GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 58 TAHUN 2012 TENTANG PENGHEMATAN PENGGUNAAN AIR TANAH GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: bahwa dalam rangka upaya konservasi air tanah dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah, perlu melaksanakan penghematan penggunaan air tanah di Provinsi Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859); 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah; 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
1
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHEMATAN PENGGUNAAN AIR TANAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 2. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. 3. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Jawa Timur. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur. 5. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 6. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah. 7. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah. 8. Pemegang Izin adalah pemegang izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah. 9. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik Negara/Daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah yang berada di Wilayah Jawa Timur. 10. Bangunan Gedung Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Bangunan Gedung BUMN, BUMD, adalah bangunan untuk keperluan dinas yang dimiliki atau dikuasai oleh BUMN dan BUMD di wilayah Provinsi Jawa Timur, termasuk anak perusahaan yang berada di bawah kendalinya. Pasal 2 (1) Penghematan penggunaan air tanah merupakan bagian dari upaya
konservasi air tanah yang ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung dan fungsi air tanah. (2) Penghematan penggunaan air tanah dilakukan agar air tanah tersedia
secara terus menerus dan berkesinambungan/berkelanjutan. (3) Penghematan penggunaan air tanah dilakukan secara efisien dan
proporsional.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
2
BAB II PELAKSANAAN PENGHEMATAN PENGGUNAAN AIR TANAH Pasal 3 (1) Kegiatan penghematan penggunaan air tanah ini diberlakukan bagi
semua pihak yang memanfaatkan air tanah. (2) Prinsip penghematan air tanah adalah memanfaatkan air tanah sesuai kebutuhan dengan volume pemakaian seefisien mungkin. Pasal 4 (1) Pada Bangunan Gedung Negara, Bangunan Gedung BUMN, BUMD, yang memanfaatkan air tanah wajib melakukan penghematan penggunaan air tanah dengan target akhir sebesar 10% (sepuluh persen) dihitung dengan membandingkan penggunaan air tanah ratarata 6 (enam) bulan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini. (2) Target akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicapai paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini. Pasal 5 Penghematan penggunaan air tanah dilakukan dengan cara : a. menggunakan air tanah secara efektif dan efisien; b. mengurangi penggunaan air tanah; c. menggunakan kembali air tanah; d. mendaur ulang air tanah; e. mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan; f. menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir; g. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air tanah.
Pasal 6 Menggunakan air tanah secara efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan cara : a. menggunakan air tanah sesuai kebutuhan; b. pemakaian air tanah untuk keperluan irigasi diupayakan secara
optimal sesuai waktu dan jenis tanaman; c. membuat bak penampungan air tanah sebelum didistribusikan; d. memanfaatkan air tanah dengan gaya gravitasi; e. menghindari pemborosan penggunaan air tanah; f.
mengurangi penggunaan air tanah dengan sistem tekanan;
g. menggunakan meter air untuk memantau pengambilan air tanah; h. melakukan perawatan instalasi air tanah secara berkala serta
mengganti peralatan yang tidak bekerja dengan baik.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
3
Pasal 7 Mengurangi penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan cara: a. air tanah hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seharihari; b. menutup kran dengan segera setelah air tidak digunakan; c. membuat bak penampung air hujan sebagai air cadangan untuk berbagai kebutuhan.
Pasal 8 Menggunakan kembali air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan cara: a. menggunakan air tanah yang telah dipakai dan masih layak untuk menyiram tanaman, dan mencuci awal barang-barang tertentu, dan dilakukan pembilasan; b. menggunakan air tanah yang telah dipakai untuk penggelontoran (flushing). Pasal 9 Mendaur ulang air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dapat dilakukan dengan cara: a. membangun instalasi pengolah air yang telah dipakai hingga mencapai kualitas aman untuk kemudian air dapat diresapkan kembali ke dalam tanah atau air tanah digunakan kembali sesuai tingkat untuk kebutuhan lainnya; b. membuat bak penampungan air yang telah dipakai dan masih mempunyai kualitas cukup baik untuk dapat dipergunakan kembali ; c. membuat sumur resapan air hujan ke dalam tanah. Pasal 10 Mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan dengan cara: a. menggunakan sistem penampungan air; b. menggunakan sistem otomatis untuk pengambilan air tanah berdasarkan kapasitas penampungan air; c. membuat bangunan untuk mencegah meluapnya air artesis ke saluran umum. Pasal 11 Menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilakukan dengan cara: a. mengutamakan penggunaan air permukaan; b. memanfaatkan air hujan; c. menggunakan air dari Perusahaan Daerah Air Minum bagi daerah yang terjangkau layanan;
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
4
d. memperketat pemberian izin penggalian atau pengeboran guna mendapatkan air tanah; e. meningkatkan kesadaran para pemegang izin untuk memasang meter air. Pasal 12 Mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dilakukan dengan cara: a. menggunakan shower untuk mandi; b. menggunakan penggelontor otomatis; c. menggunakan keran hemat air; d. menggunakan teknologi lain yang terbukti lebih hemat air. BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGHEMATAN PENGGUNAAN AIR TANAH Pasal 13 (1) Gubernur
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penghematan penggunaan air tanah pada bangunan gedung negara.
(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas. (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dibantu oleh gugus tugas yang berada di SKPD. Pasal 14 (1) Dinas
melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan penghematan penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Gubernur.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menyampaikan laporan penghematan penggunaan air tanah pada bangunan gedung negara kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Pasal 15 Bupati/Walikota dalam rangka penghematan penggunaan air tanah di wilayah masing-masing dapat menetapkan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan ini. Pasal 16 Bupati/Walikota/Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan penghematan penggunaan air tanah kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c/q Badan Geologi Bandung dengan tembusan Gubernur.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
5
Pasal 17 Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Gubernur memberikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota, untuk : a. memberikan insentif bagi pelaku penghematan penggunaan air tanah; b. memberikan disinsentif bagi pelaku pemborosan sumber daya air tanah. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 6 Agustus 2012 DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Tgl 6 – 8 - 2012 No.58 Th 2012 / D
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO
6
