GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 135 /KPTS/013/2016 TENTANG TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
:
bahwa penghargaan atas jasa-jasa yang diberikan oleh Negara dalam bentuk Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan diperlukan untuk menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan dan motivasi kepada masyarakat untuk meningkatkan dharma bakti kepada bangsa dan negara serta untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, perlu membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5023); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5115); 6. Peraturan
-2-
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Seri D); 7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur; 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Seri A); 9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016; 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.
MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: : Membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
KEDUA
: Menugaskan Tim Peneliti dan Pengkaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk : a. memberikan pertimbangan kepada Gubernur Jawa Timur dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberian Gelar sebagai bentuk penghargaan Negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, dharma bakti dan karya yang luar biasa kepada Bangsa dan Negara; b. menginventarisasi nama-nama Calon Penerima Gelar; c. melakukan penelitian dan pengkajian mengenai kelayakan Calon Penerima Gelar; d. mengkoordinasikan dengan pihak terkait berkaitan dengan pemberian Gelar; e. menyampaikan hasil penelitian dan pengkajian kepada Gubernur Jawa Timur sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan Rekomendasi Gelar; f. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan; g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur. KETIGA
-3-
KETIGA
: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Peneliti dan Pengkaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Program (21) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Kegiatan (029) Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial, Kode Rekening 5.2.1.01.01.
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 22 Pebruari 2016
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 135 /KPTS/013/2016 TANGGAL : 22 PEBRUARI 2016
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NO 1
JABATAN DALAM TIM 2
KETERANGAN JABATAN / INSTANSI 3
1.
Ketua
Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
2.
Sekretaris
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
3.
Anggota :
a. Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur c. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur d. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur e. Asisten Personil Kasdam V /Brawijaya f. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur g. Kepala Bagian Sosial, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur h. Kepala Sub Bagian Moral dan Materiil, Bagian Pembinaan Kesejahteraan Anggota, Biro Pers Kepolisian Daerah Jawa Timur i. Ketua Yayasan Pembela Tanah Air Cabang Komisariat Jawa Timur j. Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Jawa Timur k. Ketua Badan Pembudayaan Kejuangan (BPK) 45 Provinsi Jawa Timur l. Ketua DPD Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur m. Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sejarah Provinsi Jawa Timur n. Ketua DPD Persatuan Purnawirawan ABRI (PEPABRI) Jawa Timur
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO SALINAN
-2-
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: Yth. 1. Sdr. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 3. Sdr. Menteri Pertahanan dan Keamanan di Jakarta. 4. Sdr. Menteri Sosial di Jakarta. 5. Sdr. Panglima TNI di Jakarta. 6. Sdr. Kapolri di Jakarta. 7. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 8. Sdr. Anggota MUSPIDA Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 9. Sdr. Kepala Badan/ Dinas/ Lembaga di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 10. Sdr. Bupati/ Walikota se Jawa Timur. 11. Sdr. Anggota Tim dimaksud.
