GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/249/KPTS/013/2016 TENTANG TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka terlaksananya pembentukan Peraturan Daerah yang terarah, bertahap, efisien, efektif dan sistematis dengan mempertimbangkan kebutuhan dan skala prioritas, serta kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Rancangan Peraturan Daerah harus dimasukkan ke dalam program legislasi daerah; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, dan agar pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat berjalan secara optimal, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja; 6. Peraturan
-2-
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4, Seri E); 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Seri D); 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Seri A); 9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016; 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016. MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
KEDUA
: Menugaskan Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk : a. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri; b. menghimpun dan menyusun substansi yang diperlukan; c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan; d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.
KETIGA
: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Program (22) Perluasan dan Penempatan Kerja, Kegiatan (026) Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Kode Rekening 5.2.1.01.01 dan 5.2.1.02.01. KEEMPAT :
-3-
KEEMPAT
: Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2016.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 5 April 2016 GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/249/KPTS/013/2016 TANGGAL : 5 APRIL 2016
TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI NO 1
JABATAN DALAM TIM 2
KETERANGAN JABATAN / INSTANSI 3
1.
Pembina
Wakil Gubernur Jawa Timur
2.
Pengarah
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
3.
Ketua
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Provinsi Jawa Timur
4.
Sekretaris
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
5.
Anggota :
a. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur b. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur c. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur d. Kepala UPT Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P3TKI), Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur e. Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundangundangan, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur f. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur g. Kepala Seksi Kesehatan dan Norma Kerja, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur h. Kepala Seksi Pelatihan, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur i. Kepala Seksi Penyiapan dan Bimbingan, UPT Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P3TKI), Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur j. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
Transmigrasi
dan
k. Kepala
-2-
1
2
3 k. Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Daerah, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur l. Pejabat Fungsional Pengawasan Ketenagakerjaan m. Pejabat Fungsional Pengantar Kerja n. 6 (enam) orang Staf Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd Dr. H. SOEKARWO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta. 3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 4. Sdr. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 5. Sdr. Anggota Tim Penyusunan dimaksud.
