GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/234/KPTS/013/2016 TENTANG TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, diperlukan pembiayaan yang terintegrasi kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan mengoptimalkan program kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, kelompok usaha binaan masyarakat dan lembaga jasa keuangan di Jawa Timur; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, dan berdasarkan Radiogram Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor T.900/634/Keuda tanggal 19 Pebruari 2016, maka perlu membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790); 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5394); 7. Undang-Undang
-2-
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E); 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6, Seri E); MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
KEDUA
: Menugaskan Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk: a. mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di daerah; b. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di daerah; c. mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah; d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di daerah; e. mengkoordinasikan kegiatan atau program akselerasi akses keuangan di daerah; f. melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan daerah; g. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan stakeholders terkait program literasi dan inklusi keuangan; h. melakukan koordinasi minimal 4 (empat) kali dalam setahun; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan setiap 6 (enam) bulan sekali; j. membentuk Kelompok Kerja sesuai kebutuhan; k. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur setiap 6 (enam) bulan sekali. KETIGA :
-3-
KETIGA
: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 4 Jawa Timur, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 30 Maret 2016 GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/234/KPTS/013/2016 TANGGAL : 30 MARET 2016
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NO.
JABATAN DALAM TIM
KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1
2
3
1.
Pembina
Gubernur Jawa Timur
2.
a. Pengarah I
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Timur Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur
b. Pengarah II
3.
a. Koordinator b. Wakil Koordinator I c. Wakil Koordinator II
3.
a. Sekretaris I
b. Sekretaris II
4.
Anggota :
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 1 Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Timur Asisten Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 1 Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Timur Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur a) Deputi Direktur Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Timur b) Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur c) Pengurus Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Daerah (FK-LJKD) Provinsi Jawa Timur d) Kepala Badan Pusat Statistik e) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur f) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur g) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur h) Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
i. Kepala
-2
1
2
3 i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v)
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Perikanan dan Keluatan Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jaw Timur Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Rektor Universitas Airlangga Rektor Universitas Negeri Surabaya Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd Dr. H. SOEKARWO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta. 3. Sdr. Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. 4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 5. Sdr. Anggota Tim Percepatan dimaksud.
