Rapat Koordinasi Nasional III Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2012

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kementerian Dalam Negeri

Rapat Koordinasi Nasional III Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2012 “Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Stabilitas Harga Melalui Penguatan Ketahanan Pangan serta Optimalisasi Informasi Harga Pangan Strategis”

Proceeding

KELOMPOK KERJA NASIONAL TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (POKJANAS TPID) Jakarta, 16 Mei 2012

RAPAT KOORDINASI NASIONAL III TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2012

≈Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Stabilitas Harga Melalui Penguatan Ketahanan Pangan serta Optimalisasi Informasi Harga Pangan Strategis∆

PROCEEDING

Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Pokjanas TPID) Jakarta, 16 Mei 2012

i

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan stabilitas harga di daerah sekaligus mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional, berbagai langkah koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah dilakukan baik melalui wadah koordinasi Tim Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat, maupun melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat daerah. Awareness Pemerintah Daerah terhadap arti pentingya upaya menjaga stabilitas harga, sebagai salah satu prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkesinambungan, semakin kuat. Hal ini terlihat pada semakin banyaknya daerah yang bergabung membentuk TPID baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir TPID telah terbentuk di seluruh provinsi, atau TPID telah terbentuk di 65 daerah dari total 66 kota/kabupaten pembentuk inflasi nasional berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS). Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPID, merupakan sebuah forum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan antara pusat-daerah dalam upaya menciptakan stabilisasi harga pada umumnya dan pengendalian inflasi pada khususnya. Rakornas TPID diselenggarakan setiap tahun sejak 2010 dan pada tahun 2012 ini merupakan penyelenggaraan untuk kali ketiga. Tema yang diangkat pada tahun ini adalah ≈Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Stabilitas Harga melalui Penguatan Ketahanan Pangan serta Optimalisasi Pemanfaatan Informasi Harga Pangan Strategis∆. Tema ini dirumuskan oleh Kelompok Kerja Nasional TPID (Pokjanas TPID) berdasarkan hasil penggodokan berbagai isu strategis dan permasalahan terkait pengendalian inflasi di daerah yang disampaikan oleh daerah baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota melalui TPID. Secara garis besar terdapat 2 (dua) topik utama akan dibahas dalam Rakornas III TPID 2012, yaitu: (1) penguatan cadangan pangan daerah dan (2) peningkatan perdagangan komoditas pangan antar daerah. Melalui pembahasan dua topik tersebut, diharapkan dapat menjadi langkah awal yang strategis untuk mendukung terwujudnya stabilitas harga di daerah.

ii

Prosiding Laporan Rakornas III TPID 2012 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari berbagai upaya yang ditempuh oleh Pokjanas TPID. Di dalamnya termuat pokok-pokok pembahasan dan hasil diskusi antara Kepala Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait mengenai berbagai isu pengendalian inflasi yang berkembang saat ini, khususnya terkait isu penguatan ketahanan pangan, pentingnya menciptakan transparansi informasi harga pasar khususnya komoditas bahan pangan, serta perlunya mengantisipasi dampak lanjutan dari rencana penerapan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM). Akhir kata, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap pelaksanaan Rakornas III TPID ini. Jakarta,

Juni 2012

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Bank Indonesia

Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah

Drs. Urhen Lukman, MA Asisten Deputi Urusan Ekonomi dan Keuangan Daerah

Dr. Sugeng Kepala Biro Kebijakan Moneter

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................... DAFTAR ISI ...............................................................................................

ii iv

BAGIAN I PENDAHULUAN ....................................................................... I.1. LATAR BELAKANG ............................................................................. I.2. TUJUAN ............................................................................................. I.3. TEMPAT, WAKTU, PESERTA, DAN AGENDA ........................................

1 1 4 4

BAGIAN II SESI I PEMBUKAAN RAKORNAS TPID ....................................... II.1. TRANSKRIP LAPORAN POKJANAS TPID (DISAMPAIKAN OLEH GUBERNUR BANK INDONESIA) .......................................................... II.2. VISUALISASI PENGEMBANGAN PUSAT INFORMASI HARGA PANGAN STRATEGIS ........................................................................................ II.3. PENYERAHAN PENGHARGAAN PENGELOLAAN INFLASI DAERAH ...... II.4. TRANSKRIP ARAHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA .......................

7 7 10 11 12

BAGIAN III SESI II RAPAT KOORDINASI ..................................................... III.1. POKOK-POKOK PEMAPARAN POKJANAS TPID MENGENAI ISU STRATEGIS PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (DISAMPAIKAN OLEH KOMITE KEBIJAKAN) ......................................................................... III.2. TANGGAPAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ..... III.3. DISKUSI/TANYA JAWAB ..................................................................... III.4. KESIMPULAN ..................................................................................... III.5. TINDAK LANJUT ................................................................................

23 24 25 26 27

BAGIAN IV SESI III SHARING SESSION ≈IMPLEMENTASI PROGRAM TPID MELALUI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI HARGA BAHAN PANGAN POKOK DAN PENGUATAN KETAHANAN PANGAN UNTUK MENDUKUNG TERCIPTANYA STABILITAS HARGA DI DAERAH∆ ........................................

29

iv

23

IV.1. UPAYA PENGUATAN CADANGAN KETAHANAN PANGAN OLEH TPID JAWA TENGAH .................................................................................. IV.2. PERAN SISTEM RESI GUDANG DALAM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH OLEH TPID KALIMANTAN SELATAN ..................................... IV.3. PENGUATAN CADANGAN PANGAN MELALUI PENGEMBANGAN SISTEM RESI GUDANG ....................................................................... IV.4. PERAN DAN PELUANG BISNIS BANK PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PEMBIAYAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM RESI GUDANG DI DAERAH ........................................................................................ IV.5. PERAN MEDIA DALAM DISEMINASI INFORMASI HARGA PANGAN ..... IV.6. KESIMPULAN ..................................................................................... IV.7. TINDAK LANJUT ................................................................................

33 35 36 37

BAGIAN V PENUTUP ................................................................................

39

29 30 32

LAMPIRAN 1 MATERI TAYANGAN RAKORNAS III TPID .............................. 41 LAMPIRAN 2 DAFTAR TPID ...................................................................... 149 LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI ................................................................... 159

v

Halaman ini sengaja dikosongkan

vi

Bagian 1 - Pendahuluan

Bagian 1

Pendahuluan I.1.

LATAR BELAKANG

Peran Pemerintah Daerah dalam mendukung terjaganya stabilitas harga dirasakan semakin penting dan menjadi perhatian berbagai kalangan. Hal ini mengingat dinamika harga yang terjadi di daerah menjadi faktor penentu penting dalam pencapaian sasaran inflasi nasional. Namun demikian, upaya mewujudkan stabilitas harga di daerah masih dibayangi oleh berbagai permasalahan struktural, misalnya tingginya ketergantungan produksi komoditas pangan terhadap kondisi cuaca, rendahnya keterhubungan antar daerah, belum kompetitifnya struktur pasar dan tata niaga khususnya komoditas bahan pangan pokok, serta berbagai persoalan mendasar lainnya termasuk alih fungsi lahan. Dalam kerangka otonomi daerah, kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah menjadi tumpuan untuk turut mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Hal ini sejalan dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang semakin besar sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 j.o. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan adanya keterlibatan aktif Pemerintah Daerah diharapkan dapat menghasilkan rumusan kebijakan stabilisasi harga yang lebih sesuai dengan karakteristik inflasi daerah. Berbagai permasalahan struktural dalam perekonomian sebagaimana dimaksud di atas menyebabkan inflasi sangat rentan dipengaruhi oleh guncangan dari sisi penawaran (supply side shocks). Terjadinya bencana alam dan atau cuaca ekstrem di satu daerah dengan segera dapat memicu terjadinya lonjakan harga

1


pangan di daerah tersebut dan daerah lainnya, yang pada gilirannya mendorong kenaikan inflasi secara nasional. Di samping itu, kebijakan strategis pemerintah di bidang harga seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Tenaga Listrik (TTL), dan cukai rokok cenderung diikuti pergerakan inflasi yang lebih bervariasi di daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Brodjonegoro (2004) mengidentifikasikan penyebab utama inflasi di daerah sebagai faktor yang bersifat non-moneter √ seperti operasi fiskal daerah (pendapatan dan pengeluaran rutin) dan ongkos transportasi. Selain itu, inflasi di Indonesia cenderung memiliki persistensi yang tinggi sehingga setiap kali terjadi guncangan (shocks) akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali pada pola normalnya. Melihat pada karakteristik inflasi tersebut di atas, maka untuk mencapai sasaran inflasi nasional, yang diarahkan secara bertahap terus menurun hingga ke level yang setara dengan negara-negara di kawasan, memerlukan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal/sektoral di tingkat pusat dan daerah. Di tingkat pusat, koordinasi kebijakan dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan di tingkat daerah melalui wadah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Inisiatif pembentukan TPID yang dimulai pada 2008, sejauh ini memperoleh tanggapan yang cukup menggembirakan dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait. Terus bertambahnya jumlah daerah yang turut bergabung membentuk TPID menunjukkan semakin besarnya kesadaran dan arti penting dari upaya menjaga stabilitas harga bagi pembangunan ekonomi yang berkesinambungan di daerah. Koordinasi yang terjalin melalui TPI/TPID diharapkan menghasilkan rumusan bauran kebijakan (policy mix) yang bersifat lintas lembaga/sektor yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan struktural yang menjadi pemicu inflasi di daerah. Terbentuknya Kelompok Kerja Nasional Koordinasi (Pokjanas) TPID pada bulan Juli 2011 menjadi momentum penting dalam meningkatkan efektivitas koordinasi pengendalian inflasi di Indonesia. Koordinasi antara Pemerintah dan otoritas moneter yang semakin solid merupakan salah satu faktor pendukung bagi tercapainya inflasi nasional yang rendah di 2011. Kekhawatiran terhadap berlanjutnya kenaikan harga pangan yang terjadi sejak pertengahan 2010 dan dinamika global yang diwarnai ketidakpastian diantisipasi dengan berbagai kebijakan dan langkah strategis. Kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam Forum TPI di tingkat pusat diarahkan untuk menjamin kesinambungan pasokan

2


pangan dan kestabilan harganya bagi masyarakat, disertai berbagai upaya untuk mendorong peningkatan produksi beras nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan khususnya melaui peningkatan cadangan beras pemerintah. Di tingkat daerah, langkah-langkah untuk menjamin kesinambungan pasokan dan kelancaran distribusi kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat ditempuh oleh pemerintah daerah dan Bank Indonesia dalam Forum TPID antara lain melalui intensifikasi pemantauan langsung perkembangan harga komoditas bahan pangan pokok di pasar-pasar, pemantauan kelancaran distribusi bahan pangan pokok, pengawasan dan penindakan terhadap aksi penimbunan, dan peningkatan komunikasi kepada publik. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan Bank Indonesia secara konsisten diarahkan untuk menjaga stabilitas moneter dan memitigasi dampak dari gejolak eksternal, serta memperkuat ketahanan sistem keuangan untuk mendukung terjaganya stabilisasi inflasi inti. Menyadari semakin beratnya tantangan menjaga stabilitas harga pada umumnya dan pengendalian inflasi pada khususnya, diperlukan rumusan bauran kebijakan lintas sektor yang bersifat kolaboratif dan sinergis. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ketiga (III) TPID pada tahun 2012 merupakan forum yang sangat strategis untuk membangun keselarasan pemahaman dan komitmen bersama terhadap upaya untuk mengatasi berbagai tantangan stabilisasi harga ke depan yang akan dihadapi. Konsep penyelenggaraan Rakornas TPID yang untuk ketiga kalinya diselenggarakan ini akan difokuskan pada upaya meningkatkan komunikasi aktif antara penentu kebijakan di daerah dengan Pemerintah Pusat. Fokus pembahasan dalam Rakornas III TPID 2012 diarahkan pada penyusunan rekomendasi kebijakan konkrit yang dapat segera diimplementasikan untuk mengatasi potensi gejolak harga pangan antara lain melalui penguatan ketahanan pangan daerah (termasuk cadangan pangan daerah). Upaya penguatan cadangan pangan daerah dan disertai dengan optimalisasi pemanfaatan data harga pangan strategis merupakan langkah awal untuk mendukung terwujudnya stabilitas harga. Dua hal penting tersebut menjadi pokok bahasan dalam Rakornas III TPID 2012, sehingga tema Rakornas III TPID 2012 adalah ∆Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Stabilitas Harga Melalui Penguatan Ketahanan Pangan serta Optimalisasi Pemanfaatan Informasi Harga Pangan Strategis∆ Strategis∆. Penyelenggaraan Rakornas TPID

3


tahun ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Bank Indonesia.

I.2.

TUJUAN

Sejalan dengan tema yang diusung pada Rakornas tahun ini, tujuan penyelenggaraan Rakornas III TPID 2012 adalah sebagai berikut: a. Memperkuat koordinasi dan kerjasama baik secara vertikal yakni antara pemerintah pusat-daerah maupun secara horisontal antar pemerintah daerah dan antar lembaga terkait baik di tingkat pusat dan daerah, dalam rangka mendukung stabilitas harga khususnya melalui penguatan program kerja ketahanan pangan dan pemanfaatan informasi harga pangan strategis di daerah. b. Membahas permasalahan terkait upaya stabilisasi harga pangan di daerah. c. Membentuk komitmen bersama agar program penguatan ketahanan pangan dan pengembangan pusat informasi harga pangan menjadi agenda prioritas pemerintah daerah ke depan. d. Mengkomunikasikan berbagai kebijakan pemerintah pusat dan Bank Indonesia yang terkait dengan stabilitas harga dan ketahanan pangan. e. Memperoleh informasi mengenai kesiapan penerapan program penguatan ketahanan pangan dan pengembangan pusat informasi harga di beberapa daerah.

I.3.

TEMPAT, WAKTU, PESERTA, DAN AGENDA

Rakornas III TPID 2012 diselenggarakan di Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman 86 Jakarta, pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012, dan diikuti oleh seluruh Gubernur Provinsi, 41 (empat puluh satu) pemimpin Bank Indonesia di daerah serta 65 (enam puluh lima) Bupati/Walikota yang tercatat sebagai kota pembentuk inflasi nasional (di luar kota Jakarta) dan 2 (dua) Bupati/Walikota di luar kota inflasi yang telah memiliki TPID. Secara garis besar acara Rakornas III TPID 2012 terbagi ke dalam 3 (tiga) sesi sebagai berikut: Sesi II: Pada sesi ini dilakukan acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional TPID (Rakornas III TPID) 2012 yang secara resmi dilakukan oleh Presiden RI (Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono), didahului sambutan dari Gubernur Bank Indonesia (Dr. Darmin Nasution).

4


Pada Sesi Pembukaan ini disisipkan dengan 2 (dua) acara, yakni: (1) penayangan film pendek tentang pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS); (2) pemberian penghargaan kepada TPID yang dinilai berhasil dalam hal koordinasi pengelolaan inflasi daerah, yang antara lain sebagaimana tercermin dari intensitas kegiatan yang dilakukan oleh TPID dan pencapaian kinerja inflasi pada tahun 2011. Sesi II: Sesi ini merupakan kegiatan pokok dari acara Rakornas III TPID 2012, yakni berupa rapat koordinasi untuk membahas permasalahan struktural yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam upayanya menjaga stabilisasi harga bahan pangan pokok yang selanjutnya dapat mendukung pengendalian inflasi di daerah. Pimpinan rapat di Sesi II ini adalah menteri/ pejabat tinggi negara yang berperan sebagai Pembina/Pengarah di TPI dan Pokjanas TPID, yakni: (1) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, (2) Gubernur Bank Indonesia, (3) Menteri Keuangan, dan (4) Menteri Dalam Negeri. Selain itu, mengingat topik pembahasan terkait pertanian dan informasi harga pangan pokok, dalam rapat tersebut, diikutsertakan juga (5) Menteri Pertanian, (6) Menteri Perdagangan dan (7) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sesi III: Sesi ini merupakan sesi diskusi (knowledge sharing) berbentuk talkshow mengenai penerapan beberapa program kerja yang direkomendasikan atau diinisiasi/difasilitasi oleh TPID terkait dengan upaya penguatan ketahanan pangan atau cadangan pangan daerah dan penciptaan transparansi informasi harga pangan yang dinilai berhasil bagi terciptanya stabilisasi harga khususnya harga bahan pangan pokok serta mendukung upaya pengendalian inflasi di daerah.

5



6

Bagian 2 - Sesi I Pembukaan Rakornas TPID

Bagian 2

Sesi I Pembukaan Rakornas TPID II.1.

TRANSKRIP LAPORAN POKJANAS TPID (DISAMPAIKAN OLEH GUBERNUR BANK INDONESIA) TRANSKRIP LAPORAN POKJANAS TPID DALAM RAPAT KOORDINASI NASIONAL KE-TIGA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN 2012 Jakarta, Rabu - 16 Mei 2012

Yth. Bpk. Presiden Republik Indonesia Yth. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II Yth. Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia Yth. Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kab/Kota Yth. Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR-RI Yth. Para hadirin dan undangan sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua Di pagi hari yang cerah ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahNya kita dapat berkumpul bersama dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau Rakornas TPID-2012. Kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan Bapak Presiden untuk hadir bersama kita semua. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang dapat hadir dalam acara ini. Rakornas TPID ini merupakan yang ketigakalinya dan merupakan forum bagi seluruh TPID untuk bersama-sama dengan Pemerintah Pusat merumuskan solusi atas berbagai permasalahan terkait stabilisasi harga.

7


Bpk Presiden dan Bapak/Ibu yang saya hormati Perkembangan inflasi dalam dua tahun terakhir menunjukkan tren yang menurun. Ini tidak terlepas dari peran aktif Pemerintah Daerah yang semakin nyata dalam menjaga stabilitas harga. Kontribusi daerah dalam pembentukan inflasi nasional cukup besar yakni 77%. Pada kesempatan ini, dapat kami Laporkan kepada Bpk Presiden bahwa hingga saat ini TPID telah terbentuk di seluruh provinsi atau 33 provinsi dan 47 Kabupaten/Kota. Dari 47 Kabupaten/Kota tersebut termasuk 3 Kabupaten/Kota yang bukan merupakan basis penghitungan inflasi nasional. Kami mengharapkan TPID dapat terbentuk di 22 Kabupaten/Kota lainnya yang menjadi basis penghitungan inflasi nasional, yakni sebanyak 66 Kota. Sementara itu, Kelompok Kerja Nasional TPID atau Pokjanas TPID, yang merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia, Kemenko Bidang Perekonomian, dan Kemendagri semakin memegang peranan strategis dalam mendukung koordinasi kebijakan pusat-daerah. Jalinan koordinasi terus diperkuat untuk mengintegrasikan berbagai langkah yang diperlukan dalam stabilisasi harga. Peran Kemendagri sangat penting dalam menyelaraskan berbagai kebijakan pusat dan daerah. Kemenko Perekonomian berperan dalam mengkoordinasikan berbagai kebijakan di tingkat pusat. Bank Indonesia memberikan masukan dalam hal identifikasi sumber-sumber tekanan inflasi dan merumuskan rekomendasi pengendalian inflasi yang diperlukan. Keberadaan Pokjanas TPID juga semain memperkuat koordinasi stabilisasi harga di tingkat pusat dalam forum TPI. Forum ini beranggotakan Bank Indonesia, Kementrian Keuangan, Kemenko Perekonomian, Kementrian Perdagangan, Kementrian Pertanian, Kementrian ESDM, Kementrian Perhubungan, Kemenakertrans, dan Bulog. Atas respons yang sangat baik dari daerah dan berbagai inisiatif, dukungan, serta kerjasama yang sangat baik dalam mewujudkan stabilitas harga selama ini, perkenankan saya atas nama Pokjanas TPID menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para hadirin sekalian.

8


Bpk Presiden dan Bapak/Ibu yang berbahagia Meski telah dicapai berbagai kemajuan berarti, sejumlah tantangan penting masih kita hadapi dalam hal pengendalian inflasi. Tantangan terberat masih sekitar pengendalian inflasi pangan (volatile food)yang dalam beberapa waktu terakhir cenderung meningkat. Kondisi tersebut tidak terlepas dari pengaruh ketidakmenentuan iklim dan dinamika permintaan global. Demikian pula, perkembangan inflasi pangan sangat dipengaruhi oleh rendahnya laju peningkatan produksi dan produktivitas pangan, hambatan distribusi, serta struktur pasar yang belum efisien. Kondisi ini diperburuk oleh adanya kesenjangan informasi antar pelaku ekonomi yang menyebabkan perkembangan harga pangan sangat rentan dipengaruhi oleh berbagai isu. Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut tentunya diperlukan harmonisasi kebijakan yang saling mendukung, antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal, serta kebijakan sektoral, baik di tingkat pusat maupun daerah. Bpk Presiden dan Bapak/Ibu yang saya hormati Menyadari beratnya tantangan dalam pengendalian inflasi pangan, tema sentral yang diangkat pada Rakornas kali ini adalah ≈Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Stabilitas Harga Melalui Penguatan Ketahanan Pangan serta Optimalisasi Pemanfaatan Informasi Harga Pangan Strategis∆. Dalam kesempatan ini, ijinkan kami di akhir Laporan untuk dapat menayangkan visualisasi singkat mengenai pentingnya pengembangan pusat informasi harga pangan dalam mendukung stabilisasi harga. Selain itu, pada Rakornas kali ini kami akan memberikan penghargaan kepada TPID yang dinilai baik di dalam mendukung upaya mencapai stabilitas harga. Kami mohon perkenan Bapak Presiden untuk dapat menyerahkan penghargaan kepada masing-masing TPID terbaik. Bpk Presiden dan hadirin yang berbahagia Rakornas TPID kali ini diperlukan untuk menghasilkan rumusan solusi yang komprehensif dan konkrit dalam menghadapi berbagai tantangan stabilisasi harga

9


di daerah. Oleh karena itu, beberapa hal penting yang diharapkan dicapai terutama dalam : - Meningkatkan komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, - Meningkatkan pemahaman bersama terhadap pentingnya mendorong kelancaran perdagangan antar daerah dan memperluas akses informasi harga pangan dalam upaya menjaga stabilitas harga, serta - Memperkuat langkah koordinasi yang diperlukan guna mengantisipasi risiko yang dapat mengganggu stabilitas harga di daerah. Akhir kata, kami kembali menekankan pentingnya peran TPID sebagai ujung tombak di daerah dalam stabilisasi harga sehingga pada gilirannya akan turut menjadi motor penggerak bagi akselerasi pembangunan ekonomi di daerah. Kami memohon perkenan Bapak Presiden untuk secara resmi membuka Rakornas III TPID. Sekian dan terimakasih, Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wa Barakatuh.

10


II.2.

VISUALISASI PENGEMBANGAN PUSAT INFORMASI HARGA PANGAN STRATEGIS

Pada pembukaan Rakornas III TPID ditayangkan videoklip mengenai rencana pengembangan pusat informasi harga pangan strategis. Video ini memberikan ilustrasi mengenai pentingnya informasi harga yang terkini dan terpercaya bagi para pelaku ekonomi. Informasi harga tersebut diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat dalam mengambil keputusan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Sehubungan dengan hal tersebut, Pokjanas TPID telah menyusun kerangka pengembangan pusat informasi harga yang terintegrasi yang disebut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIIHPS). PIHPS didefinisikan sebagai suatu pusat pengolahan dan diseminasi informasi harga pangan yang memiliki nilai strategis dalam kerangka penguatan kebutuhan pangan di Pusat dan Daerah. PIHPS diharapkan dapat membangun sinergi dan keselarasan berbagai informasi harga yang saat ini telah ada sehingga menjadi lebih terpercaya dan mudah diakses. Melalui pengembangan PIHPS disparitas harga antar pelaku ekonomi, antar waktu, dan antar tempat akan berkurang. Secara umum, ruang lingkup pengembangan PIHPS dirumuskan sebagai berikut: a. Menjamin ketersediaan informasi harga bahan pangan bagi semua pelaku ekonomi; b. Mengoptimalkan data atau informasi harga komoditas pangan yang telah dikembangkan oleh intitusi terkait di tingkat Pusat dan Daerah; c. Memfasilitasi peran daerah dalam penyediaan, pengolahan, dan diseminasi informasi harga pangan strategis; d. Meningkatkan efektivitas diseminasi dan komunikasi informasi harga pangan di tingkat Pusat dan Daerah; e. Meningkatkan kerjasama antar institusi di tingkat Pusat dan Daerah untuk mendukung kesinambungan PIHPS.

11


II.3.

PENYERAHAN PENGHARGAAN PENGELOLAAN INFLASI DAERAH

Sebagaimana arahan Wakil Presiden RI pada pembukaan Rakornas II TPID 2011 di Jakarta pada 16 Maret 2011 bahwa untuk memberikan rekognisi atas inisiatif penguatan koordinasi yang dilakukan di daerah dan sekaligus untuk memacu peran aktif daerah dalam menjaga stabilitas harga, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja koordinasi dalam menjaga stabilitas harga di daerah. Dalam kaitan ini, Pokjanas TPID yang terdiri atas unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Bank Indonesia telah melakukan pengukuran terhadap kinerja koordinasi pengelolaan inflasi daerah selama tahun 2011 yang dilakukan melalui TPID. Adapun hasil pengukuran kinerja pengelolaan inflasi daerah untuk periode penilaian tahun 2011 tersebut adalah sebagai berikut: 1. TPID Tingkat Provinsi Terbaik dari Wilayah Sumatra yaitu Prov. Sumatera Utara; 2. TPID Tingkat Provinsi Terbaik dari Wilayah Jawa yaitu Prov. Jawa Barat; 3. TPID Tingkat Provinsi Terbaik dari Wilayah Kawasan Indonesia Timur (KTI) yaitu Prov. Sulawesi Selatan; 4. TPID Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik dari Wilayah Sumatra yaitu Kota Pemantang Siantar; 5. TPID Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik dari Wilayah Jawa yaitu Kota Surakarta; 6. TPID Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik dari Wilayah Kawasan Indonesia Timur (KTI) yaitu Kota Balikpapan.

12


II.4.

TRANSKRIP ARAHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TRANSKRIP ARAHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM RAPAT KOORDINASI NASIONAL KE-TIGA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TH 2012 Jakarta, Rabu - 16 Mei 2012

Bismillahirrahmanirrahim Assalammualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saudara-saudara, Hadirin sekalian yang saya hormati, Dengan terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan YME, Allah SWT, saya ingin mengucapkan selamat pada pelaksanaan koordinasi bagi jajaran Tim Pengendali Inflasi baik pusat maupun daerah. Saya pribadi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara semua yang bekerja sangat keras untuk benar-benar dapat mengendalikan stabilitas harga di daerah saudara masing-masing dan bagi Tim Pengendali Inflasi Pusat pada tingkat nasional. Apa yang kita dengarkan dari penjelasan Saudara Gubernur Bank Indonesia tadi, 2 tahun terakhir ini inflasi yang ada di negeri kita berada pada tingkat yang terkelola bahkan turun. Hasil kerja keras saudara semua patut disyukuri, bahkan 5 tahun terakhir tren lebih baik di tengah gejolak atau volatilitas harga-harga di tingkat global, utamanya harga pangan dan harga energi. Oleh karena itu, dengan tulus saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada saudara semua. Dan kepada tadi yang memiliki prestasi di daerahnya masing-masing dan merupakan ide dari Gubernur Bank Indonesia. Di samping yang maju ke depan tadi, daerah-daerah lain juga mencatat prestasi yang membanggakan. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan saya. Saudara-saudara, tadi kita menyaksikan tayangan di layar depan Saudara, apa makna dan arti inflasi, dan mengapa pengendalian inflasi itu penting. Ketika suatu saat berdialog di lapangan dengan petani di Kabupaten Brebes. Juga saya yakin Pak Gubernur, Pak Bupati dan Pak walikota juga merasakan serta mengetahui hal-hal seperti itu, keinginan warga kita, secara menyeluruh masyarakat luas serta

13


keinginan komponen-komponen masyarakat yang memproduksi barang dan jasa contohnya petani. Petani ingin penghasilannya semakin meningkat, harga jual produk pertaniannya juga tidak rendah, sementara masyarakat luas ingin harga beras atau harga padi itu tergantung keadaan mereka, dalam kemampuan daya beli mereka. Inilah yang harus kita kelola dengan baik. Sudah sering saya sampaikan di satu sisi misalnya harga pangan itu harus memberikan keuntungan yang adil bagi para petani yang siang dan malam bekerja untuk memproduksi hasil pertanian, namun di sisi lain harga itu mesti sedemikian rupa sehingga bisa dijangkau, bisa dibeli oleh masyarakat lain secara keseluruhan. Saudara-saudara, inflasi itu sendiri atau boleh disebut juga stabilitas harga itu domain ekonomi. Kita sama-sama memahami pengertian inflasi dari teoriteori ekonomi. Namun kita ingin membawa sesuatu yang teoritikal itu dalam kehidupan masyarakat kita, kehidupan nyata mereka. Dengan demikian kalau kita ingin mencari solusi, kalau kita ingin mengatasi masalah, maka solusi yang kita pilih menjadi tepat adanya, tidak teoritis tetapi aplikatif dan implementatif. Namun, tidak mungkin kita mendapatkan solusi yang tepat kalau kita tidak mendalami seluk beluk tentang pengendalian inflasi, oleh karena itu saya menyambut baik, mendukung penuh prakarsa dari jajaran pemerintah dan Bank Indonesia untuk memerankan dan mengaktifkan Tim Pengendali Inflasi, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah mengingat pentingnya apa yang mereka lakukan. Saudara-saudara, kita ketahui perekonomian kita, terutama makro ekonomi itu perlu dilihat dari 3 faktor. Pertama, pertumbuhan. Harapan kita itu ekonomi kita tumbuh, tumbuh kuat. Yang kedua adalah terciptanya lapangan pekerjaan. Sedangkan yang ketiga adalah ekonomi yang baik, manakala harga itu stabil, terjangkau. Itulah yang disebut dengan inflasi. Kalau ekonomi sebuah negara atau makro ekonomi kita yang terdiri dari tiga hal penting tadi dalam keadaan baik, pertumbuhan baik, lapangan pekerjaan baik, stabilitas harga baik, maka sebenarnya boleh dikatakan baik. Masih ada yang lain. Sebenarnya ada beberapa indikator tetapi itu tambahan, yang paling utama sebenarnya adalah pertumbuhan, terciptanya lapangan pekerjaan dan kemudian harga-harga yang stabil.

14


Saudara-saudara, Meskipun Saudara sudah tahu, baik pada kesempatan ini, kita segarkan kembali ingatan kita semua, mengapa pertumbuhan itu penting. Kalau ekonomi tumbuh 5%,6%,7%,8% begitu, maka pengangguran juga berkurang. Itu hukumnya. Lapangan pekerjaan akan semakin tercipta. Sekarang Eropa yang tumbuh 0%-0,3%, menghadapi masalah terutama dalam pencetakan lapangan pekerjaan. Jadi pertumbuhan itu menciptakan pekerjaan, job. Kalau dia punya pekerjaan, maka mereka akan punya penghasilan. Kalau punya penghasilan, mereka, rakyat kita, akan mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya, punya daya beli, bisa membeli barang dan jasa, utamanya pangan dan kebutuhankebutuhan dasar lainnya. Dengan cerita sederhana itu, Saudara-saudara, saya ingin juga menggarisbawahi, bahwa rakyat ingin mencukupi kebutuhan sehari-harinya, apa itu yang paling pokok, utama, yang tidak ada subtitusinya. Yang kedua barangkali sandang. Kemudian fasilitas, lantas kalau dia sakit bisa berobat, kesehatannya, dia bisa menyekolahkan anak-anaknya, pendidikan, ia memiliki lingkungan yang baik, ia mendapatkan prasarana untuk hidup sehari-hari, dan bahkan menghadapi keperluan energi ia juga bisa menjangkau energi. Itulah kalau soal ekonomi kita sederhanakan dan poros kita dampak ke lingkungan masyarakat luas dimata rakyat itu langsung. Apapun teorinya, apapun kebijakannya, apapun solusi yang ditempuh oleh sebuah negara oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah di mata rakyat, yaitu tadi, ekonomi ya itu, kalau mau dibikin survei. Oleh karena itu tepat kalau kita, kita semua, mulai dari saya sampai dengan Saudara-saudara yang menyimpan amanah untuk menyelenggarakan Pemerintahan, baik di tingkat daerah, juga memiliki kepedulian dan memprioritaskan bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan dasar rakyat itu, yang kita garis bawahi terutamanya pangan untuk rakyat kita. Kalau kita tahu rakyat ingin mencukupi kebutuhan dasar ini, maka sekali lagi ia harus punya sesuatu untuk membeli. Kalau tidak mempunyai kemampuan untuk membeli, tentu tidak terbeli. Untuk itu, kita bersama-sama, pemerintah dalam hal ini terus menerus ingin menjaga dan meningkatkan daya beli rakyat kita. PNS misalnya, termasuk buruh. Tahun 2004 golongan IA gajinya 600 ribu. Kita bertekad, Alhamdulillah sejalan dengan perkembangan ekonomi

15


kita, sekarang gaji meningkat 2,1 juta. Demikian juga buruh. Artinya kita ingin mereka semakin memiliki kemampuan untuk membeli. Buruh, kita juga terus menyesuaikan hak buruh yang layak yang adil. Dengan demikian buruh juga bisa menikmati kebutuhan sehari-hari, tetap menikmati hidup layak. Tibalah saudara-saudara, terus berjuang untuk meningkatkan penghasilan petani dan nelayan, sehingga mereka bisa membeli keperluan sehari-harinya. Serta komponen-komponen masyarakat yang lain. Bahkan saudara-saudara kita, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga terus mengeluarkan anggaran untuk membantu saudara-saudara kita yang masih miskin, yang penghasilannya masih rendah, yang tergolong belum mampu, dengan program-program pemerintah pusat ada, program daerah juga ada. Tujuannya apa, yang tidak memiliki kemampuan membeli, yang miskin, kita kasih. Dengan demikian akhirnya dia bisa membeli. Saudara-saudara, Kalau kita paham mata rantai atau mengapa rakyat kita harus bisa membeli serta apa yang kita lakukan selama ini untuk meningkatkan daya beli mereka, maka akan menjadi persoalan manakala harga barang dan jasa yang akan dibeli oleh rakyat kita itu, tiba-tiba harganya naik dan terus naik, apalagi naiknya secara tidak wajar. Inilah hakikatnya dari ekonomi. Segalanya meskipun sudah baik, tetapi kalau harga tidak terjangkau, tidak stabil, tidak certain, maka musuh ekonomi yang paling utama adalah inflasi. Musuh rakyat kita, inflasi, dalam arti harga yang tidak stabil, yang terus naik, dan di luar jangkauan kemampuan masyarakat kita. Saudara-saudara, Oleh karena itu, karena inflasi itu akan selalu ada di seluruh dunia, baik dalam keadaaan normal apalagi dalam keadaan tidak normal. Maka kuncinya, kita, pemerintah juga harus berperan aktif untuk mengendalikan inflasi dan tidak boleh semata-mata diserahkan pada mekanisme pasar. Pertanyaannya kemudian Saudara-saudara adalah bisakah inflasi itu kita kendalikan, bisakah harga kita larang untuk tidak naik. Dengan Undang-Undang barang kali, dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dengan Perpres. Karena kalau sudah turun ke

16


daerah, ketika saya berdialog dengan para petani, belum lama termasuk Bangkal, Sumatera, dari dialog yang saya lakukan ada pemahaman ≈Bapak presiden, pemerintah pusat melarang harga-harga itu naik.∆ Begitu. Mari kita lihat secara utuh supaya kita juga bisa memberikan penjelasan kepada rakyat kita sambil berusaha keras untuk betul-betul menjaga stabilitas harga ini. Saudara tahu, kembali saya ingatkan pada kesempatan yang baik ini bahwa harga itu terjadi di pasar, baik pasar yang rill, pasar tradisional, toko-toko, mall, ataupun pasar pada tingkat global, ataupun pasar yang berinteraksi dengan elektronik, dengan paper. Itulah pasar. Berapa harga beras, berapa harga minyak mentah, berapa harga mobil, pakaian, harga itu ditentukan yang paling basis, paling basic adalah hubungan antara apa yang bisa ditawarkan, disediakan, dijual, dan apa yang ingin didapatkan, yang mau dibeli, yang mau dikonsumsi. Hukumnya jelas dan berlaku di negara manapun. Manakala permintaan masyarakat itu lebih kecil dari apa yang bisa disediakan oleh ekonomi, harga tidak akan naik. Bahkan bisa diukur kalau lebih banyak yang dialirkan pasar-pasar masyarakat di seluruh dunia, entah beras, entah kedelai, entah gula atau apapun. Tapi sebaliknya, kalo suplainya itu ada masalah atau permintaanya meningkat tajam seperti di dunia sekarang ini, termasuk di Indonesia, kemudian kemampuan untuk mensuplai itu tidak secepat permintaannya, itu hukum dasar ekonomi. Tidak bisa diatasi dengan Perpres, dengan UU, karena itu terjadi pada tingkat dunia ekonomi. Produsen memproduksi barang, dibawa misalnya dari Jawa, Sumatera ke Kalimantan, ke kawasan timur Indonesia atau sebaliknya, dari kawasan timur Indonesia, dari Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Nusa Tenggara di bawa ke Jawa. Kalau tidak bagus distribusinya, tidak bagus transportasinya, tidak baik sistem logistiknya, peraturannya macam-macam, pungli sana sini, hampir pasti harganya tinggi. Itu juga persoalan yang membikin harga menjadi mahal. Adanya spekulasi, permainan money trading, electronic, yang ternyata membikin harga itu menjadi tidak mungkin, ada sentimen, ada expected inflation , macam-macam, mempermainkan untuk mendapat keuntungan, padahal tidak menjual beli secara fisik. Inilah yang menjadi perkara pada tingkat dunia yang dampaknya juga dirasakan oleh banyak Negara. Itulah seluk beluk bagaimana harga ditentukan,

17


harga bicara, atau harga menjadi tidak stabil. Hukum ekonomi berlaku. Kalau kita tahu seperti itu, lantas apakah kita diam saja, kita serahkan pada invisible hand, katanya pasar akan mengatur, sehingga akan tercipta harga yang akan berlaku. Oleh karena itulah, disamping hukum-hukum ekonomi akan terjadi dimanapun, maka peran pemerintah, peran negara akan menjadi sangat-sangat penting. Peran seperti apa, atau apa yang bisa kita lakukan saudara-saudara? Pertama-tama kalau kita tahu harga naik atau turun, yang paling fundamental adalah suplai dan demand. Apa yang bisa kita tawarkan kita alirkan disuplai, dengan yang diberi, yang didapatkan. Maka mari kita pastikan bahwa makin banyak yang bisa kita produksi, termasuk beras, kedelai, cabe, daging sapi, telor, ayam, kentang. Makin banyak yang bisa kita produksi di dalam negeri, dengan harapan dunia juga begitu, maka aman. Kadang-kadang Thailand, Kamboja,dan Vietnam ketika ada persoalan harga beras dunia, mereka membuka kebijakannya tidak menjual untuk Negara lain. Ini persoalan yang bisa terjadi, mereka mengutamakan bangsanya sendiri, negaranya sendiri. Oleh karena itu, Bank Indonesia kalau bicara pangan misalnya, satu-satunya untuk menghadapi atau mencegah atau mengantisipasi bakal terjadinya inflasi, mari kita produksi lebih banyak lagi sumber-sumber pangan di negeri ini. Pertanian, habis lahan kita, tidak berfungsi. Kita dianggap lumbung karena pertanian bagus, teknologi kita hadirkan, hama dilawan, akses distribusi bagus, dan seterusnya. Pertanyaannya, kalau target kita untuk mendapatkan 10 juta ton surplus beras tercapai, secara nasional, tidak usah khawatir ada fluktuasi, ada volatilitas harga beras dunia. Jadi mari kita produksi bahan pangan dari negeri ini sebanyakbanyaknya. Kita perbaiki distribusi, infrastruktur, transportasi, aturannya, jangan saling menghambat antar daerah. Pasar yang efisien, informasi sangat-sangat berguna. Pasar yang adil, pasar yang tidak adil atau yang mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ada yang luar biasa kerjanya tapi kecil keuntungannya kalo informasi tidak mengalir. Tengkulak, spekulan, pemain yang curang akan ikut surut kalo informasi tidak diberikan diseluruh tanah air. Petani tahu harganya berapa, rakyat tahu harganya berapa, dan terbiasa dalam perdagangan juga tahu dan pantas. Alangkah tidak adilnya, jika membeli dari

18


petani serendah mungkin harganya, dijual ke pasar setinggi-tingginya, masyarakat akan susah. Informasi sangat-sangat penting. Yang keempat mari kita cegah spekulan, kita cegah pemain. Mari kita buktikan dalam diri sendiri, jangan ada yang menimbun bahan pangan, mempermainkan harga, karena yang menjadi korban adalah petani, dan kita semua masyarakat luas. Ini totalitas kalau kita bicara bagaimana harga itu harus stabil dan tidak naik. Dengan penjelasan saya itu, betapa pentingnya peran kita semua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah moneter yang dikomandoi Bank Indonesia dan dunia usaha. Dunia usaha, saya sering mengatakan, Saudarasaudara pada perdagangan khusus dunia, namun jangan lupa perdagangan dengan rakyat sendiri. Kadang-kadang jika harga global tinggi, tentu mereka ingin mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya, main dalam perdagangan global. Jangan biarkan rakyat kita menjerit. Oleh karena itu saya selalu berkata pada mereka, tolong, bahwa dengan keuntungan yang besar itu ada cost, pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal tertentu, dengan demikian marilah kita kira-kira walau dengan sedikit keuntungan, tapi rakyat kita tidak menjerit, karena telah menghasilkan banyak bahan pangan tapi tidak bisa menjangkau harga pangan. Itu juga kebijakan penting yang harus kita kembangkan bersamasama, dunia usaha. Dengan Otonomi daerah, para Gubernur, para Bupati serta Walikota serta bapak pimpinan ekonomi daerah, maka peran pemerintah daerah menjadi sangat penting. Sebetulnya, inflasi nasional adalah inflasi agregat dari inflasi yang ada di seluruh daerah di Indonesia. Itu kalau kita belajar makro dan mikro. Jika kita belajar nasional dan daerah. Oleh karena itu sinergi, koordinasi untuk mengendalikan inflasi menjadi sangat penting. Saudara-saudaraku, Itu kalo kita memikirkan terus bertindak di dalam negeri, tapi dunia masa kini, dalam era globalisasi yang makin meluas dan mendalam sekarang ini, Saudara juga tahu semunya bahwa inflasi saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga di tingkat dunia. Beberapa tahun ini, harga pangan dibanyak negara, termasuk juga di Asia harga pangan mengalami peningkatan. Harga minyak bumi diseluruh dunia juga pada tingkatan harga yang tinggi. Bahkan saya mengatakan tidak sehat. Mengapa terjadi pada dunia yang kita cintai ini. Pertama, penduduk

19


dunia sudah mencapai tujuh milyar lebih, buminya tidak bertambah, bahkan sebagian rusak karena perubahan iklim dan pemanasan global. Buminya tidak bertambah, sumber-sumber alam sebetulnya relatif tetap, bahkan berkurang, tapi manusianya terus tumbuh termasuk permintaan yang makin meningkat. Golongan menengah juga meningkat dibanyak Negara, tinggi, mengkonsumsi lebih banyak lagi. Inilah yang mengakibatkan kecenderungan atau tren harga-harga di seluruh di dunia terus mengalami peningkatan. Bertambah jumlah manusia, berarti peningkatan pada demand. Sekian tahun lagi akan menjadi delapan milyar, Sekian tahun lagi sembilan milyar. Ini lampu kuning dan lampu merah. Kalo dunia gagal bersatu dan melakukan semua upaya untuk menyelamatkan masa depan kita. Saudara tahu, kalo sering kita dengar solusinya adalah bangsa yang memiliki kultur dan budaya hidup yang semakin kuat, lingkungan atau climate

change yang bisa kita kelola dengan baik, teknologi yang kita hadirkan dimanamana, dan tentunya cara-cara bercocok tanam untuk masalah pertanian yang makin baik. Saudara tahu, dunia tidak pernah aman. Lihat sekarang ini, dan di banyak tempat di dunia ini, di semenanjung Korea, di laut China Selatan, di Eropa, di Amerika Latin, di Afrika yang disebut geopolitik. Karena geopolitik ditambah dengan keamanan tersendat-sendat, tidak bagus, missmatch antara suplai dan demand, baik energi bisa minyak atau pangan, atau apa pun, itu juga tingkat dunia yang disebut geopolitik atau situasi keamanan ditingkat global dan climate change di Eropa. Banyak panen yang gagal, kemarau yang sangat panjang, begitu juga di Afrika, hujan yang luar biasa dan banjir di Asia Tenggara, kemudian kebakaran yang dahsyat di Australia, Eropa dan Amerika. Itulah dunia kita. Kemudian yang saya katakan tadi, distorsi pasar, permainan-permainan yang aneh, tidak mulia, curang, merugikan kita semua. Dan ini adalah dunia kita, semua Negara kena imbasnya, bukan hanya Indonesia. Oleh karena itu, saudara-saudara, pada kesempatan yang baik ini konkritnya, ajakan saya pada semua, saya sangat mengandalkan pada saudarasaudara Gubernur, Walikota. Saudaralah pemimpin yang paling depan, yang benarbenar mengetahui keadaan masyarakat. Dan saya sungguh berharap betul apa yang Saudara lakukan dapat menjawab persoalan masyarakat dengan penuh

20


tanggung jawab karena itu amanah dan sumpah kita semua kepada Negara dan rakyat. Singkatnya untuk Menteri kita, pangan atau produksi pangan harus naik. Produksi energi juga harus terus meningkat. Kita tahu minyak bumi susut, tapi gas bumi meningkat, sumber-sumber terbarukan masih bisa kita temukan tanpa merusak lingkungan, dengan demikian akan bagus. Distribusi pangan, barang, dan komoditas lain makin baik, lakukan kebijakan, tetapkan peraturan dan langkah yang lebih baik dalam upaya pengendalian inflasi.

Policy, regulation, intervensi untuk mempengaruhi harga itu susah, tapi kalo kita intervensi dengan sasaran dan ukuran yang tepat, maka rakyat akan cukup senang bisa membeli. Ini semua adalah tugas kita, dan ujung tombaknya adalah Tim Pengendalian Inflasi. Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota. Tujuh tahun saya memimpin Negara ini menjalankan pemerintahan. Ada satu hal yang saya minta tolong benar-benar untuk dijadikan atensi Saudara, kalau ingin menetapakan peraturan lokal dan kebijakan lokal, lihat secara utuh dulu dampaknya, bagi Provinsi, Kabupaten, dan kota sekitarnya ataupun secara nasional. Sebab kalau diantara kita sangat mengutamakan ego masing-masing, maka barangkali baik untuk sesaat, baik untuk golongan masyarakat tertentu, tetapi untuk keseluruhannya menjadi tidak bagus. Saya masih mendengar, kadang-kadang satu dua dari pimpinan daerah mengeluarkan kebijakan x, tetapi dengan kebijakan x itu dibandingkan provinsi yang lain, dibandingkan Kabupaten dan Kota lain, justru harga ditempat itu cenderung naik terus. Sementara yang lain terkendali, menjadi stabil. Ukurannya apakah membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat di provinsi, Kabupaten, dan Kota ? Demikian juga pada tingkat nasional di negeri ini. Mari kita sadari sekali lagi muaranya, hasil akhirnya adalah tidak lain masyarakat kita sendiri, apakah ia bisa mencukupi kebutuhannhya, ia bisa membeli barang-barang yang dibutuhkan sehari-hari, dan ia mampu mendapatkan kepastian karena stabilitas harga yang baik. Tujuan dan sasaran kita semua. Itulah saudara-saudara yang ingin saya sampaikn, saya yakin saudarasaudara sudah pernah mendengar, mungkin juga sudah menguasai dan sudah menjalankan, namun tetap menjadi kewajiban saya untuk mengingatkan kembali, karena sekali lagi tugas yang kita jalankan, tugas yang luar biasa mulia, agar rakyat kita bisa membeli apa yang mereka butuhkan.

21


Demikian, dan akhirnya dengan terlebih dahulu memohon Ridho Allah SWT, dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim, Rapat Koordinasi Nasional ke-III TPID 2012 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sekian, Wassalammualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

22

Bagian 3 - Sesi II Rapat Koordinasi

Bagian 3

Sesi II Rapat Koordinasi III.1.

POKOK-POKOK PEMAPARAN POKJANAS TPID MENGENAI ISU STRATEGIS PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (DISAMPAIKAN OLEH KOMITE KEBIJAKAN)

Pokjanas TPID yang diwakili oleh Direktur Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia (Dr. Perry Warjiyo) selaku anggota Komite Kebijakan Pokjanas TPID menyampaikan pokok-pokok penting isu strategis yang diangkat pada Rakornas III TPID sebagai berikut: Latar belakang munculnya isu penguatan cadangan pangan melalui penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) adalah pentingnya kesinambungan pasokan pangan dibutuhkan untuk mendukung stabilitas harga. Hal ini mengingat produksi komoditas pangan bersifat musiman dan memiliki ketergantungan tinggi pada faktor cuaca yang menyebabkan harga pangan cenderung fluktuatif dan pada beberapa waktu terakhir gejolak harganya cenderung meningkat. SRG yang dinisiasi Pemerintah sejak 2006 merupakan salah satu solusi yang dapat mengatasi permasalahan flukutuasi harga dan sekaligus mendorong peningkatan pendapatan usaha tani, serta membuka akses permodalan bagi petani. Namun, implementasi SRG hingga saat ini belum optimal dan masih menghadapi beberapa kendala di lapangan. Dalam rangka mempercepat implementasi SRG, diusulkan agar K/L dan pemerintah daerah menyusun rencana aksi bersama dalam rangka mempercepat penerapan SRG di berbagai daerah dengan membentuk task force yang dikoordinir Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Beberapa agenda task force antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut: - Sosialisasi terpadu mengenai SRG - Meningkatkan komitmen dan partisipasi daerah serta sektor swasta - Membangun/mengembangkan fasilitas dan pengelolaan gudang

23


- Penguatan kelembagaan petani dan penanganan produksi paska panen - Mendorong akses pembiayaan - Monitoring dan Evaluasi secara periodik Sejalan dengan hal tersebut di atas, pentingnya untuk menjaga kesinambungan pasokan pangan memunculkan pula isu kelancaran perdagangan antar daerah dan pengembangan informasi harga. Pasokan pangan suatu daerah kerapkali tidak dapat dipenuhi dari produksi lokal sehingga membentuk adanya saling ketergantungan antar daerah. Adanya saling ketergantungan menyebabkan stabilitas harga di suatu daerah konsumen rentan dipengaruhi faktor kontinuitas pasokan, kelancaran arus distribusi, kebijakan lalu lintas barang di daerah pemasok, maupun masalah tata niaga, serta terbatasnya akses informasi bagi pelaku. Dengan demikian perlu adanya kesepahaman bersama dalam mempertegas pentingnya peran aktif daerah untuk mendorong kelancaran arus perdagangan lintas daerah termasuk melalui optimalisasi forum Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) TPID. Hal ini juga sesuai dengan arahan Presiden pada saat Musrenbangnas akhir April lalu bahwa untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan 6,5% di tahun 2012 ini perlu didukung perdagangan antar daerah yang kuat. Dalam kaitan ini, salah satu langkah yang ditempuh untuk memperkuat komitmen bersama (antara Pemerintah Pusat dan Daerah) dalam rangka menjaga kesinambungan pasokan adalah mendorong pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) serta mempertegas pentingnya upaya mengakselerasi dan menyelaraskan berbagai langkah aksi bersama untuk meningkatkan konektivitas antar daerah.

III.2.

TANGGAPAN MENTERI PEREKONOMIAN

KOORDINATOR

BIDANG

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Ir. M. Hatta Rajasa) menegaskan beberapa hal sebagai berikut: Pentingnya koordinasi lintas sektor (K/L) dan daerah yang difasilitasi oleh Pokjanas TPID untuk mengakselerasi implementasi SRG. Akselerasi diperlukan mengingat sudah tersedianya payung hukum SRG dan tersedianya fasilitas gudang. Hingga saat ini, terdapat 66 (enam puluh enam) gudang yang sudah beroperasi, dimana 24 (dua puluh empat) gudang diantaranya adalah gudang

24


milik Pemerintahi. Pada tahun 2012, telah dialokasikan DAK untuk pembangunan 14 (empat belas) gudang sehingga total pada akhir 2012 diperkirakan dapat mencapai 80 (delapan puluh) gudang. Perlunya meningkatkan kerjasama seluruh stakeholders dalam upaya sinergi pengembangan PIHPS untuk memberikan informasi harga kepada para pelaku ekonomi. Optimalisasi pengumpulan data dan diseminasi informasi harga melalui PIHPS diharapkan dapat mengurangi kesenjangan harga pangan yang tinggi antar pelaku ekonomi dan antar daerah, dan sejalan dengan upaya menciptakan kestabilan harga. Peningkatan komitmen kepala daerah dalam rangka kerjasama perdagangan antar daerah, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini mengingat masing-masing daerah mempunyai potensi yang beragam sehingga perlunya common understanding mengenai kondisi saling ketergantungan yang menguntungkan.

III.3.

DISKUSI/TANYAJAWAB

Beberapa isu dikemukakan oleh sejumlah Kepala Daerah dan Ketua DPRD pada Rakornas III TPID sebagai berikut: a. Terkait penerapan Sistem SRG: - Komoditas unggulan tiap daerah berbeda-beda sehingga pemerintah daerah perlu menetapkan prioritas terkait komoditas utama masyarakat yang dapat memanfaatkan SRG - Kekhawatiran daerah terhadap tumpang tindih penerapan SRG dengan program Pemerintah Daerah lainnya, seperti program lumbung padi. Selain itu kondisi geografis yang menyulitkan bagi distribusi dan ketersediaan barang masih menjadi faktor utama yang meningkatkan tekanan inflasi - Kondisi fasilitas gudang yang tidak memadai dan tingginya risiko kerusakan komoditas menjadi penghambat bagi perbankan untuk mendorong sepenuhnya pembiayaan SRG. Dalam kaitan ini, Bank memerlukan keyakinan terhadap tingkat risiko komoditas yang dijaminkan yang antara lain terlihat dari kondisi gudang yang dapat mempertahankan kualitas barang untuk jangka waktu cukup lama.

25


-

-

Mekanisme penerapan SRG perlu memperhatikan pendekatan budaya lokal disertai sosialisasi yang memadai hingga ke tingkat petani. Disamping itu, aturan untuk SRG harus dapat secara jelas dipahami oleh seluruh pelaku yang terlibat dan didukung adanya subsidi bunga dari pemerintah Perlu mendorong peran perbankan √ baik Bank Pembangunan Daerah (BPD) maupun Bank Umum dalam hal pembiayaan bagi sektor pertanian, antara lain melalui linkage program, dengan juga didukung koordinasi yang kuat antara Perbankan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Koperasi dan UKM.

b. Terkait PIHPS - Secara umum, harga pangan di berbagai daerah belum mencerminkan kondisi pasokan dan permintaan yang sebenarnya. Tersedianya informasi harga, akan mengarahkan keputusan ekonomi yang diambil oleh masyarakat. Disamping itu, adanya sistem informasi bagi petani produsen akan mendukung penyusunan strategi penguatan produksi pangan dengan lebih baik. - Keterbatasan infrastruktur menghambat mobilitas dan aksesibilitas informasi di daerah-daerah terpencil terutama di daerah luar Pulau Jawa sehingga menyebabkan masyarakat tidak dapat memperoleh informasi harga dengan segera. Dalam hal ini, peran media dalam memberikan informasi kepada masyarakat juga masih terkendalanya akurasi dan kejelasan sumber informasi. Oleh karena itu, kehadiran Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang dapat diakses dengan mudah oleh semua pelaku ekonomi sangat penting dan dibutuhkan.

III.4.

KESIMPULAN

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyimpulkan hasil pembahasan dan menutup rapat dengan menekankan pada beberapa hal penting yang meliputi: 1. Pentingnya memperkuat cadangan pangan, khususnya melalui upaya percepatan penerapan SRG di berbagai daerah. 2. Pentingnya memperluas akses informasi harga pangan di daerah dalam upaya menjaga stabilitas harga melalui pengembangan PIHPS.

26


3. Pentingnya penguatan kesepahaman bersama (common understanding) untuk mendorong kelancaran perdagangan antar daerah.

III.5.

TINDAK LANJUT

1. Menyusun rencana aksi bersama K/L dan Pemerintah Daerah dalam rangka mempercepat penerapan SRG di berbagai daerah dengan membentuk task force yang dikoordinir Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Perekonomian,

2. 3. 4.

5. 6.

mencakup a.l: - Sosialisasi terpadu mengenai SRG - Meningkatkan komitmen dan partisipasi daerah serta sektor swasta - Membangun/mengembangkan fasilitas dan pengelolaan gudang - Penguatan kelembagaan petani dan penanganan produksi paska panen - Mendorong akses pembiayaan - Monitoring dan Evaluasi secara periodik Perlu informasi harga pangan yang terpadu dan terpercaya untuk mengarahkan ekspektasi inflasi dan meningkatkan efisiensi perekonomian. Perlu media diseminasi informasi harga pangan yang efektif (media elektronik, SMS gateway) sehingga mudah diakses oleh seluruh pelaku ekonomi. Mempertegas pentingnya peran aktif daerah untuk mendorong kelancaran arus perdagangan lintas daerah termasuk melalui optimalisasi forum Rakorwil TPID. Memperkuat komitmen bersama (Pemerintah Pusat dan Daerah) untuk mendorong pengembangan pusat informasi harga pangan strategis. Mempertegas pentingnya upaya mengakselerasi dan menyelaraskan berbagai langkah aksi bersama (Pemerintah Pusat dan Daerah) untuk meningkatkan konektivitas antar daerah.

27



28

Bagian 4 - Sesi III Sharing Session

Bagian 4 SESI III Sharing Session ≈Implementasi Program TPID Melalui Pengembangan Sistem Informasi Harga Bahan Pangan Pokok Dan Penguatan Ketahanan Pangan Untuk Mendukung Terciptanya Stabilitas Harga Di Daerah∆ IV.1.

UPAYA PENGUATAN CADANGAN KETAHANAN PANGAN OLEH TPID JAWA TENGAH

TPID Jawa Tengah (diwakili oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Ichwan Sudrajat) memaparkan beberapa hal penting terkait upaya penguatan cadangan pangan yang telah dilakukan di Jawa Tengah sebagai berikut: Upaya penguatan ketahanan pangan membutuhkan komitmen untuk melakukan modernisasi, sapta usaha tani (modernisasi alat pertanian), optimalisasi pemanfaatan lahan (tanam serentak, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), dan diversifikasi pangan), penguatan lumbung pangan, Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), desa mandiri pangan dan resi gudang di 8 (delapan) kabupaten (dukungan Bank Jateng dan BRI) dan implementasi Sistem Informasi Harga Komoditi (SiHaTi) yang mengintegrasikan informasi harga 20 (dua puluh) komoditas yang ada di masing-masing SKPD. Pemprov Jawa Tengah dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Jawa Tengah dan DIY meluncurkan portal atau situs Sistem Informasi Harga dan Produksi Komoditi (SiHaTi). Portal tersebut resmi diluncurkan bersamaan dengan penandatanganan keputusan bersama antara Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Jawa Tengah dan DIY tentang pembentukan Tim Pemantau dan Pengendalian Harga (TPPH) Jawa Tengah. Situs SiHaTi dapat diakses melalui alamat http:// tpph-jateng.org dan menyediakan berbagai macam informasi, antara lain:

29


berita, artikel, data harga komoditas, produksi pertanian, dan grafis luas panen. Selain itu, dapat pula diakses institusi terkait seperti Dinas Pertanian Jateng, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jateng, Badan Pusat Statistik Jateng, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Jawa Tengah dan DIY. Sistem informasi ini juga menjadi salah satu sarana koordinasi antar instansi/ dinas terkait di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengendalian harga melalui forum TPPH. Tugas utama TPPH adalah melakukan pemantauan harga dan koordinasi kebijakan pengendalian harga yang pada akhirnya diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah pada khususnya.

IV.2.

PERAN SISTEM RESI GUDANG DALAM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH OLEH TPID KALIMANTAN SELATAN

TPID Kalimantan Selatan (disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan) menyampaikan pengalaman Kalimantan Selatan dalam mengimplementasikan Sistem Resi Gudang (SRG), yang secara ringkas dapat dijabarkan sebagai berikut: Kondisi Pertanian Padi/Beras di Kalimantan Selatan Beras (terutama beras lokal) merupakan salah satu komoditas terbesar penyumbang inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan selama beberapa tahun terakhir. Hingga saat ini, pengembangan padi sebagai salah satu komoditas andalan di Kalimantan Selatan masih terus dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Beberapa kebijakan Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan kesejahteraan petani a.l. sebagai berikut: - Kebijakan Pra Panen: Program Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga untuk Pengadaan Pupuk Bersubsidi - Kebijakan Pasca Panen: Program Sistem Resi Gudang (SRG) melalui UU No. 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang ( SRG ) tanggal 14 Juli 2006 dan Peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 yang a.l mengatur penjaminan kredit di bank menggunakan resi gudang. - Program klaster padi lokal di Kabupaten Barito Kuala bekerjasama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Kalimantan.

30


Permasalahan yang dihadapi petani adalah harga komoditi berfluktuasi dan tidak menguntungkan bagi petani sehingga petani terpaksa menjual komoditinya dengan harga rendah pada musim panen dan terjerat rentenir, serta terkendala dalam hal akses kredit karena ketiadaan fixed asset sebagai agunan. Dengan adanya SRG, beberapa permasalahan yang dihadapi petani tersebut diharapkan dapat terselesaikan. Beberapa manfaat dari adanya SRG a.l: - Petani mendapatkan harga yang lebih baik (karena petani dapat menunda waktu penjualan). - Kualitas dan kuantitas atas barang yang disimpan terjaga. - Petani mendapatkan pembiayaan dengan cara yang tepat dan mudah. - Mendorong petani untuk berusaha secara berkelompok sehingga meningkatkan posisi tawar petani. Tantangan Implementasi SRG di Kalimantan Selatan - Masih rendahnya pemahaman terhadap UU No. 9 Th. 2006 Tentang SRG dan UU No. 9 Th. 2011 tentang Perubahan atas UU No. 9 Th. 2006 Tentang SRG. - Perlunya bantuan pemerintah dalam hal transportasi, biaya gudang dan asuransi. - Penundaan persetujuan KUD Tuntung Padang sebagai pengelola gudang oleh Bappebti, karena menunggu Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Lembaga Jaminan Resi Gudang (dijadwalkan tahun 2012). Kesimpulan: - SRG merupakan salah satu alternatif solusi kebijakan yang dapat memutus rantai sistem perdagangan komoditi hasil pertanian konvensional selama ini yang kurang menguntungkan petani. - Sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan institusi swasta terkait lainnya sangat diperlukan untuk mengembangkan SRG secara optimal. - Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Lembaga Jaminan Resi Gudang (yang saat ini masih dalam proses) diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi sektor koperasi/UMKM serta kelompok tani dalam SRG dan memberikan peluang pengembangan SRG yang seluas-luasnya di seluruh Indonesia

31


IV.3.

PENGUATAN CADANGAN PANGAN PENGEMBANGAN SISTEM RESI GUDANG

MELALUI

Disampaikan oleh Kepala Badan Pelaksana Perdagangan Berjangka dan Komoditi (BAPPEBTI), Kementerian Perdagangan (Drs. Syahrul R. Sempurnajaya) sebagai berikut: Tugas pokok dan fungsi BAPPEBTI: Membina, Mengatur, Mengawasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang. Beberapa masalah yang sering dihadapi pada musim panen raya dimana komoditi produksi melimpah, petani terpaksa menjual gabah dengan harga lebih rendah bahkan terendah, sehingga pendapatan petani lebih kecil (tidak optimal). Petani yang ingin menyimpan gabah secara mandiri mengalami kesulitan, karena tidak memiliki gudang penumpangan yang memadai dan karena petani terdesak oleh kebutuhan hidup yang harus segera terpenuhi, disamping petani memerlukan modal usahatani untuk musim tanam berikutnya. Jika petani ingin meminjam uang kepada bank, maka petani menghadapi kesulitan, karena petani tidak mempunyai agunan/jaminan. Akibatnya petani menggadaikan/ijon gabahnya dengan harga jual yang lebih rendah dan petani membayar hutang dengan bunga lebih tinggi. Manfaat SRG bagi stakeholders dalam mata rantai Sistem Resi Gudang a. PERGUDANGAN - mendorong tumbuhnya industri pergudangan dan bidang usaha terkait. - mendapatkan income dari jasa pergudangan b. PERUSAHAAN PENGGUNA KOMODITI /PROCESSOR - meningkatkan akses untuk mendapatkan sumber bahan baku yang berkualitas - mengurangi biaya penyimpanan - perencanaan supply yang lebih baik c. PEDAGANG / EKSPORTIR -

ketersediaan barang dengan volume dan kualitas yang terjaga. pasokan tersedia sepanjang musim. terdapatnya pembiayaan bagi perdagangan (ekspor) resi gudang sebagai dokumen transaksi letter of credit (L/C) akan

32


menambah keyakinan para pihak termasuk bank (issuing bank & nominated bank) - mencegah/mengurangi terjadinya fraud dalam transaksi ekspor d. PERBANKAN - perlindungan yang tinggi atas jaminan - jaminan bersifat liquid, dan aktivitas penyaluran kredit yang aman dan menguntungkan - pengenalan dan pemanfaatan produk perbankan bagi petani/UKM berupa kredit resi gudang serta produk perbankan lainnya (tabungan, deposito dll). pembiayaan transaksi dalam negeri dan ekspor (SKBDN dan L/C) Dukungan Pemerintah Daerah Di Bidang Sistem Resi Gudang 1. Kerjasama dan Sinergi antar Instansi Terkait a) Pembentukan Tim Terpadu SRG (melalui SK Bupati) terdiri dari instansi terkait (Dinas Perdagangan, Pertanian, Ketahanan Pangan, Koperasi & KUKM,Bulog,dll) dan Stakeholder SRG (perbankan, koperasi, kelompok tani,HKTI, asosiasi, dll ); b) Penyusunan jadwal terpadu rencana implementasi SRG (persiapan, pelaksanaan, pembiayaan, penyelesaian RG, monitoring & evaluasi); c) Koordinasi dengan Bappebti Kemendag 2. Penyiapan Kelembagaan SRG a) Persiapan Pengelola Gudang (kerjasama antara Pemda dengan Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Bappebti); b) Dalam rangka pelaksanaan SRG ke depan, Pemerintah Daerah mempersiapkan badan usaha setempat berbentuk PT (BUMD) atau Koperasi untuk menjadi Pengelola Gudang

V.4.

PERAN DAN PELUANG BISNIS BANK PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PEMBIAYAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM RESI GUDANG DI DAERAH

Sekjen ASBANDA (Dr. Jeffry J Wurangian SE, MBA, MSc) menyampaikan paparannya dengan tema ≈Peran dan peluang bisnis perbankan daerah dalam pembiayaan resi gudang, dan peran BPD selama ini dalam mendukung pengembangan Sistem Resi Gudang di daerah∆. Secara ringkas disajikan sebagai berikut:

33


Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) merupakan organisasi yang berperan sebagai pemersatu dan mempererat hubungan kerjasama, membawa aspirasi, serta wadah peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) di lingkungan Bank Pembangunan Daerah (BPD). ASBANDA beranggotakan 26 BPD di seluruh Indonesia, yang memiliki peranan strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di segala bidang, dalam rangka membantu dan mendorong pengembangan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur. ASBANDA berdiri berdasarkan keputusan Musyawarah Kerja III BKS-BPD seluruh Indonesia tanggal 24 Maret 1999 di Batam. Wadah tempat BPD seluruh Indonesia sebelum ASBANDA adalah Badan Kerjasama Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BKSBPDSI), yang dibentuk pada tanggal 14 Desember 1993 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 584-1437. Di penghujung tahun 2010, ASBANDA dengan BI menggulirkan BPD Regional Champion (BRC), yang merupakan suatu tahapan bagi BPD untuk membangun BPD menjadi tuan rumah di daerah sendiri dengan tiga pilar utama, yaitu memperkuat kelembagaan, menjadi agen perubahan di daerah (agent of development ), serta memperkuat kemampuan melayani kebutuhan masyarakat. Sebagian perincian dari ketiga pilar tersebut akan diakomodir dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Sesuai dengan Keputusan Menko Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi Nomor: KEP-07/MENKO/01/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Penambahan Bank Pelaksana dari 13 (Tiga Belas) BPD, yaitu Bank Nagari, Bank DKI, Bank Jabar Banten, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank BPD DIY, Bank Kalbar, Bank Kalsel, Bank Kalteng, Bank Sulut, Bank NTB, Bank Maluku, dan Bank Papua. Dalam pelaksanaan penyaluran KUR dilakukan kerjasama antara 13 (tiga belas) BPD pelaksana KUR dengan Perusahaan Penjaminan Kredit PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo. Realisasi penyaluran KUR tahun 2010 dapat di capai sebesar Rp. 2.210.961.441.602,- dari target sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- atau dengan prosentase pencapaian 110,5 % dari target dengan jumlah debitur sebanyak 25.785 Debitur. Untuk Tahun 2011,ΩBPD yang menyatakan kesanggupannya sebagai bank pelaksana sebanyak 13 (tiga belas) BPD, yaitu: Bank Aceh, Bank Sumut, Bank

34


Riaukepri, Bank Sumsel Babel,ΩBank Jambi,ΩBank Bengkulu, Bank Lampung, Bank Kaltim, BPD Sultra, Bank Sulteng, Bank Sulsel, ΩBank NTT, dan Bank BPD Bali. Ke depan, seluruh BPD akan ikut dan concern sebagai bank pelaksana KUR dengan target penyaluran sebesar Rp 3.400 milyar.

IV.5.

PERAN MEDIA DALAM DISEMINASI INFORMASI HARGA PANGAN

Bapak Arief Budisusilo (Pemimpin Redaksi Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia) menyampaikan paparan bertema ≈Manfaat Sistem Informasi Harga Pangan yang Terpercaya dan Akurat dalam Mendukung Tugas Insan Media∆, secara ringkas pokok-pokok pemaparan adalah sebagai berikut: Media massa merupakan institusi sosial yang penting dalam tataran masyarakat modern. Media massa bahkan dianggap sebagai kekuatan keempat setelah fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam tataran Pemerintahan. Oleh karena itu, peran media dalam komunikasi publik sangatlah penting dan signifikan. Dalam mendapatkan informasi, wartawan media massa berpegang pada kode etik wartawan Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU tentang Pers, UU tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang antara lain berbunyi: Menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar (akurat dan fakta). Menempuh cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas terhadap sumber informasi. Media massa berkepentingan terhadap kondisi politik, ekonomi dan sosialbudaya yang kondusif untuk perkembangan kemanusiaan. Demokrasi dan Ekonomi yang baik, masyarakat yang berdaya beli, pengangguran dan kemiskinan yang berkurang, menjadi obyektif jangka panjang tujuan pemberitaan media massa. Media massa mendapatkan manfaat dari kondisi ekonomi yang baik, bukan sebaliknya memperoleh oplah sesaat karena memberitakan hal-hal buruk. Namun dalam praktiknya, media kerap kesulitan memperoleh informasi yang kredibel, cepat, komprehensif dan kontekstual terhadap isu-isu strategis yang mempengaruhi perkembangan masyarakat.

35


Terkait dengan ketersediaan informasi harga, media memerlukan sumber informasi harga terpadu, cepat dan akurat. Pusat Informasi Harga Pemerintah untuk sembilan bahan pokok yang telah berjalan selama ini perlu direvitalisasi. Selain itu, metode chanelling untuk penyebaran/diseminasi informasi perlu diversifikasi dan konvergensi (baik melalui Situs, Mobile-SMS, Printed, Audio-

Video). Di sisi lain, akses informasi yang terbuka untuk media menjadi keharusan. Terkait dengan keaktualan informasi, perlu dibuka HOTLINE yang tersedia selama 24 jam / 7 hari seminggu untuk melayani pertanyaan tentang situasi harga yang berkaitan dengan atau berdampak terhadap inflasi. Pemanfaatan Sosial Media (seperti Facebook, Twitter, dll) untuk sarana diseminasi harga dapat dijadikan pertimbangan. Untuk meningkatkan kompetensi, perlu jurnalis class reguler (bisa bulanan atau tiga bulanan) untuk menyamakan persepsi, memperluas dan menempatkan konteks serta memberikan kemampuan pemahaman jurnalis terhadap perkembangan harga yang dinamis dan dampak simultan terhadap ekonomi nasional dan lokal.

IV.6.

KESIMPULAN

1. Pengembangan informasi harga di daerah sangat penting. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta telah melakukan pengembangan informasi harga dengan meluncurkan portal atau situs Sistem Informasi Harga dan Produksi Komoditi (SiHaTi). Kehadiran SiHaTi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat memungkinkan koordinasi pengendalian inflasi dan diseminasi informasi harga dilakukan secara efektif. 2. Pihak media membutuhkan pasokan informasi yang lengkap, kredibel, berkelanjutan, dan terkini. Peran media sangat penting karena juga berfungsi sebagai sarana mendiseminasi informasi secara lebih luas termasuk kepada pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penyediaan informasi harga pangan (melalui PIHPS) oleh daerah sangat ditunggu kehadirannya dan dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan media. 3. Terkait dengan program Sistem Resi Gudang (SRG), program ini merupakan alternatif kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

36


Pengalaman di Kalimantan Selatan yang sukses menerapkan SRG ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya dibutuhkan sinergi yang cukup kuat antara Pemerintah Daerah, Petani, dan pihak-pihak terkait lainnya, termasuk dari sisi pembiayaan oleh Perbankan. 4. Bahwa dukungan dari Perbankan sejauh ini sudah cukup besar. Bank Indonesia bahkan telah memfasilitasi pelaksanaan SRG dengan menerbitkan berbagai ketentuan yang mendukung pelaksanaan SRG di lapangan. Dalam pelaksanaannya peran dari daerah (dalam hal ini BPD) perlu semakin ditingkatkan. Namun demikian, perbankan masih memerlukan dukungan dari sisi kelayakan gudang supaya komoditi tetap terjaga kualitasnya, asuransi, dan transportasi ke gudang.

IV.7.

TINDAK LANJUT

1. Pembentukan Tim Terpadu SRG (melalui SK Bupati) terdiri dari instansi terkait (Dinas Perdagangan, Pertanian, Ketahanan Pangan, Koperasi & KUKM, Bulog,dll) dan stakeholders SRG (perbankan, koperasi, kelompok tani, HKTI, asosiasi, dll ) 2. Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Lembaga Jaminan Resi Gudang (dalam proses) diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi sektor koperasi dan UMKM serta kelompok tani dalam SRG dan memberikan peluang pengembangan SRG yang seluas-luasnya. 3. Persiapan Pengelola Gudang (kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Bappebti). Dalam rangka pelaksanaan SRG ke depan, Pemda mempersiapkan badan usaha setempat berbentuk PT (BUMD) atau Koperasi untuk menjadi Pengelola Gudang.

37



38

Bagian 5 - Penutup

Bagian 5

Penutup Inflasi tidak dapat dikendalikan hanya dengan kebijakan moneter, namun memerlukan paduan kebijakan yang harmonis antara kebijakan fiskal, moneter, sektoral, dan daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembentukan inflasi nasional dipengaruhi oleh daerah sebesar 77%. Peran daerah menjadi sangat penting dalam kerjasama pengendalian inflasi bersama Kementerian/Lembaga di pusat seiring dengan semakin tingginya kewenangan daerah di era otonomi ini. Dalam upaya pencapaian sasaran inflasi nasional yang rendah dan stabil diperlukan wadah kerjasama antara Kementerian/Lembaga, Bank Indonesia, dan daerah dalam suatu wadah koordinasi yakni Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Dari rangkaian diskusi yang diikuti oleh Kementerian/Lembaga, Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi, dan Kab/Kota pada acara RAKORNAS III TPID yang bertema ≈Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Stabilitas Harga Melalui Penguatan Ketahanan Pangan serta Optimalisasi Pemanfaatan Informasi Harga Pangan Strategis∆ telah dihasilkan beberapa kesepakatan rapat yang dinamakan KESEPAKATAN JAKARTA 2012. Kesepakatan Jakarta 2012, merupakan kesepakatan bersama peserta RAKORNAS III TPID untuk berkomitmen: 1. Memperkuat cadangan pangan, khususnya melalui upaya percepatan penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) di berbagai daerah. 2. Memperluas akses informasi harga pangan di daerah dalam upaya menjaga stabilitas harga melalui pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS). 3. Memperkuat kesepahaman bersama (common understanding) terhadap pentingnya mendorong kelancaran perdagangan antar daerah. Ke depan, kesepakatan Jakarta 2012 ini bisa menjadi acuan bagi daerah khususnya TPID dalam menyusun program/kegiatan dalam rangka menjadi

39

Bagian 5 - Penutup

stabilisasi harga di daerah. Untuk itu diperlukan RENCANA AKSI pengendalian inflasi daerah sebagai perwujudan komitmen di dalam Kesepakatan Jakarta 2012. Rencana Aksi tersebut meliputi: 1. Perlunya membentuk task force yg dikoordinir oleh Kemenko Bidang Perekonomian dalam rangka mempercepat penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) di berbagai daerah secara bertahap dan berkesinambungan. 2. Mendorong pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS). 3. Mengoptimalkan forum koordinasi TPID untuk memperkuat kerjasama perdagangan antar daerah.

40

Rapat Koordinasi Nasional III Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2012

Recommend Documents