GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 50 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI TAHUN GUBERNUR JAWA TIMUR,

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 50 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI TAHUN 2012 - 2032 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2010-2030 serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, perlumenetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2012 – 2032.

Mengingat

: 1.Undang-Undang

Nomor

2

Tahun

1950

tentang

Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (HimpunanPeraturanPeraturanNegara Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1990 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 3. Undang-Undang

Nomor

41

Tahun

1999

tentang

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-2-

5. Undang-Undang Pemerintahan

Nomor

32

Daerah

Tahun

(Lembaran

2004

Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali ,terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang

Nomor33

Perimbangan

Keuangan

Pemerintahan

Daerah

Tahun Antara

2004

tentang

Pemerintah

(Lembaran

Negara

dan

Republik

Indonesia Tahun 2004Nomor126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436); 7. Undang-UndangNomor 26Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor

26,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

2009

tentang

Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-Undang Perlindungan

Nomor32

dan

Tahun

Pengelolaan

Lingkungan

Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan

Jenis

Tumbuhan

dan

Negara Republik Indonesia Tahun

Satwa

(Lembaran

1999 Nomor 14,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 15,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan

Kehutanan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan

Hutan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); 13. Peraturan

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-3-

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Kawasan

Suaka

Alam

dan

Kawasan

Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Taman

Pariwisata

Nasional,

Alam

Taman

di

Hutan

Zona Raya,

Pemanfaatan dan

Taman

wisataAlam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550); 18.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 19. Peraturan

Menteri

Kehutanan

Nomor

P.27/Menhut-

II/2006 tentang Rencana Jangka Panjang Kehutanan 2006 - 2025; 20. Peraturan

Menteri

Kehutanan

Nomor

P.42/Menhut-

II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan; 21. Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 – 2030; 22. Peraturan

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-4-

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 23. Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.01/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi; 24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1991 Nomor 1 Seri C); 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor1 Seri E); 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 2 Seri E); 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Seri E); 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E); 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15); MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI TAHUN 2012 – 2032. Pasal 1 (1) Ruanglingkup Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2012 – 2032 meliputi perencanaan kawasan hutan dan hutan diluar kawasan hutan dalam wilayah administrative Provinsi Jawa Timur. (2) Rencana

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-5-

(2) Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud indikasis

pada

ayat

pasial

(1)

untuk

perencanaan

menggambarkan

kehutanan

20

(dua

puluh) tahun yang akan dating terutama terkait dengan

arahan

rehabilitasi

konservasi,

serta

perlindungan

pemanfaatan

dan

dan

penggunaan

kawasan hutan. Pasal 2 (1) Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berisiarahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi

kawasan

hutan

untuk

pembangunan

kehutanan dan pembangunan diluar kehutanan yang menggunakan hutan serta perkiraan kontribusi sector kehutanan di wilayah Provinsi Jawa Timur untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. (2) Rencana Kehutanan

Tingkat

Provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman dalam : a. penyusunan

rencana

makro

penyelenggaraan

kehutanan; b. penyusunan

Rencana

Kehutanan

Tingkat

Kabupaten/Kota dan Rencana Pengelolaan Hutan di Tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); c. penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan; d. penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan; e. koordinasi

perencanaan

jangka

panjang

dan

menengahantar sector; dan atau f. pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan. Pasal 3

(1) Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditinjau kembali paling lambat 5 (lima) tahun sekali. (2) Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2012 – 2032

dan

tercantum merupakan

petaarahan dalam bagian

indikatif

Lampiran yang

I

tidak

dan

sebagaimana Lampiran

terpisahkan

II

dari

Peraturan Gubernur ini. Pasal 4

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-6-

Pasal 4 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

setiap

pengundangan

orang

mengetahuinya,

Peraturan

memerintahkan

Gubernur

ini

dengan

penempatannya dalam Berita DaerahProvinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 10 Juli 2013 [

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd. Dr. H. SOEKARWO

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-7-

Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 10 Juli 2013 an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd SUPRIANTO, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19590501 198003 1 010

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 50 SERI E.

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 50 TAHUN 2013 TANGGAL : 10 JULI 2013 RENCANA KEHUTANANTINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012 - 2032 BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Hutan di Provinsi Jawa Timur merupakan kesatuan ekosistem yang berisi sumber daya alam hayatiyang wajib dikelola secara profesional, terencana, dan terpaduguna memberikan manfaat sebesar-besarnyabagi lingkungan dan kehidupan masyarakat Jawa Timur. Manfaat tersebut tercermin dari perannya sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan terutama karena fungsi hidroorologisnya (penguat DAS, produksi air, dan penjaga degradasi tanah/lahan), penyedia bahan pangan dan oksigen, pengendali iklim, serta sumber plasma nutfah. Hutan di Provinsi Jawa Timur juga berperan sebagai pemasok bahan baku industri kehutanan (hasil kayu maupun non kayu), jasa lingkungan, lahan investor dalam berinvestasi dan membuka lapangan pekerjaan, serta wadah kegiatan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Disisi lain, keberadaan hutan di Provinsi Jawa Timur sampai dengan akhir tahun 2011 masih belum dapat mencapai ketentuan minimal luas kawasan hutan sebagaimana amanat Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, yakni 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS). Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 395/Menhut-II/2011,luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Jawa Timur+ 1.361.146 Ha atau sekitar 28,36% dari luas daratan Jawa Timur. Untuk dapat mencapai fungsi dan manfaat luas kawasan hutan yang optimal, diperlukan usaha pengelolaan, perlindungan, dan pengamanan hutan yang intensif, didukung dengan perencanaan hutan yang mantap dalam kerangka sinergisitas penyelenggaraan kehutanan yang lebih produktif, partisipatif, adil, akuntabel,dan transparan.Sejalan dengan hal tersebut, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan,terkandung juga amanat yang wajib dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Jawa Timur), yakni mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan serta mengelola kawasan hutan yang dimiliki sesuai dengan fungsinya. Pada Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 disebutkan bahwa instansi kehutanan provinsi wajib menyusun Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) yang terlebih dulu dinilai melalui rapat koordinasi dan konsultasi publik dengan stakeholderlingkup provinsi untuk dapatnya disahkan oleh Gubernur. Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Jawa Timur ini merupakan rencana pengurusan hutan di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2032yang berkenaan dengan kebijakan dan strategi pengelolaanhutan yang partisipatifdalam rangkamempertahankan keberadaan hutan di Provinsi Jawa Timur sekaligus optimalisasipotensi serta kontribusinya bagi kepentingan lingkungan global. Penyusunan RKTP Jawa Timur didasarkan pada hasil analisis spasial maupun nonspasial (realitas dan potensi) yang ada di Jawa Timur, mencakup di dalamnya kawasan hutan dengan segala fungsinya (fungsi produksi, fungsi konservasi, dan fungsi lindung) serta arahan pengurusan hutan kedepan (perencanaan, pengelolaan, penelitian

-2penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan,penyuluhan, dan pengawasan hutan). Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Jawa Timur merupakan acuan dalammenyusun rencana pembangunan, investasi, dan rencana kerja kehutanan dalam berbagai skala geografis, jangka waktu, serta fungsi-fungsi pokok kawasan hutan yang cakupannya lebih rendah. Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Jawa Timur memberikan arahanarahanmakropengelolaandan pemanfaatan sumber daya hutan secara adil, akuntabel, transparan, dan partisipatif, demi terciptanya kesejahteraan masyarakat dan pencapaian posisi strategissektor kehutanan Jawa Timur di tingkat nasional pada tahun 2032. Melalui pemantapan kawasan hutan, peningkatan produktivitas dan nilai sumber daya hutan, peningkatan peranserta masyarakat, peningkatan riset dan teknologi, serta penguatan kelembagaan kehutanan inilah diharapkan hutandi Provinsi Jawa Timurdapat semakin produktif dan lestari. Dalam proses penyusunan RKTP Jawa Timur 2012-2032 ini, isu-isu strategis dan berbagai permasalahan mendasar yang dihadapi oleh sektor kehutanan di Provinsi Jawa Timurmenjadi suatu hal yang penting dan merupakan tantangan yang mesti dihadapi, suka tidak suka, mau tidak mau. Meningkatnya tekanan terhadap sumber daya hutan dan lahan,belum optimalnya kontribusi jasa lingkungan hutan terhadap PDRB sektor Kehutanan, kerusakan hutan akibat gangguan keamanan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, illegal logging, kebakaran hutan, danmakin meluasnya pemanfaatan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan non kehutanan merupakan permasalahan yang harus segeradiselesaikan. Tidak hanya itu saja, perubahan iklim, krisis pangan-energi-air, serta pencapaian target Millenium Development Goals (MDG’s)tahun 2015 menjadi tantangandan peluang tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, –dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur- kerena sifatnya yang global dan kompleks. Maka dari itu, untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebutsecara profesional dan elegan diperlukan rencana aksi jangka panjang dan strategi pencapaian target-target pembangunan kehutanan melalui sebuah instrumen yang bernama RKTP Jawa Timur2012-2032. A. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan RKTP Jawa Timur Tahun 2012-2032 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang

-34. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutansebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jounto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 17. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; 18. Peraturan Pemerintah Nomor36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; 22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006-2025; 23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan; 24. Peraturan

-4-

24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; 25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030. 26. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP); 27. Peraturan DaerahJawa Timur Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Tahura R. Soerjo; 28. Peraturan DaerahJawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Jawa Timur; 29. Peraturan DaerahJawa Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di Provinsi Jawa Timur; 30. Peraturan DaerahJawa Timur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis diJawa Timur; 31. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur; 32. Peraturan DaerahJawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur 2005-2025; 33. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Timur Tahun 2011-2031; 34. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur; 35. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. B. Tujuan Tujuan Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi(RKTP) Jawa Timur iniadalahterbangunnya keselarasan dan konsistensi arah perencanaan pengelolaan/ pembangunan kehutanan, khususnya antara Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) dengan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota (RKTK). C. Ruang Lingkup Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Jawa Timur merupakan penjabaran dari RKTN 2011-2030 yang memuat visi dan misi, arahan, kebijakan, strategi, target, arahan program dalam pengurusan kehutanan Provinsi Jawa Timur sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan di Provinsi Jawa Timur berbasis pada seluruh kawasan hutan dan hutan milik di wilayah Provinsi Jawa Timur untuk jangka waktu 20 tahun. 1.2.Sistematika

-5-

1.2. Sistematika Penulisan BAB IPENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang (Dasar Hukum, Tujuan, Ruang Lingkup). 1.2. Sistematika Penulisan. BAB II POTENSI DAN REALITAS 2.1. Potensi dan Kondisi Umum Hutan di Provinsi Jawa Timur. 2.2.Kontribusi Sektor Kehutanan Provinsi Jawa Timur (Ekonomi, Ekologi, dan Sosial). 2.3. Kondisi Kelembagaan Sektor Kehutanan Provinsi Jawa Timur. 2.4. Isu Strategis Terkait Pengurusan Hutan Provinsi Jawa Timur. BAB III ARAHAN INDIKATIF KEBIJAKAN PENGURUSAN HUTAN PROVINSIJAWA TIMUR (ACUAN ARAH PEMBANGUNAN KEHUTANAN JANGKA PANJANG PROVINSI) Gambaran mengenai arahan operasional kebijakan pengurusan hutan berdasarkan hasil analisa data spasial dan nonspasial. BAB IV VISI DAN MISI PENGURUSAN HUTAN PROVINSI JAWA TIMUR 4.1. Visi. 4.2. Misi. BAB V

INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN, DAN PELUANG 5.1. Analisa Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (terkait proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan SDH menjadi barang jasa nyata dalam mendukung hidup dan kehidupan masyarakat di Provinsi Jawa Timur). 5.2. Sintesa hasil analisa (butir-butir dasar arahan skenario).

BAB VI KEBIJAKAN DAN STRATEGI BAB VII KONTRIBUSI MANFAAT EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGANSEKTOR KEHUTANAN PADA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR Target pengurusan hutan di wilayah Provinsi Jawa Timur untuk jangka waktu 2012-2032. BAB VIII LAMPIRAN

PENUTUP

-6-

BAB II POTENSI DAN REALITAS 2.1. Potensi dan Kondisi Umum Hutan Provinsi 2.1.1. Luas Kawasan Hutan Luas kawasan hutan di Provinsi Jawa Timur berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 395/Menhut-II/2011yakni+1.361.146 Ha. Secara rinci, kawasan hutan dan areal hutan di luar kawasan hutan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Tabel 1. Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Non Hutandi Provinsi Jawa Timur. Fungsi Luas (Ha) % Kawasan Hutan Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA) : 1. Daratan : + 230.126 4,80 2. Perairan : + 3.506 0,07 Hutan Lindung (HL) : + 344.742 7,18 Hutan Produksi Tetap (HP) : + 782.772 16,31 Jumlah : + 1.361.146 28,36 Kawasan Non Hutan Areal Penggunaan Lain : + 3.438.923 71,64 Jumlah : + 4.800.069 100,00 Sumber Data: SK Menhut No 395/Menhut-II/2011

Tabel 2. Luas Hutan Rakyat di Provinsi Jawa Timur. Hutan Rakyat Hutan Rakyat Aktual

Luas (Ha) : + 659.414,15

% 13,74

Sumber Data : Statistik Kehutanan Dishutprov Jatim Tahun 2012

Prosentase Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Non Hutan di Provinsi Jawa Timur 16,31

7,18

Hutan Produksi Tetap (HP) Hutan Lindung (HL) KSA/KPA 4,87

Areal Penggunaan Lain

71,64

Gambar 1. Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Non Hutan di Provinsi Jawa Timur. Luas areal hutan rakyat aktual di Provinsi Jawa Timur pun juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan seiring dengan gencarnya program penghijauan hutan dan lahan yang digalakkan oleh Pemerintah Daerah setempat, bekerjasama dengan masyarakat pemilik hutan rakyat. Areal hutan rakyat di Provinsi Jawa Timur yang semula luasnya +321.947,75 Ha (tahun 2007) meningkat 48,82% pada akhir tahun 2011 menjadi +659.414,15 Ha. 2.1.2. Realitas

-72.1.2. Realitas Produksi Hutan A. Hasil Hutan Kayu Sebagai salah satu sumber daya alam terbarukan yang berperan dalam perlindungan sistem stem p penyangga enyangga kehidupan, hutan, diharapkan mampu menyediakan produk-produk produk yang diperlukan bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi iini. Kontinuitas manfaat at hutan akan terjamin bila kelestariannya senantiasa dijaga. Begitu besar manfaat dan potensi hutan yang ada ternyata memberikan tantangan tersendiri bagi pengelola hutan di Jawa Timur, mengingat sampai dengan saat ini belum semu semua a manfaat hutan dapat terkuantifikasi dengan baik. Berikut ini adalah beberapa manfaat/ kontribusi (hasil hutan an kayu) yang telah dapat diketahui secara kuantitatif. Tabel 3.. Produksi Kayu Provinsi Jawa Timur No 1 2 3 4 5

Produksi Kayu Pertukangan Jati Kayu Pertukangan Rimba Kayu Bakar Jati Kayu Bakar Rimba Kayu Rakyat

Satuan m³ m³ sm sm m³

2007 191.269,00 345.881,00 2.044,00 24.090,00 839.442,67

2008 2009 175.215,00 155.767,00 340.457,00 260.763,00 2.614,00 987,00 65.181,00 8.007,00 977.106,87 1.317.370,87

2010 145.330,00 203.037,00 1.030,00 19.079,00 1.739.896,97

2011 167.174,00 271.266,00 1.719,00 16.496,00 2.282.319,24

Sumber Data : Laporan Tahunan Perum Perhutani Unit II dan Bidang BPK Dishutprov Jatim 2008-2012

Berikut adalah grafik produksi kayu di Provinsi Jawa Timur Timur:

Gambar 2. Grafik Prod Produksi Kayu Pertukangan Tahun 2007-2011 2007

Gambar 3

-8Gambar 3. GrafikProduksi Kayu Bakar di Kawasan Hutan Jawa Timur Tahun 20072011

Gambar 4. Grafik Produksi Kayu Rakyat Provinsi Jawa Timur Tahun 200 2007-2011 Tabel 4. Peredaran Kayu Luar Jawa di Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011 KAYU NEGARA (KB) KAYU NEGARA (KO) KAYU RAKYAT (KB) KAYU RAKYAT (KO) NO TAHUN BTG VOLUME (m³) BTG VOLUME (m³) BTG VOLUME (m³) BTG VOLUME (m³) 1 2007 548.823 1.081.595,9500 21.182 1.116,3467 1.621.549 22.706,6500 2 2008 190.957 1.031.419,2200 3.782.851 66.405,2719 1.966.387 22.121,5470 21.776 1.508,2663 3 2009 237.219 1.187.383,3800 1.929.497 22.041,5830 21.634.708 228.134,3420 4 2010 255.077 1.198.631,3700 1.449.382 26.233,5540 32.013.333 254.617,1168 5 2011 320.738 1.279.725,2400 33.885.189 216.848,7387 545.200 16.122,5480 102.985 6.635,6004 Ket: KO : Kayu olahan KB : Kayu bulat Sumber Data : UPT Peredaran Hasil Hutan Dishutprov Jatim Tahun 2008-2012 2008

Melihat grafik diatas, terdapat penurunan produksi kayu di dalam kawasan hutan sejak tahun 2007 hingga tahun 2010 2010,, baik itu kayu pertukangan maupun kayu bakar, namun kembali naik mulai tahun 2010.. Hal ini disebabkan karena perambahan dan penjarahan hutan yang sudah disikapi secara positif dengan upaya percepatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) untuk mengembalikan kondisi hutan tersebut pada keadaan yang jauh lebih baik. Salah satu opsi terbaik yang dapat dilakukan untuk me merehabilitasi kondisi tersebut adalah menjalankan strategi manajemen manipulasi lingkungan secara kontinyu dan konsisten. konsisten Fakta tersebut jelas berbanding terbalik dengan produksi kayu rakyat di Provinsi Jawa Timur yang sedang menanjak dan berada pada level yang positif. Setiap tahun produksi produksinyameningkat rata-rata + 28,62% atau a lebih dari 300.000 m³.Ini merupakan rupakan capaian yang cukup baik namun perlu diperhatikan bahwa pada hutan rakyat hanya dikenal sistem tebang butuh butuh, tidak ada etat seperti pada pengelolaan hutan negara.. Artinya ketika sedang dalam keadaaan memerlukan uang maka pemilik lahan akan menebang pohon pohon-pohon pohon yang mereka miliki. Yang menjadi pertanyaannya nya kemudian adalah pada sisi permudaan// penanaman kembali pohon yang telah ditebang. Apakah kegiatan tersebut senantiasa nantiasa dilakukan dengan konsisten atau tidak. Mengingat sekarang ini tekanan terhadap lahan hutan sangat tinggi. Areal hutan di luar kawasan hutan menjadi sangat mudah terkonversi menjadi pemukiman. Disisi

-9Disisi lain adanya peredaran kayu dari luar pulau Jawa yang masuk ke Jawa Timur mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat Jawa Timur akan kayu masih sangat tinggi, baik dari sisi volume maupun jenis. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir rata-rata setiap tahun Provinsi Jawa Timur menerima aliran kayu dari luar Jawa sejumlah 1.155.751 m³ kayu bulat dan 66.529 m³ kayu olahan. B. Hasil Hutan Non Kayu Selain memberikan hasil kayu, hutan juga memberikan hasil bukan kayu, seperti getah pinus, getah damar, daun kayu putih, madu, dsb. Hasil hutan bukan kayu yang berasal dari kawasan hutan di Provinsi Jawa Timur ini sedang terus ditingkatkan, antara lain dengan pembangunan dan pengembangan benih tanaman hutan sehingga mampu memberikan andil yang cukup signifikan bagi peningkatan kontribusi ekonomi sektor kehutanan di tingkat nasional. Berikut ini adalah realisasi produksi hasil hutan non kayu dari kawasan hutan di Provinsi Jawa Timur. Tabel 5. Produksi Hasil Hutan Non Kayu Provinsi Jawa Timur NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

URAIAN SATUAN Getah Pinus Ton Kopal (Getah Damar) Ton Daun Kayu Putih Ton Lak Cabang Ton Kokon Kg Kopi Kg Cengkeh Kg Kelapa Btr Madu Kg Rotan Btg Telur Ulat Sutera Box

2007 26.873,00 213,00 12.283,00 399,00 376.865,00 9.789,00 162.661,00 85,00 22.369,00 -

2008 23.600,00 226,00 12.091,00 804,00 2.854,00 568.648,00 70,00 127.852,00 668,00 41.613,00 -

2009 27.949,00 221,00 15.262,00 866,00 2.521,00 698.056,00 1.992,00 140.488,00 171,00 37.986,00 -

2010 30.547,00 221,25 15.257,00 211,00 1.020,00 728.079,00 3.658,00 157.552,00 769,00 3.400,00

2011 34.175,00 221,00 14.891,00 289.012,00 1.144,00 466.282,00 708,00 176.344,00 550,00 2.915,00

Sumber Data : Laporan Tahunan Perum Perhutani Unit II Tahun 2008-2012

C. Jasa Lingkungan Potensi dan kandungan sumber daya alam yang tersimpan dalam hutan memang sangat luar biasa. Hanya, sampai dengan saat ini belum semua manfaat dan potensi tersebut dapat tervisualisasi menjadi data-data yang baik (data numerik), misalnya nilai serapan karbon dan produksi oksigen hutan, produksi air untuk keperluan sehari-hari maupun industri, wisata alam, tumbuhan dan satwa liar, serta manfaat tidak langsung keberadaan ekosistem mangrove dan terumbu karang di sepanjang pantai Jawa Timur. Sampai dengan tahun 2011, jumlah lokasi wana wisata yang ada di kawasan hutan di Jawa Timur mencapai 55 lokasi meskipun satu diantaranya belum dapat beroperasi. Wana wisata itu tersebar di 13 KPH, yakni KPH Pasuruan, KPH Malang, KPH Blitar, KPH Lawu Ds, KPH Parengan, KPH Bojonegoro, KPH Jombang, KPH Kediri, KPH Probolinggo, KPH Bondowoso, KPH Jember, KPH Banyuwangi Utara, Barat, dan Selatan, serta KPH Madiun. Penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan Provinsi Jawa Timur diperoleh dari karcis masuk Obyek Wisata Alam (OWA) yang terdapat di enam kawasan/ lokasi, yakni Tahura R. Soerjo, BBKSDA Jawa Timur(TWA Kawah Ijen, TWA Gunung Baung, dan TWA Tretes), TN Baluran, TN Alas Purwo, TN Meru Betiri, dan TN Bromo Tengger Semeru.Dalam kurun waktu 2007-2011 keenam OWA tersebut mampu menarik minat rata-rata 484.793 pengunjung tiap tahunnya, bahkan pada tahun 2011 OWA tersebutdidatangi tidak kurang dari 646.801orang pengunjung

- 10 pengunjung. Sedangkan peningkatan jumlah pengunjung OWA Jawa Timur rata-rata setiap tahunnya mencapai 28%. Penerimaan dari karcis masuk juga meningkat setiap tahun. Jumlah penerimaan karcis masuk OWA di Jawa Timur meningkat rata-rata sebesar 22% setiap tahun. Secara lebih spesifik jumlah penerimaan dari penjualan karcis masuk OWA di Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 6. Tabel 6. Rekapitulasi Penerimaan Karcis Masuk OWA Jawa Timur No 1 2 3 4 5 6

Lokasi UPT Tahura R. Soerjo BBKSDA Jawa Timur TN Baluran TN Alas Purwo TN Meru Betiri TN Bromo Tengger Semeru Jumlah

2007 474.316.250 56.683.480 37.503.250 150.177.750 14.077.410 316.591.250 1.049.349.390

Jumlah Penerimaan (Rp) 2008 2009 2010 493.452.500 785.692.500 761.478.750 153.529.120 128.726.500 287.957.000 33.255.000 42.371.550 43.154.500 169.796.500 189.235.000 281.066.000 22.550.500 18.647.500 18.113.751 527.442.500 765.220.000 845.070.000 1.400.026.120 1.929.893.050 2.236.840.001

2011 874.435.000 312.232.000 75.122.750 280.669.500 21.375.750 700.322.500 2.264.157.500

Sumber Data : Bidang PKHKA Dishutprov Jatim Tahun 2008-2012

2.1.3. Industri Hasil Hutan Non Kayu Industri hasil hutan non kayu memiliki peran yang sama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Perum Perhutani selaku pengelola utama industri hasil hutan non kayu ini senantiasa berupaya meningkatkan hasil dan memperkuat industri ini dari tahun ke tahun. Gondorukem, minyak terpentin, minyak kayu putih, dan juga lak butiran adalah hasil hutan bukan kayu (HHBK)yang tetap menjadi penggerak efektif roda industri kehutanan di Provinsi Jawa Timur sampai dengan saat ini. Berikut adalah valuasi realisasi industri hasil hutan non kayu di Jawa Timur kurun waktu lima tahun terakhir. Tabel 7. Realisasi Industri Hasil Hutan Non Kayu Jawa Timur NO. 1 2 3 4 5

URAIAN Gondorukem Terpentin Minyak Minyak Kayu Putih Lak Butiran Benang Sutera

SATUAN 2007 Ton 18.661,00 Ton 3.682,00 Kg 99.159,00 Ton 84,00 Kg -

2008 15.147,00 3.686,00 97.222,00 102,00 -

2009 17.902,00 4.373,00 97.736,00 145,00 -

2010 15.767,00 3.448,00 94.949,00 30,00 120,00

2011 24.275,76 5.156,84 115,60 31,70 -

KET

Sumber Data : Laporan Tahunan Perum Perhutani Unit II Tahun 2008-2012

Secara keseluruhan, pendapatan industri hasil hutan tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, melainkan juga berasal dari hasil ekspor produk ke luar negeri. Dari tahun ke tahun pendapatan total (dalam negeri dan luar negeri) dari industri hasil hutan meningkat rata-rata 12,78%. Berikut adalah uraian mengenai pendapatan yang mampu dihasilkan dari industri kehutanan di Provinsi Jawa Timur. Tabel 8. Pendapatan dari Industri Kehutanan Provinsi Jawa Timur No Uraian 1 Pendapatan Dalam Negeri 2 Pendapatan Luar Negeri Jumlah Total

2007 609.980.000 13.598.203 623.578.203

2008 694.627.000 27.761.718 722.388.718

2009 627.645.846 173.674.310 801.320.156

2010 2011 660.492.000 679.121.000 257.771.000 328.590.000 918.263.000 1.007.711.000

Ket

ket: ( x 1.000)

Sumber Data : Laporan Tahunan Perum Perhutani Unit II Tahun 2008-2012

2.2. Kontribusi Sektor Kehutanan 2.2.1. Kontribusi Ekonomi Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor kehutanan oleh Badan

- 11 Badan Pusat Statistik Jawa Timur meskipun masih terbatas pada pemanfaatan hutan yang bersifat countable, bernilai uang dan hasil hutan yang telah dipasarkan namunternyata telah menunjukkan kenaikkan yang sangat berarti, dimana pada 2010 pertumbuhan sektor Kehutanan mencapai 13,96%. Sementara itu, tren PDRB sektor kehutanan dari tahun 2009 s/d 2010, baik atas dasar berlaku maupun atas dasar harga konstan tersaji dalam gambar di bawah ini.

Produk Domestik Bruto (PDRB) Kehutanan Jawa Timur 3.413.375.880.000 N i l a i P D R B

3.500.000.000.000 3.000.000.000.000 2.500.000.000.000 2.000.000.000.000 1.500.000.000.000 1.000.000.000.000 500.000.000.000 0

ADHB 2.559.191.340.000

ADHK

1.976.576.270.000 728.382.300.000

1.037.625.310.000

639.151.590.000

2009

2010

2011

Tahun

ket:

ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku ADHK : Atas Dasar Harga Konstan

Gambar 5. Grafik Produk Domestik Bruto Sektor Kehutanan Jawa Timur 2.2.2. Kontribusi Ekologi Eksistensi hutan di Jawa Timur diyakini mampu berfungsi sebagai kontributor oksigen yang melimpah, pengatur tata air, penjaga dari limpasan permukaan, penjaga iklim mikro, perlindungan plasma nutfah, habitat flora dan fauna, sumber bahan pangan, dan pelindung dari bencana alam.Fungsi-fungsi ini harusdijaga dan sedapatnya divaluasi dengan baik sehingga dapat diketahui secara kuantitatif seberapa besar kontribusi ekologis hutan,khususnya bagi masyarakat Jawa Timur. Kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam) di Jawa Timur yang luasnya mencapai 233.632 Ha dapat menjadi modal utama untuk kegiatan perdagangan karbon. Melalui skema tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan kompensasi atas penyerapan karbon oleh hutan di wilayah Provinsi Jawa Timur, dan ini tentu saja akan sangat mendukung kontribusi hutan dari sisi ekonomi. Hal yang sama juga berlaku untuk hutan lindung. Dengan luas yang mencapai 344.742 Ha dan kemampuannya sebagai penyangga kehidupan dan tata air,tentunya jugaharus mendapatkan perhatian yang optimal. Industri-industri yang memanfaatkan air/mata air/aliran air tentu harus memberikan kontribusinya terhadap kelestarian fungsi hutan lindung tersebut. Sudah barang tentu hal ini juga dapat menunjang kontribusi hutan dari sisi ekonomi. 2.2.3. Kontribusi Sosial Budaya Pengelolaan hutan menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentangKehutanan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Maka dari itu, kata kunci yang menjadi penting dalam pengelolaan hutan tersebut adalah kelestarian dan kesejahteraan masyarakat. Adanya kegiatan pengelolaan hutan harus mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat yang berada di dalam maupun

- 12 maupun di sekitar hutan, dan keterlibatan/partisipasimasyarakat dalam hal ini menjadi hal yang mutlak dilakukan. Dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak dari kebijakan (mitra langsung), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan keinginan dari masyarakat untuk kemudian menuangkannya kedalam suatu konsep menjadi sebuah kebijakan. Pandangan dan reaksi masyarakat tersebut akan mendukungpara pengambil keputusan dalam menentukan prioritas, kepentingan, dan arah yang positif dari kebijakan yang akan dijalankan. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut maka diimplementasikanlah policy yang menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat desa hutan melalui pendekatan konsep pemberdayaan, konsep ekonomi kerakyatan, dan konsep penguatan kelembagaan. Salah satu bentuk kegiatan yang merupakan perwujudan dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan di Jawa Timur adalah PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). Perlu diketahui bahwa, sampai dengan tahun 2011 telah dilakukan realisasi perjanjian kerjasama PHBM antara pihak Perum Perhutani Unit II Jawa Timur dengan 1.899 desa pangkuan hutan yang ada di Provinsi Jawa Timur.Dengan adanya kerjasama ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan bersama masyarakatlainnya pada masamendatang akan dapat berjalan lebih mudah. Salah satu bentuk teknis kerjasama pengelolaan hutan tersebut yakni pemanfaatan lahan di bawah tegakan oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan karena telah turut serta memelihara dan mengamankan kawasan hutan dari gangguan keamanan hutan, baik itu pencurian ataupun pembalakan liar oleh pihakpihak yang tidak bertanggungjawab. Masyarakat diberikan keleluasaan untuk memanfaatkan lahan di bawah tegakan dengan cara menanaminya dengan komoditas pertanian, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, bahkan yang sekarang ini menjadi buah bibir adalah porang.Sementaraitu, untuk masyarakat desa sekitar Hutan Konservasi, kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui Model Desa Konservasi. Tabel 9. Kontribusi Pangan dan Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan Tahun 2011 No 1. PADI 2. JAGUNG 3. KEDELAI KACANG 4. TANAH

JENIS -

PRODUKSI NILAI PRODUKSI NILAI PRODUKSI NILAI

SATUAN Ton Juta Ton Juta Ton Juta

VOLUME 7.747,31 15.199,28 54.482,38 102.587,31 1.732,87 7.017,41

- PRODUKSI - NILAI

Ton Juta

1.897,29 3.609,55

- PRODUKSI - NILAI 6 KENTANG - PRODUKSI - NILAI KETELA 7 POHON - PRODUKSI - NILAI 8 PISANG - PRODUKSI - NILAI 5. LAINNYA - PRODUKSI - NILAI JUMLAH - PRODUKSI - NILAI

Ton Juta Ton Juta

908,422 18.932,46 3.162,52 1.620,34

Ton Juta Ton Juta Ton Juta

4.646,21 2.691,79 5,604 2,586 3.936,81 6.963,65

5

LOMBOK/ CABAI

Ton Juta

78.519,42 158.624,36 Sumber

- 13 Sumber Data : Laporan Tahunan Perum Perhutani Unit II Tahun 2012 Tabel 9memuat informasi mengenai kegiatan PHBM dan hasil pemanfaatan hutan dibawah tegakan yang telah dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan di Jawa Timur pada tahun 2011. Sedangkan Tabel 10 adalah uraian kegiatan PHBM oleh Perum Perhutani Unit II Jawa Timur dengan masyarakat desa hutan Jawa Timur pada tahun 2011. Tabel 10. Kegiatan PHBM Tahun 2011 NO 1 2. 3. 4. 5. 6. 7.

URAIAN KEGIATAN Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Desa Model PHBM Luas Petak/Anak Petak Pangkuan Desa Model Pembentukan LMDH Perjanjian Kerjasama dengan LMDH LMDH berkoperasi Hasil sharing : KAYU JATI: - Nilai (Rp X 1000) - Volume (m3) KAYU RIMBA: - Nilai (Rp X 1000) - Volume (m3) NON KAYU (Getah Pinus) - Nilai (Rp X 1000) - Volume (Ton) NON KAYU (Getah Damar) : - Nilai (Rp X 1000) - Volume (Ton)

VOLUME 23 KPH 1.899 desa 939.049 Ha 1.790 LMDH 1.757 LMDH 100 LMDH

294.525 30.647 1.034.276 81.944 479.650 10.305 978.223 115

Sumber Data : Laporan Tahunan Perum Perhutani Unit II Tahun 2012

2.3. Kondisi Kelembagaan Sektor Kehutanan Untuk membangun kehutanan di Provinsi Jawa Timur seluruh lembaga/instansi dan mitra langsung yang berkepentingan harus senantiasa bersinergi dan bekerja bersama-sama. Instansi Kehutanan Jawa Timur yang terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi dan UPT Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur (UPT Tahura R. Soerjo, UPT Peredaran Hasil Hutan, dan UPT Perbenihan Tanaman Hutan), UPT Kementerian Kehutanan (BBKSDA Jawa Timur, BBTN Bromo Tengger Semeru, BTN Alas Purwo, BTN Baluran, BTN Meru Betiri, BPDAS Brantas, BPDAS Sampean, BPDAS Solo, BPHHP Wilayah VIII Surabaya, BPKH Wilayah XI Jawa-Madura, dan BPTH Jawa-Madura), Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, Dinas Kehutanan kabupaten/Kota di Jawa Timur, dan masyarakat Jawa Timur tentunya harus memiliki keselarasan visi dan arah gerak kedepan dalam membangun hutan Jawa Timur agar terwujud pelestarian fungsi hutan yang mantap. Sejalan dengan hal tersebut, kelembagaan yang ada di tingkat masyarakat telah terwadahi dalam LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), KTT (Kelompok Tani Tahura), Lembaga Swadaya Masyarakat, Forum DAS dan lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan taman nasional seperti, SPKP (Sentra Penyuluhan Kehutanan), MMP (Masyarakat Mitra POLHUT), dan MPA (Masyarakat Peduli Api). Sampai dengan tahun 2011di Jawa Timur telah terbentuk +1.790 LMDH dan 35 KTT. Meskipun jumlah LMDH dan KTT di Jawa Timur sudah cukup banyak namun ternyata gangguan keamanan hutan masih sering terjadi. Oleh karenanya, penguatan kelembagaan yang lebih mendalam sangat perlu dilakukan sebagai upaya mewujudkan aturan internal dan partisipasi yang makin nyata dari masyarakat dalam mengelola, membangun, dan mengamankan hutan Jawa Timur. 2.4. Isu

- 14 2.4. Isu Strategis Terkait Pengurusan Hutan 1. Sumber Daya Manusia (SDM) Sampai dengan saat ini kebutuhan akan SDM yang profesional di bidang kehutanan masih jauh dari harapanpadahal dalam kegiatan pengelolaan kawasan hutan sangat diperlukan SDM yang profesional, paham Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), berintegritas, dan memadai dalam kapasitasnya. Keterbatasan jumlah maupun kualifikasi SDM kehutanan, baik untuk posisi jabatan struktural maupun jabatan fungsional juga masih menjadi prioritas masalah yang harus segera dicari jalan keluarnya. 2. Penegakan Hukum Pembangunan sektor kehutanan mensyaratkan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Baik dalam perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan/ program serta mampu mempertanggungjawabkan kepada publik (transparan, akuntabel, partisipatif, bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, efektif dan efisien dalam bekerja, serta berwibawa dalam menghadapi permasalahan dan tantangan yang selalu datang baik dari dalam maupun dari luar. Kesemuanya ini tentunya memerlukan dukungan berupa legislasi/ penegakan hukum yang optimal, tidak pandang bulu dalam pengawasan maupun terhadap adanya penyimpangan, sehingga pada 20 tahun yang akan datang pembangunan kehutanan mampu mencapai puncak keberhasilannya. 3. Tata Ruang, Penetapan, dan Pemantapan Kawasan Hutan Tingginya pertumbuhan penduduk yang dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan akan sumberdaya lahan menjadikan penataan ruang sebagai isu yang menarik untuk senantiasa disikapi, dimonitor, dan dibahas kelanjutannya. Adanya kepentingan non kehutanan dalam pemanfaatan ruang dan lahan harus disinkronksinasi dengan pemanfaatan kawasan yang berkaitan dengan peruntukkan kegiatan kehutanan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat provinsi yang kemudian ditindaklanjuti dalam RTRW Kabupaten/Kota sebagai upaya optimalisasi alokasi pemanfaatan lahan secara terintegrasi, adil, dan minimal konflik (tenurial). Sehubungandengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan yang terkadang melintasi batas administrasi, perlu adanya kesepakatan bersama dalam penyusunan tata ruang seiring dengan meningkatnya kerjasama antar daerah. Keberadaan dan kepastian status kawasan hutan pun sangat berpengaruh terhadap upaya pengelolaan hutan lestari di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mempertahankan keberadaan kawasan hutan, yakni melalui pemantapan dan penataan batas kawasan hutan dengan memperhatikan aspek ekologi, sosial,dan ekonomi. 4. Manajemen Hutan Berdasarkan fungsi pokoknya, hutan di Indonesia dibagi menjadi hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Hutan konservasi yang dikelola dengan mengimplementasikan tiga pilar konservasi, yakni perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan, masih harus terus digali lebih jauh potensinya. Pemanfaatan kawasan konservasi sebenarnya sangat memungkinkan dilakukan untuk hasil hutannon kayu/ jasa lingkungan dengan manajemen khusus

- 15 khusus. Pada sisi yang lain, hutan konservasi juga memiliki potensi jasa lingkungan yang harus segera dikuantifikasi nilainya dengan baikmelalui kajian yang lebih intensif, simultan, dan implementatif, misalnya tentang besarnya kandungan karbon (CO2) yang mampu diserap oleh hutan (terutama kawasan konservasi) yang ada di Jawa Timur, begitu juga dengan nilai ekonomi air yang dihasilkan untuk keperluan sehari-hari dan industri. Oleh karenanya, sejalan dengan penerapan Ekonomi Hijau (Green Economy) dalam pengelolaan sektor kehutanan maka hal ini menjadi sangat penting untuk segera dilakukan dan diaplikasikan pada tataran praksis. Sementara itu, hutan produksi yang dikelola dengan pendekatan silvikultur hutan tanamanharus benar-benar mampu menjadi tulang punggung/ penyuplai bahan baku industri kayumaupun non kayu di Jawa Timur. Etat tebangan harus selalu diperhatikanoleh Perum Perhutani Unit II Jawa Timur sebagai pengelola hutan produksi tersebut agar potensi tegakannyasenantiasa terjaga. Adapun hutan lindung di Jawa Timur merupakan aset Jawa Timur yangperlu mendapat perhatian serius mengingat eksistensinyasemakin rentan oleh berbagai tekanan terkait dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan sumberdaya lahan.Statushutan lindung perlu dipertegas dan direvitalisasi kembali. Sebagian luasannyayang telah rusak harus segera direhabilitasi agar fungsinya kembali seperti sediakala, yakni sebagai sistem penyangga kehidupan (tata air, pencegah banjir, pengendalian erosi dan intrusi air laut, serta pemelihara kesuburan tanah). Hutan mangrove/bakau yang menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang termasuk kawasan lindung lainnya ini juga perlu mendapat perhatian lebih serius. Hutan dengan karakter tumbuh di rawa-rawa berair payau ini berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan laut. Demikian halnya dengan hutan kota. Keberadaannya tidak dapat lepas dari kawasan lindung, karena sebagian dari areal hutan kota berupa kawasan lindung (Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung). Semakin tingginya jumlah penduduk yang melakukan urbanisasi, semakin banyak pula sumber daya alam dan lingkungan hidup di kota yang dimanfaatkan. Sejalan dengan hal tersebut, pencemaran udara, air, dan tanah di lingkungkuan perkotaan semakin lama semakin berat. Pengembangan hutan kota menjadi harapan banyak orang di kota untuk mengurangi pencemaran kota. Dilain sisi, luas hutan rakyat yang mencapai 13,75% dari keseluruhan daratan Jawa Timur merupakan potensi sekaligus tantangan kehutanan di masa yang akan datang. Mengingat perannya yang cukup besar dalam menyuplai bahan baku kayu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, manajemen hutan rakyat perlu dan harus terus ditingkatkan. Pemerintah perlu memberikan dukungan kepada masyarakat yang sampai dengan saat ini melakukan pengelolaan hutan rakyatnya secara mandiri. Kedepan,dalam pengelolaan hutan hak perlu adanya peningkatan kualitas SDM sebagai pengatur, penanam, pemelihara, pemasar, dan pengolah hasil hutan rakyat. Sedangkan sistem tebang butuh yang menjadi trademark hutan rakyat harus ditata sedemikian rupa sehingga antara pemanfaatan hasil hutan dengan perlindungan dan permudaan hutan rakyat dapat berjalan seiring sejalan. 5. Industri

- 16 5. Industri Kehutanan Industri hasil hutan yang jumlahnya cukup banyak di Jawa Timur merupakan unit pengolahan hasil hutan yang perlu mendapat atensi tersendiri karena perannya sebagai outlet produk hasil hutan, perluasan kesempatan berusaha, sekaligus penyerap tenaga kerja. Areal hutan rakyat di Jawa Timur yang produksinya mencapai2,17 juta m3/th (tahun 2011) diharapkan kedepan dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi pemenuhan kebutuhan bahan baku industri perkayuan di Jawa Timur yang setiap tahunnya diprediksi membutuhkan bahan baku kayu mencapai 4,7 Juta m3.Melalui sertifikasi ekolabeling hutan rakyat, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah (added value) hutan rakyat oleh naiknya harga kayu produksi hutan rakyat tersebut. Disamping itu, upaya peningkatan kualitas tegakan dan produksi kayu dilakukan melalui penggunaan benih/bibit tanaman hutan yang berkualitas dan bersertifikat sebagai hasil pengujian benih/bibit maupun dari penerapan hasil penelitian dan pengembangan bioteknologi dan pemuliaan tanaman hutan. Bahwa perkembangan hutan rakyat yang cukup signifikan baik luas areal maupun produksinya tidak hanya dapat meningkatkan nilai tambah oleh adanya kenaikan harga kayu, melainkan juga lebih memberikan pengaruh positif pada industri kehutanan melalui pengaturan Pola Pengelolaan Industri Masyarakat Berbasis Hasil Hutan Rakyat (P2IMBH2R) sehingga ada keseimbangan yang signifikan antara hasil produksi hutan rakyat dengan penyediaan bahan baku industri serta pengelolaannya. 6. Efisiensi Perhutani dan Komitmen Pengelola Kehutanan Terhadap program dan kebijakan Kementerian Kehutanan untuk melaksanakan efisiensi BUMN (Perum Perhutani) perlu mendapatkan dorongan dan dukungan untuk dilaksanakan, mengingat kondisi dan keadaan Perhutani saat ini tidak sama dengan masa lalu. Efisiensi ini diharapkan dapat lebih meningkatkan keragaan (performance) Perhutani sebagai pengelola hutan terbesar di Pulau Jawa. Khusus untuk Jawa Timur, Perhutani mengelola sebagian besar hutan (+82% luas kawasan hutan terdiri dari hutan produksi dan hutan lindung) sehingga dapat mendukung keberhasilan dan konsistensi terhadap rencana dan arahan makro kehutanan kedepan. Di samping itu, konsistensi dan komitmen pengelola kawasan hutan yang lain yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan UPT Kementerian Kehutanan yang berada di Jawa Timur diperlukan untuk mengawal keberhasilan RKTP ini.Oleh karenanya, adanya upaya-upaya maksimal yang berupa koordinasi khusus antar para pengelola/ pemangku kawasan hutan ini harus menjadi budaya kerja yang senantiasa konsisten dan kontinyu diagendakan. 7. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Tekanan terhadap sumberdaya hutan, terkait dengan dampak aktivitas pembangunan yang sangat pesatdan cukup besar di kemudian hariharus disikapi dengan bijak dan cerdas. Dalam rangka mendukung peningkatkan dan percepatan RHL, baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan diharapkan menggunakan benih/bibit tanaman hutan yang berkualitas/ bersertifikat. Percepatan

- 17 Percepatan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, yaitu tanah kosong pada kawasan hutan dan penghijauan lahan kritis di luar kawasan hutanharus terus ditingkatkansehingga 20 tahun yang akan datang Jawa Timur mampu menyandang gelar “The Greenest Province in South Asia” dengan kualitas dan produktivitas yang optimum. 8. Perlindungan dan Pengamanan Hutan Usaha pengamanan dan perlindungan hutan dari bahaya kebakaran, perambahan/pendudukan hutan (enclave) dan penyelesaian sengketa agraria yang dipergunakan untuk kepentingan pembangunan non kehutanan perlu diselesaikan dengan bijaksana sehingga statusnya menjadi “clear and clean” sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah gangguan keamanan di kawasan hutan di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Tabel 11. Kebakaran Hutan (Ha) per pengelola kawasan hutan No 1 2 3 4 5 6 7

Lokasi Kebakaran Tahura R. Soerjo BBKSDA Jatim TN BTS TN Meru Betiri TN Alas Purwo TN Baluran Perum Perhutani Unit II Jumlah

2007 426,00 75,20 705,50 25,00 675,80 2.881,00

2008 190,50 1,65 250,90 2.298,00 4.118,00

2009 2.074,00 27,91 493,00 4,00 615,00 7.265,00

2010 1.700,00 1.082,90 165,00

2011 313,85 3,00 238,65 2,95 16,02 1.896,00 4.419,00

4.788,50

6.859,05

10.478,91

2.947,90

6.889,47

Sumber Data : Bidang PKHKA Dishutprov. Jatim Tahun 2008-2012

Tabel 12. Gangguan Keamanan di Kawasan Hutan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur NO URAIAN 1 Pencurian pohon 2

Pencurian lain Kayu pertukangan Kayu bakar

3

Lain-lain Pembibrikan/ perambahan hutan

4

Perusakan hutan

5

Penggembalaan liar

6

Kebakaran hutan

7

Bencana alam

TOTAL Rupiah

SATUAN phn Rp1.000 m³ Rp1.000 Sm Rp1.000 Rp1.000 Ha Rp1.000 Ha Phn Rp1.000 Ha Rp1.000 Ha Rp1.000 Ha Phn Rp1.000 Rp1.000

2007 47.012 11.025.275 1.118 387.707 23 99 200.965 144 110.548 211.681 24 10.425 2.881 550.153 96 224.122 20.357.275 32.743.504

2008 35.678 7.676.112

2009 31.649 7.081.851

2010 31.965 5.647.303

2011 29.849 16.380.555

30 90 59.288 66.050 29 11 144 3.600 345 451 190.615 47.243 192 66 162.733 62.017 301.844 329.151 24 29 1.025 1.880 4.118 7.265 623.878 1.459.193 18 20 96.797 47.341 3.950.455 2.180.139 12.803.217 11.169.107

17 15.563 93 3.394 200 2 650 86 669.848 1.198.258 44 3.240 165 25.785 30 95.641 3.361.256 10.252.255

0 0 32 1.275 0 55 29.243 344 112.071 1.270.991 3 6.750 6.263 9.394.094 432 110.029 10.226.556 37.308.189

Sumber Data : Laporan Tahunan Perum Perhutani Unit II Tahun 2008-2012

Tabel 13

- 18 Tabel 13. Gangguan Keamanan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Timur NO UNIT KERJA 1 UPTD Tahura R. Soerjo

2

3

4 5

6

KASUS Pencurian

BARANG BUKTI Rebung

Pencurian tunggak Penyadapan pohon Penjaringan burung jaring Pembukaan lahan lahan terkait Balai Besar KSDA Jatim Pencurian kayu rimba Pencurian telur penyu Pencurian ular TN Meru Betiri Perambahan lahan Pencurian kayu rimba Pencurian daging banteng Pencurian bangkai banteng Pencurian trenggiling Pencurian burung cucak rowo Pencurian kijang Pencurian kayu garu Pencurian kayu jati Pencurian penyu hijau TN Baluran Pencurian kayu rimba TN Alas Purwo Pencurian satwa Pencurian taring Pencurian kuku macan TN Bromo Tengger Semeru Pencurian kayu rimba

Pencurian Pencurian Perambahan Pencurian

rebung bambu lahan burung

VOL 10 2 41 8 1 170 10 0,15 14,72 100 1 1 1 1 1 1 1 71 4 2 8,52

60 24 13 7

SATUAN KET senilai dengan 1,6 Tondrum tersangka tidk bisa diamankan buah dilakukan penyelidikan pohon penyadapan dihentikan Polhut buah dilakukan penyelidikan dilakukan penyelidikan btg dalam proses lidik PPNS btr proses yustisi : P21 ekor proses yustisi : P21 Ha m³ proses yustisi : P21 Kg ekor ekor ekor ekor proses yustisi : P21 btg pohon proses yustisi : SP3 ekor proses yustisi : SP3 tersangka ditahan ekor proses yustisi : P21 buah buah 2 kasus tahan lidik/sidik, 2 m³ kasus tahan P21 dan 1 orang telah divonis Kg proses yustisi : sidik/lidik btg proses yustisi : sidik/lidik Ha proses yustisi : 1 orang divonis ekor

Sumber Data : Laporan Tahunan Perlindungan dan Pengamanan Hutan Bidang PKHKA Dishutprov. Jatim Tahun 2012

9. Kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Dua puluh tahun mendatang sektor kehutanan harus benar-benar menunjukkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Jawa Timur melalui PDRB dan PAD sektor kehutanan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.Hal ini sejalan dengan tumbuhnya industri kehutanan di Jawa Timur sebagai respon dari adanya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 untuk koridor ekonomi Jawa yakni Jawa sebagai pendorong industri dan jasa nasional yang didukung oleh bahan baku hasil hutan yang optimum dan lestari. Seluruh potensi sumber daya hutan yang ada di Jawa Timur harus terus digali dan dideteksi dengan baik sehingga sektor kehutanan benar-benar menjadi salah satu kontributor utama pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.Kuantifikasi kontribusi jasa lingkungan, seperti obyek wisata alam (OWA), air, dan kemampuan menyerap karbon harus segera dibuktikan dengan aksi yang nyata. 10. Kemiskinan Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur penduduk miskin di Jawa Timur pada bulan September 2011 sebanyak 5,227 juta (13,85%) atau turun 2,41% dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin Jawa Timur pada bulan Maret 2011 yang jumlahnya 5,356 juta (14,23%). Selama periode MaretSeptember 2011, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan dan di perkotaan menurun. Persentase penduduk miskin di perdesaan berkurang 0,53 poin dari 18,19% di bulan Maret 2011 menjadi 17,66% di bulan September 2011. Untuk daerah perkotaan persentase penduduk miskin berkurang 0,21 poin dari 9,87%menjadi 9,66%. Dari Keseluruhan penduduk miskin di Jawa Timur, 66,82% diantaranya berdomisili di daerah perdesaan atau setara dengan 3,493 juta penduduk. Memperhatikan

- 19 Memperhatikan data tersebut, jelas bahwa masyarakat miskin Jawa Timur terbanyak berada di lokasi perdesaanyang salah satunyamerupakan kawasan hutan dan hutan hak. Oleh karena itu, sebagai aktor yang bersentuhan langsung dengan penduduk miskin sekitar hutan, kedepan segenap Instansi Kehutanan di Provinsi Jawa Timur harus melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan, baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan melalui pendidikan kemasyarakatan produktif, pembinaan usaha ekonomis, pemberdayaan, dan pelatihan kelompok LMDH dan kelompok tani hutan lewat Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Peningkatan usaha ekonomi masyarakatmiskin di sekitar hutan produksi dan hutan lindung yang tersebar dilebih dari 1900 desa dengan jumlah penduduk sekitar3,493juta jiwa, dapat dilakukan dengan cara optimalisasi pemanfaatan lahan di bawah tegakan dengan komoditas umbi-umbian seperti porang, aneka usaha kehutanan, dan budidaya wanafarma. 11. Penggunaan Kawasan Hutan untuk Keperluan Lain/Pembangunan untuk Non Kehutanan. Penggunaan kawasan hutan untuk keperluan lain (pembangunan di luar kehutanan) perlu juga mendapat atensi/pertimbangan khusus guna mengantisipasi dan memberikan ruang terhadap arah dan kebijakan Pemerintah ke depan untuk kepentingan yang lebih bermanfaat dan mempunyai nilai yang sangat tinggi namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dasarnya (ekologi, ekonomi, dan sosial). Tidak dapat dipungkiri juga bahwa pembangunan ke depan memberikan tekanan tersendiri bagi sektor kehutanan. Pada masa yang akan datang kita harus siap dengan adanya perubahan peruntukkan lahan dan fungsi kawasan yang sekarang ini potensinya telah terlihat dengan nyata.

BAB III ARAHAN INDIKATIF KEBIJAKAN PENGURUSAN HUTAN 3.1. Analisis Spasial Arahan pemanfaatan ruang kawasan hutan provinsi dilakukan dengan mangacu pada pemanfaatan ruang kawasan hutan nasional. Analisis spasial dilakukan terhadap hasil penampalan/overlay peta-peta tematik dengan skala 1:250.000 yang meliputi, Peta Arahan Indikatif RKTN 2011-2030 untuk Provinsi Jawa Timur, Peta Administrasi, Peta Kawasan Hutan, Peta Kelas Perusahaan Hutan, Peta Kawasan Pertambangan, Peta Morfologi DAS, Peta Rawan Longsor, Peta Hutan Rakyat, Peta Tambang Panas Bumi, Peta Jenis Tanaman Mangrove, dan Peta Lahan Kritis Jawa Timur. Selanjutnya hasil overlay tersebut diklasifikasikan menjadi enam arahan spasial, yakni sebagai berikut:

Tabel 14

- 20 Tabel 14. Kriteria Penentuan Arahan Spasial RKTP NO

ARAHAN

1

Kawasan untuk Konservasi

2

Kawasan untuk Perlindungan

3

Kawasan untuk Rehabilitasi

4

Kawasan untuk Budidaya

5

Hutan Rakyat untuk Perlindungan

6

Hutan Rakyat untuk Budidaya

KRITERIA UMUM Seluruh kawasan konservasi dan usulan kawasan konservasi.





Kawasan hutan lindung. Kawasan hutan untuk perlindungan setempat (KPS). Kawasan hutan untuk sempadan pantai. Kawasan hutan pada kawasan lindung berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur. Kawasan hutan dalam wilayah DAS dengan kriteria agak kritis, kritis, sangat kritis,dan areal pertambangan atau penggunaan kawasan hutan. Kawasan hutan produksi dengan kriteria potensial kritis dan tidak kritis yang berada di hulu, tengah, dan hilir DAS, dan bukan merupakan areal pertambangan. Area di luar kawasan hutan berupa hutan tanaman, pertanian lahan kering, atau pertanian lahan kering campur semak, dengan kriteria tidak kritis, potensial kritis, agak kritis, kritis dan sangat kritis yang berada di hulu, tengah, dan hilir DAS dan berada di daerah rawan bencana.
Area di luar kawasan hutan berupa hutan tanaman, pertanian lahan kering atau pertanian lahan kering campur semak, dalam wilayah DAS dengan kriteria tidak kritis, potensial kritis, agak kritis, kritis, dan sangat kritis.
Areal di luar daerah rawan bencana longsor.

Pemanfaatan sumber daya hutan pada kriteria lahan tersebut bertujuan sebagai berikut: Tabel 15. Arahan Pengelolaan Hutan NO

ARAHAN

PENGELOLAAN

1

Kawasan untuk Konservasi

Diarahkan untuk konservasi SDH (pengawetan flora dan fauna) dengan tetap mempertimbangkan aspek ekonomi (zona tertentu) dan sosial (kemasyarakatan). Skema perdagangan karbon dapat diarahkan melalui pengelolaan kawasan ini.

2

Kawasan untuk Perlindungan

Diarahkan untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan (tata air, mencegah banjir dan erosi, intrusi air laut, dan kesuburan tanah), optimalisasi jasa lingkungan (air, aliran air, penyerap karbon, wisata alam, perlindungan KEHATI), dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (kecuali pada blok perlindungan di hutan lindung).

3

Kawasan untuk Rehabilitasi

4

Kawasan untuk Budidaya Hutan Rakyat untuk Perlindungan

5

6

Hutan Rakyat untuk Budidaya

Diarahkan untuk percepatan rehabilitasi karena kondisinya berada dalam wilayah DAS dengan kriteria agak kritis, kritis, sangat kritis dan areal bekas pertambangan. Bila proses rehabilitasinya telah selesai dapat dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi aslinya. Diarahkan untuk pengusahaan hutan. Pada kawasan ini diharapkan peran serta dan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi lebih terbuka. Diarahkan untuk pemanfaatan hutan skala kecil (masyarakat), perlindungan hidroorologis, serapan karbon, melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada masyarkat. Berada di daerah rawan bencana (banjir dan longsor). Disiapkan untuk pengusahaan/ budidaya hutan oleh masyarakat dan areal non kehutanan.

3.2. Hasil Analisis Kawasan Analisis spasial kawasan yang menggunakan metode overlay-Peta Arahan Indikatif RKTN 2011-2030 untuk Provinsi Jawa Timur, Peta Administrasi, Peta Kawasan Hutan, Peta Kelas Perusahaan Hutan, Peta Kawasan Pertambangan, Peta Morfologi DAS, Peta Rawan Longsor, Peta Hutan Rakyat, Peta Tambang Panas Bumi, Peta Jenis Tanaman Mangrove, dan Peta Lahan Kritis Jawa Timur-, menghasilkan data luas arahan indikatif RKTP Jawa Timur sebagaimana Tabel 16 dan 17. Tabel 16. Luas Arahan Indikatif RKTP Jawa Timur NO

ARAHAN

LUAS (Ha)

Prosentase (%)

1

Kawasan untuk Konservasi

233.633

10,93

2

Kawasan untuk Perlindungan

344.757

16,13

3

Kawasan untuk Rehabilitasi

116.238

5,44

4

Kawasan untuk Budidaya

782.773

36,63

5

Hutan Rakyat untuk Perlindungan

256.983

12,03

6

Hutan Rakyat untuk Budidaya

402.432

18,83

2.136.816

100

Total Luas

Tabel.17.. Luas Arahan Indikatif RKTP Berdasarkan Fungsi Kawasan NO

ARAHAN

LUAS (Ha)

HK (Ha)

1 Kawasan untuk Konservasi

233.633

2 Kawasan untuk Perlindungan

344.757

3 Kawasan untuk Rehabilitasi

116.238

4 Kawasan untuk Budidaya

782.773

Jumlah

1.477.401

FUNGSI HL (Ha)

HP (Tetap) (Ha)

233.632 344.757

782.773 233.632

344.757

782.773

Tabel. 18.. Luas Arahan Indikatif RKTP pada Hutan Rakyat NO

ARAHAN

LUAS (Ha)

1 Hutan Rakyat untuk Perlindungan

256.983

2 Hutan Rakyat untuk Budidaya

402.432

Jumlah

659.415

Gambar 6. Prosentasi Luas Arahan Indikatif RKTP Jawa Timur BAB IV VISI DAN MISI PENGURUSAN HUTAN PROVINSI

4.1. VISI Visi pembangunan embangunan kehutanan Jawa Timur Tahun 2012-2032 ditetapkan sebagai berikut: “Terwujudnya “Terwujudnyahutan hutan lestari yang dikelola berdasarkan sinergisitas aspek ekologi, ekonomi, dan sosialbagi bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur” Timur 4.2.MISI

4.2. MISI Untuk mewujudkan visi yang telah dicanangkan tersebut diperlukan rumusan operasional dalam bentuk misi yang dijabarkan sebagai berikut: 1. Perlindungan dan pengamanan kawasan hutan dari gangguan keamanaan hutan dan peningkatan respon positif terhadap kerusakan hutan akibat kebakaran dan bencana alam. 2. Peningkatan pengawetan sumberdaya alam hayati dan ekosistem secara optimal. 3. Penanggulangan degradasi dan percepatan pangurangan lahan kritis. 4. Penyelesaian dan penanggulangan konflik tenurial kawasan hutan. 5. Optimalisasi pemanfaatan jasa lingkungan hutan (air, aliran air, wisata alam, keanekaragaman hayati/plasma nutfah, dan penyerapan karbon). 6. Peningkatan added value kawasan hutan dan hutan di luar kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu, non kayu, dan pengembangan ekonomi rakyat melalui teknologi produksi hasil hutan dan ekolabeling. 7. Peningkatan kerjasama dan investasi bidang kehutanan serta perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha masyarakat. 8. Penguatan kelembagaan pengelola kawasan hutan yang berkelanjutan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan pembangunan kolaborasi pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat. 9. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia pengelola hutan melalui pendidikan/pelatihan sertaketersediaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). 10. Peningkatan pelayanan, pengelolaan dan bimbingan teknis peredaranhasil hutan kepada industri pengolahan hasil hutan dan masyarakat. 11. Peningkatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan terhadap kawasan hutan konservasi. 12. Peningkatan kualitas, sarana dan prasarana,penatausahaan, pembinaan serta pengawasanperbenihan tanaman hutan.

BAB V INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN DAN PELUANG 5.1. Analisa kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang (terkait proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan, SDH menjadi barang jasa nyata dalam mendukung hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur). Kekuatan (Strength) FAKTOR INTERNAL: INPUT Aspek Sosialekonomi

Elemen • Keberadaan kelompok tani hutan binaan di dalam dan sekitar hutan. • Hasil-hasil pembangunan kehutanan yang telah dilaksanakan selama ini mempunyai kontribusi dalam perekonomian.

Skor 3

Bobot 0,10

Nilai 0,30

3

0,25

0,75

• Iklim dan kesuburan di wilayah muson tropis • Keragaman fungsi hutan (hutan lindung, konservasi, dan produksi). FAKTOR INTERNAL : PROSES Sistem • Sistem pengelolaan hutan yang sudah manajemen mantap. • Eksistensi instansi kehutanan sebagai penyelenggara pengelolaan hutan. • Rencana pengelolaan hutan yang cukup lengkap. • Semakin mantapnya penataan batas kawasan hutan. Jumlah bobot/total skor Alam dan fungsi hutan

3

0,15

0,45

3

0,20

0,60

4

0,20

0,80

3

0,15

0,45

2

0,10

0,20

1,0

3,55

Skor 2

Bobot 0,08

Nilai 0,16

2

0,07

0,14

1

0,15

0,15

2

0,15

0,30

2

0,15

0,30

0,15

0,30

0,15

0,30

0,10

0,10

1,00

1,45

Kelemahan (Weakness) FAKTOR INTERNAL : INPUT Aspek Sosialekonomi

Sarana Prasarana

Elemen • Distribusi manfaat kehutanan kurang berkeadilan. • Pemberian peran kepada masyarakat masih kurang berkeadilan. • Hasil-hasil penelitian (IPTEK)belum sepenuhnya terimplementasikan dalam pembangunan hutan. • Terbatasnya sarana prasarana pendukung. • Terbatasnya SDM Kehutanan baik kualitas maupun kuantitas. •

FAKTOR INTERNAL: PROSES Sistem 2 • Belum lengkap dan akuratnyadata manajemen potensi sumberdaya hutanterkini. 2 • Pemanfaatan hutan masih terbatas pada hasil hutan kayu. 1 • Peraturan perundang-undangan yang terkait belum sinkron. Jumlah bobot/total skor Selisih Total Kekuatan – Total Kelemahan, X = S – W X = 3,55 – 1,45 = 2,10

Peluang (Opportunity) FAKTOR EKSTERNAL: OUTPUT Aspek Elemen Sosial• Tingginya permintaan pasar terhadap ekonomi hasil sumber daya hutan. • Menggeliatnya upaya back to nature. • Keterlibatan dari perguruan tinggi dan masyarakat dalam pembangunan kehutanan. • Dukungan duniainternasional untuk pengelolaan hutanlestari. Alam dan • Ketergantungan terhadap sumber daya fungsihutan hutan tinggi. • Potensi sumber daya hutan cukup besar. FAKTOR EKSTERNAL: PROSES Sistem • Kebutuhan penelitian untuk peningkatan manajemen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. • Kebutuhan untuk perbaikan sistem manajemen hutan modern. Jumlah bobot/total skor

Skor 4

Bobot 0,17

Nilai 0,68

4 4

0,15 0,10

0,60 0,40

3

0,10

0,30

4

0,15

0,60

4

0,18

0,72

3

0,08

0,24

3

0,07

0,21

1,00

3,75

Skor 2

Bobot 0,17

Nilai 0,34

2

0,15

0,30

3

0,10

0,30

3

0,10

0,30

2

0,18

0,36

3

0,15

0,45

2

0,07

0,14

2

0,08

0,16

1,00

2,35

Ancaman (Threat) FAKTOR EKSTERNAL: OUTPUT Aspek Sosialekonomi

Elemen • Masih tingginya penduduk miskin di sekitar hutan. • Kurang optimalnya kontribusi PDRB sektor kehutanan. • Pencurian kayu dan perdagangan kayu ilegal masih terjadi. Alam dan • Degradasi sumber daya hutan belum fungsi hutan mampu dikendalikan. • Kerusakan karena faktor alam terutama akibat bencana alam. • Degradasi sumber daya hutan akibat tekanan sosial ekonomi. FAKTOR EKSTERNAL : PROSES Sistem • Kentalnya sistem manajemen berbasis manajemen pada birokrat yang kurang memperhatikan aspek kinerja. • Sulitnya untuk mengubah paradigma manajemen berbasis kinerja. Jumlah bobot/total skor

Selisih Total Peluang– Total Ancaman, Y = P – O Y = 3,75 – 2,35 = 1,25 Opportunity, (+,+)

(-,+) Ubah

Kuadran

Kuadran

X,Y (2.10, 1.25)

Strenght,

Weakness, W Kuadran

Kuadran

(-,-) Strategi

(+,-) Diversifikasi

ThreathS, T

Dari analisis SWOT tersebut beradadalamKuadran I mengindikasikan mempunyai kekuatan dan peluang. Dengan kondisi ini maka strategi perencanaan program mengarah pada bentuk Strategi Progresif yang memungkinkan untuk melakukan pengembangan atau ekspansi.

5.2. Sintesis Hasil Analisa (Butir-butir dasar arahan skenario) FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL PELUANG (O)

KEKUATAN (S)

KELEMAHAN (W)

SO STRATEGI

WO STRATEGI

Mempertahankan keberadaan hutan sebagai Optimalisasi kemajuan IPTEK untuk karunia Tuhan yang sangat berharga. mempercepat akses informasi dan data kehutanan. Optimalisasi dan valuasi seluruh potensi Penguatan dukungan industri non kayu dan sumber daya hutan, baik hasil hutan kayu percepatan metodologi valuasi jasa non kayu, maupun jasa lingkungan sebagai lingkungan agar memperluas cakupan hasil upaya optimalisasi peran sektor kehutanan hutan. dalam pertumbuhan ekonomi (PDRB). Sinkronisasi tata aturan perundang-undangan Pengembangan industri, kesempatan yang lebih baik. berusaha, dan lapangan kerja bagi masyarakat. Pengembangan hutan rakyat lestari dan Aplikasi hasil-hasil penelitian yang sesuai bekelanjutan yang didukung oleh bibit/ benih dengan kebutuhan dan perkembangan yang berkualitas. zaman. Pemanfaatan IPTEK untuk menunjang Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kinerja (meningkatkan efisiensi dan melalui pembinaan pengelola hutan. efektifitas) pengelola hutan Jawa Timur. Kampanye peduli hutan dan lingkungan Melengkapi dan menambah sarana dan dalam rangka kesamaan visi pembangunan prasarana guna menunjang pembangunan dan pola hidup pada masa mendatang. kehutanan. ANCAMAN (T)

ST STRATEGI

WT STRATEGI

Perubahan paradigma dalam manajemen pengelolaan hutan Percepatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Mendorong dan mempermudah investasi bidang kehutanan, baik hutan di kawasan hutan maupun hutan di luar kawasan hutan. Perluasan kesempatan berusaha dan keadilan kepada masyarakat sekitar kawasan Pemanfaatan seluruh potensi hasil hutan, baik kayu, non kayu, dan jasa lingkungan. hutan. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Peningkatan kuantitas program-program seiring dengan akselerasi perkembangan pengentasan kemiskinan masyarakat . IPTEK. Penegakan hukum dan perlindungan hutan.

BAB VI KEBIJAKAN DAN STRATEGI Prioritas kebijakan pembangunan kehutanan RKTP Jawa Timur 2012-2032, yakni : 1. Mengembangkan tutupan lahan dan hutan yang produktif, lestari, berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS), masyarakat, dan lingkungan serta tetap meningkatkan efisiensi BUMN Kehutanan. 2. Mengembangkan industri kehutanan berbasis hutan rakyat dan meningkatkan nilai tambah hasil hutan.

6.1. Umum Kebijakan

Strategi

Milestone 2012-2016 2017-2021 2022-2026 2027-2032

Pembaharuan Sistem

Merevisi dan memperkuat peraturan perundangan (cth: Revisi Peraturan Kehutanan Terkait Perijinan) Melakukan transformasi teknologi dan kelembagaan Memperbaiki sistem pengelolaan kawasan hutan Membangun baseline sistem informasi (data) kehutanan Menyusun rencana makro penyelenggaraan kehutanan sesuai arahan pemanfaatan kawasan hutan Monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan berdasarkan standar yang terukur dan obyektif Pemantapan dan Rasionalisasi kawasan hutan Optimalisasi (luas dan fungsi) Kawasan Hutan Mempercepat penyelesaian review RTRWP tepat waktu Mempercepat pengukuhan kawasan hutan Meningkatkankualitas danproduktifitas hutan Menerapkan multisistem dalam pengelolaan kawasan hutan (cth : Joint Production) Meningkatkan PNBP kawasan hutan Mengelola kawasan hutan secara lebih intensif dalam mendukung ketahanan pangan, air, dan energi

√

√ √ √ √

√

√

√

√

√ √ √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Pengembangan Sistem Insentif dan Disinsentif

Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Mengembangkan/diversifikasi jasa lingkungan dan wisata alam yang kreatif Promosi/ pemasaran termasuk menyusun peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam Melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan HHBK dan tanaman di bawah tegakan Mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) Pengadaan benih/bibit terkonsentrasi untuk menjamin kualitas dan kuantitas tanaman hutan (bersertifikat) Mengelola DAK-Kehutanan dan dana Dekonsentrasi daerah berbasis kinerja pengurusan hutan (perencanaan, pengelolaan) Memberikan reward/ penghargaan bagi pihak-pihak yang berperan besar dalam pelestarian dan pengelolaan hutan Memberikan kemudahan proses dan perizinan kepada pihak swasta yang secara serius mengelola hutan Memberikan insentif hutan rakyat untuk yang telah bersertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan PHBML Menetapkan berbagai tema riset (cth: lanskap hutan, pengelolaan hutan, perubahan iklim, kebijakan, pengelolaan hasil hutan) Mengembangkan penelitian berbasis kebutuhan (karbon, debit air, dll) Memanfaatkan dan menerapkan hasil riset dan teknologi bagi perbaikan pengelolaan hutan Memperluas akses masyarakat dalam pemanfaatan teknologi dan hasil riset kehutanan

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Penguatan Desentralisasi dalam Pengelolaan Hutan Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor / Kementerian

Penguatan Kelembagaan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan

Peningkatan Peran Sektor Kehutanan

Memberi kewenangan kepada Daerah untuk mengelola sebagian Hutan Konservasi (Tahura R. Soerjo)

√

√

√

√

Membangun insfrastruktur penunjang pembangunan kehutanan (cth: transportasi menuju taman nasional) Deregulasi industri dan perdagangan hasil hutan Promosi produk-produk kayu bersertifikat SVLK Menggunakan PDB kawasan hutan dalam instrumen ekonomi nasional Mengelola Daerah Aliran Sungai secara terintegrasi Melibatkan seluruh stakeholder kehutanan (Instansi Pemerintah, BUMN, Swasta, LSM, dan masyarakat) dalam mendukung pembangunan kehutanan Penguatan koordinasi dalam pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi Meningkatkan kualitas penyuluhan melalui kerjasama dengan instansi terkait (pemanfaatan sarjana penggerak desa) Mengembangkan sistem penyuluhan Meningkatkan peran penyuluh kehutanan Memperkuat kelembagaan penyuluh kehutanan Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui Badan Diklat Daerah Pengembangan SDM kehutanan sesuai komoditas unggulan daerah Meningkatkan kompetensi dan sertifikasi SDM kehutanan Meningkatkan kerjasama luar negeri Meningkatkan kekuatan

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Regional dalam kepentingan nasional Komitmen dan Konsistensi Penegakan Hukum

penetrasi produk kehutanan Jawa Timur dalam pasar regional dan global Menegakkan hukum secara konsekuen dan konsisten Koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum

√

√

√

√

√

√

√

√

6.2. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Konservasi Kebijakan

Strategi

Milestone 2012-2016 2017-2021 2022-2026 2027-2032

Penguatan Pengelolaan SDA untuk tujuan Perlindungan dan Pelestarian Alam

Restorasi kawasan konservasi Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort Meningkatkan peran masyarakat dalam P2K3(Pemanfaatan, Perlindungan, dan PengawetanKawasan Konservasi) Mempercepat pembentukan kelembagaan konservasi yang mandiri (KPHK/BLU) pada taman nasional Mendorong investasi hijau (Green Investment) melalui pemberian insentif/ disinsentif Diversifikasi dan nilai tambah produk jasa lingkungan (cth : geothermal, pemanfaatan air, energi) serta tumbuhan dan satwa liar Eksplorasi jenis-jenis bermanfaat Merubah orientasi kawasan konservasi yang mandiri tanpa menghilangkan fungsi konservasi

√ √

√ √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√ √

√ √

√

√

6.3. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Perlindungan Kebijakan

Strategi

Milestone 2012-2016 2017-2021 2022-2026 2027-2032

Penguatan Pengelolaan SDA untuk Keseimbangan Lingkungan

Menyusun rencana detail pengelolaan kawasan perlindungan Mendorong investasi hijau (Green Investment) melalui pemberian insentif/ disinsentif Menyusun dan

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Penguatan Pengelolaan Lingkungan

mengimplementasikan Strategi Nasional REDD+ di tingkat provinsi Mengembangkan kelembagaan kawasan perlindungan Menyusun rencana pengelolaan lingkungan yang mantap Penguatan kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan Monitoring pengelolaan kawasan untuk perlindungan

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

6.4. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Rehabilitasi Kebijakan

Strategi

Milestone 2012-2016 2017-2021 2022-2026 2027-2032

Percepatan Rehabilitasi Kawasan Hutan

Diversifikasi pola rehabilitasi di seluruh fungsi kawasan Memberikan insentif kepada para pihak yang mempunyai inisiatif melakukan rehabilitasi/ menarik investasi di bidang rehabilitasi Mempermudah dan mempercepat proses perizinan para pihak yang mengajukan pola peningkatan stok karbon (Carbon enhancement) dalam skema REDD+ Mempermudah masyarakat untuk mengakses pusat bibit yang berkualitas (bersertifikat) dan dalam jumlah yang memadai Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

6.5. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Budidaya Kebijakan

Strategi

Milestone 2012-2016

1. Peningkatan produk hasil hutan

2.Peningkatan

Intensifikasi produksi hasil hutan kayu Diversifikasi produk hasil hutan yakni HHBK dan tanaman di bawah tegakan Mengimplementasi teknologi produksi hasil hutan untuk meningkatkan added value

2017-2021 2022-2026 2027-2032

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

akses dan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan

Menetapkan dan mengembangkan komoditas strategis kehutanan Menetapkan wilayah-wilayah tertentu sebagai pusat produksi hasil hutan tertentu Meningkatkan efisiensi BUMN kehutanan Mengembangkan kegiatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengusahaan dan pengamanan kawasan hutan produksi Memperbaiki mekanisme pengakuan hutan hak Membina dan mengembangkan hutan rakyat dan industri ikutannya Kolaborasi pengadaan bahan baku dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

6.6. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Hutan Rakyat Kebijakan

Strategi

Millestone 2012-2016

Penguatan pola pengelolaan hutan rakyat

Rehabilitasi areal hutan Peningkatan produk hasil hutan

Memperkuat dan memantapkan kelembagaan kelompok tani/ kelompok masyarakat Intensifikasi pemberdayaan masyarakat di luar hutan pada areal hutan rakyat untuk perlindungan Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan latihan (Diklat) untuk pelaksana hutan rakyat dalam rangka peningkatan daya saing Memberikan insentif kepada seluruh pihak yang memiliki inisiatif melakukan rehabilitasi Intensifikasi produk hasil hutan kayu Optimalisasi pemanfaatan lahan melalui pengembangan jasa lingkungan, HHBK, dan

2017-2021 2022-2026 2027-2032

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Peningkatan akses dan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan

tanaman bawah tegakan Mendorong investasi hijau melalui pemberian insentif Meningkatkan nilai tambah hasil hutan melalui adopsi teknologi perbenihan tanaman hutan dan hasil hutan Mengembangkan teknologi dan permodalan Memantapkan sistem basisdata UMKM Memperluas jaringan bisnis UMKM Kolaborasi dan meningkatkan kemitraan bersama masyarakat dalam pengelolaan hutan

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

7.3. Pengarusutamaan RKTP Jawa Timur Untuk memastikan RKTP ini digunakan sebagai landasan perencanaan kehutanan tingkat Provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota, diperlukan sejumlah langkah sbb : a. Pengintergrasian RKTP Jawa Timur pada review RPJPD Jawa Timur 2005-2025. b. Pengintegrasian RKTP Jawa Timur ke dalam RPJMD Jawa Timur 2014-2019. c. Pengintegrasian RKTP Jawa Timur ke dalam RPKR II Jawa-Bali-Nusa Tenggara. d. Penjabaran RKTP Jawa Timur ke dalam Rencana-rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan (seperti Pola Rehabilitasi Hutan Lahan, Roadmap Penelitian dan Pengembangan, dll). e. Penjabaran RKTP Jawa Timur ke dalam Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota (RKTK).

BAB VII PRAKIRAAN KONTRIBUSI MANFAAT EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN SEKTOR KEHUTANAN PADA PEMBANGUNAN PROVINSI Didasarkan pada perencanaan yang matang dan konsistensi pelaksanaan kegiatan selama 20 tahun ke depan maka dapat diprediksi hasil-hasil pembangunan kehutanan seperti yang tertera pada Tabel 7.1.

7.1. Target Kontribusi Ekonomi, Sosial, dan Ekologi NO BASIS 1 Ekonomi

PRAKIRAAN KONTRIBUSI Pada tahun 2032 mendatang diperkirakan PDRB sektor kehutanan Jawa Timur mencapai+ 10 Triliundengan asumsi pertumbuhan sektor kehutanan tiap tahunnya +6 %. Besarnya nilai PDRB tersebut diperoleh karena optimalisasi komoditi kehutanan, mulai dari kayu, benih/bibit non kayu, ekowisata, air, karbon, dan energi.

2

Sosial

 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan.  Jumlah penduduk miskin pada tahun 2032 menjadi 2.927.695 atau berkurang45,34 % dari tahun 2011. Dengan asumsi setiap tahunnya mampu mengurangi 3,13 % penduduk miskin.  Keadilan dan pemerataan manfaat hutan bagi masyarakat sekitar hutan.

3

Ekologi

 Luas tutupan lahan/ kawasan hutan negara dan hutan hak diprediksi telah ≥ 40 % luas daratan Jawa Timur.  Optimalnya kontribusi jasa lingkungan oleh hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan, baik itu serapan karbon, air, aliran air, energi alternatif, dan ekowisata.

7.2. Target Pengurusan Hutan NO ARAHAN 1 Kawasan untuk Konservasi

a.

b. c. d.

e. f.

g. h. 2

Kawasan untuk

TARGET PENGURUSAN HUTAN Pemantapan kawasan konservasi (penataan batas, penetapan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan kawasan, penataan blok kawasan, dan site plan. Restorasi kawasan konservasi. Pengelolaan keanekaragaman genetik, jenis, dan eskosistem. Pemantapan kapasistas kelembagaan unit pengelolaan konservasi dan perlindungan hutan/ konservasi alam. Kuantifikasi intangible benefitkawasan konservasi. Pengelolaan potensi kawasan konservasi (non kayu, dan jasa lingkungan) pada zona tertentu, tanpa merubah fungsi kawasan. Penyediaan informasi pengembangan jenis. Eksplorasi jenis-jenis bermanfaat.

a. Pengelolaan kawasan perlindungan untuk jasa

Perlindungan

lingkungan (air, aliran air, wisata, Kehati) dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (kecuali pada blok perlindungan). b. Penetapan pola dasar pembinaan dan pengaturan cara pemanfaatan kawasan perlindungan. c. Reboisasi dengan jenis-jenis yang sesuai untuk perlindungan lingkungan/ DAS.

3

Kawasan untuk Rehabilitasi

a. Percepatan rehabilitasi hutan dan lahan. b. Reboisasi tanah kosong/ lahan terbuka.

4

Kawasan untuk Budidaya

a. Peningkatan produktivitas kawasan hutan produksi (kayu dan non kayu). b. Industri kehutanan mampu berkontribusi terhadap pemenuhan energi terbarukan.

5

Hutan Rakyat untuk Perlindungan

a. Pemanfaatan lahan dibawah tegakan untuk memberikan tambahan pendapatan bagi petani/ pemilik lahan. b. Penguatan kelembagaan pengelolaan hutan rakyat dalam upaya peningkatan partisipasi dan kesempatan berusaha masyarakat.

6

Hutan Rakyat untuk Budidaya

a. Pembentukan Pola Pengelolaan Industri Masyarakat Berbasis Hasil Hutan Rakyat (P2IMBH2R). b. Sumber bahan baku (Kayu dan non kayu) bagi industri kehutanan. c. Sumber benih tanaman hutan berkualitas. d. Sebagian luas kawasan hutan dialokasikan untuk pembangunan sektor non kehutanan, melalui penyediaan lahan (mekanisme pinjam pakai, tukar menukar, dan pelepasan kawasan).

BAB VIII PENUTUP Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Jawa Timur 2012-2032 merupakan arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala provinsi untuk jangka waktu 20 tahun. RKTP ini menjadi acuan bagi perencanaan kehutanan pada tingkat yang lebih rendah, yakni perencanaan kehutanan di wilayah kabupaten/kota. Untuk itu kepada para pihak yang membidangi rencana dibidang kehutanan agar segera menyusun rencana-rencana kehutanan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO