GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN PUNGUTAN KARCIS MASUK PADA TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) R. SOERYO GUBERNUR JAWA TIMUR,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soeryo dan untuk lebih menertibkan pengelolaan karcis masuk ke Taman Hutan raya R. Soeryo, perlu menetapkan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Pungutan Karcis Masuk Pada Taman Hutan Raya R. Soeryo, dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
1
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan 6. Peraturan
Pemerintah
Nomor
105
Tahun
2000
tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2000 tentang Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur; 8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soeryo ; 9. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 90 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soeryo. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN PUNGUTAN KARCIS MASUK PADA TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) R. SOERYO Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur; 2. Dinas Kehutanan, adalah Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur; 3. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur; 4. Taman Hutan Raya R. Soerjo selanjutnya disingkat TAHURA, adalah kawasan pelestarian alam terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata dan rekreasi dalam kelompok hutan Arjuno Lalijiwo, seluas 27.868,30 Ha. terletak di Kabupaten Mojokerto, Pasuruan, Malang, Jombang dan Kota Batu ; 5. Pungutan
karcis
masuk
TAHURA,
adalah
pungutan
yang
dikenakan kepada setiap pengunjun dan setiap kendaraan bermotoryang memasuki TAHURA ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
2
6. Tanda bukti pungutan, adalah tanda bukti yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan yang diberikan oleh petugas pemungut setelah pengunjung membayar pungutan masuk sebesar tarif yang ditentukan, yang selanjutnya disebut karcis masuk ; 7. Pengunjung, adalah setiap orang yang melakukan kunjungan ke TAHURA baik pengunjung lokal maupun manca negara; 8. Petugas pemungut, adalah pegawai Dinas Kehutanan yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh Kepala Dinas Kehutanan untuk melaksanakan penarikan pungutan karcis masuk TAHURA R. Soerjo ; 9. Bendaharawan Khusus Penerima yang disingkat dengan BKP, adalah pegawai Dinas Kehutanan yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh Gubernur untuk melaksanakan penerimaan dan penatausahaan penerimaan pungutan karcis masuk TAHURA ; 10. Kas Daerah Propinsi, adalah Bank penerima setoran pungutan karcis masuk. Pasal 2 1) Setiap pengunjung dan kendaraan bermotor yang masuk ke TAHURA dikenakan pungutan karcis masuk ; 2) Pengecualian pengenaan pungutan karcis masuk bagi pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kapada : a. anak-anak di bawah umur 5 (lima) tahun dibebaskan dari pungutan karcis masuk ; b. rombongan pengunjung diberikan potongan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif masuk yang berlaku ; 3) Pengenaan pungutan masuk bagi kendaraan tidak dibedakan menurut kepentingan pengunjung dan tidak diberikan potongan. Pasal 3 Persyaratan
bagi
rombongan
pengunjung
untuk
mendapatkan
potongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut: a. jumlah rombongan paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang ; b. mengisi formulir yang telah ditentukan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
3
Pasal 4 1) Pungutan karcis masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan pada tempat pelayanan karcis masuk yang telah disediakan ; 2) Pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pemungut dengan menggunakan karcis masuk yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan ; 3) Dalam rangka pengendalian, karcis masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan porporasi dari UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur setempat. Pasal 5 Petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib menyetorkan hasil penerimaan kepada BKP Dinas Kehutanan yang ditunjuk oleh Gubernur. Pasal 6 BKP Dinas Kehutanan berkewajiban menyetorkan seluruh penerimaan kepada BKP UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur setempat yang ditunjuk selaku Pembantu Pemegang Kas Daerah (PPKD) dengan menggunakan model Bend. 26 pada hari yang sama saat penerimaan. Pasal 7 Besarnya pembagian perimbangan penerimaan pungutan karcis masuk untuk Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi Tahura sebesar 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan asas potensi.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
4
Pasal 8 Biaya operasional untuk keperluan pemungutan karcis masuk ditetapkan sebesar 5 % (lima persen), pengaturan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur. Pasal 9 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan. Pasal 10 (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ; (2) Keputusan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 3 Pebruari 2003 DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL. 3 – 2 – 2003 No 9 Th 2003/ D1
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006
5
