DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-8 MASA SIDANG II TAHUN SIDANG

Nomor : DPD.220/SP/8/2012

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-8 MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2012-2013 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

I.

KETERANGAN

1. 2. 3. 4.

Hari Tanggal Waktu Tempat

: : : :

Jumat 14 Desember 2012 10.30 WIB – Selesai Gedung Nusantara V

5.

Pimpinan Sidang

: Pimpinan DPD 1. H. Irman Gusman, SE., MBA. (Ketua) 2. Dr. Laode Ida (Wakil Ketua) 3. GKR. Hemas (Wakil Ketua)

6.

Sekretaris Sidang : 1. Sekretaris Jenderal DPD (DR. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc.) 2. Wakil Sekretaris Jenderal DPD (Drs. Djamhur Hidayat)

7.

Panitera

: Kepala Biro Persidangan II (Dra. Sri Sumarwati Isf.)

8.

Acara

: 1. Laporan Perkembangan Pelaksanaan masing-masing Alat Kelengkapan DPD RI. 2. Pengesahan Keputusan DPD RI. 3. Penutupan Masa Sidang II Tahun Sidang 2012-2013.

9. 10.

Hadir Tidak hadir

: :

Orang Orang

II. JALANNYA SIDANG : SIDANG DIBUKA PUKUL 10.30 WIB

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati dan juga undangan kami, seyogyanya acara kita dimulai jam 09.00, karena hari ini agak pendek, 11.30 atau 11.45 karena hari Jumat, dan kita banyak mengambil keputusan, jadi kita perkirakan ini harus kita lanjutkan nanti setelah Jumat jam 14.00, dikarenakan ada accident atau demo yang berada di luar, tapi mudah-mudahan tiadk mengurangi makna daripada acara kita pagi ini. Saya percaya sebagaian anggota, kami telah cek dengan sekretariat jenderal masih dalam perjalanan, juga tamu-tamu kita. Tapi tidak ada salahnya kita segera memulai acara ini. Jadi mohon nanti sekretariat jenderal untuk memonitor untuk bisa membantu kawan-kawan kita yang mungkin terjebak untuk masuk kedalam komplek ini karena ada kegiatan unjuk rasa di luar gedung ini. Baiklah Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, sebagaimana yang telah kita laksanakan dan juga sesuai dengan undang-undang, sebelum kita memasuki sidang paripurna ini marilah kita sejenak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kepada seluruh dari kita yang hadir pada ruangan ini, mari kita menyanyikan lagu dan kami persilakan untuk semua berdiri dan nanti akan dipandu oleh tim paduan suara. PEMBICARA : PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia raya… Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Disanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan Tanah Airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Hiduplah negriku. Bangsaku Rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. 1

SIDANG PARIPURNA KE-8 MS II TS 2012-2013 DPD RI, JUMAT, 14 DESEMBER 2012

Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak-Ibu anggota dewan yang mulia, sebelum kita memasuki agenda sedan paripurna, kami ingin menginformasikan bahwa pada sidang kali ini kita kedatangan para tamu, para kepala daerah yang tergabung didalam dewan pengurus asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia (APKASI) yang dipimpin langsung ketuanya yaitu saudara Isran Noor dari Bupati Kutai Timur. Silakan berdiri Pak Ketua. Dan beliau didampingi oleh para pimpinan APKASI, yang antara lain hadir Bupati Belitung, Bupati Gorontalo, dan juga Bupati Kepahiang, dan juga Bupati Kuningan, dan juga Bupati Kapuas dan masih banyak lagi yang hadir karena masih terjebak dalam perjalanan. Selamat datang Bapak-Ibu sekalian. Dan juga sesungguhnya dalam perjalanan, Ketua APEKSI, yaitu ketua asosiasi pemerintah kota, yaitu saudara Vicky Lumentut juga akan hadir. Kehadiran mereka disini adalah dalam rangka meningkatkan sinergisitas kerjasama antara DPD RI dengan APKASI dan juga dengan APEKSI. Sesungguhnya nanti masih ada juga mitra-mitra kita yang akan hadir, yang juga dari Provinsi Papua, Pak gubernurnya, Pak bupati dan ketua DPRD, kemudian juga dari Kabupaten Lani Jaya yang nanti akan hadir untuk menyaksikan pengambilan keputusan atas RUU daerah otonom baru dari Kabupaten Baliem Center di Provinsi Papua. Dan juga, mungkin sebagian sudah datang juga pelan-pelan, ada juga delegasi persatuan perawat nasional, sudah hadir di belakang, yang akan menyaksikan pengambilan keputusan untuk RUU usul inisiatif DPD RI tentang keperawatan. Dan juga menjelang sidang paripurna nanti pada saat ini juga akan kita kedatangan delegasi mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa Universitas Islam Makasar dan ikatan mahasiswa bidang hukum dari Sulawesi Selatan, dan Universitas 45 juga yang hadir untuk memberikan dukungan kepada kelembagaan DPD RI, yaitu melalui penguatan amandemen Undang-Undang Dasar '45, yang hari ini mereka akan menemui delegasi ini dengan pimpinan MPR RI. Tentu kehadiran secara bersama-sama ini semakin mempertegas kepada kita bahwa semakin penting jalinan kerja serta harapan banyak pihak, dimana Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia perlu secara lebih nyata berpihak kepada daerah dan masyarakatnya. Hari ini Bapak-Ibu yang saya hormati, kita akan melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia dan juga dengan asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia. Nota kesepahaman bersama ini dilakukan berkenaan dengan kebutuhan untuk sinergi dalam mengawal kebijakan otonomi daerah. Dimana baik kebijakan, yang terutama pelaksanaannya secara langsung melibatkan para bupati dan walikota yang mereka berhimpun dalam wadah professional yaitu APKASI dan APEKSI. Bagi Dewan Perwakilan Daerah sinergi ini merupakan hal yang sangat penting. Selain itu untuk semakin jelas dan semakin tegas serta akuratnya keberpihakan DPD dalam berbagai kebijakan menyangkut kepentingan daerah, juga seinergi untuk membangun penguatan kelembagaan negara, khususnya DPD RI dalam kiprahnya secara konstitusional yang penuh dengan berbagai tantangan. Asosiasi pemerintah kabupaten maupun kota seluruh 2


Indonesia memiliki peran penting dalam mengawal rambu-rambu profesionalitas yang mengiringi otoritas para kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah secara nyata dalam menyukseskan pelaksanaan desentralisasi sebagai salah satu amanah agenda reformasi. Untuk itulah kita pagi ini menjelang sidang paripurna akan melaksanakan perjanjian atau MoU, dan waktu dan tempat kami persilakan dan kami mohon dipandu oleh protocol untuk bisa mengagendakan acara pada pagi ini. Kami persilakan. PEMBICARA : MC Pembacaan nota kesepahaman bersama kepala biro persidangan II. PEMBICARA : SRI SUMARWATI ISFANDIARI (KEPALA BIRO PERSIDANGAN II) Nota kesepahaman bersama antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. Nomor DN 070/08/DPD/XII/2012 Nomor 004/MoU/DP-APKASI/XII/2012. Pada hari ini Jumat tanggal 14 bulan Desember tahun 2012 bertempat di Jakarta. Yang bertandatangan dibawah ini": 1. Irman Gusman, SE., MBA., Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Keputusan DPD RI Nomor 02/DPDRI/I/2009-2010 Tanggal 2 Oktober 2009. dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, berkedudukan di jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6 Jakarta, yang selanjutnya disebut pihak pertama. 2. Ir. H. Isran Noor, M.Si., Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia periode 2011-2015, yang dikukuhkan oleh menteri dalam negeri tanggal 21 Oktober 2011, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman Kavling 2223 Jakarta 12920, selanjutnya disebut pihak kedua. Selanjutnya pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama disebut para pihak. Para pihak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa pihak pertama adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia disingkat DPD RI, adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum yang memiliki tugas dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah menuju masyarakat Indonesia yang bermartabat, sejahtera dan berkeadilan dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia. 2. bahwa pihak kedua adalah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia disingkat APKASI, adalah organisasi yang mewadahi kepentingan dan menyalurkan aspirasi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia yang dibentuk dan di deklarasikan pada tanggal 30 Mei 2000 di Jakarta. 3. Bahwa para pihak dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing tersebut diatas sepakat untuk melakukan kerjasama dalam upaya penigkatan kinerja pada pihak. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para pihak memandang perlu u ntuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebutah nota kesepahaman bersama dengan ketentuan sebagai berikut.

3


Pasal I. Tujuan. Nota Kesepahaman bersama ini bertujuan untuk meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI dan APKASI. Pasal II. Ruang Lingkup. Ruang lingkup nota kesepahaman bersama ini mencakup. 1. Membangun konsepsi operasional pelaksanaan otonomi daerah secara umum, menyangkut hubungan administratif, hubungan kewilayahan dan hubungan dalam pengelolaan sumber daya alam, serta dalam kaitannya dengan kekhasan masingmasing daerah. 2. Sosialisasi bersama kebijakan nasional strategis dalam mencapai harmoni dan koherensi pembangunan nasinal dan daerah. 3. Melakukan kajian bersama tentang potensi sengketa kewenangan dalam hubungan pusat dengan daerah dan antar daerah serta pola-pola penyelesaiannya. 4. Mengambil langkah dan upaya bersama dalam rangka pembangunan daerah untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah. 5. Mengembangkan upaya bersama dalam aktualisasi kemajemukan dalam kerangka bhinneka tunggal ika dan wawasan nusantara. 6. Mengembangkan upaya pembangunan berkesinambungan dan menjaga kelestarian lingkungan. 7. Kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak. Pasal III. Organisasi dan Pelaksanaan Kegiatan. Ayat 1: Untuk merealisasikan nota kesepahaman bersama ini, maka para pihak setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari para pihak untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini. Ayat 2: Setiap kegiatan yang disepakati oleh para pihak akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh para pihak dengan mengacu pada nota kesepahaman bersama serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh para pihak. Pasal IV. Pembiayaan. Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam nota kesepahaman bersama ini akan diatur dalam perjanjian pelaksanaan tersendiri yang disetujui para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 3. Pasal V. Jangka Waktu. Ayat 1: Nota kesepahaman bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak sampai dengan 30 September 2014. Ayat 2: Para pihak dapat memperpanjang nota kesepahaman bersama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis para pihak paling lambat diterima 30 hari sebelum nota kesepahaman bersama ini berakhir.

4


Ayat 3: Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri nota kesepahaman bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat diterima 30 hari sebelumnya. Ayat 4: Nota kesepahaman bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya nota kesepahaman bersama ini atau terpenuhinya ayat 3. Pasal VI. Lain-lain. Ayat 1: Perubahan atas nota kesepahaman bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis pihak. Ayat 2: Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis para pihak, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman bersama ini. Demikian nota kesepahaman bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap dua, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama Pihak pertama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Ketua Irman Gusman, SE., MBA. Pihak kedua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Ketua Umum Ir. H. Isran Noor, M.Si. PEMBICARA : MC Penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. Kepada yang terhormat Pimpinan DPD untuk dapat mengambil tempat dan pimpinan dari APKASI untuk dapat mengambil tempat. Di dampingi oleh Sekretaris Jenderal DPD RI. Dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata dari Ketua DPD RI kepada Ketua APKASI. Terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. PEMBICARA : Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si (KETUA APKASI) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastyastu. Yang saya hormati Ketua DPD RI Bapak H. Irman Gusman, SE., MBA. Yang saya hormati Ibu-Bapak Wakil Ketua DPD RI. Yang saya hormati, yang saya muliakan, saya banggakan para anggota DPD RI. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Jenderal DPD RI beserta jajarannya. 5


Yang saya hormati Ketua dan anggota Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. Yang dalam hal ini Bapak Ketuanya masih dalam perjalanan, tetapi ada anggota yang sudah hadir. Yang saya hormati dewan pengurus APKASI dan anggota. Yang saya hormati dewan perhimpunan perawat seluruh Indonesia, dewan mahasiswa yang berasal dari Makasar. Alhamdulillah, karena mahasiswa dari Makasar ini terkenal dengan unjuk rasanya. Dan alhamdulillah juga sudah mulai menurun intensitasnya. Hadirin sekalian yang saya muliakan, saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat pada acara penting dan bersejarah hari ini, yaitu penandatanganan nota kesepahaman bersama atau memorandum of understanding Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, dan juga insya Allah dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. Nota kesepahaman bersama jelas memperteguh hubungan kemitraan strategis yang sejauh ini sudah dijalin antara DPD RI dengan APKASI, baik melalui forum-forum pertemuan untuk membahas masalah-masalah hukum dan politik nasional maupun pembangunan daerah. APKASI menilai pelaksanaan tugas-tugas konstitusional DPD RI yang dilandasi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 mempunyai makna dan dampak sangat penting bagi pembangunan daerah. DPD RI terbukti telah menunjukan kinerja yang menyerap aspirasi daerah, memperjuangkan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi daerah, serta menghasilkan berbagai konsepsi, gagasan, serta usulan yang berguna bagi implementasi otonomi daerah. Ibu-Bapak, hadirin sekalian yang saya muliakan. Nota kesepahaman bersama DPD RI - APKASI mempunyai ruang lingkup yang luas, strategis, serta sangat bermanfaat bagi pelaksanaan otonomi daerah yang meliputi antara lain: Pertama, membangun bersama konsepsi operasional pelaksanaan otonomi daerah secara umum yang menyangkut hubungan administratif, hubungan kewilayahan dan hubungan dalam pengelolaan sumber daya alam serta sumber daya lainnya dalam kaitannya dengan kekhasan masing-masing daerah. Konsepsi operasional yang dimaksud jelas akan berguna sebagai pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna meminimalisasi potensi relasi konfliktual, mengurangi sejauh mungkin tarik menarik kepentingan, dan mengatasi ketidakpastian ruang lingkup otoritas pemerintahan. Konsepsi otonomi daerah yang memiliki landasan konstitusional kuat di operasionalisasikan secara utuh dan bertangungjawab untuk kemajuan negara kesatuan republik Indonesia yang berbasis kemajuan di daerah secara menyeluruh. Kedua, sosialisasi bersama kebijakan nasional strategis dalam mencapai harmoni dan koherensi pembangunan nasional serta daerah. Kegiatan bersama ini jelas merupakan pengejewantahan Pasal 18 a Ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menggariskan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Keadilan dan keselarasan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini yang harus di perkokoh oleh DPD RI maupun APKASI. Ancaman dan tantangan ekonomi, sosial serta politik yang akan di hadapi Indonesia kedepan, baik dalam hubungan dengan situasi global maupun dinamika politik nasional yang mengharuskan perwujudan keadilan dan keselarasan hubungan tersebut. Berbagai konflik yang bersumber dari ketimpangan, ketidakadilan dan ketidakselarasan dalam pembangunan harus dicegah dan diatasi secara bersama-sama. Yang keempat, keempat butir nota kesepahaman bersama berikutnya meliputi kajian bersama dalam rangka solusi sengketa yang timbul dalam hubungan pusat dan daerah. Langkah mengatasi kesenjangan pembangunan antar daerah, aktualisasi bhinneka tunggal ika 6


dan wawasan nusantara, serta pengembangan upaya pembangunan berkelanjutan atau dikenal dengan sustainable development yang berwawasan lingkungan. Bapak Ketua dan Ibu-Bapak Wakil Ketua DPD RI yang saya muliakan. Perkenankanlah saya selaku Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia menghaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua DPD RI, Ibu dan Bapak Wakil Ketua DPD RI, Anggota DPD RI, serta Sekjen DPD RI atas terjalinnya hubungan kerjasama yang erat antara DPD RI dengan APKASI selama ini, yang kini diperkokoh oleh nota kesepahaman bersama. Semoga Allah SWT meridhoi dan membukakan jalan bagi kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan nota kesepahaman bersama ini. Itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Isran Noor sebagai Ketua APKASI yang telah menyampaikan pidato singkatnya dalam respons dari MoU yang kita telah tanda tangani ini. Dan Bapak-Ibu sekalian, karena kondisi di luar, seharusnya Ketua APEKSI juga akan menyampaikan juga menandatangani dan juga menyampaikan pidatonya. Tetapi berhubung karena situasi, sedangkan apa yang kita agendakan ini sudah dibicarakan pada rapat Panmus kemarin, untuk itu saya atas ijin kita semua untuk bisa acara penandatanganan dengan APEKSI itu nanti kita bikin acara tersendiri di tingkat pimpinan, dan nanti kita undang supaya nanti kita setelah reses ini bisa langsung kita bisa berjalan. Ya, apa bisa kita sepakati? Baik. KETOK 1X

Baiklah. Bapak-Ibu sekalian, sidang dewan yang mulia, penandatanganan nota kesepahaman kali ini yang menjadi landasan serta komitmen bersama antara DPD RI dan APKASI dan juga nanti tanda tangan yang dilakukan pada sesi yang lain dengan APEKSI dalam rangka untuk mengawal pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa terdapat beragam permasalahan yang perlu diselesaikan untuk mencapai konsep ideal dari pelaksanaan otonomi daerah. DPD RI yang mewakili suara daerah selama ini berupaya dan berjuang untuk mengawal salah satu amanat reformasi, yaitu bagaimana pelaksanaan otonomi dan desentralisasi di Indonesia. Bersama berbagai pihak, kita mencoba untuk dapat menyelesaikan permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan daripada implementasi otonomi daerah. Dan, kali ini kita secara formal menegaskan komitmen bersama para pemegang simpul kebijakan daerah serta pemimpin yang ada di lapangan, yakni para bupati, walikota dalam pelaksanaan agenda reformasi desentralisasi tersebut yang kita harapkan dapat semakin memperjelas manfaatnya bagi masyarakat. Diharapkan juga dengan penandatanganan nota kesepahaman ini aspirasi masyarakat daerah akan semakin dapat diaktualisasikan secara harmoni dengan keselarasan berbagai kebijakan nasional dan daerah yang semuanya itu akan bermuara pada usaha untuk menyejahterakan masyarakat. Kita semua meyakini masa depan Indonesia sangat ditentukan sejauh mana dapat membangun daerah sebagai ruh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemajuan daerah-daerah merupakan hal yang mutlak dan yang perlu kita perjuangkan dan kita wujudkan secara bersama. Kita juga berharap penandatanganan nota kesepahaman ini juga dapat menjadi bagian integral dalam melakukan pendidikan politik kepada rakyat, sekaligus memberikan penyadaran bahwa perwujudan cita-cita dan tujuan 7


nasional harus kita mulai dari daerah. Sejalan dengan kebutuhan tersebut yang akan diisi oleh dukungan APKASI, APEKSI, dan juga APPSI serta berbagai elemen bangsa Indonesia dan untuk itu saya juga mengajak kita semua untuk menerima aspirasi dari delegasi mahasiswa dari Sulawesi Selatan. Untuk itu, yang mewakili mahasiswa silakan ke depan untuk dapat menyerahkan sebuah dokumen hasil seminar sebagai dukungan kepada DPD RI dalam rangka unsur penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih kepada para mahasiswa sebagai pelopor dari pada gerakan reformasi dan khususnya untuk Sulawesi Selatan yang sangat kreatif mahasiswanya. Baiklah, Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita memasuki agenda sidang paripurna, kami mohon waktu beberapa saat. Maksud kami ini tetap di sini. Saya minta nanti dari Ibu Hemas untuk bisa mewakili kita di sini untuk melepas Ketua Umum APKASI beserta jajarannya serta juga delegasi mahasiswa yang barangkali bisa meninggalkan ruangan ini dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kerja samanya. Mari kita berikan aplause untuk kita semua. PEMBICARA : I WAYAN SUDIRTA, SH. (BALI) Pimpinan, interupsi pimpinan, sebelum tamu kita meninggalkan ruangan, I Wayan Sudirta B-67 dari Bali. Saya ingin bicara sedikit satu menit saja sebelum APKASI meninggalkan ruangan, boleh pimpinan? Baik. Sebagaimana diketahui, sentralisme yang demikian lama sudah meminimkan daerah, dan daerah bergejolak. Ketika reformasi, kita diberikan dua hal yang besar: otonomi dan DPD mengobati kekecewaan daerah. Ternyata otonomi kewenangannya juga kepala dilepas, ekor dipegang, keuangannya otonomi juga tidak diberikan sungguh-sungguh. DPD tidak diberikan kewenangan yang sungguh-sungguh. Maka jelas sekali, jelas sekali teori berdirinya negara bahwa selain pengakuan internasional, ada tiga unsur yang penting: rakyat diwakili oleh DPR, pemerintah wakil Presiden, yang mewakili wilayah siapa? Mestinya DPD, tetapi lagi-lagi kewenangannya tidak memadai. Kali ini ada sejarah yang luar biasa di mana kita merasakan bersatunya orang-orang wilayah, APKASI dengan DPD sekalipun ini agak terlambat, tetapi harus pujian setinggi-tingginya diajukan kepada Seketariat Jenderal dan Pimpinan, pujian setinggi-tingginya pada APKASI. Akhirnya, kita menelurkan kesepakatan. Pimpinan dan para anggota yang saya hormati, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak bicara karena itu berikan kesempatan sedikit. Ketika MoU ini sudah dilakukan, apa selanjutnya? Itu yang paling penting, dan saya menduga bahwa di pikiran Pimpinan itu sudah pasti ada. Saya juga menduga di Seketariat Jenderal konsepnya banyak, tetapi kita perlu yang lebih kongkrit. Di forum Paripurna ini perlu kita menyepakati. Kalau kita boleh menganalogikan, di PPUU ada yang namanya Law Center. Law Center itu sudah menjalin hubungan dengan 33 perguruan tinggi. Hasilnya, nyata-nyata ada. Satu, ada petisi di antara perguruan untuk mendukung amandemen, seperti adik-adik mahasiswa, itu satu. Yang kedua, baru saja Baleg keliling Indonesia, saya sudah mendapat dua wilayah untuk timur, kebetulan Hasanudin. Mereka membawa konsep MD3, perubahan apa yang terjadi? Guru-guru besar dari Hasanudin tadi menemui saya di dalam rangka konsinyering. Mereka menyatakan, seluruh guru-guru besar yang hadir berhadapan dengan Baleg itu mendukung DPD diperkuat agar hak-hak DPD membahas undang-undang mengajukan RUU itu dipulihkan. Di Sumatera Barat di mana tempat Pak Ketua itu berada, juga ada Baleg datang ke sana. Prof. Yuliandri sudah mengatakan, kami dukung penuh. Dan Baleg tidak bisa ngomong apa-apa kata mereka, tidak bisa menolak, karena guru-guru besar berbuat yang sama. Jadi kalau hanya dengan dana yang kecil dengan Law Center yang kecil di mana seluruh anggota belum memahami apa itu Law Center. Sudah menghasilkan dukungan amandemen dan judicial review, betapa hebatnya kalau kita membuat program kongkrit 8


dengan APKASI dengan APEKSI. Oleh karena itu, entah gabungan, entah apa pun namanya saya tidak tahu, harus ada dana yang kongkrit untuk menindaklanjuti kerja sama ini. Beberapa konsep sudah kita siapkan dan sudah ada kesepakatan di antara kita. Sumatera Barat pernah mengirim DPRD-nya melalui Pak Alirman. Apa yang dia minta? Mohon pendampingan untuk membuat perda. Kenapa mereka minta pendampingan? Karena 3000 perda itu diancam dibatalkan oleh Mendagri. Mendagri yang membatalkan perda. Bisa dibayangkan. Kalau itu jadi dibatalkan, ada kekosongan luar biasa. Maka, pendampingan itu perlu. Sekarang usul terhadap pimpinan APKASI, saya ingin menawarkan begini biar kongkrit. Satu, kapan APKASI membuat perda? Beberapa tenaga ahli di DPD ini minimal ada di PPUU sudah siap mengadvokasi. Tidak dipungut biaya sama sekali. Saya ingin mencatat kesiapan ini harus ada tindak lanjut, Pak. Saya malu nanti kalau MoU ini hanya begini-begini saja tidak ada tindak lanjut, malu DPD ini. Nanti teman-teman pulang ke daerah akan dicerca. Ini harus ada tindak lanjut, kabupaten mana yang akan membuat Perda. Kedua, apakah teman APKASI sudah mengetahui ada Undang-Undang P3 yang baru, dimana perda provinsi itu secara otomatis mengekang perda kabupaten, sementara otonomi itu ada di dua tempat, kabupaten dan provinsi. Saya khawatir sekali ketika ke Jawa Timur dulu ada informasi bahwa. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, Pak Wayan, mohon waktunya. PEMBICARA : I WAYAN SUDIRTA, SH. (BALI) Tidak apa-apa karena ini penting sekali. Penting tidak ini? Sedikit sekali, satu menit lagi. Karena di Jawa Timur tidak tahu ada Undang-Undang P3 yang baru. Sesungguhnya perda kabupaten tidak boleh bertentangan dengan provinsi, padahal menurut aturan otonomi itu ada di dua tempat. Kalau perda kabupaten tidak boleh bertentangan dengan provinsi, berarti otonomi ini sudah ada di provinsi, kabupaten hilang. Tolong ini dicermati baik-baik dan mari kita bekerja sama. Kalau perlu kita mengajukan judicial review tentang UndangUndang P3. Saya rasa banyak tenaga di sini untuk mendampingi anda-anda. Segitu saja, terima kasih, sekali lagi saya minta dikongkritkan, ada bahan, ada anggaran sedikit, ada tenaga, kenapa kita tidak bekerjasama membantu daerah. Terima kasih. PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL) Pimpinan, saya Bahar Ngitung, 103. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Silakan. PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL) Terima kasih pimpinan atas penerimaan dana apresiasi yang diberikan kepada adikadik kami mahasiswa dari Makassar. Ini bagian dari kegelisahan teman-teman mahasiswa bahwa ada sesuatu yang salah di republik ini, sehingga mereka membuat kegiatan berbentuk seminar yang menghasilkan dukungan kepada amandemen. Tentu saja penerimaan ini, di forum yang mulia ini, saya dan teman-teman anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan 9


mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan DPD dan seluruh anggota DPD dan terima kasih banyak kepada adik-adik mahasiswa dari BEM ’45 Makassar serta Ikatan Mahasiswa Hukum. Tentu saja yang kita harapkan bahwa kegiatan ini akan memberi contoh dan memotivasi mahasiswa-mahasiswa lain di seluruh Indonesia dan kita pancarkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kelima dari Makassar kita mulai. Terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PEMBICARA : Dipl. Ing. H. BAMBANG SOEROSO (BENGKULU) Pak Ketua, Bambang Soeroso B-27 dari Bengkulu. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Ini waktunya sudah jam 11.00. PEMBICARA : Dipl. Ing. H. BAMBANG SOEROSO (BENGKULU) Hanya setengah menit Pak, khususnya mumpung ada prominen APKASI yang ada disini. Saya ingin menyampaikan Pak Isran Noor, bahwa apa yang terjadi pada ini adalah merupakan sebuah straintening bagi penguatan kelembagaan DPD untuk masa depan. Seperti yang sudah kami sampaikan kepada Pak Isran Noor pada waktu masa yang lalu, salah satu isu strategis naskah perubahan usul kelima tadi termasuk adalah penguatan tentang otonomi daerah seperti yang tadi yang Bapak sampaikan. Sebagai informasi dinamika ini terus berjalan dan rumah dinamika ini sudah masuk dirumahnya MPR, Pak Isran Noor. Mohon kepada teman-teman di APKASI untuk terus ikut mengawal perjuangan kita bersama ini. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, Bapak-Ibu sekalian, saya rasa cukup dulu, ini bukan forumnya. PEMBICARA : FERRY F.X. TINGGOGOY (SULUT) Ketua, Saya hanya ingin mengingatkan dalam rangka perjuangan kepentingan DPD sesuai dengan Undang-Undang Dasar tanggal 19 kita akan ada judicial review. Barangkali kesempatan yang terbaik untuk APKASI dan ADEKSI untuk ikut hadir bersama kita untuk memperkuatnya. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Ijinkan saya merumuskan atau memformulasikan apa yang diaspirasikan temanteman tadi. Jadi teman-teman dari APKASI, begitu antusiasmenya ya apa yang telah disampaikan diwakili beberapa teman tadi, sehingga sinergi antara APKASI dan DPD ini, ini MoU ini saya kira akan kita laksanakan. Jadi saya minta teman-teman yang semangat nanti saya minta Pak Wakil Ketua dan Ibu Wakil Ketua untuk mengkordinir setelah habis sidang ini langsung saja bikin bagaimana time table dan schedule. Yang kita harapkan seperti yang Pak Ferry katakan dalam perjuangan kita bersama kita harapkan Pak Isran untuk bisa menghadiri acara sidang di Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Desember nanti di MK, yang kemungkinan itu adalah sidang yang terakhir. Itu akan merubah landscape politik legislasi 10


nasional, sehingga menempatkan posisi DPD sangat jauh lebih meningkat sehingga aspirasi daerah akan bisa dilaksanakan. Untuk itu kami mohon nanti bentuk dari perwujudan kongkrit daripada kehadiran teman-teman APKASI diluar hal-hal tadi yang telah disampaikan. Kita sepakati teman-teman sekalian? Setuju. Baik, kami persilakan untuk meninggalkan tempat. Kami ingin Bapak-Ibu hadirin sekalian, tapi nampaknya agenda rapat kami akan sampai berlangsung sampai sore ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak-bapak APKASI dan juga para adik-adik mahasiswa yang saya hormati. Kami persilakan untuk Ibu Hemas untuk bisa mendampingi. Baik Bapak-Ibu sekalian, waktu kita tinggal 40 menit lagi mari kita manfaatkan. Saya mohon untuk kembali ketempatnya. Baik Bapak-Ibu sekalian, kita akan lanjutkan rapat ini. Sidang dewan yang mulia, berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh sekretariat jenderal, sampai saat ini telah hadir 79 orang anggota DPD yang telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 189 ayat (1) dan (3) peraturan tatib DPD sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Sidang Paripurna ke-8 Tahun Sidang 2012-2013 Dewan Perwakilan Daerah kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETOK 1X Sidang dewan yang mulia, sesuai dengan jadwal acara sidang paripurna kali ini mempunyai agenda pokok: 1. Laporan perkembangan pelaksanaan tugas masing-masing alat kelengkapan. 2. Pengesahan Keputusan DPD RI. 3. Penutupan Masa Sidang II Tahun Sidang 2012-2013. Sidang dewan yang mulia, selanjutnya marilah kita memasuki agenda berikut, yaitu laporan perkembangan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dan pengesahan keputusan DPD RI. Untuk itu akan dimulai dari alat kelengkapan yang terhadap laporan yang akan diambil keputusan pada sidang paripurna ini. Kiranya penyampaian laporan masing-masing alat kelengkapan dapat dilakukan pada waktu yang singkat dan ditekankan atau penekanannya hanya pada poin-poin pentingnya saja. Untuk itu kami persilakan kepada pimpinan PPUU untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya. Kami persilakan. PEMBICARA : Hj. HAIRIAH, SH., MH. (WAKIL KETUA PPUU) Bismillahirrahmanirrahim. Laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada Sidang Paripurna ke-8, Jumat 14 Desember 2012. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak-Ibu dari Asosiasi Persatuan Perawat Indonesia, Bapak-Ibu dari Tim Pemekaran Wilayah Papua atau Papua Barat, dan Bapak-Ibu dari media, dan yang kami hormati juga Ibu dan Bapak Wakil Sekjen DPD RI beserta jajarannya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Bapak-Ibu, tidak banyak yang kami sampaikan pada kesempatan ini; pertama, karena pendeknya masa sidang ini, dan kedua program dan pelaksanaan tugas dari PPUU sudah kami selesaikan pada masa sidang yang lalu. Pada masa sidang ini sebagai permintaan dari Komite I, Komite II dan Komite III, PPUU fokus melakukan kegiatan harmonisasi 11


pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang dari komite yang tersebut. Ada 4 rancangan undang-undang yang kami harmonisasi dan pembulatan, pemantapan konsepsi pada masa sidang kali ini. Pertama, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, yang merupakan prakarsa atau inisiatif dari Komite II. Yang kedua, Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Wilayah Kepulauan, yang merupakan prakarsa dari Komite I. Dan yang ketiga, yaitu Rancangan Undang-Undang Keperawatan, yang merupakan prakarsa dari Komite II. Dan kami informasikan. Maaf, Komite III. Dan kami informasikan ini pekerjaan yang luar biasa yang dilakukan oleh teman-teman dari Komite III dan PPUU, dan juga tim ahli, staf ahli, baru selesai pada jam 07.00 pagi untuk mengharmonisasi rancangan undang-undang. Dan mudah-mudahan rancangan undang-undang ini setelah disahkan oleh kita nanti diserahkan ke DPR dan disahkan menjadi undang-undang. Dan untuk Undang-Undang Keperawatan ini, karena diajukan oleh Komite III di akhir tahun, maka PPUU harus menyelesaikan harmonisasinya sebagaimana yang telah kami lakukan. Terkait dengan keempat rancangan undang-undang tersebut, karena telah melalui proses panjang serta harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi, dapat diambil putusan dalam sidang paripurna hari ini untuk menjadi rancangan undang-undang dari DPD RI. Hadirin yang kami hormati, selain kegiatan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi dari komite, dalam kesempatan ini kami juga melaporkan hal-hal krusial lainnya. Pada tanggal 29 November 2012 yang lalu PPUU diundang Badan Legislasi DPR RI untuk melakukan rapat koordinasi antara PPUU dan Baleg dalam rangka pembahasan usul Prolegnas DPD RI Tahun 2013. Dari 46 usulan DPD RI, 15 usulan dalam tahapan pembahasan di DPR dan Pemerintah. Sisanya 31 usulan diminta oleh Baleg untuk diprioritaskan. Beberapa rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD RI ternyata ada yang diputuskan oleh Baleg di drop dalam Prolegnas, seperti Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan yang sudah di bahas oleh Komite II, kemudian Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Perbatasan, dan Rancangan Undang-Undang tentang Wilayah Kepulauan. Menurut Baleg substansi ketiga rancangan undang-undang tersebut akan dimasukan ke dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pembangunan Daerah Tertinggal. Dalam kesempatan tersebut kami menyampaikan pentingnya ketiga undang-undang tersebut dari kacamata daerah, yaitu Undang-Undang tentang Provinsi Kepulauan, UndangUndang tentang Kelautan, dan Undang-Undang Daerah Perbatasan, bukan hanya sekedar persoalan infrastruktur sebagaimana asumsi dari Baleg. Dan Baleg pada saat itu menerima alasan kami dan meminta usulan DPD yang lebih kongkrit lagi. Dan jika dianggap substansinya lebih kongkrit maka RUU yang kami usulkan itu bisa dihidupkan atau akan diprioritaskan kembali oleh Baleg di DPR RI. Selain ketiga RUU tersebut kami meminta beberapa rancangan undang-undang yang untuk dijadikan prioritas, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang BUMD, kemudian Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kemudian rancangan tentang sistem pendidikan nasional, Rancangan Undang-Undang tentang MD3 dan paket Undang-Undang bidang pemerintahan daerah yaitu Rancangan Undang-Undang Pemda, Rancangan Undang-Undang Desa dan Rancangan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah. Pada tanggal 7 Desember 2012 sebenarnya PPUU diundang oleh Baleg untuk membahas Prolegnas 2013 dalam Rapat Panjanya. Namun surat Baleg tersebut baru kami terima pada tanggal 7 Desember pukul 15.00 WIB. Sementara sebelumnya mereka sudah 12


bahas. Nah ini disini terjadi miskomunikasi. Terkait dengan permintaan pimpinan PHAL kepada PPUU untuk melakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan DPD tentang kunjungan ke luar negeri, kami sudah sampaikan catatan PPUU terkait dengan rancangan peraturan tersebut kepada pimpinan PHAL. Bahwa pada dasarnya perlu ada singkronisasi antara pimpinan PHAL, PURT, dan PPUU untuk penyusunan peraturan tersebut. Karena menurut kami masalahnya terkait dengan substansi dan rancangan peraturan tersebut. Jika masalahnya ada pada drafting kami bisa perbaiki dan sempurnakan. Namun karena masalahnya ada pada substansi, maka kami hanya memberikan catatan PPUU, selebihnya kami serahkan kembali kepada pimpinan dan anggota PHAL. Demikian laporan dari kami hari ini dan lebih kurangnya mohon di maafkan akhir salam. Akhirulkalam, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Shanty Shanty Shanty Om. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan PPUU. Baiklah Bapak-Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami persilakan dari Pimpinan Komite I untuk menyampaikan laporannya. PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (SUMBAR) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastyastu. Yang saya hormati saudara pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak hadirin sekalian. Yang saya hormati Ibu Sesjen, Wasesjen beserta seluruh jajarannya. Ijinkan saya menyampaikan laporan singkat terkait dengan kegiatan Komite I DPD RI. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bagi Komite I dalam masa sidang II ini merupakan masa-masa yang sangat penting dan penuh tantangan, karena banyak program yang harus dituntaskan menjelang tahun anggaran 2012 yang sudah menjadi prioritas target sebelumnya. Untuk itu Komite I berupaya mengoptimalkan penyelesaian program-program kegiatan masa sidang sebelumnya. Dan juga keterlibatan Komite I dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang tertentu di Dewan Perwakilan Rakyat sehingga menambah kesibukan yang luar biasa yang menuntut energi yang tidak ringan. Di semua peran dan komitmen Komite I menjadi taruhan untuk menunjukkan kualitas dan kapasitasnya. Dengan mekanisme kerja yang baru di DPR, dimana DPD di undang setiap pembahasan materi bersama pemerintah, maka betul-betul diperlukan kesiapan anggota dalam menguasai materi yang tidak sebatas DPD menyampaikan materi pandangan awal, melainkan juga menyampaikan pandangan akhir atau pendapat mini atas RUU, termasuk juga harus dapat memahami dan mencerna DIM dengan baik. Terkait dengan realitas pembahasan DIM di DPR, Komite I di ikut sertakan dalam rapat kerja Pansus RUU tentang Pemerintah Daerah bersama Pemerintah membahas DIM, RUU Pemda pada tanggal 22 November 2012. Dan dalam rapat kerja Pansus RUU tentang desa DPR RI bersama Pemerintah pula membahas mengenai DIM RUU tentang Desa pada tanggal 11 Desember 2012. Demikian juga keterlibatan Komite I di DPR terkait dengan pembahasan 19 daerah otonomi baru sampai sekarang masih tetap berjalan. Dimana pada tanggal 22 Oktober 2012 telah disepakati ada 5 rancangan undang-undang daerah otonomi 13


baru sebagaimana telah kami sampaikan di dalam paripurna yang lalu. Dan perkembangan terakhir pada tanggal 13 hari kemarin 2012 telah disepakati pula 7 rancangan undang-undang daerah otonomi baru sebagai berikut: 1. Rancangan Undang-Undang pembentukan Kabupaten Mahakam Hulu di Provinsi Kalimantan Timur. 2. RUU pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Pembentukan Kabupaten Bangai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah. 4. Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat. 5. Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara. 6. Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan. 7. RUU pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara. Para pimpinan dan hadirin yang saya hormati. Selanjutnya penyusunan pandangan atas RUU. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Panitia Perancang Undang-Undang tadi, pada masa sidang ini kami juga berharap melalui sidang paripurna yang terhormat ini Komite I meminta paripurna agar pandangan DPD atas RUU tentang perubahan UndangUndang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk dapat disahkan menjadi produk DPD dan selanjutnya disampaikan kepada DPR. Kemudian kedua, adalah Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Diharapkan juga hari ini juga dapat disahkan sidang paripurna. Kemudian pandangan terhadap jabatan notaris juga dapat disahkan pada hari ini dalam sidang paripurna. Kemudian Undang-Undang terkait dengan tentang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di kepulauan wilayah diharapkan juga dapat disahkan pada sidang paripurna hari ini. Pimpinan yang kami hormati. Pada masa sidang ini juga kami juga Komite I sudah melaksanakan pengawasan terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan khususnya terkait dengan pelaksanaan e-KTP. Kami berharap Komite I pada hari ini juga dapat disahkan pandangan pengawasan ini. Terakhir, penyusunan terhadap atas usulan pembentukan daerah otonomi baru. Komite I dalam rangka mendalami aspirasi masyarakat mengenai usulan pembentukan daerah otonomi baru, yaitu usulan pembentukan kabupaten Baliem Center sebagai pemekaran Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Lani Jaya Papua. Berdasarkan hasil kunjungan kerja dan hasil kajian penelitian persyaratan administrasi teknis dan fisik kewilayahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang pembentukan, penghapusan dan pengabungan daerah Komite I telah menilai dan menyepakati usulan pembentukan daerah otonomi baru tersebut layak untuk menjadi daerah otonomi baru. Untuk itu Komite I meminta persetujuan anggota dalam sidang paripurna untuk dapat mengesahkan pandangan dan pendapat terhadap usulan pembentukan Kabupaten Baliem Center sebagaimana pemekaran dari Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Lani Jaya menjadi Produk DPD untuk di sampaikan kepada DPR. Saya kira demikian laporan singkat yang dapat kami sampaikan. Saya minta dengan segala hormat perwakilan dari Papua untuk bisa berdiri. Baliem Center. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan kami persilakan dengan waktu hanya satu menit saja. Lewat Ketua. Maksud saya, ijinkan Ketua, tadi sudah dikomunikasikan, dia akan menyerahkan sesuatu untuk pimpinan DPD. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, silakan.

14


PEMBICARA : BALIEM CENTER (PERWAKILAN PAPUA) Yang terhormat pimpinan DPD Republik Indonesia. Yang terhormat pimpinan Komite I DPD RI. Pada siang hari ini kami bangga dan kami mengucap syukur kepada Tuhan, pada siang hari ini juga kami ada diruangan yang terhormat dan kami hanya menyerahkan sebuah topi yang tidak asing untuk mengenakan kepada pimpinan sebagai "apgok" dan "apgain". "Apgok" artinya orang besar, tapi meninggalkan kebesarannya telah turun di kampung kami. Kemudian "apgain" adalah orang besar yang bijaksana, karena telah menerima kami diruangan yang terhormat ini. Demikian, terima kasih. PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (KETUA KOMITE 1) Terima kasih kami sampaikan kepada perwakilan dari Papua, Baliem Center, calon daerah otonomi baru. Terakhir atas nama pimpinan dan anggota Komite I kami menyampaikan terima kasih kepada semua anggota DPD RI di akhir tahun ini jika ada salah dan janggal kami berkomunikasi dengan Bapak-Ibu sekalian dalam melaksanakan tugas kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan tahun 2013 menjadi tahun pembaharuan bagi kita untuk kemajuan DPD RI. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Saya minta Saudara Denty untuk bisa menyerahkan naskah kepada pimpinan. Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Shanty Shanty Shanty Om. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baiklah Bapak-Ibu sekalian. Ini pimpinan agak berbeda pada siang ini, sudah menyatu iya, sudah mirip ya, sudah bisa mewakili sahabat-sahabat kita dari Papua, kita hari ini adalah saudara kita bersama. Sesungguhnya sesuai dengan rentetan banyak hal yang harus diputuskan, untuk Komite I ini ada 6. Dan untuk itu atas nama teman-teman semua kita akan menyetujui dulu; pertama, terhadap aspirasi masyarakat daerah tentang pembentukan Kabupaten Baliem Center untuk bisa kita sahkan pada keputusan ini, baru kita akan mulai dengan yang lain. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, setelah tadi kita mendengar laporan dari pimpinan Komite I ada 6 yang kita ambil keputusan, tapi kita akan mulai dulu untuk menghormati saudara-saudara kita yang datang dari Provinsi Papua khususnya dari Kabupaten Tolikora yang telah melakukan pembentukan Kabupaten Baliem Center untuk dapat kita sahkan. Baiklah, apakah dapat kita menyetujui pandangan dan pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap aspirasi masyarakat dan daerah tentang pembentukan Kabupaten Baliem Center sebagai pemekaran dari Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Lani Jaya Provinsi Papua? KETOK 1X Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Selanjutnya, apakah dapat kita mensepakati untuk menyetujui RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kepulauan? KETOK 1X 15


Terima kasih. Yang ketiga, dapatkah kita menyetujui pandangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris? KETOK 1X Selanjutnya, apakah dapat kita menyetujui pandangan DPD RI terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia? KETOK 1X Terima kasih. Kemudian dapatkah kita menyetujui pandangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung? KETOK 1X Baik. Yang terakhir adalah dapat kah kita menyetujui hasil pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya yang terkait dengan pelaksaan program e-KTP? Baik. Baiklah saudara-saudara sekalian atas nama kita semua kita sepakati dan kita setujui semua apa yang tadi kita sampaikan. KETOK 2X Baiklah Bapak-Ibu sekalian, karena waktu juga karena sebagian daripada kita akan melaksanakan sholat Jumat. Sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, kita dua menit lagi menjelang 11.45 WIB. Untuk itu ijinkan kami atas dari pimpinan untuk menskorsing sidang ini dan kita akan lanjutkan lagi nanti pada jam 14.00 WIB. Dan kami mohon untuk supaya tepat untuk hadir, karena banyak sekali yang harus kita putuskan karena ini adalah masa sidang akhir daripada masa sidang II ini, yang akan kita mulai nanti lagi pada awal Januari. PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, SE., MM. (KEPULAUAN RIAU) Pimpinan. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Silakan Ibu Aida. PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, SE., MM. (KEPULAUAN RIAU) Pimpinan, usul, kalau bisa ajukan sedikit Pak pimpinan, karena nanti juga ada pertemuan lain-lainnya begitu, apakah tidak bisa lebih dipercepat sedikit, sholat Jumat kan selesainya kan 13.00, mungkin 13.30 ?

16


PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Biasanya jam sidang itu memang aturan jam 14.00 WIB. Sebab jam 1 itu kurang seperempat jalan 10 iya. Oke? Baik ya, jam 14.00 saja Bu ya., Baik terima kasih kita skors sidang. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. SIDANG DISKORS PUKUL 11.45 WIB

SIDANG DIBUKA KEMBALI PUKUL 14.45 WIB PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastyastu. Karena sekarang ini merupakan sidang lanjutan tidak perlu menunggu kuorum, maka saya kira dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim skors di cabut. KETOK 1X Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang sama saya hormati. Permohonan maaf karena Pak Irman Gusman ada kegiatan, Pak Ketua ada kegiatan di luar yang juga merepresentasikan DPD, ada tugas luar, Ibu Hemas juga sedang ada kegiatan di sekitar Senayan sini, maka kali ini yang akan melanjutkan sidang paripurna ini, sidang paripurna ke8 DPD RI itu adalah saya nanti, setelah beliau-beliau menjalankan tugasnya diluar Insya Allah bisa bergabung kembali ditempat ini. Saya kira tadi, sebagai informasi tadi yang tadi yang setelah kita menutup, menskors sidang ini ada penandatangan MoU antara Ketua DPD dan Ketua APEKSI. Iya APEKSI, pemerintah kota. Jadi, karena tadi sebetulnya sejak pagi berada di Jakarta sini namun tidak bisa menembus Senayan untuk masuk di dalam ruangan ini. Sehingga tadi setelah terlambat datang menunggu kita sampai selesai sidang dan kemudian sidang di skors, setelah itu kami lakukan penandatangan. Beliau sebetulnya ada di dalam ruangan ini. Semula beliau sebetulnya ingin memberikan sambutan juga setelah menandatangani itu tapi karena kelamaan menunggu sampai sekarang ini, maka mungkin kita agendakan pada masa sidang berikutnya untuk memberikan sambutan seperti halnya juga Pak Isran Noor tadi pagi. Itu sekedar informasi. Maka tadi selesai dengan laporan dari Komite I dan kita mengambil keputusan, beberapa keputusan dari Komite I, maka selanjutnya kami persilakan wakil Komite II untuk menyampaikan laporannya. PEMBICARA : MATHEUS S. PASIMANJEKU, SH. (WAKIL KETUA KOMITE II) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastyastu. Yang kami hormati Pak Ketua DPD RI.

17


Yang kami hormati Bapak-Ibu anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang kami hormati Ibu Sesjen beserta seluruh staf dan jajarannya dan hadirin yang kami muliakan. Bapak-Ibu yang kami hormati, dalam masa sidang ke-8 ini kami dari Komite II DPD RI telah melakukan beberapa hal yang telah kami lakukan, yang mana dalam apa yang telah kami lakukan pada saat ini kami memohon agar rapat paripurna ini dapat menyetujui beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, dalam masa sidang ke-8 ini kami telah melakukan pembahasan yang menyangkut dengan rancangan undang-undang usul inisiatif dari Dewan Perwakilan Daerah; yang pertama tentang RUU BUMD, dan yang kedua yaitu menyangkut dengan usul inisiatif perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dari kedua rancangan undang-undang ini kami memohon agar kiranya Bapak-Ibu para senator Republik Indonesia khususnya dalam sidang paripurna ini bisa dapat menyesahkan kedua rancangan undang-undang ini yang kami siapkan. Dan selanjutnya dalam masa sidang ini kami juga telah melakukan pengawasan tentang terhadap 3 undang-undang; yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Dan yang ketiga yaitu tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Dari ketiga undang-undang ini kami melakukan studi banding di beberapa provinsi. Yang pertama yaitu di Provinsi Bangka Belitung, dan yang kedua yaitu di Provinsi Kalimantan Timur. Dan hasil pengawasan ini sudah terlampir dalam laporan kami. Semoga pengawasan ini juga dapat disetujui dalam sidang paripurna ini. Mungkin singkat saja ini yang dapat kami sampaikan dari Komite II, kiranya BapakIbu sekalian bisa dapat menyetujui apa yang telah kami sampaikan pada sidang hari ini. Demikian laporan kami. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Shanty Shanty Shanty Om. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Pak Stefi, pimpinan Komite II. Setelah kita mendengarkan laporan Komite II, tadi kita sudah dengarkan bahwa ada 5 rancangan keputusan yang dimintakan persetujuan kita bersama pada sore hari ini, yaitu rancangan undang-undang usul inisiatif DPD tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Kedua, rancangan undang-undang inisiatif DPD RI tentang Badan Usaha Milik Daerah. Yang ketiga, hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Yang keempat, hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Yang kelima, hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Apakah kita dapat menyetujui ? KETOK 1X Terima kasih. Sebagai informasi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita apresiasi kepada temanteman dari Komite II. Ini Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan produk Komite II itu beberapa kali kami diskusikan, dan yang terakhir saya kira Pak Abraham Liyanto, Pak 18


Djasarmen Purba memperoleh endorsement bersama antara DPD dan DPR Ketua Baleg khusus datang untuk memberikan persetujuan di ruang pimpinan DPD sama Pak Abraham Liyanto. Dan insya Allah tahun ini, tahun depan, akan menjadi salah satu prolegnas prioritas, itu dari DPD. Dan saya kira itu adalah bagian dari prestasi kita bersama. Selanjutnya kimi persilakan pada Komite III untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya. PEMBICARA : Drs. HARDI SELAMAT HOOD (KETUA KOMITE III) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat saudara pimpinan DPD RI. Yang terhormat saudara pimpinan alat kelengkapan DPD RI dan Kelompok DPD RI di MPR. Yang terhormat saudara-saudara anggota DPD RI dan saudara-saudara kami yang setia menanti para perawat yang tergabung dalam organisasi PPNI. Para hadirin yang berbahagia, semoga Allah SWT melindungi kita semua. Pada sidang paripurna yang mulia ini perkenankan kami menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite III DPD RI. Substansi rancangan undang-undang yang dibahas Komite III pada masa sidang ini adalah: 1. Rancangan undang-undang inisiatif DPD RI. a. Rancangan Undang-Undang tentang Keperawatan. b. Rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan 2. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, khususnya pelaksanaan ibadah haji tahun 2012. 3. Pandangan pendapat atas Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di luar negeri serta Rancangan Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota yang kami hormati sidang dewan yang kami muliakan. Yang pertama, rancangan undang-undang inisiatif DPD RI, yakni tentang Rancangan Undang-Undang tentang Keperawatan. Rancangan Undang-Undang tentang Keperawatan diusulkan atas dasar adanya pemahaman bahwa hak atas kesehatan merupakan hak dasar yang dijamin secara konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu implementasi pembunuhan atas kesehatan dilakukan melalui pelayanan tenaga kesehatan, diantaranya tenaga medis, dokter, tenaga perawat, farmasi dan sebagainya. Diantara tenaga kesehatan yang paling strategis di dalam pelayanan kesehatan adalah perawat. Sebab berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa 40 sampai 75 persen pelayanan dirumah sakit merupakan pelayanan keperawatan. Demikian pula pelayanan kesehatan puskesmas hampir lebih 75 persen merupakan pelayanan keperawatan. Ketiadaan undang-undang yang mengatur tentang perawat diatas menjadi ironis bila dihadapkan pada fakta-fakta sebagai berikut : Pertama, terdapat fenomena pertumbuhan perawat yang mencapai 20.000-24.000 per tahun, sementara terserap hanya 10 persen. Bahkan permintaan luar negeri terhadap profesi perawat cukup besar, hanya karena kualitas dan kapasitas pendidikan perawat di Indonesia belum terstandarisasi secara internasional, maka permintaan tadi sering kali tidak terpenuhi Kedua, terdapat permasalahan praktek pemberian diagnosa medis dan pengobatan yang seharusnya merupakan kewenangan dokter namun akhirnya dilakukan perawat di

19


daerah terpencil dalam kondisi terpaksa karena ketiadaan dokter yang berujung pada kriminalisasi perawat yang melakukan hal tersebut. Ketiga, adanya dinamika perkembangan keperawatan sebagai satu profesi yang setara dengan profesi tenaga kesehatan lainnya yang memerlukan landasan yuridis yang kuat untuk memastikan profesionalitas dan kompetensi serta perlindungan hukum bagi profesi perawat. Setidaknya ketiga hal tersebut diatas menjadi dasar urgensi dibentuknya UndangUndang Keperawatan. Pada prinsipnya kebutuhan akan Undang-Undang tentang Keperawatan merupakan hal yang mendesak untuk dipenuhi demi menciptakan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta menjamin profesionalitas profesi perawat. Maka kami berinisatif melakukan berbagai tahapan sebagai berikut: 1. Melakukan kegiatan kunjungan kerja dalam rangka telaah implementasi dan pendalaman materi. 2. Melakukan telaah sejawat dengan pakar. 3. Melakukan finalisasi. 4. Melakukan harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undangundang. Berkenaan telah selesainya tahapan akhir berupa harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang Keperawatan tersebut, maka Komite III DPD RI melalui sidang paripurna yang mulia ini memohon kepada pimpinan dan anggota DPD RI untuk dapat menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Keperawatan sebagai keputusan DPD RI. "Kalau hendak menangkap ikan ,bawa pancing umpan diikat, kalau Undang-Undang Perawat disahkan, negara maju rakyat pun sehat". Selanjutnya, kami sampaikan bahwa kami melakukan hal-hal lain pembahasan lanjutan mengenai rancangan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dan hal tersebut merupakan tahapannya akan kami lanjutkan bagi sampai pada pengesahan Rancangan Undang-Undang tersebut. Pada kegiatan lain kami melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji, khususnya pelaksanaan ibadah haji 2012 dan dapat dilihat pada slide diatas. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pimpinan Komite III melalui sidang paripurna juga memohon untuk dapat menyetujui dan mengesahkan hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, khususnya pelaksanaan ibadah haji Tahun 2012 sebagai keputusan DPD RI. Pandangan pendapat Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dapat dilihat pada slide diatas. Kemudian Rancangan UndangUndang Tenaga Kesehatan, kami sudah melakukan berbagai kegiatan yang komprehensif untuk dapat menyelesaikan pembahasan terhadap rancangan undang-undang dimaksud. Pimpinan, Bapak-Ibu anggota DPD yang kami hormati. Berdasarkan laporan telah kami disampaikan diatas, sekali lagi melalui sidang paripurna yang mulia ini Komite III DPD RI memohon kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang terhormat untuk mengesahkan 3 materi : 1. Rancangan Undang-Undang inisiatif DPD RI tentang Keperawatan . 2. Hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, khususnya pelaksanaan ibadah haji tahun 2012.

20


3. Pandangan dan Pendapat atas Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri untuk dapat disahkan menjadi keputusan DPD RI. Demikianlah, "daun sirih diatas batu, terima kasih thank you". Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Ketua Komite III. Kita dengarkan bersama tadi itu hasil kerja Komite III, kerja keras selama sampai di penghujung masa sidang kali ini. Komite III minta untuk disahkan 3 produk mereka. Produk DPD, yaitu Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPD tentang Keperawatan. Kedua, hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji berkaitan dengan penyelenggaraan Haji tahun 2012 yang lalu. Sekarang ini. Ketiga, pandangan dan pendapat DPD RI tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri. Apakah kita setuju ? KETOK 1X PEMBICARA : FERDINANDA IBO YATIPAY (PAPUA) Pimpinan, pimpinan PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Ok, silakan Ibu. PEMBICARA : FERDINANDA IBO YATIPAY (PAPUA) Iya, terima kasih Pak. Berbicara mengenai Undang-Undang Keperawatan. Ini saya tidak untuk meniadakan ini, tetapi saya sangat apresiasi karena ini sangat menolong bagi perawat yang dimana dokter itu hanya sebentar saja ke puskesmas atau ke daerah, tetapi perawat itu yang selalu tetap. Jadi ini saya kira ini perlu sekali kita mendukung untuk kita sahkan di hari ini. Tapi saya ingin untuk menambah Pak. Ini ditulis mengenai hanya perawat, keperawatan adalah di dalam halaman 40 dari rancangan undang-undang ini ada beberapa kelompok tenaga kesehatan; tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian. Di dalam tenaga keperawatan ini bukan hanya perawat tapi ada bidan juga. Dan perawat sama bidan ini selalu standby 24 jam, sehingga kami minta untuk menambah di belakang daripada tenaga keperawatan adalah perawat dan bidan, ada suatu keterangan. Karena kendala yang terjadi di lapangan adalah apabila ada pengangkatan ditulis perawat, dimana bidan mau datang dan itu tidak bisa nyambung, bidannya tersisih. Jadi saya minta supaya tenaga keperawatan ini "dalam kurung" adalah perawat, bidan dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, mengenai, ini menyangkut juga dengan hak-hak dari seorang perawat. Hak-hak seorang perawat ini itu harusnya juga dengan hak-hak seorang bidan, karena itu sama-sama 24 jam dan mereka ada di ujung tombak. Malah bidan itu sampai ke desa, sehingga ini perlu ditambahkan. Sehingga hak-hak perawat yang disampaikan dalam rancangan ini menjadi menjadi hak-hak bidan juga. Karena itu biasa standby dalam 24 jam.

21


Dan mengenai syarat untuk praktek di dalam halaman 72 dari rancangan ini, mungkin sudah dirubah, tetapi kemarin ada di meja kami ada, dan kami minta supaya seorang ingin praktek maka dia ditulis di dalam huruf romawi E dari bait kedua, mengenai rekomendasi dari organisasi profesi. Saya pikir ini harus menjadi utama diatas, karena pertama, di dalam point satu dengan dua ini. Jadi kalau dia mau praktek mesti ada ijin daripada PPNI Persatuan Perawat Nasional Indonesia, sehingga dia tidak menjadi cadangan dibawah PPNI, harus ada inventarisasi di dalam suatu organisasi PPNI dan syarat lain akan mengikut. Mungkin dari saya seperti itu dan terima kasih pimpinan. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Ibu Ibo, saya tidak perlu ditanggapi yang lain, biarkan saya jelaskan dan untuk memutuskan ini. Soal Undang-Undang Keperawatan ini sebetulnya sudah dibahas sejak lama dalam periode ini. Dan itu berdasarkan pembahasan yang sangat tuntas dari berbagai kalangan. Saran Ibu Ibo saya kira nanti akan menjadi catatan sebagian untuk dimasukan disini. Tetapi khusus tenaga kebidanan itu akan dibahas secara khusus di dalam Undang-Undang Tenaga Medis, tenaga kesehatan, sudah masuk juga di DPD. Dan saya sudah membukanya, memberikan catatan khusus, catatan pengantar dari pimpinan DPD untuk membahas itu. Jadi ada dua hal, satu tenaga keperawatan, dua tenaga kesehatan. Kenapa tenaga? Biarkan saya jelaskan dulu. Mengapa? ini kan sebulan yang lalu pada masa sidang ini masuk Rancangan Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Dan di Komite III ketika saya membuka musyawarah soal itu, itu disepakati bahwa masukan Rancangan UndangUndang tentang Tenaga Kesehatan tidak boleh menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Keperawatan. Itu yang kami posisi dan sikap kami pada saat itu. Saya kira begitu Pak Selamat ya? Jadi kalau menunda lagi, maka, ada beberapa pertimbangan waktu itu dan saya kira catatan pertimbangan kita di DPD di Komite III itu bisa disampaikan kepada teman-teman seluruh anggota DPD untuk mengetahui mengapa Rancangan UndangUndang Keperawatan itu harus diambil dan dipisahkan dengan Rancangan Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Karena definisi yang diangkat dalam Rancangan Undang-Undang Tenaga Kesehatan itu sebetulnya sangat umum, sedangkan ini adalah profesi khusus. Dan permintaan lebih dari itu teman-teman sekalian, permintaan untuk tenaga keperawatan dijadikan memiliki undang-undang tersendiri, sudah demikian marak saya kira dalam lima tahun terakhir kita sering kedatangan rombongan dari berbagai dari teman-teman perawat, tenaga keperawatan di Senayan ini. Dan termasuk hari ini ada sebagian diantara teman-teman dalam ruangan ini sebagian diluar sana. Oleh karena itu saya kira dengan segala pertimbangan itu saya kira untuk kali ini tidak ada alasan kita menunda pengesahan ini. Silakan. PEMBICARA : FERDINANDA IBO YATIPAY (PAPUA) Pimpinan. Bidan itu tidak masuk di dalam tenaga medis. Tenaga medis adalah dokter. Bidan adalah tenaga keperawatan. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Mohon maaf Ibu, mohon maaf. Tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan. PEMBICARA : FERDINANDA IBO YATIPAY (PAPUA) Tenaga kesehatan banyak Pak, tenaga kesehatan itu farmasi dan itu, dan bidan tidak termasuk di dalam tenaga kesehatan, dia masuk di dalam tenaga keperawatan. Dia merawat 22


orang 24 jam sama seperti perawat, dan dia tidak bisa digolongkan di dalam tenaga medis karena itu dokter. Kalau tenaga lain tapi dia termasuk di dalam tenaga keperawatan, dia merawat orang, hanya, kami tidak tiadakan ini Pak, hanya di dalam hak-hak dia hal-hal tertentu keperawatan adalah "garis miring" mharus ditetapkan, bidan juga didalamnya, karena itu tenaganya sama dengan perawat, untuk seorang bidan PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Kita paham Bu, nanti ada. Ada tadi yang bicara? PEMBICARA : Drs. HARDI SELAMAT HOOD (KETUA KOMITE III) B-39, Hardi Selamat Hood. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Ketua Komite III dulu, biarkan. PEMBICARA : Drs. HARDI SELAMAT HOOD (KETUA KOMITE III) Terima kasih pimpinan. Kami sangat menghargai pemikiran dari sahabat-sahabat para senator untuk memberikan laluan, masukan terhadap kebidanan. Saya kira ini juga adalah merupakan prioritas ke kita semua dan kita sangat menghormati profesi kebidanan untuk sama dan sederajat dengan keperawatan. Pada posisi itu menurut hemat kami seperti yang diungkapkan oleh pimpinan bahwa kita juga sedang membahas tenaga kesehatan, dimana item-itemnya itu termasuk dokter di situ dan sampai kepada perawat, farmasi dan bidan itu sendiri. Dan menurut hemat kami, pandangan kita semua ada baiknya untuk diberikan satu undang-undang yang spesialis untuk kepada semua pihak tenaga kesehatan sehingga memperkuat untuk terhadap profesi tersebut. Oleh karena itu ijinkanlah kami mengusulkan dan sebagaimana juga tertera di prolegnas untuk dibahas pada tahap selanjutnya. Terima kasih pimpinan. PEMBICARA : I WAYAN SUDIRTA, SH. (KETUA PPUU) Pimpinan. Saya ingin mencari jalan keluar biar ada kepastian dan Mama Ibo ini tidak punya khawatiran yang luar biasa, begitu. Pasti kalau bukan kita adalah bidan keluarga kita pasti banyak yang menjadi bidan. Oleh karena itu pasti kita juga sepakat jangan sampai tenaga bidan ini diabaikan dan hanya dia yang tidak diatur dalam undang-undang. Maka jalan keluarnya; pertama, saya minta Mama Ibo ini diterima khusus oleh pimpinan Komite III dan tim ahlinya, kalau perlu digabung dengan tim PPUU, karena kelihatannya Mama Ibo ini ingin mendapat kepastian, begitu. Kalau memang bisa dijelaskan bahwa tidak harus diatur dalam RUU ini dan pasti dapat tertampung di tempat lain saya yakin Mama Ibo ini bisa terima. Jadi kepastian itulah yang dia butuhkan. Jika di sini tidak bisa diatur masalah bidan harus diatur ditempat lain. Jalan keluarnya Mama Ibo harus diajak bicara supaya dia bisa nerima dan perdebatan di sini bisa cukup sampai di sini. Terima kasih . PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Saya kira ini adalah Rancangan Undang-Undang Tenaga Keperawatan. Ada Rancangan Undang-Undang Tenaga Kesehatan sudah jelas yang tadi, masuk di dalamnya 23


adalah tenaga kebidanan, para bidan. Nah opsi yang akan diambil oleh Komite III itu kelak akan di diskusikan dalam Komite III, apakah akan membahasnya secara khusus perbidang tenaga kesehatan itu ataukah secara umum akan memasukan di dalam tenaga kesehatan, nanti melalui Komite III. Tapi ada kepastian bahwa tenaga kebidanan itu akan dibahas tersendiri oleh Komite III, kira-kira begitu. Oleh karena itu dengan saran itu saya kira bagus sekali dan marilah kita akomodasi pandangannya Ibu Ibo, tetapi bahwa Rancangan Undang-Undang Tenaga Keperawatan ini biarkanlah menjadi rancangan undang-undang tersendiri. PEMBICARA : FERDINANDA IBO YATIPAY (PAPUA) Pimpinan. Mungkin kita semua Ibu-Bapak pimpinan kami harus mengerti, bahwa waktu Ibu-Bapak lahir itu di potong pusar oleh bidan. Tidak mengenal waktu apakah siang atau malam. Ini fungsi Pak, fungsi bidan itu sama dengan fungsi perawat. Jadi saya setuju dengan Bapak Wayan tadi di dalam hak-hak itu hanya garis miring, bidan dibelakangnya, karena itu merawat Pak. Kami tidak menolak ini, undang-undang ini Pak, hanya mengisi di dalam hak-hak tertentu. Kalau dia itu akan dimasukan di dalam tenaga kesehatan itu sangat tidak cocok. Karena dia juga bekerja selama 24 jam, dia standby 24 jam. Jadi kenapa kami tidak bisa PEMBICARA : DJASARMEN PURBA (KEPULAUAN RIAU) Interupsi pimpinan. PEMBICARA : FERDINANDA IBO YATIPAY (PAPUA) Jadi itu yang kami minta. Kami harus mengerti bahwa perawat dan bidan adalah sama, malah bidan itu sampai di desa Pak. Dia tinggal di desa. Saya punya adik-adik itu 200 orang yang akan selalu masuk di desa untuk melihat dan berapa pahitnya mereka Pak. Jadi di dalam sini kalau di tulis perawat saja nanti di dinas kesehatan mereka hanya perhatikan perawat dan bidannya tidak, padahal itu tugasnya sama beratnya Pak. PEMBICARA : DJASARMEN PURBA (KEPULAUAN RIAU) Interupsi Pimpinan. B-39. Baik terima kasih. PP 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan itu terdiri dari beberapa. Pertama tenaga medis, kedua tenaga keperawatan, ketiga tenaga kefarmasian, keempat tenaga kesehatan masyarakat, kelima tenaga gizi, keenam tenaga keterapian fisik dan ketujuh tenaga keteknisan medis. Nah memang dalam tenaga kesehatan tidak ada masuk bidan, namun boleh di catat di prolegnas bahwa Undang-Undang Bidan telah masuk di dalam prolegnas. Itu kesimpulannya. Jadi tidak ada masuk disini lagi. Boleh dilihat di prolenas yang namanya Undang-Undang Bidan sudah masuk di sana. Jadi harapan kami kepada Ibu bahwasanya Undang-Undang Bidan sudah masuk di prolegnas. Demikian pimpinan. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Saya kira jelas ya, ini tidak perlu diperdebatkan, karena meskipun dia punya irisan pekerjaan tetapi ini adalah fokus. Tetapi, kita di DPD akan membahas juga dan sambil menunggu Rancangan Undang-Undang tentang Bidan itu yang sudah masuk dalam prolegnas. Jadi, kita setuju ya?

24


KETOK 2X Terima kasih. Selanjutnya, kami pesilakan kepada Komite IV untuk menyampaikan laporannya. PEMBICARA : Drs. H. ZULBAHRI M, M.Pd. (KEPULAUAN RIAU) Rama-rama si kumbang janti/ khatib endah pulang berkuda/ berpidato gantibaganti/ sekarang sampai giliran saya. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Pimpinan sidang yang kami hormati. Bapak Wakil Ketua DPD RI dan Ibu Wakil Ketua yang kami hormati. Bapak-Ibu anggota DPD RI yang kami hormati. Hadirin yang berbahagia. Ibu Sesjen dan Pak Wasesjen beserta jajaran yang kami hormati. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, kami dari Komite IV akan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Komite IV selama masa sidang ini. Pertama, usul inisatif revisi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua, hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 27 Tahun, kami ulangi, hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang penerimaan Negara Bukan Pajak. Ketiga, pertimbangan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2012 dari BPK RI. Keempat, pandangan dan pendapat terhadap Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Pertama, usul inisiatif revisi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Usul inisatif revisi ini kami sampaikan dalam sidang paripurna ini merupakan hasil konsolidasi dengan hasil pembahasan Pansus Dana Bagi Hasil yang difinalisasi pada tanggal 25 – 28 November 2012. Draf revisi UU sebagaimana terlampir merupakan hasil konsolidasi tersebut. Untuk selanjutnya, akan diharmonisasi oleh PPUU bersama Komite IV yang direncanakan awal tahun 2013. A. Pokok-pokok muatan perubahaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 adalah sebagai berikut. 1. Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 27% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Daerah provinsi mendapat 10% dan kabupaten kota mendapat 90%. Hal ini dilakukan untuk mencerminkan rasa keadilan serta dalam rangka penyeimbangan antara daerah. Adapun kabupaten kota, diklasifikasi dalam tiga kelompok, yaitu Kabupaten Besar dan Kota Metro, Kabupaten Sedang dan Kota Besar, Kabupaten Kecil dan Kota Kecil. 2. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan dari APBN untuk daerah tertentu dalam rangka membantu biaya kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana APBN. Kebutuhan khusus itu adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus DAU atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau menjadi prioritas nasional. Besarnya DAK ditetapkan sekurang-kurangnya 4% dari penerimaan dalam negeri netto. 25


3. Dana Bagi Hasil adalah dana yang diterima pemerintah, baik di sektor pajak, sumber daya alam, dan jasa pariwisata. 4. Formula Dana Bagi Hasil adalah sebagai berikut. a. Dana Bagi Hasil Pajak. PPH Orang Pribadi dan PPH Pasal 2. 1) Penerimaan PPH Orang Pribadi dan PPH PAsal 21 yang semula dibagi hasilkan untuk daerah sebesar 20% dinaikkan menjadi 50%. 2) Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor perkebunan seperti halnya sektor perkotaan dan pedesaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan, untuk sektor kehutanan dan pertambangan tetap menjadi pajak pusat. Akan tetapi, seluruhnya dibagihasilkan kepada daerah 100%. 3) Cukai. Terhadap penerimaan jenis cukai tembakau semula 2%, untuk daerah diusulkan menjadi 5%. b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. 1) Minyak bumi, bagi hasil untuk daerah penghasil semula 15,5% dinaikkan menjadi 40%. 2) Gas bumi, bagi hasil untuk daerah penghasil semula 30,5% dinaikkan menjadi 40%. 3) Panas bumi, tidak ada perubahan untuk daerah penghasil, yaitu tetap 20%. 4) Pertambangan umum, tidak ada perubahan, yaitu besaran penerimaan untuk daerah penghasil sebesar 80%. 5) Perikanan, terdapat perubahan, yaitu yang semula bagi hasil untuk daerah kabupaten kota 80% dan dibagi rata untuk seluruh daerah diubah menjadi 90% untuk daerah penghasil dengan komposisi 10% untuk provinsi, 80% untuk kabupaten kota. Akan tetapi, di dalam unsur penerimaan yang dibagihasilkan, selain Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh dari perizinan, juga diambil dari hasil produksi. 6) Kehutanan, tidak terdapat perubahan bagi hasil kepada daerah. c. Jasa Pariwisata. Dalam RUU ditetapkan Dana Bagi Hasil Pariwisata terdiri dari Pendapatan, Surat Keterangan Keimigrasian, Visa Kedatangan (Visa on Arrival), dan Biaya pembuatan Paspor yang dibagihasilkan 25% untuk daerah. B. Hasil pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pimpinan dan Anggota, hadirin yang kami hormati, pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP dilaksanakan melalui kunjungan kerja ke tiga daerah, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan DKI Jakarta. Materi ini kemudian dibahas dan difinalisasi pada tanggal 9 – 12 Desember 2012. Hasil pengawasan UU PNBP, antara lain: 1. DPD RI mencatat bahwa rencana PNBP tahun 2013 menurun. Dari 13,8%, 341 triliun menjadi 324 triliun atau menurun 16,8%. 2. PNBP tidak memberikan bagi hasil untuk daerah yang menjadi lokasi sumber pemungutan PNBP. Padahal, daerah yang bersangkutan, turut memberikan kontribusi bagi penerimaan negara tersebut. Termasuk, beban pelestarian lingkungan hidup. DPD RI memandang bahwa PNBP yang bersumber dari daerah tanpa memberikan bagi hasil bagi daerah tersebut adalah tidak sejalan dengan asas keadilan. 3. Berdasarkan hasil pengawasan, beberapa daerah mengemukakan potensi PNBP di daerahnya untuk meningkatkan penerimaan PAD provinsi dan kabupaten kota. Potensi PNBP tersebut agar dimasukkan dalam kelompok PNBP sebagai berikut. a. Penerimaan yang bersumber dari wisata alam. 26


b. Penerimaan yang bersumber dari tenaga kerja asing di suatu daerah. c. Penerimaan yang bersumber dari sektor pariwisata, jasa transportasi dan telekomunikasi, seperti izin provider telekomunikasi. d. Penerimaan yang bersumber dari penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). 4. Mekanisme PNBP pada perguruan tinggi saat ini menimbulkan permasalahan akuntabilitas. Oleh karena itu, perlu diperjelas mekanismenya guna menjamin manfaat dari penyelenggaraan pendidikan. Rekomendasi DPD, berdasarkan hasil pengawasan terhadap UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP, DPD RI merekomendasikan untuk mengajukan revisi terhadap UU tersebut guna optimalisasai pemungutan PNBP, khususnya bagi kepentingan daerah sesuai dengan perubahan ketatanegaraan yang desentralisis. C. Pertimbangan terhadap tindak lanjut pemeriksaan hasil Semester I Tahun 2012 BPK RI. Tindak lanjut hasil pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan melalui kunjungan kerja, baik yang dilakukan oleh masing-masing anggota maupun dari kunjungan kerja dalam rangka tindak lanjut Hapsem I Tahun 2012 ke empat daerah: Provinsi Riau, Sulawesi Tengah, Maluku, dan DKI. Dalam hal ini, DPD RI menemukan antara lain: 1. Terdapat provinsi yang hampir seluruh LKPD pemerintah daerah provinsi kabupaten kota memperoleh opini TMP (Tidak Memberikan Pendapat) selama tiga tahun terakhir. Dan, hampir seluruh LKPD tahun 2011 tidak dapat diselesaikan tepat waktu seperti yang terjadi di Provinsi Maluku. 2. Terdapat perbedaan pelaporan jumlah dana transfer Dana Bagi Hasil, antara LKPD dengan jumlah dalam masing-masing LKPD walaupun sama-sama diaudit oleh BPK RI. Hal ini terjadi di beberapa pemerintah daerah di Provinsi Riau dan Sulawesi Tengah, seperti Kabupaten Donggala, Kota Palu, dan Kabupaten Sigi Biromaru. 3. Ada permasalahan, seperti pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan DAK karena juklak dan juknis diterima terlambat. Dan, adanya kebijakan yang berbeda antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Atas hasil pemeriksaan BPK Semester I, DPD memberikan pertimbangan: 1. Peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan. a. Pemerintah daerah bersama peemrintah pusat perlu didorong untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan daerah sehingga LKPD dapat diterbitkan tepat waktu dan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. b. BPK agar tetap melaporkan hasil pemeriksaan instansi pemerintah pusat dan daerah, baik dilaksanakan sendiri oleh BPK maupun dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 2. Sumber daya manusia pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan terobosan strategis untuk mengatasi kekurangan tenaga akuntansi pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memberdayakan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan dan perguruan tinggi setempat

27


untuk mendidik tenaga D3 Akuntansi yang diperlukan. Moratorium penerimaan PNS di tenaga akuntansi mengelola keuangan daerah, perlu dihentikan. 3. Penerbitan pengelolaan aset. Pemerintah pusat dan daerah agar memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk mempertegas komitmen kepala daerah agar membenahi inventarisasi dan penilaian aset daerah, dan terus melakukan inventarisasi aset-aset yang tetap. Termasuk, penyertifikasian tanah milik pemerintah daerah melalui kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional dan aset-aset lainnya dengan akurat. Dan, dipastikan keberadaannya agar neraca yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. 4. Dana transfer ke daerah. a. Pemerintah pusat serta pemerintah daerah agar mengelola program Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kesehatan dengan baik secara tepat waktu, tepat sasaran, dan hemat. b. Pemerintah pusat, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar menerbitkan juknis dan juklak yang diperlukan secara tepat waktu bersamaan dengan turunnya Dana Alokasi Khusus sehingga penyaluran dana tidak terlambat. c. Pemerintah pusat harus menyelesaikan kewajiban transfer Dana Bagi Hasil, diestimasi sejumlah 8,2 triliun per 31 Desember 2011 sesegera mungkin untuk menghindari terjadinya penyelesaian yang berlarut-larut. 5. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu segera menindaklanjuti rekomendasi BPK yang berkaitan dengan hasil pemeriksaannya dan menerapkan sanksi bagi pejabat yang lalai dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sehingga menyebabkan temuan yang berulang. D. Pandangan dan Pendapat terhadap RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan. RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dibahas oleh Komite IV dan difinalisasi pada tanggal 9 – 12 Desember. Pandangan dan pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia: 1. RUU JPSK mempeunyai tujuan mengatur masalah penjagaan dan penanganan krisis. Akan tetapi, sudah terdapat peraturan perundangan yang berkaitan dengan penanggulangan krisis dalam sistem keuangan. Oleh karena itu, RUU JPSK ini harus dikaji kesatuannya dengan UU terkait, seperti UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1998, dan Perbankan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Dalam keadaan normal, UU itu dilaksanakan oleh Otoritas Moneter Bank Indonesia dan Otoritas Fiskal Menteri Keuangan, dan OJK secara sendiri-sendiri. Sedangkan, perlindungan bagi masyarakat dilakukan oleh LPS. 3. Dalam keadaan krisis global, tentu dibutuhkan kesatuan tindak antara Otoritas Moneter dan Otoritas Fiskal, serta harus dipimpin oleh lembaga yang profesional (FSSK) dan dilaksanakan oleh badan khusus yang kompeten. Di sinilah diperlukan UU JPSK untuk memberi landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan upaya mengatasi krisis tersebut. 4. Dalam kondisi krisis, yang harus lebih diperhatikan sebenarnya adalah tujuan untuk mencapai kepentingan umum yang lebih besar sehingga menjadi wewenang DPR RI dan DPD RI melakukan pengawasan yang sangat komprehensif dengan membentuk panitia kerja untuk mengawasi penanganan krisis oleh pemerintah. Maksud pengawasan dilakukan adalah menjaga semua mekanisme aturan kebijakan dan sistem protokol stabilitas keuangan dijalankan tanpa adanya kerugian bagi kepentingan umum yang lebih besar, khususnya menjaga hak pembayar pajak. 28


5. Pada dasarnya DPD mendukung disusunnya rancangan UU JPSK. Akan tetapi, DPD mengharapkan mekanisme dan kewenangan dalam hal penetapan kriteria krisis dan dampak sistemik perlu dinormakan secara jelas dalam rancangan UU tentang JPSK. Dalam hal ini, kewenangan untuk menetapkan situasi krisis berada di tangan presiden. 6. Penggunaan APBN sebagai pendanaan krisis hanya dilakukan apabila nyata dan pasti terdapat perubahan keadaan kondisi yang mempengaruhi negara dalam rangka melaksanakan pelayanan umum dan pelaksanaan pembangunan sehingga perubahan kondisi tersebut harus diatasi menjadi beban APBN. Penggunaan APBN tersebut harus mendapat persetujuan DPR RI dengan pertimbangan DPD RI karena penggunaan APBN secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi komposisi dana transfer ke daerah. Dalam rangka pembangunan pemerataan di daerah, pertimbangan DPD RI dalam kondisi krisis sebaiknya bersifat langsung dan tidak melalui DPR RI. 7. Semua biaya yang dia keluarkan saat krisis dianggap merupakan biaya krisis dan tidak termasuk kerugian negara. 8. DPD RI memahami bahwa RUU JPSK ini disusun untuk mengakomodasi kerja sama antara pemegang otoritas fiskal dan otoritas moneter dalam menjaga stabilitas perbankan nasional. 9. Meskipun begitu, RUU ini tetap harus memiliki kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak swasta, pengusaha, pejabat, nasabah, masyarakat dalam rangka penanggulangan krisis tersebut. Secara khusus, perlu diperhatikan perlindungan sektor riil terhadap dampak krisis tersebut. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Kalau bisa dipersingkat, Pak. PEMBICARA : Drs. H. ZULBAHRI M, M.Pd. (KEPULAUAN RIAU) Pimpinan dan anggota hadirin yang berbahagia. Pada sidang paripurna yang terhormat ini, kami menyampaikan materi ini dengan harapan dapat disahkan dan diambil keputusan. 1. Keputusan DPD tentang hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 2. Keputusan DPD RI tentang hasil pengawasan terhadap tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012 BPK RI. 3. Keputusan DPD RI tentang pandangan dan pendapat tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Adapun materi revisi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah akan diteruskan ke PPUU untuk diharmonisasikan. Demikian laporan ini dapat kami sampaikan, dan sebelum menutup karena temanteman ada yang merayakan Natal, kami mengucapkan Selamat Hari Natal dan Selamat Menempuh Tahun Baru 2013. Demikian, terima kasih. Burung irian, burung cendrawasih/ cukup sekian, terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Shanty Shanty Shanty Om.

29


PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Pak Zulbahri. Jadi, ada tiga rancangan keputusan yang dimintakan persetujuan kita pada sore hari ini. Dari Komite IV, yaitu yang pertama adalah hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kedua, pertimbangan DPD RI terhadap tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2012. Yang ketiga, pandangan dan pendapat DPD RI atas RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Dapatkah kita setujui ketiga keputusan ini? Terima kasih. KETOK 2X Untuk alat kelengkapan menyampaikan laporannya.

komite-komite,

empat-empatnya

sudah

selesai

PEMBICARA : ERMA SURYANI RANIK, SH. (KALBAR) Pimpinan, B-80, Kalimantan Barat. Erma Suryani, pimpinan, di tengah. Minta maaf, pimpinan, tadi pimpinan tidak menyebut rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Saya anggota Komite IV yang Pak Ketuanya tadi sudah menyampaikan. Saya hanya ingin menyampaikan minderheit nota saja terkait dengan hasil yang sudah kami sampaikan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Satu hal saja, Bapak-Ibu rekan-rekan anggota DPD RI sekalian. Yang ingin saya sampaikan adalah terkait bagi hasil pajak dalam sektor perkebunan. Kesepakatan di Komite IV bahwa bagi hasil pajak sektor perkebunan ini secara khusus untuk sektor Pajak Bumi dan Bangunan ini sudah masuk di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Tetapi, menyinggung kembali nota kesepakatan yang sudah kita tandatangani bersama dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten tadi, Pak Ketua, satu hal yang senantiasa didengangdengungkan oleh teman-teman dari APKASI adalah soal pajak ekspor. Saya sebut contoh saja pajak ekspor perkebunan sawit. Kalimantan Barat, provinsi yang saya wakili, setiap tahun 1,5 triliun dari pajak ekspor perkebunan sawit dan Kalimantan Barat dapat 0% rupiah. Sebagai anggota DPD RI dari Kalimantan Barat saya hendak menggunakan hak konstitusional saya untuk menggunakan minderheit nota dan menyampaikan catatan penting ini kepada teman-teman di PPUU dan juga nanti setelah ada harmonisasi dengan temanteman di Komite IV. Saya tidak akan membatalkan ini, tetapi ini catatan yang akan saya minta menjadi perhatian penuh dari teman-teman di PPUU saat kita menyampaikan RUU inisiatif Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Saya kira demikian, pimpinan. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, Ibu Ranik. Memang tidak diagendakan untuk mengesahkan itu. Dan laporan tadi lengkap dibacakan oleh Ketua Komite IV. Hanya tiga rancangan keputusan yang dimintakan diambil. Yaitu, sekali lagi saya sudah putuskan tadi, sudah diketuk palunya, Keputusan DPD RI tentang hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kedua, Keputusan DPD RI tentang pertimbangan terhadap tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Semeter I Tahun Anggaran 2012 dari 30


BPK. Yang ketiga, Keputusan DPD RI tentang pandangan dan pendapat terhadap RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Hanya itu yang dimintakan oleh Ketua Komite IV tadi dan diagendakan di dalam rapat paripurna ini. Hal-hal yang lain saya kira sudah dikerjakan oleh Komite IV. Terima kasih sekali. Nanti dirapihkan dulu, disinkrokankan sesuai dengan dengan mekanisme yang ada di DPD, dan itu akan dibahas selanjutnya. Terima kasih. PEMBICARA : ERMA SURYANI RANIK, SH. (KALBAR) Terima kasih pimpinan. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Selanjutnya Kelompok, lima alat kelengkapan lagi yang akan menyampaikan laporannya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama-lama. Yang pertama, Kelompok DPD di MPR. Sebagai informasi, di ruangan ini kemarin saya kira sekitar lebih dari 600 orang itu hanya dari tiga kabupaten/kota di Jawa Barat dihadiri oleh gengnya Ibu Ella. Itu sebetulnya demo ala muslimat NU, menyampaikan permintaannya menggugat DPD dan MPR untuk segera merealisasikan, mendukung amandemen kelima UUD 1945. Dan mereka kemarin juga diterima oleh, saya dampingi sampai sore kemarin itu diterima oleh Ibu Melani Wakil Ketua MPR. Dan Ibu Melani pun berjanji dan sudah menjelaskan langkah-langkahnya bahwa amandemen kelima insya Allah itu akan terwujud dalam tahun 2013. Itu janji. Itu pembicaraan bukan dari saya, dari Ibu Melani kemarin yang disampaikan kepada seluruh perwakilan warga Nahdliyin dari Muslimat NU kemarin. Silakan Pak. PEMBICARA : Dipl. Ing. H. BAMBANG SOEROSO (KETUA KELOMPOK) Untuk perjuangan yang mulia Bapak dan Ibu sekalian, untuk Indonesia yang lebih maju dan daerah maka kita semua akan memperjuangkan hal itu sampai detik dan darah yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan pimpinan, para sabahat negarawan Indonesia, senator Indonesia dan hadirin yang berbahagia. Pertama, ingin kami sampaikan bahwa perjuangan tadi salah satunya yang sudah disampaikan oleh Pimpinan adalah sebuah proses yang sangat multidimensi, proses yang multidimensi tadi terbagi atas proses dimensi yang rakyat sebagai pemegang kedaulatan bangsa ini dan satu lagi adalah proses dimensi politik parpol yang saat ini memegang kekuasaan di majelis. Oleh karenanya maka bukan hanya usul perubahan saja yang dilakukan secara komprehensif tapi proses perjuangan ini seyogyanya kita lakukan juga secara komprehensif. Bapak dan Ibu sekalian, dengan kerja keras kita semua dan dengan ridho perlindungan dan kemudahan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa serta Sang Hyang Widhi Wasa, alhamdulillah kita telah dapat menyampaikan dinamika usul perubahan perjuangan Bapak dan Ibu sekalian ke rumah MPR, dengan dibentuknya pada 2 minggu yang lalu sebuah Tim Kerja Sistem Ketatanegaraan Indonesia yang mempunyai tupoksi atau beban tugas utama adalah membahas, menelaah sekaligus akan merekomendasikan kepada Pimpinan MPR 4 isu penting. Yang pertama, terhadap tugas yang akan dibebankan kepada Sub Tim Kerja yang akan membahas masalah ke-MPR-an yang berupa Tap-tap Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian peraturan tata tertib dan GBHN. Dan satu lagi Sub Tim

31


yang mempunyai tuga untuk membahas, menelaah dan sekaligug merekomendasikan terhadap dinamika usul perjuangan amandemen kita. Bapak dan Ibu sekalian, Tim Kerja itu beranggotakan seluruh fraksi yang ada di MPR. Yang pertama adalah Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PDI-P, Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra dan Hanura serta Kelompok DPD di MPR. Dua Sub Tim Kerja tadi secara skenario besarnya akan melakukan tugas-tugasnya mulai dari nanti malah. Dan nanti akan disambung setelah teman-teman kembali dari melakukan reses di daerah. Dari rekomendasi itu maka sesuai dengan Pasal 37 kita semua fraksi-fraksi di MPR akan mewujudkan common flatform dan isu-isu strategis apa dalam perjuangan Bapak-Ibu sekalian yang akan didukung secara bersama-sama oleh Anggota-anggota fraksi yang ada di dalam Tim Kerja. Setelah itu kita dapat men-deliver apa yang menjadi rumusan dari Tim Kerja tadi untuk ditindaklanjuti melalui proses politik kemudian di MPR. Bapak dan Ibu serta para sahabat sekalian, seri untuk mendapatkan dukungan politis, kita mengadakan melakukan sebuah seri yang namanya Sidang Dengar Pendapat dengan Ketua Umum Parta-partai politik yang sudah diawali pada bulan yang lalu oleh Partai Golkar. Untuk Ketua Umum Partai-partai yang lain, itu kita akan agendakan nanti setelah Bapak dan Ibu kembali ke Jakarta, kembali melakukan masa sidangnya dari reses. Dan yang sudah memberikan konfirmasi tadi kebetulan kami juga bertemu dengan Ketum Hanuranya, Pak Wiranto, Ibu Megawati dan berikutnya adalah Pak Prof. Suhardi dari Ketua Umum Gerindra. Tapi ini ada sebuah usulan dari Gerindra sendiri bahwa nanti yang akan dihadirkan pada Sidang Dengar Pendapat Kelompok DPD dengan Ketum Gerindra adalah Pak Prabowo. Bapak dan Ibu sekalian, seri kegiatan kita untuk mendapatkan dukungan yang sifatnya apolitis, ini juga terus kita lakukan. Tadi kebetulan sudah disampaikan oleh Pak Ketua, kemarin kita menghadapi demo dari para perempuan Indonesia yang tergabung di dalam Muslimat PBNU yang dimanajemeni oleh Ibu Ella dan sudah disampaikan, kita sudah menyampaikan dukungan tadi ke Pimpinan MPR. Kemudian tadi pagipun kita sudah juga mendapatkan dukungan yang sifatnya apolitis, apalagi ini dari sleuruh BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) di seluruh Sulawesi Selatan untuk mendesak dan sekaligus untuk mengklaim bahwa MPR harus segera menindaklanjuti upaya dari usul perubahan amandemen ini untuk kemaslahatan Indonesia dan kemajuan daerah di masa yang akan datang. Kita juga sudah mendapatkan rekomendasi dari PBNU secara besar melalui Musyawarah Alim Ulamanya pada waktu yang lalu di Cirebon. Dan inipun sudah ditindaklanjuti oleh Presiden yang menerima, Presiden sebagai Kepala Negara, saya ulangi, yang menerima rekomendasi dan itu sudah disampaikan kepada kami di DPD. Kemudian dengan Lemhanas kita juga sudah berdialog dan sudah mendapatkan rekomendasi yang juga disampaikan kepada Presiden sebagai Kepala Negara khususnya tentang penguatan sistem presidensial. Dengan forum rektorpun kami juga sudah melakukan berbagai dialog yang sangat mendalam untuk mendapatkan pandangan dan pendapat bagi para akademisi melalui forum rektor. Nah oleh karenanya maka kami mohon dengna hormat dan sangat ktia semua untuk terus menggali, menggalang dukungan-dukungan ini yang akan kita transformasi langsung kepada Pimpinan MPR untuk dijadikan sebagai referensi bahwa ini adalah sebuah kehendak dari sebagian besar masyarakat di Indonesia. Bapak dan Ibu kira-kira itu progres terkini yang kita sudah lakukan. Dan ini akan kita terus lakukan sampai dengan terwujudnya kesusksesannya upaya memperjuangkan terhadap penataan sistem ketatanegaraan Indonesia. Bapak dan Ibu telah memulai perjuangan ini dengan baik. Mudah-mudahan dengan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa kita akan mengakhirinya dengan baik pula melalui suksesnya perjuangan kita terhadap penataan sistem ketatanegaraan Indonesia bagi kemaslahatan kita, bangsa dan daerah di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 32


Salam sejahtera. Om Shanty Shanty Shanty Om. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Pak Bambang, Ketua Kelompok DPD di MPR. Sebagai informasi tadi sebetulnya Ibu Wakil Ketua baru saja menghadiri peluncuran buku di Nusantara IV ini dan ditulis oleh seorang politisi Hanura, Anggota DPR. Saya juga diundang sebenarnya tapi tidak sempat hadir. Ibu Wakil Ketua, Ibu Ratu itu sudah bertemu dan bicara lagi dengan Pak Wiranto untuk langkah-langakah amandemen ini sebetulnya. Saya persilakan kepada Panitia Urusan Rumah Tangga. PEMBICARA : Drs. H. AIDIL FITRISYAH, MM. (WAKIL KETUA PURT) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua sekalian. Yang terhormat pimpinan sidang, Wakil Ketua DPD RI, Bapak dan Ibu anggota DPD yang kami muliakan, jajaran sekretariat DPD RI yang kami hormati. Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat menghadiri Sidang Paripurna DPD RI ke-8 ini dalam keadaan sehat wal afiat. Sesuai dengan kewenangan PURT yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.27 Tahun 2009 tentang MPR/DPR/DPD dan DPRD dan Peraturan DPD tentang Tata Tertib, PURT DPD perlu melaporkan pelaksanaan tugas Masa Sidang II Tahun Sidang 2012/2013. PURT DPD RI pada Masa Sidang ini telah melaksanakan kegiatan yang difokuskan pada pembahasan mengenai evaluasi anggaran DPD RI Tahun 2012 dan Rancangan Anggaran DPD RI Tahun 2013. Berkenaan dengan evaluasi pelaksanaan anggaran DPD RI Tahun 2012 dan evaluasi pengelolaan kantor DPD RI di ibukota provinsi dapat kami laporkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Realisasi anggaran DPD RI sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 dari total Pagu DPD RI Tahun 2012 sebesar Rp. 589.847.000.420 (lima ratus delapan puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh rupiah) telah direalisasikan sebesar Rp. 496.814.251.027 (empat ratus sembilan puluh enam milyar delapan ratus empat belas juta dua ratus lima puluh satu ribu dua puluh tujuh rupiah) atau sebesar 84,23%. Diproyeksikan pada akhit tahun 2012 realisasi DPD RI adalah sebesar 86%. Angka ini di atas rata-rata realisasi unit-uni kementerian lembaga pengguna anggaran. 2. Dalam rangka optimalisasi peran kantor sementara DPD RI di ibukota provinsi sedang dilakukan preaudit fungsional kantor DPD RI di ibukota provinsi yang dilaksanakan oleh tenaga ahli independen yang akan menggambarkan tingkat optimalisasi fungsi kantor termasuk di dalamnya melakukan evaluasi kinerja staf administrasi dan tenaga keamanan sebagai dasar penetapan pilot project operasionaliasasi kantor DPD RI di ibukota provinsi. Kegiatan preaudit dilaksanakan tanggal 9-21 Desember 2012. Dari hasil audit ini akan diambil kebijakan lanjut menyangkut pengolahan administrasi kantor daerah yang sejak Juli 2012 telah menjadi tanggung jawab Sekretaris Jenderal DPD RI. 3. Untuk keperluan efektivitas kerja semua staf di daerah, baik staf administrasi yang menjadi tanggung jawab Sekretaris Jenderal maupun staf pendukung Anggota DPD RI 33


yang melekat pada anggota, maka pada masa kegiatan Anggota DPD RI di daerah reses akan dilaksanakan Rapat Kerja Daerah untuk orientasi, untuk pembinaan dan peningkatan kinerja kantor DPD RI di ibukota provinsi yang dipimpin oleh Anggota PURT DPD RI dan didampingi oleh penanggung jawab/Kantor DPD RI di daerah. Rapat kerja daerah akan dilaksanakan pada tanggal 17-21 Desember 2012 bertemapat di kantor DPD RI di ibukota provinsi masing-masing. Paripurna yang kami muliakan, selanjutnya berkaitan dengan rencana 2013, pemerintah telah menetapkan Pagu Definitif DPD RI Tahun 2013 sebesar Rp. 595.530.017.000 (lima ratus sembilan puluh lima milyar lima ratus tiga puluh juta tujuh belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : 1. Penguatan kelembagaan DPD dalam sistem demokrasi Rp.213.200.000.000 (dua ratus tiga belas milyar dua ratus juta rupiah) 2. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya DPD RI sebesar Rp.338.035.017.000 (tiga ratus tiga puluh delapan milyar tiga puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah) 3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur DPD RI Rp.44.300.000.000 (empat puluh empat milyar tiga ratus juta rupiah) Total Rp.595.530.017.000 (lima ratus sembilan puluh lima milyar lima ratus tiga puluh juta tujuh belas ribu rupiah). Jika dibandingkan dengan Pagu Anggaran DPD RI Tahun 2012 sebesar RP.589.847.402.000 (lima ratus delapan puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua ribu rupiah) maka Pagu DPD RI Tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.687.597.000 (lima milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) atau sebesar 0,95%. Dalam rangka optimalisasi dan peningkatan kinerja DPD RI Tahun 2013, kebijakan dalam penyusunan Anggaran DPD RI Tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Dalam rangka memperkaya inventarisasi materi dan lebih mengakomodir aspirasi masyarakat dan daerah dalam penyusunan Rencana Undang-Undang Usul DPD RI, penyusunan pandangan dan pendapat DPD RI atas Rencana Undang-Undang tertentu dan penyusunan materi pengawasan DPD RI atas Undang-Undang tertentu maka kunjungan kerja komite dalam rangka inventarisasi materi Rencana Undang-Undang Usul DPD RI, inventarisasi materi pengawasan atas Undang-Undang tertentu dan inventarisasi materi pandangan, pendapat, pertimbangan akan dilakukan dalam bentuk kegiatan penyusunan Daftar Inventarisasi Materi (DIM) Provinsi yaitu dengan agenda dimana Anggota DPD RI bekerja menyerap permasalahan-permasalahan terkait dengan Rencana Undang-Undang yang dibahas pada masing-masing provinsi. Sidang Paripurna yang kami hormati, dalam hal untuk kunjungan kerja inventasisasi materi pandangan pendapat DPD RI atas pembentukan daerah otonomi batu atau pemekaran daerah dapat dilaksanakan oleh Komite I secara bersama dalam satu tim. Dipertimbangkan juga kebutuhan sejenis seperti untuk akuntabilitas publik. 2. Berkenaan dengan penyesuaian mekanisme kerja tersebut di atas serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan kegiatan DPD RI Tahun 2012. Usul PURT DPD RI mengenai jadwal jadwal persidangan DPD RI yang telah disepakati dalam Sidang Panitia Musyawarah untuk Tahun 2013 diatur secara ketat dan rinci sebagai berikut : a. Alokasi jadwal persidangan DPD RI yang berkenaan dengan tugas sebagai Anggota DPD RI sebagai berikut : 1. Alokasi waktu persidangan/rapat alat kelengkapan DPD RI di Gedung Kantor DPD RI di ibukora negara untuk Rapat Dengar Pendapat dengan mitra kerja 34


komite seperti kementerian lembaga. Dan Rapat Dengar Pendapat dengan nonlembaga seperti akademisi, pakar, kelompok, organisasi masyarakat dan lainlain sebagainya. 2. Alokasi waktu kunjungan kerja komite dalam ranga penyusunan DIM Provinsi atas materi Rencana Undang-Undang Usul dari DPD RI tertentu. DIM pandangan/pendapat/pertimbangan atas Rencana Undang-Undang tertentu dan DIM Pengawasan DPD RI atas Undang-Undang tertentu. 3. Alokasi waktu untuk kegiatan finaslisasi materi alat kelengkapan DPD RI dan Kelompok DPD RI di MPR. b. Alokasi jadwal persidangan DPD RI yang berkenaan dengan tugas sebagai anggota MPR yaitu alokasi waktu kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR. Penjadwalan tersebut di atas disusun oleh Panitia Musyawarah dalam rangka peningkatan kinerja lembaga DPD RI yang sesuai dengan mandat konstitusional dan politik serta perannya sebagai lembaga negara dan lembaga perwakilan daerah. Sidang Paripurna yang kami mulikan, demikianlah laporan pelaksanaan tugas PURT DPD RI pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2012/2013 yang dapat kami sampaikan kepada Sidang Paripurna yang terhormat pada hari ini. Pada awal Masa Sidang ke-III nanti akan kami tegaskan dasar-dasar kebijakan ini untuk menjadi pedoman operasional kerja dalam kaitan administratif yang akan kita pedomani nanti dan mengikat karena didasari peraturan perundangan dan kebijakan lembaga DPD RI. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa akan selalu meridhoi segenap langkah-langkah perjaungan kita ini. Amin ya rabbal alamiin. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 14 Desember 2012. Pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Terima kasih. Sebentar lagi kita teman-teman terutama yang akan melaku dan merayakan Hari Natal, kami mengucapkan Selamat Hari Natal dan juga kita belum bertemu sebelum melewati 1 Januari. Dan pada kesempatan inilah kami mengucapan Selamat Tahun Baru. Semoga pada tahun berikut kita akan mendapat lebih banyak lagi ridho Allah yang dilimpahkan kepada kita semua sekalian. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Pak Ketua PURT. Selanjutnya kami persilakan kepada Pimpinan Badan Kehormatan untuk menyampaikan laporannya. Sebagai informasi Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, jam 4 nanti itu ada Rapat Khusus untuk pembahasan persiapan pidato Ketua DPD, Refleksi Ketua DPD Tahun 2012. Maka saya kira semakin padat waktunya, semakin singkat waktunya maka akan semakin baik tanpa menghilangkan substansinya. PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, SE., MM. (WAKIL KETUA BK) Terima kasih pimpinan. Yang terhormat Bapak Laode Ida, Bapak Pimpinan, Ibu Ratu Hemas, Ibu Wakil Ketua yang ayu dan kemarin lihat bukunya waktu muda, ya Allah, masya Allah cantiknya

35


bukan main waktu gadisnya. Pantesan Sultannya tergila-gila. Supaya jangan ngantuk diselipkan. Baik. Pimpinan alat kelengkapan, pimpinan Kelompok, anggota DPD yang saya cintai, serta Ibu Sesjen beserta seluruh staf penunjang yang kami muliakan. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Sesuai dengan keinginan daripada anggota dewan supaya tidak panjang lebar, tapi saya harus menyampaikan sedikit laporan singkat tapi tidak panjang lebar. Mohon diberikan waktu karena memang tidak enak dlihat. Kalau yang menyampaikannya yang muda mungkin lebih enak juga ya. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Senator yang saya cintai, kita tahu bahwa berbagai macam lembaga legislatif banyak peran dan fungsinya dan penting dalam ketatanegaraan. Tapi kita mendengar bahwa sekarang ini rakyat terus mengkritisi dan menuntut perbaikan kinerja, perilaku daripada anggota dewan. Dan kemudian kita lihat bahwa banyak masalah yang dilakukan, pelanggaran etika dan lain-lain. Untuk itu salah satu langkah yang dilakukan oleh anggota Badan Kehormatan adalah dengan melakukan kegiatan seminar nasional, ya Pak Jhon Pieris, suami teladan, bapak teladan yang saya hormati. Dan kemarin seminar nasional telah dilaksanakan pada tanggal 13 Desember yang dihadiri oleh sebagian besar pimpinan dan anggota Badan Kehormatan DPRD provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia dan Ketua Fraksi MPR, serta tokoh masyarakat, dengan narasumber Bapak Dr. Ir. Siswono Yudohusodo sebagai wakil ketua BK, Prof. Dr. Bagir Manan, SH., selaku Ketua Dewan Pers. Prof. H. Jimly Asshiddiqie Ketua Kehormatan Penyelenggara Pemilu, H. Sukamto, SH., Ketua BK DPRD Provinsi DIY, Bapak Chairul Anwar, ST, anggota BK DPRD Kabupaten Langkat anak buahnya Bapak Rahmat Shah, gengnya, dan Pak H Husein, SE Ketua BK DPRD Kabupaten Serang. Nah adapun beberapa hal penting, tolong sedikit bersabar Bapak-bapak karena wajahnya menggambarkan ketidaksabaran. Beberapa poin yang dapat disimpulkan dari kegiatan tersebut perilaku manusia modern sudah semakin rumit dan sulit untuk dikontrol dan dibimbing kearah yang diidealkan oleh sistem kehidupan bersama jika yang dihandalkan hanya perangkat sistem norma hukum sebagaimana yang dipahami selama ini. Disamping hukum dan sistem hukum disini memerlukan perbaikan dan reformasi dalam dirinya sendiri. Kita harus memperbantukan sistem norma lain untuk melengkapi sistem norma hukum itu dengan memperkenalkan sistem norma etika dalam kehidupan public. Ethics and public obsidius. Dua, pelanggaran kode etik adalah persoalan klasik yang selalu menjadi persoalan dalam kehidupan nasional. Sebab-sebab persoalan ethic dan hukum yang dihadapi sejumlah anggota Badan Perwakilan Rakyat tidak semata-mata karena tingkah laku menyimpang dari yang bersangkutan. Keseluruhan bangunan tatanan politik, tatanan birokrasi, tatanan hukum yang diciptakan dan sangat membuka peluang penyimpangan tingkah laku. Tugas BK ketiga, tugas BK diparlemen pada waktu ini jadi semkin penting mengingat sering terjadi krisis kepercayaan rakyat pada lembaga-lembaga negara dan oleh karena itu BK akan meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dimasa yang akan datang. Empat, peran fraksi atau partai di lingkungan Badan Perwakilan Rakyat sangat menentukan, ada kemungkinan fraksi atau partai menolak atau enggan mendukung pelaksanaan keputusan Dewan Majelis Kehormatan. Karena itu perlu pengukuhan yang mewajibkan semua institusi di lingkungan Badan Perwakilan Rakyat tidak boleh menolak putusan Dewan Kehormatan. Kelima, rekomendasi dewan atau majelis kehormatan memutuskan perbuatan anggota diteruskan sebagai persoalan hukum maka tidak boleh ada putusan pelanggaran kode etik karena akan berhadapan dengan azaz larangan atau double jeopardy. Keenam, peran aktif

36


masyarakat sangat penting dalam menunjang penindakan kode etik dan hukum dan lingkungan badan perwakilan rakyat melalui Badan Kehormatan. Nah sambutan peserta dalam pelaksanaan kegiatan seminar sangat positif dilihat dari antusiasme peserta pada saat sesi dialog dan lain-lain. Nah kemudian ada beberapa aspirasi yang berkembang dalam seminar tersebut, tidak lama lagi Pak Ketua ini bacaan saya. Pertama, DPRD menginginkan bahwa adanya penyeragaman antara lembaga legislatif pusat dan daerah dalam hal kedudukannya sebagai lembaga negara sehingga anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinis, Kabupaten, Kota adalah pejabat negara sehingga perlu dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3. Kedua, DPD RI dalam melakukan kunjungan kerja ke daerah hendaknya tidak hanya pada lembaga eksekutifnya saja tapi juga dapat menyempatkan diri untuk melakukan kunjungan selalu ke lembaga legislatif daerah. Pimpinan dan anggota DPD RI serta para hadirin yang terhormat. Kami menyampaikan bahwa Badan Kehormatan mulai nanti malam sampai dengan besok tanggal 15 Desember 2012 akan melaksanakan kegiatan expert meeting yang merupakan langkah tindaklanjut dari hasil seminar nasional tersebut. Expert meeting itu selain dihadiri oleh seluruh anggota Badan Kehormatan juga dihadiri oleh Bapak Drs. H. Isa Sudiro Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Ahlak Mulia, Bapak Drs. H. Slamet Effendi Yusuf, M.Si mantan Ketua BK DPR RI, Bapak Dr. Zein Benjeber saudaranya Pak Said kalau tidak salah ya Pak Said ya. Bapak Drs. Sukamto, SH Ketua BK DPRD Provinsi Yogyakarta dan Bapak H. Muksini, SE Ketua BK DPRD Kabupaten Serang. Kami berharap expert meeting ini dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif, aplikatif dan operasional bagaimana amanah peraturan perundang-undangan. Sebelum mengakhiri laporan pelaksanaan tugas pada sidang paripurna hari ini, ijinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPD, seluruh anggota DPD RI yang senantiasa memberikan dukungan dan doa khususnya kepada teman-teman BK DPD RI dan Sekretariat Jenderal sehingga tugas-tugas Badan Kehormatan DPD RI dapat terlaksana dengan baik dan bijak walaupun tentunya pekerjaan ini tidak terlepas dari berbagai kelemahan dan kekurangannya di dalam sehingga Badan Kehormatan DPD RI akan selalu terbuka untuk menerima masukan yang bersifat kontruktif demi memperbaiki lembaga ini ke depan. Demikian laporan singkat pelaksanaan tugas Badan Kehormatan dalam Sidang Paripurna ke-7 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Atas perhatian Bapak Pimpinan dari Dewan Perwakilan Daerah, Pimpinan alat kelengkapan DPD, anggota DPD serta Sekretariat Jenderal kami ucapkan terima kasih. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang merayakan natal, selamat natal dan selamat tahun baru bagi kita semua. Semoga tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun ini. Hari esok Insya Allah lebih baik, percayalah. Indahnya tangan permainsuri dipenuhi jambangan bunga kenanga, mari kita tingkatkan dan kuatkan DPD RI agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Demikianlah laporan kami. Kami tidak panjang lebar karena tidak enak dilihat sudah tua pak untuk berdiri disini, turun saja. Kalau Percha lain lagi. Mohon maaf ya Jeng Ayu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Selamat tahun baru lagi. Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanty Shanty Shanty Om. Damai sejahtera bagi kita semua. Semoga Tuhan memberkati. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

37


PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Iya, terima kasih Ibu Aida, pimpinan Badan Kehormatan. Selanjutnya Panitia Akuntabilitas Publik, kami undang ketua atau pimpinan Panitia Akuntabilitas Publik untuk menyampaikan laporannya kalau ada. PEMBICARA : H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (KETUA PAP) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Yang mulia dan yang terhormat dan yang berbahagia pimpinan DPD selaku pimpinan sidang, pimpinan beserta anggota alat kelengkapan, saudara-saudara anggota, para pejabat struktural dan fungsional, para undangan hadirin, mudah-mudahan kebahagiaan berada kepada kita semua. Laporan perkembangan pelaksanaan tugas Panitia Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia telah sampai ditangan Bapak-bapak secara formal, dipertanggungjawabkan secara administratif. Apakah sudah dibaca atau belum itu menjadi tanggungjawab Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Tanggungjawab kami menyampaikan. Menurut catatan sebanyak 32 halaman. Tentunya kami akan menyampaikan laporan ini secara singkat karena bukan membaca laporan tetapi menyampaikan laporan. Pertama, eksistensi PAP secara konstitusi kelembagaan dan aspirasi ternyata mendapat sambutan baik oleh semua lapisan masyarakat di Indonesai baik secara perorangan maupun pemerintah maupun secara institusi. Oleh karena itu output dari PAP baik yang menyangkut outcome atau benefit telah dirasakan oleh masyarkat dan oleh lembaga sendiri baik secara kualitatif maupun kuantitatif meningkat dari waktu ke waktu. Ketiga, hal ini dibuktikan bahwa program yang dirancang oleh PAP 100% dapat terealisir tetapi anggaran menjadi sesuatu yang mengindahkan ternyata anggaran 120% realisasinya 100% anggaran PAP, 20% anggaran kelembagaan. Itu membuktikan bahwa secara kualitatif dan kuantitatif kehadiran PAP memang dirindukan oleh masyarakat bangsa Indonesia. Keempat, input proses dan output yang dilakukan, inputnya dari satu, tindaklanjut temuan BPK RI yang terindikasi merugikan negara. Yang kedua, pengaduan masyarakat baik secara personal maupun secara kelompok maupun secara lembaga baik pemerintah, struktural, formal itu menjadi input dari PAP. Prosesnya karena inputnya 2, metode proses juga 2. Satu, jika menyangkut tindaklanjut maka dilakukan rapat kerja dan kunjungan kerja. Jika itu dari pengaduan masyarakat maka dilakukan analisis dari pengaduan tersebut, perlu melakukan kunsus (kunjungan khusus), perlu melakukan kunlap (kunjungan lapangan) karena kasus ada sesuatu yang tidak bisa dijadwalkan karena memerlukan penanganan secara tepat dan tepat. Oleh karena itu ada nama jadwal yang bervariatif, ada jadwal yang kongkrit, ada jadwal yang implementatif itulah menandakan bahwa PAP semakin lama semakin eksis. Bapak dan Ibu yang kami hormati. Dari tindaklanjut rekomendasi hasil temuan BPK yang telah kita lakukan, pertama ke Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Yang menonjol dari Jakarta, jadi yang menonjol saja ini. Yang menonjol adalah bahwa pemeberian opini wajar tanpa pengecualian DPP perlu disarankan kepada BPK melakukan review atas pemberian opini wajar tanpa pengecualian tersebut dengan berbagai informasi dan pertimbangan yang kita peroleh baik secara internal maupun secara eksternal, horizontal dan vertical yang kita dapatkan informasi baik dilapangan maupun dari berbagai informasi yang kita terima. Itu hal-hal yang menonjol. Sedangkan di Aceh, hal-hal yang menonjol disamping yang telah kami sebutkan secara 38


tertulis dihadapan bapak-bapak dan ibu-ibu adalah masalah dana otsus. Dana otsus ini perlu kiranya dilakukan pemeriksaan investigatif secara komprehensif atas belanja hibah dan dana otonomi khusus untuk memastikan ada tidaknya kerugian negara dari pekerjaan-pekerjaan yang terbengkalai atau tidak bermanfaat sebagaimana mestinya sesuai dengan roh, historis dan filosofi dilakukan dana otsus tersebut. Selanjutnya pengaduan masyarakat. Ternyata pengaduan masyarakat ini dari waktu ke waktu cukup memberikan gambaran yang sangat signifikan untuk meningkatkan kegiatan PAP. Oleh karena itu pada paripurna ini kepada pimpinan kiranya dapat memahami antara volume kegiatan dengan volume pembiayaan yang disesuaikan dengan intensitas yang kami maksudkan tadi. Pengaduan masyarakat, satu dari Provinsi Riau, Insya Allah telah mendapat kesepakatan antara PTP V dengan ninik mamak dan masyarakat, Insya Allah akhir Desember akan memberikan laporan kepada kita hasil kesepakatan tersebut dan 2013 dijanjikan hakhak tanah atas untuk ninik mamak dan masyarakat akan diberikan laporan kepada kita. Selanjutnya juga di Bengkulu, NTB, Kaltim, DKI Jakarta. Bapak dan Ibu, dapat kami laporkan secara singkat laporan pengaduan masyarakat yang pernah ditangani. Sengketa tanah antara PT. Asiatik Persada dengan masyarakat di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi telah ditindaklanjuti dengan mengadakan tinjauan langsung dan disepakati akan melakukan pengukuran ulang terhadap tanah-tanah yang disengketakan antara masyarakat dengan perusahaan. Pengaduan terkait sengketa tanah antara warga dengan PT. Anugerah Sekemu Kabupaten Aceh Tamiang akan ditindaklanjuti dengan mengadakan rapat kerja dan disepakati oleh gubernur dan instansi terkait untuk menindaklanjuti segala temuan dan saran dan usul dari PAP. Pengaduan terkait konflik pembongkaran SPP Pertanian untuk membangun Mesjid Agung di Al Amin Kabupaten Kepahiang Bengkulu juga telah mendapat kesepakatan untuk melakukan penyelesaian, Januari telah mendapatkan laporan kepada PAP tentang penyelesaian aspek-aspek administratif dan akan diadakan peninjauan secara langsung terhadap janji-janji kesepakatan tersebut. Pengaduan masyarakat terkait sengketa lahan antara warga desa Senama Nenek sebagaimana kami sampaikan tadi yang terjadi di Provinsi Riau. Namun saya selaku anggota PAP dari Provinsi Riau ditugaskan secara kelembagaan untuk memonitor dan mengawasi dan melaporkan kembali kepada PAP. Pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam investasi saham PT. Newmont Nusa Tenggara Barat akan mengirimkan surat resmi kepada PT. DMB perihal permintaan dokumen tersebut. Pengaduan terkait dugaan perbuatan yang merugikan keuangan negara perusahaan minyak khususnya PT. Virginia Indonesia. Terkait kasus ini PAP tolong menyerahkan kembali kepada Migas, namun akan tetap memantau dan diharapkan adanya transparansi terhadap kegiatan tersebut. Hal-hal yang akan menjadi perhatian khusus disamping sifatnya kejadian-kejadian yang khusus dan mendesak sebagaimana kami maksudkan tadi, maka metode-metode yang kami lakukan sebagaimana yang telah kami laporkan tadi. Jika hal-hal menyangkut khusus itu tidak terjadwal dan perlu penanganan secara cepat dan tepat agar masyarakat tahu bahwa PAP ini adalah alat kelengkapan DPD untuk meningkatkan wibawa DPD, bahwa masyarakat tahu bahwa DPD memang kerjanya cepat dan tepat itu dibuktikan oleh PAP. Hal-hal yang belum dan akan menjadi perhatian kita. Pengaduan Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Pengaduan terkait pemekaran daerah di Provinsi Papua yang terindikasi adanya pelanggaran HAM. Terhadap pengaduan ini akan dikoordinasikan dengan Komite I. Lokakarya terkait penyimpangan dalam penerbitan surat ijin usaha pertambangan, lokakarya terkait penyimbangan dalam sertifikasi aset. 39


Demikian pimpinan yang kami hormati, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jika masih ada yang tidak terungkap silakan dibaca secara kongkrit pada laporan kami. Kami PAP akan menerima kapan saja kritik dan saran, baik secara materi maupun secara esensial serta tugas-tugas yang telah kami lakukan jika memang dirasakan kurang, karena kurang kali kurang adalah positif, itu menurut ilmu matematika. Sekali lagi kami ucapkan selamat hari natal bagi yang melaksanakannya dan selamat tahun baru bagi kita semua. Dengan senang hati kami terima kritik baik secara tertulis langsung atau tidak langsung, itulah kebahagian kami jika terdapat kekurangannya. Sekali lagi laporan secara formal setebal 32 halaman akan kami serahkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan sistem kelembagaan kita. Demikian. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih pimpinan PAP. Selanjutnya pimpinan PHAL. PEMBICARA : Dra. Hj. ELLA M. GIRI KOMALA R. (KETUA PHAL) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastyastu. Pimpinan DPD RI, para anggota DPD RI yang kami banggakan. Ibu Sekjen, Bapak Wases dan seluruh jajaran kesekjenan. Hampir saja PHAL tidak diperkenankan untuk melaporkan kali ini sehubungan ada surat cinta dari Bapak pimpinan sidang, tetapi saya ngotot untuk menyampaikan laporan sekarang karena untuk kalau ini disini laporan nanti sekalian dengan setelah pulang dari pertemuan APPF. Ini pelaksanaannya tahun sidang yang akan datang. Ini sekarang adalah tahun sidang diakhir tahun sidang ini jadi tidak bisa dilaporkan nanti. Terima kasih Pak Laode, saya ngotot mau menyampaikan laporan sekarang. Puji syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa bahwa kali ini kita masih berada disini dalam keadaan sehat wal afiat. Pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah. Ijinkan kami melaporkan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan oleh Panitia Hubungan Antar Lembaga pada masa sidang II tahun sidang ini. Berikut adalah laporan kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan tugas PHAL masa sidang II tahun sidang 20122013. a. Partisipasi DPD dalam forum parlemen internasional. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PHAL dalam membina dan mengembangkan kerjasama parlemen baik yang bersifat bilateral, regional dan internasional pada tanggal 20 26 Oktober 2012 delegasi DPD RI bersama delegasi DPR RI telah menghadiri sidang IPU ke-127 di Quebec City Canada. Keikutsertaan PHAL DPD RI dalam Sidang IPU ke-127 di Quebec City, meskipun hanya dalam posisi sebagai adviser dengan delegasi 4 orang, saya sendiri, kemudian Prof. Istibsyaroh kemudian Pak Ir. Adhariani dan Pak Jajuli, S.IP. Namun ternyata PHAL DPD RI diikutsertakan dalam seluruh kegiatan, seluruh agenda sidangsidang, baikpun sidang pleno yang berjumlah kurang lebih negaranya 148 negara, luar biasa besarnya. Kemudian juga walaupun juga disidang-sidang komisi. Selanjutnya juga ini adalah berkat pimpinan delegasi yaitu Wakil Ketua DPR RI Bapak Priyo Budi Santoso dengan kenegarawanannya juga didukung oleh Duta Besar RI di Canada yaitu Ibu Dina yang begitu beliau sangat baik memperlakukan kita adalah tidak beda dengan DPR RI. Memberi

40


kesempatan kepada DPD RI untuk dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan di sidangsidang di IPU. Juga dalam kesempatan yang baik itu ditengah-tengah sidang IPU ditandatangani joint declaration between Indonesia Canada Parliamentary Friendship Group dan Canada Indonesia Parliamentary Friendship Group, masih ditempat yang sama pada tanggal 24 juga DPD RI diikutsertakan. Dan pada kesempatan itu penandatangan Indonesia Canada Parliamentary Friendship Group dilakukan bertepatan dengan peringatan hubungan diplomatik RI – Canada ke-60 tahun. Kemudian juga di sela-sela IPU Assembly ke-127 tersebut Ketua Delegasi RI Priyo Budi Santoso dan dilaksanakan penandatanganan dengan Coucher Canada Indonesia Parliamentary Friendship Group dengan saksi Senator Dennis Dawson dan Senator Susan. Barangkali bisa dilihat foto-fotonya. Ini adalah saksi nyata ya, tidak saksi bisu. Kemudian selain menyambut baik keaktifan kembali Canada Indonesia Parliamentary Friendship Group di Otawa tanggal 27 Maret 2012 joint declaration tersebut berisi komitmen untuk mempererat hubungan dan meningkatkan saling pengertian di bidang hubungan bilateral, regional dan internasional. Joint declaration juga menekankan pentingnya saling berkunjung dan koordinasi di forum parlemen internasional. Disamping itu juga dilaksanakan pertemuan bilateral dengan delegasi parlemen Thailand, Canada dan Serbia. Masih di waktu yang sama ditengah-tengah antara sidang-sidang pleno IPU ketika itu. Dalam pertemuan tersebut seluruhnya anggota DPD diikutsertakan, walaupun ini adalah DPR RI yang punya kegiatan tetapi DPD RI selalu diikutsertakan, dibagi-bagi dalam jumlah yang 4 orang itu ke event-event khusus seperti di pertemuan bilateral dengan 3 Canada tersebut. Ya juga ada fotonya disitu. Kemudian ketika kita pertemuan dengan bilateral dengan Canada, bahkan DPD RI juga dipersilakan untuk menyampaikan semacam statement, kemudian juga menyerahkan cinderamata, alhamdulillah kita tidak ada perbedaan saya kira. Demikan Ibu-Bapak yang saya hormati. Selain itu hasil utama, barangkali ingin saya sampaikan. Hasil utama dari Sidang IPU kali ini adalah sebagai berikut : 1. Quebec City Declaration on Citizenship, Identity, Linguistics and Cultural Diversity. Deklarasi ini berisi himbauan kepada para parlemen untuk melindungi keberagaman atau perbedaan dan HAM sebagai nilai-nilai universal serta untuk meratifikasi, mengadopsi dan melaksanakan peraturan hukum. 2. Mengadopsi Plan of Action on Gender Sensitive Parliamant yaitu adalah secara khusus yang mengikuti di sini adalah Prof. Istibsyaroh dalam pertemuan tersebut. 3. Secara konsensus mengadopsi Emergency Resolution Institutional and Security Situation in Mali. Ini sangat penting. IPU mengecam keras pembunuhan dan penyiksaan terhadap penduduk sipil khususnya wanita dan anak-anak. Demikian juga dengan penghancuran tempat-tempat peninggalan sejarah dunia yang terkait dengan keagamaan dan kebudayaan Mali oleh kelompok bersenjata yang menguasai lebih dari 2/3 wilayah Mali awal tahun ini. Itu antara lain. 4. Terkait dengan pelanggaran HAM terhadap Anggota Parlemen Komite HAM, IPU akan melaksanakan misi pencarian fakta ke Maldives dan Turki sebagai bagian dari upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM terhadap Anggota Parlemen di negaranegara tersebut. Komite HAM IPU akhir-akhir ini sedang menyelidiki kasus 19 Anggota Parlemen oposisi Maldives. Diduga sebagai korban kekerasan, penangkapan sepihak dan tuduhan kriminal dengan motif politik. Di Turki Komite IPU akan melihat kasus 9 orang Anggota Parlemen. Enam di antaranya dari Suku Kurdi yang ditahan baik karena dugaan menjadi Anggota Organisasi yang berkonspirasi

41


menjatuhkan pemerintah yang berkuasa maupun diduga terlibat dalam plot kudeta militer. Kemudian yang berikutnya kami sampaikan di antara laporan ini adalah b. Review ulang Pedoman Kunjungan Luar Negeri DPD RI. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa draft Pedoman Kunjungan Luar Negeri PHAL telah diselesaikan pada Konsinyering PHAL pada tanggal 27-29 September 2012 yang lalu dan telah diajukan dalam Sidang Paripurna yang terhormat ini. Namun berdasarkan kesepakatan Sidang Paripurna yang lalu maka draft Pedoman Kunjungan Luar Negeri telah kami sampaikan ke Panitia Perancang Undang-Undang untuk dilakukan harmonisasi. Dalam harmonisasi tersebut masih diberi kesempatan untuk masukan-masukan mengenai penyempurnaan terhadap pasal-pasal dan muatan yang terkandung di dalamnya sehingga diharapkan agar peraturan ini segera dapat diputuskan menjadi Peraturan DPD dan dijadikan aturan atau pedoman pengiriman delegasi dalam kunjungan ke luar negeri yang dipergunakan oleh seluruh Anggota DPD RI. Pimpinan serta Anggota DPD RI yang kami hormati, demikian laporan pelaksanaan tugas PHAL selama Masa Sidang II Tahun Sidang 2012/2013. Namun demikian perlu kita pikirkan bersama bahwa perjuangan memperkuat eksistensi DPD di forum internasional belum selesai. Oleh karena itu perlu kesamaan langkah bersama kekompakkan untuk saling mendukung perjuangan ini. Kami mohon kepada semuanya mari kita sama-sama perjuangkan DPD RI untuk forum-forum internasional, maksudnya eksistensi DPD RI. Demikian Ibu Bapak yang kami hormati. Terima kasih kepada pimpinan Sidang. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam Sejahtera untuk kita semua. Om Shanty Shanty Shanty Om. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Bu Ella. Saya kira setelah PHAL menyampaikan laporannya lengkap sudah alat kelengkapan hari ini menyampaikan seluruh laporannya dalam Sidang Paripurna yang ke-8 kali ini. Sidang Dewan yang mulia, izinkan kami menyampaikan beberapa catatan akhir sebetulnya, yang tertulis ini sebetulnya pidato Pimpinan DPD tapi saya akan meringkasnya karena waktu sudah semakin kasip. PEMBICARA : FERDINANDA IBO YATIPAY (PAPUA) Pimpinan. B-129. Papua. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Biarkan saya selesaikan dulu baru kemudian Ibu atau bagaimana? PEMBICARA : FERDINANDA IBO YATIPAY (PAPUA) Saya mau serahkan aspirasi tadi Pak supaya ditindaklanjuti. 42


Aspirasi dari kami untuk Undang-Undang Keperawatan kami akan serahkan untuk ditindaklanjuti sebagai bidan karena sama dengan perawat. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Bu Ibo. Ini aspirasi dan secara resmi tadi juga saya sampaikan kepada Ketua Komite III dan juga Ketua PPUU untuk ditindaklanjuti. Alhamdulillah kita telah mendengarkan laporan dari masing-masing alat kelengkapan dan telah memutuskan beberapa hasil kerja kita bersama. Saya akan coba meringkas saja sambutan ini atau catatan ini. Yang pertama, sebetulnya kita perlu hari-hari ini itu Malaysia sedang “diserang” oleh Indonesia akibat penyataan seorang Mantan Menteri Luar Negeri yang menyebut Mantan Presiden kita BJ Habibie sebagai Dog of Imperialism. Mantan Menteri Penerangan Malaysia dan DPR sudah membuat surat komplain khusus kepada Pemerintahan Negara Malaysia untuk itu. Saya kira ini juga harus menjadi perhatian kita bersama bagaimana negara tentang kita selalu membuat ulah terhadap Indonesia. Jangankan buruh TKI kita di sana, Mantan Presiden kitapun itu terkesan sedikit diremehkan. Tapi itu sekali lagi hanya menjadi catatan informasi bagi kita semua. Kita juga baru saja menerima saya kira Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang disampaikan oleh Presiden tanggal 11 Desember yang lalu kepada kita. Dan kemarin melalui Rapat Panmus kita sudah membahasnya dan akan menugaskannya kepada Komite I untuk membahasnya lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah pembahasan tentang peningkatan kinerja merupakan hal yang penting. Oleh karena itu karena berkaitan erat dengan upaya peningkatan langkah peningkatan kinerja DPD dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya berdasarkan UndangUndang Dasar 1945 maka PURT akan meng-handle hal ini secara khusus dan dalam waktu dekat akan melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait untuk mencoba merumuskan bagaimana strategi kita bersama untuk meningkatkan kinerja DPD. Sebagai infomrasi juga, pada tanggal 19 nanti itu akan ada sidang lanjutan di MK tentang judicial review. Kita tahu bahwa pada saat itu kita dalam keadaan masih reses. Oleh karena itu saya kira ini nanti kami akan koordinasikan dengan Ibu Sesjen bagaimana memfasilitasi mungkin sebagian dari kita untuk hadir di tempat itu karena kita tahu bahwa kehadiran kita sebetulnya itu memiliki daya dorong yang memiliki kekuatan untuk secara moral menjadikan MK insya Allah semakin yakin, semakin kuat terdorong untuk mempertimbangkan secara objektif kebenaran konstitusional terhadap apa yang kita ajukan. Tanggal 27 Desember yang akan datang juga itu akan dilakukan Refleksi Akhir Tahun sekaligus launching lomba media sosial. Jadi sore ini saya kira waktunya sudah lewat sebetulnya, itu akan dibahas secara khusus dengan beberapa ahli tentang apa yang layak disampaikan oleh DPD pada waktu Refleksi Akhir Tahun pada tanggal 27 Desember yang akan datang. Juga pada saat yang sama sekali lagi ada pembukaan launching tentang lomba media sosial. Pekerjaan DPD juga sebetulnya terkait dengan upaya bagaimana menjadikan good governance itu teraplikasi secara baik di daerah-daerah. Saya kira itu menjadi tugas yang kita semua didorong juga untuk setiap Anggota DPD bisa mencoba mempromosikan itu ke berbagai daerah, apakah dalam reses maupun dalam kunjungan kerjanya termasuk dalam pandangan-pandangannya sehari-hari baik berinteraksi sesama para pejabat maupun yang masyarakat luas apalagi dengan seminar-seminar. Sejarah reformasi bergulir, tuntutan penegakan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan telah mengembalikan kewenangan lembaga legislatif sebagai pelaku utama 43


sistem pemerintahan Indonesia. Peran lembaga legislatif sebagai kreator utama perundangundangan memberi pengaruh besar dalam kebijakan yang dibentuk oleh lembaga eksekutif yang memberikan dampak langsung pada masyarakat. Hal ini menjadikan lembaga legislatif menjadi harapan baru publik dalam menyusun rancang bangun peraturan yang prorakyat. Namun dalam beberapa tahun terakhir, banyaknya kasus yang melibatkan anggota legislatif menjadi paradoks terhadap ekspektasi masyarakat tersebut. DPD RI memandang keterlibatan oknum-oknum anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah menunjukkan rendahnya pengawasan di lingkungan lembaga tersebut. Untuk itu diskusi yang melibatkan Badan Kehormatan baru saja terjadi kemarin itu saya kira masukan strategis yang paling mendasar untuk kemudian ditindaklanjuti juga oleh DPD dengan cara kita sendiri merumuskannya itu sebagai masukan untuk perbaikan kinerja kelembagaan atau perbaikan citra parlemen di masa-masa yang akan datang. Saya kira hal yang sangat kita rasakan juga sebetulnya dan ini mungkin menjadi masukan utama untuk refleksi akhir tahun kita adalah soal money politic dan politik transaksional serta berbagai penyalahgunaan wewenang menjadikan korupsi semakin sulit diberantas di dalam sistem pemerintahan. Ini yang menarik, ketika tanggal 10 yang lalu saya menghadiri, saya mewakili Pimpinan DPD menghadiri hari peringatan anti korupsi sedunia dan juga dirangkaikan dengan Hari HAM. Tiga pejabat, Ketua KPK, Menteri Hukum dan HAM dan Pak SBY berpidato khusus tentang ini. Pada waktu itulah Pak SBY menyampaikan satu pernyataan yang agak kontroversial sebetulnya ketika menyebut soal pejabat yang korupsi itu ada 2 jenisnya. Satu, diniati dulu, sudah diniatkan. Kemudian kedua itu ketidakpahaman. Ini yang banyak menimbulkan kontroversi. Tapi bagi kita sebetulnya apapun alasannya bahwa kalau sudah korupsi maka tetaplah yang korupsi itu harus dihukum. Sidang Dewan yang mulia, kembali maraknya unjuk rasa kaum buruh yang menuntut peningkatan kesejahteraan perlu menjadi perhatian kita bersama. Penghapusan sistem kerja outsourcing sebagaimana hasil Putusan MK sampai dengan peningkatan upah perlu dicarikan jalan keluar atau exit strategy pemerintah untuk tetap menjaga iklim investasi di Indonesia karena memang marak sekali akhir-akhir ini. Tapi kita juga harus saya kira memahami bahwa, merasakan bahwa apa yang dituntut oleh para buruh sebetulnya tidak lebih hanya sekedar untuk bisa hidup apa adanya, tidak lebih dari itu karena hanya untuk kesejahteraan mereka sedikit saja sebetulnya. Menurut data BPS pada tahun 2012 itu tingkat pengangguran Indonesia mencapai 7,61 juta orang sedangkan 112,80 juta tenaga kerja yang ada sebesar 70% terserap dalam sektor informal. Jadi artinya ini sebetulnya daya serap tenaga kerja kita banyak di sektor informal sebetulnya. Ini menunjukkan masih diperlukan pengembangan lapangan kerja padat karya untuk menyerap tenaga kerja serta terus meningkatkan kampanye penggunaan produk lokal agar industri makro dapat terus berkembang. Kita ketahui bersama dengan tingginya jumlah pengangguran tersebut akan berimplikasi terhadap beban negara di berbagai sektor lainnya. Saya kira beberapa catatan itu menjadi bagian dari yang selalu kita ingat untuk dijadikan agenda bersama. Sebagai catatan terakhir, saya kira kita tahu semua bahwa Undang-Undang tentang Migas itu sebagian sudah dianulir oleh MK berdasarkan putusannya berapa minggu yang lalu. Dan ini juga kita harus bersyukur dan kita harus berbangga bahwa ketika MK menghapuskan itu sebetulnya DPD-lah yang paling siap. Kenapa? Ada 2 produk penting DPD yang terkait dengan itu. Pertama, itu grand design tentang pengolahan pertambangan Indonesia. Itu sudah menjadi produk DPD melalui Komite II. Terima kasih kepada temanteman Komite II. Yang kemudian kedua, draft Rancangan Undang-Undang tentang Revisi Undang-undang Migas. Dan secara langsung grand design itu saya sudah sampaikan kepada Bapak Batugana, Ketua Komisi VII untuk dijadikan acuan dalam pembahasan revisi yang akan datang. Saya kira itu merupakan bagian dari agenda kita juga untuk tetap 44


memperjuangkan bahwa pengolahan energi di Indonesia itu secara berkeadilan karena itu amanat konstitusi kita. Saya kira itu saja, saya tidak perlu membacakan secara keseluruhan. Dan karena kita akan segera masuk ke reses dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru ini kita akan bertemu di minggu kedua Bulan Januari maka atas nama Pimpinan DPD kami mengucapkan Selamat Natal, Selamat merayakan Natal bagi teman-teman yang merayakannya dan Selamat masuki Tahun Baru 2013, semoga kita tetap berjaya, semakin berjaya di masa-masa yang akan datang. Saya kira demikianlah. PEMBICARA : Hj. EMMA YOHANNA (SUMBAR) Pak Ketua sebelum ditutup saya boleh bicara? PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Sebelum diingatkan itu, saya diingatkan dulu dari belakang ini yang harus saya, halaman 21 itu tentang jadwal ya. Sebelum menutup Sidang Paripurna perlu kami sampaikan bahwa pada Rapat Panmus kemarin telah disepakati jadwal persidangan DPD RI Masa Sidang III Tahun Sidang 2012/2013 yang akan dimulai pada pelaksanaan Sidang Paripurna ke-9 pada tanggal 15 Januari 2013 dengan agenda pembukaan Masa Sidang dan berakhir pada tanggal 5 April 2013. Jadi cukup lama pada masa sidnag yang akan datang. Saya kira itu informasi terakhir dan kalau Ibu menyampaikan silakan Bu. Dan sebelum ditutupkan akan ada doa untuk kita dengarkan bersama. Silakan. PEMBICARA : Hj. EMMA YOHANNA (SUMBAR) Terima kasih Pak Ketua, saya Emma Yohanna, B-10. Ibu Wakil Ketua dan para Senator yang saya hormati. Banyak sudah yang kita sampaikan tadi, baik itu kesepakatankesepakatan seperti kerjasama dengan APKASI, APEKSI kemudian juga RUU yang sudah difinalisasi khususnya seperti Undang-Undang Keperawatan yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, khususnya tentu masyarakat kesehatan. Dan semua itu kami berharap harus terekspos kepada seluruh masyarakat melalui media. Karena selama ini apa yang kita lakukan itu sangat minim muncul di media massa. Jadi apa yang kita lakukan di DPD dari pagi sampai malam kadang-kadang tidak ada istirahat tetapi tidak sampai message itu kepada masyarakat. Jadi sepertinya apa yang kita kerjakan itu sangat sia-sia. Jadi kesempatan bagi kita tentunya untuk mengubah citra DPD. Kalau kita diam-diam saja atau beritanya tidak tereskpos mungkin DPD juga akan dianggap sama dengan DPR. Kalau di daerah mungkin media itu tidak persoalan tetapi secara nasional kita berharap kepada Pimpinan, Kesekjenan supaya masalah media ini menjadi perhatian. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih. Masih ada lagi? PEMBICARA : H. HAMDANI, S.IP (KALTENG) Satu Pimpinan, Kalimantan Tengah. Terima kasih Pimpinan. Hamdani B-82. 45


Tadi apa yang disampaikan Pimpinan tentang pernyataan bahkan tulisan Mantan Menteri Penerangan Malaysia terhadap Mantan Presiden kita BJ Habibie. Kami minta supaya ada satu protes keras dari lembaga ini terutama dari Pimpinan untuk dapat berkirim surat kepada Pemerintah Malaysia atas ketidakberetika kepada Mantan Presiden kita sehingga tulisan-tulisan itu membuat suasa kurang baik bahkan dibuka di khalayak internasional. Oleh karena itu sebagai negara berdaulat sepantasnyalah kita menyampaikan ini kepada Pemeirntah Malaysia. Saya juga heran kenapa Kementrian Luar Negeri hanya melakukan protes-protes tidak ada tindakan diplomatik. Semestinya ada satu keputusan yang dibuat. Mungkin ada acuan-acuan tertentu sehingga ini tidak berlarut-larut dan menimbulkan hal-hal ketidaksalahpahaman ini, begitu. Demikian Pimpinan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih. Saya kira itu masukan yang baik, saya kira. Nanti kita bahas secara khusus juga. Untuk Ibu Emma Yohanna, kita punya Hari Rabu sebagai Hari Ekspresi Anggota DPD. Jadi hal-hal yang macam ini kita akan angkat pada kesempatan seperti itu, setidaknya pada kesempatan seperti itu. Jadi kemudian memang penting juga utuk diingat bahwa kita tidak hanya terus-menerus akan melahirkan administrasi politik, catatan administrasi politik tetapi juga kita perlu angkat itu ke publik sehingga dia diketahui paling tidak oleh publik. Oleh karena itu mari kita upayakan bersama dan salah satu upaya yang kita sudah sepakati bersama sebetulnya adalah pemanfaatan pada Hari Rabu sebagai Hari Ekspresi bagi seluruh Anggota DPD. Saya kira begitu ya Ibu Sesjen? Dan saya kira akan dimulai tahun 2013 yang akan datang. Terima kasih. Sebelum kita menutup Sidang ini maka kita mendengarkan, kita berdoa bersama dan doa ini insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz H. Lalu Muhyi Abidin dari Provinsi NTB. Dengan hormat kami persilakan Pak Ustadz. PEMBICARA : H. LL. ABDUL MUHYI ABIDIN, MA. (NTB) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk mengakhiri masa sidang kita dan paripurna hari ini mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan dan cara kita masing-masing dan ijinkan saya berdoa dengan cara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil 'alamin washolatu wasalamu 'ala asrofil anbiyaa i wal mursalin, sayidina muhammadin wa ala alihi washohbihi ajmain. Segala puji bagi-Mu ya Allah, Engkau telah curahkan anugerah yang besar kepada kami. Karenanya ya Allah, jadikan kami bagian dari hamba-Mu yang bersyukur. Ya Allah Tuhan Yang Maha Pemurah. Di penghujung tahun 2012 dan akhir masa sidang ini kami berharap kepada-Mu, berkahilah perjalanan ikhtiar kami selama ini, tutupilah celah-celah kekurangan karya kami agar tak menjadi aib bagi lembaga yang tercinta ini. Ya Allah Yang Maha Pengampun. Ampunilah salah dan kekhilafan kami, kelalaian dan kecerobohan kami dan beri petunjuk agar tidak terulang kembali. Tunjukilah bahwa suatu yang benar itu adalah hak dan beri kekuatan untuk mengikutinya. Dan tunjukilah yang salah itu adalah batil dan beri kemampuan untuk menghindarinya. Ya Allah Yang Maha Agung. Tanamkan dalam hati anggota DPD RI dan para pemimpin negeri ini rasa cinta negeri, amanah, penuh tanggung jawab. Berilah kemampuan ilmu dan hikmah untuk menjalankan kewajiban dengan baik. Hindarkan dari ketamakan dan 46


kedzoliman, dari kemalasan dan keterpaksaan, tumbuhkanlah dalam hati mereka rasa keikhlasan. Ya Allah Yang Maha Melindungi. Lindungilah bangsa tercinta Indonesia ini dari bala yang menghancurkan, dari perpecahan yang menceraiberaikan, dari pertentangan yang mendatangkan dendam, selipkan kedamaian dalam hati anak bangsa ini agar terjalin rasa kebersamaan dan persaudaraan seiring sejalan dalam membangun negerinya dalam mewujudkan kesejahteraan. Ya Allah bagi-Mu lah segala puji, hanya kepada-Mu kami berkeluh kesah dan mengadu. Ampunilah kami dan hanya kepada-Mu kami berserah diri. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhiroti hasanah waqina 'adzabannar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PEMBICARA : FERRY F.X. TINGGOGOY (SULUT) Pimpinan, sebelum ditutup, B-95. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Silakan. PEMBICARA : FERRY F.X. TINGGOGOY (SULUT) Kita akan mengakhiri tahun 2012. Artinya sudah 3 tahun kita bersama-sama disini. Kita semua mengakui bahwa kita satu bangsa, 4 pilar, kebhinekaan ada pada kita, tapi selama 3 tahun saya tidak pernah ada mendengar ada pengakuan pimpinan bahwa negara kita mengakui 5 agama. Doa-doa yang disampaikan selalu hanya dari satu segi. Padahal ada Pak Wayan bisa menyampaikan doa dengan gaya Bali, ada Pak Marhany juga pendeta bisa menyampaikan dengan gaya kristenisasinya. Dan saya kira semua doa itu indah akan disampaikan secara keberagaman. Kalau kita sebagai anggota DPD yang mengakui keberagaman saja, pimpinannya tidak memahami itu, alangkah sedihnya kita berbangsa dan bernegara. Mari untuk memasuki 2013 kita pahami hal ini dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. PIMPINAN SIDANG : Dr. LAODE IDA (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Pak Ferry, masukan yang sangat baik saya kira buat kita semua. Dan terima kasih bagi saya secara pribadi itu diingatkan secara tulus. Insya Allah seperti itu. Dan sekali lagi kita jadikan ini sebagai masukan yang paling berharga. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirrobbil'alamin, Sidang Paripurna ke-8 Dewan Perwakilan Daerah segera akan berakhir dan pada seluruh teman yang terhormat anggota DPD, teman-teman senator, dan seluruh yang hadir dalam ruangan ini yang tetap bersabar sampai pada sore hari ini, kami dari meja pimpinan mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Sekali lagi kami mengucapkan selamat natal dan tahun baru 2013. Natal 25 Desember yang akan datang, 1 Januari tahun baru.

47


Bilahitaufiq walhidayah Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Om Shanty Shanty Shanty Om.

KETOK 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.47 WIB

48


DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-8 MASA SIDANG II TAHUN SIDANG

Recommend Documents