Semoga ini dapat ditindaklanjuti. Kemudian juga mengenai masalah perikanan, masih banyak masalah kekurangan sarana prasarana infrastruktur perikanan. Juga mengenai masalah depo BBM yang masih bermasalah, harga BBM di kepulauan masih mencapai Rp12.000 perliter. Jadi, bukan hanya di ujung timur saja yang masih bermasalah. Kemudian mengenai masalah pengembangan pelabuhan kargo di Batam, diharapkan UPT BP Batam yang mengelola pelabuhan di Batam segera beralih menjadi badan usaha pelabuhan di Batam sehingga dapat bermitra dengan Pelindo I yang dapat menggandeng perusahaan-perusahaan kelas dunia sehingga pelabuhan di Batam dapat bersaing dengan pelabuhan-pelabuhan lainnya di regional tersebut. Ketiga, maaf keempat, permasalahan galangan kapal di Batam yang merupakan pusat galangan kapal di Indonesia yang saat ini mengalami permasalahan karena penurunan perekonomian dunia diperparah dengan keputusan Menteri Keuangan yang ditindaklanjuti dengan peraturan Kepala BP Batam yang menaikkan tarif penerimaan negara bukan pajak, yaitu Perka Nomor 17 Tahun 2016. Kami minta hal ini segera ditindaklanjuti. Kemudian juga masalah TKI di Batam adalah tentu ini ada daerah transit, kami harapkan permasalahan di hulu segera diselesaikan. Demikian, terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI MS III TS 2016-2017 (SENIN, 23 JANUARI 2017)
29
Om shanti shanti shanti om. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih. Sumatera Selatan? Bengkulu? Bengkulu masih ada. PEMBICARA: Dra. Hj. ENI KHAIRANI, M.Si. (BENGKULU) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil identifikasi dan inventarisasi masalah yang kami peroleh dalam kegiatan di daerah tanggal 21 Desember kemarin sampai 22 Januari. Masukan untuk Komite I, persiapan pelaksanaan pilkada serentak 2017, Bengkulu ada 1 kabupaten yang akan melaksanakan pilkada, yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah. Ada indikasi keterlibatan ASN BUMD mendukung salah satu calon. Selain itu, juga ada ancaman black campaign, validasi data pemilih, gangguan distribusi logistic, dan rendahnya partisipasi pemilih. Untuk itu, dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat sehingga tidak terjadi persoalan yang tidak kita inginkan. Kemudian Komite II, perlu adanya jaminan berupa pinjaman lunak bagi petani serta untuk membeli hasil-hasil pertanian guna menjaga hasil produksi pertanian dengan harga yang stabil dan sesuai. Berikutnya, perlu bantuan teknologi produksi untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Masukan untuk Komite III, soal ketenagakerjaan. Masalah tenaga kerja asing, dengan adanya kebijakan bebas visa yang diterapkan terhadap 169 negara yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tidak sepenuhnya berdampak positif. Dampak negatifnya ditengarai adanya penyalahgunaan kebijakan bebas visa tersebut oleh warga negara asing. Terhadap hal itu, pemerintah terus diminta segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan bebas visa. Di Bengkulu ada satu kecamatan yang mendeportasi belum lama ini 300 orang tenaga kerja asing ilegal. Lalu, ada fakta keengganan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing untuk melaporkan secara rutin kepada dinas terkait, bahkan terkesan tidak kooperatif dan menyembunyikan kalau mereka mempekerjakan tenaga kerja asing. Harus ada sanksi tegas bukan hanya kepada tenaga kerja asing ilegal saja, tetapi juga harus ada sanksi tegas kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja ilegal tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena bisa berisiko menimbulkan konflik dan berdampak terhadap keamanan nasional. Soal rencana pemberlakuan full day school, pada umumnya tenaga pendidik dan masyarakat dari Provinsi Bengkulu masih mempertanyakan gagasan tersebut karena dinilai belum tepat dan kurang efektif bila diterapkan secara seragam di daerah. Apalagi, sarana prasarana, tenaga guru, dan tenaga kependidikan masih menjadi kendala serius. Kemudian, soal sistem pengupahan buruh, penetapan upah buruh masih ada persoalan mendasar sehingga masih adanya sikap perbedaan antara pemerintah dan buruh. Kondisi ini menyebabkan hampir setiap tahun terjadi persoalan yang menguras energi kita. Melihat kondisi ini, maka seharusnya ke depan perbedaan itu harus diselesaikan secara elegan agar persoalan ini tidak muncul setiap tahun. Untuk itu, menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukannya langkah-langkah konkret untuk merevisi aturan yang ada saat ini. Lalu Komite IV, ada fenomena kepala-kepala dinas berlomba-lomba membawa proposal ke pusat. Kenyataannya ketika dana itu turun, pada waktu pelaksanaannya mikir berkali-kali, beribu kali karena ada kekhawatiran nanti setelah terlaksana pegawai yang melaksanakannya itu menjadi tersangka. Akibatnya, pimpinan SKPD tidak cepat mengambil
SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI MS III TS 2016-2017 (SENIN, 23 JANUARI 2017)
30
kebijakan dan dana mengendap di bank. Untuk itu, perlu sinergitas antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan. Demikian. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: H. MOHAMMAD SALEH, S.E. (BENGKULU) (KETUA DPD RI) Sidang Dewan yang mulia, sebagai rangkaian akhir Sidang Paripurna, kami informasikan bahwa dalam rangka penguatan kewenangan DPD RI dan menindaklanjuti implementasi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan DPD RI, maka Pimpinan DPD RI akan melakukan rapat konsultasi bersama Pimpinan DPR dan Pimpinan Mahkamah Konstitusi. Melalui rapat konsultasi ini diharapkan dapat membangun political will antara DPD RI dan DPR RI dalam rangka penguatan produk legislasi nasional. Kami informasikan pula bahwa dalam rapat Panitia Musyawarah tadi telah disepakati untuk menyikapi berbagai laporan dan aspirasi masyarakat terkait banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Maka, diperlukan pembentukan panitia khusus untuk membahasnya. Hal ini juga ditujukan untuk merumuskan rekomendasi kepada pemerintah dalam menyikapi kebutuhan tenaga profesional pada pelaksanaan pembangunan di tanah air. Namun sebelum membentuk pansus tersebut, Komite III diminta untuk menyusun kerangka acuan secara terperinci, khususnya pendalaman substansi yang akan dibahas. Selanjutnya, sesuai dengan mekanisme penggantian anggota pansus yang berasal dari alat kelengkapan, rapat Panmus tadi telah menyepakati bahwa keanggotaan Pansus Tatib dari PPUU yang semula Saudara Benny Rhamdani digantikan oleh Ir. Anang Prihantoro. Sebelum menutup sidang kali ini, kami sampaikan bahwa Sidang Paripurna ke-7 dengan jadwal laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dan pengesahan keputusan DPD RI akan dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2017. Kami meminta agar dalam masa sidang yang relatif singkat ini, kita semua dapat terus meningkatkan kerja-kerja politik demi memajukan daerah melalui produk-produk legislasi sebagai bentuk artikulasi kerja kita di alat kelengkapan maupun secara perorangan. Untuk itu, kami mengharapkan seluruh anggota dapat melaksanakan dalam menghadiri setiap rapat dan kegiatan alat-alat kelengkapannya. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulilah, Sidang Paripurna ke-6 kami tutup. Wabillahit taufik walhidayah. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti shanti shanti om.
KETOK 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 17.38 WIB
SIDANG PARIPURNA KE-6 DPD RI MS III TS 2016-2017 (SENIN, 23 JANUARI 2017)
31
