DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-12 MASA SIDANG V TAHUN SIDANG

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-12 MASA SIDANG V TAHUN SIDANG 2015-2016 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

I.

KETERANGAN

1. 2.

Hari Tanggal

: :

Senin 23 Mei 2016

3. 4.

Waktu Tempat

: :

14.25 WIB – selesai R. Rapat Nusantara V

5.

Pimpinan Sidang

:

1. H. Irman Gusman, SE., MBA (Ketua DPD RI) 2. GKR Hemas (Wakil Ketua DPD RI) 3. Prof. Dr. Farouk Muhammad (Wakil Ketua DPD RI)

6.

Sekretaris Sidang

:

1. Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto (Sekretaris Jenderal DPD RI) 2. Zul Evi Astar, S.H. (Wakil Sekretaris Jenderal DPD RI)

7.

Panitera

8.

Acara

:

1. Pembukaan Masa Sidang V Tahun Sidang 2015-2016; 2. Pidato Pembukaan pada Awal Masa Sidang V Tahun Sidang 2015-2016; 3. Pengesahan Komposisi Keanggotaan Pansus Tatib; 4. Laporan Kegiatan Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan.

9. 10.

Hadir Tidak hadir

: :

Orang Orang

1. Ir. Sefti Ramsiaty, MM. (Kepala Biro Persidangan I) 2. Adam Bachtiar, S.H., M.H. (Kepala Biro Persidangan II)

II. JALANNYA SIDANG:

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.25 WIB

PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Forum yang kami hormati, untuk menghemat waktu sebaiknya kita mulai saja sambil menunggu teman-teman kita yang masih dalam perjalanan, termasuk Ibu Wakil Ketua masih ada tamu, sementara Pak Ketua lagi berhalangan karena mendadak sakit setelah kembali dari Padang. Sebelum memulai Sidang Paripurna DPD, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para Anggota DPD serta seluruh hadirin dimohon untuk berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. PEMBICARA: PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia raya… Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Disanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan Tanah Airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Hiduplah negriku. Bangsaku Rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya.

SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2015-2016 SENIN, 23 MEI 2016

1

PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal, sampai saat ini hadir 33 orang, izin 3, tugas 1, sakit 2, yang telah menandatangani daftar. Dengan demikian, sidang masih belum memenuhi kourum. Saya mohon persetujuan untuk kita tunda selama sepuluh menit. KETOK 1X SIDANG DISKORS PUKUL 14.30 WIB SKORS DICABUT PUKUL 14.40 WIB Forum paripurna yang sama kami hormati, jadi mohon perhatian agar kita bisa memulai setelah melalui penundaan kurang lebih 10 menit lebih. Daftar hadir sudah ditandatangani 60 orang, tugas 1, izin 6, sakit 2, dan sudah melalui proses skorsing. Kita akan bisa kita setujui untuk kita buka kembali. Setuju? Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Sidang Paripurna ke-12 DPD ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETOK 1X Sidang Dewan yang mulia, sesuai dengan jadwal acara, sidang paripurna hari ini mempunyai empat agenda pokok: 1) pembukaan Masa Sidang V Tahun Sidang 2015-2016; 2) pidato pembukaan awal Masa Sidang V; 3) pengesahan komposisi keanggotaan Pansus Tatib; 4) laporan kegiatan Anggota DPD di daerah pemilihan. Mengawali sidang paripurna, kami mengajak kita semua untuk berdoa demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas seluruh Anggota DPD ke depan dan dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah. Untuk itu, kami mohon Saudara Abdul Azis khaifa, S.Si, M.Si., Senator dari Provinsi DKI Jakarta untuk memimpin doa. Silakan PEMBICARA: DR. ABDUL AZIS KHAFIA, S.Si., M.Si. (DKI JAKARTA) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa, doa akan saya pimpin dalam Agama Islam. Bagi yang lain, menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. [BAHASA ARAB] Allahumma Ya Allah Ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Allahuma Ya Allah Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pemimpin yang takut kepada-Mu dan sayang kepada rakyatnya. Allahumma Ya Allah Ya Tuhan kami, tunjukanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar dan berikanlah kami kekuatan untuk memperjuangkannya dan tunjukanlah kepada kami bahwa yang batil adalah batil dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya.


2

Allahumma Ya Allah Ya Tuhan kami, yang memiliki hati kami, [Bahasa Arab] Duhai Allah, tetapkanlah hati kami untuk menjadi orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Kau berikan kepada kami. Allahumma Ya Allah Ya Tuhan kami Yang Maha Melihat dan Maha Mendengar, lihat dan dengarlah suara dan jeritan hati kami semua untuk menjadi hamba-Mu yang lebih baik. [BAHASA ARAB] Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Sya’ban ini dan perjumpakanlah kami dengan bulan suci Ramadhan. Allahumma Ya Allah Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang bermanfaat untuk diri kami, untuk keluarga kami, untuk masyarakat kami, dan untuk bangsa dan negara kami. Allahumma Ya Allah Ya Tuhan kami, jadikanlah kami makhluk-Mu yang pandai menebar kasih sayang sesuai dengan firman-Mu. [BAHASA ARAB] Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih atas Senator Abdul Azis. Mengawali Sidang Paripurna ke-12, kami sampaikan beberapa informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas alat kelengkapan yang menjadi perhatian kita bersama di Masa Sidang V ini. Sehubungan dengan singkatnya hari kerja di masa lalu, seluruh anggota diharapkan mengagendakan kembali skala prioritas pada masa sidang ini. Perlu kami informasikan Pimpinan DPD telah menerima surat dari presiden terkait Rancangan UndangUndang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam rapat Panmus tadi kita sudah sepakati mengikat bahwa DPD telah menyampaikan RUU inisiatif terkait hal yang sama, maka pimpinan cukup memberikan jawaban kepada pemerintah bahwa kita sudah mengajukan RUU dan kita menunggu kabar dari pemerintah untuk keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU dimaksud, dalam hal ini Komite IV yang menjadi leading-nya. Perlu menjadi catatan kita bahwa dalam upaya meningkatkan peran DPD melaksanakan fungsi penganggarannya, Panmus juga tadi sepakat untuk meningkatkan peran daripada tim anggaran dari semua komite bersama Komite IV. Tadi disepakati supaya ada efektivitas dalam pelaksanaan tugas tim anggaran yang selama ini masih dirasakan kurang berperan, maka kesusunan keanggotaan tim anggaran itu bersama dari unsur Komite IV, selain seluruh Anggota Komite IV itu dibuatkan SK-nya oleh pimpinan. Sehingga, kita harapkan ke depan, peran kita peran dari tim anggaran beserta Komite IV ini akan menjadi semacam badan anggaran mini dari DPD RI. Pembahasan RUU Kewirausahaan Nasional disepakati tadi mengingat memperhatikan juga substansinya yang tidak jauh berbeda dengan RUU Ekonomi Kreatif, tadi disepakati di Panmus bahwa RUU itu tidak dilaksanakan oleh Komite IV, tetapi dialihkan akhirnya akan dilaksanakan oleh Komite III. Selain itu, juga tadi diputuskan mengenai komposisi keanggotaan pansus yang sudah ditetapkan pada tanggal 29 April yang lalu. Tadi komposisinya tadi disepakati masingmasing dari BK dan PPUU yang memang punya fungsi yang sangat berkaitan itu diwakili masing-masing tiga orang, sementara dari alat kelengkapan lain Komite I, II, III, IV, PURT, PAP, BKSP, dan BPKK itu masing-masing satu orang. Termasuk, tadi dari Panmus juga sudah menunjuk memenuhi ketentuan Pasal 161 Ayat (2) Tatib DPD, ada perwakilan satu SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2015-2016 SENIN, 23 MEI 2016

3

orang dari provinsi karena batasnya sudah 15 ditentukan oleh pansus dalam tatib yang berlaku sekarang. Kami minta agar setiap alat kelengkapan untuk segera menyampaikan usulan nama yang akan ditugaskan dalam beberapa hari ke depan. Kami mohon persetujuan paripurna untuk pengesahan komposisi keanggotaan pansus tatib dengan nama-nama personel yang akan disusulkan oleh masing-masing anggota alat kelengkapan dan akan ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan. Apakah dapat disetujui? KETOK 2X Dalam melanjutkan pelaksanaan tugas pada masa sidang ini, kami minta agar seluruh alat kelengkapan dapat senantiasa dan terus mengikuti perkembangan kondisi kekinian. Dalam ini, kami sampaikan juga DPD dapat memahami kebijakan pemerintah tentang penghematan pemotongan anggaran, tetapi kami sudah menyampaikan hendaknya dilakukan secara proporsional sehingga tidak berakibat pada penurunan kuantitas dan kualitas kinerja lembaga. Secara internal, kita sendiri kita harus menyikapi ini dengan tadi menyepakati mengambil langkah-langkah penghematan secara internal yang akan disusun kembali oleh PURT. Tetapi, di lain pihak pimpinan tadi diberikan amanat untuk melakukan koordinasi dan pendekatan dengan pemerintah karena di lain pihak, ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang justru memberikan peran kepada DPD peningkatan beberapa alokasi anggarannya. Tentu hal ini sudah disurati oleh Pimpinan DPD kepada presiden dan kita akan menunggu, kita akan koordinasikan bagaimana realisasi ke depan. Bagaimanapun kita tetap harus siapsiap melakukan penyiapan diri untuk efisiensi, dan efiensi penghematan ini tadi kami sepekati akan dimulai justru dari pimpinan untuk menghemat kegiatan-kegiatan yang tidak perlu, terutama kegiatan protokoler yang kita anggap terlalu berlebihan pada pimpinan. Kami sudah komit untuk melakukan itu. DPD RI juga mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan keputusan pemotongan dana alokasi khusus, terutama terhadap proyek-proyek pemerintah daerah yang sudah dalam tahap penandatanganan kontrak. Berikut ini adalah kita perlu memahami perkembangan situasi terjadinya eskalasi kasus kekerasan dan pelecehan seksual dalam kurun waktu terakhir. Beberapa waktu yang lalu, Ibu Wakil Ketua bersama Pimpinan Komite III telah melakukan rilis, pers release dalam rangka menyikapi perkembangan itu dan juga memperkuat peranan DPD untuk menyusun RUU yang terkait dengan kekerasan seksual. Pada kesempatan ini, DPD juga memberi apresiasi kepada pemerintah dalam pembebasan empat belas warga negara Indonesia yang disandera di Filipina. Pembebaskan sandera melalui jalur diplomasi merupakan langkah besar bagi negara sehingga mampu meminimalkan jatuhnya korban. Namun, pemerintah diingatkan juga untuk meningkatkan penanganan secara komprehensif dengan melakukan pencegahan. DPD melalui Komite I pada tahun ini akan berusaha menyelesaikan pembahasan RUU tentang Wilayah Negara sebagai langkah konkret dan komprehensif pembangunan daerah-daerah di wilayah perbatasan. Berbagai kasus pembangunan yang memiliki dampak terhadap kelestarian lingkungan hidup perlu mendapat perhatian kita semua. Kasus reklamasi, pembalakan liar, pembakaran hutan, dan berbagai permasalahan lingkungannya masih menjadi penyebab rendahnya indeks lingkungan hidup di Indonesia. DPD mendukung langkah pemerintah untuk memperbaiki dampak pencemaran. Komite II dalam hal ini akan melanjutkan pembahasan RUU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan RUU tentang Varietas Tanaman. Memasuki triwulan kedua, kinerja ekonomi nasional belum menunjukkan perubahan ke arah perbaikan. Kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar minyak belum memberikan dampak untuk menstimulus peningkatan laju perkembangan ekonomi. Kami minta hal ini menjadi perhatian pelaksanaan tugas masa sidang ini mengingat SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2015-2016 SENIN, 23 MEI 2016

4

menjelang memasuki bulan Ramadhan, setiap tahunnya akan mengalami gejolak perekonomian. DPD memandang pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk memberikan stimulus kepada sektor usaha, kepada seluruh sektor pembangunan. Sidang Dewan yang kami hormati, sebelum saya lanjutkan mari kita sama-sama menyampaikan ucapan. Di satu pihak ucapan selamat kepada saudara-saudara kita yang merayakan Hari Waisak. Semoga semakin membawa kedamaian. Kedua, kami sampaikan bahwa keluarga besar DPD RI kehilangan tokoh dua figur, yaitu pada bulan-bulan terakhir ini. Orang tua dari Senator Ahmad Subardi dari Banten dan juga ibunda tercinta dari Prof. Dailami. Kita tentu menyampaikan belasungkawa dan sama-sama mendoakan semoga almarhum-almarhumah mendapat tempat di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan kiranya diberi kekuatan dan kelancaran segala upayanya. Sidang Dewan yang mulia, memenuhi ketentuan Pasal 13 Huruf h Pasal 305 Tata Tertib DPD, kegiatan DPD di daerah yang dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban anggota DPD untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah, dan selanjutnya dilaporkan dalam sidang paripurna setiap awal masa siding. Untuk itu, secara berurutan kami akan mempersilakan kepada wakil masing-masing provinsi untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Perlu kami ingatkan sesuai dengani kesepakatan bahwa waktu penyampaian laporan masing-masing provinsi maksimal lima menit. Berkenaan dengan itu, kiranya laporan akan disampaikan nanti dapat lebih dipadatkan dan cukup garis besarnya saja. Selanjutnya, laporan yang lebih lengkap diserahkan kepada pimpinan. Laporan tersebut akan menjadi bahan penting yang akan diartikulasikan oleh Alat Kelengkapan DPD, khususnya Komite I, II, III, dan IV. Pada kesempatan pertama, dipersilakan wakil dari Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menyampaikan laporan hasil kegiatan di daerah pemilihannya. Silakan. Kemudian, kami mohon siap-siap berikut Bali. PEMBICARA: Drs. H. LALU SUHAIMI ISMY (NTB) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Yang saya terhormati Pimpinan DPD RI, yang saya hormati rekan-rekan Senator dari seluruh penjuru tanah air 34 provinsi yang semuanya sudah hadir, Sesjen DPD RI dan seluruh jajaran, yang saya hormati rekan-rekan wartawan dan semua yang hadir di ruangan ini yang saya hormati dan muliakan. Alhamdulillah wasyukurilah pada sore hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa setelah kita melaksanakan reses untuk menyerap aspirasi di daerah kita masing-masing. Dan, sebelum kami membacakan beberapa serapan yang kita peroleh di Provinsi Nusa Tenggara Barat, perkenankan juga kami untuk menyampaikan Selamat Hari Raya Waisak kepada semua saudara-saudara kita para senator yang merayakannya. Dan, juga ikut berbelasungkawa atas musibah yang dialami oleh saudara kita, baik yang dari Banten maupun DKI. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan almarhum dan almarhumah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT. Pimpinan yang saya hormati, rekan-rekan senator yang saya hormati pula. Singkat saya langsung sampaikan beberapa hasil serapan aspirasi dari daerah Nusa Tenggara Barat yang meliputi:


5

Komite I Ruang lingkup tugas Komite I, yang pertama adalah konflik agraria, pemerintah pusat dapat membantu keberadaan transmigrasi di Kecamatan Manggelewa Dompu terkait sengketa tanah dengan garapan dengan Kementerian Kehutanan sehingga masyarakat dilarang untuk menggarap tanah yang selama ini mereka garap, padahal masyarakat memiliki SHM dan dari BPN. Selanjutnya, kondisi lahan yang masih menjadi konflik tersebut telah banyak di ... (kurang jelas, red.) oleh orang lain. Komite II Ruang lingkup tugas Komite II, mohon maaf ada banyak sekali, tetapi saya menyampaikan beberapa item saja. Selengkapnya nanti akan kita serahkan pada pimpinan. 1. Untuk Komite II, listrik masih merupakan permasalahan yang sangat mendesak untuk di wilayah Nusa Tenggara Barat, terutama di pelosok-pelosok di kecamatankecamatan yang belum terjangkau dengan aliran listrik. 2. Kemudian, untuk ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa masyarakat NTB masih sangat banyak yang mendiami atau menempati rumah yang tidak layak huni. Untuk itu, Komite II mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan terhadap bedah rumah yang merupakan program Menteri PuPera untuk di Nusa Tenggara Barat dan hal ini sesungguhnya sudah kita sampaikan kepada menteri untuk ditindaklanjuti. 3. Kemudian, infrastruktur jalan dan juga irigasi masih merupakan permasalahan yang sangat krusial di Nusa Tenggara Barat. Komite III 1. Untuk ruang lingkup tugas Komite III, diminta kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan keberadaan sekolah-sekolah swasta dengan memberikan bantuanbantuan yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan di masing-masing daerah seNusa Tenggara Barat. 2. Kemudian, kami juga mendukung penuh agar Undang-Undang Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan dimasukkan hukuman kebiri atau bahkan lebih keras dari itu karena mengingat sekarang fenomena ini terus merebak di mana-mana dan belum kita melihat ada tindakan yang betul-betul sesuai dengan harapan kita terhadap masa depan anak generasi kita. Mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan Perpu terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, termasuk LGBT sebelum dibuat undang-undang yang permanen. Kemudian, NTB juga mengusulkan perlunya dibangun panti rehabilitasi khusus untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 3. Yang berikutnya terakhir, bahwa Nusa Tenggara Barat sebagian wilayahnya masih merupakan tadah hujan, kembali ke masalah pertanian. Untuk itu, kami mendorong pemerintah untuk menambah bendungan, kemudian lumbung-lumbung, dan juga untuk mengadakan pengurukan terhadap bendungan yang sudah ada karena terjadi pendangkalan yang cukup memprihatinkan untuk segera disikapi oleh pemerintah. Saya kira itu secara singkat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mudahmudahan apa yang disampaikan oleh kita semua, nanti termasuk yang diawali oleh NTB ini betul-betul akan dapat ditindaklanjuti oleh kita DPD ini untuk jangan sampai, ini mohon maaf, jangan sampai kemudian laporan yang begitu banyak, kemudian nanti menumpuk, kemudian kita tidak tahu juntrungannya. Kita tidak melihat ada implementasi yang betulbetul riil sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat yang kita sudah serap aspirasinya. Terima kasih atas perhatian. SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2015-2016 SENIN, 23 MEI 2016

6

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Tepuk tangan kepada NTB. Selanjutnya, kami persilakan Bali. Mohon persiapan Banten. PEMBICARA: I KADEK ARIMBAWA (BALI) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om swastiastu. Laporan kegiatan kunjungan kerja Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di daerah pemilihan tanggal 30 April 2016 sampai dengan 22 Mei 2016 disampaikan pada Sidang Paripurna ke-12 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang terhormat saudara Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang terhormat sudara-saudara Anggota DPD yang saya cintai, para hadirin yang berbahagia. Atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul kembali dalam sidang yang terhormat ini untuk bersama-sama mendengarkan laporan kegiatan Aggota DPD RI di daerah pemilihan masing-masing dalam masa kegiatan kunjungan kerja Anggota DPD RI pada tanggal 30 April sampai dengan 22 Mei 2016. Komite I Aspirasi masyarakat terkait dengan Komite I, dari hasil pertemuan dan kunjungan di masyarakat terdapat aspirasi yang perlu untuk ditindaklanjuti dan dirumuskan solusi yang terbaik. 1. Meminta kepada pemerintah pusat untuk meninjau kembali pemberlakuan peraturan pemerintah PP Nomor 103 Tahun 2015 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia. 2. Pemerintah pusat agar segera merealisasikan pembangunan bandara di Singaraja. 3. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia perlu segera mendorong pemerintah pusat mengeluarkan peraturan pemerintah tentang transportasi online berbasis aplikasi dan meninjau ulang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 yang mengatur yang mengatur transportasi berbasis aplikasi. Komite II Terkait dengan Komite II, kegiatan penyerapan aspirasi ini dilaksanakan di daerah pemilihan dengan mengambil beberapa materi. Yang pertama, permasalahan daerah terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan. Yang kedua, permasalahan daerah terkait dengan ketenagalistrikan yang meliputi tingkat elektrifikasi listrik di Provinsi Bali, kendala pembangunan pembangkit listrik, serta keterlibatan pemerintah daerah dalam pembangunan ketenagalistrikan. 1. Permasalahan daerah terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Bali, Pulau Bali dengan luas 5.636 kilometer persegi luas wilayah Indonesia merupakan daerah tujuan pariwisata dan sering dijadikan tuan rumah pelaksanaan kegiatankegiatan bertaraf internasional tentunya harus didukung dengan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung yang memadai. Infrastruktur yang dimaksud meliputi jalan, jaringan irigasi, sanitasi, air bersih, pengelolaan sampah, transportasi, telekomunikasi, listrik, dan lain-lain. Terkait dengan pembangunan listrik dan jalan, beberapa data dan permasalahan yang diinventarisasi meliputi: SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2015-2016 SENIN, 23 MEI 2016

7

a. Sebagian besar jalan provinsi sudah habis umur rencananya. Habis umur rencana jalan-jalan ini menyebabkan kondisi struktur sebagian jalan tersebut sangat labil dan rentan terhadap penurunan kondisi akibat kelebihan beban maupun gangguan seperti erosi dan lain lain. b. Kurangnya alokasi kegiatan pada ruas-ruas jalan provinsi, baik melalui program pemeliharaan berkala maupun program peningkatan jalan. Yang ketiga, sebagian besar ruas jalan provinsi berada pada jalur rawan bencana. 2. Permasalahan daerah terkait dengan ketenagalistrikan di Provinsi Bali. a. Tingkat elektrifikasi listrik di Provinsi Bali. Dalam meningkatkan rasio di Provinsi Bali, PLN distribusi Bali telah melakukan banyak upaya untuk mencapai target yang ditetapkan, mengoptimalkan pembangkit listrik, serta mengupayakan penggunaan energi baru terbarukan menjadi solusi untuk pencapaian target tersebut. b. Kendala pembangunan pembangkit listrik. Permasalahan energi listrik di Bali mencakup pada beberapa aspek di antaranya ketergantungan Bali pada pembangkit listrik dari luar serta rata-rata pertumbuhan konsumsi listrik di Indonesia, khususnya di Bali yang bertahan pada angka 2,12,3%. Berkaca pada kondisi tersebut, maka diperkirakan kebutuhan listrik di Bali bisa bertambah hingga diperkirakan mencapai tiga kali lipat pada tahun 2030. Data dan informasi yang diterima dari PT PLN distribusi Bali menunjukkan bahwa cadangan listrik untuk wilayah Pulau Bali sangat rawan. Karena itu, untuk ke depannya perlu dipikirkan konsep pembangunan pembangkit listrik ramah lingkungan. c. Keterlibatan pemerintah daerah dalam pembangunan ketenagalistrikan Pemerintah daerah adalah garda terdepan pembangunan di tingkat lokal yang memiliki peran utama, di antaranya pemda harus mampu membangun iklim investasi yang baik dalam bidang ketenagalistrikan.

1.

2. 3. 4. 5.

Komite III Terkait dengan Komite III, aspirasi yang terkait dengan bidang pendidikan. Agar supaya jangan sampai ada praktik kecurangan menjelang ujian nasional yang dilakukan oleh siswa, oknum guru, dan pejabat di daerah yang mengajar target agar nama sekolahnya tidak jeblok di mata masyarakat dan juga masih banyaknya aneka proyek yang dibuat-buat seakan menjadi kebutuhan siswa. Menolak adanya perpeloncoan dan mempersulit orang tua siswa dalam prosedur penerimaan siswa baru. Agar biaya sertifikasi ini tidak dibebankan pada guru. Perlunya perbaikan perekrutan, pelatihan kesejahteraan, dan kondisi kerja para guru agar dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Agar guru honorer dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

Komite IV Terkait dengan Komite IV: 1. Perlu adanya pelatihan berupa peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mendukung proses perencanaan, penyerapan, dan pemanfaatan dana desa. 2. Perlu kajian strategis dalam mendorong tumbuhnya sektor usaha produktif dengan melibatkan peran koperasi dan BUMDes. 3. Sektor budaya dan adat di Bali merupakan jiwa dari urat nadi perekonomian dan gerak pembangunan. Perlu adanya kajian dan penyelarasan kebijakan pusat daerah dalam pemanfaatan dana pusat untuk mendukung pelestarian budaya dan adat. SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2015-2016 SENIN, 23 MEI 2016

8

4. Perlu adanya kajian dan dukungan pemerintah dalam perlindungan kawasan hulu sebagai kawasan pelestarian sumber daya air. 5. Perlu kajian sistem dan skema kredit usaha produktif melalui peran koperasi dan BUMDes. 6. Dalam rangka pelayanan publik, perlu ada pelatihan sumber daya manusia di tingkat desa dalam mendukung manajemen berbasis teknologi online. Demikianlah laporan kegiatan kunjungan kerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pemilihan Provinsi Bali yang dapat kami sampaikan dalam sidang paripurna ini. Atas perhatian Saudara Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia serta seluruh Anggota DPD RI, kami ucapkan terima kasih. Semoga laporan ini dapat dijadikan acuan bagi komite-komite di DPD RI dalam menjalankan tugasnya. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om shanti shanti shanti om. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih dan tepuk tangan untuk Bali. Kami persiapkan Banten dan mohon persiapan Kalimantan Timur. PEMBICARA: K.H. AHMAD SADELI KARIM, LC (BANTEN) Bismillahirrahmanirrahim. Laporan kegiatan Anggota DPD RI Provinsi Banten di daerah pemilihan, 30 April sampai 22 Mei 2016. Yang saya hormati Pimpinan DPD RI, yang saya hormati rekan-rekan Senator seluruh Indonesia yang saya cintai, Saudara Sekretaris Jenderal beserta jajaran, hadirin yang Allah Muliakan. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurilah bahwa pada hari ini kita dapat bertemu dalam rapat paripurna awal tahun sidang setelah reses selama hampir 20 hari. Saya mewakili temanteman dari Provinsi Banten menyampaikan laporan kegiatan. Tidak seluruhnya, mungkin hanya pokok-pokok yang sangat penting bagi kemajuan provinsi kami. Komite I Bidang tugas Komite I, terkait dengan Komite I adalah: 1. Masalah pertama, pemerintah harus segera menerbitkan berbagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah guna menghindari terjadinya konflik kepentingan, terutama terkait persoalan pelaksanaan kewenangan pusat dan daerah dan antardaerah, khususnya yang terkait dengan aspek perizinan. Peraturan pelaksanaan dimaksud akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan regulasi ini. 2. Masalah pertanahan perlu segera dikelurkannya kebijakan landform yang mengatur secara tegas pengangguran hak dan penguasaan dan pengolahan tanah negara yang terlantar oleh perusahaan atau pribadi sehingga dalam waktu lima tahun agar segera dimanfaatkan untuk masyarakat umum.


9

Komite II Bidang tugas Komite II: 1. Kami masyarakat Banten mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo yang telah memberikan persetujuan izin pembangunan infrastruktur di Banten. Beberapa proyek ya, ada sebelas kalau tidak salah. Apresiasi kami kepada pemerintah dan kami terima kasih, apalagi sebentar lagi sudah ada pelaksanaan daripada pembangunan jalan tol dari Serang ke Panimbang yang akan membuka isolasi daerah-daerah tertinggal di daerah Banten Selatan. Mudah-mudahan ini cepat dibangun secara lancar dan dapat dikembangkan secepatnya. 2. Masalah listrik, saya rasa ini daerah juga banyak daerah tadi masalah listrik ya. Ada 218 ribu rumah di Banten yang belum teraliri listrik, 218 ribu. Masyarakat tidak mampu untuk membayar tagihan listrik karena sekarang aturannya kebijakan 500 volt, padahal dengan dihapuskannya 450 keberatan untuk membayar tagihan listrik. Maka, kami harap kebijakan ini bisa ditinjau kembali. Komite III Bidang Komite III: 1. Masalah Coorporate Social Responsibility (CSR) agar DPD segera menuntaskan RUU itu karena banyak perusahaan di Banten yang jelas-jelas Banten merupakan terbesar mungkin di Indonesia untuk industri-industri berat ataupun kecil ataupun ringan itu yang selama ini kurang perduli terhadap masyarakat sekitarnya. Maka, secepatnya kita DPD harapkan untuk menuntaskan RUU ini sehingga para perusahaan itu bisa melaksanakan kewajibannya terhadap kepedulian di antara masyarakat sekitar. 2. Juga, masalah ujian negara ini kami kontrol kemarin alhamdulillah pelaksanaan cukup bagus. Mudah-mudahan ini tergantung sekarang kepada pemerintah umtuk meningkatkan mutu pendidikannya. UN sudah bagus, tidak ada kebocoran, dan sebagainya, dan sudah bagus pelaksanaannya, hanya masalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan anak supaya mereka lebih bisa menjawab daripada UN tersebut. 3. Kemudian, kekerasan terhadap perempuan dan anak ini juga kami dari Banten mengharapkan bahwa bukan hanya penindakan yang kuat juga, tetapi juga adalah preventif penjagaannya, terutama pada bidang pendidikan agama di sekolah-sekolah Indonesia karena anak SD sekarang pendidikan hanya dua jam dalam seminggu. Kita harapkan lebih banyak, terutama kepada pendidikan budi pekerti. Ini penting, ini bangsa akan rusak kalau budi pekerti tidak ada. Jadi, kita harapkan pendidikan ditinjau kembali supaya ditambah lagi mata pelajaran pendidikan, terutama ahlak pada seluruh agama. Saya rasa punya pendidikan ahlak seluruh agama, maka kita harapkan anak-anak terdidik semenjak awal terhadap ahlak daripada generasi muda ini. Juga, masalah pornografi dan juga masalah miras ini harus betul-betul pemerintah melindungi masyarakat daripada kerusakan seperti itu ya. Komite IV Kemudian untuk Komite IV: 1. Ini masalah dipotongnya tadi sudah pimpinan sudah saya rasa di Panmus. Terima kasih ini. Kebijakan memotong anggaran 10% daripada dana alokasi khusus ini perlu ditinjau kembali karena kemudian banyak ... (kurang jelas, red.) yang kemudian merasa kecewa dengan itu ya. Padahal, itu kan saya rasa ini untuk kepentingan daerah. Kita sekarang sudah otonomi daerah, sudah ... (kurang jelas, red.) pusat,


10

artinya harus memotong seperti itu. Saya rasa ini daerah menjadi kecewa terhadap keputusan pemerintah ini. 2. Masalah APBD Kabupaten Pandeglang yang tahun ini sebesar 2,2 triliun, hal ini sangatlah minim. ... (kurang jelas, red.) tolong Pandeglang ini merupakan daerah yang tertinggal dan Presiden Jokowi sudah mengakui itu. Lebak, Pandeglang, merupakan daerah tertinggal di Banten. Tolong proyek-proyek pusat bisa diarahkan ke tempat ini. Itulah mungkin laporan kami. Terima aksih atas atas perhatian, mohon maaf atas kekurangannya. Akhirulkalam, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami: Andiara Aprilia Hikmat, H. Ahmad Subadri, K.H. Ahmad Sadeli Karim, dan Habib Ali Alwi. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pimpinan dan seluruh anggota telah mendoakan ayahanda Pak Subadri yang telah wafat. Mudah-mudahan doa semua dikabulkan Allah SWT, tidak ada yang bisa ... (kurang jelas, red.) Allah SWT. Juga, kami ikut berbelasungkawa terhadap Ibu Tuty Alawiah, ibu daripada Prof. Dailami, mudahmudahan Allah memberikan tempat di sisi Allah SWT. Terima kasih. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih dan tepuk tangan untuk Banten yang juga kurang dari lima menit. Mestinya Kalimantan Selatan sudah menyerahkan. Kami persilakan Kalimantan Timur dan siap-siap Sulawesi, Gorontalo ya. Sudah menyerahkan Kalsel. PEMBICARA: H. AHMAD HENDRY (KALTIM) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah, yang terhormat para Anggota Dewan Perwakilan Daerah, hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat menghadiri Sidang Paripurna ke-12 Dewan Perwakilan Daerah pada hari ini. Atas nama anggota dewan, atas nama utusan Provinsi Kalimantan Timur, kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya, sesuai dengan jadwal sidang hari ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah di daerah pemilihan pada masa sidang ini, yaitu sebagai berikut. Saya mengambil kesimpulan agar sidang kita ini agak lebih cepat sedikit karena laporannya selalu panjang. Hadirin yang berbahagia, hasil inventarisasi materi terkait ruang lingkup bidang tugas: Komite IV 1. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, masyarakat telah membentuk koperasi dengan nama Koperasi Samboja Bumi Sejahtera. Dalam kaitan tersebut, mengharapkan campur tangan pemerintah untuk membantu pengajuan KUD agar dapat disetujui untuk menjadi partner Pertamina dalam usaha mengaktifkan dan mengoperasikan sumur minyak tua yang ada dalam kawasan Kecamatan Samboja. Dari hasil inventarisasi KUD, ada sebanyak 320 sumur tua. Sebanyak 20 sumur dalam keadaan aktif dan dioperasikan oleh Pertamina dengan kapasitas produksi sebesar 350 barel per hari dan sebanyak 300 sumur tidak beroperasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2015-2016 SENIN, 23 MEI 2016

11

Nomor 1 Tahun 2008 dimungkinkan untuk ikut mengelola sumur-sumur tua yang sudah dioperasi di bawah tahun ‘70-an dan kesempatan itu diberikan kepada KUD atau BUMD mengacu kepada peraturan Menteri Pertambangan dan Energi tersebut, KUD Samboja bumi sejahtera mengajukan proposal untuk bisa mengelola sumur tua dalam kawasan Kecamatan Samboja sebanyak 150 sumur. Oleh Dinas Pertambangan dan Energi, direkomendasikan sebanyak 146 sumur saja, sedangkan yang 4 sumur dianggap terlalu dekat dengan pemukiman masyarakat. 2. KUD juga mengantungi rekomendasi dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang memberikan dukungan terhadap pengajuan KUD sebagai rekanan Pertamina dalam mengoperasikan sumur tua eks peninggalan Belanda. 3. Selain UKM, hasil temuan di wilayah Kalimantan Timur juga memperlihatkan antusias masyarakat dalam mengelola SDA yang ada di wilayah. Di wilayah-wilayah yang kaya minyak, masyarakat cukup antusias dalam membangun koperasi demi mengelola SDA. Masyarakat kemudahan regulasi juga uluran tangan dari BUMN terkait Pertamina dan PGN. 4. Selain dana desa, masyarakat juga membentuk menuntut kemudahan kredit dan bantuan UKM. Pimpinan dan Anggota DPD yang berbahagia, untuk itu saya percepat karena laporan yang banyak itu saya lampirankan di sebelahnya. Demikian laporan saya aspirasi masyarakat di daerah Kalimantan Timur yang dapat kami sampaikan. Atas nama Anggota utusan Provinsi Kalimantan Timur, kami mengucapkan terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Walaikumsalam. Tepuk tangan yang keras. Terima kasih Kalimantan Timur. Kami persilakan Gorontalo dan mohon siap Kalimantan Tengah. PEMBICARA: DEWI SARTIKA HEMETO, S.E. (GORONTALO) Laporan pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah Provinsi Gorontalo. Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, seluruh Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal DPD RI, serta hadirin yang kami muliakan. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali penyampaian hasil penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah kali ini, maka marilah kita sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT. Hanya dengan rahmat dan ridha-Nya kita semua dapat berkumpul di sidang paripurna yang mulia ini. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana agenda sidang paripurna kita pada hari ini, maka perkenankan kami atas nama Anggota DPD RI Provinsi Gorontalo menyampaikan informasi terkait dengan aspirasi masyarakat dan daerah yang telah kami himpun sebagai berikut.


12

1.

2.

3.

4.

1.

2. 3.

4.

Komite I Komite I, aspirasi terkait Komite I antara lain: Masyarakat mengharapkan Anggota DPD RI terus melakukan pengawasan tentang pola rekruitmen tentang pendamping desa sehingga tenaga pendamping desa yang dinyatakan lulus oleh Kementerian Desa dan PDT itu benar-benar yang memiliki kemampuan dalam mengelola kegiatan-kegiatan di desa. Diharapkan pemerintah daerah untuk terus melakukan evaluasi terkait pengelolaan dana desa sehingga dana desa itu benar-benar dialokasikan untuk kepentingan masyarakat. Mengharapkan kepada Anggota DPD RI terus melakukan konsolidasi dengan Kemendagri dan DPR RI untuk mempercepat pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada tahun 2015. Mengharapkan Anggota DPD RI dan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo untuk terus mengawal dan memperjuangkan tiga daerah otonomi baru di Provinsi Gorontalo masuk pada daerah persiapan pemekaran. Komite II Komite II, permasalahan terkait antara lain: Terkait ketenagalistrikan. Belum diperolehnya izin pembangunan jeti dalam proses pembangunan PLTU Anggrek walaupun persetujuan redesign sudah sesuai dengan skala gempa. Belum diperolehnya izin penetapan suplai gas dari SKK Migas dalam proses pembangunan PLTG Gorontalo di Desa Maleo. Kurangnya pasokan listrik dikarenakan keterbatasan pembangkit listrik. Saat ini kebutuhan listrik di Provinsi Gorontalo sebesar 3.000 mw, tetapi yang tersedia hanya 260. Terkait wabah penyakit sapi antraks sehingga menimbulkan korban. Dalam hal ini, Komite II bekerja sama dengan pemda dalam rangka penyuntikan gratis sebanyak 1.500 ekor sapi.

Komite III Selanjutnya, aspirasi terkait Komite III antara lain: 1. Yang terkait dengan bidang pendidikan a. Pemerintah diminta untuk memberikan bantuan peningkatan fasilitas sekolah, khususnya ruang ruang kelas baru untuk sekolah yang terletak di daerah pedalaman. b. Pemerintah diminta untuk meningkatkan jumlah penerima bantuan beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa dari kalangan masyarakat kurang mampu. 2. Bidang pemuda dan olahraga a. Pemerintah diminta untuk mendorong, mengarahkan, dan memberikan anggaran kepada lembaga kepemudaan dalam rangka kegiatan pengokohan agama dan nilai-nilai etika dan moral pemuda. b. Pemerintah diminta untuk melakukan sosialisasi program-program pembinaan remaja dan pemuda di pusat sehingga dapat diakses oleh lembaga kepemudaan di daerah. 3. Bidang kesehatan Pemerintah diminta untuk menambah jumlah masyarakat tidak mampu penerima Kartu Indonesia Sehat karena masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum memiliki dan menikmati layanan BPJS.


13

4. Di bidang tenaga kerja Pemerintah diminta untuk memperhatikan kesejahteraan guru pengajian dan guru TPA agar mereka dapat lebih tenang dan fokus dalam mendidik anak-anak generasi penerus bangsa dengan pemahaman agama yang baik. Komite IV Terakhir Komite IV, aspirasi terkait Komite IV antara lain: 1. Aparat desa se-Kabupaten Bone Bolango mengeluhkan lambatnya pemerintah daerah kabupaten dalam proses verifikasi laporan dan penyaluran dana desa. Kebijakan pencairan dana desa kolektif memberatkan para aparat desa. Akibatnya, belum ada realisasi penggunaan dana desa sampai dengan bulan Mei 2016. 2. Masyarakat dan aparat desa di sepanjang wilayah Bone Pesisir mengeluhkan tidak adanya satu unit pun bank di wilayah mereka. Akibatnya, masyarakat harus menempuh jarak kurang lebih 40 kilometer di ibu kota kabupaten. Hal ini juga memberatkan para aparat desa yang ingin melakukan pencairan dana desa. 3. Kurangnya tenaga teknis untuk penyusunan RAB di desa menjadi hambatan bagi aparat desa. Ke depannya diharapkan ada perhatian dari pemerintah daerah untuk menyediakan tenaga teknis di desa. Di akhir laporan ini, kami Anggota DPD RI dapil Provinsi Gorontalo mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ketua Gusti Kanjeng Ratu Hemas yang telah menindaklanjuti surat permohonan bantuan banjir bandang di Provinsi Gorontalo sehingga bantuan tersebut dapat meringankannya beban keluarga, khususnya dua korban yang meninggal. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang kami hormati, demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada sidang paripurna kali ini sebagai bahan masukan yang kiranya bisa sama-sama kita tindak lanjuti demi kepentingan masyarakat dan daerah. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om shanti shanti shanti om. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih. Tepuk tangan untuk Gorontalo. Kami persilakan Kalimantan Tengah. Selanjutnya, mohon persiapan Sulawesi Tengah. PEMBICARA: Hj. PERMANA SARI, S. Si., M.M., M.B.A. (KALTENG) Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat Saudara Pimpinan DPD RI, Saudara-saudari Senator DPD RI, kemudian dari Sesjen dan Wasesjen, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena pada hari ini kita masih diberi oleh Allah kesempatan masih bisa berkumpul dan mengadakan sidang paripurna di gedung DPD RI ini. Perkenankan saya untuk mewakili Anggota DPD RI Provinsi SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2015-2016 SENIN, 23 MEI 2016

14

Kalimantan Tengah untuk menyampaikan laporan kegiatan di daerah berdasarkan kunjungan kerja di daerah pemilihan yang dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 22 Mei 2016. Mungkin untuk menyingkat waktu, saya sampaikan. Komite I Yang pertama dari Komite I, ada tiga hal yang menjadi pokok pengawasan pada pelaksanaan kunjungan kerja kali ini, yaitu: 1. Yang terkait dengan pengawasan revisi Undang-Undang Pilkada. Hasil dari pengawasan tersebut adalah yang menjadi masalah, yaitu: a. Untuk pendanaan pelaksanaan pilkada serentak atau nasional, maka seharusnya dibiayai oleh APBN sudah seharusnya dan bukan oleh APBD lagi. Ini diharapkan untuk mempermudah pelaksanaan-pelasanaan pilkada yang dilakukan secara serentak. b. DPT merupakan permasalahan klasik yang merupakan PR bagi KPU Provinsi Kalimantan Tengah sehingga untuk meminimalkan hal tersebut, maka KPU khusus provinsi mengusulkan agar DPT menggunakan DP4 yang berbasis RT atau desa dengan syarat seluruh masyarakat sudah memiliki e-KTP. c. Dan, diharapkan untuk mempercepat penyelesaian sengketa yang terjadi saat pelaksanaan pilkada agar dibuat peradilan khusus. Hal ini sangat diperlukan mengingat banyaknya permasalahan terkait pilkada yang terbengkalai alias menguap. 2. Permasalahan kedua, yaitu terkait pengawasan terhadap Undang-Undang Pemerintahan Desa. Berkaitan dengan hal ini direkomendasikan terkait realisasi dana desa, yaitu sebagai salah satu cara untuk membangkitkan perekonomian di pedesaan adalah dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat dengan usaha yang dikerjakan. Sebagai contoh, Kabupaten Kapuas itu merupakan salah satu lumbung padi di Kalimantan Tengah. Potensi tersebut harusnya dipertahankan dan menjadi contoh bagi daerah lain untuk mengembangkan potensinya. Pada saat ini masyarakat tani di Kabupaten Kapuas dihadapkan dengan masalah pupuk yang mahal dan susah didapatkan. 3. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan pertanahan dan tata ruang di Provinsi Kalimantan Tengah. Aspirasi yang disampaikannya: a. Belum optimalnya pelaksanaan sertifikasi tanah masyarakat Kalimantan Tengah atau program PRONA diakibatkan oleh kurangnya petugas PRONA hingga memperlambat proses pembuatan sertifikasi tanah gratis untuk masyarakat. Diharapkan kepada pemerintah untuk bisa melakukan evaluasi, khususnya dalam percepatan pembuatan sertifikasi tanah. b. Masyarakat meminta agar proses pembuatan PRONA dipermudah dan diperbanyak kuotanya karena sertifikat yang dikeluarkan pemerintah melalui PRONA sangat bermanfaat untuk masyarakat serta memiliki nilai ekonomi. c. Masalah yang ketiga, belum disosialisasikannya RTRW Kalimantan Tengah 2015 menjadi salah satu bagian yang menghambat proses sertifikasi tanah masyarakat di Kalimantan Tengah. Komite II Kemudian dari Komite II, ada dua hal yang menjadi fokus dari kunjungan kerja pada masa sidang ini, yaitu terkait masalah infrastruktur dan energi, terutama energi listrik. 1. Untuk masalah infrastruktur, masih sebagian besar jalan dalam kondisi rusak sehingga diharapkan pembangunan infrastruktur bisa lebih difokuskan lagi, terutama untuk daerah-daerah di luar Jawa, seperti Kalimantan, Papua, Sumatera, dan Sulawesi SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2015-2016 SENIN, 23 MEI 2016

15

saya kira. Sedangkan, untuk pelaksanaan proyek-proyek terkait infrastruktur, terutama jalan, alhamdulillah memang karena kemajuan masa lelang yang sekarang menjadi lebih cepat sehingga penyelesaian proyek-proyek bisa lebih cepat lagi. Diharapkan Agustus dan September sudah bisa diselesaikan. 2. Terkait masalah energi, di Provinsi Kalimantan Tengah itu ada tiga pembangunan power plan, yaitu di Kabupaten Pulang Pisau, di Kabupaten Barito Utara, dan juga di Kabupaten Kotawaringin Timur. Dua itu sudah selesai, tetapi sampai sekarang belum beroperasi walaupun sebenarnya sudah terlambat beberapa tahun, seperti di Kabupaten Pulang Pisau. Kemudian, di Kotawaringin Timur itu ditunda karena ada masalah teknis, terutama terkait masalah priorita. Diharapkan agar pembangunan power plan ya untuk mendukung program energi 35 ribu watt dari pemerintah itu bisa segera ditindaklanjuti atau diselesaikan. Komite III Untuk Komite III, yang menjadi fokus dari Komite III ialah banyaknya tindakan kekerasan seksual, khususnya kepada anak di bawah umur harus diberikan perhatian khusus agar permasalahan ini dan juga tindakan hukum yang tegas kepada pelaku kekerasan seksual, khususnya kepada anak di bawah umur. Saya kira bukan hanya di yang seperti kita lihat di media, tetapi juga di daerah itu seperti gunung es. Kejadian itu ada dan kalau kita melihat berita-berita di daerah, media-media daerah, kejadian ini hampir bisa dilihat di setiap daerah. Diharapkan ini bisa segera direalisasikan hukuman yang lebih tegas kepada pelakunya. Komite IV Untuk Komite IV sendiri yang menjadi fokus adalah Festival Budaya Isen Mulang yang menjadi event tahunan Provinsi Kalimantan Tengah. Diharapkan terus ditingkatkan kualitas dan jaringan kerja samanya dengan berbagai pihak, terutama untuk mempersiapkan generasi muda yang berdaya juang sesuai falsafah Isen Mulang, juga untuk memperkenalkan produk unggulan daerah kepada Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI yang telah memberikan dukungan. Diucapkan terima kasih dan penghargaan dengan harapan terus memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha lokal atau UMKM. Demikianlah laporan ini dibuat berdasarkan hasil kunjungan kerja yang telah dilaksanakan. Semoga dapat bermanfaat bagi perkembangan daerah dan kemajuan pembangunan nasional. Terima kasih. Wabillahitaufik walidayah. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih. Tepuk tangan untuk Kalimantan Tengah. Selanjutnya, saya persilakan Sulawesi Tengah dan mohon persiapan Sulawesi Utara. PEMBICARA: Hj. NURMAWATI DEWI BANTILAN, S.E. (SULTENG) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu.


16

Pimpinan yang kami hormati dan seluruh Anggota DPD RI yang kami hormati dan banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa atas segala limpahan rahmat yang dikaruniakan kepada kita semua. Dalam rangka memenuhi kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah di daerah pemilihan, maka kami Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Komite I, Komite II, Komite III, dan Komite IV telah melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan mahasiswa maupun pelaku-pelaku ekonomi guna menyerap aspirasi. Kegiatan tersebut sejak tanggal 30 April sampai dengan 22 Mei 2016 dengan tujuan dan ruang lingkup, yakni sosialisasi lembaga DPD RI, produk yang telah dihasilkan, serta upaya penguatan lembaga dalam kaitan efektivitas otonomi daerah, khususnya kepada masyarakat. Di samping itu juga, melaksanakan agenda prioritas dari masing-masing komite. Untuk itu, perkenankanlah kami melaporkan beberapa aspirasi ataupun masalah yang ditemukan di lapangan dengan poin penting, antara lain: 1. Persoalan tahunan menjelang bulan suci Ramadhan, seperti kelangkaan barang dan kenaikan harga harusnya bisa dicarikan solusi oleh pemerintah dengan mempelajari akar persoalannya. Kami berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memiliki solusi komprehensif untuk menjawab masalah tahunan tersebut. Pemerintah perlu untuk meningkatkan volume operasi pasar, terutama di daerah-daerah yang rawan terjadi kenaikan harga. Operasi pasar ini sangat penting untuk mencegah para spekulan menaikkan harga secara bebas. Selanjutnya perlu juga ketegasan pemerintah terhadap para spekulan yang terbukti memainkan harga di pasaran. Langkah lainnya adalah pemerintah harus mempercepat implementasi program ketahanan pangan. 2. Kami juga berharap agar aparat bisa segera menangkap para teroris yang masih berkeliaran di Poso agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Selain itu juga, kerja sama masyarakat untuk aktif menjaga wilayahnya dengan melaporkan hal-hal mencurigakan kepada pihak aparat, tokoh agama, tokoh masyarakat juga dibutuhkan kontribusinya dalam memberi pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga stabilitas demi lancarnya proses pembangunan. 3. Kami juga berharap agar pemerintah pusat bisa terus memberi perhatian lebih ke Indonesia timur, terutama di Sulawesi Tengah yang masih tertinggal dalam infrastruktur dan bidang lainnya. Kami meyakini bahwa ketertinggalan tersebut hanya bisa diselesaikan dengan adanya political will dari pemerintah pusat. 4. Investasi triliunan rupiah PT Bintang 8 Mineral di Kabupaten Morowali hendaknya tidak semata dilihat dari satu sisi saja, sukses mendongkrak laju industrialisasi, serapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi daerah, namun sangat berakibat dan berdampak pada segala sendi aspek kehidupan masyarakat. Apa yang dituntut oleh petani bahwa makmur adalah sesuatu yang bukan tidak mendasar. Dasarnya adalah hak hidup dan sumber penghidupan. Apalagi, temuan Tim Pokja 1 dan 2 menemukan bahwa Sungai Bahodopi sudah tercemar logam berat. PT Bintang 8 Mineral perlu dituntut dengan beberapa poin penting: a. Meminta agar PT Bintang 8 Mineral segera melaksanakan kewajibannya untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat. b. Pemerintah Kabupaten Morowali segera memerintahkan PT Bintang 8 Mineral agar melaksanakan keputusan yang dibuat oleh tim investigasi pemerintah. c. Masyarakat dan perusahaan jika PT Bintang 8 Mineral tidak melaksanakan kewajibannya, masyarakat meminta agar jalan hauling yang dibangun di atas akses jalan tani segera dipindahkan dari luar areal jalan 2. Namun, ironisnya SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2015-2016 SENIN, 23 MEI 2016

17

sejak tahun 2014 laporan hasil kerja dua Tim Pokja 2 tidak pernah ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Morowali. Keempat adalah mendesak kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang akan meresmikan PT Bintang 8 Mineral dalam beroperasi agar belum meresmikan perusahaan tersebut yang masih merugikan masyarakat Baho Makmur. Terakhir, kepolisian segera menindak PT Bintang 8 mineral yang mencaplok dan menutup jalan akses petani. Demikian poin penting laporan reses kami sampaikan. Kiranya dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan harapan dapat segera ditindaklanjuti. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti shanti shanti om. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih tepuk tangan untuk ketepatan waktu. Kami persilakan Sulawesi Utara dan mohon persiapan Sulawesi Tenggara. PEMBICARA: Ir. STEFANUS B. A. N. LIOW (SULUT) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Yang sangat kami hormati Pimpinan dan teman-teman Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, hadirin yang saya muliakan. Atas perkenan Pimpinan, maka Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Provinsi Sulawesi Utara, masing-masing saya Stefanus B.A.N. Liow, Bapak Marhany Pua, Bapak Fabian Sarundajang, dan Bapak Benny Rhamdani dalam kesempatan yang berbahagia ini akan menyampaikan berapa hal sehubungan dengan aspirasi masyarakat dan daerah yang dilakukan selang tanggal 30 April sampai dengan 22 Mei 2016 di Provinsi Sulawesi utara adalah sebagai berikut. Komite I 1. Mendorong adanya Undang-Undang Pertanahan. Pendataan kepemilikan tanah yang masih sangat konvensional, posisi tanah luas lahan banyak yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat yang dipegang. 2. Perlu didorong terbentuknya Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Perbatasan. Ketimpangan pembangunan yang terjadi di wilayah perbatasan sangat dibutuhkan pembangunan prasarana dan sarana jalan, jembatan, sekolah, puskesmas, dan lain sebagainya. Komite II 1. Sebagai provinsi di wilayah perbatasan, Sulawesi Utara mempunyai dua kota yang merupakan pusat kegiatan strategis nasional, yakni Kota Tahuna dan Kota Melonguane. Oleh karena itu, diharapkan DPD dapat mendorong adanya alokasi anggaran khusus dalam anggaran pendapatan belanja nasional untuk dapat pembangunan infrastruktur. 2. Sulawesi Utara memiliki luas laut 190.000 kilometer dengan panjang pantai 2.000 sekian. Melihat potensi ini, Sulawesi Utara memiliki kekayaan laut yang besar, SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2015-2016 SENIN, 23 MEI 2016

18

namun saat ini penghasilan dari potensi laut dan pantai belum menonjol. Bahkan, para nelayan di Sulawesi Utara sebagian besar masih hidup dalam kekurangan sehingga sangat diharapkan perhatian dan kepedulian pemerintah pusat dalam membantu pembangunan di Sulawesi Utara khususnya di daerah wilayah perbatasan. 3. Infrastruktur pendukung beroperasinya kawasan ekonomi khusus Bitung belum memadai. 4. Kemudian, ketersediaan pasokan listrik di Sulawesi Utara surplus sekitar 70 megawatt. PLN belum menjamin bahwa pasokan listrik di Sulawesi utara cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan industri. Komite III 1. Tentang CSR Selama ini masyarakat yang berada di seputaran lokasi pengeboran produksi uap PT Pertamina Geotermal Energi Tomohon hanya mendapat bantuan prasarana sarana seadanya. Masyarakat tidak diberdayakan secara ekonomi, bahkan dapat dikatakan pula tidak memperkerjakan tenaga kerja setempat. Dalam implementasi program CSR pihak perusahaan tidak melakukan kordinasi dan harmonisasi dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan kalangan masyarakat mendukung dan mendorong DPD RI menyusun Rancangan UndangUndang tentang CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan kewenangan pemerintah daerah dalam penentuan jumlah dana dan kelompok sasaran penerima CSR. Sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan dengan baik dan benar memperkerjakan masyarakat setempat dan membiayai pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan termasuk pembiayaan kuliah pada jurusan program studi sesuai kebutuhan perusahaan. 2. Penghapusan kekerasan seksual Kekerasan seksual yang terjadi di tengah masyarakat terus terjadi dan berulang. Penanganan pelaku dan korban kekerasan seksual, yakni pelaku dijerat hukum yang seberat-beratnya, sedangkan korban dilakukan pendampingan medis dan psikologis. Urgensi penghapusan kekerasan seksual dalam undang-undang sangat diperlukan. Selama ini masyarakat awam marginal tidak memahami produk-produk hukum yang dihasilkan oleh karena kurangnya sosialisasi sampai elemen masyarakat. Faktorfaktor yang mendorong terjadinya kekerasan seksual, sistem kemasyarakatan patriarki menyalahkan korban, khususnya perempuan sebab sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. Merebaknya pornografi seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, anggapan tabu terhadap seks sehingga percakapan tentang kekerasan seksual cenderung dihindari di mana akibatnya kejadian kekerasan seksual seringkali ditutupi. Mendesak segera disusun Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dan revisi Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 3. Sistem perbukuan Selama ini perbukuan menunjukkan bermasalah menyangkut minat baca dan akses atas buku sebagai bahan bacaan di berbagai lapisan masyarakat. Terbatasnya tenaga pengelolaan perpustakaan sehingga diusulkan agar adanya pengadaan tenaga pengelolaan perpustakaan atau menimal setiap sekolah diikutsertakan bimtek dan diklat perpustakaan untuk mengatasi berbagai permasalahan seputar perbukuan, maka didorong agar segera diundang-undangkan tentang sistem perbukuan dengan mengakomodasi segala permasalahan yang ditemukan selama ini mulai kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengadaan prasarana sarana perpustakaan, pengadaan buku yang memadai, penyediaan tenaga pengelolaan perpustakaan, SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2015-2016 SENIN, 23 MEI 2016

19

memberikan royalti yang pantas kepada penulis, pengarang buku, bahkan memberikan kesempatan kepada penerbit percetakan di daerah. 4. Pengawasan Ujian Nasional SD dan SMP Secara keseluruhan pelaksanaan ujian nasional SD dan SMP berlangsung dengan baik. Untuk perbaikan mutu dan penyempurnaan formula kurikulum agar tercapai standar kompetensi siswa selain ujian nasional, maka perlu dipikir, dikaji adanya ujian kemampuan siswa yang bersifat lokal atau kedaerahan, misalnya budaya bahasa daerah dan kesenian daerah. Lain-lain, sebagai pemimpin masa depan masyarakat bangsa negara, maka selain kemandirian potensi mereka, tetapi juga keseriusan negara dalam mempersiapkan dan memperlengkapi generasi muda bangsa melalui pendidikan formal dan informal agar memiliki jati diri dan integritas. Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kalangan masyarakat mengusulkan agar 1 Juni dijadikan sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Untuk itu, dibutuhkan peraturan pemerintah atau keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penetapannya. Komite IV Sulawesi Utara merupakan daerah yang masuk kategori di provinsi kepulauan, karena itu maka kebutuhan akan sarana transportasi antarpulau, baik darat, laut maupun udara merupakan hal vital untuk daerah ini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Demikian laporan kunjungan kerja penyerapan aspirasi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Provinsi Sulawesi Utara. Sekian dan terima kasih. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Sulawesi Utara. Kami persilakan kepada Sulawesi Tenggara, mohon persiapan Papua Barat. PEMBICARA: Ir. H. ABDUL JABBAR TOBA (SULTRA) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan DPD RI, yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu Anggota DPD RI, yang saya hormati Bapak Sesjen dan Wakil Sesjen dan seluruh aparatnya, hadirin-hadirat yang berbahagia. Sebelumnya itu saya ingin mengajak mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT karena sore hari ini kita bertemu, bersilaturahim. Mudahmudahan pertemuan kita ini membawa berkah kepada kita semua. Yang saya hormati ketua DPD dan Bapak-bapak sekalian. Laporan hasil reses yang dilaksanakan tanggal 30 sampai dengan tanggal 22 Mei kami laporkan sebagai berikut. Dari empat kami, berjalan sendiri-sendiri, tidak berjalan secara berkelompok, tetapi jalan sendirisendiri dan masing-masing menemukan permasalahan. Dan, dari semua temuan ini, ada 70 masalah yang dijumpai. Yang pertama Komite I, Pak Yusran, ada 23 permasalahan. Komite II, 36 permasalahan yang dilaksanakan oleh Wa Ode Hansinawulu. Yang ketiga, 4 permasalahan adalah Ibu Muliati Saiman. Dan, yang kelima adalah 7 permasalahan dari Komite IV, yaitu saya sendiri Abdul Jabbar Toba. Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, kesemuanya ini saya kira tidak mungkin saya baca, saya hanya baca satu-satu saja satu komite.


20

Komite I Komite I adalah masalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 hanya berlaku untuk desa. Keluhannya para lurah itu tidak ada anggaran untuk yang jatuh kepada lurah karena ada berdasarkan hanya bantuan dari kecamatan, sedangkan desa ada ADD-nya (Anggaran Dana Desa) dan ada DD-nya (Dana Desa), totalnya diterima kurang lebih 900 juta, sedangkan di kelurahan hanya sekitar 30 juta pertahun. Itu yang dikemukakan sehingga beberapa kelurahan mengusulkan supaya Undang-Undang Nomor 6 dapat ditinjau kembali dan tidak perlu katanya diubah karena bunyinya pemerintah desa ditambah saja “dan kelurahan”. Ini saran dari beberapa kelurahan. Komite II Yang kedua adalah Komite II, masalah listrik. Hampir di desa-desa terpencil itu tidak belum pernah menikmati yang namanya listrik. Katanya sudah kami sudah 70 tahun merdeka, tetapi belum pernah menikmati. Alasannya PLN karena antara satu desa ke desa lain itu sampai 3 km, 4 km. Dengan demikian, susah atau sulit menyambungnya. Dan, yang kedua permasalahannya adalah penyediaan tanah oleh pemerintah desa tidak tersedia. Nah, ini masalah yang dijumpai oleh Komite II. Komite III Kemudian, Komite III adalah masalah kekerasan seksual yang terjadi bahkan bukan di Jakarta, di Kendari pun sudah ada ditemukan. Nah oleh karena itu, Komite III ingin menyarankan agar supaya mendesak segera dibuatkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, itu merupakan satu prioritas. Ini saran dari Komite III. Komite IV Kemudian Komite IV, masih banyak daerah-daerah atau desa-desa bahkan kelurahan yang tidak tahu namanya KUR (Kredit Usaha Rakyat) karena kurangnya sosialisasi dari perbankan. Sehingga dengan demikian, penyalurannya tidak terlalu hebat, tidak terlalu banyak dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Saya kira itulah dari empat komite dan yang lainnya adalah kami akan serahkan melalui masing-masing komite dan nanti kami bahas masing-masing komite. Demikian, terima kasih. Billahi fii sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Wa’alaikumsalam. Terima kasih Sulawesi tenggara. Kami persilakan Papua Barat, mohon siap Jambi. PEMBICARA: JACOB ESAU KOMIGI, S.H., M.M. (PAPUA BARAT) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore bagi kita semua. Pimpinan DPD RI dan Anggota DPD RI yang sama saya hormati dan muliakan. Izinkan saya untuk membaca sebagian dari hasil reses Anggota DPD RI Provinsi Papua Barat yang hanya tiga orang.


21

Komite I Terkait dengan bidang tugas Komite I: 1. Terkait dengan pengawasan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemda Bahwa pengalihan personel, prasarana (kurang jelas, red.), dan dokumentasi DP3D dari kabupaten kota ke provinsi dan kementerian di samping belum ada peraturan pelaksana, juga menimbulkan kekisruhan di daerah. Untuk itu diimbau kepada Kementerian Dalam Negeri, hal ini menjadi perhatian. 2. Terkait dengan pengawasan Undang-Undang Pertanahan Kami mendorong agar Kementerian ART dan Kepala BPN untuk melakukan sosialisasi terkait dengan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2015 tentang tata cara penetapan hak komunal bagi masyarakat hukum adat di wilayah Papua dan Papua Barat. Kami juga mengusulkan agar peraturan menteri ini dapat dilaksanakan mengingat kondisi di Papua Barat sampai dengan hari ini banyak hak-hak milik yang dimanfaatkan oleh perusahaan semena-mena. Komite III 1. Terkait dengan pengawasan bidang pendidikan a. Pengusulan dana BOS nasional yang berbasis online hendaknya memperhatikan faktor kesediaan sarana online, khususnya daerah-daerah yang terpencil dan kemudian sumber daya manusia kepala sekolah yang belum dapat mengoperasikan aplikasi pengusulan dana online dana BOS berbasis online. b. Untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga guru, maka diusulkan kepada pemerintah melalui Kementerian Pendidikan untuk membangun atau mengadakan program pendidikan profesi guru atau PPG di wilayah timur Indonesia. 2. Pengawasan terkait bidang kesehatan a. Jasa medis dari program BPJS untuk tenaga dokter dan perawat tidak saja dilihat dari faktor tingkat pendidikan, tetapi juga memperhatikan faktor masa kerja menjadi komponen penetapan besarnya jasa medis. b. Mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan dan Pendidikan untuk membuka program pendidikan kelanjutan setingkat D3 dan S1 bagi tenaga analis kesehatan. c. Memperhatikan penyebaran virus HIV AIDS yang merenggut hampir sebagian besar anak bangsa, maka kami mengusulkan agar pada penderita HIV AIDS diberikan tanda sehingga dapat dilihat oleh khalayak ramai. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam sidang paripurna yang terhormat ini. Izinkan selengkapnya saya menyerahkan ke Pimpinan. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Tepuk tangan untuk Papua Barat, terima kasih. Kami persilakan Jambi dan mohon siap Sulawesi Selatan.


22

PEMBICARA: M. SYUKUR, S.H. (JAMBI) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om swastiastu. Pimpinan yang saya hormati, seluruh Anggota DPD RI yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu ada berapa hal ingin saya disampaikan. Komite I Pertama, ini mohon kiranya bisa juga menjadi perhatian Pak Farouk karena Pak Farouk sendiri pernah datang ke Jambi. Ini khusus Komite I, soal sengketa lahan sampai hari ini belum selesai, Pak, dan masih banyak overlaping izin, baik hutan maupun nonhutan dan kiranya menjadi fokus paling tidak persoalan ini dari 2011 sampai ke 2016. Termasuk, Pak Gafar, mohon bantuannya Pak Gafar.

1.

2.

3.

4.

Komite II Komite II adalah masalah listrik. Saat ini Jambi masih kekurangan listrik pasokan listrik sehingga masih sering terjadi pemadam listrik. Dan, perlu saya sampaikan berdasarkan data dari PLN area Jambi saat ini rasio elektrifikasi di Provinsi Jambi baru 78,3%, Pak Bahar, dari total kapasitas adalah 312 megawatt. Hanya mampu memasok listrik sebesar 203 megawatt. Artinya, ada kekurangan pasokan listrik sehingga sering mati lampu di Jambi. Yang kedua adalah khusus Komite II, persoalan pupuk bersubsidi. Dari dulu saya sampaikan juga kepada Komite II dan juga DPD pernah saya sampaikan, berharap atas nama DPD mengambil sikap soal subsidi pupuk karena pupuk subsidi ini menggunakan anggaran negara mencapai 35 triliun dan hampir seluruh provinsi saya yakinkan tidak menikmati pupuk bersubsidi. Dan, salah satunya adalah direktur BUMN yang menangani pupuk sudah ditangkap oleh KPK. Artinya, di sini banyak kelalaian dan kesalahannya. Adalah soal masa replanting sawit dan karet. Hampir 40% masyarakat Jambi hidup dengan sawit dan hampir 40% juga bergantung pada karet, dan masa-masa sekarang adalah masa replanting. Kalau dilepaskan semua beban ini kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah, sulit rasanya akan terbangun kembali sawit dan karet. Hitungan satu hektar itu bisa menghabiskan sekitar 24 juta sampai tanam. Belum masa dari tanam sampai buah sekitar 3,5 tahun. Artinya, harus ada ekonomi alternatif menjelang 3,5 tahun ke depan dan tidak akan mungkin mampu pemerintah daerah untuk memberi subsidi sawit maupun karet. Kiranya ini fokus kepada DPD untuk bisa membantu harapan ke depan masyarakat-masyarakat daerah yang tergantung selama ini utang dengan perusahaan, kalau dibantu subsidi oleh pemerintah misalnya 25 hektar, 25 juta perhektar, maka saya yakinkan 5 tahun ke depan masyarakat Jambi tidak akan pernah tergantung lagi dengan perusahaan atau berutang dengan bank sehingga masyarakat bisa mandiri sehingga ekonomi tumbuh dari masyarakat bukan pada perusahaan-perusahaan besar. Secara umum adalah jalan.

Komite III Kemudian Komite III, karena ini perlu disampaikan soal secara umum tentang kekerasan seksual. Mungkin tidak hanya di Jambi, hampir seluruh, maka tadi Bu Uteng sampaikan perlu fokus DPD RI untuk memberikan sikap pada pemerintah untuk segera SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2015-2016 SENIN, 23 MEI 2016

23

mengambil sebuah keputusan, bersama-sama mendorong pemerintah. Hal ini bisa merusak semua generasi, terutama untuk menutup konten-konten pornografi yang ada di situs-situs. Sebenarnya kita bisa mengacu pada Undang-Undang Pornografi. Ini yang sampaikan oleh Ibu Uteng. Komite IV Kemudian adalah Komite IV soal dana perimbangan. Perlu saya sampaikan, Pak Ketua, sampai hari ini tentang dana bagi hasil migas (DBH migas) dari Pertamina Jambi sangat minim dan tidak transparan tentang penghasilan migas dari Kota Jambi. Selama ini, Pemerintah Kota Jambi hanya menerima DBH migas gelondongan dari pemerintah pusat, sedangkan berapa hasil minyak yang dikeluarkan dari wilayah Provinsi Jambi selama ini tidak pernah dilaporkan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dan terakhir kami dari Provinsi Jambi ingin mengucapkan belasungkawa terhadap saudara kami Prof. Dailami dan Pak Ustaz Badri. Semoga Allah mengampuni semua dosanya dan terima semua amal ibadahnya. Lebih dan kurang saya mohon Maaf. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih, tepuk tangan untuk Jambi. Silakan Sulawesi Selatan. Mohon Maluku persiapan. PEMBICARA: Drs. H. BAHAR NGITUNG, M.B.A. (SULSEL) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat pimpinan DPD RI, Saudara-saudaraku seluruh Senator Indonesia yang saya hormati, dan Saudara Sesjen dan seluruh jajarannya. Masa reses adalah masa-masa yang paling indah buat Anggota DPD karena kita harus bertemu dengan keluarga, bertemu dengan seluruh konsituen. Dari sekian banyak masalah dan daftar keinginan masyarakat, tidak sedikit pula aspirasi masyarakat yang bertanya bagaimana keadaannya DPD sekarang, ada apa dengan DPD, dan apa yang harus diperbuat oleh DPD. Namun demikian, yang dapat kami sampaikan bahwa hal itu hanyalah sebuah dinamika yang terjadi, adalah bagian dari upaya DPD untuk lebih memperkuat lembaga ini agar aspirasi masyarakat dan daerah benarbenar menjadikan DPD sebagai jembatan aspirasi antara daerah dan pusat. Dari kami berempat mengadakan kunjungan ke daerah-daerah, kami rangkum dalam satu laporan untuk Komite I, II, III, dan IV, antara lain adalah: 1. Tentang pembangunan rel kereta api yang sampai sekarang sudah mulai mandeg dan menurut informasi ini disebabkan karena masalah pembebasan lahan yang terkendala dan juga lokasi anggaran yang belum berkepastian sehingga tender belum bisa dilaksanakan, sedangkan Sulawesi Selatan beserta tim appraisal dari Jakarta lambat dan kurang akurat dalam menjalankan tugasnya yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, melalui DPD pemerintah daerah mengharapkan agar DPD bisa memperjuangkan rencana-rencana pemerintah tentang percepatan pembangunan kereta api ini bisa terwujud bukan hanya janji di mulut saja. 2. Masih banyaknya kendala dalam realisasi dana desa yang bersumber dari APBN. Hal ini disebabkan karena peraturan dari pemerintah pusat yang sering berubah-ubah dan


24

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

tidak berkepastian serta arahan dari pemerintah kabupaten yang tidak tegas, bahkan adanya surat edaran darib yang terkadang membingungkan kepala desa. Program pemerintah pusat berupa penyaluran beras rakyat miskin, pembagian Kartu Indonesia Sehat, pembagian Kartu Indonesia Cerdas, masih banyak menemui kendala. Hal ini disebabkan salah satunya karena pemerintah pusat tidak melakukan verifikasi kepada BPS Kabupaten/kota. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah pusat tidak menyusun sendiri dan menerima laporan apa adanya dan diharapkan untuk program pembagian beras raskin perlu dilakukan peninjauan ulang dalam pendistribusiannya, dan disarankan sebaiknya program ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat perkotaan, sedangkan untuk daerah penghasil beras tidak perlu diberikan raskin karena hanya menjadi objek aparat pemerintah desa, dan sebaiknya diberikan kompensasi pada sektor pertanian berupa sarana produksi. Khusus untuk BPJS, Kabupaten Gowa di Sulawesi Selatan telah mempelopori untuk menolak BPJS karena tumpang tindih dengan beberapa program janji-janji pemerintah daerah bupati, walikota, gubernur tentang kesehatan gratis, termasuk janji presiden. Tumpang tindih dengan Kartu Indonesia Sehat sehingga Bupati Gowa mempelopori untuk seluruh bupati kabupaten/kota menolak BPJS. Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) pelaksanaannya banyak ditemui juga. Ini karena pola distribusi kartu yang salah sasaran sehingga banyak keluarga yang masuk kategori miskin tidak menerima. Pencairan DAK secara umum terlambat, bahkan ada Kabupaten Jeneponto dana biaya operasional saja sampai minggu kedua bulan Mei ini belum cair sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang mekanisme penyaluran dana DAK. Kebijakan pembelian Gabah oleh Bulog dengan harga dasar 3.700 sampai 3.800 perkilogram tidak merata pelaksanaannya karena adanya permainan antara oknum pegawai Bulog dengan pedagang pengumpul yang hanya membeli gabah petani seharga 3.200 perkilogram. Petani jagung pada kabupaten seluruh Sulawesi Selatan menjerit, khususnya di Kabupaten Bone dan Sopeng karena harga pembelian hanya berkisar 2.100 perkilogram, sedangkan Bulog yang diharapkan memberi produksi jagung petani tidak melakukannya dan pemerintah daerah tidak punya kemampuan untuk membeli. Pemerintah dan pengusaha dari negara Cina semakin banyak berinvestasi di Indonesia sampai ke daerah-daerah namun perlu diwaspadai sebab mereka sekaligus membawa tenaga kerja sekalipun itu pekerja kasar yang pada dasarnya tersedia di daerah-daerah. Diharapkan menjadi agenda pembahasan dengan kementerian terkait yang menangani masalah munculnya kembali simbol partai komunis, bahkan ada buku tentang G30S tanpa mencantumkan lagi PKI.

Demikian yang dapat kami sampaikan, dan khusus masalah listrik bagi teman-teman dari daerah lain saudara-saudaraku yang punya masalah listrik, besok Komite II selama dua hari full akan rapat dengan seluruh direktur PLN seluruh Indonesia. Oleh karena itu, masalah-masalah listrik dapat didistribusikan kepada anggota masing-masing provinsi yang berada di Komite II. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahitaufik walhidayah. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om shanti shanti shanti om.


25

PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Sulawesi Selatan. Kita tepuk tangan. Kami persilakan Maluku dan mohon persiapan Sulawesi Barat. Saya interupsi sebentar. Mohon kesepakatan kita karena ini menyangkut masalah logistik terutama menyiapkan makan malam, apakah kita sepakat menyelesaikan ini semua sebelum Magrib sehingga kita perlu menyiapkan makan malam. Setuju ya? Baik, terima kasih. Silakan lanjut. PEMBICARA: NOVITA ANAKOTTA, S.H., M.H. (MALUKU) Pimpinan DPD RI yang kami hormati, serta Anggota DPD RI yang kami hormati. Perkenankanlah kami menyampaikan laporan kegiatan di daerah Anggota DPD RI Provinsi Maluku tanggal 30 April sampai dengan 22 Mei 2016. Adapun sejumlah permasalahan yang kami temui saat bertatap muka, baik dengan pemerintah daerah dalam hal ini pemprov dan pemkab maupun dengan masyarakat adalah sebagai berikut. Komite I Komite I yang agak spesifik daripada provinsi-provinsi yang lain terkait dengan Blok Masela di mana perlu adanya ketentuan dan aturannya untuk mempersiapkan pembangunan infrastruktur penunjang Blok Masela dengan onshore masih belum dilakukan langkahlangkah perencanaan dan persiapan secara optimal oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Maluku. Untuk itu sebagai masukan, pemerintah pusat melalui kementerian terkait dengan melibatkan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten terkait untuk segera melakukan langkah-langkah perencanaan dan persiapan secara awal, terutama kesiapan lahan dan pada pulau-pulau yang ditentukan guna pembangunan infrastruktur penunjang pengelolaan Blok Masela secara onshore sambil menunggu hasil perubahan proses plan of development (PoD) dari offshore ke onshore. Komite II 1. Terkait dengan pembangunan infrastruktur, bahwa pada tahun 2015 telah diprogramkan pembangunan 800 kilometer ruas jalan nasional di enam kabupaten yang berada di Provinsi Maluku. Untuk itu, diperlukan adanya peningkatan status jalan daerah dari jalan kabupaten menjadi jalan nasional. Perlu adanya pemetaan klasifikasi jalan kabupaten atau kota, jalan provinsi, serta jalan nasional secara terintegrasi. 2. Yang berhubungan dengan ketenagalistrikan, peningkatan jasa kelistrikan sudah saatnya dilakukan secara optimal untuk melayani kebutuhan masyarakat dan industri yang terdapat di Provinsi Maluku. Komite II masih dalam temuan di lapangan, yaitu rencana pemerintah pusat untuk mendatangkan kapal marine fisher untuk menerangi Pulau Ambon rencananya akan direalisasi pada bulan Juni 2016, namun tertunda lagi. Untuk itu, kami mendorong agar Pimpinan DPD dapat melakukan lobi-lobi sehingga hal tersebut dapat direalisasi. Komite III 1. Seluruh kabupaten di Provinsi Maluku kekurangan tenaga medis atau dalam hal ini dokter karena kebanyakan dokter PTT merasa bahwa Provinsi Maluku belum aman karena ini merupakan suatu stigma yang memang dilakukan oleh pemerintah pusat. 2. Para guru mengharapkan agar DPD dapat mendorong sehingga peningkatan kompetensi guru biaya tersebut tidak perlu ditanggung oleh para guru, tetapi tetap SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2015-2016 SENIN, 23 MEI 2016

26

mengacu pada Undang-Undang Guru dan Dosen sehingga itu tetap ada pada beban atau biaya daripada pemerintah pusat. 3. Kemudian terkait dengan KIS maupun bantuan-bantuan program pemerintah lainnya yang di bawah Kementerian Sosial, dalam kenyataannya tidak tepat sasaran. Dalam hal ini, masyarakat yang terindikasi memang tidak mampu justru tidak memperoleh bantuan-bantuan tersebut. Untuk itu, perlu didorong adanya pemutakhiran data bagi orang-orang yang memang berhak untuk menerima bantuan-bantuan program dari pemerintah. 4. Kemudian yang terakhir dari Komite III, yaitu pemprov dan pemkab mengharapkan agar perusahaan dalam merealisasikan CSR harus ada koordinasi dan sinergitas. Komite IV 1. Banyak desa di Maluku tidak menerima transfer pusat ke desa tepat waktu dan tidak dibagi secara adil antara desa dengan dusun yang ada dalam beberapa desa. 2. Untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah terutama di kabupaten kota, sebaiknya PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) diotonomikan. 3. Pajak bumi di bidang perkebunan dan pertambangan harus dibagi secara proporsional antara pusat dan daerah, dengan begitu maka daerah dapat mandiri dalam politik anggaran. Yang terakhir dari Komite IV, aspirasi masyarakat di Maluku sangat mengharapkan DPD dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN atau APBD. Demikianlah penyampaian laporan kami. Kami sangat berharap agar rapat paripurna ini dapat memberikan tanggapan masukan yang konstruktif serta diharapkan pula pembahasan yang mendalam di komite masing-masing bersama pemerintah pusat, serta kementerian dan badan terkait. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami menyampaikan terima kasih. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berempat dari DPD Provinsi Maluku: Hj. Anna Latuconsina, Dr. Nono Sampono, M.Si., Prof. Dr. John Pieris, S.H, M.S., Novita Anakotta. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih kepada Maluku, tepuk tangan. Kami persilakan Sulawesi Barat, mehon persiapan Maluku Utara kosong, Aceh. Silakan, Pak, enggak apa-apa diserahkan juga boleh , Pak. Boleh kok enggak dilarang. Tepuk tangan untuk Sulawesi Barat akan menyerahkan, saya langsung terima saja. Baca dulu? Oh ya sedikit. PEMBICARA: Pdt. MARTHEN, M. Th. (SULBAR) Terima kasih, Pimpinan yang saya hormati, teman-teman Anggota DPD. Kami sudah berbagi tadi Pak Asri akan membacakan, tetapi kelamaan di toilet sampai sekarang belum kembali. Jadi, saya membacakan beberapa pokok-pokok, tidak semua akan dibaca. Pertama, permasalahan kelurahan dan desa juga mencuat di daerah kami. Yang berikut saya tidak akan bacakan lagi karena teman-teman sudah menyampaikan, masalah jalan yang terus menjadi permasalahan di tempat kami. Listrik juga masih terus padam di mana-mana sebagian besar wilayah kami. Guru masih sama belum ada perubahan, belum ada penambahan guru. Tenaga medis juga belum ada penambahan. Sekolah-sekolah masih SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2015-2016 SENIN, 23 MEI 2016

27

banyak yang diajar oleh 1–2 orang guru. Banyak pustu yang buka hanya sekali seminggu, puskesmas sebagian besar tidak ada dokter, rumah sakit daerah hanya beberapa dokter, masih banyak kabupaten yang mengalami hal seperti itu. Kekerasan seksual juga terjadi di daerah, bahkan agak memiriskan hati karena di tempat kami ada seorang ayah yang memperkosa anak kandung sendiri. Itu juga yang ini menjadi perhatian perlu menjadi catatan penting bagi kita untuk mendorong pemerintah untuk makin tegas untuk masalah seperti ini. Itu pokokpokok yang kami sampaikan. Terima kasih dan selamat sore. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Betul-betul tepuk tangan. Kami persilakan berikutnya Maluku. Oh sudah ada, silakan Maluku Utara. Kalau sudah senyum-senyum begini ini setuju ini. Pengantar dulu ya seperti Sulawesi Barat juga itu bagus, kok. PEMBICARA: MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, S.H. (MALUKU UTARA) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DPD RI, Bapak Wakil Ketua, dan Ibu Wakil Ketua, yang kami hormati para Pimpinan Alat Kelengkapan, dan seluruh Anggota DPD RI yang kami hormati. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Laporan kegiatan di daerah, hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami tidak perlu membacakan laporan ini, tetapi saya kira kita serahkan saja karena waktu yang sudah cukup sore juga. Masih banyak juga yang ini, jadi kita serahkan saja. Baik, Bapak-Ibu sekalian, semua sudah terangkum di dalam ini dan akan kami serahkan laporan kami secara tertulis kepada Pimpinan. Terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Foto sudah ya, foto yang penting. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan Aceh, mohon persiapan Kepri. PEMBICARA: RAFLI (NAD) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPD RI, Ibu Wakil Ketua, Bapak Wakil Ketua, Teman-teman DPD RI yang saya hormati, saya akan menyampaikan sampel sedikit saja laporan kegiatan reses kita berempat dari empat komite untuk I, II, III, dan IV. Komite I 1. Melihat pemekaran daerah otonomi baru. Ini hal yang penting terutama sekali ada dua kabupaten yang ingin dimekarkan karena pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat.


28

2. Kemudian, menyangkut dengan somasi terhadap mahasiswa Aceh di Yogya.

Sengketa lahan yang juga menimpa mahasisa perantauan Aceh di Yogya, mereka disomasi oleh orang-orang yang mengaku memiliki lahan. Jadi, lahan tersebut diakui oleh sekelompok orang, katanya itu milik mereka. Jadi, adik-adik mahasiswa itu merasa kasihan karena ada upaya-upaya semacam upaya premanisme, jadi upayaupaya keras yang ingin dilakukan. Jadi, ini mohon perhatian kita semuanya. Komite II 1. Kemudian Komite II, lengkapnya nanti ada di sini. Komite II memandang persoalan listrik ini persolannya sangat urgent karena selama ini akhir-akhir ini, hampir 10 jam setiap hari listrik itu mati itu, digilir mendapat giliran. Kebutuhan listrik yang 450, yang tersedia hanya sekitar 200 megawatt. Ini bagaimana kemandirian listrik penting. Poin Nawacita, poin ketiganya, yaitu bagaimana membangun Indonesia dari pinggir. Justru untuk menghidupkan industri kecil saja susah karena ketersediaan listrik sangat minim. 2. Menyangkut dengan komite terkait dengan Komite III, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, ini menyangkut dengan CSR ini juga tidak ada kejelasan ini bagaimana CSR ini bisa dikelola secara maksimal agar benar-benar produktif. Selengkapnya ada di dalam catatan ini. Komite IV Kemudian Komite IV, di samping ada beberapa catatan yang penting, satu saya sebutkan menyangkut dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Sehubungan dengan rencana memajukan dunia pariwisata dan dalam rangka mendongkrak PAD, kebutuhan SDM merupakan sebuah keniscayaan. Untuk itu, kami merencanakan mendirikan Sekolah Tinggi Pariwisata di Aceh. Lahannya sudah ada, mohon melalui DPD agar dapat menyampaikan pada pemerintah pusat agar menyediakan dukungan dana untuk pembangunan tersebut. Perlu dukungan pemerintah pusat khususnya berkaitan dengan pengelolaan situs sejarah. Nah, situs sejarah ini kalau kita mau menapak tilas kembali bahwa awal peradaban santun kearifan Aceh, kearifan Islam itu bermula dari Kerajaan Pasai. Nah, itu bagaimana kita napak tilas kembali agar ruhnya akan kelihatan. Bagaimana Islam, ruh Islam di Indonesia juga nusantara yang lebih luas. Nah ini, kalau ini kita bangun, sepertinya ini akan lebih monumental. Demikianlah beberapa aspirasi masyarakat, masukan-masukan yang telah saya bacakan lengkapnya sudah ada di sini. Mudah-mudahan Allah meridhai perjalanan kita, Marhaban ya Ramadhan. Mohon maaf lahir dan batin, Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Kami persilakan, dari Kepulauan Riau dan bersiap Sumatera Selatan. PEMBICARA: Drs. H. HARDI SELAMAT HOOD (KEPULAUAN RIAU) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Sidang Paripurna yang saya muliakan, Bapak Ibu, tuan-tuan yang berbahagia.


29

Izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal daripada hasil selama reses dari tanggal 30 April sampai dengan 22 Mei 2016. Komite I 1. Yang pertama dari Komite I, persoalan DOB. Masyarakat masih menuntut untuk segera lahirnya daerah otonomi baru sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan pada periode yang lalu. Malah timbul keinginan baru untuk menjadikan Batam menjadi daerah otonomi baru menjadi provinsi daerah khusus. 2. Yang Kedua dari Komite I adalah dengan lahirnya kepengurusan ataupun kedudukan pengusahaan Batam atau Badan Pengusahaan Batam yang dikenal dengan otorita yang ditunjuk langsung oleh pemerintah telah tidak memberikan kepastian terhadap otonomi. Oleh karena itu, persoalan Pimpinan Badan Pengusaha Batam yang baru telah menunjuk telah menjadikan keresahan di kalangan masyarakat. Komite II 1. Mengusulkan untuk Badan Keamanan Laut atau Bakamla pada tahun ini diharapkan di wilayah Batam adanya perlu dibangun pangkalan laut Bakamla tersebut. 2. Permasalahan listrik di mana tersedianya power … (kurang jelas, red.) tersebut, namun pembahasan lahan tapak transmisi belum dapat diselesaikan. Komite III 1. Persoalan pelecehan seksual atau kekerasan seksual menghantui masyarakat saat ini. Oleh karena itu, masyarakat sangat menunggu kepastian dari pemerintah untuk dapat melindungi masyarakatnya. 2. Pendidikan karakter adalah hal yang sangat menonjol yang diharapkan oleh masyarakat untuk diperkuat dan dijalankan oleh di setiap sekolah. 3. Masyarakat menginginkan adanya transparansi dana CSR sehingga dapat memastikan besarnya dana yang digunakan dan untuk apa yang dana tersebut dikeluarkan. Komite IV 1. Masyarakat pemukiman liar di kota Batam tidak mendapatkan aliran air bersih dan listrik sehingga memerlukan sikap pemerintah untuk mengalokasikan mereka ke daerah baru. 2. Kemudian daripada itu, pada saat ini pemerintah Kota Batam telah melakukan alokasi pedagang kaki lima di mana tidak ada solusi untuk mereka mendapatkan tempat usaha yang layak. Oleh karena itu, mereka memerlukan tempat usaha bagi pengusaha kecil. Demikianlah beberapa hal yang dapt kami sampaikan untuk dapat menjadi catatan bersama. Terima kasih. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Dilanjutkan Sumatera Selatan, siap Papua. PEMBICARA: Hj. ASMAWATI, S.E., M.M. (SUMSEL) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2015-2016 SENIN, 23 MEI 2016

30

Salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan dan Anggota DPD RI yang kami hormati. Adapun kegiatan kami berempat di daerah pemilihan kami dilakukan dengar pendapat, pertemuan, dan silaturahim. Secara keseluruhan kami mendapatkan aspirasi sebagai berikut. Komite I Terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemekaran Daerah. Aspirasi pembentukan Provinsi Sumsel Barat sebagai pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan, yaitu sebesar 91.592 km semakin menguat pada semua stakeholder yang ada di wilayah calon DOB Provinsi Sumsel Barat. Aspirasi ini telah sejalan dengan draf Desertada yang mengatakan Provinsi Sumsel berpotensi bertambah satu provinsi sampai dengan 2025. Sehubungan dengan itu, agar pemerintah dapat segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti PP Nomor 78 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah sehingga proses pemekaran daerah dapat diproses dengan aturan baru. Komite II Sama halnya seperti di daerah lain, yaitu permasalahan listrik dan jalan. Memang di sini ada kendala, yaitu pembebasan lahan setelah banyak pembangkit yang mangkrak. Dan untuk jalan, banyak kendala adanya kerusakan jalan-jalan negara karena masyarakat tidak tahu, banyak tidak tahu bahwa pentingnya dibedakan jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Komite III Terkait dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hukuman bagi pelaku kekerasan seksual saat ini belum memberikan efek jera. Keadilan bagi korban harus segera direvisi pemberantasan pemberatan hukuman bagi para pelaku kekerasan seksual perlu dilakukan sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku. Komite IV Agenda prioritas Komite IV, yaitu revisi Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, yaitu kegiatan musrenbang hanya sebagai kegiatan rutin yang didominasi agenda politik sehingga banyak program prioritas yang tidak terakomodasi di tingkat pusat. Revisi Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 harus memastikan bahwa hasil musrenbang diakomodasi dan disinkronisasi antara program dan anggaran. Undang-Undang tersebut harus memuat sanksi jika hasil musrenbang hilang ataupun tidak diakomodasi. Demikian laporan kami dari daerah. Pada kesempatan ini menjelang puasa Ramadhan kami sendiri sebagai pribadi dan mewakili Anggota Sumatera Selatan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Demikian, billahitaufikwalhidayah. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Kami persilakan Papua, bersiap Sumbar. PEMBICARA: MESAKH MIRIN (PAPUA) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2015-2016 SENIN, 23 MEI 2016

31

Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara Pimpinan DPD RI Saudara-saudari Anggota DPD RI, Saudara Sesjen dan Wasesjen, dan hadirin yang berbahagia. Kami dari Provinsi Papua berempat mengadakan kegiatan reses yang selama kurang lebih satu bulan lebih kami akan melaporkan. Komite I Terkait dengan pembentukan empat kursi DPRD dari hasil otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat. Kami melaporkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua Nomor 1, setelah seleksi pansel dan pertanggungjawaban dan menyeleksi para calon anggota DPRD setingkat dengan DPRD, empat kursi tersebut hingga sekarang ini proses seleksi administrasi sudah dimulai di tingkat kabupaten/kota disebut tujuh wilayah adat Papua. Yang kedua, berdasarkan Pasal 1 UndangUndang Otonomi Khusus Tahun 2001, pemerintah Provinsi Papua telah, eh Provinsi Papua dan MRP telah membentuk satu partai politik lokal yang bernama Partai Papua Bersatu yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM mengikuti pilkada nasional tahun 2019. Yang berikut, beberapa waktu yang lalu Provinsi Papua telah bergabung dengan MSK Bagian Pasifik. Ini serius yang harus ditandatangan, eh yang dilihat oleh negara Republik Indonesia bahwa Papua sangat jauh dalam penggabungan masalah isu politik. Kalau ini tidak dilihat dengan baik, maka Papua akan bisa lepas. Oleh karena itu, DPD RI melalui mimbar ini selalu saya sampaikan bahwa kalau apabila lembaga DPD sebagai lembaga daerah tidak akan, tidak melihat dengan serius, maka perjuangan Papua jauh dari harapan. Oleh karena itu, kepada Pimpinan pada kesempatan ini melalui mimbar ini harus memperjuangkan Papua kalau memang DPD RI mau supaya Papua bagian dari NKRI. Kalau tidak, Papua akan merdeka. Ini fakta yang saya lihat, posting beberapa internet, beberapa ini, Papua lebih jauh. Oleh karena itu, DPD harus melalui pimpinannya harus kita mempertahankan NKRI. Nah, itu yang pertama. Komite II Membidangi sumber daya alam dan sumber daya energi lainnya, terutama kelistrikan. Setelah saya mengadakan kunjungan kerja di beberapa daerah, ada empat belas kabupaten/kota yang belum mengaliri listrik sampai hari ini, di antaranya Kabupaten Yaokimo, Asmat, Boven Digul, Merauke, Pegunungan Bintang, Duga. Yang lebih ironis lagi di Komite II, saya sendiri mengadakan kunjungan dengan Bupati Mimika bahwa ada 7,8 megawatt yang akan dibangun dari tahun 2007, sampai hari pemerintah Republik Indonesia belum bangun. Oleh karena itu, serius sekali DPD RI harus melaksanakan ini sebab Timika adalah salah satu emas terbesar di dunia yang bisa kasih makan dunia maupun Republik ini. Kalau memang ini tidak diperhatikan oleh DPD RI, maka apalah artinya untuk Papua. Oleh karena itu, kepada Pimpinan DPD RI pada kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa saya akan mengundang beberapa bupati tanggal 25 ini akan rapat RDP dengan bupati-bupati pegunungan tengah, khususnya di Timika, Yahukimo, Mamprabotenga, Yalimo sebab di daerah-daerah ini adalah daerah yang terisolasi susah dijangkau. Oleh karena itu, DPD RI harus mendorong agar supaya presiden melihat. Jangan hanya wacana saja di berbagai macam media, tetapi harus betul-betul melaksanakan kalau memang Papua adalah bagian dari NKRI ini. Oleh sebab itu, sekali lagi untuk kesejahteraan masyarakat Papua di bidang Komite II, terutama kelistrikan, infrastruktur jalan, itu sangat jauh. Papua jangan dilihat dari Kota Jayapura-nya, tetapi masyarakat Papua hidup jauh lebih banyak di daerah-daerah pegunungan. Oleh karena itu, sekali lagi lewat Komite II, Pimpinan DPD RI harus memfasilitasi kepada pemerintah Republik Indonesia agar melihat kesejahteraan ini sebab ini adalah kesenjangan sosial yang sekarang ini melihat. Itu yang dari Komite II.


32

Komite III Adanya permintaan dukungan dari pemerintah pusat dan aparat TNI untuk memberikan dukungan terhadap perda miras. Kami sangat mendukung hal ini sebab orang Papua merasa bahwa miras ini adalah dari Jawa untuk mematikan orang Papua. Oleh karena itu, saya sangat setuju untuk mencabut ini. Dan, kita akan mendukung terus apabila DPD RI lebih pro kepada rakyat Papua, saya akan dukung. Kalau Pimpinan DPD RI tidak akan melaksanakan mendukung kami, maka saya akan lawan tiga orang ini. Oleh karena itu, sekali lagi pada kesempatan ini saya mau sampaikan sebab DPD RI itu adalah lembaga daerah yang mewakili provinsi-provinsi. Kenapa sampai hari ini, termasuk saya, melawan Pimpinan karena tidak pro kepada daerah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya atas nama rakyat Papua memohon kepada Pimpinan DPD RI agar melihat fenomena-fenomena yang aktual terjadi di paling ujung Indonesia timur. Sekali lagi saya mau sampaikan kepada Pimpinan, browsing berbagai macam media-media elektronik, media-media cetak, melihat bahwa Papua jauh sekali mereka berjalan. Oleh karena itu, DPD harus ambil bagian di dalam ini untuk bagaimana supaya rakyat Papua cinta Republik ini sebab sampai hari ini Republik Indonesia tidak bisa memanusiakan orang-orang Papua menjadi orang Indonesia. Ini catatan yang harus saya sampaikan mewakili rakyat Papua dengan hati nurani. Komite IV Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan perlu melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah. Jujur saja sampai hari ini uang otonomi khusus jauh lebih besar, tetapi sampai hari ini tidak memberikan pembinaan sehingga yang ada hanya korupsi. Korupsi sampai hari ini orang Papua tidak ditangkap karena Republik ini takut kepada orang Papua. Nah, ini salah. Oleh karena itu, pada kesempatan dan melalui sidang paripurna ini saya mengimbau kepada DPD RI harus memberikan efek jera kepada orang Papua atau siapapun sebab ini adalah bagian dari Republik untuk sementara ini. Atas nama masyarakat menyampaikan terima kasih kepada para Senator yang selalu mendukung aspirasi daerah. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. PEMBICARA: MUH. ASRI ANAS (SULBAR) Apa maksudnya itu sementara? Perjelas dulu, Pak Mesakh. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Kami persilakan Sumatera Barat dan bersiap Riau. PEMBICARA: Hj. EMMA YOHANNA (SUMBAR) Bismillahirahmanirahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan salam sejahtera buat kita semua. Om swastiastu. Yang kami hormati Saudara Pimpinan DPD RI, Saudara-saudara Wakil Pimpinan DPD RI, Saudara-saudara Pimpinan Alat Kelengkapan, Kepanitiaan, serta Saudara Pimpinan Kelompok DPD RI di MPR, yang kami banggakan seluruh Anggota, Pak Sesjen, Wasesjen,


33

dan seluruh yang hadir pada hari ini, dan juga saya merasa karena sendiri ya yang hadir dari Sumatera Barat, jadi terpaksa untuk yang kesekian kali saya yang menyampaikan laporan. Bapak-Ibu sekalian, dalam rangka reses yang kita lakukan mungkin tidak jauh berbeda apa yang kita lakukan dan yang kita terima aspirasi dari daerah. Jadi, saya tidak akan membacakan, namun ada satu catatan yang ingin saya sampaikan di mana Provinsi Sumatera Barat telah menyatakan bahwasanya daerah Sumatera Barat itu akan memprioritaskan pariwisata. Telah dilakukan penandatanganan kerja sama Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri Bapak Gubernur waktu itu minggu kemarin, kemudian juga Gubernur dari Riau, dan Wakil dari Kepri, serta Sumatera Barat sehingga terjalin kerja sama empat provinsi untuk meningkatkan pariwisata. Untuk itu, kami mengimbau kepada seluruh kita untuk memanfaatkan kunjungannya nanti ke Sumatera Barat dan kami menunggu para investor untuk menanamkan modal di bidang pariwisata di Sumatera Barat. Mungkin itu saja yang saya tambahkan, yang lain-lainnya saya akan serahkan kepada Ibu Pimpinan. Demikian. Wabillahitaufik walhidayah. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Kami persilakan Riau, kemudian bersiap DKI. PEMBICARA: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (RIAU) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Pimpinan rekan-rekan Senator, Sesjen, para pejabat, hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Laporan hasil kegiatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di daerah pemilihan khusus Provinsi Riau. Sesuai dengan tata tertib, kita bertugas di daerah dan bertugas di ibu kota untuk memperjuangkan aspirasi daerah. Kami berempat: 1) Abdul Gafar Usman; 2) Ibu Dr. Hj. Maimanah Umar, M.A.; 3) Intsiawati Ayus; 4) Rosti Uli Purba, merupakan satu kesatuan dan merupakan Senator. Oleh karena itu, dua fungsi kami: selaku senator, kami berhak menindaklanjuti aspirasi, menyerap aspirasi, baik secara perorangan senator; secara kelembagaan, kami akan duduk masing-masing alat kelengkapan. Ibu Intsiawati Ayus Komite I, Ibu Rosti Komite II, Ibu Dr. Hj. Maimanah Umar di Komite III, saya Abdur Gafar Usman di Komite IV. Dengan demikian, kami bertugas di daerah ada dua hal yang kami lakukan. Pertama, menyampaikan kepada rakyat bahwa DPD betul-betul sungguh-sungguh telah melaksanakan kegiatannya sehingga kami menyampaikan informasi apa yang telah dilakukan oleh Komite I, apa yang dilakukan oleh komite II, apa yang dilakukan oleh Komite III, apa yang dilakukan oleh Komite IV. Dengan demikian, rakyat makin merasakan kehadiran DPD. Yang kedua, permasalahan-permasalahan aspirasi yang disampaikan kami lakukan menindaklanjutinya dengan dua cara. Secara senator, kami langsung berhubungan dengan instansi terkait; secara kelembagaan, kami komunikasikan secara tertulis dan dilaporkan secara resmi pada paripurna. Contoh: 1. Madrasah sampai tanggal 1 Mei orang sudah UAN (ujian negara), sudah ujian, tetapi BOS-nya belum cair seperti sekolah-sekolah lain di Provinsi Riau. Di satu sisi, disuruh tingkatkan kualitas tidak boleh memungut, tetapi uangnya tidak ke luar, itu SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2015-2016 SENIN, 23 MEI 2016

34

2.

3.

4. 5.

informasi. Nah, secara personal kami telah berkomunikasi dengan kementerian terkait dengan kementerian Keuangan dan Kementerian Agama dan dicarikan solusinya. Oleh karena itu, ke depan kami berharap kepada Komite III dapat mengundang Menteri Agama, Mendiknas, dengan Menteri Keuangan agar kebijakan ini sama di seluruh Indonesia, tetapi secara perorangan kami telah berkomunikasi dengan kementerian terkait, itu pertama. Persoalan-persoalan yang disampaikan tadi tetap kejahatan terhadap kekerasan seksual. Jadi, bukan kekerasannya yang kita, menurut saya bukan kekerasannya, tetapi kejahatannya yang perlu kita tuntaskan dan perlu kita cari solusi-solusi, baik dari aspek edukatif, preventif ,dan kuratif, Ketiga-tiganya harus kita lakukan. Melalui edukatif, preventif, dan kuratif ini perlu kebijakan dan perlu diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah, dan DPD harus mengambil momen ini sebagai wakil daerah dan wakil rakyat. Selanjutnya, masalah kelistrikan di Riau, kami siap menjadi tuan rumah dan sebagaimana kami sampaikan secara tertulis dan pemerintah daerah akan siap memberikan fasilitas jika rapat koordinasi masalah kelistrikan yang dilakukan dengan wilayah 1, 2, 3, wilayah barat Riau siap menjadi tuan rumah pemerintah daerah, siap memberikan fasilitas sesuai dengan apa yang diharapkan oleh DPD secara tertulis kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, sekali lagi kami menyampaikan kepada Komite II dan juga kepada pemda dan sekjen bahwa Pemerintah Daerah Riau siap menjadi ke rumah untuk rapat koordinasi masalah penyelesaian listrik karena kelistrikan ini merupakan suatu kebutuhan mendasar. Selanjutnya, mengenai guru akan kami sampaikan kepada Komite III sebagaimana kami sebutkan tadi. Masalah wisata yang disampaikan oleh Sumatera Barat, Riau sebenarnya Riau mempunyai lima potensi wisata. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut secara personal, secara senator tanggal 27 besok anggota DPD akan diundang bersama oleh pemerintah daerah dengan Menteri Pariwisata sebagai tindaklanjut apa disebutkan oleh Sumatera Barat. Rakor di Sumatera Barat ditindaklanjuti tanggal 27 oleh Senator Riau bersama dengan gubernur dan bupati, walikota bersama-sama dengan Menteri Pariwisata. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu-ibu para hadirin yang berbahagia juga, Riau mengundang bapak-bapak sebagai investor dan juga kami menyampaikan kepada instansi terkait.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, kami selalu bekerja di daerah sesuai dengan tata tertib dan kami menyampaikan informasi kepada rakyat bahwa DPD betul-betul menindaklanjutinya apa yang telah menjadi harapan dan kami bukan mengumpulkan masalah untuk dimasalahkan, tetapi mencari solusi, baik secara senator maupun secara kelembagaan. Demikian. Terima kasih, Pimpinan, Setjen, dan rekan-rekan semua, terutama Pimpinan Alat Kelengkapan. Mudah-mudahan kita tetap bersama. Demikian, mohon maaf secara resmi kami serahkan secara tertulis kepada pimpinan. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: GKR HEMAS (WAKIL KETUA DPD RI) Dilanjutkan DKI. Siap Jawa Barat.


35

PEMBICARA: DR. ABDUL AZIS KHAFIA, S.Si., M.Si. (DKI JAKARTA) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pimpinan DPD RI yang kami hormati, Anggota senator seluruh Republik Indonesia. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersalawat kepada Rasulullah SAW dan terima kasih kepada yang masih tetap istiqomah di ruangan ini. Untuk menghemat waktu saya akan membacakan secara garis besar saja sebab kalau saya bacakan bisa sampai menjelang bada Magrib dan saya tidak akan merunut 1, 2, 3, tetapi saya akan langsung meng-combine beberapa catatan: 1. Terkait dengan persiapan Pilkada Provinsi DKI Jakarta 2017, kami telah menyelenggarakan koordinasi dengan aparatur penyelenggara negara untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilu atau pilkada yang berkualitas yang menjadi barometer untuk seluruh Republik Indonesia. 2. Terkait dengan reklamasi pantai utara. Kami menyerukan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah Republik Indonesia untuk menghentikan secara total reklamasi pantai utara. Yang kedua, kami mendorong kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut tuntas kasus yang terjadi atas reklamasi pantai utara. 3. Terkait tentang penertiban di Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini mengenai penggusuran, baik yang terjadi di berbagai titik, terutama terkait di daerah Luar Batang. Untuk itu, atas nama Senator Provinsi DKI Jakarta menyerukan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah Republik Indonesia untuk menyetop penggusuran dalam bentuk kekerasan atau dengan dalih apa pun karena yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil. Selanjutnya, kami meminta kepada pemerintah pusat untuk menyetop keterlibatan aparatur TNI dan Polri dalam rangka menegakkan perda di Provinsi DKI Jakarta dan untuk mengembalikan Polri dan TNI sebagaimana fungsinya, yaitu menjaga kedaulatan Republik Indonesia, bukan menjadi alat penguasa untuk melakukan penertiban di Provinsi DKI Jakarta. 4. Selanjutnya, terkait tentang kejahatan seksual yang terjadi di berbagai macam republik ini, termasuk di Provinsi DKI Jakarta, kami mendorong pemerintah untuk segera menindak tegas dan membuat regulasi yang tegas terhadap dinamika yang terjadi pada belakangan ini. 5. Selanjutnya, terkait dengan penyelenggaraan Ujian Nasional, Komite III juga telah melaksanakan fungsinya yang catatannya akan nanti kami berikan. 6. Selanjutnya, terkait tentang peristiwa yang terjadi di Bandara Soekarno Hatta dalam hal ini kasus Lion Air dan juga yang terjadi dengan kereta api Republik Indonesia, oleh karena itu kami mendorong untuk ada perbaikan sistem transportasi. Demikianlah beberapa catatan yang dapat kami sampaikan mewakili Komite I, II, II dan IV. Mewakili Saudari Fahira Idris, Saudara A.M Fatwa, Saudara Dailami Firdaus dan Bapak Aziz Kafiyah. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamith thoriq. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih. Kami persilakan Jawa Barat. Mohon persiapan Sumut.


36

PEMBICARA : H. ACENG HOLIK MUNAWAR FIKRI, S.Ag (JAWA BARAT) Bismillahirahmannirahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, hadirin sekalian yang saya muliakan. Marilah kita bersama bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan atas karunia-Nya kita dapat menghadiri Sidang Paripurna yang ke-12 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Izinkan saya menyampaikan atau membacakan sebagian dari aspirasi yang diserap oleh kami berempat selama di daerah. Berdasarkan hasil reses penyerapan aspirasi dan pengawasan yang komprehensif yang dilakukan oleh Komite I, II, III, IV DPD RI asal Provinsi Jawa Barat. Banyak masalah mendasar yang menuntut penyelesaian. Adapun jumlah aspirasi yang masuk pada Komite I ada 17 aspirasi, Komite II ada 16 aspirasi, Komite III ada 20 aspirasi dan Komite IV ada13 aspirasi sehingga jumlah total aspirasi adalah 66 aspirasi.

1. 2.

3. 4. 5.

Komite I Di antara aspirasi yang masuk di Komite I, di antaranya adalah: Mekanisme rekruitmen pendamping desa harus berdasarkan profesionalitas dan transparansi. Perlu adanya sosialisasi dan perhatian dari pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian budaya lokal untuk menjadi bagian yang terintegrasi dengan otonomi daerah. Perlindungan hukum dari sisi legalitas sangat penting setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Perlunya perhatian khusus dari pemerintah tentang perlindungan anak. Masih ditemukannya permasalahan dalam pembuatan E-KTP.

Komite II 1. Perbaikan infrastruktur memerlukan perhatian khusus dan tindak lanjut yang lebih konkrit baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 2. Perlunya penyediaan infrastruktur energi kelistrikan yang lebih memadai. 3. Perlunya peningkatan efektivitas dan sinergifitas komunikasi, koordinasi dan kinerja pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota serta masyarakat. Komite III 1. Terkait kekerasan dalam rumah tangga pemerintah diharapkan memberikan sosialisasi dan edukasi yang efektif kepada masyarakat, baik melalui media online ataupun secara langsung. 2. Pemerintah perlu lebih meningkatkan keamanan dan kenyamanan dengan menambahkan menambangan pemandu dan fasilitas untuk melaksanakan nibadah haji sampai kembali ke tanah air. Komite IV 1. Meningkatkan pentingnya pendidikan agama dengan pendidikan anak usia dini, maka dipandang penting untuk melakukan pengalokasian dana bantuan operasional sekolah bagi Mandrasah Diniyah dan Paud. SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2015-2016 SENIN, 23 MEI 2016

37

2. Adanya kesulitan dalam upaya pengajuan Kredit Usaha Rakyat atau KUR bagi para pelaku UKM. Pimpinan dan juga anggota yang saya muliakan, dari hasil identifikasi permasalahan yang telah kami dapatkan, rekomendasi kami untuk menindaklanjuti aspirasi serta menyelesaikan isu dan permasalahan tersebut di antaranya adalah: 1. DPD RI perlu mendorong pembenahan yang sistemik, masif dan konkrit atas isu dan permasalahan strategis yang mencakup aspek kebijakan hukum ekonomi, transportasi, lingkungan, pendidikan, sosial, kemasyarakatan, energi, infrastruktur, strategis, pengolahan sampah, penyediaan air bersih, perumahan dan potensi komoditas di wilayah Provinsi Jawa Barat. 2. DPD RI perlu mendorong ditingkatkannya efektivitas dan sinergitas komunikasi, koordinasi, dan kinerja pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya pembangunan kawasan metropolitan dan pusat pertumbuhan di Provinsi Jawa Barat. 3. DPD RI harus memiliki political will dalam rangka memperjuangkan aspirasi daerah. Demikian laporan hasil kegiatan kami Anggota DPD RI asal Jawa Barat. Kami yakin dengan dukungan tulus kesabaran dan sikap optimis kita bersama seluruh rakyat Indonesia, Insya Allah transformasi berbagai macam aspek yang fundamental di republik yang kita cintai ini pada saatnya akan berbuah manis. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menjelang bulan Ramadhan bagi umat Islam dan muslimat, muslim dan muslimat di ruang sidang ini serta umat muslim di seluruh penjuru dunia. Minal aidzin wal faizin. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Wa’alaikumsalam. Terima kasih dan tepuk tangan Jawa Barat. Kami persilakan Sumatera Utara. Mohon persiapan Jawa Tengah. PEMBICARA: Drs. H. RIJAL SIRAIT (SUMUT) Bismilahirrahmannirahim. Laporan kegiatan di daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara tanggal 30 April sampai 22 Mei 2016 disampaikan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 di Sidang Paripurna ke-12 DPD RI Masa Sidang Ke-5 Tahun 20152016. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua dan Ibu Wakil Ketua, yang terhormat rekanrekan senator Indonesia yang hadir pada siang menjelang sore yang berbahagia ini. Mari sama-sama kita menyerahkan diri kepada Allah SWT semoga Sidang Paripurna ini mendapat restu dan ridha Allah SWT dan tidak lupa juga salawat dan salam kehadirat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita masih mengharapkan syafa'atnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ketua, Ibu Ketua, rekan-rekan senator yang kami muliakan, dalam pelaksanaan tugas di daerah kami bekerja sesuai dengan amanah yang diamanahkan kepada kita semua. Komite I ada 6 poin, Komite II ada 9 poin, Komite III 6 poin, Komite IV ada 2 SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2015-2016 SENIN, 23 MEI 2016

38

poin. Demikian hasil kerja reses daerah Provinsi Sumatera Utara yang sebagian besar sudah tertulis dalam laporan ini akan kami berikan kepada ketua. Semoga kiranya hasil temuan kita ini semua dapat ditindaklanjuti oleh pimpinan kita jangan hanya menjadi tumpukan kertas yang ada di ruang Sekretariat Jenderal. Demikian. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih Sumatera Utara. Kami persilakan Jawa Tengah. Mohon persiapan NTT. Waktu kita kurang lebih tinggal 30 menit ada 8 provinsi yang belum dapat giliran. Silakan ini perlu tepuk tangan anggota baru orang lama. PEMBICARA: GKR AYU KOES INDRIYAH (JAWA TENGAH) Bapak Wakil Ketua DPD RI yang saya hormati. Yang terhormat para anggota DPD RI yang diruangan ini masih banyak sekali. Sekjen DPD RI dan para hadirin di Sidang Paripurna DPD RI yang kami hormati. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam ruang Sidang Paripurna DPD RI ke-12 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2015-2016. Kegiatan tatap muka dengan masyarakat yang kami lakukan menunjukkan beberapa aspirasi masyarakat yang bisa kami serap dan kami tamping, kemudian kami sampaikan di majelis yang terhormat ini untuk mendapatkan tindak lanjut dari DPD RI melalui alat kelengkapan yang membidangi tugas masing-masing. Komite I Pada kegiatan reses kali ini Komite I memfokuskan pada dua prioritas: 1) implementasi Undang-Undang Nomor 23 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah; dan 2) implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Identifikasi masalah: 1. Muncul multitafsir terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sehingga menyulitkan penyusunan RPJMD dan penyusunan Perda tentang perangkat daerah padahal batas akhir adalah bulan Juli 2016. 2. Regulasi dalam undang-undang yang menggeser kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk beberapa unit, misalnya pendidikan, pertambangan, dan kehutanan berakibat signifikan dalam kaitannya dengan kepemilikan aset daerah. 3. Pembangunan jalan tol yang melewati Kabupaten Kendal sepanjang 37 kilometer dan Batang 49,9 kilometer kebanyakan desa masih menolak harga pembebasan lahan yang ditawarkan terlalu murah. 4. Banyak muncul situasi pasangan kepemimpinan di daerah yang mengalami ketidakharmonisan.


39

1. 2. 3. 4.

Rekomendasi: Segera ditertibkan regulasi yang lebih teknis dalam bentuk PP, permen, atau lainnya terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Perlu kajian ulang kebijakan terkait perubahan kepemilikan dan kewenangan terhadap aset pemkab, pemkot yang diambil alih provinsi dan pusat. Pembebasan pembangunan jalan tol yang melewati Kendal dan Batang mohon disesuaikan dengan harga lahan sesuai dengan progress dan waktu pembayarannya. Melihat situasi kepemimpinan daerah banyak yang tidak harmonis wacananya jabatan bupati dan wakil bupati dikembalikan menjadi jabatan karier saja.

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Identifikasi masalah: 1. Perangkat desa banyak yang belum menguasai tugas terkait dengan Undang-Undang desa sehingga kesulitan menyusun perencanaan pembangunan banyak Kades yang takut salah dalam mengunakan dana desa. 2. Masalah tanah bengkok dalam PP Nomor 40 bahwa dana hasil tanah bengkok masuk ke rekening desa tetapi Permendes mengeluarkan surat edaran bahwa bengkok tidak perlu masuk rekening desa. 3. Berkaitan dengan pasal pemberhentian Kades yang bermasalah dalam UndangUndang Desa dinyatakan bahwa kalau kasus sudah terinteger teregister dipengadilan dapat diperberhentikan sementara namun dalam aturan Permen bahwa Kades langsung diberhentikan selamanya. 4. Desa banyak yang memiliki lembaga kemasyarakatan lembaga adat desa banyak memiliki namun dalam penganggaran desa peruntukannya masih terbatas sehingga tidak dapat menganggarkan mengalokasikan kepada fungsi-fungsi kesejahteraan seperti Paud dan lain-lain.

1.

2. 3. 4.

Rekomendasi: Perlu pemerintah mengadakan pelatihan bagi perangkat desa secara sistimatis dan continue serta menyediakan pendamping desa yang profesional dan berintergrasi intergritas. Kemendes harus segera melakukan sinkronisasi dan penjelasan tentang PP Nomor 43 dan surat edaran terkait dengan penempatan dana tanah bengkok. Mendagri harus segera melakukan sinkronisasi dan penjelasan berkaitan dengan regulasi pemberhentian kepala desa yang bermasalah hokum. Dalam mengembangkan perencanaan pembangunan desa dalam RPJMDes haruslah memperhatikan partisipasi masyarakat kesinambungan dan holistis sesuai dengan kondisi kebutuhan lokal desa.

Komite II 1. Energi Kondisi kelistrikan di Jawa Tengah saat ini sudah memiliki rasio elektrifikasi besar 91,36% Ada sebanyak 2.853 desa dusun belum teraliri listrik Jawa Tengah memiliki delapan pembangkit listrik tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Kekurangan pasokan listrik untuk masyarakat Jawa Tengah perlu ditambah pembangkit yang baru. Pembangunan PLTU itu di Batang diharapkan dapat segera terselesaikan untuk menyelesaikan permasalahan yang tersisa demi mencukupi kebutuhan listrik untuk masyarakat. B. Dalam mencapai programprogram PLN mendapatkan kendala secara pendanaan. Resistensi masyarakat atau LSM pembebasan lahan dan jalur yang terbatas. Masalah lain yang dialami PLN yaitu dibeberapa daerah tidak diperbolehkannya JTR melalui jalur udara dan hanya SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2015-2016 SENIN, 23 MEI 2016

40

diperbolehkan jalur darat dengan menggali tanah. Metode yang seperti ini membuat PLN kesulitan dalam menanganinya karena membutuhkan biaya yang besar dan konsep yang matang. 2. Pertanian dan peternakannya: a. Dampak perubahan iklim di Indonesia semakin nyata dirasakan oleh masyarakat terutama petani perubahan pola curah hujan dalam mempengaruhi irigasi yang menjadi hal penting dalam pengairan lahan pertanian kemarau panjang dan banjir ini akan membuat petani gagal panen sehingga ketahanan pangan menjadi menurun. b. Jawa Tengah memiliki hewan ternak yang unggul yaitu Dombos atau Domba Wonosobo. Dombos merupakan ikon dari Jawa Tengah yang sedang didorong oleh pemerintah daerah. Dombos perlu memiliki sertifikasi agar terjaga legalitasnya sebagai ikon dan potensi daerah. 3. Lingkungan hidup. Sampah menjadi polemik di semua daerah termasuk Jawa Tengah. Kewenangan institusi lingkungan hidup dalam melaksanakan program kerja kurang optimal dibagian kabupaten atau kota di Jawa Tengah pelaksanaan fungsi eksekutif yang seharusnya berkoordinasi dengan pemerintah dalam menyelenggarakan lingkungan hidup tidak berjalan dengan baik mengingat masalah sampah ditangani oleh dua institusi, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Pekerjaan Umum. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Mohon waktunya, Bu. PEMBICARA: GKR AYU KOES INDRIYAH (JAWA TENGAH) Komite III 1. Bidang RUU tentang Coorporate Social Responsibility. Identifikasi masalah, perkembangan coorporate social responsibility atau yang juga dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan dewasa ini telah berkembang dengan sangat pesat sehingga banyak program CSR perusahaan belum sinkron dengan program pemerintah. Pemberian CSR sering kali masih diwarnai nuansa selera perusahaan dengan kata lain peruntukan CSR masih ada nuansa selera dari perusahaan. Mereka cenderung memilih yang terkait dengan perusahaan dibanding kewilayahan. Rekomendasi, pemerintah dengan segera pemerintah harus segera membentuk dan mengesahkan perda CSR agar pemanfaatan dana dari perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara yang ada bisa lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. 2. Bidang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Identifikasi peristiwa kriminal dan kekerasan yang membuat kita bergidik tersebut ramai menghiasi berita-berita utama media massa. Umumnya yang menjadi korban peristiwa kriminal kekerasan atau pelecehan seksual tersebut bisa dipastikan adalah perempuan dan anak-anak sementara kita lupa mengajarkan kepada perempuan dan anak-anak bahwa ia punya hak yang hak atas tubuhnya, punya hak atas rasa aman bahwa yang seharusnya malu adalah pelaku pelecehan. Rekomendasi, masalah ini perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, baik dari pihak keluarga sendiri, pemerintah, dan unsur penegak hukum, unsur pendidik, dan semua lapisan masyarakat. Payung hukum untuk persoalan ini sangat mendesak dan penting untuk segera dirumuskan karena kondisi sudah kronis dan kasusnya meningkat dari tahun ke tahun.


41

3. Bidang RUU sistem perbukuan dengan mahalnya harga buku akibatnya disamping dampak pada rendahnya minat masyarakat untuk membaca dan memiliki buku juga mengundang masalah baru yang lebih rumit pemecahannya yaitu hadirnya buku-buku bajakan yang menimbulkan kerugian. Fenomena tersebut dapat memprihatikan sekaligus menunjukkan betapa rendahnya pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap persoalan hak cipta, khususnya berkenaan dengan hak atas kekayaan intelektual. Rekomendasi, perlunya regulasi penetapan pajak yang adil dan realistis, namun penghapusan pajak segala jenis buku bukanlah sesuatu yang adil dan akan tetap dan akan tetapi pajak yang tinggi tidaklah realistis sehingga penghapusan penurunan atau penyesuaian pajak perlu dilakukan secara proporsional perlunya memberikan penyadaran kepada masyarakat agar lebih menghargai hak atas kekayaan intelektual sehingga tidak membeli buku-buku bajakan. Komite IV Sidang DPD RI yang saya muliakan. 1. Pada kegiatan kali ini, kami di Komite IV memfokuskan serap aspirasi masyarakat pada sosialisasi Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Desakan pengayaan materi aspirasi masyarakat Jawa Tengah RPJM dan RKP selama ini antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota tidak sinkron karena memiliki program sendiri-sendiri sehingga arah pembangunan tidak terukur, tidak terarah karena sesuai dengan ide dan kemauan yang ada dipikiran masing-masing pimpinan daerah terjadi inkonsistensi dan diskontinuitas pelaksanaan RPJM dengan RPJN, RPJPN karena pergantian presiden lima tahun sekali. Maka dari itu, perlu direformulasi kembali sistem seperti GBHN karena dinilai lebih terarah terukur dan arah kebijakan umum pemerintah juga lebih jelas dari pusat ke daerah. 2. Selain itu, di bidang pengembangan koperasi dan pengembangan UMKM, kami fokus terhadap Koperasi Unit Desa dan pengembangan UMKM batik di beberapa daerah di Jawa Tengah. Di tiap desa keberadaan Koperasi Unit Desa harus tetap dipertahankan sehingga koperasi dapat menjadi kekuatan ekonomi di setiap desa secara organisasi dan kelembagaan. KUD memiliki potensi untuk diberdayakan dalam rangka mendukung pembangunan adil dan merata. Masalah utama KUD adalah permodalan. Selain itu adalah perlu pula adanya peningkatan mutu SDM yang berkecimpung dalam KUD melalui pelatihan-pelatihan manajemen koperasi untuk mendukung pengelolaannya. Pengelolaan yang dengan sengaja hehe seluruh ini komponen yang ada dalam perusahaan, seperti pemasaran, produksi, keuangan, personel, pemulihan sistem informasi manajemen dan organisasi. Sidang DPD RI yang saya hormati, sebagai penutup saya juga memberikan catatan mengenai pelaksanaan Musrembang di Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah pusat mohon meninjau kembali tentang Musrembang karena dirasa kurang efektif. Masyarakat mulai trauma terhadap pelaksanaan Musrembang bisa jadi karena ada persepsi bahwa kegiatan tersebut hanya formalitas atau seremonial. Demikian laporan hasil kunjungan kerja DPD RI Provinsi Jawa Tengah kami sampaikan. Semoga iktiar ini menjadi jembatan menuju Indonesia yang lebih baik dan sejahtera. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Anggota DPD RI dari Jawa Tengah Denty Eka Pratiwi, S.E, M.A., GKR Ayu Koes Indriyah, DR. Bambang Sadono, S.H. M.H., Drs. Akhmad Muqowam.


42

PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Terima kasih. Tepuk tangan yang keras. Ini anggota PAW namanya Ibu Ayu. Kami persilakan NTT. Mohon persiapan Bengkulu. Pak Syaf, kita punya waktu kurang lebih 15 menit, masih ada 7. PEMBICARA: SYAFRUDIN ATASOGE ,S.Pd. (NTT) Bismillahirahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang yang saya hormati. Anggota sekalian yang kami hormati. Saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal terkait dengan hasil reses dari NTT yang sebenarnya pada umumnya sudah disampaikan saya coba menyampaikan ada beberapa hal saja.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Komite I Komite I hampir seluruhnya DOB sama. Jadi usulan kita atau yang hari ini harus dilakukan adalah segera mendesak untuk keluarnya PP ditetapkannya PP Nomor 78 dan PP Disertada. Yang kedua adalah soal pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Desa tentang ketentuan jenjang pendidikan bagi perangkat desa minimal SMU atau sederajat ini kemudian harus direvisi karena tidak sesuai dengan kondisi di daerah terutama di NTT karena memang SDM yang memang sangat minim. Yang berikut adalah maraknya usulan daripada kelurahan yang mau turun jadi desa karena persoalan tidak ada anggaran untuk kelurahan sehingga perlu didesak apa yang sudah disampaikan Kementerian Dalam Negeri melalui Komite I bahwa segera akan kemudian di usulkan atau ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan untuk dana kelurahan. Yang berikut adalah ada juga permintaan dari masyarakat bahwa dana desa depannya bisa diperuntukan untuk pembangunan balai desa rumah ibadah dan juga honor para guru. Yang berikut masih di Komite I konflik perbatasan NTT adalah provinsi perbatasan dan bukan hanya soal batas antar negara tetapi banyak sekali konflik yang terjadi terhadap perbatasan-perbatasan di kabupaten-kabupaten ada sekitar 17 yang kami temukan kemarin dan itu butuh segera DPD bisa mengambil peran untuk membantu penyelesaian masalah perbatasan kabupaten, antar kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang berikut adalah penegasan kewenangan. Ini kami temukan penegasan kewenangan antar lembaga yaitu Polri, TNI, Dinas Perhubungan dan Kelautan Perikanan soal wilayah laut penanganan persoalan-persoalan di wilayah laut terutama masyarakat nelayan sampai hari ini memang kami temukan banyak persoalan ada yang nelayan yang ditangkap oleh Pol Air, ada nelayan yang ditangkap oleh TNI, ada juga nelayan yang ditangkap oleh, diseruk dan juga ditangkap oleh kelautan perikanan. Ini semuanya karena izin. Ini persoalan sehingga juga usulan selanjutnya adalah harusnya ada lembaga peradilan perikanan di seluruh Indonesia sampai hari ini baru 10, baru 10. Provinsi NTT belum punya ini dan memang banyak sekali persoalan-persoalan perikanan yang terjadi di NTT yang hari ini diselesaikan diperadilan umum. Jadi ini usulannya adalah harus ada lembaga peradilan perikanan.


43

Komite II Soal infrastruktur hampir sama soal PLN. Kemudian, perlu adanya banyak sumur bor dan lain sebagainya, tetapi yang hari ini juga soal jalan adalah bagaimana kita segera menyelesaikan undang-undang untuk mengusulkan penghapusan status jalan. Yang berikut adalah soal mata pencarian nelayan hari ini dari sisi nelayan yang khususnya rumput laut, hari ini harganya cukup merosot diharapkan untuk pemerintah membantu membuka akses untuk memungkinkan kenaikan harga rumput laut. Yang berikut adalah daerah NTT khususnya di Kabupaten Alor adalah jalur gempa sehingga pemerintah bisa memfasilitasi dalam penyiapan fasilitas perumahan yang tahan akan gempa. Komite III 1. Komite III ini mohon maaf agak sedikit banyak pertama adalah pendidikan. Bidang pendidikan, yaitu: a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% ini masih belum didistribusikan secara merata di seluruh NTT. b. Pemerintahan segera mencari jalan keluar atas persoalan-persoalan yang timbul akibat pelimpahan kewenangan di Undang-Undang Nomor 23 dari sisi pendidikan. c. Yang berikut adalah standarisasi honor yang belum sesuai dengan UMR Provinsi. Ini juga mesti kita suarakan semua. Kemudian yang berikut adalah persoalan sertifikasi guru agama, prosesnya selalu bermasalah karena harus dilegalisir di Kementerian Agama Republik Indonesia. d. Yang berikut sangat kurang guru-guru yang berstatus PNS di pelosok. Kami temukan hampir 1 sekolah itu hanya PNS, itu banyak sehingga ini perlu kita sampaikan untuk kemudian PNS-PNS itu kalau bisa ditempatkan sampai ke pelosok-pelosok. Yang berikut adalah proses kenaikan pangkat bagi para guru dengan angka kredit terutama yang angkat naik kegolongan 4 sangat memberatkan perlu disederhanakan terutama harus dilengkapi dengan syarat pembuatan makalah. 2. Yang berikut adalah Komite III, pertama bidang tenagakerjaan: a. Pemerintah perlu campur tangan pemerintah pusta perlu campur tangan dalam hal ini berhubungan dengan petani garam yang ada di Kabupaten Saburai Jua. Berikut konsep penempatan TKI keluar negeri harus dialaskan, arahkan untuk menjadi batu loncatan bagi para TKI untuk mengusaha di negerinya sendiri dengan modal yang ia peroleh. b. Yang berikut adalah dalam mengatasi human traficking pemerintah diharapkan dapat menggratiskan semua proses pengurusan dokumen identitas diri dari para calon TKI seperti KTP, KK, akte kelahiran, dan pasport sehingga PJTKI hanya berperan sebagai travel biro penempatan TKI disamping mencairkan pasar kerja di luar negeri saja. 3. Bidang pariwisata NTT merupakan daerah yang juga hari ini menjadi pusat pariwisata dan budaya butuh kemudian pemerintah lebih fokus juga membangun NTT dari sisi pariwisata. 4. Kemudian bidang kesehatan ini sangat sangat penting sekali di NTT: a. Yang pertama karena NTT itu adalah daerah kepulauan berpulau-pulau sehingga perlu adanya klinik terapung, klinik terapung atau ambulans terapung yang bisa menjangkau ke pulau-pulau untuk bisa menangani permasalahan kesehatan di pulau-pulau terpencil. SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2015-2016 SENIN, 23 MEI 2016

44

b. Kemudian yang berikut adalah soal BPJS. Banyak persoalan di BPJS tetapi kami cuman menyoroti adalah karena NTT daerah kepulauan sampai hari ini belum ada lembaga perantara dalam proses pembayaran iuran sehingga orang-orang di pulau itu kalau membayar iuran itu dana transportasinya lebih besar daripada iuran yang dibayar kan di bank-bank jadi ini perlu adanya lembaga perantara untuk menjangkau ini. 5. Yang berikut bidang agama. Di NTT guru guru agama sangat minim jadi ini mesti harus pengangkatan guru agama yang harus besar karena memang kami temukan banyak sekali sekolah-sekolah yang tidak ada guru agama di situ. Yang berikut adalah.... PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Iya waktu Magrib. PEMBICARA: SYAFRUDIN ATASOGE ,S.Pd. (NTT) Terakhir ini konkret, Pak, NTT sangat penting ini. Ini Undang-Undang sudah mengatakan bahwa segala macam sarana pabrik itu harus ada sarana ibadah dan kami temukan di NTT hampir di rumah sakit umum seluruh NTT itu tidak ada sarana ibadah maka kemudian ini harus disampaikan karena ini adalah perintah Undang-Undang dan bagaimana revolusi mental ini bisa berjalan. Jadi ini penting seluruh sarana-sarana umum harus ada di sarana ibadah harus ada di dalamnya termasuk RSUD yang kami temukan seluruh NTT hampir tidak ada. Komite IV 1. Dorongan dari pemerintah untuk pertama barusan sementara terlaksana tour the flores untuk bisa diagendakan setiap tahun. 2. Yang kedua, Kementerian Keuangan dan Bappenas perlu digabung agar sinkron ini perencanaan. 3. ang ketiga. gaji PNS mohon untuk bisa dikembalikan ke APBN sehingga alokasi dana umum dan alokasi dana khusus itu untuk bisa membangun daerah lebih maksimal. 4. Kemudian terakhir perbesar DAK dan DAU bagi Provinsi Kepulauan. Demikian yang bisa kami sampaikan dan yang paling terakhir adalah mohon, paling terakhir adalah mohon untuk DPD lebih khusus melakukan pengawasan terhadap Perdaperda yang berlaku di daerah karena banyak sekali kami temukan Perda yang bertentangan dengan aturan-aturan di atas. Terima kasih sekali lagi apresiasinya dan mohon maaf kalau waktunya agak lebih. Saya kembalikan kepada pimpinan. Assalamu’alaikum warahmatullohi wabarokatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Baik, persilakan Bengkulu. Mohon persiapan Lampung. PEMBICARA: Dra. Hj. ENI KHAIRANI, M.Si. (BENGKULU) Assalamu’alaikum warahmatullohi wabarokatuh.


45

Laporan kegiatan Anggota DPD RI di Provinsi Bengkulu di daerah pemilihan dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat tanggal 30 April sampai 22 Mei 2016. Komite I Pengawasan Undang-Undang Pilkada. Usulannya perlunya merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemasangan alat peraga kampanye pada Pasal 66 agar sanksi yang diberikan tidak hanya peringatan tertulis saja dan supaya diberikan sanksi yang lebih berat lagi agar memberikan efek jera bagi tim pasangan calon atau tim kampanye yang memasang alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing komite saya cuma bacakan satu yang penting saja. Komite II Provinsi Bengkulu merupakan satu-satunya daerah yang belum memiliki jalur lingkar luar di wilayah barat Indonesia. Hampir 70% infrastruktur jalan propinsi dan jalan nasional di Bengkulu dalam kondisi rusak. Kami mohon dukungan DPD RI untuk mendorong ke pemerintah pusat dan DPR RI. Komite III Aspirasi yang masuk untuk Komite III yang marak sedang terjadi masih hangat dan masih panas soal kekerasan seksual. Provinsi Bengkulu dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Sepanjang 3 bulan pertama artinya Januari sampai Maret tahun 2016 di Provinsi Bengkulu dasarkan data dari Yayasan Puspa merilis ada 75 kasus dengan kasus pemerkosaan terhadap anak dan perempuan sebanyak 46 kasus. Jadi ini luar biasa untuk daerah kami. Puncak gunung esnya adalah ketika terjadi pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun, 13 tahun oleh 14 orang yang 7 pelaku diantaranya masih berkategori anak di Desa Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Rejang Lebong, kasus ini mendapat perhatian dan liputan yang sangat luas baik dari media lokal nasional bahkan asing. Kasus ini bahkan mendapat perhatian netizen melalui gerakan nyala untuk Yuyun bahkan beberapa menteri dan pejabat negara pun mengunjungi sampai ke rumah duka. Ada persoalan multikompleks yang menurut kami korban adalah anak, kondisi ekonominya fakir miskin terjadi di desa terpencil yang akses informasi dan akses transformasinya terbatas tetapi terjadi di sana lalu pemicunya adalah miras dan pornografi. Miras dan pornografi. Di desa ini infrastrukturnya benar-benar tidak ramah terhadap perempuan dan anak jadi di kanan jalan dan di kiri jalan itu jurang. Kasus Ananda Yuyun ini diperkosa dan dibunuh di dekat jurang lalu digelindingkan setelah meninggal dunia. Bapak Ibu yang kami hormati, masih banyak kasus-kasus Yuyun di provinsi-provinsi lain di Indonesia tragis dan sangat memprihatinkan kita semua persoalan ini harus ditangani secara extra ordinary crime dengan cara-cara yang luar biasa. Berkaitan dengan poin hasil temuan kami di lapangan maka sudah saatnya untuk segera. Satu, DPD RI mendorong agar segera disahkannya Perpu tentang pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual atau predator anak yang sudah diputuskan oleh Presiden meskipun ini lagi proses pembahasan di DPR RI tetapi DPD perlu memberikan dorongan bentuk kepedulian yang amat sangat. Yang kedua, perlu bahas dan sahkan rancangan Undang-Undang penghapusan kekerasan seksual. Ketiga, bahas dan sah kan Rancangan Undang-Undang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Saya ulangi perlu disahkan Rancangan Undang-Undang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Berikutnya Menkoinfo segera memblokir situs0situs ponografi tentunya bekerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya dan semua tayangantayangan yang berbau kekerasan terhadap anak. Berikutnya DPD RI perlu mempelopori dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah mendorong agar di setiap RT, RW di seluruh Indonesia terbentuk Satgas perlindungan anak. Berikutnya perlu adanya kurikulum yang SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2015-2016 SENIN, 23 MEI 2016

46

ramah terhadap anak dan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia hampir merata di seluruh provinsi terhadap perempuan dan anak harus dicermati dan disoroti dari hulu hingga ke hilir. Upaya preventif dan juga upaya penanganan kasus untuk memberikan efek jera. Untuk itu kami Anggota DPD RI dari Provinsi Bengkulu mengusulkan di Sidang Paripurna ini agar segera membentuk Pansus soal ini. Pansus ini harapannya menjadi membentuk sensitivitas yang konkrit dari DPD RI terhadap persoalan sosial di masyarakat kita dengan maraknya pemerkosaan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Targetnya adalah mendesakan lahirnya Undang-Undang penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Target berikutnya mendorong terbentuknya Satgas perlindungan anak dan perempuan sampai di level RT dan RW. Ketiga, terbentuknya Undang-Undang pengaturan pengendalian pengawasan minuman beralkohol. Untuk itu kami mohon respons dari Sidang Paripurna DPD RI ini. Komite IV Aspirasi untuk Komite IV. Dalam rangka sensus ekonomi dibutuhkan kejujuran masyarakat sehingga memudahkan nantinya DPD RI memberikan pertimbangan APBN secara lengkap laporan dari daftar inventarisasi masalah untuk ke-4 komite dan kami serahkan kepada pimpinan. Namun sebelum itu kami mohon respon tentang usulan DPD RI Provinsi Bengkulu untuk terbentuknya Pansus Perlindungan Anak Perempuan dan Anak di Indonesia. Demikian. Assalamu’alaikum warahmatullohi wabarokatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Baik, terima kasih. Pansus perlindungan anak mungkin masuk di Komite III saja nanti bu. Mohon kerjasama waktu tinggal semakin sempit. Saya lihat ada kecenderungan semakin melampaui. Silakan Lampung. Babel mohon persiapan. PEMBICARA: HI. AHMAD JAJULI, S.IP., M.Si. (LAMPUNG) Bismillahirahmannirahim. Assalamu’alaikum warahmatullohi wabarokatuh. Selamat Sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak pimpinan dan bapak/ibu anggota yang kami hormati. Lampung akan melaporkan hasil reses periode yang lalu dan saya akan membacakan pada bagian ringkasnya. Komite I Sama dengan provinsi yang lain saya lewati. Komite II 1. Melaporkan kepada forum yang barangkali ini akan bermanfaat Komite II nanti untuk menindaklanjutnya soal panjang jalan di Lampung yang 10.000 km itu ternyata didapatkan 34% saja yang kategori baik selebihnya sebanyak 6.500 atau setara 65% dalam kondisi parah rusak dan ini bisa jadi cermin kalau seluruh provinsi punya gambaran seperti ini berarti pemerintah memang harus digesa untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur di seluruh provinsi di Indonesia.


47

2. Melaporkan kepada forum tentang pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang ini juga akan menjadikan sebuah proyek besar untuk menyatukan Jawa dan Sumatera kondisinya ternyata tidak seindah yang disampaikan dalam media pencitraan seolaholah bisa dikerjakan dengan cepat termasuk juga pembebasan tanah dan digunakan masa lebaran nanti. Tidak sedemikian ternyata di lapangan masih ada kesulitan dalam proses pembebasan lahan, pembayaran ganti rugi lahan dan proses pengerjaan lahan. Kemarin kami sudah melihat kenyataan di lapangan ternyata sudah 4 bulan Adi Karya terus PP, BUMN yang mengerjakan perjalanan jalan tol sudah 4 bulan tidak melakukan pekerjaan dengan baik disebabkan lahan yang harus digarab juga sudah tidak ada. Jadi beriring dengan tersebut maka pembebasan lahan menjadi pokok persoalan pertama ketika jalan akan dibangun dengan cepat secepat cepatnya. 3. Kemudian kami juga melaporkan tentang masalah pertambangan di Provinsi Lampung yang ini juga menjadi perhatian kosentrasi Komite II nanti ternyata ada banyak penambangan ilegal dan ditemukan di Lampung 114 izin tambang illegal. Jika di seluruh provinsi juga memiliki izin tambang yang ilegal berarti memang selama ini tidak masuk menjadi pendapat daerah atau pendapatan negara dan terjadi proses buruknya proses perizinan di tingkat kabupaten dan provinsi. Komite II selesai. Komite II saya lewati. Komite III 1. Undang-Undang Ujian Nasional sama. 2. Dan, khusus di Komite I saja barangkali nanti minta dukungan dari Komite III soal dana operasional Kantor Urusan Agama Kecamatan yang zaman sudah berubah, nilai rupiah juga sudah semakin terasa nilai belanjanya, tetapi anggaran untuk operasional KUA di seluruh Indonesia masih senilai 2 juta rupiah dan ini sangat tidak cukup untuk meng-cover satu kecamatan pembina agama dan seterusnya. Mohon nanti ini bagian yang bisa didukung di Komite III. Selebihnya kami sampaikan dalam bentuk tertulis.Terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullohi wabarokatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Wa’alaikumsalam. Terima kasih. Dipersilakan Babel. Mohon persiapan DIY. Waktu Magrib sudah masuk. PEMBICARA: BAHAR BUASAN, S.T., MSN. (KEP BABEL) Assalamu'alaikum warahmatullohi wabarokatuh. Salam sejahtera dan selamat sore. Om swastiastu. Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang terhormat teman-teman anggota DPD RI. Yang terhormat Bapak Sekjen beserta jajarannya. Para wartawan dan teman-teman lain yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih kepada pimpinan Sidang Paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada kami anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


48

Komite I 1. Pada reses periode ini dari anggota Komite I menyerap aspirasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang sudah dan akan dilaksanakan serentak di beberapa desa dan Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung Timur dan Kabupaten Belitung. Dalam pelaksanaannya hal yang mendapat catatan adalah mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala desa seperti di Kabupaten Belitung pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut adalah merupakan tugas pokok dan fungsi dari bagian tata pemerintahan sekretariat daerah Kabupaten Belitung. 2. Selain itu ditemukan pula tidak terlaksananya pembukaan Ruang Terbuka Hijau atau RTH seluas lebih kurang 103.000 meter per segi di Kabupaten Bangka Tengah dikarenakan terkendala tidak tersedianya dana untuk pelaksanaan pembukaan ruang terbuka hijau tersebut. Komite II Dalam reses kali ini menemukan banyak hal yang terkait langsung dengan ruang lingkup bidang kerja Komite II, beberapa di antaranya yang menurut kami perlu perhatian khusus adalah persoalan kebutuhan listrik yang saat ini masih terus menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat meskipun PLN terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat baik untuk kebutuhan pelayanan masyarakat umum maupun kebutuhan industri dan PLN menyatakan terdapat surplus daya tersedia di Kepulauan Bangka Belitung, tetapi fakta bahwa masih terjadi pemadaman telah menimbulkan kegelisahan tersendiri di tengah-tengah masyarakat. Dari kunjungan dan pertemuan yang dilakukan dengan PLN diperoleh informasi bahwa persoalan pemadapan bukan disebabkan oleh kekurangan daya namun lebih pada kendala-kendala teknis seperti dengan jaringan yang sudah tersedianya diperbaiki atau diganti demi peningkatan pelayanan kebutuhan masyarakat. Komite III Sampai saat ini masalah perbukuan pada dasarnya tidak terjadi masalah hanya yang seringkali terjadi adalah keterlambatan pendistribusian buku-buku kesekolah. Harapan agar ke depan anggaran terkait pengadaan buku dapat menjadi perioritas sehingga tidak terjadi lagi keterlambatan masih terkait dengan perbukuan dalam hal ini perlu juga usaha untuk menaikkan minat membaca anak-anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk menunjang cara agar budaya baca dan budaya tulis terus berkembang adalah dengan membiasakan anak-anak disekolah wajib membaca selama 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai yang perlu untuk dibangun dan dikembangkan untuk meningkatkan budaya baca tulis pada saat ini adalah dibangun cyber city atau jaringan internet diberbagai penjuru di kota dan bagian kecamatan didesa-desa agar informasi dan perkembangan dunia dapat diikuti. Sedangkan strategi penulis-penulis hebat dapat terus muncul di Provinsi Bangka Belitung dan perlu adanya pelatihan-pelatihan dan lomba-lomba terkait budaya baca dan budaya tulis menulis. Untuk masalah ujian nasional yang baru berlangsung implementasi kebijakan ujian nasional yang dilaksanakan di daerah telah sesuai dengan tujuan untuk memetakan mutu program atau satuan pendidikan seluruh pelaksanaan ujian mulai dari distribusi soal pelaksanaan ujian, akuntabilitas penyelenggaraan ujian nasional di daerah dan transparansi sudah berjalan baik dan tidak ditemukan kendala berarti. Komite IV Kegiatan anggota Komite IV dilaksanakan dengan melakukan pertemuan ada 15 kegiatan sudah tercantum dalam laporan ini.


49

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia. Demikianlah pengantar laporan kegiatan reses tanggal 30 April sampai 22 Mei tahun 2016 di daerah kami dari anggota DPD RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun aspirasi masyarakat yang berhasil di identifikasi secara spesifik dan mendalam terangkum dalam lampiran laporan ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti shanti shanti om. Terima kasih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Drs. Hudani Rani, SH., Herry Gerfian, ST., Telly Gozali, se., Bahar Buasan, ST., MSN. Sekian, terima kasih. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Alhamdulillah staf ahlinya tidak dibaca. Silakan DIY. PEMBICARA: Ir. H. CHOLID MAHMUD, M.T. (D.I. YOGYAKARTA) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan DPD yeng terahormat anggota DPD, Sekjen dan serta seluruh jajarannya. Saya akan bacakan. Komite I Untuk Komite I, masalah dana desa perlu pengawalan yang lebih serius sehingga bisa bermanfaat bagi kepentingan pembangunan desa dan juga tidak masalah akuntabilitas saya kira sangat penting. Komite II 1. Infrastruktur perlu perbaikan jalan untuk menumpang perekonomian di desa-desa. Kemudian masalah PLN saya kira sama dengan kawan-kawan yang lain. 2. Masalah PLN yang satu di Yogya listrik ini ada investor yang masuk dicari-cari Amerika untuk dipinggir laut jadi ada di Bantul. Ini saya kira perlu support dari DPD RI.

1.

2.

3.

4.

Komite III Masalah yang terkait dengan idiologi dengan dihilangkannya BP7, idiologi Pancasila maksud saya. Kemudian ada dihilangkannya P4. Ini saya kira perlu di dorong supaya nanti kedepan Pancasila harus menjadi satu-satunya dasar NKRI kita. Tunjangan profesi guru ini saya kira perlu mendapatkan perjuangan di Komite III. Sampai hari ini belum dibayarkan triwulan pertama. Ini Pak Hadri saya kira sangat penting ini. Guru lembaga-lembaga yang ada di daerah lembaga-lembaga pendidikan yang ada di daerah seperti madrasah dan lain sebagainya perlu dapat bantuan khusus dari pemerintah, sebetulnya sudah ada dana Bos namun realiasi dilapangan masih agak setengah-setengah untuk menyalurkannya ini. Potensi wisata saya kira Alhamdulillah Yogya menjadi salah satu jalan wisata yang bagus namun perlu dukungan yang kedepan karena satu-satunya wisata adalah airport ini mudah-mudahan bisa segera bisa terealisasi. SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2015-2016 SENIN, 23 MEI 2016

50

Komite IV 1. Bapak/Ibu yang saya hormati, yang terkait dengan koperasi saya kira ini masalah pajak koperasi bagi yang memang sudah punya badan hukum memang ini rasanya masih perlu mendapatkan perhatian ini memberatkan bagi koperasi-koperasi yang badan hukum sehingga tidak ada bedanya dengan perusahaan-perusahaan yang notabennya di dalam proses mencari dana ini lebih mudah perusahaan sehingga koperasi mendapatkan perhatian saya kira supaya dimudahkan dalam pembayaran pajaknya. 2. Kemudian yang berikutnya usaha mikro untuk memperoleh kredit ini masih ada banyak kendala karena di lapangan ternyata memang bank-bank penyalur ini masih mempunyai anggapan bahwa ini harus akuntabel. Jadi ini saya kira sangat berat di desa, di daerah-daerah dan juga masyarakat yang punya pinjaman walaupun sekecil apapun ini tidak boleh mendapatkan pinjaman dari kredit mikro, apa ini kredit KUR yang ada disana. Kemudian yang masalah kelembagaan keuangan mikro kenyataan di lapangan perlu mendapatkan perhatian karena dengan adanya aturan yang baru ini yang telah diawasi oleh OJK ini ke masing-masing lembaga mikro merasa khawatir karena keterbatasan dan pembatasan-pembatasan yang ada di peraturan OJK. Demikian saya sampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Saya persilakan Jawa Timur,. Mohon persiapan Kalimantan Barat. PEMBICARA: ABDUL QADIR AMIR HARTONO, SE., SH., MH (JAWA TIMUR) Bismillahirohmanirohim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pimpinan DPD Republik Indonesia yang terhormat. Yang terhormat saya cintai, saya banggakan, rekan-rekan senator seluruh Republik Indonesia, Sekjen serta jajaran dan rekan-rekan wartawan. Alhamdulillah sore menjelang malam ini dan di last minute ini waktu yang sudah agak mepet izinkan kami dari Jawa Timur melaporkan kegiatan di daerah periode tanggal 30 April sampai 22 Mei. Mengawali laporan kegiatan di daerah yang telah kami lakukan puji syukur kehadirat Allah SWT bagi anggota DPD RI di daerah Provinsi Jawa Timur kami telah mengunjungi beberapa pemerintah daerah serta mengadakan pertemuan-pertemuan dengan kelompok masyarakat di beberapa daerah Provinsi Jawa Timur. Kemampuan DPD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan akan sangat menentukan keberhasilan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menjalankan tugas pembangunannya sesuai aturan hukum dan koridor kebijakan yang telah disepakati bersama. Untuk itu kiranya perlu kami sampaikan di dalam forum yang berbahagia ini tidak ada masalah sebenarnya, tidak ada masalah yang ada hanya persoalan. Jadi dalam melaksanakan kegiatan di daerah ada beberapa persoalan-persoalan dan aspirasi yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat umum dan itu SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2015-2016 SENIN, 23 MEI 2016

51

kami rangkum dalam tulisan kami, laporan kami yaitu di bidang pertanian dan perkebunan bidang kesehatan, kemudian bidang lembaga keuangan koperasi usaha mikro kecil dan menengah bidang perekonomian, bidang SDM, kelistrikan bidang pendidikan, bidang sosial yang semuanya sudah kami tuliskan rapi disini nanti akan kami laporkan. Namun kiranya perlu saran kami sampaikan di sini bahwa sebagai anggota DPD RI yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab moral dan politik menindaklanjuti aspirasi laporan dan pengaduan masyarakat. Penindaklanjutan dimaksud merupakan perwujudan dari fungsi representasi parlemen dalam hal ini ditunjukkan dengan ikut mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih yang dijabarkan dalam prinsip-prinsip pemberian pelayanan prima kepada masyarakat. Sebagai negara yang sedang berkembang Indonesia masih menghadapi tantangan berat untuk mewujudkan kepentingan tersebut dan dalam realitanya masih sering dikeluhkan warga terkait praktek penyalahgunaan kekuasaan atau obvius of power dan penyajian layanan yang kurang bermutu sehingga banyak kepentingan masyarakat yang terabaikan. Akhirnya mengakhiri laporan ini kami menyampaikan harapan semoga hasil kegiatan anggota DPD RI di daerah dapat ditindaklanjuti secepatnya sehingga memberikan kepastian kepada daerah dan masyarakat atas persoalan yang sedang dihadapi. Kami atas nama anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih dan izinkan kami berpantun bahasa Jawa pak ning juminten mbeber kloso mangan lepet neng isurgapuro meniko dinten bade poso mangawi woten sara lepet nyuwun ngapuro. Akhiron, wallahul muwafiq ila aqwamith thoriq. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Wa’alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kalbar. PEMBICARA: Hj. RUBAETI ERLITA, S.Sos.I., S.H. (KALBAR) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan DPD RI. Para senator seluruh Indonesia yang saya banggakan dan yang saya hormati Bapak Sesjen serta jajarannya. Karena saya yang terakhir dari awal semuanya saya melihat memang tidak punya masalah tetapi punya persoalan kata Guston. Jadi mungkin karena ini sudah Magrib, waktu Magrib dan apa namanya seluruh muslim dan muslimah akan melaksanakan sholat mungkin saya hanya menyampaikan secara tulisan, secara tertulis saja karena permasalahan semua daerah itu sama masalah kelistrikan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG: Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (WAKIL KETUA DPD RI) Luar biasa tepuk tangan sekali lagi. Baik, forum yang kami hormati mungkin ada satu hal yang perlu kami informasikan kepada mungkin anggota DPD bahwa sudah ada kesepakatan dengan Kementerian Keuangan tentang keikutsertaan DPD dalam proses mengawal proses penyusunan DAK. Nah itu direncanakan pada akhir Mei atau awal Juni itu akan ada sosialisasi kesemua daerah oleh Kementerian Keuangan dan di situ sudah di sebutkan bahwa proses penyusunan DAK dari di SIDANG PARIPURNA KE-12 DPD RI MS V TS 2015-2016 SENIN, 23 MEI 2016

52

daerah itu mengikut ertakan anggota DPD dari provinsi. Nanti tolong masing-masing melalui Komite IV berkoordinasi kapan dan kalau tadi misalnya soal jalan, jalan mana kira-kira prioritas kita usahakan ini usulan DPD. Nah kemudian masih ada satu tahap lagi nanti pada waktu DAK ini sebelum disahkan, dibawa oleh Menteri Keuangan itu dengan DPD akan ada lagi meeting jadi untuk memastikan usulan kita yang optimal tentu kita juga menyadari tidak mungkin kita bisa memperjuangkan semua tetapi paling tidak adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh DPD itu masuk dalam DAK. Jadi tolong itu saja. Baik sidang mulia, Dewan yang mulia, sebagai rangkaian sidang paripurna kami informasikan sesuai jadwal Masa Sidang V Sidang Paripurna ke-12 akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2016 dengan agenda laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dan pengesahan keputusan DPD. Kami minta agar kita semua dapat terus menjaga persatuan dan kesatuan serta solidaritas dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusional yang kita emban. Kebersamaan yang sudah kita bangun kembali kiranya terus ditingkatkan sehingga kita akan semakin fokus kembali kepada perjuangan yang lebih mendasar yaitu perjuangan amademen. Kami mengharapkan agar kita semua dapat mendukung kerja-kerja BPKK khususnya dalam melakukan komunikasi politik dengan partai politik untuk mendukung amademen UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya penguatan DPD. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah Sidang Paripurna ke-12 kami tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti shanti shanti om. KETOK 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 18.10 WIB Jakarta, Mei 2016 SEKRETARIS JENDERAL DPD RI

Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO NIP. 195711251983031001

Paraf Koordinasi Biro Bagian

: Persidangan II : Risalah Jabatan

Paraf

Kepala Biro Persidangan II Kepala Bagian Risalah Kasubbag Transkripsi dan Koreksi


53


54

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-12 MASA SIDANG V TAHUN SIDANG

Recommend Documents