GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 59 /KPTS/013/2016 TENTANG TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: bahwa dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian Jawa Timur yang berkelanjutan dengan tingkat inflasi yang stabil, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah, diperlukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan menetapkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; MEMUTUSKAN
-2-
MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
KEDUA
: Menugaskan Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk: a. memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait perekonomian dan pengendalian inflasi daerah; b. memantau dan mengevaluasi atas efektifitas kebijakan yang diambil terkait dengan perekonomian dan pengendalian inflasi daerah; c. merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para pihak terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing ; d. melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah; e. melakukan analisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat menggangu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa; f. melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan Inflasi di daerah; g. menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta upah minimum di daerah; h. melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga; i. mengoptimalkan penyediaan pemanfaatan dan diseminasi data/ informasi mengenai produksi, pasokan dan harga, khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat; j. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui Rapat Koordinasi Wilayah TPID Kabupaten/Kota, Rapat Koordinasi TPID Provinsi, serta Rapat Koordinasi Nasional TPID; k. melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan arahan kebijakan pengendalian inflasi daerah kepada TPID Kabupaten/Kota; m. membentuk Sekretariat sesuai dengan kebutuhan; n. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur. KETIGA
-3-
KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 23 Januari 2016
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 59 /KPTS/013/2016 TANGGAL : 23 JANUARI 2016
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NO 1. 1.
2.
JABATAN DALAM TIM 2 Pengarah
a. Ketua b. Wakil Ketua I c. Wakil Ketua II
4.
a. Sekretaris b. Wakil Sekretaris
5.
Anggota :
KETERANGAN JABATAN/INSTANSI 3 a. Gubernur Jawa Timur b. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Daerah Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur b. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur c. Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur d. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur e. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur f. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur g. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur h. Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur i. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur j. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur k. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur l. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur m. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur n. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur o. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur p. Kepala
-2-
1
2
3 p. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur r. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur s. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur t. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur u. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur v. Kepala Biro Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur w. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur x. Kepala Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur y. Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur z. Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur aa. Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Koordinator Jawa Timur bb. Kepala Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Surabaya cc. Kepala Unit Pemasaran V Pertamina Surabaya dd. Kepala Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur ee. Direktur PT. Perusahaan Listrik Negara Jawa Timur ff. Direktur Utama PT. Terminal Petikemas Surabaya gg. Direskrimsus, Kepolisian Daerah Jawa Timur
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd Dr. H. SOEKARWO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta. 3. Sdr. Menteri Hukum dan HAM di Jakarta. 4. Sdr. Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Moneter di Jakarta. 5. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 7. Sdr. Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah dimaksud.
