Inklusi Keuangan dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) UIN Syarif Hidayatullah, 17-18 Juli 2017
OUTLINE I. Inklusi dan Literasi Keuangan II. Pembentukan TPAKD III. Program Kerja TPAKD Provinsi DKI Jakarta dan Banten
2
I. Inklusi dan Literasi Keuangan
3
1. DEFINISI INKLUSI KEUANGAN Inklusi keuangan (financial inclusion) merujuk pada jumlah orang yang menjadi nasabah atau pengguna produk/jasa keuangan di Indonesia.
Lembaga Jasa Keuangan :
Perbankan Bank Umum Konvensional Syariah
Bank Perkreditan Rakyat Konvensional Syariah
Pasar Modal Org. Regulator Mandiri (Self Regulatory Org-SRO) Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Perusahaan Efek
IKNB Asuransi
Konvensional & Syariah
Dana Pensiun Lembaga Pembiayaan
Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, Manajer Investasi
Konvensional & Syariah
Biro Administrasi Efek (BAE), Kustodian, Wali Amanat, Pemeringkat Efek
Konvensional & Syariah
Lembaga Penunjang
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Badan Kredit Kecamatan Baitul Maal Wat Tamwil Baitul Tamwil Muhammadiyah Credit Union Kelompok Usaha Bersama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dll.
Koperasi
Simpan Pinjam
Diawasi oleh Kementrian Koperasi dan UMKM
4
2. PENTINGNYA INKLUSI DAN LITERASI KEUANGAN
INKLUSI KEUANGAN lebih baik dalam memulai dan mengembangkan usaha
melakukan investasi dalam pendidikan
MENGURANGI KEMISKINAN Literasi keuangan dapat diartikan sebagai
kecakapan atau kesanggupan dalam hal keuangan
mengelola risiko dan menyerap kerugian keuangan
PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Semakin tinggi literasi keuangan, semakin tinggi pula pemahaman terhadap kondisi keuangan, produk/jasa keuangan yang ditawarkan, serta tingkat risk dan return dari suatu produk/jasa keuangan/ investasi. Sehingga, pengambilan keputusan investasi dan pengelolaan keuangan pribadi dapat memberikan manfaat yang lebih baik.
5
3. TUJUAN DAN ARAH PENGEMBANGAN SJK INDONESIA KONTRIBUTIF Mengoptimalkan peran SJK dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional
STABIL Menjaga stabilitas system keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan
INKLUSIF Mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan
ENABLER Pemenuhan kualitas SDM Pemanfaatan TI dalam Kegiatan di SJK
PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI DAERAH
Menguatkan fungsi dan peran BPD, BPR dan LKM dalam mendukung perekonomian daerah Mendorong pemanfaatan pasar modal bagi pengembangan ekonomi daerah serta perluasan program penjaminan bagi pendanaan ekonomi daerah
PERLUASAN AKSES KEUANGAN DAN PENGUATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Mengembangkan produk dan/atau layanan keuangan mikro Memperluas akses pendanaan dan/atau pembiayaan untuk UMKM Mengembangkan layanan keuangan tanpa kantor dan perluasan jalur distribusi bagi produk jasa keuangan Memperluas kegiatan inklusi keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat Meningkatkan perlindungan konsumen Memperkuat penanganan pengaduan konsumen di SJK Memperkuat regulasi edukasi dan perlindungan konsumen 6
4. GLOBAL FINANCIAL INCLUSION INDEX 2011 & 2014 Central Asia & Europe High Income OECD
92% 94%
50% 51%
Middle East & North Africa
East Asia &Pasific
42% 69%
12% 14% South Asia
Indonesia termasuk salah satu Negara yang mengalami peningkatan signifikan dalam hal inklusi keuangan : 20% di tahun 2011 menjadi 36% di 2014, meskipun masih jauh di bawah Findex global sebesar 62%.
Sub Saharan Africa
12% 34% Latin America & Carribean
40% 51%
22% 46%
Indonesia
20% 36%
WORLD 51% 62% + 700jt
Sumber: World Bank, Global Financial Inclusion Index (2011,2014)
7
5. HASIL SURVEY LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN INDEKS LITERASI Nasional
INDEKS INKLUSI Nasional 2013
2016
2013
2016
59.74%
67.82%
21,84%
29.66%
INDEKS SYARIAH Nasional 8.11%
11.06%
Masih terdapat gap antara indeks inklusi (67,82%) dibandingkan dengan indeks literasi (29,66%). Hal ini mengindikasikan masih terdapat masyarakat yang menggunakan produk dan jasa keuangan namun belum sepenuhnya memahami produk dan jasa keuangan tersebut. Sumber: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016 - OJK
8
6. HASIL SURVEY LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN Indeks Literasi Keuangan - Sektoral
Indeks Inklusi Keuangan - Sektoral
Pasar Modal
Pasar Modal
Pergadaian
Pergadaian
Lembaga Pembiayaan
Lembaga Pembiayaan
Dana Pensiun
Dana Pensiun
Perasuransian
Perasuransian
Perbankan
Perbankan
Nasional
Nasional 0%
5%
10%
Survei 2016
15%
20%
25%
30%
35%
Survei 2013
0%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Survei 2016
Survei 2013
Perbankan memiliki indeks literasi dan inklusi paling tinggi dibandingkan dengan sector lainnya secara umum. Namun demikian, pada sector lainnya tingkat literasi lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inklusi yang menunjukkan bahwa masyarakat belum memanfaatkan layanan jasa keuangan dimaksud meskipun memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik. Sumber: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016 - OJK
9
7. HASIL SURVEY LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH Pasar Modal Pergadaian Lembaga Pembiayaan Gap antara indeks inklusi dan literasi masyarakat terhadap jasa keuangan syariah jauh lebih kecil dibandingkan dengan gap antara indeks inklusi dan literasi secara umum.
Dana Pensiun Perasuransian Perbankan
Pemanfaatan dan pemahaman masyarakat terhadap jasa keuangan syariah juga masih didominasi oleh layanan perbankan.
Nasional 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% Indeks Inklusi Syariah
Indeks Literasi Syariah
Sumber: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016 - OJK
10
8. INDEKS LITERASI - INKLUSI KEUANGAN – PROVINSI
11
9. INDEKS LITERASI - INKLUSI KEUANGAN SYARIAH – PROVINSI
12
II. Pembentukan TPAKD
13
9. LATAR BELAKANG DAN PERAN TPAKD ARAHAN PRESIDEN RI MENOPANG PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
PROGRAM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN
MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DAERAH
Pertemuan FEG tanggal 15 Januari 2016 di Istana Negara
Belum adanya forum koordinasi terkait akses keuangan di daerah
Literasi dan inklusi Keuangan masih rendah: SNLKI: (21,8% , 59,7%), Findex: 36% (akses keuangan sektor formal)
Pembiayaan UMKM dari LJK masih relatif rendah (kredit perbankan untuk UMKM: 18,1%)
TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH (TPAKD) Adalah forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. 14
10. TUJUAN TPAKD
Mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas- luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah
Mendorong LJK untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah
Mencari terobosan dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah.
Menggali potensi ekonomi daerah yangdapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan
Melakukan koordinasi di antara satuan kerja perangkat daerah bekerjasama dengan SKPD wilayah
Mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif bagi berkembangnya UMKM, usaha pemula (start up business) dan sektor prioritas lainnya. 15
11. TUGAS TPAKD Mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di daerah.
1 6
Merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di daerah.
Mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menjawab peluang dan tantangan akses keuangan masyarakat di daerah tersebut. Mengkoordinasikan kegiatan atau program akselerasi akses keuangan di daerah.
Melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan daerah.
2 7
Melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan stakeholders terkait program literasi dan inklusi keuangan.
8
Melakukan pertemuan koordinasi TPAKD minimal 4 (empat) kali dalam setahun.
3
4 9
Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas TPAKD setiap 6 bulan sekali.
10
Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TPAKD kepada Gubernur/Bupati/Walikota setiap 6 bulan sekali.
5
16
III. Program Kerja TPAKD Provinsi DKI Jakarta dan Banten
17
12. PROGRAM KERJA TPAKD DKI JAKARTA SASARAN UTAMA Peningkatan Percepatan Akses Keuangan di Daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera
PROGRAM KERJA 1. Gerakan Rusun Menabung
2. Pemberdayaan PKL melalui penyaluran kredit UMKM 3. LAKU PANDAI di Kepulauan Seribu
TARGET 1. Peningkatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana di Masyarakat 2. Peningkatan pemahaman dan literasi masyarakat terhadap jasa keuangan 3. Pengembangan potensi ekonomi daerah 4. Penyediaan pendanaan produktif bagi berkembangnya UMKM, usaha pemula dan sektor prioritas lainnya 18
13. PROGRAM KERJA TPAKD BANTEN SASARAN UTAMA Peningkatan Percepatan Akses Keuangan di Daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera
PROGRAM KERJA 1. Pengembangan Sistem Keuangan Daerah 2. Peningkatan Akses Keuangan Syariah
3. Ketahanan Pangan 4. Pemberdayaan UMKM
TARGET 1. Meningkatkan peran LJK milik Provinsi dan Pemda dalam pembangunan ekonomi 2. Peningkatan Kesadaran dan akses Masyarakat terhadap produk dan pelayanan keuangan syariah 3. Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan Petani dan Nelayan 4. Penyediaan pendanaan produktif bagi berkembangnya UMKM
19
TERIMA KASIH
20
