GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/33/KPTS/013/2006 TENTANG TIM PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (PKPS - BBM) BIDANG PENDIDIKAN PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2006
GUBERNUR JAWA TIMUR,
Menimbang
: bahwa sebagai tindak lanjut surat Menteri Pendidikan Nasional tanggal 28 Desember 2005 Nomor 52421/MPN/OT/2005 perihal Pembentukan Tim PKPS - BBM Bidang Pendidikan Tahun 2006 dan dalam rangka pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS - BBM) Bidang Pendidikan Tahun 2006 yang meliputi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SD/MI/SDLB/Salafiyah setara SD, SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah setara SMP dan Bantuan Khusus Murid (BKM) bagi siswa SMA/SMK/MA/SMLB dari keluarga tidak mampu, perlu membentuk Tim Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS - BBM) Bidang Pendidikan Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286). 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301). 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437). 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 1
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412). 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413). 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3541 ). 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
MEMUTUSKAN: Menetapkan, PERTAMA
: Membentuk Tim Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS - BBM) Bidang Pendidikan Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
KEDUA
: Menugaskan Tim Program PKPS - BBM sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk : a. menetapkan alokasi bantuan per Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Tim Pusat ; b. menetapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sesuai dengan dana dan kegiatan yang telah ditetapkan ; c. merencanakan dan melakukan sosialisasi program di tingkat Propinsi; d. mempersiapkan dan melatih Tim PKPS - BBM Kabupaten/Kota ; e. melakukan pendataan penerima bantuan sesuai standar database yang sudah disiapkan oleh Tim Pusat ; f. menyalurkan dana PKPS - BBM ke Sekolah penerima BOS dan siswa penerima BKM ; g. berkoordinasi dengan Kantor Pos/Bank Pemerintah dan Tim PKPS - BBM tingkat Kabupaten/Kota dalam menyalurkan dana ; h. merencanakan dan melaksanakan monitoring ke daerah ; i. bertanggungjawab terhadap kasus penyimpangan penggunaan dana di tingkat Propinsi ;
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 2
j. menetapkan sekretariat dan perlengkapannya di Propinsi ; k. melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Gubernur Jawa Timur dan kepada Tim Pusat serta instansi terkait.
KETIGA
: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim PKPS - BBM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 Daftar Isian Pelaksanaan Proyek (DIPA) Satuan Kerja PKPS - BBM Tahun Anggaran 2006 Propinsi Jawa Timur.
KEEMPAT
: a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ; b. Mengundangkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 8 Februari 2006 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd
DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
H. IMAM UTOMO. S TGL 08-02-2006 NO. 33 TH. 2006/E2
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 3
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR
: 8 PEBRUARI 2006
TANGGAL : 188/33 /KPTS/013/2006
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (PKPS - BBM) BIDANG PENDIDIKAN PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2006
NO
JABATAN DALAM TIM
NAMA
JABATAN / INSTANSI
1
2
3
4
1. 2.
Pelindung Pengarah
IMAM UTOMO. S lr. HADI PRASETYO
3.
a. Penanggungjawab I
Dr. RASIYO, MSi
b. Penanggungjawab II
Drs. ROZIQI, MM,MBA
4.
Ketua
SALAMUN, Ph.D
5.
Bendahara
Drs. ARY A SETYA BUDI, Msi
6.
Seksi - Seksi a. Seksi Pendataan
1)
2) c. Seksi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/MI/Salafiyah setara SD
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Drs. A. HUSEIN HURDY, Kantor Wilayah Departemen M.Pd.I Agama Propinsi Jawa Timur Ir. HERYANI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Kantor Wilayah Departemen Drs. SUDJAK, M.Ag Agama Propinsi Jawa Timur Dra. CAHAYA KARTIKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Drs. SUPRAT, M.Ed Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur
1) Drs. DJODHY SIMANUNGKALIT 2)
b. Seksi Bantuan Khusus Murid (BKM)
Gubernur Jawa Timur Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur
1) 2)
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 1
NO
JABATAN DALAM TIM
NAMA
JABATAN / INSTANSI
1
2
3
4
d. Seksi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP/MTs Salafiyah setara SMP e. Seksi Monev dan Penyelesaian Masalah
f. Seksi Publikasi / Humas
1) Ir. DYAH JUNIJANTI Dinas Pendidikan dan KebuMARDIANA dayaan Propinsi Jawa Timur 2) Drs. AGUS THOHIR, MSi Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur 1) TUTIK HARIYATI, Bc.Hk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur 2) Drs. SYAIROFI, M.Ed Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur 1) DANUREJO, SH Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur 2) Drs. SUYUTO, MSi Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta. 3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta. 4. Sdr. Menteri Agama di Jakarta. 5. Sdr. Ketua BAPPENAS di Jakarta. 6. Sdr. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta. 7. Sdr. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama di Jakarta. 8. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta. 9. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta. 10. Sdr. Ketua DPRD Surabaya.
Propinsi
Jawa
Timur
di
11. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Propinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 12. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur di Surabaya. 13. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur di Surabaya. 14. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur di Surabaya. 15. Sdr. Anggota Tim PKPS - BBM Propinsi Jawa Timur dimaksud. Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 2
