DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------
RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-10 MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2014 – 2015 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
I.
KETERANGAN
1. 2.
Hari Tanggal
: :
Selasa 24 Maret 2015
3. 4.
Waktu Tempat
: :
09.59 WIB – 15.40 WIB R.Rapat Nusantara V
5.
Pimpinan Sidang
:
1. H. Irman Gusman, SE.,M.BA (Ketua DPD RI) 2. GKR Hemas (Wakil Ketua DPD RI) 3. Prof. Dr. Farouk Muhammad (Wakil Ketua DPD RI)
6.
Sekretaris Sidang
:
1. Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto (Sekretaris Jenderal DPD RI) 2. Zul Evi Astar, S.H. (Wakil Sekretaris Jenderal DPD RI)
7.
Panitera
8.
Acara
:
1. Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2014 – 2015; 2. Pidato pembukaan pada awal Masa Sidang III Tahun Sidang 2014 – 2015; 3. Laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan.
9. 10.
Hadir Tidak hadir
: :
Orang Orang
Adam Bachtiar, S.H., M.H. (Kepala Biro Persidangan II)
II. JALANNYA SIDANG
SIDANG DIBUKA PUKUL 09.59 WIB
PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Bapak-Ibu sekalian karena waktu juga telah menunjukkan jam 10.00, kami mohon untuk semua Anggota Dewan untuk kembali atau mencari tempat duduk sesuai yang telah ditentukan karena kita segera akan memulai Paripurna Masa Sidang ke III ini. Pihak Sekretariat Jenderal coba dibantu para Anggota karena reposisi tempat duduk sehingga akhirnya ada yang bingung mencari tempat. Baik Bapak-Ibu sekalian, kami mulai sidang ini. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastyastu. Sebelum kita memulai sidang paripurna ini, marilah kita sejenak menyediakan waktu untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Kepada semua Anggota Dewan dan seluruh hadirin yang ada di ruangan ini kami mohon untuk dapat berdiri dan mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. PEMBICARA : PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia raya… Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Disanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan Tanah Airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Hiduplah negriku. Bangsaku, Rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka, Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka, Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka, Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta.
SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
1
Indonesia Raya. Merdeka, Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)) Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal sampai saat ini dan juga masih ada beberapa para Anggota Dewan yang di luar sidang, telah hadir 67 orang yang telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, Sidang Paripurna Ke10 Dewan Perwakilan Daerah ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETOK 2X Sidang Dewan Yang Mulia, sesuai dengan hasil Rapat Pleno Panitia Musyawarah kemarin yang telah berlangsung dari jam 14.30 sampai jam 17.30 sore. Sidang Paripurna hari ini mempunyai 4 agenda pokok. Pertama, ini adalah pembukaan Masa Sidang ke-III Tahun Sidang 2014 - 2015. Kedua, pidato pembukaan pada awal Masa Sidang ke-III Tahun Sidang 2014 - 2015 dimana masa sidang ini sangat pendek sekali, hanya 20 hari kerja yang akan berlangsung sampai tanggal 17 April. Ketiga, laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan karena ini merupakan sebuah kewajiban yang kita lakukan dalam rangka menyerap dan juga mengartikulasikan berbagai aspirasi tersebut pada masa sidang ini. Terakhir, nanti akan ada laporan dari Panitia Urusan Rumah Tangga yang nanti kita akan lakukan secara tertutup. Untuk itu, kami mohon karena Sidang Paripurna ini adalah yang sangat penting sekali untuk kita bisa mengikuti sidang ini sampai selesai. Baiklah Bapak-Ibu sekalian para hadirin yang berbahagia Sidang Dewan Yang Mulia, sebelum kita memasuki agenda pokok Sidang seperti yang tadi saya jelaskan, pertama kita menyampaikan rasa bela sungkawa yang dalam atas wafatnya sahabat kita Drs. H. Mudaffar Sjah, Senator dari Provinsi Maluku Utara. Sekaligus beliau juga merupakan Sultan Ternate yang ke-48 yang meninggal pada tanggal 19 Februari 2015 yang lalu. Yang mana telah saya bersama Ibu Wakil Ketua telah datang ke rumah sakit, juga melepas secara resmi di Rumah Sakit Pondok Indah pada jam yang tidak berapa lama kemudian kita terbangkan diwakili teman-teman Anggota DPD asal Maluku Utara kembali ke Ternate dan semua berlangsung dengan baik sekali. Dimana tentu wafatnya beliau merupakan suatu kehilangan besar bagi kita karena beliau telah hampir 2 periode di DPD dan sebelumnya juga di DPR RI karena telah banyak memberikan pelajaran, banyak pemahaman terhadap kita selama kita bergaul selama ini. Dan tentu kita doakan semoga amal ibadah beliau diterima disisi Allah SWT dan kepada keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kami ingin menyampaikan juga pada tanggal 6 Maret 2015 juga DPD RI berdukacita atas wafatnya istri dari Bapak Muhammad Asri Anas yaitu Ibu Andi Iche Fadriani, Anggota DPD dari Sulawesi Barat di Jakarta. Yang juga kita telah bantu dan telah mendukung semua persiapan untuk dibawa ke kampung halaman di Sulawesi Barat. Dan juga telah kita doakan semoga almarhumah diterima Allah SWT dan juga kepada Pak Senator Asri Anas yang hari ini mungkin masih belum hadir karena berkabung semoga tabah untuk menghadapinya. Pada kesempatan ini atas nama kita semua, kita mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi, Tahun Baru Saka 1937 bagi sahabat-sahabat kita yang merayakannya. Dan tentu selanjutnya mengawali Sidang Paripurna kali ini sebagaimana kita telah laksanakan selama ini dalam rangka kita memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah, khususnya disetiap provinsi yang kita wakili dan juga daerah seluruh Indonesia mudah-mudahan selama SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
2
pelaksanaan tugas kita yang sangat singkat 20 hari di Jakarta ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu kami mohon kepada saudara Senator KH. Muslihuddin Abdurrasyid, Senator dari Kalimantan Timur untuk dapat memimpin doa. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. PEMBICARA: KH. MUSLIHUDDIN ABDURRASYID, Lc., M.Pdi (KALTIM) Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sejahtera bagi kita semua. Om swastyastu. Yang saya hormati, Pimpinan DPD RI, para Senator sekalian, serta Sekjen dan jajarannya. Sebelumnya izinkan saya memandu prmbacaan doa ini buat agama Islam dan bagi Saudara-Saudara saya yang beragama lain, kiranya dapat berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mengawali doa ini, mari sama-sama kita membaca Surat AlFatihah. Alhamdulillah pada pagi rahmat ini sekali lagi dengan memanjatkan kesyukuran dan keampunan kerahmatan dan kebesaranMu Ya Allah yang Maha Esa tidak mempunyai anak dan tidak diperanakkan. Dialah tempat bergantung yang mutlak bagi segala makhluk tiada sekutu bagiNya. Ya Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengharapkanMu Ya Allah, keridhoanMu Ya Allah supaya pembukaan Masa Sidang yang ke-III ini sidang 2014 - 2015 ini mendapatkan hidayah dan keridhaanMu. Ya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa melaksanakan apa yang dikehendakiNya. Ya Allah Tuhan mengajar perkara yang belum diketahui dan menjelaskan perkara-perkara yang batil allahumma ya kahhar ya jabbar berikanlah kami kekuatan kesehatan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat kami yang telah kami himpun selama reses yang lalu. Ya Allah ya Tuhan kami berikanlah juga kami kemudahan dalam mengartikulasikan keinginan dan dari masyarakat kami sehingga amanah yang Engkau bebankan kepada kami benar-benar dapat kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, Ya Tuhan kami bimbinglah kami, tunjukkilah kami dan jangan Engkau biarkan kami dalam kesesatan dalam menjalankan amanah sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2014 – 2019. Ya Allah bimbinglah kami, agar kami tergolong dari golongan orang yang cinta kepada kepada kebaikan. Ya Allah selamatkanlah bangsa dan negara kami. Berilah kami keimanan, kesejahteraan, keamanan, petunjuk Rasulullah ala sayyidina Muhammad. [BAHASA ARAB] Wallhamdulillah Hirobbil'alamin. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kita sampaikan kepada Saudara KH. Muslihuddin Abdurrasyid yang telah membacakan doa untuk keselamatan kita bersama. Sidang Dewan Yang Mulia, mengawali Sidang Paripurna yang ke-10 ini, kami akan menyampaikan beberapa hal yang terkait pelaksanaan alat kelengkapan DPD RI untuk menjadi perhatian kita bersama pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2014 – 2015. Dimasa sidang ini, diharapkan seluruh alat kelengkapan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas yang telah kita agendakan. Ingin kami sampaikan supaya menjadi perhatian kita semua khususnya kepada Anggota Komite I dimana pada masa sidang ini akan melanjutkan pembahasan mengenai usul inisiatif RUU tentang Pertanahan. Selain itu Komite I juga akan membahas pengawasan atas pelaksanaan UndangUndang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kemudian juga pengawasan atas pelaksanaan SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
3
Undang-Undang nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara kemudian juga pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada, dan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Jadi sebagaimana kita ketahui tahun ini adalah pemilu tahun pemilukada pada Desember 2015 jadi mohon Komite I untuk lebih memberikan perhatian dan juga melibatkan seluruh Anggota DPD RI karena akan ada pemilihan dihampir 7 provinsi dan hampir 270 lebih kurang diberbagai kabupaten/kota. Ini yang pertama. Kemudian untuk Anggota Komite II kami harapkan pada masa sidang ini untuk dapat menyelesaikan penyusunan usul inisiatif RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa, kemudian juga inisiatif RUU tentang Perubahan Undang-Undang nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Disamping itu Komite II juga akan melakukan pembahasan terhadap pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan juga pengawasan atas pasal Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Kemudian kepada Anggota Komite III, Komite III pada masa sidang ini diharapkan dapat melanjutkan pembahasan usul inisiatif RUU tentang Ekonomi Kreatif dan juga usul inisiatif RUU tentang Bahasa dan Kesenian Daerah. Dan juga di Komte III ini untuk dapat melakukan pengawasan untuk dibahas atas pelaksanaan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian juga melaksanakan pengawasan untuk pelaksanaan Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Kemudian juga melakukan pengawasan atas pelaksanaan UndangUndang nomor 39 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya evaluasi kurikulum 2013 dan persiapan ujian nasional. Kemudian selanjutnya kepada Anggota Komite IV. Pada masa sidang ini Komite IV DPD RI akan menyusun usul inisiatif RUU Perkoperasian dan juga usul inisiatif RUU revisi Undang-Undang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan. Selain itu, Komite IV juga akan melanjutkan pembahasan prarencana kerja pemerintah tahun 2016. Pembahasan awal pertimbangan tindak lanjut absem yang kedua BPK tahun 2014, kemudian juga pembahasan awal pertimbangan RUU Pertanggungjawaban APBN tahun anggaran 2014 dan juga LKPP tahun 2014 dan tindaklanjut daripada asmasda atau aspirasi masyarakat dari daerah. Disamping program kerja komite sebagai alat kelengkapan utama yang tadi telah kami sampaikan yang tidak kalah pentingnya juga kami juga ingin mengingatkan kepada seluruh alat kelengkapan DPD lainnya pada masa sidang ini juga memiliki agenda kerja yang cukup padat. Untuk itu kami mengimbau agar Anggota disetiap alat kelengkapan untuk dapat menggunakan waktu masa sidang ke-III yang tadi telah kami jelaskan, sangat pendek sekali, hanya 20 hari kerja sampai 17 April. Kami harapkan ini bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Silakan gunakan waktu dari pagi sampai malam sebagaimana juga di DPR juga dilaksanakan untuk kita bisa mengejar semua target capaiyang ingin kita raih. Dan untuk itu kami harapkan kedisiplinan kehadiran pada Rapat Sidang kami sangat harapkan betul sebagai tanggung jawab moral kita kepada rakyat dan daerah yang telah mempercayakan kita untuk dapat kita laksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Sidang Dewan Yang Mulia, pada kesempatan ini saya juga mengajak kita semua untuk memperhatikan, untuk mencatat dan menelaah lebih lanjut dalam perspektif tugas konsisional anggota dewan atas beberapa hal yang terjadi dalam kurun waktu yang terakhir. Dimana kondisi darurat narkoba di Indonesia tentunya membutuhkan penyikapan bersama secara serius oleh seluruh komponen bangsa. Untuk itu DPD mengapresiasi langkah pemerintah untuk menetapkan hukuman yang tegas terhadap setiap pihak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, termasuk juga pemberlakuan hukuman mati. Pemberlakuan hukuman mati yang melibatkan warganegara asing yang menimbulkan polemik akhir-akhir ini harus tetap kita laksanakan sesuai dengan putusan peradilan sebagai bentuk penegakan kedaulatan SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
4
hukum Indonesia. Namun juga Dewan Perwakilan Daerah juga meminta kepada pemerintah untuk lebih mengedepankan upaya preventif dan meningkatkan komunikasi kepada pihak perwakilan negara dari pelaku pidana narkoba dari luar negeri. Dewan juga akan sentiasa membantu pemerintah dalam mengomunikasikan hal tersebut melalui forum-forum Internasional yang diikuti oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Masih dalam penegakkan hukum, pemerintah pusat maupun daerah juga perlu segera mengambil sikap terhadap pelaku gangguan keamanan dan terorisme yang kembali marak akhir-akhir ini. Meningkatnya kejadian begal dan tertangkapnya warga negara Indonesia yang ingin bergabung dengan ISIS merupakan sinyal peringatan bagi kita bersama bahwa upaya penegakan hukum harus dilakukan secara berkesinambungan dan terarah. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerjasama dalam membangun sinergisitas dalam meredam gerakangerakan negatif tersebut. Kami juga meminta kepada seluruh Anggota Dewan untuk dapat meningkatkan komunikasi dengan pemerintah daerah dan juga berbagai tokoh-tokoh masyarakat dalam menyusun strategi untuk menangkal kemungkinan semakin meningkatnya atau eskalasi tindakan gangguan keamanan dan terorisme didaerahnya masing-masing. Jadi kita harapkan, semua partisipasi penuh kepada semua Anggota Dewan untuk bisa berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada di daerah masing-masing dan nanti berkoordinasi dengan pimpinan dan juga alat kelengkapan kita masing-masing. Sidang Dewan Yang Mulia, kita juga perlu menyikapi polemik antara dua penegak hukum dan pemberantasan korupsi yang belum lama ini terjadi antara KPK dan POLRI. Perseteruan antar kedua lembaga tersebut tentunya sangat merugikan upaya pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda reformasi bangsa. DPD menghimbau kepada pimpinan kedua lembaga agar terus membangun dan meningkatkan hubungan kemitraan kedua lembaga agar perseteruan KPK-POLRI yang telah terjadi untuk kali ketiga tidak terjadi lagi dimasa-masa mendatang. DPD juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah, pimpinan KPK maupun POLRI dalam meredam ketegangan yang terjadi dikedua lembaga tersebut. Tentunya juga melalui sinergisitas setiap lembaga penegak hukum dapat menjadi modal dalam upaya pemberantasan korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sidang Dewan Yang Mulia, kita juga perlu terus mengikut perkembangan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak diseluruh Indonesia yang akan dimulai pada bulan Desember 2015 ini. Pelaksanaan terhadap Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah harus senantiasa kita awasi sehingga pemilihan kepala daerah dapat menghasilkan pemimpin lokal yang mampu membawa daerahnya untuk maju dan sejahtera. Kehadiran pimpinan lokal yang mumpuni tentu sangat diharapkan oleh seluruh komponen bangsa agar kualitas derajat hidup selalu meningkat dari tahun ke tahun dengan memilih pemilukada yang betul-betul berlangsung dengan bersih, jujur dan rahasia dan memilih yang terbaik diantara yang terbaik untuk dapat membawa daerahnya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian juga dibidang ekonomi. Dewan meminta pemerintah untuk dapat menjaga stabilitas rupiah. Dimana pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika yang menembus angka 13.000 tentu akan sangat merugikan perekonomian negara, khususnya perekonomian rakyat kecil untuk itu pemerintah perlu menyusun kebijakan yang dapat memperkuat daya tahan ekonomi nasional dan juga dalam mengontrol laju inflasi yang ada. Dewan juga meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana penerapan kebijakan untuk menaikkan tarif dasar listrik rumah tangga, hargai elpiji, harga bbm dalam waktu dekat sehingga tidak semakin menambah beban ekonomi rakyat. Disamping itu, Bapak-Ibu sekalian para hadirin yang saya hormati, Sidang Dewan Yang Mulia, DPD RI juga menghimbau kepada pemerintah agar lebih serius dalam menjaga kedaulatan pangan nasional. Kenaikan harga beras belakangan ini telah meningkatkan SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
5
gejolak sosial masyarakat terhadap ketidak kepastian dalam ketersediaan pangan nasional. Pemerintah perlu menyusun blue print kebijakan pangan nasional jangka panjang agar dapat mengembalikan kedaulatan pangan nasional. Kebijakan diversifikasi pangan dengan memanfaatkan ragam tanaman pangan nusantara dan juga melalui perluasan lahan pertanian dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan pangan nasional. Dewan akan senantiasa membantu pemerintah dalam mendukung dan mengomunikasikan berbagai kebijakan yang bertujuan dalam rangka kita untuk dapat meraih swasembada pangan nasional. Sidang Dewan Yang Kami Muliakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf h dan juga Pasal 106 Ayat 3 dari tata tertib DPD RI kegiatan Anggota DPD di daerah yang diwakilinya ,dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban Anggota Dewan untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan juga menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat dan daerah untuk selanjutnya dilaporkan dalam Sidang Paripurna disetiap awal masa siding. Untuk itu secara berurutan kami akan mempersilakan kepada wakil masing-masing provinsi untuk dapat menyampaikan laporan kegiatan dari daerah. Perlu kami ingatkan sesuai dengan kesepakatan bahwa waktu penyampaian laporan masing-masing provinsi itu adalah maksimal 5 menit dan sebagaimana kemarin kami telah sampaikan supaya masing-masing daerah itu menyampaikan pokok-pokok hal yang sangat strategis yang diketemukan selama reses ya pada sidang Yang Mulia ini dan seluruh laporan yang tertulis merupakan bagian yang utuh. Melalui pimpinan nanti kita akan redistribusikan melalui alat kelengkapan supaya itu bisa direspon, tindaklanjuti pada alat kelengkapan masing-masing. Selanjutnya laporan tersebut sebagaimana tadi yang telah saya jelaskan akan kita distribusikan melalui Sekretariat Jenderal di masing-masing alat kelengkapan tersebut. Nah, berikan kami kewenangan sebagaimana biasa untuk dapat menentukan gantian memulai saya masih ingat pada masa sidang pertama dulu dari kanan habis itu kedua dari kanan dan kami harapkan kita mulai dari kanannya Pimpinan. Mulai dari belakang kemudian selanjutnya kita putar, ini sebuah konvensi yang telah kita laksanakan dengan baik dan kami mohon semua kita sebagai senator Republik Indonesia untuk dapat juga mendengar, menyerap supaya memahami juga persoalan di daerah-daerah lain. Jadi bukan hanya untuk daerah kita tetapi juga kita akan mulai dari daerah lain. Kami persilakan yang paling pojok sana mewakili provinsi apa itu, Kalimantan? Yang paling belakang Banten? Habis Banten? Bali. Bali, sudah siap belum? Silakan Bali mendapat kehormatan untuk menyampaikannya silakan. PEMBICARA: Drs. H. RIJAL SIRAIT (SUMUT) Pak Ketua. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Nomor? Silakan, silakan. PEMBICARA: Drs. H. RIJAL SIRAIT (SUMUT) Dari Sumatera Utara hari ini memang penyampaian aspirasi dari daerah tapi posisi tempat duduk ini sudah diputar-putar Pak Ketua yang akhirnya apa yang disampaikan Pak Ketua itu yang pertama juga tetap yang pertama karena yang pertama dipindahkan ke belakang. Pak Ketua mempersilakan yang dibelakang yang pertama akhirnya yang pertama yang pertama juga karena bertentangan apa yang disampaikan Ketua dengan kebijakan Sekjen. Karena kondisi ini sudah sesuai dengan kebijakan Sekjen. Jadi mohon dimulai dari awal saja Pak Ketua supaya benar-benar memutar, dikembalikan. SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
6
PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Sekarang berikan kewenangan dan kita perbaiki terus supaya semakin baik. Silakan Bali. Baik usul diterima untuk kita perbaiki terus supaya ada adil. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Sumatera Utara PEMBICARA: A.A. NGR OKA RATMADI, SH (BALI) Om swastyastu, artinya damai, kita sesama senator harus damai, berbeda-beda agama damai, jangan satu agama rebut. Saya tidak sampaikan yang lain-lain. Assalamu’alaikum. Salam sejahtera Kan seratus agama nanti dipercayakan di Indonesia mati kita pidato ini, tidak sempat pidato bukan saya menjelekkan agama lain, tidak. Beragama Islam silakan agama Islam Assalamu’alaikum silakan dari Bali terima kasih Kesempatan pertama dari Sumatera Utara nanti kasih 5 jam nanti dapat. Bali kurang daripada 5 menit. Saudara sekalian, dihari yang berbahagia ini saya Senator Bali salah satu Komite IV jadi ini yang banyak saya baca yang lain-lain tertulis sudah disampaikan poin ini, ini berapa menit Pak Pimpinan Sidang? Terima kasih dari Komite IV ada hal-hal yang perlu mendapatkan apapun pajak itu memberikan arti buat kemajuan negara atau menyakiti rakyat pajak itu. Tidak bisa dipungkiri. Nah untuk itulah, didalamnya pentingnya merasionalisasikan perhitungan nilai pajak terhadap subyek dan obyek, khususnya untuk petani. Jangan karena pajaknya mahal berhenti jadi petani. Saya sangat sedih kalau dari segi pangan kita tidak mandiri. Besok ambruk negeri kita. Saya minta dengan sangat inilah pajak-pajak harus merasionalisasikan terutama untuk mereka yang bertani, rakyat miskin itu jadi mihak petani, rakyat kecil, wong cilik, daerah kekurangan yang 80 persen masih ada di republik ini. Kedua, mempertimbangkan potensi kondisi kebutuhan daerah Bali yang memang pariwisata. Jadi pariwisata Bali ini terjadi pariwisata karena bisa mempertahankan budayanya. Harus diakuinya lebih banyak daripada sekarang, orang menghabis-habiskan tidak hanya dikeruk-keruk dapat uang. Apakah rakyat yang mempertahankan budaya tidak dikasih penghargaan? Saya melihat dibanyak tempat, Kalimantan apalagi, masuk ke sana sudah lubang semua. Apakah ini jalan? Lubang, lubang begitu dari jauh. Habis, tidak bernyawa dia punya tanah. Tidak bernyawa di sana. Nah inilah menjadi perhatian, inilah yang sampai kali ini hal-hal yang bisa mendukung pariwisata Bali, khususnya, tetapi secara umum kalau Bung Karno memerdekakan bangsa ini atas nama bangsa Indonesia artinya mempertahankan keragaman bangsa budaya ini. Sebenarnya seluruh Indonesia bisa mengembangkan potensi budaya, mau atau tidak? Terserah itu. Silakan yang lain-lain mau belajar dari Bali silakan, tapi saya tidak bisa mengajar pariwisata sejak leluhur sudah memanage. Bali ini di-manage sejak tahun 1148, Bali sudah di-manage sebagai negeri pertanian, sudah di-manage adalah negeri untuk berdagang. Bali sudah zaman kerajaan ada hubungan dagang dengan Champa. Bali dengan Jawa Timur sudah biasa, zona ekonomi satu itu sudah biasa. Nah yang lain-lain sekarang Komite I, jadi Komite I, berapa jam saya sudah ini? PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) 3 menit lagi.
SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
7
PEMBICARA: A.A. NGR OKA RATMADI, SH (BALI) Cukup banyak waktu. Ini Komite I, aspirasi untuk tanah, desa, pertamanan penting disertifikatkan. Ini sudah tertulis saya tidak baca lagi kalau ruwet-ruwet soal pertanahan bukan karena desa adat bukan karena adanya undang-undang agraria yang ambifalen. Kedua itu pegawai-pegawai agraria yang banyak bikin sertifikat banyak timbul masalah-masalah. Bikin sertifikat ini kasih duit akhirnya berkelahilah rakyat sama rakyat. Ini terjadi BapakBapak Anggota Senator banyak juga kena masalah ini. Ya dan sebagainya, aspirasi melibatkan DPD RI dalam pembuatan awik-awik desa. Nah ini DPD ini tidak banyak dikenal, itu harus DPD dilibatkan waktu bikin awik-awik di Bali. Undang-Undang pembentukan rancangan Undang-Undang pembentukan pemerintah propinsi Bali. Kita tidak punya Rancangan Undang-Undang, tidak ada Bali. Undang-Undang Sunda kecil meliputi timur, itu undang-undangnya. Bali belum punya, tolong didukung ini Mau didukung tidak ini? Kalau tidak, didukung merdeka saja Bali tidak apa-apalah cuma mendukung Undang-Undang saja tidak mau cuma punya teman-teman dari seluruh Indonesia percuma ini. Komite II, permasalahan penerbangan di Bali. Saya tahu secara umum mendetail sudah ada disana tidak perlu saya sampaikan, baca sendiri nanti laporannya. Termasuk masukkan terkait usulan rencana Undang-Undang pengadaan barang dan jasa. Ini banyak sumber korupsi ini disini pintar ini Komite II ini pintar ini cari-cari selah ini nakut-nakutin orang korupsi. Komite III, pengembangan ekonomi kreatif dan sebagainya dan sebagainya banyak sekali. Nah terima kasih, terima kasih, sudah. Kan gampang lima menit pas ini. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Senator Oka Ratmadi, Senator yang telah berpengalaman jadi beliau salah satu yang senior, politisi dari Provinsi Bali. Tepuk tangan buat Pak Oka, masih semangat. Selanjutnya kami persilakan yang mewakili provinsi NTB PEMBICARA: Drs. H. LALU SUHAIMY ISMY (NTB) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastyastu. Bapak dan Ibu pimpinan yang saya hormati, Bapak dan Ibu, Saudara-saudaraku para Senator seluruh Indonesia yang saya hormati, Bapak Sekjen dan jajaran, serta hadirin yang saya muliakan. Pertama mari kita memanjatkan rasa puja-puji syukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita sudah dapat menyelesaikan tugas insyaallah dengan baik sesuai dengan amanat konstitusi. Pada kesempatan ini perkenankan juga kami untuk menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Nyepi kepada Saudara-saudara kita yang beragama Hindhu. Mudah-mudahan dengan hari Raya ini akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Bapak Pimpinan, Bapak-Ibu yang saya hormati, kami akan membacakan laporan pelaksanaan reses di Nusa Tenggara Barat. Ada beberapa item penting saja yang mungkin saya bacakan. Pertama adalah dari ruang lingkup tugas Komite I. Pemerintah pusat perlu segera mengeluarkan petunjuk teknis tentang alokasi dana desa dan dana alokasi desa sehingga para kepala desa dapat menggunakan dana tersebut dengan jelas dan tepat. Selain itu dengan adanya Undang-Undang Desa maka diperlukan peran-peran pemerintah dalam rangka SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
8
pemberdayaan sumber daya manusia di desa demi kesiapan pelaksanaan Undang-Undang desa. Oleh karena itu diharapkan pemerintah untuk segera memberdayakan perangkat desa melalui pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan desa. Mulai dari registrasi sampai dengan bagaimana aparat desa mampu memberdayakan masyarakat dengan baik. Kedua, pemerintah pusat dan daerah harus terus mengupayakan untuk bersinergi dalam menjalankan program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Dalam hal ini diperlukan evaluasi dan perbaikan- perbaikan terkait dengan kriteria warga masyarakat yang berhak menerima KIS dan KIP tersebut melalui pendataan warga yang lebih valid dengan melibatkan pemerintah desa dan BPD. Masih Komite I yang terakhir, saat ini keamanan di desa-desa perlu diperhatikan karena sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ternyata bukan saja di Jakarta dan sekitarnya, begal sepeda motor itu juga sudah merambah ke desa-desa dan termasuk di wilayah kita. Untuk itu mungkin keberadaan hansip yang mulai berkurang, kurang diberdayakan pada masa yang akan datang perlu ditingkatkan kembali. Demikian juga dengan siskamling dan bentuk-bentuk sistem keamanan lainnya. Komite II, diharapkan pada pemerintah pusat untuk dapat membantu warga desa yang berkerja sebagai pengrajin home industry dihampir semua wilayah di Nusa Tenggara Barat untuk dapat menjalankan produknya dengan baik, termasuk kepemasaran dan lain sebagainya. Yang menyangkut pertanian bahwa di Nusa Tenggara Barat masih dirasakan kebutuhan akan embung, bendungan kemudian juga termasuk irigasi teknis sehingga akan dapat lebih memperlancar pelaksanaan pertanian di daerah. Kemudian, konservasi minyak tanah keelpiji yang belum siap oleh pemerintah sehingga pasokan gas terbatas dan harganya menjadi mahal. Komite III, pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada masyarakat disemua lini terkait program BPJS dan KIS karena banyak masyarakat yang tidak memahami alur untuk mendaftar sebagai peserta BPJS, KIS dan perlu menempatkan petugas BPJS di rumah sakit mitra BPJS, mengingat banyak terjadi perbedaan perlakuan terhadap masyarakat pemegang kartu BPJS yang berasal dari masyarakat miskin oleh petugas di rumah sakit. Selain itu masyarakat juga mengeluhkan iuran bulanan BPJS karena pada praktiknya banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membayar iuran bulanan tersebut. Penerima kartu Indonesia sehat masih banyak yang belum tepat sasaran. Hal ini disebabkan oleh data Jamkesmas dan BPJS yang digunakan masih data tahun 2011 sehingga terdapat ketidaksesuaian penerimaan KIS di lapangan. Oleh karenanya kepada kementerian kesehatan dan stakeholder lainnya diharapkan untuk mampu memperbaharui data sekaligus melakukan kontrol dalam penyebaran KIS kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian dari sisi pendidikan, dirasakan di Nusa Tenggara Barat masih perlu keseriusan untuk memperhatikan kesejahteraan guru. Utamanya guru-guru honorer yang tersebar diwilayah terpencil sehingga tidak terdapat perbedaan penghasilan yang terlalu besar dengan guru negeri. Kemudian yang terakhir dari Komite IV, warga masyarakat Kabupaten di Lombok maupun di Pulau Sumbawa itu masih sangat memerlukan distribusi pupuk dan juga alat-alat pertanian lainnya karena masih dirasakan sampai dengan kami reses kemarin itu masih tersendat-sendat penyaluran pupuk, kemudian juga obat-obatan dan lain sebagainya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan secara singkat dari laporan Anggota Dewan Perwakilan Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Bilahitaufikwalhidayah, Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
9
PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih Pak Lalu yang telah menggunakan waktunya dengan baik. Mohon waktunya jangan lebih daripada lima menit. Untuk itu kami persilakan dari provinsi Jawa Tengah yang mewakili. PEMBICARA: Dr. H. BAMBANG SADONO, SH., MH (JAWA TENGAH) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastyastu. Pimpinan, dan seluruh Anggota yang saya hormati, izinkan kami dari Jawa Tengah menyampaikan pokok-pokok laporannya saja. Pertama yang menyangkut Komite I. Di daerah sekarang sedang mempersiapkan pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan walikota sekarang seluruh masyarakat daerah terutama di Jawa Tengah sedang menunggu kepastian dari Undang-Undang perubahan Undang-Undang nomor 1 2015 tentang pilkada yang sampai sekarang belum disahkan oleh presiden. Jadi Undang-Undang ini sampai sekarang belum ada nomornya karena itu kami mendesak agar Pimpinan DPD mengingatkan kepada presiden bahwa Undang-Undang ini sangat ditunggu di daerah. Kemudian yang kedua, yang menyangkut dengan Undang-Undang pemerintah daerah terutama yang menyangkut mengenai desa, Undang-Undang Desa, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 baik yang menyangkut kewenangan, pengelolaan desa maupun yang menyangkut mengenai keuangan. Sampai sekarang keluhan di desa-desa adalah bahwa dana yang ditransfer ke daerah tidak sesuai dengan apa yang sering dikemukakan oleh pemerintah, terutama oleh menteri desa. Bahkan juga mereka menyampaikan bahwa sesungguhnya tidak banyak yang baru yang disampaikan kepada desa karena itu hanya dana yang dulu sudah pernah ada tetapi sekarang dialihkan dengan nama yang baru. Inilah keluhan dari masyarakat, para pengelola pemerintahan desa. Ibu dan Bapak sekalian untuk Komite II, terutama keluhan-keluhan yang menyangkut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Peraturan nomor 2 tahun 2015 tentang Larangan Pengunaan Alat Tangkap yang kemudian menimbulkan persoalan dimasyarakat nelayan dan salah satu juga terjadi demo besar-besaran di Jawa Tengah, di Kabupaten Batang. Persoalan lain yang dikeluhkan dibidang perekonomian adalah masalah harga beras. Jawa Tengah termasuk daerah penghasil beras, surplus untuk Jawa Tengah tetapi juga mengalami kesulitan ketika ternyata stok beras itu tidak ada di daerah karena itu kami ingin mengingatkan agar kebijakan pengadaan stok beras ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah juga disarankan untuk mempunyai stok berasnya sendiri-sendiri. Ibu dan bapak sekalian, kemudian Komite III, persoalan banyak menyangkut dibidang pendidikan terutama didalam pelaksanaan kurikulum 2013 yang masih membingungkan dibanyak sekolah. Kemudian yang menyangkut dengan tugas Komite III yakni mengenai pengusulan Rancangan Undang-Undang Bahasa dan Kesenian Daerah. Mohon nanti mendapat perhatian bahwa salah satu persoalan kenapa masalah kesenian ini perlu perhatian adalah selama ini kebijakan pemerintah yang timpang dibidang kesenian, terutama dibidang penganggaran baik di pusat maupun di daerah. Misalnya dibandingkan dengan olahraga itu anggaran kesenian itu memang terasa sangat jauh. Mengapa ini bisa terjadi? Karena memang olahraga sudah dilindungi dengan Undang-Undang Keolahragaan tetapi kesenian tidak ada perlindungannya. Jadi tidak ada kewajiban, kebijakan pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk menyediakan anggaran yang cukup untuk kegiatan kesenian. Ibu dan Bapak sekalian dibidang Komite IV, terutama yang menyangkut pembinaan koperasi. Mereka ingin diberdayakan kembali koperasi unit desa yang tidak hanya untuk SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
10
menangani bidang-bidang pertanian tetapi juga bisa diberdayakan untuk perekonomian di pedesaan, terutama yang menyangkut mengenai pengadaan pasar-pasar desa. Ibu dan Bapak sekalian, dibidang Komite IV mungkin tidak terjadi di daerah-daerah yang lain tetapi terjadi di Jawa Tengah, dibidang pengelolaan keuangan daerah sudah ada seperti yang terjadi di DKI. Itu ada daerah yang terlambat menyetujui APBD-nya sehingga sudah terkena sanksi baik bupati, wakil bupati, maupun ketua DPRD dan seluruh anggotanya itu tidak mendapat gaji mulai bulan Januari. Mereka mengeluh ini memang merupakan sanksi dari UndangUndang pemerintah daerah yang baru, Undang-Undang 2003, 2014 tetapi mereka meminta agar pemerintah punya kebijakan agar sanksi ini tidak diterapkan dulu karena pemerintah sendiri sebenarnya belum konsekuen karena peraturan-peraturan pelaksanaan juga belum dibuat oleh pemerintah pusat. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, inilah beberapa catatan yang kami sampaikan dari Jawa Tengah, mudah-mudahan bisa mendapat perhatian kita bersama. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan, terima kasih atas perhatian Ibu-Bapak sekalian dan terutama Pimpinan. Terimakasih. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, terima kasih Pak Bambang Sadono yang telah menggunakan waktunya empat menit. Selanjutnya kami persilakan senator yang mewakili provinsi Jogjakarta dipersilakan. PEMBICARA: Drs. MUHAMMAD AFNAN HADIKUSUMO (D.I. YOGYAKARTA) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastyastu. Yang kami hormati Pimpinan DPD RI, yang kami hormati Anggota DPD RI, yang kami hormati Sekertaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal DPD RI, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Dalam agenda kegiatan di daerah periode 19 Februari - 23 Maret 2015 anggota DPD RI DIY mengadakan kegiatan di daerah dengan beberapa hasil sebagai berikut. Komite I, kepala desa, dan perangkat desa mengharapkan bahwa Undang-Undang Desa harus bersinergi dengan Undang-Undang Keistimewaan kemudian para kepala desa tetap berhak untuk mengelola tanah pelungguh. Tanah pelungguh itu tanah yang milik desa atau tanah kas desa disamping mendapatkan gaji dari dana desa. Kemudian komite II, yang pertama penyusunan RUU tentang pengadaan barang dan jasa. Masyarakat berharap perlu adanya Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa karena selama ini hanya menggunakan Peraturan Presiden. Yang kedua Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa agar melihat ada pasal-pasal yang mengatur tentang proteksi pengusaha lokal. Kemudian tentang penyusunan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pangan ada beberapa pasal yang perlu direvisi sebagaimana nanti terlampir. Kemudian tentang pengawasan pelaksanaan Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas serta Gas Bumi berkaitan dengan pelaksanaan program kompensasi kenaikan bbm bagi masyarakat diharapkan agar pada pasal 6 UndangUndang nomor 22 tahun 2001 ditambah satu ayat yakni yang berbunyi kontrak kerja sama diupayakan mendahulukan kepada pengusaha nasional yang mampu dalam bidang teknologi dan pendanaan. Kemudian masih banyak lagi, saya ringkas agar Undang-Undang itu memberikan proteksi kepada pengusaha lokal untuk melakukan eksplorasi pertambangan minyak dan gas. Kemudian yang keempat, pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Pertambangan. Dimohon pemerintah untuk ikut menjembatani persoalan sengketa masalah pertambangan di daerah Kulonprogo, Cangkringan, dan Gunung SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
11
Kidul. Pemerintah agar lebih tegas dalam menegakkan hukum berkaitan dengan proses penambangan liar karena merugikan lingkungan dan merusak sarana dan prasana umum. Kemudian pemerintah daerah diminta agar lebih selektif dalam memberikan izin usaha pertambangan dan bagi pengusaha pertambangan yang nakal harus di-blacklist dan tidak boleh mengerjakan pertambahan kembali. Komite III, berkaitan dengan RUU Ekonomi Kreatif maka pemerintah DIY berharap agar substansi yang diamanatkan dalam RUU ekonomi kreatif serta terbentuknya badan ekonomi kreatif. Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum 2013, bagi pemerintah DIY pelaksanaan kurikulum 2013 secara materi dan implementasi lebih baik dan lebih sempurna jika dibandingkan kurikulum 2006. Selain itu penerapan kurikulum 13 dan pembangunan pendidikan di daerah jika dibandingkan kurikulum 2006 maka penerapan kurikulum 2013 dapat memacu pendidikan di daerah dibandingkan kurikulum 2006. Berkaitan dengan BOS untuk madrasah, bahwa BOS madrasah sekarang ini mekanisme pencairannya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya tidak langsung ke madrasah masingmasing tapi melalui kantor wilayah Kementrian Agama di daerah. Kemudian berkaitan dengan BPJS Kesehatan. Pada umumnya pelaksanaan BPJS di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berjalan dengan baik, hanya saja ada beberapa masalah yang masih perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraannya. Untuk komite IV yang terakhir, berkaitan dengan koperasi, diharapkan DPD RI mengusulkan RUU perubahan tentang koperasi yang mencerminkan nilai sosial budaya masyarakat Indonesia, tidak semata mengadopsi nilai dari luar Indonesia. Bila ada suntikan modal dari pemerintah untuk usaha kecil atau mikro hendaklah tersosialisasi secara merata sampai tataran masyarakat bawah sehingga tidak salah sasaran karena masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan dana justru tidak tersentuh. Demikian laporan disampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Billahitaufik walhidayah, Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti shanti shanti om. Anggota DPD RI DIY, GKR Hemas, Mahmud, Hafidh Asrom, dan Afnan Hadikusumo. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Senator Muhammad Afnan Hadikusumo yang telah menggunakan waktunya dengan baik. Selanjutnya, kami persilakan yang mewakili dari Provinsi Jawa Timur. Kami persilakan. PEMBICARA: Hj. EMILIA CONTESSA (JATIM) Terima kasih. Yang saya muliakan Pimpinan dan seluruh Anggota DPD RI dari seluruh Indonesia, yang saya hormati. Berikut saya akan bacakan laporan kegiatan di daerah DPD RI dari Provinsi Jatim. Pimpinan, saya akan bacakan setengah saja karena terbatasnya waktu. Setelah itu, saya akan serahkan laporannya. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastyastu. Salam silaturahmi kami sampaikan dengan harapan semoga Bapak-Ibu para Anggota DPD RI yang terhormat senantiasa berada dalam kondisi sehat serta senantiasa mendapatkan hidayah dan inayah dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.
SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
12
Mengawali laporan kegiatan di daerah yang telah kami lakukan pada tanggal 19 Februari sampai 22 Maret 2015, kami mengucapkan syukur alhamdulillah karena sebagai Anggota DPD RI sekaligus sebagai abdi rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur, kami telah mengunjungi beberapa pemerintahan di daerah serta mengadakan pertemuan-pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat dibeberapa daerah di Jawa Timur. Pada kunjungan yang telah kami lakukan, kami telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan undangundang serta menyerap aspirasi yang seluas-luasnya dari masyarakat dan daerah Jawa Timur. Maka, dalam laporan ini kami sampaikan beberapa temuan di daerah, sekaligus adanya beberapa masukan dari masyarakat untuk ditindaklanjuti agar supaya dimasa yang akan datang dapat tercipta kondisi yang lebih baik dari hari ini. Permasalahan yang kami temui adalah: satu, masalah perhubungan pekerjaan umum, perikanan, dan kelautan. Terdiri dari infrastruktur pelabuhan dan seterusnya, kemudian infrastruktur dermaga dan seterusnya, kemudian pembangunan pelabuhan nasional dan seterusnya. Selain itu, yang kedua adalah pertimbangan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan seterusnya, kemudian hubungan pusat dan daerah dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah politik hukum dan HAM dan seterusnya. Kemudian kelima, pembangunan daerah dan pengawasan pemerintahan pusat, pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan seterusnya. Keenam adalah masalah tenaga kerja yang terdiri dari pemerintah harus mentertibkan sejumlah PJTKI yang kurang baik dan seterusnya. Kemudian poin yang kedua adalah moratorium pengiriman TKI ke salah satu negara harus dipikirkan dan seterusnya. Kemudian, menjadi TKI adalah sebuah pilihan yang harus diambil akibat minimnya peluang kerja di dalam negeri dan seterusnya, kemudian sertifikasi bagi TKI luar negeri dan seterusnya. Kemudian poin yang ketujuh adalah perdagangan dan perindustrian dalam menghadapi pelaksanaan MEA dan seterusnya. Yang menjadi saran kami dari anggota DPD RI provinsi Jawa Timur adalah komunikasi intensif DPD RI dengan pemerintah pusat dan daerah. Tentu saja akan memberikan dampak bagi adanya perubahan menuju perbaikan di daerah. Karena itu, DPD RI perlu segera menginventarisir semua persoalan yang ada untuk ditindaklanjuti dengan memaksimalkan berbagai kewenangan tugas dan kewajiban DPD sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang. Kedua, sudah saatnya para senator yang hadir di sini membangun kebanggaan lembaganya. Bahwa kita adalah para wakil rakyat yang mewakili kepentingan daerah kita masing-masing dan untuk itulah sekat-sekat yang membagi kita menjadi beberapa Komite janganlah membuat telinga kita menjadi tuli untuk tidak mendengarkan aspirasi masyarakat yang bukan menjadi bidangnya. Dan yang terpenting adalah kita jangan membatasi aspirasi dari para konsituen kita. Meskipun apa yang disampaikan tersebut tidak seirama dengan bidang tugas kita masing-masing. Yang ketiga, kerja cepat untuk penanganan kasus-kasus yang terjadi di daerah untuk mendapatkan penanganan dan solusi terbaik, bersinergi antara pemerintah daerah dan pusat. Hal ini dikarenakan problem di daerah menjadi prioritas utama DPD RI untuk menjalankan tugas sebagai wakil daripada daerah masing-masing. Sebagai penutup, mengakhiri laporan ini kami menyampaikan harapan kami semoga hasil kegiatan anggota DPD RI di daerah dapat ditindaklanjuti secepatnya sehingga memberikan kepastian kepada daerah dan masyarakat atas persoalan yang telah dihadapi. Kami atas nama anggota DPD RI dari Jawa Timur mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk membacakan beberapa poin penting sebagai laporan atas hasil kegiatan kami di daerah dan semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Amin Yarabbal Alamin, sekian. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om shanti shanti shanti om. SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
13
PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada senator Emilia Contessa Dari Provinsi Jawa Timur, selanjutnya kami persilakan yang mewakili Provinsi Kalimantan Barat. PEMBICARA: MARIA GORETI, S.Sos., M.Si. (KALBAR) Laporan kegiatan di daerah pemilihan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastyastu. Kami langsung kepada perkomite. Komite I, usulan percepatan pemekaran Provinsi Kapuas Raya yang meliputi 5 kabupaten di Kalimantan Barat bagian Timur yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Melawi dan Kabupaten Skadau dan Sanggau. Yang kedua usulan pemekaran daerah Kabupaten Jelaik Kendawangan Raya yang disingkat (JKR) yang meliputi 5 kecamatan yaitu Jelaik, Kendanwangan, Air Upas, Manis Mata dan Marau. Di Komite II kami menampung aspirasi masyarakat dan daerah yaitu berupa masyarakat menginginkan pembangunan jalan perbatasan sepanjang 226 kilometer yang menghubungkan Kota Sintang dengan Sarawak Malaysia dan membangun pintu perbatasan resmi Indonesia-Malaysia. Perlu adanya dukungan pemerintah pusat mendukung swasembada pangan dengan menyediakan pupuk dan alat mesin pertanian yang cukup bagi pertanian di Kalimantan Barat. Ini poin kedua di Komite II dan poin berikutnya kami singkat-singkat saja. Meminta pemerintah meninjau kembali kenaikan harga tarif dasar listrik dan menjamin ketersediaan, terutama di daerah pedalaman Kalimantan Barat. Yang keempat pemerintah melalui kementerian perhubungan hendaknya menjamin ketersediaan moda transportasi darat, laut, dan udara guna menunjang aksesibilitas masyarakat serta membangun bandara-bandara penghubung untuk membantu mobilisasi masyarakat antar daerah. Komite III, bidang pengembangan ekonomi kreatif, menurut masyarakat pelaku kerajinan tangan yang kami temui, sudah kurang lebih 20 tahunan ini pemerintah serta pemerinah daerah tidak lagi memberikan perhatian kepada produk-produk lokal. Kerajinan lokal seperti tenun, kerajinan tangan lain seperti bakul, nyiru, alat penampi, alat pengambin lampit, bide, bide ini semacam karpet terbuat dari rotan. Beberapa kalangan masyarakat masih ada yang menggeluti kerajinan ini tetapi tidak semua dapat tertampung. Katakanlah di dekranasda yang terdapat di kabupaten/kota maupun provinsi, juga pemerintah daerah tidak lagi memberikan pendampingan apalagi bantuan permodalan. Bahkan ketika sumber daya hutan menipis, pemerintah tidak ada upaya sama sekali untuk menghidupkan atau revitalisasi kembali sumber daya alam sebagai bahan bakunya. Usul konkrit agar pemerintah mencanangkan lagi menanam kembali bahan baku bagi kerajinan tangan yang pernah berjaya dimasa lampau. Bagaimana mungkin menggalakkan ekonomi ASEAN ketika kita tidak memiliki sumber daya lokal disebuah provinsi atau daerah di seluruh Indonesia? Pemerintah daerah dan pemerintah pusat diharapkan mempromosikan juga pakaian khas daerah masingmasing seperti kain tenun, songket selain batik, seperti pagi hari ini saya memakai pakaian kebanggaan dari Kalimantan Barat. Pengawasan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Di Kalimantan Barat terjadi kasus yang sangat marak sekarang ini yang menimpa Tina binti Mahat, anak seorang tukang rumput dari Dusun Wajo Kecamatan Siantang. Yang bersangkutan ini dihukum seumur hidup karena tuduhan membunuh sang majikan di usia 13 tahun. Dari kasus ini kami memberikan satu pesan kepada pemerintah pusat bahwasannya pemerintah pusat masih sangat minim untuk SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
14
mengantisipasi pengiriman TKI ilegal di Indonesia. Setiap tahun selalu saja muncul kasus di kalangan TKI ilegal ini, luput dari pantauan penegak hukum dan aparat keamanan. Pengawasan dari aparat keamanan mesti diperketat terutama bagi daerah perbatasan seperti Kalimantan Barat, dimana arus keluar masuk TKI sangat bebas. Persoalan pendidikan nasional berkenaan dengan KAL 2013. Kurikulum 2013 dan ujian nasional di Kalimantan Barat ditemui beberapa kepala sekolah dan guru sempat mendengar bahwa Undang-Undang sisdiknas akan direvisi kembali di tahun 2014 sampai 2019. Namun banyak pihak bertanya pada poin apa saja yang akan direvisi. Saran revisi harus melibatkan masyarakat, terutama pengelola sekolah dan guru-guru senior. Revisi sedapat-dapatnya menghindari unsur memasukkan kepentingan pribadi atau golongan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia. Di Kalimantan Barat masih terdapat beberapa sekolah yang menggunakan kurikulum 2013. Hal ini ditandai dengan tetap diberikannya pelajar TIK kepada para siswa beberapa sekolah memandang K13 dapat menggairahkan siswa dan tentu juga menggairahkan para guru dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar di sekolah. Dinas pendidikan, pengelola sekolah banyak yang menyayangkan pembatalan pelaksanaan K13 sangat mendadak tanpa berkoordinasi dengan diknas di kabupaten/kota, bahkan provinsi. Kesan cucuk cabut dalam dunia pendidikan dirasa sangat tidak elok dalam membangun jiwa-jiwa Bangsa Indonesia seperti tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sungguh jauh panggang dari api. Bagaimana mungkin membangun jiwa dengan pola, cara yang tak memiliki dasar, arah dan bangunan yang mapan pula? Di tengah-tengah semester tiba-tiba seolah dikejutkan dengan pembatalan kurikulum. Kedepan, grand design mendidik membangun jiwa manusia Indonesia harus memiliki dasar, arah, dan tujuan yang sistematis dan terarah. Beberapa kasus di Kalimantan Barat masih banyak terjadi kekerasan dan pelecehan seksual dalam dunia pendidikan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Ketapang dan Kota Pontianak. Di kabupaten ketapang ada kasus pelecehan seksual oleh inisialnya BR seorang wakil kepala sekolah SMP terhadap anak kelas 7 SMP. Pihak dinas pendidikan Kabupaten Ketapang telah menonaktifkan guru yang bersangkutan. Demikian juga di Kota Pontianak terdapat seorang oknum berinisial BS yang menampar seorang murid tanpa diketahui ujung dan pangkal dari kesalahan anak tersebut. Hal yang lain di seputar Komite III ada kebutuhan sekolah-sekolah berasrama juga mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik dalam pengadaan fasilitas fisik, asrama maupun sarana-sarana pendukung lainnya, seperti perpustakaan fasilitas olahraga, dan pengembangan minat dan bakat, serta fasilitas pengembangan seni budaya bagi masyarakat dan kaum muda, terutama anak-anak yang sekolah di asrama. Permasalahan lainnya di Komite III, permasalahan kesehatan dan BPJS. BPJS masih menjadi persoalan di daerah bahkan di kota maupun di provinsi masih menjadi kontroversi. Pada tataran implementasi masih terdapat tumpang tindih terutama antara BPJS mandiri dan BPJS yang merupakan perubahan bentuk dari JAMKESMAS atau JAMKESKIN dari program terdahulu. Pasien BPJS juga banyak yang membludak di rumah sakit rujukan. Pasien mengantri sangat panjang sehingga pasien bukannya cepat sembuh melainkan bertambah sakit. Rumah sakit rujukan juga terkesan belum siap melayani pasien BPJS bahkan ada kesan dari masyarakat pasien BPJS mendapatkan diskriminasi di rumah sakit, baik oleh paramedis maupun medisnya sendiri. Belum lagi ditingkat yang lebih bawah, di kabupaten sampai kecamatan banyak masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi mengenai BPJS. Ada aparat desa yang memberikan kartu BPJS namun tanpa diberikan penjelasan apapun mengenai keberadaan kartu tersebut. BPJS Ketenagakerjaan juga masih sangat minim sosialisasinya, pendek kata sebuah program pemerintah meskipun sudah disosialisasikan media televisi hingga sampai kepelosok tanah air namun belum banyak diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
15
Menurut kami tugas pemerintahlah yang menyosialisasikan program ini bagi setiap masyarakat ke seluruh penjuru tanah air di Indonesia. Komite IV, pemerintah terkesan membiarkan saja kenaikan harga barang kebutuhan pokok masyarakat yang sangat tidak berimbang dengan kenaikan harga BBM. Masyarakat di Kalimantan Barat mengharapkan agar kepentingan masyarakat yang benar-benar mendesak agar dapat terakomodir dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/APBN demikian laporan dari kami di provinsi Kalimantan Barat. Tertanda, anggota DPD RI Maria Goreti, S.Sos., M.Si; Dr. Oesman Sapta; Drs. H. Abdul Rahmi; dan Hj. Rubaiti Erlita, S.Sos, SH, terima kasih. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Ibu Maria Goreti senator dari Kalimantan Barat. Selanjutnya kami persilakan yang mewakili provinsi NTT. PEMBICARA: Drs. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH (NTT) Yang Terhormat Pimpinan Dewan dalam hal ini Ketua, dan Ibu, serta Bapak Wakil Ketua, Yang Terhormat Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan yang hadir, Yang Terhormat buat Sekretaris Jenderal Dewan dan rekan-rekan seluruhnya, yang kami hormati. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastyastu. Shalom. Pada tempat yang pertama patut kita menaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang karena kasih karuniaNya kita dapat hadir bersama-sama dalam sidang yang terhormat ini dan yang kedua kami mengucapkan selamat tahun baru imlek dan hari raya nyepi bagi rekan-rekan yang Hindu. Pimpinan dan hadirin seluruhnya yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu kami langsung membacakan saran-saran dan pendapat dari rekan-rekan kami. Dan kami sendiri baik Komite 1 sampai dengan Komite IV. Komite I, disarankan agar pemerintah pusat mempertimbangkan kembali penggunaan satker atau baleg yang berkaitan dengan ke-PU-an, Pekerjaan Umum yang selama ini tidak berada di provinsi. Kalau untuk wilayah Bali, NTB dan NTT itu bertempat di Denpasar dan karenanya pemerintah daerah merasa sulit untuk berkoordinasi terutama dalam kaitannya dengan penempatan semua pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan PU. Karena ini disarankan agar itu ditempatkan di daerah dan dapat dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Yang kedua dalam Komite I, ini juga berkaitan dengan NTT sebagai salah satu provinsi yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia. Maka dari aspek keamanan, pengamanan disarankan untuk NTT seharusnya sudah punya Kodam sendiri yang selama ini bergabung dengan Kodam di Bali. Yang ketiga NTT beserta dengan 7 provinsi lainnya di Indonesia yang merupakan provinsi kepulauan, selama ini telah berjuang untuk memiliki Undang-Undang tentang Provinsi Kepulauan. Dan karenanya diharapkan melalui lembaga ini undang-undang tersebut dapat disahkan. Yang keempat, berkaitan dengan sering terjadinya konflik di daerah yang berkaitan dengan tanah, maka disarankan agar program sertifikasi tanah melalui APBN porsinya lebih besar untuk daerah sehingga dalam waktu dekat atau tidak terlalu lama masyarakat-masyarakat yang memiliki daerah-daerah konflik itu telah dapat diamankan dengan sertifikasi. Untuk Komite II, pertama menyangkut RUU pengadaan barang dan jasa. Ini perlu perbaikan-perbaikan dari Undang-Undang ini agar membatasi kontak antara penyedia SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
16
barang, penyedia jasa, dengan mereka yang melakukan tender. Karena sekalipun sistemnya telah diperbaiki tapi kasus-kasus yang berkaitan dengan koalisi, kontak antara pemborong dan yang melelangkan barang ini masih sering terjadi dan merugikan banyak pihak. Yang kedua RUU tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 12 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Kedepan sistem budaya tanaman dirancang hendaknnya memperhatikan karakteristik wilayah karena daerah NTT daerah kering maka tentu ini memiliki hal yang lebih spesifik dibanding dengan daerah lainnya, dan masalah pembenihan pun perlu diperhatikan dengan baik agar jangan sampai ini dikuasai oleh perusahaan-perusaaan besar. Yang ketiga, pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tentang Migas. NTT ini merupakan daerah yang sering memiliki kasus terutama menyangkut mengenai kelangkaan BBM. Ini juga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Beberapa kabupaten kami, premium bisa mencapai harga Rp. 70.000,- per liter. Kemudian pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang pertambangan. Tadi telah disinggung juga oleh daerah yang lain dengan demikian illegal mining dapat dihapus atau diperkecil seminimal mungkin. Yang berikut tentang aspirasi masyarakat bidang penanaman modal dan pekerjaan umum. Ini kami sarankan juga tentang waktu yang lampau pernah di programkan untuk membahas rencana Undang-Undang tentang Arsitek, kiranya ini dapat di bahas kembali karena ini sangat diperlukan berkaitan dengan keselamatan masyarakat pengguna dan juga kelestarian lingkungan. Yang berikut, pembangunan bendungan atau sarana prasarana dan infrastruktur untuk pertanian. Dibeberapa kabupaten saat ini menurun produktivitasnya akibat dari kurangnya infrastruktur untuk pertanian. Kami ambil contoh misalnya Manggarai. Daerah Manggarai dan tiga kabupaten ini merupakan lumbung padi bagi NTT, tapi produksivitasnnya makin hari makin menurun karena infrastruktur yang kurang. Dan karenanya diharapkan perhatian pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pertaniaan baik bendung atau bendungan, cekdam, lumbung-lumbung, dan jalan masuk ke pusat-pusat produksi. Yang berikut bidang kelautan dan perikanan. Di NTT kurang mendapatkan perhatian dalam pengawasan tentang pengamanan dalam kaitan dengan ilegal fishing. Dan karenanya dimohon perhatian kementerian terkait untuk lebih intense di dalam pengawasan dalam penangkapan ikan yang ada di NTT. Begitu juga infrastruktur yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan. Kemudian bidang energi dan sumberdaya mineral. Manajer PLN wilayah NTT mengatakan pembangkit listrik yang sering bermasalah karena penggunaan batu bara sehingga jika bermasalah membutuhkan 4 hari untuk pendinginan. Jadi mesin yang menggunakan batu bara ini sering bermasalah di NTT dan karena listrik sering padam, dalam seminggu itu lebih dari 20 kali padam. Kemudian Komite III, kesehatan dan fasilitas rumah sakit. Daerah provinsi NTT masih kekurangan tenaga medis baik jumlah, jenis, maupun kompetensi, dan penyebarannya karena terdapat regulasi tingkat nasional yang menyulitkan NTT. Yang berikut tantangan untuk NTT adalah masih banyak badan swasta yang belum mendaftar untuk ikut BPJS. Agar DPD RI lebih mendorong semua badan swasta untuk ikut dalam program BPJS. Kemudian ketenagakerjaan, calon TKI pada umumnya di NTT ini TKI-nya sangat banyak sekali. Rencana penempatan awalnya di Jakarta secara legal namun setelah tiba di Jakarta banyak yang diantaranya menyebrang ke Malaysia dengan status illegal. Tentu ini membutuhkan penangan pemerintah pusat agar dapat diperkecil sekecil mungkin. Kemudian, pariwisata dan ekonomi kreatif dimohon perhatian pemerintah pusat agar sarana-prasarana untuk seluruh objek tujuan wisata ini dapat ditingkatkan. NTT memiliki banyak sekali daerah tujuan wisata tapi prasarana dan sarananya masih jauh dan kurang. Kemudian, ada permintaan masyarakat khususnya di Labuan Bajo. Di situ masyarakat meminta agar rencana privatisasi pantai PD di Kota Labuan Bajo ini tidak boleh diizinkan SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
17
oleh pemerintah. Karena ini adalah wilayah atau daerah atau lokasi milik masyarakat adat di Manggarai Barat. Kemudian yang berkaitan dengan pendidikan, pemuda, dan olah raga. Kebijakan distribusi guru harus lebih spesifik. Kabupaten-kabupaten di NTT 70 % ini jauh dari kota sedangkan para guru cenderung menumpuk di kota-kota sehingga di desa yang jauh dari kota selalu kekurangan guru. Yang berikut Komite IV, gaji PNS disarankan untuk tidak masuk didalam dana alokasi umum. Sebab ini dana alokasi umum kalau untuk NTT lebih dari 50% itu gaji-gaji guru. Kalau dapat biar gaji-gaji guru dipusatkan di APBN pusat sehingga dana di daerah itu tidak habis terserap untuk gaji-gaji guru. Yang berikut, diharapkan pemerintah pusat dapat mempertimbangkan sesuai dengan hasil pertemuan Presiden tentang jatah dana infrastruktur kepada setiap kabupatan dan kota secara spesifik. Disarankan kalau dapat sesuai dengan hasil diskusi presiden dengan gubernur, bupati dan walikota. Disarankan untuk infrastruktur masing-masing kabupaten/kota masing-masing 200 milyar dan provinsi 300 milyar. Demikian laporan kami dan secara terinci terdapat di dalam laporan yang kami serahkan kepada Pimpinan. Terimakasih untuk perhatiannya. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti shanti shanti om. Shalom. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, Terima kasih kepada senator Ibrahim Agustinus Meda. Mohon kepada teman-teman sekalian untuk menggunakan waktu seefisien mungkin. Kami persilakan yang mewakili provinsi Jawa barat PEMBICARA: Dra. Ir. Hj. ENI SUMARNI, M.Kes. (JABAR) Yang Terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang saya muliakan ... (suara tidak terekam, red.) ... hingga tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang nomor 5 tentang aparatur sipil negara. Tiga, hasil dengar pendapat Anggota DPD RI yang dihadiri oleh Pimpinan DPD RI dengan seluruh KPUD di Jawa Barat maka Jawa Barat menyambut baik adanya Pilkada serentak. Di Jawa barat ada 8 kabupaten/kota yang akan melakukan Pilkada serentak pada semester I 2015 yang akan datang. Dimana dari 8 kabupaten/kota tersebut ada 2 yang masih terkendala dengan anggaran yaitu Cianjur dan Tasikmalaya yang dikarenakan tadinya dianggarkan pada semester II dan sekarang sedang proses negosiasi dengan pemerintah daerah. Namun disini ada yang menarik, bahwa kesiapan dari Jawa barat tersebut belum ditunjang dan didukung oleh Peraturan Perundang-Undangan yang dimana Jawa barat masih menanti revisi Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 dan menunggu peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai acuan pelaksanaan dan penetapan jadwal Pilkada. Dan ada permohonan dari daerah yang harus mungkin Pimpinan tindak lanjuti yaitu KPUD meminta kepada DPD RI khususnya Komite I untuk ikut memantau setiap tahapan Pilkada yang akan dilaksanakan tersebut. Keempat, dengan lahirnya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka ada hal penting untuk ditindaklanjuti misalnya dalam penganggaran dan pengawasan. Kemudian adanya dualisme kementerian yang membawahi pemerintahan desa yaitu Kemendagri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sehingga terbit peraturan-peraturan yang tidak sinkron antara Permen No. 113 tahun 2014 SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
18
tentang pengelolahan keuangan desa dengan Permen Nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan dana daerah. Akibatnya pemerintahan desa sulit dalam implementasinya. Kelima, mengenai dana alokasi khusus yang menjadi masalah adalah petunjuk pelaksanaan, juklak yang sering datang terlambat bahkan sampai di daerah mendekati akhir tahun. Padahal DAK harus terealisasi dan segera dilaporkan pada akhir tahun. Alhasil terdapat pos-pos anggaran yang dikembalikan kepada pusat dan akibatnya tiap tahun pembangunan itu terhambat. Keenam, pertumbuhan jumlah penduduk di Jawa Barat semakin meningkat. Sampai saat ini pertumbuhan mencapai 43 juta jiwa dimana terutama di daerah kota Bogor, Bandung, dan Depok ini pertumbuhannya 2,02% pertahun. Hal ini menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Ketujuh, bidang komunikasi dan informasi. Jawa Barat berada pada darurat pornografi karena ada sekitar 80% pelajar usia 15 tahun hingga 18 tahun yang membuka situs porno. Kemudian kesan pornografi juga bukan hanya pada pada situs internet tetapi terdapat juga di beberapa game online dan ini perlu kerjasama antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah agar pengendalian ini dapat segera teratasi. Kedelapan, saat ini Jawa barat juga lagi fokus pada tanggap darurat narkoba. Jumlah pengguna narkoba di Jawa barat menduduki urutan pertama nasional tahun 2014. Yaitu jumlah pengguna mencapai 700.000 jiwa sehingga sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika lagi gencar dilakukan oleh BNN pusat, provinsi, maupun daerah yang bekerjasama dengan pemerintah daerah. Dimana lagi membangkitkan kesadaran daripada para pecandu narkoba maupun keluarganya untuk melaporkan kepada BNN untuk direhabilitasi dan itu dijamin tidak akan diadili apabila melapor untuk direhabilitasi. Yang kesembilan dari Komite I, tetap terkait dengan DOB pemerintah daerah meminta tetap namanya Sukabumi utara, Garut selatan, dan Bogor barat itu mohon DPD RI untuk terus melanjutkan perjuangannya agar bisa tereliasasi karena Sukabumi itu adalah merupakan se-Asia Tenggara kabupaten terluas sehingga pelayanan kepada publik itu belum maksimal. Kedua, yaitu aspirasi bidang Komite II, meliputi: Satu, pembangunan infrastruktur di daerah, terutama jalan ini masih dirasakan banyak yang rusak berat. Kedua, permasalahan banjir di Jawa Barat yang terus-menerus, terutama Kabupaten Bandung, terutama adalah dengan meluapnya Sungai Citarum karena hal ini memerlukan kerjasama instansi-instansi terkait. Dari mulai kehutanan istilahnya dari hulu sampai ke hilir, itu perlu penanganan serius tapi dari tahun ke tahun masih belum bisa terselesaikan. Yang ketiga, Provinsi Jawa barat merupakan daerah padat penduduk dan merupakan penyangga ekonomi ibu kota sehingga kemacetan itu tidak bisa dihindari dan ini juga permohonan dari daerah untuk pembangunan infrastruktur jalan-jalan yang baru mohon didukung oleh DPD RI. Keempat bidang, bidang energi dan sumber daya mineral terutama pada pembangunan jaringan listrik ini juga masih ada beberapa di kota, kota Tasikmalaya masih belum dapat terlayani maupun Bandung barat ini yang mancing-mancing menjadi permasalahan. Kelima, pemanfaatan energi terbarukan. Kabupaten Sumedang masyarakatnya masih menolak dengan adanya pembangunan pusat listrik tenaga panas bumi walaupun secara teknis itu adalah paling aman tapi karena masyarakat sudah trauma dengan adanya eksploitasi penggalian pasir di kaki Gunung Tampomas yang dibiarkan begitu saya merusak lingkungan. Juga nampaknya dengan adanya lumpur lapindo masyarakat awam ini masih tidak yakin bahwa mereka akan safety. SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
19
Bidang tiga, aspirasi bidang Komite III meliputi: Peningkatan sistem pendidikan nasional masih terkendala karena secara kualitas pendidikan belum mencerminkan keseimbangan antara membangun intelektual dan moral anak bangsa. Kedua, meningkatnya harga bahan pokok menjadi masalah baru. Jadi di Jawa barat ini beras premium itu sampai Rp. 13.000,- per kilogram dan kelangkaan gas itu sampai mencapai harga Rp. 25.000,- yang ini adalah benar-benar sangat dirasakan memberatkan bagi masyarakat. Ketiga, masyarakat yang berpenghasilan rendah sangat terbantu dengan adanya beras raskin Bulog. Namun dalam realisasinya masih ada beras raskin yang belum dapat dinikmati oleh masyarakat. Oleh karena itu DPD RI Jawa barat mengusulkan peran Bulog dikembalikan sebagai penyangga stabilitas ketahanan pangan, bukan sebagai ajang bisnis karena status Bulog saat ini adalah perum. Empat, program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini juga masih belum sesuai harapan. Masyarakat belum merasakan nikmatnya atau manfaatnya dari program tersebut karena beberapa rumah sakit masih kurang melayani atau kurang mendapat tanggapan yang positif dalam hal pelayanan kepada para pengguna BPJS. Yang kelima, beberapa kendala di Jawa barat terkait dengan program ekonomi kreatif. Ini sama mungkin permodalan dan marketing. Keenam, tenaga kerja disini, juga carut marutnya pengolahan sejumlah perusahaan pengerah tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan pembekalan keahlian ini yang masih belum memadai. Aspirasi Bidang Komite IV, meliputi: Isu penghapusan pajak bumi dan bangunan yang disampaikan oleh Menteri Agraria, memicu masyarakat awam untuk tidak mau membayar PBB. Untuk itu, mohon kepada kementerian segera merealisasikan atau membuatkan peraturan pemerintahnya agar segera polemik ini bisa ada kejelasan. Kedua, pembagian bagi hasil pajak kendaraan bermotor antara pemerintah provinsi dan kabupaten ini juga diajukan kepada DPD RI untuk diajukan agar ada keseimbangan antara pembagian hasil dari provinsi dan kabupaten kota. Yang ketiga terkait kebutuhan dasar air bersih. Ini setiap bencana banjir melanda di kabupaten Bandung, masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Harapannya agar disediakan instalasi air bersih di 3 kecamatan yang menjadi rutinitas banjir setiap tahun. Dari seluruh serangkaian kegiatan Anggota DPD RI Jawa Barat di daerah ada hal-hal yang dijadikan barometer penguatan lembaga diantara respon positif dari pemerintah daerah untuk mendukung bahwa ketatanegaraan, khususnya DPD RI segera dapat menjadi amanat atau menampung amanat dan bisa melaksanakan amanat-amanat dari daerah masyarakat serta menjadikan lembaga perjuangan demokrasi bagi masyarakat. Kedua, adanya dorongan dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk penguatan kewenangan lembaga DPD RI dalam sistem ketatanegaraan sebagai wujud fungsi kontrol dan cek and balance. Ketiga, tersebarnya informasi dan sosialisasi di masyarakat daerah tentang kedudukan, fungsi dan wewenang, dan tanggungjawab Anggota DPD RI. Keempat, adanya harapan dari pemerintah daerah terhadap lembaga DPD RI untuk dapat memperjuangkan program-program daerah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan karunia dan kekuatan kepada kita semua dalam pengabdian kita kepada nusa dan bangsa. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om shanti shanti shanti om. SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
20
Jakarta, 24 Maret 2015. Anggota DPD RI asal Jawa barat: H. Oni Sumarman, Hj. Eni Sumarni, H. Aceng Fikri dan H. Ali Hambali. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Kepada Ibu Eni Sumarni yang telah menyajikan dengan baik sekali, minus waktunya agak berlebihan. Baik, selanjutnya kepada Senator dari DKI. Jakarta. PEMBICARA: MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, S.H. (MALUT) Interupsi pimpinan, Pimpinan B-121. Pimpinan, kami dari provinsi Maluku Utara memohon kiranya berikan kesempatan kepada kami untuk hanya menyerahkan laporan kami pimpinan, setuju Pimpinan? Ya saya kira semua sudah tercantum didalam apa yang menjadi laporan kami, jadi supaya mempersingkat izinkan kami untuk sesaat menyampaikan untuk memberikan saja, biar nanti dibacakan oleh Pimpinan, terima kasih Pimpinan. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Tapi dengan syarat sampai sore harus stand by di sini. Ini menandakan akan hadir terus sampai selesai. PEMBICARA: FAHIRA IDRIS, S.E. (DKI) Pemula ucapan kata yang santun dimulai pula dengan bismillah, laporan reses DKI ini disusun semoga dapat menjadi faedah. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastyastu. Yang saya hormati Pimpinan DPD RI, yang saya hormati Pimpinan Alat Kelengkapan, Sesjen dan jajaran, tentu saja yang saya cintai para Senator Republik Indonesia. Alhamdulillah, kita hari ini bisa kumpul kembali dihari Selasa yang cerah ini. Jakarta memang memiliki masalah yang amat kompleks dengan APBD 2015, mencapai 74 trilyun. Namun, masalah klasik seperti banjir, macet, kepadatan penduduk, kebakaran, pengangguran, dan kemiskinan belum dapat teratasi. Hal ini ditambah dengan persoalan politik yang masih yang melibatkan keseteruan institusi antara Gubernur dan DPRD terkait APBD DKI Jakarta. Hingga hari ini APBD DKI Jakarta belum disahkan dan tentu saja rakyat Jakartalah yang dirugikan. Oleh karena itu, para hadirin yang berbahagia, saya langsung membacakan hasil yang dicapai oleh Komite I. Untuk permasalahan pertanahan kami merekomendasi beberapa hal, antara lain: pertama, segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pertanahan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi persoalan pertanahan. Yang kedua, reformasi birokrasi yang komprehensif terhadap Badan Pertanahan Nasional menyangkut kinerja aparatur sistem pendataan pertanahan yang berbasis informasi dan teknologi. Ketiga, penegakan hukum yang tegas terhadap berbagai macam bentuk kejahatan pertanahan, baik pidana maupun perdata. Selanjutnya perlu disusun cetak biru seluruh kebijakan menyangkut pertanahan. Wacana peradilan agraria agar dibahas secara serius sebagai salah satu solusi konkrit menyelesaikan persoalan tanah dan terakhir untuk terus melanjutkan program ajudikasi pertanahan masyarakat. Yang kedua, laporan dari Komite I adalah untuk permasalahan tata ruang dan kependataan penduduk. Kami SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
21
merekomendasikan agar pemerintah terus membahas dan mengesahkan Rancangan UndangUndang tentang kawasan terpadu jabodetabekjur. Kemudian yang kedua, laporan dari Komite II menyangkut masalah relokasi warga akibat revitalisasi sungai dan waduk adalah DPD RI mendorong kepada pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan nasib masyarakat. Terlebih tempat relokasi yang seharusnya sudah disiapkan terlebih dahulu serta sarana dan prasarana penunjang lainnya. Tidak hanya itu, pemerintah daerah harus membuat sistem yang baik, agar setelah masyarakat direlokasi tempat yang mereka pakai tidak dipindahtangankan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Selanjutnya dari Komite II adalah untuk permasalahan harga beras yang mahal, DPD RI menghimbau kepada pemerintah pusat untuk mulai berbenah, memperbaiki sistem informasi dan data persediaan beras. Pelibatan teknologi modern juga sangat diperlukan untuk mendapatkan data secara real time dari masyarakat sehingga program swasembada beras yang ditargetkan tahun 2017 bisa tercapai. Selanjutnya, dari Komite III, untuk permasalahan perlindungan dan penempatan TKI. Dari beberapa diskusi dengan BP3TKI Provinsi DKI Jakarta dan jaring dengar aspirasi dari TKI hal yang paling mendasar adalah mindset dan semangat perlindungan yang sama sekali belum terlihat dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2004. Undang-undang nomor 39 tahun 2004 dan aturan turunannya bukan hanya tidak memadai dalam menjawab tantangan promblem TKI dalam era otonomi daerah dan liberalisasi ekonomi tetapi juga menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan bagi TKI. Sebab Undang-Undang nomor 39 itu ternyata lebih banyak mengatur tentang bisnis penempatan TKI ke luar negeri dan bahkan menciptakan konflik kelembagaan dan membuka peluang bagi praktik perdagangan manusia. Maka kami mendorong DPD RI untuk segera membahas lebih dalam lagi perbaikan apa yang diperlukan dalam revisi Undang-undang nomor 39 tahun 2004. Selanjutnya, permasalahan kesehatan. Pembangunan fasilitas kesehatan di DKI Jakarta masih menjadi kendala. Dari jaring aspirasi yang kami lakukan, kami menemukan kesenjangan yang sangat mencolok tentang fasilitas kesehatan diwilayah yang elit dengan wilayah urban atau pinggiran Jakarta. Dalam masa reses ini kami mendapati begitu banyak posyandu yang tidak layak digunakan dan pelayananpun terkesan asal-asalan. Perlu adanya pengawasan yang ketat terkait dengan upaya pengembangan fasilitas kesehatan agar dapat terimplementasikan dengan baik tanpa intervensi dengan banyak hal yang mengakibatkan terhambatnya program tersebut. Untuk selanjutnya, tentang sekolah ya. Hasil dari pertemuan kami dengan beberapa guru, PGRI khususnya, ada temuan tentang pembinaan pemerintah terhadap sekolah negeri dan sekolah swasta dalam beberapa standard kurang seimbang. Menurut kajian PGRI, hal ini karena tidak adanya pejabat dinas pendidikan yang khusus menangani sekolah swasta. Untuk itu, PGRI mengusulkan agar ada pejabat yang mengurus sekolah swasta ditingkat pusat, dikemendikbud yaitu Dirjen Sekolah Swasta. Selanjutnya untuk permasalahan ekonomi kreatif. Dari jaring aspirasi yang kami lakukan khususnya di DKI, yang harus menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah adalah pertama penyediaan public place dan space. Penyediaan public place dan space ini dilakukan dengan melibatkan para insan kreatif. Contohnya misal, Jakarta dikawasan Kota Tuanya harus didorong untuk dijadikan sentra industri kreatif dan seni budaya yang akan menjadi pusat kegiatan para mahasiwa. Selanjutya, pemetaan potensi ekonomi kreatif untuk mengetahui kondisi di lapangan harus lebih maksimal. Misal, wisata lokasi di DKI Jakartra seharusnya menjadi tempat munculnya produk-produk ekonomi kreatif jadi harus ada pengembangan cinderamata disetiap lokasi wisata. Selanjutnya, harus mengembangkan pola fasilitasi yang sesuai untuk masing-masing sektor ekonomi kreatif dalam mendorong dan meningkatkan dampak ekonomi diindustri kreatif. Terakhir adalah memberikan fasilitas dan SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
22
dukungan kepada insan kreatif untuk memperoleh haki. Jadi dari sembilan bidang ekraf di Indonesia baru satu Undang-Undang yang ada secara khusus, yaitu Undang-Undang Perfilman. Maka kami berharap agar seluruh Anggota DPD bisa maksimal dalam memberikan saran dan kontribusi terbaiknya dalam penyusun dan pembahasan RUU Ekonomi Kreatif yang merupakan usulan DPD RI yang Alhamdulillah masuk dalam Prolegnas. Laporan terakhir adalah dari Komite IV. Pertama adalah tentang permasalahan kisruh APBD DKI Jakarta tahun 2015, untuk itu DPD merekomendasikan kepada Gubernur dan DPRD DKI Jakarta untuk kembali melakukan pembahasan APBD mengingat strategisnya peran APBD dalam proses pembangunan dan pelayanan masyarakat. Jangan sampai hak-hak rakyat tergadaikan oileh kisruh di tingkat elit. Bagi Kementerian Dalam Negeri kiranya harus ada sistem peringatan dini dalam proses penyusunan dan pengesahan APBD di daerah sehingga dapat dilakukan pengawasan apabila ada permasalahan dan juga mendorong penerapan e-budgeting secara nasional. Yang terakhir, dari Komite IV adalah ternyata rencana pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk menata dan merevitalisasi fungsi Sungai Ciliwung belum dikomunikasikan secara intensif kepada warga masyarakat yang tinggal di daerah bantaran. Dampaknya adalah munculnya berbagai rumor yang meresahkan dan dianggap merugikan warga masyarakat, namun masyarakat tidak keberatan dengan penetapan dan revitalisasi yang akan dilakukan sepanjang dapat dikomunikasikan dengan masyarakat. Untuk itu DPD RI mendorong pemerintah pusat khususnya kementerian PU, perumahan rakyat, dan juga pemprov untuk menyosialisasikan pelaksanaan program penataan Sungai Ciliwung termasuk diantaranya menyediakan fasilitas pengganti, berupa rumah susun yang layak dan manusiawi. Demikianlah laporan kegiatan masa reses DPD RI di dapil Provinsi Jakarta. Semoga hasil laporan ini dapat ditindaklanjuti dengan baik melalui komite-komite dan alat kelengkapan DPD RI lainnya. Daun sirih di atas kayu, terima kasih thank you. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih, Kepada Senator Fahira Idris yang telah membacakan sambutan untuk daerahnya. Selanjutnya kami persilakan yang mewakili provinsisi Bengkulu. PEMBICARA : Dra. Hj. ENI KHAIRANI, M.Si (BENGKULU) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan DPD RI, Anggota DPD RI yang saya hormati, mewakili kawan-kawan DPD RI dari Bengkulu, saya ingin melaporkan poin-poin penting terkait laporan kegiatan Anggota DPD RI Provinsi Bengkulu di daerah pemilihan tanggal 19 sampai 22 Maret 2005. Identifikasi dan inventarisasi masalah, penyerapan aspirasi untuk didistribusikan dan ditindaklanjuti oleh Komite I sampai dengan Komite IV. Aspirasi untuk Komite 1, yang pertama terkait dengan desa dan permasalahannya. Sosialisasi tentang Undang-Undang Desa penting untuk dilakukan oleh semua pihak terutama pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat berjalan secara optimal. Masalah yang paling krusial dengan berlakunya Undang-Undang tentang Desa adalah masalah anggaran pendapatan desa yaitu alokasi dana desa atau yang dikenal dengan ADD yang bersumber dari APBD dan anggaran pendapatan desa yang berasal dari APBN yaitu dana alokasi desa atau dengan istilah kependekannya DAD. Pemda harus membekali kepala desa dan perangkatnya dengan pengetahuan tentang penggunaan anggaran agar tidak bermasalah nantinya dengan persoalan hukum.
SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
23
Yang kedua, secara umum pembentukan daerah otonomi baru atau DOB. Kami berharap dan mendesakkan agar pemerintah pusat hendaknya sensitif terhadap aspirasi masyarakat untuk pembentukan daerah otonomi baru sehingga perlu segera diambil kebijakan berkenaan dengan penuntasan 65 usulan DOB yang belum tuntas dimasa akhir pemerintahan SBY. Usulan dari provinsi Bengkulu untuk pemekaran calon kabupaten Lemba. Kami mohon mendapatkan dukungan dari pimpinan DPD RI dan Komite 1 mengenai aspirasi terkait dengan pembentukan DOB ini. Berikutnya untuk Komite II, soal pertanian, terkait dengan pupuk subsidi. Distribusi pupuk subsidi di Provinsi Bengkulu banyak mengalami hambatan. Petani diwajibkan membeli pupuk subsidi melalui kelompok-kelompok tani, sementara sebagian besar petani Bengkulu tidak tergabung dalam kelompok tani itu. Yang berikutnya harga jual pupuk di Bengkulu tergolong tinggi dan langka. Hal ini disebabkan banyak pupuk subsidi menumpuk di gudang-gudang tertentu dan kemudian dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan aturan. Selanjutnya, banyak ditemukan pupuk palsu di Bengkulu dan ini sangat merugikan para petani. Bapak-Ibu yang kami hormati, mengenai sumberdaya alam, ini terkait aspirasinya mengenai kawasan hutan lindung dan TNKS dibeberapa kabupaten di provinsi Bengkulu. Hal ini menjadi kendala bagi masyarakat dan pemerintah daerah setempat dikarenakan banyak potensi pertambangan yang tidak dapat di kelola. Lalu berikutnya aspirasi untuk Komite III soal sistem pendidikan nasional terkait dengan ujian nasional. Ujian nasional itu mestinya menjadi alat ukur dan pemetaan kualitas pendidikan di Indonesia untuk mengukur kualitas pendidikan di sebuah daerah dan di beberapa daerah, maka harusnya ada standar yang sama yang harus digunakan. Untuk itu tentunya materi muatan tentang ujian nasional sebaiknya ditetapkan, dimasukkan dalam perubahan Undang-Undang sisdiknas. Sebagai sebuah kebijakan nasional atau ujian nasional tidak lagi menentukan kelulusan saat ini, keputusan dari kementerian dan itu seharusnya dimasukkan di dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas sebagai payung hukumnya. Kemudian yang kedua soal pelaksanaan kurikulum 2013, tantangan terbesar dari penerapan kurikulum 2013 adanya keharusan akses informasi baik bagi siswa maupun guru. Jika akses informasi masih menjadi kendala, mungkin kita belum bisa berharap banyak untuk sekolah di pelosok apalagi sulit dijangkau dan tidak memiliki jaringan koneksi listrik dan internet. Lalu yang terkait dengan BPJS, ini ada beberapa aspirasi. Yang pertama keputusan pemerintah menetapkan penerima bantuan iuran atau yang dikenal dengan PBI yang relatif kecil perbulan perorang dan penetapan biaya kapitasi ke pelaksana pelayanan kesehatan yang relatif rendah menyebabkan protes para dokter dan rumah sakit mitra. Selanjutnya peserta KJS yang juga otomatis sebagai peserta BPJS Kesehatan kerap kali diharuskan membeli obat sendiri sehingga memberatkan pasien KJS. Selain itu regulasi tentang harga obat juga sampai saat ini belum jelas. Ketidaksiapan BPJS Kesehatan di lapangan meliputi perangkat organisasi BPJS Kesehatan tingkat kelurahan atau desa sangat mempengaruhi sosialisasi dan pelayanan kepada peserta. Dan selanjutnya soal transformasi JPK Jamsostek ke BPJS Kesehatan meninggalkan peserta JPK pekerja mandiri yang tidak otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan. Padahal sesuai Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang BPJS sangat jelas dinyatakan bahwa peserta JPK Jamsostek otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan. Selanjutnya soal pelayanan yang diperoleh peserta BPJS Kesehatan sangat minim dan bahkan ditolak oleh beberapa rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Mengenai ekonomi kreatif, ada aspirasi terkait untuk persiapan usul inisiatif Rancangan UndangUndang Ekonomi Kreatif dari Komite III karena belum ada kebijakan yang memayungi di daerah, maka ada keterbatasan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan karena belum ada payung hukumnya, jika pemerintah akan mendorong perkembangannya dengan memberi suport pendanaan melalui APBD, misalnya perkembangan batu akik yang saat ini SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
24
di Bengkulu sebenarnya selain berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi dan perizinan serta pajak bisa juga berdampak negatif karena belum ada regulasi akan menimbulkan konflik saling klaim soal lokasi penambangan. Bahkan bisa adanya eksploitasi alam yang berlebihan dan bisa mendorong kerusakan lingkungan. Dan berikutnya aspirasi untuk Komite IV, mengharapkan diwujudkannya serta sosialisasi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 dan PP nomor 60 tahun 2014 tentang pengelolaan pagu anggaran desa. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PEMBICARA: Prof. DR. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Dipersilakan Senator dari Lampung PEMBICARA: Ir. ANANG PRIHANTORO (LAMPUNG) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastyastu Pimpinan DPD RI yang saya hormati, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, para anggota seluruh Indonesia dan juga Sekretariat Jenderal. Kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan laporan kunjungan kerja ke daerah atau reses Anggota DPD RI atas nama Anang Prihantoro, Achmad Jajuli, Adi Surya dan Syarif. Yang pertama dalam kaitannya dengan Komite I bahwa wacana pemerintah melalui APBN akan membiayai partai politik sebesar 1 trilyun pertahun menjadikan masyarakat bertanya, sebuah ketidakadilan dan sesuatu yang menyakiti masyarakat. Kemudian yang kedua, terkait dengan kesan atas Lampung yang selama ini karena gajah dan keripik pisang dan lain-lain, belakangan yang muncul berikutnya tentang ‘begal’. Lampung tidak mengekspor ‘begal’ tetapi informasi di media begal muncul dikirim dari provinsi Lampung ke wilayah JABODETABEKJUR. Oleh karena itu, kita berharap hendaknya kerja aparat kepolisian dan pemerintah daerah untuk mengatasi hal itu karena terkait dengan masalah sosial dan tentu saja juga ada hubungannya dengan peredaran narkoba di Lampung yang konon Lampung menduduki peringkat yang kesepuluh, jadi masih lebih baik dari pada Jawa Barat. Terkait dengan Komite III, pembangunan jalan tol ruas Bakauheuni terbagi besar sepanjang 147 kilometer, dalam kaitannya dengan pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 tahun 2012, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menurut masyarakat selama ini sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang tersebut bahwa seharusnya proses pekerjaan pembangunan dan pengadaan tanah itu melalui tahapan perencanaan, persiapan, atau konsultasi public, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Namun menurut masyarakat ada satu tahapan yaitu konsultasi public, di tahap persiapan yang tidak dilakukan sehingga masyarakat tiba-tiba saat ini harus disibukan dan dibingungkan oleh informasi akan dilakukannya pembangunan jalan tol dan tentu saja terkait dengan ganti rugi dan kepindahan rumah. Oleh karena itu, ini menjadi catatan penting kiranya dalam program-program berikut agar tahapan-tahapan itu dilakukan. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, ternyata masih banyak tanah warga yang akan dilalui jalan tol itu yang belum bersertifikat dan tentu ini nanti akan menjadi persoalan meskipun ada ketentuan di Pasal 26 itu bahwa dimungkinkan tanah-tanah tanpa sertifikat itu asal kepemilikan jelas dengan pernyataan tertulis yang tentu saja diketahui oleh aparat setempat. Kemudian di kabupaten SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
25
Pesawaran dan hampir semua kabupaten sebetulnya hampir 10 tahun terakhir ini ruas jalan provinsi dan jalan negara maksimal di jalan provinsi itu di jalannya rusak dan tidak diperbaiki. Kemudian terkait dengan pekerjaan umum ke-PU-an jebolnya bendungan Wais Putih yang mengairi lahan seluas lebih kurang 20.000 hektar ini akan menjadi salah satu catatan penting bahwa peningkatan produksi beras nasional untuk Lampung untuk titik ini tentu saja kemungkinan kecil bisa dipenuhi karena ada penurunan produksi padi sebesar 30 persen dari sebelumnya, terutama di daerah kabupaten Lampung Tengah. Kemudian juga terkait dengan proses ganti rugi pembangunan oleh PT. KAI di kecamatan Natar yang hanya diganti rugi tanam tumbuh dan tanah hanya dihargai 1.700 permeter persegi, ini juga suatu yang tidak adil yang perlu perjuangkan karena bertentangan dengan Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 20007. Bidang pertanian, petani mendesak subsidi pupuk agar segera dihapuskan karena subsidi kepada petani ternyata diterima dan dinikmati lebih banyak oleh yang bukan petani dan subsidi pupuk hendaknya lebih diarahkan pada subsidi harga karena subsidi pupuk juga semakin membuat ketergantungan petani terhadap pupuk kimia. Kemudian, praktek pungutan liar ditemukan oleh oknum-oknum di dinas pertanian terkait dengan bantuan alat pertanian dari pemerintah pusat bahkan mencapai 6 juta per alat atau per traktor, hand tractor. Kemudian juga terkait serangan hama padi dan lain-lain perlunya dilaksanakan asuransi pertanian. Kemudian yang berikut keluhan petani singkong. Lampung merupakan produsen singkong terbesar Indonesia yang selama ini petaninya justru perlu mendapat perhatian dan perlindungan karena penjualan singkong di pabrik-pabrik rata-rata dengan potongan atau potongan sebesar 15 sampai 17 persen. Terkait dengan Komite III bahwa di kabupaten Mesuji, kabupaten yang baru, itu terdapat masyarakat yang dengan iming-iming umroh gratis ternyata tujuannya direkrut bergabung menjadi anggota ISIS yang sedang disidik oleh Polda Lampung dan tentu perlunya kementerian agama melakukan edukasi dan memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat. Kemudian terkait dengan pendidikan, penghentian kurikulum 2013 sentaknya tidak serta merta karena kurikulum 2013 yang terkesan terburu-buru ini, sarana-prasarana yang belum merata sehingga nanti merugikan anak didik. Agar DPD RI memperjuangkan juga anggaran pendidikan khususnya peningkatan kapasitas dan kualitas guru dengan pelatihan dan peningkatan kesejahteraannya, demikian juga terkait dengan pengangkatan guru honorer K2. Kemudian DPD RI juga agar mendukung program akademik komunitas di Kabupaten Pringsewu dan juga memohon kepada pemerintah pusat untuk turut memperhatikan dunia pendidikan ditingkat pedesaan dan pedalaman. Terkait dengan ujian nasional, wacana pemerintah untuk menyelenggarakan ujian nasional via online seharusnya disiapkan dan disosialisasikan dengan baik kepada pemangku kepentingan agar murid dan juga sekolah tidak menjadi korban ketidaksiapan pemerintah dalam menyelenggarakan program tersebut. Kemudian terkait dengan jaminan sosial dan kesehatan masyarakat. Masyarakat mengeluhkan masa aktif kartu jaminan kesehatan yang baru aktif setelah dibuat satu bulan. Kemudian juga dalam kaitan dengan BPJS masih banyak diskriminasi dalam hal pelayanan terhadap jenis obat yang diberikan oleh rumah sakit. Yang berikut terkait dengan tenaga kerja Indonesia bahwa pergerakan mata uang asing, terutama dolar ini sangat mempengaruhi dan terkait dengan buruh yang sering dibebankan pekerjaan berat namun tingkat kesejahteraannya dan upahnya tidak sebanding, ini perlu di perjuangan. Dalam menjalankan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 kebebasan berserikat dan berkumpul masih dirasakan banyak pekerja dan buruh yang tidak dapat berserikat dan tidak dapat berkumpul sehingga banyak hak-hak buruh yang tidak dapat diperjuangkan melalui organisasi. SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
26
Di Komite IV bantuan pemerintah untuk pengembangan kewirausahaan bagi mahasiswa harus terus ditingkatkan. Khusus terkait dengan koperasi, masyarakat penggiat koperasi Indonesia terutama di Lampung menyambut baik rencana Menteri Koperasi, Puspayoga untuk menghapuskan pajak bagi koperasi dan UMKM agar dapat menumbuhkan perekonomian rakyat dan pajak koperasi mestinya tidak disamakan dengan pajak terhadap lembaga keuangan terutama perbankan. Demikian yang bisa saya sampaikan, laporan kunjungan kerja atau reses dari provinsi Lampung kiranya bisa melengkapi laporan yang oleh teman-teman terdahulu sampaikan. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti shanti shanti om. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kepada senator Anang Prihantoro. Selanjutnya kami persilakan yang mewakili provinsi Bangka Belitung. PEMBICARA: Drs. H. AHMAD HUDARNI RANI (BABEL) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastyastu Yang saya hormati Ketua, Wakil-wakil Ketua dan seluruh Anggota Senator yang saya hormati, Sekjen dan seluruh staf saya muliakan. Pertama-tama mari kita bersukur kepada Allah SWT atas pertemuan ini, acara sidang paripurna dan saya ingin sampaikan saya ditugaskan oleh rekan-rekan senator dari Bangka Belitung untuk menyampaikan ini. Dan kepada Bapak Ketua, saya sampaikan bahwa kita dari 4 Senator ini sampai saat ini 3 berarti ada satu komite yang tidak masuk. Oleh sebab itu tapi kami dalam rangka reses ini kami sampaikan semua pelaksanaan reses sudah berjalan dengan baik dan semua aspirasi kita tampung walaupun bukan termasuk yaitu Komite III dan untuk itu laporan-laporan aspirasi yang masuk itu sudah kita formulasikan di dalam bentuk laporan tertulis sesuai dengan format yang di berikan. Kami pun tak berpanjang kata dan laporan ini dengan waktu yang demikian singkat tapi semua aspirasi masyarakat sudah formulasikan dalam bentuk laporan tertulis yang akan saya sampaikan dan dari laporan itu ada berapa hal yang perlu kita tekankan. Memang pertama persoalan Undang-Undang Pedesaan banyak kegalauan dari seluruh perangkat desa dan sampai saat ini banyak kepala desa-kepala desa yang sudah habis masa jabatannya, tak bisa lanjut lagi, jadi banyak PLT sekarang di desa-desa. Dan soal pertimahan masih riuh rendah tapi Alhamdulillah dalam masa reses dari tanggal 19 Februari sampai 22 Maret kita Bangka Belitung ini suasananya makin enak karena kita dikunjungi oleh ketua DPD RI. Tetapi ada tuntutan supaya kemarin datangnya ke Bangka yang lainnya minta ke Belitung lagi. Kemudian pada tanggal 13-14 Maret itu ada acara ikatan alumni ITB yang berhasil mendatangkan 4 menteri yang disitu memang akan melaksanakan tentang pariwisata di Bangka Belitung dengan lautnya yang indah itu. Kalau itu berhasil insya Allah. Barangkali ini Bapak-Ibu sekalian yang ingin di sampaikan dari Belitung, saya ingin sampaikan mungkin juga hal-hal yang lainnya semua berjalan dengan baik. Bangka Belitung lautnya banyak ikan, ikan dipanggang enak dimakan, demikianlah yang dapat beta sampaikan, kurang lebih mohon maafkan. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti shanti shanti om. SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
27
PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik kepada Pak Hudarni Rani yang telah menyampaikan ini dengan komplit, sangat baik. Kita akan berakhir di 12.30 dan nanti kita lanjutkan jam 13.30, mudah-mudahan bisa dapat 2, terakhir ini. Kami persilakan yang mewakili provinsi Sumatera Barat. Jadi ini sudah komplit sekali, tinggal kita mengkompilasi dan menyerahkan ke masing-masing komite dan alat kelengkapan, terima kasih senator Emma Yohana, selanjutnya kami persilakan mewakili provinsi Riau. PEMBICARA: H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (RIAU) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tata tertib dan hasil panmus, laporan disampaikan, bukan diserahkan. Baik, Yang terhormat dan Yang Mulia Pimpinan, para Anggota, Sekjen, beserta staf dan rekan- rekan hadirin yang berbahagia. Dari Riau menyampaikan laporan. Satu, provinsi Riau salah satu provinsi yang pertumbuhan penduduknya yang tertinggi, hampir 4 persen pertumbuhan, bukan karena kelahiran tapi karena migrasi dan di situ banyak gula banyak semut. Menurut data yang ada yang penduduk Riau itu mewakili seluruh Indonesia, ada keluarganya Pak Farouk, ada keluarganya Pak Irman, ada keluarganya Bu Hemas, dan ada keluarga Bapak-Bapak semua dari Papua sampai ke Aceh, ada. Dengan demikian akan berpengaruh secara sistemik, baik kualitas pendidikan maupun fasilitas kehidupan dan fasilitas-fasilitas lain akan berpengaruh secara sistemik. Yang sangat dirasakan, pertama adalah masalah sarana pendidikan karena yang migrasi ini rata-rata adalah umur produktif dan membawa keluarga sehingga demikian sekarang dirasakan oleh Riau masalah sarana pendidikan. Persoalannya PP nomor 48 pemerintah daerah dilarang mengangkat guru honor, disatu sisi kekurangan guru sangat banyak. Oleh karena itu kepada Komite III kami sampaikan solusinya ada 2. Pertama, berikan kepada Riau itu formasi pengangkatan guru sesuai dengan kebutuhan. Opsi kedua, diberi izin oleh pemerintah pusat untuk mengangkat guru honor karena sampai hari ini menjadi persoalan yang sangat mendasar, pendidikan merupakan kewajiban bagi negara, di satu sisi ada larangan menurut PP 48, itu pertama. Kedua, dana bagi hasil yang memang harga minyak menurun itu berdampak kepada APBD Riau dan berdampak kepada pelaksanaan visi dan misi pembangunan Riau. Ada rumus yang menyatakan, kalau DBH naik DAU-nya turun, nah kalau DBH nya turun tentu DAU-nya naik, nah ini perlu disampaikan kepada Komite IV supaya rumus ini jangan menyimpang kalau tempat DBH naik, DBH turun kita tidak apa-apa. Nah sekarang DBH turun tentu DAU naik, nah ini yang perlu disampaikan oleh daerah kepada Komite IV. Riau sekarang berada di wajah nasional, dia di Singapura, Malaysia, oleh karena itu memerlukan kecepatan pembangunan. Nah, di satu sisi, pembangunan ini memerlukan berbagai regulasi. Berbagai anggaran yang diperlukan menurut Ibu-Ibu, wajah lebih banyak biaya pemeliharaan daripada memelihara badan. Kalau badan cukup dengan lifebouy tapi dengan muka perlu sunblock, perlu CP, perlu gincu, perlu bedak. Dengan demikian Riau sebagai daerah yang berada di wajah nasional maka memerlukan perhatian. Nah jika perhatian yang diberikan oleh DPD tidak ada satupun Anggota DPD yang merasa kecewa karena semua Anggota DPD yang ada di sini ada wakilnya di Riau, nah ini Pak ketua. Nah dengan demikian aspirasi disampaikan oleh daerah kepada kita, nah terakhir, barangkali perhatian yang perlu diberikan oleh DPD adalah masalah-masalah hal-hal aspirasi yang memang jadi, suatu sentuhan nasional dan sentuhan internasional. Nah Bapak dan Ibu yang kami hormati, para rekan-rekan Pimpinan Komite dan Bapak Pimpinan ada 3 komunikasi yang memang diperlukan. Yang pertama komunikasi SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
28
administratif, kami ucapkan kepada Pak Sekjen karena tanpa administratif kami tidak bisa berbuat dengan kementerian terkait. Secara cepat dan tepat kami ucapkan terima kasih kepada Pak Sekjen tetapi itu akan beruntun secara terus-menerus, desakan dari Riau kepada Pak Sekjen. Yang kedua memerlukan komunikasi personal, nah oleh karena itu kenalan pimpinan dan kenalan kita semua memperlancar hubungan kita dengan komunikasi eksekutif. Komunikasi kelembagaan, ini memang sangat dipengaruhi oleh performance dan kecepatan dari pimpinan. Nah oleh karena itu tiga komunikasi inilah yang kami dambakan. Komunikasi administratif secara cepat dan tepat kita melakukan komunikasi dengan kementerian terkait, yang kedua secara kelembagaan, yang ketiga secara personal. Tentunya apapun yang diharapkan oleh DPD untuk meningkatkan kewenangan-kewenangannya terutama tentu ditentukan oleh internal kita, namun Riau dari berbagai tokoh-tokoh yang kami temui, tokoh intelektual, tokoh adat dan tokoh tokoh lainnya memang mendesak dan berharap agar peran dan fungsi DPD ini dapat ditingkatkan secara konstitusi. Terakhir, walaupun kewenangan kita besar tapi hasil kecil, ternyata rakyat lebih mau dia, hasilnya besar biar fungsinya kecil, daripada fungsi besar hasilnya kecil, bagusnya fungsi besar hasilnya besar, itu yang di harapkan oleh rakyat. Nah, posisi sekarang ini biarlah kita fungsinya kecil tapi hasilnya besar, itu yang diperlukan oleh rakyat. Demikian laporan yang kami sampaikan dari Riau secara singkat dan secara detail akan kami sampaikan secara tertulis. Atas nama Abdul Gafar, Intsiawati Ayus, Rosti Uli Purba dan Bu Hj. Maimanah Umar secara lengkap menyampaikan kepada pimpinan. Terima kasih kepada rekan-rekan Komite I, II, III, dan IV termasuk alat kelengkapan lainnya yang akan menindaklanjuti dari hasil aspirasi ini secara keseluruhan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om shanti shanti shanti om. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik terima kasih kepada senator Abdul Gafar Usman yang telah menyampaikan Berbagai laporannya, sebagaimana tadi yang telah saya sampaikan. Menunjukkan pukul 12. PEMBICARA: Drs. H. RIZAL SIRAIT (SUMUT) Pimpinan, Sumatera Utara. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Ya, silakan Bang Rizal. PEMBICARA: Drs. H. RIZAL SIRAIT (SUMUT) Usul kami pimpinan kita lanjutkan saja sampai sekitar jam 13.00, saya rasa tidak ada masalah, seandainya ini kita skors, saya yakin lebih sunyi lagi kita untuk kehadiran kita dalam forum yang terhormat ini. Jadi kita lanjutkan saja pimpinan. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Tadi saya sudah katakan, jadi kita sama saja, saya harapkan nanti akan hadir semua, nanti ada yang penting sekali disampaikan oleh PURT, berbagai petunjuk operasional kita. SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
29
Jadi, kalau tidak hadir nanti ya mungkin tidak kebagian juga nanti dan itu tertutup. Baiklah Bapak-Ibu sekalian sesuai dengan yang disampaikan kita kembali lagi jam 13.30. Kita skors. KETOK 3X Terima kasih. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. SIDANG DISKORS PUKUL 12:41:11 WIB
SKORS DICABUT PUKUL 13:30 WIB
PIMPINAN SIDANG: Prof. DR. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Sambil menunggu Pak Ketua, saya mulai buka kembali. KETOK 1X Saya lanjutkan saja. Habis tadi Riau, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan siap? Bu Siska siap, dipersilakan. PEMBICARA: SISKA MARLENI, SE., M.Si (SUMSEL) Bismillahirrahmanirrahim. Laporan kegiatan di daerah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastyastu. Pertama-tama izinkan saya untuk mungkin sedikit diluar yang saya yang diamanatkan oleh rekan-rekan, setidaknya ada 2 hal yang saya rasakan setelah saya melakukan kegiatan bekerja di daerah pemilihan untuk masa sidang ke-II Tahun Sidang 2014-2015. Yang pertama adalah saya sebagai pencinta lembaga ini dan saya juga sebagai pecinta Republik Indonesia. Yang kedua, saya merasa benar-benar bahagia karena merasa begini rasanya begitu sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Semoga ini menjadi satu komitmen saya dan juga rekan-rekan senator semua untuk bisa lebih memberikan yang terbaik kepada bangsa ini. Saudara Pimpinan sidang, Saudara Senator Republik Indonesia yang saya banggakan, Saudara Sekjen dan Wasekjen beserta jajaran, Para hadirin yang juga saya banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena dengan segala limpahan rahmat serta karunia-Nya kita semua dapat menjalankan kegiatan bekerja di daerah pada masa sidang II tahun sidang 2014-2015 dengan baik sesuai dengan amanah konstitusi sejak 19 Februari 2015 hingga 22 Maret 2015. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa poin yang merupakan hasil dari kegiatan bekerja di daerah pemilihan yang mungkin ini menjadi garis-garis besar yang kami merasa penting untuk menyampaikan pada sidang paripurna yang terhormat ini. Yang pertama adalah tentang pembangunan kawasan terpadu Jakabaring Sport City dalam menjelang ASEAN Game 2018 dan juga infrastruktur di daerah. Poin A, terbatasnya ketersediaan dana dalam rangka mencukupi sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
30
internasional kawasan terpadu Jakabaring Sport City untuk menjelang ASEAN Games 2018 ini juga sungguh menjadi suatu perhatian. Informasi yang didapatkan, dana yang dibutuhkan hingga mencapai 5,5 triliun dengan sharing cost 1,3 hingga 1,5 triliun untuk membangun bowling elie dan juga lapangan basket ternyata masih dibutuhkan sekitar dana 4 trilun lagi, itu termasuk di dalamnya membangun wisma atlet. Selanjutnya yang kedua atau yang B, Pemerintah Kota Prabumulih mengajukan tukar guling atau rislak jalan negara, jalan provinsi menjadi jalan negara dan sudah diajukan kepada PU, kementrian PU, dan juga perumahan rakyat, hanya saja belum mendapatkan respon yang pasti. Hal ini dilakukan karena untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan kemacetan dan juga tingkat kecelakaan yang cukup tinggi di Kota Prabumulih sebagai lintas dari angkutan batu bara. Lalu yang ketiga atau yang C, usulan pembangunan rel kereta api antara kabupaten Muara Enim hingga ke Tanjung Api-api yang melewati beberapa daerah administratif. Pembangunan kilang minyak di Muara Enim pembangunan kilang minyak dan kilang pengelola minyak di kawasan pengembangan Tanjung Api-api yang berkapasitas 300.000 Bph dan PLTU di mulut tambang Sumsel 6 dan Sumsel 7 demi meningkatkan pasokan listrik. Saran yang bisa kami sampaikan, diperlukan dukungan dari Senator Sumatera Selatan dan juga khususnya bersama dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan untuk mengadakan pertemuan dengan kementerian terkait yaitu Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga pembangunan kawasan Jakabaring Sport City ini bisa terlaksana dan juga bisa dimulai pada tahun 2016 karena bicara mengenai ASEAN Games bukan hanya melulu bicara mengenai event olahraga tetapi kegiatan atau event ASEAN game ini juga mempertaruhkan nama besar bangsa lalu juga diharapkan bisa men-triger pertumbuhan ekonomi yang memberikan efek gelombang kepada peningkatan di sektor kesejahteraan kepada para pelaku bisnis yang terlibat dalam event tersebut. II. Tentang kewenangan pemerintah daerah yang berkaitan dengan dana bagi hasil. Daerah tidak memiliki akses tidak memilih kasus terhadap data produksi migas dan juga lifting di lapangan sehingga data operasi migas khususnya tidak transparan dan kegiatan rekonsiliasi juga belum berjalan secara efektif. Poin B-nya, kewenangan pemerintah daerah masih sangat lemah untuk pengawasan produksi dan penjualan migas tersebut. Hal ini dikarenakan kewenangan langsung diserahkan kepada pemerintah pusat. Saran yang bisa kami berikan adalah daerah mengharapkan informasi rencana kerja dan anggaran atau K3S (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) agar dapat direncanakan tentang penghasil atau penerimaan dana bagi hasil yang lebih baik ke depannya. PIMPINAN SIDANG: Prof. DR. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Waktu Bu Sis. PEMBICARA: SISKA MARLENI, SE., M.Si (SUMSEL) Iya. PIMPINAN SIDANG: Prof. DR. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih. PEMBICARA: SISKA MARLENI, SE., M.Si (SUMSEL) Di poin III, itu mungkin saya bacakan pointernya saja yaitu berkaitan dengan tunjangan kesejahteraan karyawan dan pengajaran. Di sana poin-poinnya sudah sudah SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
31
dilengkapi mulai dari salah satu invetarisasi masalahnya adalah kurangnya tenaga pengawasan bagi perusahaan-perusahaan dan belum lengkapnya informasi mengenai paket kebijakan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pemerintah. Untuk yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang UndangUndang Desa mungkin sama juga dengan beberapa daerah lain. Jadi intinya untuk pelaksana Undang-Undang desa tersebut perlunya diberikan bimbingan teknis kepada kepala desa juga aparaturnya sehingga mereka bisa melakukan pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Mungkin itu poin-poin pentingnya yang bisa saya sampaikan pada sidang paripurna terhormat ini, lebih kurangnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohonkan Magfirohnya. Salam Wong Kito Galo, Hj. Percha Leanpuri, Hj. Asmawati, Abdul Aziz dan saya Sisca Marleni. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti shanti shanti om. PIMPINAN SIDANG: Prof. DR. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Bu Sisca, Sumatera Selatan, saya lanjut Kepri. PEMBICARA: HARIPINTO TANUWIDJAJA (KEPRI) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastyastu. Yang terhormat pimpinan DPD RI, rekan-rekan Senator dari seluruh Indonesia, Pak Sekjen serta jajarannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati. Izinkan saya membacakan laporan kegiatan di daerah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Mungkin beberapa poin saja yang sudah dibulati oleh rekan-rekan saya. 1. mengenai masalah pertanahan, permasalahan pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau sangat rumit dan beragam terutama juga menyangkut permasalahan hutan lindung. Sudah bertahuntahun menjadi permasalahan dan sudah diadukan kepada Ombudsman Republik Indonesia, baru-baru ini atas rekomendasi tersebut Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup telah menerbitkan SK Nomor 76 tahun 2015 tentang perubahan kawasan menjadi bukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan dan perubahan bukan kawasan menjadi kawasan hutan di Kepri. Untuk itu sebagai wakil masyarakat Kepulauan Riau kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri Siti Nurbaya tetapi permasalahan pertanahan begitu kompleks termasuk masih status que-nya lahan di Rempang dan galang yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun. Kemudian selanjutnya mengenai masalah penyelenggaraan tahapan pilkada pada Desember ini seluruh kabupaten kota dan provinsi di Kepulauan Riau kecuali ibukota Tanjung Pinang akan melaksanakan pilkada untuk itu diharapkan melalui paripurna ini Pimpinan DPD RI dapat mengomunikasikan kepada ketua KPU agar aturan turunan dari Undang-Undang nomor satu tahun 2015 dapat segera diterbitkan mengingat berjalannya waktu yang semakin sempit atas penyelenggaraan pilkada. Kesiapan dari masing KPU daerah dan dukungan penganggaran bervariasi, di Kepri ada yang sudah menganggarkan dengan cukup, ada yang masih belum karena mengalami anggaran dengan turunnya dana bagi hasil migas, khususnya. Di sisi lain, penyelenggaraan Pilkada ini berpengaruh terhadap terkotakkotaknya birokrasi pada calon kepala daerah. Usulan daerah otonomi baru dalam segala aspek masih ini beberapa daerah tetap menyampaikan keinginan untuk tetap dimekarkan SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
32
seperti dari Singket yang merupakan bagian dari Kabupaten Lingga kemudian Kabupaten Natuna Barat, Kabupaten Natuna Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Kundur yang telah mendapatkan persetujuan DPD tinggal menunggu kembali perubahan PP Nomor 78. Mengenai dari Komite II Kelautan dan Perikanan, Kepri tentu nelayan adalah masyarakat secara tradisional puluhan ribu masyarakat nelayan tangkap lokal yang biasa beroperasi di Kepulauan Riau, sekarang ini tidak dapat beroperasi karena peraturan menteri keuangan mengenai alat tangkap dan transitmen itu minta kajian ulang tentang kebijakan tersebut mengingat sektor kelautan perikanan adalah urat nadi ekonomi dan nafas hidup sebagian besar masyarakat nelayan di sektor perhubungan infrastruktur masa klasik yang sampai sekarang ini masih bermasalah seperti pelabuhan di Tanjung Pinang ibukota Provinsi Pelabuhan penumpang sejak sekian puluh yang lalu sampai sekarang masih seperti itu sangat tidak representatif sebagai daerah tujuan wisata nomor tiga terbesar di Indonesia. Masalah perindustrian dan perdagangan sekarang akibat lesunya iklim investasi dunia maka industri di Batam, Bintan, dan Karimun pun menurun itu, untuk itu ditambah lagi dengan pengurusan permohonan perizinan investasi usaha yang masih kurang baik. Permasalahannya harus menjadi perhatian dari pemerintah pusat agar tidak berimbas lebih buruk lagi pada penyerapan tenaga kerja. Satu hal lagi mengenai perdagangan khususnya di sektor kecil dan menyangkut pariwisata. Rencana diberlakukannya kebijakan pembatasan penjualan minuman golongan C, minuman dengan kadar alkohol rendah melalui peraturan Menteri Perdagangan dimana minuman bir dan sejenisnya tidak lagi diperbolehkan untuk perjualbelikan di mini market, warung, dan kios dirasakan menimbulkan dampak negatif karena banyak wisatawan yang kelas ekonomi dan masyarakat di Batam Bintan sebagian masyarakatnya memang terbiasa untuk mengonsumsi minuman tersebut. Untuk itu diharapkan kebijakan tersebut dapat ditinjau ulang dan mungkin tidak disamaratakan di seluruh daerah di Indonesia. Komite III sektor ekonomi kreatif pengembangan kerajinan kraf sebagai salah satu produk ekonomi kreatif di Provinsi Kepri belum berkembang secara maksimal. Hal itu disebabkan para perajin kekurangan akses pemasaran, permodalan, dan bantuan lainnya karena itu perhatian dari pemerintah pusat untuk mendorong sektor ini dirasakan sangat diperlukan. Sektor pendidikan khususnya buku paket. Pelaksanaan kurikulum 2013 di Provinsi Kepulauan Riau semula diharapkan dapat berjalan lancar ternyata masih menghadapi kendala dan permasalahan. Diantaranya belum meratanya pendistribusian buku paket siswa dan guru yang terjadi di setiap kabupaten khususnya buku untuk SD. Untuk menutupi kekurangan itu untuk Kota Batam misalnya menganggarkan tidak kurang dari 7 milyar untuk mencetakkan buku paket diambil dari APBD Tahun 2014 karena itu Menteri Pendidikan membuat kebijakan pelatihan 13 pemerintah Kota Batam tetap berencana melanjutkan. Kemudian komite IV, masalah infrastruktur. 12 tahun yang lalu saya ke Pancur di Lingga. 12 tahun yang lalu listrik disana 12 jam, kemarin saya ke sana tetap 12 jam. Jadi ini ibukota kecamatan dan pusat perdagangan sehingga tentu daerah lain lebih parah. Ini mohon jadi perhatian semua. Demikian juga dengan masalah ketersediaan air dan satu lagi mengenai penyerapan anggaran. Saya bertemu dengan kepala Dinas Perhubungan, APBN yang diberikan kepada Kepri untuk sektor perhubungan cukup banyak tetapi tidak dapat dilaksanakan karena sampai saat ini terbentur permasalahan administrasi belum ditunjuknya panitia sehingga dikhawatirkan panitia tidak dapat melaksanakannya dengan baik. Saya pikir demikian, selengkapnya ada di sini. Terima kasih, Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om shanti shanti shanti om.
SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
33
PIMPINAN SIDANG: Prof. DR. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Kepri. Berikut kita lanjut Sumatera Utara, Pak Rizal. Mohon menyampaikan, tentu semua aspirasi ini ujung tombaknya nanti ada di masih-masing alat kelengkapan. Jadi tolong nanti terutama komite masing-masing supaya memperjuangkan seoptimal mungkin di komite sehingga aspirasi daerah itu menjadi agenda Komite. Silakan Pak Rizal. PEMBICARA: Drs. H. RIZAL SIRAIT (SUMUT) Bismillahirahmanirrahim. Laporan kegiatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah pemilihan Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 Februari sampai tanggal 22 Maret 2015. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Ketua, Yang terhormat Bapak Ibu Senator Indonesia yang saya hormati. Mari sama-sama kita menyerahkan diri kepada Allah SWT semoga sidang paripurna yang terhormat ini tetap mendapat restu dan ridha dari Allah SWT dan tidak lupa juga menyampaikan shalawat dan salam Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa kita masih mengharapkan syafaat-nya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu Senator yang kami hormati khusus Bapak Ketua dan Ibu, Bapak Wakil Ketua izinkan kami menyampaikan laporan kami dari hasil reses pada tanggal 19 Februari sampai 22 Maret yang disampaikan pada sidang paripurna yang terhormat ini, Selasa 24 Maret 2015 yang terdiri dari 4 Komite, Komite I yang terdiri 7 poin, permasalahannya terutama adalah tentang pemekaran, masalah tapal batas, masalah pileg dan pilkada dan seterusnya. Komite II ada 7 poin termasuk juga permasalahan kelistrikan kita sebagaimana laporan rekan-rekan dari provinsi yang ada. Yang ketiga adalah masalah Komite III yang tidak terlepas ada 8 poin yang sangat penting adalah tentang masalah pendidikan. Pada tanggal 13 April yang akan datang akan terlaksana UAN (Ujian Nasional). Mari sama-sama kita melaksanakan fungsi dan tugas kita dalam pelaksanaan ujian nasional ini sehingga tidak terjadi pertemuan atau temuan-temuan permasalahan baru dalam persoalan ujian nantinya. Yang kedua tentang masalah kesehatan, tentang masalah BPJS tentang kartukartu Sakti yang baru dikeluarkan tentang sakti itu. Mari sama-sama kita awasi tentang Komite III. Yang selanjutnya tentang masalah Komite IV tentang masalah keuangan, pembagian keuangan mari sama-sama kita cermati, rekan-rekan juang saya dari Komite IV mari permasalahan ini kita tanggapi dengan serius, demikian laporan ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. DR. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Siap-siap, berikut saya persilahkan kepada Maluku Utara. Yang jelas usulan Pak Sumatera Utara tadi banyak disuarakan soal kartu ini. Mudah-mudahan ini menjadi prioritas Komite III untuk diagendakan. Hampir semua kartu sudah kayak orang miskin. Silakan Maluku Utara. Oh sudah mendahului, iya-iya Aceh, nah ini yang punya Aceh. Silakan Pak. PEMBICARA: Drs. H. GHAZALI ABBAS ADAN (NAD) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
34
Pimpinan, teman-teman yang terhormat, Sekjen serta staf yang saya muliakan, ada 23 lebih kurang karena waktunya sangat pendek ini semua penting sebenarnya, saya baca beberapa saja lah. Ini aspirasi pegawai negeri sipil yang muslim, di sana dipotong 17,5% setiap bulan. 15% Pph, 2,5% zakat. Semestinya kita harapkan 15 minus 2.5% artinya untuk pph 12.5%, untuk zakat 2.5% maka mereka minta ada PP pemerintah sehingga mereka tidak berat. Ini harapan mereka kepada kita. Lewat PP saja cukup tak usah kita rubah undangundang perpajakan, pertama. Yang ke 2 ini dari ormas, mereka menghendaki agar kita ini secara maksimal memfungsikan maka Pimpinan harus mengadakan lobi agar ada amandemen UUD ‘45 sehingga kita lebih berperan di masa yang akan datang ini juga aspirasi mereka. Kemudian berikutnya adalah kawasan hutan lindung harus dilindungi dan masyarakat sekitar hutan juga ada peluang untuk dapat hidup selain hutan juga terlindungi. Kemudian ini kepada GAM. Ini saya bacakan sedikit lokasi lahan pertanian untuk mantan Kombatan GAM. Untuk optimalisasi poin MoU Helsinki 325 Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh dengan tujuan untuk melancarkan integrasi mantan pasukan GAM ke dalam masyarakat. Ini mereka minta ada lahan adalah tempat mereka untuk cari kehidupan. Ini MoU Helsinki begitu isinya. Jadi sekarang belum peluang kepada ini minyak kerendahan kita agak tinggi soalnya maka harus membungkuk itu inti sebenarnya sehingga konflik di Aceh bisa kita redam begitu. Berikutnya adalah menyangkut dengan pungutan sektor pertanian yang memadai dengan potensi masyarakat dan lahan di Aceh yang sangat mendukung sektor pertanian merupakan hal yang patut menjadi perhatian khusus namun para petani memiliki masalah sehingga ada keluhan petani dan sebagainya ini menyangkut dengan irigasi dan sebagainya belum memadai sehingga mereka tidak maksimal penghasilannya ini juga setiap tahun, ini juga harapan apalagi kemarin Menteri Pertanian datang ke Aceh menjanjikan banyak GAM dan sebagainya mereka tidak hanya janji tapi juga ingin mereka wujudkan dan masyarakat dapat merasakannya. Kemudian ada terobosan, di Aceh itu ada gunung rute itu yang sangat curam jalannya mereka menghendaki ada terowongan dan kemarin Menteri Pertanian, Menteri PU datang bersama Pak Presiden akan menjanjikan itu, akan dibuat channel, akan dibuat terowongan sehingga ada beberapa kabupaten sebelah sana bisa lebih lancar komunikasinya. Kemudian sistem pendidikan nasional, kurikulum nasional seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah dengan harapan ada kearifan lokal tentang pendidikan di Aceh. Kemudian kesehatan dan rumah sakit Aceh kan paling jauh dari pusat. Mereka menghendaki tidak hanya ada rumah sakitnya tetapi alatnya tidak cukup juga obat-obatnya harus memadai. Kemudian yang terakhir adalah menyangkut dengan jalan Trans Sumatera yang kata Presiden akan dibuat 100 meter beriringan dengan rel kereta. Mereka menghendaki secepatnya dan mulai dari Aceh dan Lampung, ketemu di tengah kalau dari Lampung mulai, kiamat baru sampai ke Aceh. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Ini secara khusus saya serahkan kepada pimpinan. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. DR. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Mohon siap Jambi, Jambi silakan. PEMBICARA: H. ABU BAKAR JAMALIA (JAMBI) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Walhamdulillah Wasyukurillah. SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
35
Yang kami hormati Bapak ketua beserta wakil ketua, yang kami hormati rekan-rekan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang saya hormati Bapak Sekjen DPD RI serta stafnya. Tentunya kita hadir pada saat ini senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan inayahnya kita hari ini dapat hadir bersama-sama memenuhi konsisius kita dalam rangka melaporkan hasil kegiatan kita di masing-masing daerah. Kami ingin menyampaikan dari provinsi Jambi ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, pertama itu dari Komite I, Insya Allah nanti di Jambi itu akan ada pilkada serentak, kalau tidak salah tanggal 9 Desember itu ya pemilihan Gubernur dengan 5 kabupaten kota, itu pada tanggal 9 Desember. Kemudian ada permasalahan tentang tata ruang sengketa batas antara kabupaten Kerinci dan kota Sungai Penuh juga ada tapal batas antara Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan tepatnya di desa Ladang Panjang Jambi dengan Lubuk Sanggar Sumatera Selatan dan ini dilaporkan bahwa tapal batasnya bergeser ke wilayah dalam Jambi. Nah ini harus cepat diselesaikan agar tidak terjadi konflik antar masyarakat. Kemudian masalah pertanahan, seperti teman-teman kita yang lain banyaknya terjadi sertifikat ganda di Jambi khususnya di kelurahan Sungai Putri kecamatan Telanaipura. Masyarakat mengeluhkan dalam kepengurusan sertifikat ini terlalu berbelit-belit. Kemudian kita ingin ada pemekaran wilayah. Rencana untuk pengembangan wilayah kota Jambi ini memerlukan persiapan. Hal ini sudah dilakukan sejak tahun 2009. Dana dengan total 315 juta telah digunakan untuk melakukan studi kelayakan dan pemasangan patok batas kecamatan yang saat ini sudah terpasang 40 titik di kecamatan yang rencananya akan dimekarkan untuk pemekaran wilayah ini diperlukan lagi uji kelayakan. Kami singkat saja Pak ya. Kemudian berkaitan dengan Komite II permasalahan sengketa lahan ini sudah dari beberapa tahun yang lalu mungkin Pak Farouk juga pernah hadir sampai ke Merangin. Belum selesai Pak antara PT. JAW ini dengan kelompok Tani Simpang Meranti. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian pimpinan untuk nanti bisa diselesaikan dengan cara baik sehingga jangan sampai masyarakat dikorbankan karena kepentingan perusahaan. Kemudian masalah pupuk sama seperti kita seluruhnya di Indonesia ini, pupuk bersubsidi ini susah untuk didapatkan, kemudian banyaknya beredar pupuk yang palsu. Kemudian ada lagi permasalahan rendahnya harga karet Pak. Harga karet yang biasanya dipatok sampai 10.000 Pak, sekarang hanya tinggal 2.000 lebih saja Pak, kasian petani karet itu tidak bisa hidup layak lagi dengan pencaharian sedemikian rupa maka itu menjadi perhatian pemerintah untuk bagaimana caranya dapat mengangkatkan harga karet ini. Kemudian masalah sengketa lahan juga lagi ini. Masyarakat memerlukan kepastian hukum Pak terhadap lahan yang telah mereka garap sebelum ditetapkan sebagai hutan lindung atau hutan produksi. Perlu keberpihakan pemerintah untuk membantu para petani dalam mengolah lahan yang pernah mereka miliki. Ini selalu kadang-kadang mereka sudah menggarap lahan Pak, dikuasai oleh beberapa perusahaan sehingga mereka diusir dengan cara yang tidak pantas. Berkaitan dengan Komite III masih banyak masyarakat belum mengerti tentang BPJS ini Pak, ini perlu lagi untuk disosialisasikan oleh pemerintah sehingga mereka mengerti betul hak dan kewajiban mereka jadi program ini Insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian terkait tentang kesehatan sulitnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur itu untuk mendapatkan air bersih sampai saat ini belum terpenuhi karena kalau mengambil dari dasar sumur pompa Pak itu PH nya terlalu tinggi, terlalu rendah dan kemudian zat besinya kadarnya terlalu tinggi ini bisa membahayakan kesehatan masyarakat. Untuk itulah saya mohonlah pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat untuk dapat memberikan perhatian khusus tentang pemasalahan air bersih di Kabupaten Tanjung Barat dan Tanjung Timur.
SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
36
Baru-baru ini kita dikejutkan dengan adanya kasus kematian belasan jiwa suku anak dalam yang ada di Jambi yang dikatakan kelaparan. Sebenarnya tidak seperti itu semuanya Pak tetapi ini karena penyakit muntaber mereka ini. Jadi dari pemeriksaan itu mereka juga mengkonsumsi air yang tidak layak dan makanan yang kurang bersih sehingga terjadilah muntaber dan banyak yang mati, ada sekitar 12-an orang kalau tidak salah. Terkait dengan pendidikan, penyetaraan sekolah madrasah dan pondok pesantren ini dimohonkan sangatlah kepada pemerintah untuk kebijakannya tentang ketenagaan sarana dan prasarana dibandingkan dengan sekolah umum. Masyarakat berharap Kemendiknas bisa bersikap adil terutama dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pengembangan ada guru dan pendidikan di sekolah madrasah dan pondok pesantren. Ini ketidakadilan kita bisa lihat dari contoh 3 Madrasah Ibtidaiyah juara Olimpiade Sains Nasional Tingkat Kabupaten Semarang yang terganjal tidak dapat maju ke tingkat provinsi. Kita berharap agar hal demikian tidak terjadi kembali di Jambi dan seluruh daerah di Indonesia. Ini memang fenomena yang menyedihkan Pak ya. Kemudian Komite IV tentang perkoperasian diperlukan adanya Badan Pengawas Koperasi untuk memantau kinerja dari koperasi itu sendiri. Kedudukan Badan Pengawas Koperasi harus diikutkan dalam Rancangan Undang-Undang perkoperasian sehingga peran koperasi di daerah mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan kemudian ada rancangan inisiatif perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 1983 itu sudah kami maktubkan, juga yang ketiga adalah proses daerah dalam rangka RKP dan pertimbangan RAPBN 2016 untuk provinsi juga sudah kami sampaikan. Saya rasa ini yang dapat kami sampaikan, kami tidak perlu memperpanjang lagi karena keterbatasan waktu. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Jambi, Bapak M. Syukur, S.H., Hj. Dayati Uteng S.E., M.M., Hj. Juniwati Masjchun Sofwan, dan H. Abu Bakar Jamalia. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. DR. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Papua Barat mohon siap, maju saja. Untuk PT. JAW itu sudah ada keputusan Menteri Agraria Tata Ruang menyikapi permohonan melalui DPD RI ada 5 kasus yang akan ditangani, termasuk di Riau, Jambi, Jawa Timur. Mohon nanti Sumatera Utara kita akan maju lagi kasus berikutnya karena target masa sidang ini harus selesai. Terima kasih Pak, silakan. PEMBICARA: JACOB ESAU KOMIGI, SE.,MM (PAPUA BARAT) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak-Ibu pimpinan DPD RI, Bapak-Ibu, rekan-rekan senator Indonesia yang berbahagia di sore hari ini. Patutlah kita naikan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasihnya kita semua diberikan kesempatan untuk mengikuti paripurna hari ini. Pimpinan dan anggota sekalian, dapat saya membacakan rangkuman laporan hasil kunjungan kerja Anggota DPD RI Papua Barat pada masa reses periode 19 Februari sampai dengan 22 Maret 2015 sebagai berikut. Yang pertama aspirasi pemekaran daerah otonom baru masih merupakan harapan besar bagi masyarakat. Atas usulan daerah otonom baru kota, provinsi, dan kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat yang terdiri atas 1 kota 9 kabupaten dan 1 provinsi. Ini sekali lagi bukan cuma sekadar untuk memperpendek rentang pelayanan SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
37
publik tapi menurut catatan kami bahwa untuk menyelesaikan beberapa konflik internal yang terjadi di wilayah ini. Yang kedua terkait dengan pengawasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa penguatan dan kapasitas kepala-kepala kampung dan aparatnya merupakan hal yang mutlak sehingga pemanfaatan dana desa betul-betul implementasinya tepat sasaran. Yang kemudian terkait dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang bencana alam terdapat beberapa daerah yang sampai dengan hari ini belum ada badan atau kantor penanganan bencana daerah. Hal ini disebabkan karena terkendala anggaran. Kemudian terkait dengan aspirasi Rancangan Undang-Undang Pertanahan bahwa kearifan lokal masyarakat adat diusulkan agar masuk di dalam rancangan Undang-Undang pertanahan. Terkait dengan masalah perikanan dan kelautan bahwa sampai dengan hari ini masih terjadi praktek-praktek ilegal fishing dan praktek-praktek penangkapan ikan dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab menggunakan alat-alat peledak, masih marak terjadi di beberapa wilayah termasuk Kepulauan Raja Ampat. Kami dalam kunjungannya memberikan apresiasi kepada beberapa kepala daerah yang mendukung program nasional dana BOS dengan memberikan dukungan dana BOS daerah yang bersumber dari APBD. Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah rangkuman laporan kegiatan kunjungan kerja Anggota DPD RI Provinsi Papua Barat pada masa reses. Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. PIMPINAN SIDANG: Prof. DR. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Papua Barat, Papua langsung. PEMBICARA: Pdt. CARLES SIMAREMARE, S.Th.,M.Si (PAPUA) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, yang kami hormati Pimpinan Sidang dan Bapak Ibu Anggota DPD RI. Mungkin jika dibaca semua dari banyaknya aspirasi masyarakat Papua, mungkin waktu kita tidak memadai. Karena itu mungkin ada 2 saja yang ingin saya sampaikan sebagai penegasan dari masyarakat Papua. Yang pertama bahwa smelter harus dibangun di Papua. Yang kedua, permohonan untuk sesegera mungkin revisi UndangUndang Otsus Papua. Demikian kami sampaikan, selebihnya mohon maaf, terima kasih. PIMPINAN SIDANG: Prof. DR. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Luar biasa, tetapi yang pendek-pendek ini yang perlu di-atensi nanti. Kalau perlu langsung, kalau Komite II masih ini nanti pimpinan akan langsung undang. Berikut silakan Gorontalo. PEMBICARA: DEWI SARTIKA HEMETO, SE (GORONTALO) Terima kasih, Laporan kunjungan kerja Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Gorontalo. Yang terhormat pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal DPD RI serta hadirin yang kami muliakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastyastu. SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
38
Hadirin yang kami hormati, sesuai agenda hari ini perkenankan kami atas nama anggota DPD RI dari provinsi Gorontalo menyampaikan laporan dan informasi yang bersumber dari dialog yang kami lakukan bersama masyarakat yang kemudian telah kami himpun secara umum dalam uraian permasalahan sebagai berikut. Komite I dalam reses kali ini aspirasi yang terkait dengan Komite I diantaranya yang pertama terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang desa nomor 6 tahun 2014. Pemerintah daerah dalam hal ini, aparat desa mengeluhkan over lapping tupoksi yang terjadi di antara 2 kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Selain klaim wewenang di antara 2 kementerian ini menjadi sorotan para aparat desa. Yang kedua masyarakat berharap rencana pembentukan daerah otonomi baru di provinsi Gorontalo yakni kabupaten Bolio Huto, Kabupaten Gorontalo Barat, dan Kabupaten Panipiraya segera terealisasi demi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu masyarakat mengharapkan dukungan penuh dari DPD RI. Yang ketiga terkait dengan masalah keimigrasian. Saat ini keberadaan warga negara asing di provinsi Gorontalo sulit terdeteksi, hal ini disebabkan karena di daerah yang menjadi sasaran para turis untuk melancong ini belum memiliki tempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana di daerah-daerah lain. Untuk itu masyarakat berharap agar pemerintah segera memperhatikan permasalahan ini. Komite II aspirasi yang terkait dengan Komite II dari hasil penyerapan dalam masa reses adalah sebagai berikut. Yang pertama di sektor pertanian dan perkebunan, masyarakat membutuhkan bantuan sarana irigasi dan jalan ke sentra-sentra produksi pertanian. Di samping itu, pemerintah diharapkan bisa lebih ketat mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi dan mengawasi permainan harga oleh tengkulak. Yang kedua harga beras saat ini tidak terkendali karena banyaknya penimbun beras sehingga memengaruhi harga beras. Oleh karena itu kami meminta Bulog dapat menstabilkan harga beras dengan menjamin pasokan beras di Provinsi Gorontalo. Di Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral terdapat permasalahan kelangkaan pasokan gas elpiji yang menyebabkan harga gas elpiji melambung tinggi. Kami menghimbau pemerintah pusat khususnya Pertamina untuk memperhatikan pasokan gas elpiji di Provinsi Gorontalo. Komite III, kami Anggota DPD RI mendapatkan temuan permasalahan dan apa yang menjadi aspirasi masyarakat antara lain, yang pertama masyarakat mengharapkan peran aktif pemerintah dalam membantu peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan serta memberantas ketergantungan masyarakat akan produk impor. Yang kedua, DPD RI bersamasama dengan pemerintah diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan sengketa lahan antara koperasi dengan masyarakat yang marak terjadi akhir-akhir ini. Komite IV, dari rangkaian laporan kegiatan kunjungan Komite IV dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama sebagian besar masyarakat dan aparatur desa mengharapkan adanya transparansi dan sinergi dari pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur pedesaan. Tidak adanya realisasi Musrenbang yang telah disusun dari tahun ke tahun menjadi keluhan tersendiri dari masyarakat. Yang kedua pemerintah diharapkan bisa memberikan fasilitas stimulan anggaran maupun program pengembangan kapasitas untuk Bumdes yang ada di daerah. Di samping itu tidak berkembangnya koperasi di daerah tidak lepas dari sikap pemerintah yang cenderung lepas tangan. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Sidang Paripurna DPD RI kali ini. Sebagai bahan masukan untuk dapat dipertimbangkan semua pihak. Kiranya laporan yang telah kami sampaikan untuk dapat sama-sama kita perjuangkan di wilayah tugas kita masing-masing demi kepentingan, kemaslahatan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih Wabillahitaufik walhidayah. Wasalamu'alaikum Wr. Wb. SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
39
Salam sejahtera bagi kita semua. Om shanti shanti shanti om. Anggota DPD RI Provinsi Gorontalo Hana Hasanah Fadel Muhammad, Hj. Rahmiyati Jahja, SPd. Abdurrahman Bahmid, Lc. Dewi Sartika Hemeto. PIMPINAN SIDANG: Prof. DR. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Gorontalo. Luar biasa isu baru ini soal orang asing. Silakan Sulawesi Tenggara. PEMBICARA: Ir. H. ABDUL JABBAR TOBA (SULTRA) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan DPD RI, Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu Anggota DPD RI, Yang saya hormati Bapak Sekjen dan Wakil Sekjen beserta seluruh jajarannya. Sebelumnya itu saya ingin mengajak mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena sampai sore ini kita masih diberikan nikmat yang berupa kesehatan dan kemauan sehingga kita datang di tempat ini melaksanakan Sidang Paripurna. Bapak-bapak dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dari pelaksanaan reses yang dilaksanakan dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 22 Maret di Sulawesi Tenggara terdapat 64 temuan-temuan yang di masing-masing anggota komite. Komite I ada 17, Komite II 9, Komite III 12, dan Komite IV 26. Namun demikian kami mencoba hanya 2-3 per komite. Hadirin yang saya hormati, Komite I belum adanya kejaksaan negeri di daerah-daerah pemekaran sehingga dengan demikian menimbulkan beberapa permasalahan yang timbul karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran di kabupaten dan terpaksa dengan demikian kita harus mengadu kepada kabupaten lain. Yang kedua, pemberlakuan Undang-Undang aparatur sipil negara yang ikut serta dalam pemilihan sehingga dengan demikian PNS ini seakan-akan tidak netral. Kemudian Komite II, kredit usaha rakyat itu masih belum optimal dilaksanakan oleh masyarakat terutama nelayan karena itu, karena banyaknya aturan-aturan yang dikeluarkan oleh bank sehingga dengan demikian masyarakat tidak sanggup mengikuti aturan-aturan tersebut. Kemudian yang kedua permasalahan pertambangan di Sulawesi Tenggara terjadi tumpang tindih isinya, dengan demikian masyarakat tidak mendapat keuntungan atau bahkan rugi karena merusak lingkungan, yang untung adalah pengusaha. Komite III masih banyaknya masyarakat yang belum tahu tentang PDPS itu. Dengan demikian diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat. Di samping itu, pendataan tentang masyarakat yang miskin juga tidak begitu akurat. Komite IV adalah perlu perlakuan terhadap UKM. Pelaku UKM mengharapkan kemudahan pengambilan kredit kepada bankbank yang bunganya sangat rendah dan tanpa agunan. Saya kira itulah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan laporan ini karena semuanya adalah 64. Mudah-mudahan masing-masing kepada komite segera diserahkan. Terima kasih. Billahi Fii Sabilillaq Fastabiqul Khaerat. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. DR. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dibaca atau tidak dibaca pasti direkam di Puskada dan nanti akan keluar rekamannya, terima kasih. Saya lanjut pada Sulawesi Selatan. SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
40
PEMBICARA: Dr. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (SULSEL) Bismillahirahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om swastyastu untuk Pak Pasek. Bapak pimpinan yang saya hormati laporan tertulis dari Sulawesi Selatan telah kami sampaikan beberapa hari yang lalu melalui surat kepada ketua DPD sehingga saya tidak perlu bacakan pada kesempatan ini. Bahkan juga sebagaimana format isian reses telah kami masing-masing anggota meneruskan ke Puskada. Jadi tinggal kita menunggu rekapitulasinya. Pada forum ini 1-2 menit saya membutuhkan untuk sharing dengan Bapak-Bapak sekalian. Fokus reses kita ini adalah khususnya kepentingan Komite IV penyusunan rekomendasi atau pokok pikiran atau apa saja nanti bentuknya Komite IV dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah RKP, APBN 2016 dan agar tidak terulang pada tahuntahun yang lalu dimana pertimbangan DPD hampir tidak diperhitungkan oleh pihak lain terhadap kaitan dengan APBN karena kita punya pertimbangan pun tidak substansial teknis. Oleh karena itu, saya ingin justru menyarankan kepada pimpinan dewan dan kita semua para senator yang kami hormati, agar hasil reses masing-masing daerah dalam kaitan dengan kewenangan pusat ini bisa disesuaikan dengan RPJMN dan temuan atau rekapitulasi yang diperoleh sesuai dengan hasil Musrenbang provinsi masing-masing. Dengan demikian, bagi Komite IV nanti, di dalam menyusun pokok pikiran kepada Kementerian Bappenas ataupun pemerintah secara keseluruhan rekapitulasi yang kita ajukan adalah konkrit berbentuk usulan bahkan jika memungkinkan sekaligus dengan pagu indikatif setiap program atau kegiatan yang kita usulkan. Dengan demikian akan terlihat nilai total baik jumlah program, kegiatan, maupun pagu indikatif yang diusulkan atau yang diaspirasikan melalui Dewan Perwakilan Daerah. Saya kira itu dan Insya Allah kita ketemu pada paripurna berikut. Pimpinan dewan sudah bisa menginformasikan kepada kita apa tindak lanjut hasil yang kita usulkan tersebut. Setiap paripurna seperti ini kita menyampaikan berbagai keluhan atau temuan yang kita sebut aspirasi daerah masing-masing tetapi kita tidak pernah di paripurna mengevaluasi apa hasil paripurna yang lalu, menurut saya ini yang paling penting. Kita paripurna sekarang untuk masa kerja 20-an hari. Fokusnya adalah seperti yang disampaikan pimpinan DPD tadi, masing-masing komite dan alat kelengkapan akan bekerja dengan waktu yang sangat terbatas tersebut. Di akhir masa sidang nanti kita akan evaluasi apa yang kita capai dengan 20 hari dan kemudian menjadi bahan reses kita. Sekali lagi pimpinan DPD dan Bapak-Ibu yang terhormat khususnya kami, saya anggota Komite IV supaya nanti dalam simpulan tidak dikatakan masih begitu-begitu juga simpulan DPD tiap tahun khususnya di pertimbangan APBN. Tolong usulan daerah sampai kepada pagu indikatif setiap program atau kegiatan. Saya kira ini sangat penting, sekali lagi saya ulangi kalau usulan yang kami majukan dari 4 anggota DPD dari Sulawesi Selatan ini sudah sampai kepada usulan prioritas Sulawesi Selatan untuk APBN 2016 karena fokusnya kami di reses seperti itu Pak sampai kepada pagu indikatif tiap program. Jadi ada nilai sekian tiap program dan nanti kami masing-masing komite seperti Pak Iqbal di Komite I akan menindaklanjutinya juga. Saya kira demikian, mohon maaf terima kasih. Sekian, Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om shanti shanti shanti om.
SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
41
PIMPINAN SIDANG: Prof. DR. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Sulawesi Selatan, luar biasa. Silakan Maluku. PEMBICARA: NOVITA ANAKOTTA, S.H., M.H (MALUKU) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan DPD RI, saudara Sekjen beserta staf, serta rekan-rekan senator Republik Indonesia yang berbahagia, izinkanlah kami melaporkan hasil laporan Komite I, II, III, dan IV dari daerah pemilihan Maluku dimana pada intinya sebagian besar sama dengan laporan dari rekan-rekan senator dari provinsi yang khususnya berbasis kepulauan. Mungkin ada tambahan sedikit, khusus ada aspirasi dari pemerintah Maluku terkait dengan pembagian untuk Blok Masela mohon menjadi perhatian dari lembaga kami yaitu DPD RI dimana saya sekarang kebetulan baru melalui reses yang kedua. Kalau tidak salah yang kita susun reses pertama maupun reses kedua, masalah maupun aspirasi baik dari masyarakat maupun dari pemerintah pada intinya sama semua tidak ada perbedaan. Jadi harapan kami, ini jangan merupakan suatu formalitas kita memberikan laporan tetapi ada keseriusan dari lembaga DPD ini dimana aspirasi dari masyarakat maupun pemerintah bisa difasilitasi, bisa diakomodir supaya kehadiran DPD itu menjadi lebih baik di masyarakat. Demikian hasil laporan Komite I, II, III, dan IV, izinkan kami karena lagi demam batu, jadi saya mau berikan satu pantun titipan dari Pak John Pieris, di Ambon ada batu bacan, di Medan ada batu gana, pembangunan membutuhkan banyak anggaran, Indonesia pasti jaya. Sekian dan terima kasih. PIMPINAN SIDANG: Prof. DR. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Luar biasa, terima kasih Maluku, silakan Sulawesi Barat. PEMBICARA: HABIB HAMID ABDULLAH, S.H., M.H. (KALSEL) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati ketua DPD RI, yang saya hormati Bapak-Ibu wakil ketua DPD RI, Rekan-rekan senator se-Indonesia yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Sekjen Wasekjen serta jajaran yang saya hormati. Saya akan bacakan krusial poin atau hal-hal yang strategis dari Kalimantan Selatan. Pertama pembangunan Bandara Syamsuddin Nur yang sampai sekarang masih terkendala, belum ada ground breaking dan ini sudah direncanakan 5 tahun yang lalu. Oleh karena itu kami masih mengharapkan dukungan dari ketua DPD RI beserta wakil ketua untuk memperjuangkan ini karena sampai sekarang belum terealisir meskipun ada kunjungan kemarin dari Menteri Perhubungan ke Banjarmasin. Kemudian yang kedua, hal strategis kedua adalah tentang pembangunan Jembatan Tanah Bumbu Kotabaru ini juga sudah lama, ada 5 tahun kurang lebih. Sampai sekarang masih ada kendala terutama masalah dana yang memang ada dari APBD, ada dari APBN, dan ini memang pembangunan cukup besar biayanya karena panjangnya lebih 2 km. Kemudian krusial yang ketiga ada masalah listrik. Listrik ini memang biarpun dimana-mana masalah listrik saya kira sama ya secara nasional masih bermasalah namun untuk Kalimantan Selatan ini karena disana itu istilahnya gudang batu bara tetapi kenapa listrik ini menjadi masalah krusial sekali sehingga mengganggu masyarakat untuk berusaha dan sebagainya. Kemudian dari beberapa komite, Komite I terutama yang penting menurut saya adalah perlu SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
42
adanya sosialisasi untuk RUU tentang desa eh Undang-Undang Desa dan pembinaan terhadap SDM aparatur desa. Kemudian masalah RUU pertanahan, masyarakat mengharapkan masalah pertanahan diserahkan kepada pemerintah daerah. Kemudian dari Komite II masalah bagi hasil, bagi hasil ini dulu saya ingat ada pansus di DPD RI. Saya kira ke depan ini perlu lagi dibentuk pansus ini karena sekarang ini memang terjadi semacam kegelisahan diantara terutama khususnya kaukus Kalimantan. Sekarang ini Kaltim sendiri menuntut Otsus untuk masalah ini karena mereka merasa bahwa kontribusi ke pusat itu 1 tahun 600 trilyun tapi pengembaliannya ke daerah itu hanya 15,5% dan inipun tidak full diserahkan 15,5% tapi hanya 12% sedangkan Otsus lain misalnya Aceh, Papua itu 70%. Nah jadi ini terjadi ketimpangan jadi kami mohon untuk bagi hasil ini mungkin kedepan bisa dibentuk pansus lagi, paling tidak kita mungkin merevisi Undang-Undang yang berkaitan dengan bagi hasil. Kemudian dari Komite III baru-baru ini Menteri Tenaga Kerja datang ke Banjarmasin dan ternyata sidak ke beberapa perusahaan ternyata terdapat ada 20 lebih orang asing tidak punya izin kerja. Saya kira ini merupakan fenomena gunung es, di lain-lain tempat saya kira juga banyak yang orang asing yang bekerja tanpa ada izin. Kemudian untuk Komite IV itu perlu adanya payung hukum untuk UMKM. Tadi juga ada dari provinsi lain mengatakan bahwa UMKM ini adalah salah satu pilar untuk ekonomi kreatif. Saya kira dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean ini perlu ada payung hukum sehingga mereka ini bisa hidup dan bertahan tidak menjadi penonton nantinya di negara sendiri. Saya kira mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Billahiltaufik walhidayah waridha wainnayah walahulamifik wailakmithorik, Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. DR. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih pembicara selanjutnya Kalimantan Selatan, ulangi Kalimantan Tengah. PEMBICARA: Dr. Pdt. RUGAS BINTI, BD., M.Div., D.Min (KALTENG) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pimpinan, Sekjen dan jajarannya, teman-teman senator yang saya hormati, saya tidak membaca semua tetapi ada 3 hal pokok. Yang pertama lintas komite, itu kami sangat mendukung teman dari Sulawesi Selatan. Apa yang dikatakan tadi, kita mengusulkan program-program prioritas dari provinsi kita dengan angka-angka dengan nama proyeknya apa programnya apa. Itu kami buat bersama-sama dengan SKPD di provinsi, dengan sekda kami rapat bersama, kami mendukung dan bahkan menambah mengedit apa-apa yang sudah diprogramkan oleh Bappeda. Nanti kita jadikan ini sebagai MoU yang nanti akan ditandatangani oleh DPD dengan pimpinan daerah. Sayangnya tanggalnya 27 dirubah Pak ya mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama 27 Maret asalnya akan ditandatangani itu tetapi sekarang ada surat ada perubahan. Mudah-mudahan tidak terlalu lama nanti dijadwalkan ulang. Yang kedua menyangkut hutan. Sebagai tindaklanjut dari deklarasi 1 September 2014 di Istana Wapres Jakarta tentang program nasional pengakuan dan perlindungan masyarakat adat maka dewan adat Dayak membentuk kelompok tani Dayak misik artinya Dayak bangun Dayak bangkit gitu. Latar belakangnya kelompok ini muncul karena selama ini masyarakat adat terutama di 600 desa asli yang leluhurnya memang hidup dari hutan, dari 1.560 desadesa di Kalimantan Tengah ada sekitar 600 desa asli yang diupayakan nanti setelah deklarasi itu tadi diterbitkan RTRWP. Kami daftar Pak RTRWP sudah disepakati perdanya, sudah SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
43
dirundingkan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah selesai. Ada indikasi akan disetujui sekitar 41,2% kawasan non hutan. Itu bagus, sangat bagus. Nah dari jumlah itu nanti diharapkan 600 desa yang merupakan desa asli ini akan diperhatikan oleh pemerintah nantinya kita usulkan dan ini sudah dibuat usul tertulis oleh dewan adat Dayak diserahkan langsung oleh pengurusnya kepada presiden kepada kementerian terkait untuk diperhatikan ketika keluar RTRWP nanti itu sudah termasuk pada kawasan hutan adat antara lain misalnya disebutkan masing-masing KK mendapat 5 hektar dengan sertifikat. Ini penting karena selama ini adat tidak punya hak tertulis terhadap tanah yang dimilikinya. Sedangkan pendatang dari luar Kalimantan sebagai transmigran misalnya itu langsung dapat 2 hektar dengan sertifikat. Orang asli tidak punya apa-apa, tidak adil ini. Ini mereka menuntut 5 hektar dengan sertifikat tadi sebagai bagian dari program RTRWP itu nanti. Lalu yang kedua menyangkut hutan juga ada kawasan hutan tempat melepas orang utan di kabupaten Murung Raya itu sudah dilepas dalam kerjasama dengan BOS (Borneo Orang utan Suvival) BOS namanya bukan BOS untuk pendidikan tetapi masalah muncul sekarang ketika sejumlah orang utan yang sudah di rehabilitasi ini dilepas di kawasan hutan itu ternyata kawasan hutan ini tidak cukup memadai untuk lingkungan hidup mereka, untuk makannya, untuk tempatnya berkembang biak, mereka akhirnya lari ke kampung-kampung desa terdekat mengganggu rumah-rumah warga desa. Nah inikan jadi masalah sebab orang utan ini kalau ditembak, dibunuh salah kita pidana. Soalnya ini binatang dilindungi tidak boleh tetapi dibiarkan orang kampung juga menderita. Jadi diusulkan ini lewat Komite II nanti agar Komite II bisa memfasilitasi pertemuan Pemda Kabupaten Murung Raya dengan lembaga yang mengelola pengembalian orang utan ini yaitu BOS tadi agar ada semacam pertemuan konsultasi mencari jalan keluar. Apakah kawasan hutannya diperluas atau dipindahkan ke tempat lain. Supaya konservasi orang utan ini tetap jalan dan tidak mengganggu kehidupan penduduk setempat. Saya kira itu inti dari laporan kami, kami menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum wr.wb. Shalom. PIMPINAN SIDANG: Prof. DR. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, tepuk tangan banyak yang aneh-aneh ini dari Kalimantan Tengah. Silakan Bu Nurma dari Sulawesi Tengah, berikut senator muda kita dari Sulawesi Utara. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Terima kasih pimpinan, atas mandat teman-teman dari Sulawesi Utara. Sebelum saya menyerahkan secara langsung, tidak membacakan. Ada 2 permohonan yang pertama tentu mohon izin pimpinan untuk kami tidak membacakan di mimbar tetapi menyerahkan. Yang kedua permohonan kepada kesekjenan, Pak Sekjen ada, kiranya dokumen ini menjadi dokumen resmi yang harus disimpan baik-baik di ruang khusus atau di gudang yang memang disiapkan untuk itu, terima kasih. PIMPINAN SIDANG: Prof. DR. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Luar biasa, berikut Kalimantan Timur. Selesai ini mohon kami ingatkan Banten, sesudah itu Sulawesi Barat kalau ada. PEMBICARA: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, ST (KALTIM) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
44
Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastyastu. Karena saya dari provinsi Kalimantan Timur yang terakhir maka tak elok kiranya kalau tidak dibaca. Tadinya sebenarnya niatnya juga harus menyerahkan tetapi sebagai penutup ya kita bacakan. Yang terhormat pimpinan DPD RI, yang terhormat para anggota DPD RI, yang terhormat Sekretariat Jenderal dan staf serta para hadirin yang kami muliakan. Mungkin untuk tidak memperpanjang lebar karena sebenarnya masalah-masalah yang ditemui ketika reses itu kurang lebih sama dengan reses-reses sebelumnya dan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rugas Binti dari Kalteng dan Bapak Habib dari Kalsel itu juga terjadi diprovinsi kami. Masalah tanah, transmigran datang diberi 2 hektar tetapi kemudian warga asli sampai sekarang hanya menjadi penonton tetapi lebih dari itu juga ada terkait dengan Komite I permasalahan tanah itu ada banyak lahan yang masuk taman nasional tetapi bukan hutan lindung sudah ditempati oleh masyarakat puluhan tahun bahkan ratusan tahun sampai sekarang belum bisa di-incluve padahal itu kampung-kampung besar sehingga karena masih masuk taman nasional tetapi dengan catatan bukan hutan lindung maka tidak bisa mendapatkan infrastruktur yang layak dari pemerintah. Itu mungkin satu hal yang menjadi penting untuk diperjuangkan bagaimana supaya lahan-lahan itu bisa, daerah itu bisa diincluve. Kemudian terkait dengan komite II juga sama dengan Kalsel, Kaltim itu penghasil batu bara terbesar karena ada tambang batu bara terbesar di dunia, KPC, penghasil migas tetapi listriknya satu hari itu bisa 2 kali byarpet bahkan banyak daerah yang belum dapat pasokan listrik, itu menjadi ironi. Mudah-mudahan bisa diperjuangkan juga melalui DPD RI, yang terkait dengan Komite III mohon maaf ini terkait dengan pegawai honorer dan kontrak yang selalu menuntut agar kesejahteraan mereka bisa lebih ditingkatkan tidak hanya yang terkait dengan lembaga pemerintahan tetapi juga dengan perusahaan-perusahaan BUMN karena disana ada Pertamina dan sebagainya itu pegawai honorer dan kontraknya banyak sekali tetapi tingkat kesejahteraan mereka jauh di bawah rata-rata. Itu yang terkait dengan Komite III dan terkait dengan Komite IV yang pasti yang sampai saat ini masih kami perjuangankan itu masalah otonomi khusus Kalimantan Timur karena sudah banyak sekali Sumber daya alam Kaltim yang dieksploitasi dan itu berefek pada kerusakan lingkungan alam yang parah tetapi tidak terlihat sama sekali di Kalimantan Timur efeknya, efek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Itu mungkin secara singkat saya sampaikan. Semua laporan ada disini. Mudah-mudahan bisa menjadi bisa dicermati oleh pimpinan serta anggota. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahil Taufiq Wal Hidayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti shanti shanti om. PIMPINAN SIDANG: Prof. DR. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terimakasih, Saya persilakan Banten terakhir. PEMBICARA: KH. AHMAD SADELI KARIM, Lc. (BANTEN) Bismillaahirrahmaanirrahiim. Yang terhormat Saudara Pimpinan DPD RI, rekan-rekan senator se-Indonesia Sekretaris Jenderal serta staf yang Allah muliakan. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa yang kami dapatkan dari aspirasi pada reses kedua ini sama dengan yang lalu. Persoalannya masyarakat ingin realisasinya. Saya rasa memang hasil reses ini harus betul-betul dipetakan dengan sebaik-baiknya dan agar supaya kita disangka tidak SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
45
menjadi malu gitu karena mereka berharap besar kepada DPD sebagai penyambung lidah rakyat dan daerah untuk realisasi dari apa yang telah kita terima dari aspirasi itu. Jadi saya rasa itu saja. Mohon maaf, akhirul kalam. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. DR. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Luar biasa, terimakasih Banten. Sebelum saya serahkan kepada ketua mungkin ada beberapa pernyataan yang ingin saya sampaikan. Mohon sekjen betul-betul memeriksa masukan-masukan yang sangat berarti dari para senator dan jangan hanya dipercayakan kepada yang memasukan data. Perlu ada beberapa orang lagi untuk mengecek apakah sudah cocok masukan dari para provinsi dengan apa yang tertuang di dalam data base. Kemudian kedua kalau bisa nanti dibagi 2 saya lihat, mana yang perlu ditindaklanjuti dalam bentuk pengawasan, mana yang perlu ditindaklanjuti dalam bentuk RUU, mana yang perlu ditindaklanjuti dalam bentuk program pembangunan. Sulawesi Selatan memberikan contoh banyak sekali tentang program pembangunan. Itu saja pesan saya pada Sekjen, selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua, Terima kasih Pak. PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, SE., M.BA (KETUA DPD RI) Terimakasih Pak Wakil Ketua yang telah memimpin dari laporan-laporan dari daerah tadi yang kita harus lebih sempurnakan lagi. Selanjutnya kita kembalikan sebagaimana agenda sore ini. Baik, setelah kita mendengarkan laporan dari berbagai daerah selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari pimpinan PURT yang menyangkut nasib hajat kita semua mengenai petunjuk operasional kegiatan rapat, pertemuan diluar kantor, serta perjalanan dinas DPD. Namun sebelum itu sebagaimana tadi kita sepakati di awal, bahas laporan tersebut dilakukan dalam sidang tertutup. Apakah kita dapat menyetujui sidang tertutup? KETOK 2X SIDANG TERTUTUP PIMPINAN SIDANG: H. IRMAN GUSMAN, SE., M.BA (KETUA DPD RI) Baik. Nah nanti kita jadikan catatan untuk dibahas nanti di PURT. Baik, kita kembali lagi, sidang ini dibuka kembali. KETOK 2X Jadi ini terbuka untuk umum. Sidang Dewan Yang Mulia. Setelah kita ikuti begitu banyak volume maupun jenis keragaman persoalan daerah yang harus kita artikulasikan oleh lembaga dewan komite anggota secara artikulasi dalam alat kelengkapan makin jelas kebutuhannya untuk kita tingkatkan karena masyarakat di daerah menunggu hasil kerja kita dari berbagai aspirasi yang mereka ajukan. Untuk itu perlu semakin ditingkatkan artikulasi alat kelengkapan terutama komite untuk bisa lebih merespon permasalahan dan aspirasi daerah. Sebagaimana kemarin Panmus yang saya sampaikan, saya harapkan Pimpinan dan Anggota DPD untuk menggunakan waktu yang sangat singkat ini untuk membahas berbagai SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
46
persoalan. Oleh karenanya itu, dalam masa sidang yang pendek ini ini kiranya rapat-rapat kerja dengan pemerintah dapat kita lakukan secara intensif. Jadi tanggung jawab sepenuhnya itu ada pada alat kelengkapan sebagai ujung tombak dari lembaga kita ini dan terutama para komite-komite itu yang lebih diutamakan. Dalam sidang paripurna kali ini perlu kami sampaikan dalam rapat Panmus kemarin disepakati tentang rencana perubahan Tatib yang ruang lingkupnya terbatas. Pertama, satu, mekanisme legislasi DPD bersama DPR dan pemerintah. Dua, mitra kerja alat kelengkapan DPD, dan yang ketiga yang bersifat redaksional sedangkan untuk perubahan yang lain akan dilakukan setelah adanya perubahan Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang P3 dan kami mengharapkan kepada seluruh anggota untuk dapat memberikan masukan terkait perubahan tersebut selambat-lambatnya sudah diserahkan Sekretariat Panmus pada tanggal 31 Maret 2015. Perlu kami informasikan bahwa pada tanggal 26 Maret yaitu hari Kamis DPD RI akan melaksanakan kegiatan diplomatic gathering dengan mengundang para duta besar negara sahabat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, BKPM, gubernur seluruh Indonesia, serta beberapa walikota dan bupati bertempat di Gedung Nusantara IV. Kami mengajak kepada seluruh anggota DPD RI agar dapat berpartisipasi aktif terhadap acara dimaksud dan juga kami himbau pada kesempatan ini para Anggota DPD RI untuk meminta para gubernurnya untuk hadir. Ya sampai saat kemarin kami baru mendata baru 14 provinsi dan acara ini sangat penting sekali. Jadi mohon kepada provinsi yang nanti melalui Sekretariat Jenderal, saya tidak usah sebutkan disini untuk mengundang para gubernurnya karena ini penting sekali buat daerah kita akan kenalkan dengan Kementerian Luar Negeri, BKPM dan juga para duta besar yang telah komit hadir hampir 31 duta besar 36 bahkan. Jadi ini luar biasa teman-teman sekalian, ini hanya pernah kita adakan di tahun 2010 dulu terakhir ya sebelumnya 2006, 2008, 2010 dan ternyata aspirasi ini baik sekali. Jadi mohon kerjasama kita semua, pertama kehadiran kita yang maksimal, kedua mengundang para gubernurnya kalau pun para gubernurnya tidak ada ya minimal wakil gubernur jangan sampai pula di tingkat asisten karena nanti tidak mendapatkan policy-policy yang ingin kita sampaikan pada malam itu. Ini yang perlu kami ingatkan dan sekali lagi sebelum saya tutup sidang paripurna ini kita ingatkan lagi bahwa masa sidang ini pendek sekali akan berakhir pada tanggal 17 April 2015 dengan agenda laporan perkembangan tugas alat kelengkapan dan pengesahan keputusan DPD sekaligus juga menutup masa sidang ke-3 tahun 2014-2015. Sekali lagi ya dari meja pimpinan Kami ingin mengajak kita semua untuk melaksanakan masa-masa sidang dengan seefisien dan seefektif mungkin, untuk dapat kita menghasilkan kerja-kerja politik yang maksimal karena ini adalah sejarah buat kita pribadi maupun buat bangsa maupun juga untuk negara kita. Inilah kesempatan kita untuk berbakti, untuk mengabdi semaksimal mungkin melalui lembaga dewan ini. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah, Sidang Paripurna ke-10 kami tutup dengan mengucapkan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti shanti shanti om. KETOK 3X Terima kasih. SIDANG DITUTUP PUKUL 15.40 WIB
SIDANG PARIPURNA KE-10 DPD RI MS III TS 2014-2015 SELASA, 24 MARET 2015
47
