GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 148/KPTS/013/2006 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI SPP/PENERBIT SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN BENDAHARA PENGELUARAN DILlNGKUNGAN DINAS SOSIAL PROPINSI JAWA TIMUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006
GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 khususnya dana Dekonsentrasi, sesuai Keputusan Menteri Sosial Nomor 119/HUK/2005 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Sosial RI selaku Pengguna Anggaran kepada para Gubernur, perlu menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pembuat Komitmen, Penguji SPP/Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran diJingkungan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; 4. Undang-undang Perimbangan
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
5. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023) ; Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 1
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ; 8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 ; 9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 119/HUK/2005 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Sosial RI selaku Pengguna Anggaran kepada Para Gubernur.
MEMUTUSKAN : Menetapkan, PERTAMA
: Menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pembuat Komitmen, Penguji SPP/Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran dilingkungan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
KEDUA
: Untuk lebih terjaminnya pelaksanaan Pengelolaan Anggaran secara berhasil guna dan berdaya guna, maka Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur/Kuasa Pengguna Anggaran/Atasan Langsung yang bersangkutan diwajibkan untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan melekat terhadap Pejabat Pengelola Kegiatan masingmasing dan tugas lain yang diberikan kepada pengelola Kegiatan.
KETIGA
: Kuasa Pengguna Anggaran, Pembuat Komitmen, Penguji SPP/Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan honorarium sesuai anggaran yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang bersangkutan.
KEEMPAT
: a. Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2006 ; b. Mengundangkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 18 April 2006
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd
TGL 18-04-2006 No. 148 Th. 2006 / E2
H. IMAM UTOMO. S
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 2
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR TANGGAL : 18 APRIL 2006 NOMOR : 188/ 148/KPTS/013/2006 PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI SPP/PENERBIT SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN BENDAHARA PENGELUARAN DILlNGKUNGAN DINAS SOSIAL PROPINSI JAWA TIMUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PEMBUAT KOMITMEN
PENGUJI SPP/ PENERBIT SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
1
2
3
4
5
I
Ir. BINSAR TUA Direktorat Pemberdayaan Sosial SIREGAR NIP 120 092 890 Gol. IV/d Kepala Dinas Sosial
A
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1. Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial
Drs. HARSONO Nip 170 009 853 Gol. IIl/d Staf
BENDAHARA PENGELUARAN
6
ISBANDIYAH NIP 170 006 492 Gol. IIl/b Staf
Dra. HARIJATI Nip 170 025 922 Gol. IIl/d Staf
2. Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Drs. HARI WI NARNO NIP 170 027 463 Gol. IIl/c Staf
3. Pengembangan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat 4. Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor
Dra. ONNY K. NIP 170 022 679 Gol. IIl/d Staf
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 1
NO
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PROGRAM/ KEGIATAN
Dunia Usaha
5. Pemberdayaan Organisasi Sosial/ LSM dan Organisasi Profesi
6. Pemberdayaan Karang Taruna
B
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 1. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Keluarga
2. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
3. Pembinaan Pemberian
dan
PEMBUAT KOMITMEN
PENGUJI SPP/ PENERBIT SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
BENDAHARA PENGELUARAN
TEGUH SETYAWAN, SH NIP 260 005 779 Gol. III/c Staf Drs. Ec. ABDUL KADAR NIP 510 100 604 Gol. IIl/d Kepala Seksi Bantuan Pemberdayaan Organi sasi Sosial Drs. ANDI AM RULLAH DALA NIP 170 027 631 Gol. IIl/c Staf
SUGIARTO, SH, MSi. NIP 170 018 129 Gol. IIl/d Staf HADI WAHYONO, S.Sos. NIP 510 087 629 Gol. IIl/c Staf
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 2
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
II
A
BENDAHARA PENGELUARAN
Dra. LINA HERUNA NIP 170 009 398 Gol. III/d Kepala Seksi Advokasi dan Per Iindungan Sosial
Bantuan Sosial
Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 1. Penyelenggaraan, Pencarian, Penyelamatan Musibah Bencana Alam dan Bencana Lainnya (SAR)
PEMBUAT KOMITMEN
PENGUJI SPP/ PENERBIT SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
Ir. BINSAR TUA SIREGAR NIP 120 092 890 Gol. IV/d Kepala Dinas Sosial
INEN NAAT VAN BANISEHT NIP 170 0169 96 Gol. IIl/a Staf
Dra. DWIFAH S. NIP 510 087 633 Gol. IIl/c Staf
Drs. SUGIYONO NIP 170 025 924 Gol. IIl/d Staf
2. Akses Jaminan Sosial
3. Perlindungan So sial Tindak Kekerasan
4. Pemberdayaan Sosial Karban Bencana
Dra. ANNA SETYANAA, MSi NIP 170 009 249 Gol. IIl/d Staf HAZIZAH, SH NIP 170 027 903 Gol. IIl/c Staf SUKRISNO, S.Sos NIP 170 013 620 Gol. IIl/c Staf
5. Pendayagunaan Sumber Dana Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 3
NO
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PROGRAM/ KEGIATAN
Sosial
III
A
Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Ir. BINSAR TUA SIREGAR NIP 120 092 890 Gol. IV/d Program Bantuan dan Kepala Dinas Jaminan Kesejahtera- Sosial an Sosial 1. Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
6. Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial korban Penyalahgunaan NAPZA
7. Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat
8. Pelayanan Perlindungan
dan
PEMBUAT KOMITMEN
PENGUJI SPP/ PENERBIT SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
BENDAHARA PENGELUARAN
SAMSURI, S.Sos. NIP 170 013 992 Gal. IIl/c Staf
SRI SAYEKTI, BSc. NIP 170 010 530 Gal. IIl/c Staf
Dra. RESTU NOVI WIDIANI NIP 170 023 222 Gol. IIl/d Kepala Seksi Bina Sumbangan Sosial
AINUL YAKIN, SH NIP 170 014 371 Gol. IV/a Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh WIWIK WIDYASTUTI, SH, MM NIP 510 081 537 Gol. IV/a Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja Dra. ARIES SORAYA NIP 510 111 988 Gol. IIl/d Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 4
NO
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PROGRAM/ KEGIATAN
Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
9. Pembinaan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak terlantar 10. Pembinaan Rehabilitasi Jalanan
PEMBUAT KOMITMEN
PENGUJI SPP/ PENERBIT SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
BENDAHARA PENGELUARAN
Dra. ENDANG SAYEKTI NIP 170 016 109 Gol. IIl/d Kepala Seksi Pengembangan Kesejahteraan Ke luarga dan Lansia Drs. JASWADI NIP 170 025 923 Gol. IlI/d Staf
dan Anak
11. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Cacat
12. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal
MAMOK BIS0WARNO, SH,MSi NIP 170 019 822 Gol. IV/a Kepala Seksi Pengembangan Kesejahteraan Anak Remaja dan Ka rang Taruna Dra.IDE KARJANTI NIP 170 023 769 Gol. IIl/d Staf NINING ENDANG LESTARI, SE NIP 170 017 634 Gol. IIl/d Staf
Sekretariat Jenderal
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 5
NO
IV
A
PROGRAM/ KEGIATAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PEMBUAT KOMITMEN
Ir. BINSAR TUA SIREGAR NIP 120 092 890 Gol. IV/d Program Peningkatan Kepala Dinas Kualitas Penyuluhan Sosial Kesejahteraan Sosial
PENGUJI SPP/ PENERBIT SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
BENDAHARA PENGELUARAN
BUDI SANTOSO, BSc. NIP 170 013 058 Gol. IIl/c Staf
MIMIK HERMIANI NIP 170 008 999 Gol. IIl/b Staf
Pemberdayaan Sosial
B
Program Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Perencanaan/ Penelitian Pelaksanaan Pembangunan Nasional
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
Drs. SETYONO NIP 170 021 434 Gol. IIl/d PIt. Kepala Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial
ARMAN LINDA, SH, MSi NIP 170 020 089 Gol. IV/a Kepala Seksi Perencanaan
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd
TGL 18-04-2006 No. 148 Th. 2006 / E2
H. IMAM UTOMO. S
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 6
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2.
Sdr. Menteri Sosial di Jakarta.
3.
Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4.
Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
5.
Sdr. Kepala Perwakilan Sekretariat Jenderal Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta.
6.
Sdr. Kepala Badan Pengawasan Propinsi Jawa Timur di Sidoarjo.
7.
Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
8.
Sdr. Kepala Dinas Surabaya.
9.
Sdr. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
Sosial
Propinsi
Jawa
Badan
Timur
di
10. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Jawa Timur. 11. Sdr. Kuasa Pengguna Anggaran, Pembuat Komitmen, Penguji SPP/Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran dimaksud.
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 7