GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang : a. bahwa penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri merupakan
program
alternatif
yang
strategis
guna
mengatasi masalah pengangguran di Jawa Timur yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan keluarganya dengan memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri secara cepat, mudah, murah, dan aman, perlu suatu kebijakan hukum yang tepat dan pasti sehingga Tenaga Kerja Indonesia mendapatkan perlindungan secara optimal
pada
tahap
pra
penempatan
dan
purna
penempatan; b. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun
2004
tentang
Pelayanan
Penempatan
dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri; Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang
-2-
2. Undang-Undang
Nomor
2
Tahun
1950
tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturanperaturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950); 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernjataan Berlakunja
Undang-Undang
Pengawasan
Perburuhan
Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474); 5. Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
2003
tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 6. Undang-Undang
Nomor
39
Tahun
2004
tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445); 7. Undang-Undang Pemberantasan
Nomor Tindak
21
Tahun
Pidana
2007
Perdagangan
tentang Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); 9. Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2011
Nomor
82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang
-3-
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrants Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja
Migran
dan
Negara
Republik
Anggota
Indonesia
Keluarganya)
Tahun
2012
(Lembaran
Nomor
115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314); 11. Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
23
Tahun
(Lembaran
2014
tentang
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapakali
terakhir
dengan
Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
23
Tahun
(Lembaran
2014
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan
Tenaga
Kerja
Indonesia
di
Luar
Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Mitra Usaha (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2013
Nomor
5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5390);
16. Peraturan
-4-
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan
Pengawasan
Terhadap
Penyelenggaraan
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5660); 17. Peraturan
Presiden
Nomor
64
Tahun
2011
tentang
Pemeriksaan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia; 18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-07/MEN/IV/2005
tentang
Standar
Tempat
Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia; 19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-17/MEN/VI/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja; 20. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja; 21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri; 22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigras Nomor PER.09/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor
Cabang
Pelaksana
Penempatan
Tenaga
Kerja
Indonesia Swasta; 23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.10/MEN/V/2009 Perpanjangan
dan
tentang
Pencabutan
Tata
Cara
Surat
Izin
Pemberian, Pelaksana
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga
Kerja
PER.10/MEN/V/2009 Perpanjangan
dan
dan
Transmigrasi
tentang
Tata
Pencabutan
Cara
Surat
Izin
Nomor Pemberian, Pelaksana
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia; 24. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
25. Peraturan
-5-
25. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010
tentang
Asuransi
Tenaga
Kerja
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Nomor
PER.07/MEN/V/2010
tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia; 26. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; 27. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tata Cara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia Dari Negara Penempatan Ke Daerah Asal Secara Mandiri; 28. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal; 29. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Kepada Tenaga Kerja Indonesia; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 48); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR dan GUBERNUR JAWA TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
-6-
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 2. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang ketenagakerjaan. 3. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur. 4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 6. Dinas Provinsi adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menangani urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan. 7. Dinas
Kabupaten/Kota
lingkungan
Pemerintah
menangani
urusan
adalah
perangkat
Daerah
Kabupaten/Kota
pemerintahan
daerah
daerah di
di
yang bidang
ketenagakerjaan. 8. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah
menangani
urusan
Provinsi
Jawa
pemerintahan
daerah
Timur di
yang bidang
ketenagakerjaan. 9. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia asal Jawa Timur yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. 10. Penempatan
Tenaga
Kerja
Indonesia
adalah
kegiatan
pelayanan untuk mempertemukan Tenaga Kerja Indonesia sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pelatihan,
pengurusan penampungan,
pemberangkatan
sampai
dokumen, persiapan ke
negara
pendidikan
dan
pemberangkatan, penempatan,
dan
pemulangan dari negara penempatan. 11. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya, baik pra penempatan, masa penempatan maupun purna penempatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12. Calon
-7-
12. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia asal Jawa Timur yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota
yang
bertanggung
jawab
di
bidang
ketenagakerjaan. 13. Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan TKI yang selanjutnya disingkat LPTSA P2TKI adalah
Lembaga
non
struktural
yang
dibentuk
oleh
Gubernur untuk memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI. 14. Unit
Pelaksana
Teknis
Pelayanan
Penempatan
dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat UPT P3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas
Provinsi
yang
bertanggung
jawab
di
bidang
ketenagakerjaan yang melaksanakan sebagian kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. 15. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang mendapatkan izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. 16. Kantor
Cabang
Pelaksana
Penempatan
Tenaga
Kerja
Indonesia Swasta yang selanjutnya disebut Kantor Cabang PPTKIS adalah cabang PPTKIS di daerah yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 17. Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat e-KTKLN adalah Kartu Identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri. 18. Antar Kerja adalah suatu sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja. 19. Pengantar Kerja adalah pegawai negeri sipil yang memiliki keterampilan melakukan kegiatan antar kerja dan diangkat dalam jabatan fungsional oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 20. Petugas
-8-
20. Petugas
Antar
Kerja
adalah
petugas
yang
memiliki
pengetahuan tentang antar kerja dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan antar kerja. 21. Pembekalan
Akhir
Pemberangkatan
yang
selanjutnya
disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar calon Tenaga Kerja Indonesia mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk
bekerja
di
luar
negeri,
memahami
hak
dan
kewajibannya, serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi. 22. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Tenaga Kerja Indonesia dengan Pengguna yang memuat syaratsyarat kerja, hak, dan kewajiban masing-masing pihak. 23. Surat Permintaan Tenaga Kerja Indonesia adalah surat dari mitra usaha dan/atau pengguna kepada PPTKIS yang disahkan/dilegalisasi oleh Perwakilan RepubIik Indonesia di negara penempatan mengenai permintaan Tenaga Kerja Indonesia dengan syarat dan kualifikasi jabatan tertentu. 24. Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan calon Tenaga Kerja Indonesia yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan Tenaga Kerja Indonesia di negara penempatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 25. Pelatihan
Kerja
memberi,
adalah
keseluruhan
memperoleh,
kegiatan
meningkatkan
untuk serta
mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 26. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terlisensi yang menerangkan kompetensi
bahwa kerja
seseorang
tertentu
sesuai
telah
menguasai
dengan
Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. 27. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. 28. Balai
-9-
28. Balai Latihan Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat BLKLN adalah lembaga pelatihan yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan TKI sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. 29. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan
menegakkan
pelaksanaan
peraturan
perundang-
undangan di bidang ketenagakerjaan. 30. Pegawai
Pengawas
Ketenagakerjaan
yang
selanjutnya
disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil
yang
fungsional
diangkat
dan
pengawas
ditugaskan
dalam
jabatan
ketenagakerjaan
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. 31. Uji Kompetensi adalah sarana/alat untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kemahiran TKI setelah mengikuti pelatihan. 32. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus. BAB II PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 2 (1) Pelayanan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri dilakukan dengan cepat, mudah, murah, aman dan tanpa diskriminasi serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pelayanan penempatan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. UPT P3TKI; dan/atau b. PPTKIS. (3) Pelayanan penempatan dan perlindungan oleh UPT P3TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan pada pra penempatan dan purna penempatan. (4) Pelayanan penempatan dan perlindungan oleh PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan pada pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan. Pasal 3
- 10 -
Pasal 3 (1) Pemberian pelayanan penempatan TKI ke luar negeri sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
2
ayat
(3),
dilaksanakan oleh UPT P3TKI melalui LPTSA P2TKI yang terintegrasi dengan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri. (2) LPTSA
P2TKI
sebagaimana
merupakan
tempat
mekanisme
kegiatan
dimaksud
pada
pengintegrasian pelayanan
ayat
(1)
keseluruhan
penempatan
dan
perlindungan TKI yang dilaksanakan oleh aparat Instansi teknis/lembaga
terkait
sesuai
fungsi,
tugas
dan
kewenangan masing-masing di dalam satu atap. Bagian Kedua Penempatan Pasal 4 (1) Penempatan TKI ke luar negeri wajib dilakukan melalui mekanisme
dan
prosedur
sebagaimana
diatur
dalam
peraturan perundang-undangan. (2) Pencari kerja yang berminat bekerja ke luar negeri harus mendaftarkan diri pada Dinas Kabupaten/Kota melalui mekanisme antar kerja. (3) Pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilayani oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja dengan tidak dipungut biaya. (4) Penempatan TKI ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan pendaftaran, perekrutan, seleksi, dan pemeriksaan kesehatan dan psikologi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penempatan TKI ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur. Pasal 5 (1) Penempatan TKI ke luar negeri dapat dilaksanakan setelah mendapat verifikasi kelengkapan dokumen dari Dinas Provinsi dengan ketentuan TKI tersebut: a. direkrut melalui prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan/ketentuan yang berlaku; dan b. telah dinyatakan lulus dalam uji kompetensi. (2) Penempatan
- 11 -
(2) Penempatan TKI ke luar negeri dilaksanakan melalui embarkasi Daerah di Surabaya. (3) Dalam hal TKI berangkat dari luar embarkasi Daerah harus mendapat surat pengantar dari Dinas Provinsi. Bagian Ketiga Penempatan TKI Perseorangan Pasal 6 (1) Calon TKI perseorangan yang akan bekerja di luar negeri harus terdaftar pada Dinas Kabupaten/Kota. (2) Calon TKI perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
harus
mengikuti
program
pembinaan
dan
perlindungan TKI. (3) TKI perseorangan harus melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan. Pasal 7 (1) Penempatan
TKI
perseorangan
ke
luar
negeri
dapat
dilakukan apabila calon TKI memiliki surat panggilan kerja. (2) Selain surat panggilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penempatan TKI perseorangan harus dilengkapi dokumen, meliputi: a. hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi; b. sertifikat kompetensi; c. perjanjian kerja; d. surat keterangan keluarga; e. visa kerja; f.
paspor; dan
g. asuransi. (3) Dokumen disampaikan
sebagaimana kepada
Kabupaten/Kota
dimaksud
Dinas
untuk
pada
Provinsi
mendapatkan
ayat
melalui
(2)
Dinas
persetujuan
penerbitan e-KTKLN oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI. Bagian Keempat Perlindungan Paragraf 1 Umum Pasal 8
- 12 -
Pasal 8 (1) Setiap calon TKI/TKI berhak atas perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pemerintah
Provinsi
wajib
memberikan
perlindungan
kepada calon TKI/TKI pada pra dan purna penempatan. (3) PPTKIS
bertanggung
jawab
untuk
memberikan
perlindungan kepada calon TKI/TKI pada pra, masa, dan purna penempatan sesuai dengan perjanjian penempatan. (4) PPTKIS
bertanggung
jawab
untuk
memberikan
perlindungan kepada TKI pada masa penempatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Paragraf 2 Pra Penempatan Pasal 9 (1) Perlindungan calon TKI pada pra penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), meliputi: a. perlindungan administratif; dan b. perlindungan teknis. (2) Perlindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pemenuhan dokumen penempatan; dan b. penetapan biaya penempatan. (3) Perlindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. sosialisasi dan diseminasi informasi; b. peningkatan kualitas calon TKI; c. penandatanganan
perjanjian
penempatan
dan
perjanjian kerja; d. pemeriksaan kesehatan dan psikotest; e. pembinaan dan pengawasan; dan f.
pembelaan atas pemenuhan hak-hak calon TKI.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan calon TKI pra penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur. Pasal 10 Dalam hal terjadi wabah penyakit, perang dan/atau bencana alam di negara tujuan penempatan, Gubernur berwenang untuk melarang penempatan calon TKI ke negara tersebut. Pasal 11
- 13 -
Pasal 11 (1) Satuan pendidikan formal menengah dan kejuruan, satuan pendidikan
tinggi
dan/atau
pendidikan
non
formal/
lembaga pelatihan kerja dilarang mempekerjakan siswa atau alumninya ke luar negeri jika tidak memenuhi prosedur penempatan calon TKI ke luar negeri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal
satuan
pendidikan formal menengah
dan
kejuruan, satuan pendidikan tinggi dan/atau pendidikan non
formal/lembaga
pelatihan
kerja
kerjasama dengan pihak asing untuk
akan
melakukan
pemagangan kerja
terhadap siswa dan/atau alumninya untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, wajib terdaftar di Dinas Provinsi. (3) Dalam hal
satuan
pendidikan formal menengah
dan
kejuruan, satuan pendidikan tinggi dan/atau pendidikan non
formal/lembaga
pelatihan
kerja
kerjasama dengan pihak asing untuk
akan
melakukan
pemagangan kerja
terhadap siswa dan/atau alumninya untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan, wajib terdaftar di direktorat jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelatihan kerja pada kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan. Pasal 12 (1) Dalam rangka mencegah keberangkatan calon TKI non prosedural ke luar negeri, Gubernur membentuk Satuan Tugas
Pencegahan
TKI
non
prosedural
di
embarkasi
Daerah. (2) Satuan
Tugas
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Paragraf 3 Purna Penempatan Pasal 13 Perlindungan TKI purna penempatan yang dilaksanakan oleh PPTKIS diberikan dalam bentuk: a. pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI; b. pemberian
- 14 -
b. pemberian
upaya
perlindungan
terhadap
TKI
dari
kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung
jawab
dan
dapat
merugikan
TKI
dalam
kepulangan dari negara tujuan, di debarkasi, dan dalam perjalanan sampai ke daerah asal; c. fasilitasi pengurusan klaim asuransi; d. fasilitasi kepulangan TKI berupa pelayanan transportasi, jasa keuangan, dan jasa pengurusan barang; e. pemantauan kepulangan TKI sampai ke daerah asal; f.
fasilitasi TKI bermasalah berupa pemenuhan hak-hak TKI; dan
g. penanganan
TKI
sakit
berupa
fasilitasi
perawatan
kesehatan dan rehabilitasi fisik dan mental. Pasal 14 (1) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada TKI pada purna penempatan, Pemerintah Provinsi bertanggung jawab untuk melakukan pemberdayaan dan pengembangan. (2) Pemberdayaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. fasilitasi bimbingan dan konsultasi; dan b. pendidikan dan pelatihan kewirausahaan. (3) Dalam
melaksanakan
tanggung
jawab
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat menjalin kerjasama
dengan
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota, swasta, lembaga pemerhati buruh migran dan unsur masyarakat lainnya. Paragragf 4 Kondisi Khusus Pasal 15 (1) Dalam hal terjadi perang, bencana alam, konflik sosial politik, wabah penyakit di negara penempatan, Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi kepulangan TKI sampai ke daerah kabupaten/kota. (2) Fasilitasi kepulangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan koordinasi bersama Pemerintah dan PPTKIS. Pasal 16
- 15 -
Pasal 16 Dalam hal kepulangan TKI disebabkan karena kecelakaan kerja yang mengakibatkan TKI tersebut tidak dapat menjalankan pekerjaannya
lagi
atau
terjadi
perselisihan
TKI
dengan
pengguna yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja, maka PPTKIS wajib menyelesaikan hak-hak TKI yang belum terpenuhi. Pasal 17 Dalam hal TKI meninggal dunia di negara penempatan, PPTKIS wajib: a. memberitahukan mengenai kematian TKI, hak yang dimiliki TKI, penentuan tempat jenazah dan prosedurnya, paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahui kematiannya kepada keluarga, Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota; b. mengumpulkan
data
dan
informasi
mengenai
sebab
kematian serta menyampaikannya kepada keluarga, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan Perwakilan Republik Indonesia setempat, sejak diketahui adanya kematian; c. membantu mengurus pemenuhan hak dan asuransi TKI untuk diserahkan kepada ahli waris atau keluarga TKI yang bersangkutan; dan d. memberikan fasilitas perlindungan terhadap seluruh harta benda milik TKI, untuk kepentingan ahli waris atau keluarganya. Paragraf 5 Pemberdayaan Keluarga TKI Pasal 18 Dalam
rangka
pemberdayaan
keluarga
TKI,
Pemerintah
Provinsi melakukan pembinaan melalui: a. peningkatan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja; b. pengembangan pelatihan kerja sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan; dan c. pemberian edukasi keuangan keluarga. Paragraf 6 Tata Cara Pemberian Perlindungan Pasal 19
- 16 -
Pasal 19 (1) Dinas Provinsi memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI dengan cara melakukan: a. penelitian terhadap kebenaran laporan hasil seleksi yang disampaikan oleh PPTKIS; b. penelitian terhadap perjanjian kerja antara pengguna dan TKI sebelum ditandatangani oleh TKI; c. menyelenggarakan PAP; dan d. penelitian terhadap kebenaran e-KTKLN. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur. BAB III PENDIRIAN KANTOR CABANG PPTKIS Pasal 20 (1) PPTKIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang berkantor pusat di luar Daerah dapat membentuk Kantor Cabang di Daerah. (2) Dalam hal PPTKIS berkantor pusat di Jawa Timur, maka PPTKIS tidak dapat membentuk Kantor Cabang di Daerah. (3) Pembentukan
Kantor
Cabang
PPTKIS
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Dinas Provinsi. (4) Pembentukan Kantor Cabang PPTKIS harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. PPTKIS telah memiliki BLKLN yang dibuktikan dengan copy bukti penguasaan sarana dan prasarana BLKLN, surat
kepemilikan
atau
perjanjian
sewa/kontrak/
kerjasama dalam jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun; dan b. menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk
deposito
atas
nama
PPTKIS
sebesar
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada bank Pemerintah atau bank Daerah. (5) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b digunakan
untuk
penyelesaian
permasalahan
calon
TKI/TKI, apabila PPTKIS atau Kantor Cabang PPTKIS yang bersangkutan tidak menyelesaikan permasalahan calon TKI/TKI sebagaimana mestinya. (6) Dalam
- 17 -
(6) Dalam hal uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)
huruf
b
telah
dicairkan
guna
kepentingan
perlindungan calon TKI/TKI, PPTKIS wajib menyetorkan kembali uang jaminan sebesar yang telah dicairkan kepada bank Pemerintah atau bank Daerah. (7) Dinas Provinsi dapat melakukan pengecekan lapangan terhadap kepemilikan kantor dan BLKLN PPTKIS. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan izin pembentukan Kantor Cabang PPTKIS dan penggunaan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Gubernur. Pasal 21 (1) PPTKIS yang berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah harus mendaftarkan diri kepada Dinas Provinsi. (2) Untuk pengendalian dan evaluasi kinerja, PPTKIS Pusat dan Kantor Cabang PPTKIS harus melakukan daftar ulang setiap tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur. Pasal 22 (1) Kantor Cabang PPTKIS berfungsi untuk dan atas nama PPTKIS di Daerah. (2) Dalam melakukan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Cabang PPTKIS hanya berwenang untuk melakukan: a. penyuluhan dan pendataan calon TKI; b. perekrutan dan seleksi calon TKI; c. penyelesaian kasus calon TKI/TKI pada pra atau purna penempatan; dan/atau d. penandatanganan perjanjian penempatan dengan calon TKI atas nama PPTKIS. (3) Pelaksanaan
kewenangan
Kantor
Cabang
PPTKIS
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab PPTKIS. Pasal 23
- 18 -
Pasal 23 Kantor Cabang PPTKIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilarang melakukan fungsi diluar kewenangan dan kegiatan dalam bentuk apapun secara langsung dengan mitra usaha dan/atau pengguna TKI di luar negeri. BAB IV PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA Pasal 24 (1) Setiap calon TKI wajib memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan
dengan
sertifikat
kompetensi
kerja
sesuai
dengan persyaratan jabatan dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. (2) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh melalui: a. uji kompetensi; dan/atau b. pelatihan berbasis kompetensi. (3) Sertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. (4) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada calon TKI yang akan diuji. Pasal 25 (1) Dalam hal calon TKI belum memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), PPTKIS wajib melakukan pendidikan dan pelatihan kerja serta sertifikasi kompetensi calon TKI sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. (2) Pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan kerja. (3) Untuk
melaksanakan
sebagaimana
pendidikan
dimaksud
pada
dan
ayat
(1),
pelatihan
kerja
PPTKIS
wajib
memiliki BLKLN. (4) Terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan monitoring dan evaluasi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. Pasal 26
- 19 -
Pasal 26 (1) PPTKIS dilarang menempatkan calon TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja. (2) Calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan dilarang untuk dipekerjakan. Pasal 27 (1) PPTKIS dapat melakukan penampungan terhadap calon TKI yang
telah
lulus
seleksi
dan
telah
menandatangani
perjanjian penempatan untuk keperluan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, serta pengurusan dokumen. (2) Lamanya ayat
(1)
penampungan disesuaikan
sebagaimana
dengan
jabatan
dimaksud
pada
dan/atau
jenis
pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan. (3) Selama masa penampungan, PPTKIS wajib memperlakukan calon TKI secara wajar dan manusiawi. (4) Dalam hal PPTKIS melakukan penampungan terhadap calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan
di
tempat
penampungan
sesuai
dengan
peraturan perundang-undangan. (5) PPTKIS yang memiliki tempat penampungan calon TKI wajib memperoleh izin yang diterbitkan Dinas Kabupaten/Kota. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat penampungan calon TKI diatur dalam Peraturan Gubernur. Pasal 28 PPTKIS wajib menyediakan data secara on-line tentang jumlah calon
TKI
yang
ditampung
dan
data
lain
mengenai
penampungan yang dapat diakses oleh Dinas Provinsi. BAB V PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN Pasal 29 (1) PPTKIS wajib mendaftarkan setiap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan memiliki dokumen untuk mengikuti PAP kepada penyelenggara dan/atau pelaksana PAP. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan rancangan perjanjian kerja, paspor, visa kerja calon TKI, dan sertifikat kompetensi. Pasal 30
- 20 -
Pasal 30 (1) PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dimaksudkan
untuk
memberikan
pemahaman
dan
pendalaman kepada calon TKI terhadap: a. peraturan perundang-undangan di negara penempatan; b. materi perjanjian kerja; dan c. materi lain yang dianggap perlu. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur. Pasal 31 (1) Program PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), diselenggarakan oleh UPT P3TKI. (2) Biaya pelaksanaan PAP oleh UPT P3TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 32 (1) Paling lambat 2 (dua) hari sebelum berangkat ke luar negeri, calon TKI telah selesai mengikuti PAP. (2) Calon TKI yang telah mengikuti PAP, diberikan surat keterangan telah mengikuti PAP yang diterbitkan oleh UPT P3TKI. BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 33 (1) Dalam hal terjadi sengketa antara calon TKI/TKI dengan PPTKIS mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai melalui musyawarah tanpa mengabaikan hak calon TKI/TKI. (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan Dinas Kabupaten/Kota dan/atau Dinas Provinsi sebagai mediator. (3) Dalam
- 21 -
(3) Dalam
hal
penyelesaian
secara
mediasi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka salah satu pihak
atau
kedua
belah
pihak
dan/atau
Dinas
Kabupaten/Kota dapat meminta Dinas Provinsi sebagai mediator. (4) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai atau salah satu pihak dan/atau para pihak tidak sepakat dengan tawaran penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Dinas Provinsi, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat menyelesaikan sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII PENGAWASAN Pasal 34 (1) Dinas
Provinsi
berwenang
melaksanakan
pengawasan
mengenai pelayanan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri. (2) Pengawasan
teknis
perlindungan
TKI,
operasional dilaksanakan
penempatan oleh
dan
Pengawas
Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Ketenagakerjaan berwenang: a. memasuki
semua
tempat
dilakukannya
proses
penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri; b. meminta keterangan kepada pengusaha, pengurus, pegawai, calon TKI/TKI, dan/atau pihak lainnya terkait dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri; dan/atau c. memeriksa dokumen terkait dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dan norma ketenagakerjaan lainnya. (4) Dinas
Provinsi
pengawasan
wajib
melaporkan
penyelenggaraan
hasil
pelaksanaan
penempatan
dan
perlindungan TKI di luar negeri kepada Gubernur dan Menteri. (5) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. BAB VIII
- 22 -
BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 35 (1) Gubernur berwenang memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20 ayat (6), Pasal 23, Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 28 dan/atau Pasal 29 ayat (1). (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian kegiatan sementara; c. pencabutan izin sementara; d. pencabutan izin; e. daftar hitam (black-list); f.
pemberhentian dari jabatan;
g. pengurangan
dan/atau
penghentian
bantuan
dari
Pemerintah Provinsi; dan/atau h. denda administratif. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Gubernur. BAB IX PENYIDIKAN Pasal 36 (1) Pengawas Ketenagakerjaan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil
berwenang
melakukan
Penyidikan
terhadap
pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2)
Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka; d. melakukan penyitaan benda dan atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil
- 23 -
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan
orang
ahli
yang
diperlukan
dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut
bukan
merupakan
tindak
pidana
dan
selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia
memberitahukan
hal
tersebut
kepada
Penuntut Umum, tersangka, dan keluarga; dan i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik
sebagaimana
memberitahukan menyampaikan
dimaksud
dimulainya hasil
pada
ayat
penyidikan
penyidikannya
kepada
(1) dan
Penuntut
Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 37 (1)
Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 23 dan/atau Pasal 24 ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 38 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pelayanan
Penempatan
dan
Perlindungan
Tenaga
Kerja
Indonesia Ke Luar Negeri (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2004 Nomor 1 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 39
- 24 -
Pasal 39 Peraturan
Gubernur
sebagai
pelaksanaan
dari
Peraturan
Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal 40 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 23 Juni 2016 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd. Dr. H. SOEKARWO
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR : (5/147/2016)
- 25 -
Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 27 Juni 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR ttd. Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 4 SERI D.
Sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd. Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19640319 198903 1 001
-1-
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 4
TAHUN 2016
TENTANG PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI
I. PENJELASAN UMUM Bahwa penempatan TKI yang berasal dari Provinsi Jawa Timur ke luar negeri merupakan program alternatif yang strategis guna mengatasi masalah pengangguran di Jawa Timur yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan TKI dan keluarganya sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Provinsi Jawa Timur. Dalam
Undang-Undang
Ketenagakerjaan
belum
secara
Nomor
13
khusus
Tahun
mengatur
2003
tentang
Penempatan
dan
Perlindungan TKI ke Luar Negeri, sehingga di tetapkanlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri belum secara maksimal mampu menjadikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri terselenggara secara cepat, mudah, murah, dan aman. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum. Sementara pelayanan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri di Provinsi Jawa Timur masih terindikasi permasalahan yang terjadi. Oleh
karena
berkepentingan
itu,
untuk
Pemerintah memberikan
Provinsi
Jawa
pelayanan
Timur
sangat
penempatan
dan
perlindungan TKI ke luar negeri kepada TKI yang berasal dari Jawa Timur secara optimal dalam suatu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2
-2-
Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Aparat Instansi teknis/lembaga terkait yang melakukan integrasi mekanisme kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI merupakan aparat Instansi teknis/lembaga terkait yang menangani dibidang: 1. Imigrasi; 2. Kesehatan; 3. Bank Pemerintah; 4. Asuransi; dan 5. Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Pasal 4 Ayat (1) Penempatan TKI merupakan kegiatan untuk mempertemukan Calon TKI sebagai pencari kerja dengan pemberi kerja Luar Negeri yang mengikuti proses perekrutan, pengurusan dokumen pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan melalui mekanisme antar kerja. Ayat (2) Mekanisme antar kerja luar negeri merupakan sistem pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya dan atau pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja sesuai dengan kebutuhannya serta kegiatan lain yang mendukung penempatan tenaga kerja di luar negeri. Ayat (3) Pengantar kerja atau petugas antar kerja berada di Dinas Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pelayanan dalam mekanisme antar kerja sedemikian rupa sehingga pencari kerja dapat terlayani dengan baik. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 5
-3-
Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) TKI berangkat di luar Embarkasi Daerah merupakan calon TKI asal Jawa Timur yang direkrut oleh Cabang PPTKIS yang berlokasi di Jawa Timur dan pemberangkatanya PPTKIS yang berlokasi di luar Jawa Timur. Pasal 6 Ayat (1) TKI
perseorangan
merupakan
Calon
TKI
atas
upaya
yang
dilakukan sendiri secara mandiri telah berhasil mendapatkan peluang kerja di Luar Negeri yang dibuktikan oleh permintaan dari pengguna yang berbadan hukum (Perusahaan di Luar Negeri). Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan terdiri atas: 1. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI); 2. Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI); dan 3. Kamar Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI). Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12
-4-
Pasal 12 Ayat (1) Embarkasi
Daerah
merupakan
pemberangkatan
TKI
melalui
Bandara Udara Juanda dan Pelabuhan laut Tanjung Perak. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Perwakilan Republik Indonesia setempat meliputi: 1. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI); 2. Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI); dan 3. Kamar Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI). Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Keluarga TKI adalah Orang Tua, Suami/Istri dan Anak dari TKI. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 19
-5-
Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Izin Operasional Kantor Cabang diterbitkan dalam rangka pengendalian, sehingga dalam proses rekrut Calon TKI benar-benar dapat dipertanggung jawabkan operasionalnya. Ayat (4) Huruf a BLKLN yang didirikan oleh PPTKIS Pusat. Huruf b Cukup jelas. Ayat (5) Jaminan yang diserahkan oleh Kantor Cabang PPTKIS dalam bentuk Deposito atas nama PPTKIS pada Bank Pemerintah/Bank Daerah dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan perpanjangan Otomatis (Roll Over), sedangkan deposito dan bunganya menjadi hak Kantor PPTKIS Pusat. Kantor PPTKIS Pusat wajib menyerahkan sertifikat asli Deposito dana jaminan dan memberikan surat Kuasa kepada Pejabat yang di tunjuk secara langsung untuk pencairannya. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24
-6-
Pasal 24 Ayat (1) Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Lembaga Sertifikasi Profesi merupakan lembaga independen yang mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Pasal 25 Ayat (1) Pendidikan dan pelatihan bagi Calon TKI yang belum kompeten wajib dilakukan oleh PPTKIS. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31
-7-
Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Sengketa yang ditujukan ke Dinas Provinsi diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa harus melalui Kabupaten/Kota. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 58.
