- 1 - GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG

-1 -

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERDA KABUPATEN/KOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN KABUPATEN/KOTA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang : a. bahwa ahwa ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pera Menteri Pekerjaan Umum

Nomor

Kewenangan

01/PRT/M/2013

Pemberian

tentang

Persetujuan

Pelimpahan

Substansi

Dalam

Penetapan Rancangan Perda tentang Rencana Rinci Tata Ruang

Kabupaten/Kota,

mengatur

lingkup

kewenangan

pemberian persetujuan substansi yang d dilimpahkan kepada Gubernur meliputi pemberian persetujuan substansi dalam penetapan rancangan Perda tentang rencana detail tata ruang kabupaten/kota abupaten/kota dan

Perda tentang rencana tata ruang

strategis kabupaten/kota; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur

tentang

Mekanisme ekanisme

Pemberian

Persetujuan

Substansi ubstansi Rancangan PerdaKabupaten/ abupaten/Kota tentang Rencana Detail etail

Tata

Ruang

Bagian agian

Wilayah

Perkotaan

Kabupaten/ abupaten/Kota; Mengingat

: 1. Undang Undang-Undang Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Prop pinsi insi

Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan

Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diu diubah dengan Undang Undang-Undang Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang Undang-Undang Undang Nomor 2

Tahun 1950 (Himpunan

Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950); 2. Undang-Undang

-2 -

2. Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004

Nomor

125,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Peraturan

Pemerintah

Pembagian

Urusan

Nomor

38

Pemerintahan

Tahun Antara

2007

tentang

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5. Peraturan

Pemerintah

Nomor

7

Tahun

2008

tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 6. Peraturan

Pemerintah

Nomor

15

Tahun

2010

tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang TataCara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana TataRuang Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10. Peraturan

-3 -

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan

Perdatentang

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya; 11. PeraturanMenteriPekerjaanUmumNomor tentangPedomanPenyusunanRencana

20/PRT/M/2011 Detail

Tata

RuangdanPeraturanZonasiKabupaten/Kota; 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi

Dalam

Penetapan

Rancangan

Perda

tentang

Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota; 13. Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PEMBERIAN PERSETUJUAN

SUBSTANSI

RANCANGAN

PERDA

KABUPATEN/KOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN KABUPATEN/KOTA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur. 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Timur. 5. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Detail Tata RuangBagian Wilayah Perkotaan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Raperda Kabupaten/Kota adalah Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Detail Tata RuangBagian Wilayah Perkotaan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 6. Ruang

-4 -

6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. 7. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. 8. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Jawa Timur. 9. Rencana

Tata

selanjutnya

Ruang

disingkat

Wilayah RTRW

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

yang adalah

rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang merupakan penjabaran dari RTRWP yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota, rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota,rencana

pola

kabupaten/kota,penetapan kabupaten/kota,

arahan

ruang

wilayah

kawasan pemanfaatan

strategis ruang

wilayah

kabupaten/kota,dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. 10. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. 11. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah

Nomor

15

Tahun

2010

tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang.

12. Badan

-5 -

12. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi yang selanjutnya

disingkat

BKPRD

Provinsi

adalah

Badan

Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Timur. 13. Kelompok Kerja PengendalianPemanfaatan Ruang yang selanjutnya

disebut

Pokja

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang adalah kelompok kerja pada BKPRD Provinsi yang memiliki tugas memberi masukan, melakukan fasilitasi, inventarisasi

dan

kajian

terkait

dengan

kegiatan

pemanfaatanruang danpengendalianpemanfaatanruang di Provinsi. 14. Persetujuan substansi adalah persetujuan yang diberikan oleh Gubernur yang menyatakan bahwa materi muatan teknis

RaperdaKabupaten/Kota

tentang

RDTR

BWP

Kabupaten/Kotatelah sesuai dengan peraturan perundangundangan terkait dan pedoman bidang penataan ruang yang berlaku. BAB II MAKSUD,TUJUAN DANRUANG LINGKUP Pasal 2 Penetapan

mekanisme

pemberian

persetujuan

substansi

Raperda Kabupaten/Kotaini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara utuh dan komprehensif mengenai struktur dan

alur

kerja

proses

pemberian

persetujuan

substansiRaperda Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Pasal 3 Penetapan

mekanisme

pemberian

persetujuan

substansi

Raperda Kabupaten/Kota bertujuan agar proses pemberian persetujuan substansi RDTR oleh Gubernur dapat terlaksana dengan

lancar,

terencana,

dan

terpadu

serta

terwujud

substansi RaperdaKabupaten/Kota yang sesuai dengan kaidah teknis bidang penataan ruang dan memenuhi kriteria teknis untuk dibahas dalam proses lebih lanjut. Pasal 4

-6 -

Pasal 4 Ruang lingkup mekanisme pemberianpersetujuansubstansi Raperda Kabupaten/Kota, meliputi persyaratan pengajuan persetujuan substansi, permohonan persetujuan substansi, pemeriksaan dokumen, evaluasi substansi, dan penerbitan persetujuan. BAB III MEKANISME PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI Bagian Kesatu Persyaratan Pengajuan persetujuan Substansi Pasal 5 Pengajuan

permohonan

Kabupaten/Kota

persetujuan

substansi

Raperda

dilaksanakan oleh Bupati/Walikota setelah

Kabupaten/Kotamemenuhi persyaratan sebagai berikut: a. RTRW Kabupaten/Kota telah ditetapkan dalam bentuk perda; b. BWP yang akan disusun RDTR-nya telah ditetapkan dalamPerdaKabupaten/Kota

tentang

RTRW

Kabupaten/Kota atau Keputusan Bupati/Walikota bagi RDTR

yang

belum

masuk

dalam

Perda

RTRW

Kabupaten/Kota; c. Raperda Kabupaten/Kota telah disampaikan kepada DPRD Kabupaten/Kota. Bagian Kedua Permohonan Persetujuan Substansi Pasal 6 Bupati/Walikota substansi

mengajukan

permohonan

RaperdaKabupaten/Kota

persetujuan

kepada

Gubernur

denganmelampirkan dokumen berupa: a. Surat

permohonan

persetujuan

substansi

Raperda

Kabupaten/Kota; b. Dokumen Raperda Kabupaten/Kota dan lampiran beserta soft copynya; c. Dokumen materi teknis RDTR BWPyang meliputi dokumen rencana, dokumen fakta dan analisa, serta Album Peta beserta softcopynya, dengan ketentuan: 1. format

-7 -

1. format data dalam membuat peta dasar dan peta tematik RDTR BWP menggunakan citra satelit resolusi tinggi

atau fotogrametris dengan format data Sistem

Informasi Geografis (SIG) dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:5000 atau data spasial lainnya yang memiliki ketelitian yang sama dengan peta dasar; 2. pengorganisasian data-data untuk peta rencana detail tata

ruang

kabupaten/kota

disesuaikan

dengan

ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG); 3. cara penyajian peta: a) Album peta ditampilkan dengan format A1 yang disesuaikan dengan nomor indeks peta; dan b) Peta di dalam materi teknis ditampilkan dengan format minimal A3 yang merupakan perkecilan dari peta format A1 sesuai album peta. 4. peta rencana pola ruang dan peta rencana jaringan prasarana

harus

RDTRBWP

sesuai

dengan

Kabupaten/Kota

materi dan

teknis Raperda

Kabupaten/Kota; 5. sistem

koordinat

penyusunan

peta

RDTR

yang BWP

digunakan

dalam

Kabupaten/Kota

menggunakan sistem koordinat Universal Transverse Mercator (UTM) dan datum World Geodetic System (WGS) 1984; 6. layout/album peta memenuhi kaidah kartografis; dan 7. peta

yang

Informasi

disajikan Geografis

memenuhi (SIG)

yang

ketentuan

Sistem

dikeluarkan

oleh

lembaga yang berwenang. d. Berita Acara Konsultasi Teknis Perpetaan dengan BIG yang sudah final; e. Berita Acara Konsultasi Publik

Pembahasan Raperda

Kabupaten/Kota tentang RDTR BWP Kabupaten/Kota; f.

dokumen

Kajian

Lingkungan

Hidup

Strategis

(KLHS)

beserta softcopynya; g. foto copy Surat Penyampaian Raperda Kabupaten/Kota kepada DPRD Kabupaten/Kota beserta tanda terimanya. h. tabel pencantuman substansi Raperda Kabupaten/Kota, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran A; dan Bagian

-8 -

Bagian Ketiga Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pasal 7 (1) Dalam

hal

dokumen

permohonan

persetujuan

substansisebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, telah diterima, Gubernur menugaskan BKPRD Provinsi untuk melakukan evaluasi substansi. (2) Ketua BKPRD, menugaskan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur selaku Sekretaris BKPRD Provinsi untukmelakukan pemeriksaaan

kelengkapan

dokumen

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya dokumen. (3) Sekretaris BKPRD Provinsi melakukan pemeriksaan dengan menggunakan

Daftar

Permohonan

Simak

Persetujuan

Kelengkapan

Dokumen

Substansi

Raperda

Kabupaten/Kota, sebagaimana format dalam Lampiran B. (4) Hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: a. dalam hal kelengkapandokumen tidak terpenuhi maka dokumen

Raperda

Kabupaten/Kota

dan

dokumen

materi teknis dikembalikan kepada Bupati/Walikota untuk dipenuhi kelengkapannya. b. dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah

dikembalikannya

berkas

sebagaimana

dimaksud pada huruf a, Bupati/Walikota harus sudah memperbaiki Sekretariat

dan

mengirimkan

BKPRD

Provinsi

kembali untuk

kepada dilakukan

pemeriksaan kembali terhadap kelengkapan dokumen dimaksud. c. Dalam

hal

kelengkapan

Sekretariat

dokumentelah

terpenuhi,

BKPRDProvinsimengirimkan

dokumen

tersebut kepadaPokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD Provinsi untuk dilakukan evaluasi substansi RDTR

BWP

Kelengkapan Substansi

dengan

melampirkan

Dokumen

Raperda

Daftar

Permohonan

Kabupaten/Kota

Simak

Persetujuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2). Bagian

-9 -

Bagian Keempat Evaluasi Substansi Pasal 8 (1) Dalamrangka membantu kelancaran pelaksanaan evaluasi substansi Raperda Kabupaten/Kota, BKPRD Provinsi membentuk Tim Teknis pada Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruangdengan Keputusan Ketua BKPRD. (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan subtansi raperda paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya Dokumen dan Daftar Simak oleh Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang. (3) Pemeriksaan kelengkapan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: a. proses evaluasi kelengkapan substansi dilakukan berdasarkan Matriks Pedoman Evaluasi Substansi RaperdaKabupaten/Kota, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran C; b. apabila kelengkapan substansi tidak terpenuhi maka berkas materi teknis Raperda Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Bupati/Walikota untuk dipenuhi kelengkapan substansinya; c. Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pengembalian materi teknis, setelah kelengkapan substansi dipenuhi, Bupati/Walikota harus melengkapi substansi dan mengirimkan kembali kepada Tim Teknis untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan kembali terhadap kelengkapan substansi tersebut; dan d. apabila kelengkapan substansitelah terpenuhi, Tim Teknis melakukan proses evaluasi lebih lanjut. (4) Dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya substansi raperda yang telah dilengkapi dari Bupati/Walikota, Tim Teknis menyelenggarakan rapat untuk mendengar pemaparan substansi raperda dari Pemerintah Kabupaten/Kota. (5) Hasil pemaparan substansi raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Rapat HasilDanTindak Lanjut Pemaparan Substansi Raperda Kabupaten/Kota, yang ditandatangani olehPemerintah Kabupaten/Kotadan anggota Tim Teknis. Pasal 9

- 10 -

Pasal 9 (1) Dalam waktu paling lambat 11 (sebelas) hari kerjasetelah rapat pemaparan substansi raperda, TimTeknis bersama perwakilan

anggota

Kabupaten/Kota

BKPRD

yang

Provinsi

bersangkutan

dan

Pemerintah

melakukan

rapat

koordinasi untuk melakukan evaluasi substansi raperda dengan

pertimbangan,

analisis,

dan

telaah

terhadap

substansi raperdaapakah telah mengakomodasi RTRWN, RTRWP, RTRW Kabupaten/Kota, peraturan sektoral,dan ketentuan

peraturan

perundangan-undangan

terkaitlainnya. (2) Hasil

evaluasi

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

dituangkan dalamBerita Acara Rapat Koordinasi Dalam

Pembahasan

ditandatangani

oleh

menggunakan

format

Raperda seluruh

BKPRD

Kabupaten/Kota, pesertarapat,

sebagaimana

(1)

yang dengan

tercantum

dalam

Lampiran D. (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dilampiri

Tabel

Pencantuman

Substansi

Raperda

Kabupaten/Kota dan masukan tertulis dari anggota BKPRD Provinsi disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai dasar penyesuaian dan penyempurnaan substansi Raperda Kabupaten/Kota. (4) Dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak

Rapat

Koordinasi

dilaksanakan,

Pemerintah

Kabupaten/Kota melakukan perbaikan dan penyesuaian substansi raperda untuk disampaikan kembali kepada Tim Teknis dengan dilampiri matriks sanding kesesuaian hasil perbaikan substansi. (5) Tim Teknis melakukan pemeriksaan terhadapkesesuaian antara substansi raperda yang telah diperbaiki danmatriks sanding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Berita Acara Pembahasan serta masukan tertulis dari anggota BKPRD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pengembalian dokumen diterima. (6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa: a. apabila

- 11 -

a. apabila kesesuaian substansi raperda tidak terpenuhi maka dokumen dikembalikan kepada Bupati/Walikota untuk dipenuhi kelengkapan substansinya dandalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerjaharus dikirimkan

kembali

kepada

Tim

Teknis

untuk

dilakukan pemeriksaan kembali; b. apabila kesesuaiansubstansitelah terpenuhi, maka Tim Teknis

mengajukan

konsep

Keputusan

Gubernur

tentang Persetujuan Substansi Perda tentang RDTR BWP

Kabupaten/Kotakepada

Biro

Hukum

(dengan

format Keputusan Gubernur sebagaimana lampiran E),dilampiri

hasil

evaluasi

substansi

raperda

dan

kelengkapan dokumennya berupa: 1) dokumen berkas kelengkapan raperda yang telah disesuaikan dengan hasil evaluasi substansi; 2) Berita Acara Rapat Koordinasi BKPRD Provinsi Dalam

Pembahasan

Raperda

Kabupaten/Kota,

sebagaimana dimaksud pada ayat (2); 3) matriks

sanding

kesesuaian

hasil

perbaikan

substansi raperda dengan hasil evaluasi substansi; 4) matriks pedoman evaluasi substansiraperdadisertai dengan saran, koreksi, dan perbaikan dari BKPRD Provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf C; dan 5) Kronologis Proses Persetujuan Substansi Raperda, dengan

menggunakan

format

sebagaimana

tercantum dalam Lampiran F. Bagian Kelima PenerbitanPersetujuan Substansi Pasal 10 (1) Dalam hal seluruh tahapan dalam mekanisme proses evaluasi substansi selesai dan seluruh dokumen sudah lengkap, Biro Hukum memproses Keputusan Gubernur tentang

Persetujuan

PerdaKabupaten/Kota

Substansi tentang

Rancangan RDTR

BWP

Kabupaten/Kota.

(2) Keputusan

- 12 -

(2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri dan DPRD Kabupaten/Kota. BAB IV PENETAPANPERDAKABUPATEN/KOTA TENTANG RDTR BWP KABUPATEN/KOTA Pasal 11 (1) Dalam hal persetujuan substansi Raperda Kabupaten/Kota dari

Gubernur

telah

penyempurnaan,

diterima

maka

dan

Pemerintah

telah

dilakukan

Kabupaten/Kota

menyampaikan surat permohonan pembahasan Raperda Kabupaten/Kota kepada DPRD Kabupaten/Kota. (2) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama antara DPRD

Kabupaten/Kota

Pemerintah

yang

bersangkutan

dengan

tentang

Raperda

Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota. (3) Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud

pada

ayat

(2)

Pemerintah

Kabupaten/Kota

mengajukan Raperda Kabupaten/Kota kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi. (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

oleh

BKPRD

Provinsi

bersama

Pemerintah

Kabupaten/Kota yang bersangkutan. (5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(4),

Pemerintah

Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota

menyempurnakan

dan

dokumen

DPRD Raperda

beserta lampirannya. (6) Raperda

dan

Lampiran

yang

telah

disempurnakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan menjadi Perda tentang RDTR BWP Kabupaten/Kota. (7) Perda tentang RDTR BWP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan harus disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum. Pasal 12

- 13 -

Pasal 12 (1) Bagan Alir mekanisme pemberian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran G. (2) Lampiran A sampai dengan Lampiran Gmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan

Gubernur

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

ditetapkan. Agar

setiap

pengundangan

orang

mengetahuinya,

Peraturan

memerintahkan

Gubernur

ini

dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur

Ditetapkan diSurabaya pada tanggal 13 Mei 2013

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd

Dr.H. SOEKARWO

LAMPIRAN

- 14 Diundangkan di Surabaya pada tanggal 13Mei 2013

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSIJAWA TIMUR

SUPRIANTO, S.H.,M.H.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 34 SERI E.

-1 -

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR TANGGAL

: :

34 TAHUN 2013 13 MEI 2013

MEKANISME PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERDA KABUPATEN/KOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN KABUPATEN/KOTA A. TABEL PENCANTUMAN SUBSTANSI RANCANGAN PERDA KABUPATEN/KOTA TENTANG RDTR BWPKABUPATEN/KOTADALAM MATERI TEKNIS DAN RANCANGAN PERDA

No.

Muatan Menimbang Mengingat (Dasar Hukum) Menetapkan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan Penyusunan laporan RDTR 1.3 Dasar Hukum 1.4 Ruang Lingkup Perencanaan 1.5 Sistematika Pembahasan

Penuangan Dalam Materi Teknis

Penuangan Dalam Rancangan Perda

Keterangan

-2 -

No.

Muatan Bab II KETENTUAN UMUM 2.1 Istilah dan Definisi 2.2 Kedudukan RDTR dan Peraturan Zonasi 2.3 Fungsi dan Manfaat RDTR dan PZ 2.4 Kriteria dan Lingkup Wilayah Perencanaan RDTR dan Peraturan Zonasi 2.5 Masa Berlaku RDTR Bab III TUJUAN PENATAAN BWP 3.1 Tinjauan RTRW terhadap wilayah perencanaan 3.2 Profil Wilayah perencanaan 3.3 Isu Strategis (memuat potensi, permasalahan, dan urgensi) 3.4 Tujuan Penataan BWP 3.5 Kebijakan dan Strategi Penataan BWP BAB IV RENCANA POLA RUANG 4.1 Konsep Pengembangan BWP (Mengakomodasi Sistem Pusat Kegiatan) 4.1.1 Skenario Pengembangan 4.1.2 Sistem Pusat Kegiatan 4.1.3 Arahan Pengembangan 4.2 Pembagian Sub BWP, dan Blok (Mendelineasi batas bagian wilayah perkotaan, Sub BWP, dan Blok) 4.3 Penetapan kode zona dan subzona 4.4 Rencana pola ruang BWP 4.4.1 Rencana Zona Lindung 4.4.1.1 Zona Hutan Lindung



Keterangan

-3 -

No.

Muatan 4.4.1.2 Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya 4.4.1.3 Zona Perlindungan Setempat 4.4.1.4 Ruang Terbuka Hijau 4.4.1.5 Zona Pertanian Lahan Pangan Berkelanjutan (LP2B) 4.4.1.6Suaka Alam dan Cagar Budaya 4.4.1.7Zona Rawan Bencana Alam 4.4.2 Rencana Zona Budidaya 4.4.2.1 Zona Perumahan 4.4.2.2 Zona Perdagangan dan Jasa 4.4.2.3 Zona Perkantoran 4.4.2.4 Zona Industri 4.4.2.5 Zona Sarana Pelayanan Umum 4.4.2.6 Zona Peruntukan Lainnya 4.4.2.7 Zona Peruntukan Khusus 4.4.2.8 Zona Peruntukan Campuran BAB V RENCANA JARINGAN PRASARANA 5.1 Rencana Jaringan Pergerakan 5.1.1 Jaringan transportasi darat 5.1.1.1 Sistem Jaringan Jalan 5.1.1.1.1 jaringan jalan arteri primer dan arteri sekunder; 5.1.1.1.2jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder; 5.1.1.1.3 jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder; 5.1.1.1.4 jaringan jalan lingkungan primer dan lingkungan sekunder; 5.1.1.2 Sistem jaringan pedestrian 5.1.1.3 Sistem Pelayanan Angkutan Umum



Keterangan

-4 -

No.

Muatan 5.1.1.4 Jaringan Perkeretaapian 5.1.1.5 jaringan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan 5.1.2 jaringan Transportasi Laut 5.2 Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan 5.3 Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi 5.4 Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum 5.5 Rencana Pengembangan Jaringan Drainase 5.6 Rencana Pengembangan Air Limbah 5.7 Rencana PengembanganPrasarana Lainnya BAB VI PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA 6.1 Penetapan Lokasi Sub BWP yang Diprioritaskan Kriteria Penetapan Lokasi Sub BWP yang diprioritaskan 6.2 Rencana Penanganan Sub BWP yang diprioritaskan BAB VII KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG 7.1 Program Perwujudan Tata Ruang 7.1.1 Program perwujudan rencana pola ruang di BWP A. perwujudan zona lindung pada BWP termasuk didalam A. pemenuhan kebutuhan RTH; dan B. perwujudan zona budi daya pada BWP 7.1.2 program perwujudan rencana jaringan prasarana A. Perwujudan sistem jaringan prasarana i. perwujudan sistem jaringan pergerakan; ii. perwujudan sistem jaringan energi/kelistrikan; iii.perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;



Keterangan

-5 -

No.

Muatan iv. perwujudan sistem jaringan air minum; v.perwujudan sistem jaringan drainase; vi. perwujudan sistem jaringan air limbah; dan/atau vii.perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya. 7.1.3 Program Perwujudan Ketahanan terhadap perubahan iklim (bila ada) 7.2 Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas Lampiran Album Peta RDTR 1. Peta Orientasi 2. Peta Batas Administrasi 3. Peta Guna Lahan 4. Peta Rawan Bencana 5. Peta Sebaran Penduduk 6. Peta Rencana Pola Ruang 7. Peta Rencana Jaringan Sarana Prasarana 8. Peta SUB BWP yang diprioritaskan BAB VIII PERATURAN ZONASI 8.1 Peraturan Zonasi Zona Lindung

Peraturan Zonasi meliputi : - Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan - Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang - Ketentuan Tata Bangunan - Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal Ketentuan Pelaksanaan, meliputi : - Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang - Insentif dan Disinsentif



Keterangan

-6 -

No.

II III

Muatan - Penggunaan lahan yang tidak sesuai Materi Opsional, meliputi : - Ketentuan Tambahan - Ketentuan Khusus - Ketentuan Standar Teknis - Ketentuan Pengaturan Zonasi 8.2 Peraturan Zonasi Zona Budi Daya Peraturan Zonasi meliputi : - Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan - Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang - Ketentuan Tata Bangunan - Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal Ketentuan Pelaksanaan, meliputi : - Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang - Insentif dan Disinsentif - Penggunaan lahan yang tidak sesuai Materi Opsional, meliputi : - Ketentuan Tambahan - Ketentuan Khusus - Ketentuan Standar Teknis - Ketentuan Pengaturan Zonasi Matriks Ketentuan Penggunaan Lahan (Matriks ITBX) Peta Zonasi



Keterangan

-7 -

B. DAFTAR

SIMAK

KELENGKAPAN

PERSETUJUANSUBSTANSIRANCANGAN

DOKUMEN PERDA

PERMOHONAN KABUPATEN/KOTA

TENTANG RDTR BWP KABUPATEN/KOTA

Telah diterima dari Kabupaten/Kota....................., berupa kelengkapan indikator proses persetujuan substansi raperda Kabupaten/Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) ………… berupa:

No.

Dokumen

1.

Surat Permohonan Persetujuan Substansirancangan PerdaKabupaten/Kota tentang RDTR BWP Kabupaten/Kota Rancangan PerdaKabupaten/Kota tentang RDTR BWP Kabupaten/Kota beserta lampirannya Materi Teknis yang meliputi : - Dokumen Rencana - Fakta Analisa Album Peta RDTR dan PZ ukuran A1dengan skalaminimal 1:5.000 dan mencantumkan sumber peta Peta : I. Peta Rencana Pola Ruang (SHP) II. Peta Rencana Jaringan Prasarana (SHP) III. Peta Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan IV. Peta Zonasi (SHP) Peta Dasar yang menggunakan peta citra satelit 1 Dokumen KLHS (jika telah diwajibkan) Berita Acara Rapat Konsultasi Teknis Perpetaan dengan BIG Berita Acara Konsultasi Publik Pembahsan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RDTR BWP Kabupaten/Kota Foto copy Surat Penyampaian Raperda kepada DPRD Kabupaten/Kota dan tanda terimanya 2 Tabel Pencantuman Muatan Substansi RDTR dan PZ dalam Materi Teknis dan rancangan Perda

2. 3.

4. 5.

9. 10. 11 12.

13. 14.

Bentuk Softcopy Hardcopy

Keterangan

Perwakilan dari Kabupaten/Kota..........................

Mengetahui,

.................................................... NIP. ............................................

.................................................... NIP. ............................................

1

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dari RDTR BWP harus dilengkapi sebelum diterbitkannya Persetujuan Substansi raperda Kabupaten/Kota tentang RDTR BWP Kabupaten/Kota 2 Format tabel pencantuman muatan substansi raperda Kabupaten/Kota tentang RDTR BWPKabupaten/Kota ke dalam Materi Teknis dan raperda terlampir dalam lampiran C

-8 -

C. MATRIKS

PEDOMAN

EVALUASI

SUBSTANSIMATRIKS

PEDOMAN

EVALUASI

SUBSTANSI

RANCANGAN

PERDA

KABUPATEN/KOTA TENTANG RDTR BWPKABUPATEN/KOTA

Substansi Ada

No.

MUATAN SUBSTANSI

Menimbang Mengingat (Dasar Hukum) Menetapkan BAB I PENDAHULUAN 1.2 Latar Belakang 1.2 Tujuan Penyusunan laporan RDTR 1.3 Dasar Hukum 1.4 Ruang Lingkup Perencanaan 1.6 Sistematika Pembahasan Bab II KETENTUAN UMUM

2.1 Istilah dan Definisi 2.2 Kedudukan RDTR dan Peraturan Zonasi 2.3 Fungsi dan Manfaat RDTR dan PZ 2.4 Kriteria dan Lingkup Wilayah Perencanaan RDTR dan Peraturan Zonasi 2.5 Masa Berlaku RDTR


Penuangan Dalam Materi Teknis, Peta, dan Indikasi Program

Sesuai Kurang

Tdk Ada

Verifikasi Kesesuaian Terhadap RTRWN, RTRWP, dan RTRW Kab/Kota, Permen PU 20/2011, dan peraturan sektoral

Catatan Tanggapan dari Penyempuraan Kabupaten/Kota

-9 Substansi Ada

No.

MUATAN SUBSTANSI

Bab III TUJUAN PENATAAN BWP

3.1 Tinjauan RTRW terhadap wilayah perencanaan 3.2 Profil Wilayah perencanaan 3.3 Isu Strategis (memuat potensi, permasalahan, dan urgensi) 3.4 Tujuan Penataan BWP 3.5 Kebijakan dan Strategi Penataan BWP Bab IV Rencana Pola Ruang

4.1 Konsep Pengembangan BWP (Mengakomodasi Sistem Pusat Kegiatan) 4.1.1 Skenario Pengembangan 4.1.2 Sistem Pusat Kegiatan 4.1.3 Arahan Pengembangan 4.2 Pembagian Sub BWP, dan Blok (Mendelineasi batas bagian wilayah perkotaan, Sub BWP, dan Blok) 4.3 Penetapan kode zona dan subzona 4.4 Rencana pola ruang BWP 4.4.1 Rencana Zona Lindung

4.4.1.1 Zona Hutan Lindung 4.4.1.2 Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya



Sesuai Kurang

Tdk Ada



- 10 Substansi Ada

No.

MUATAN SUBSTANSI

4.4.1.3 Zona Perlindungan Setempat 4.4.1.4 Ruang Terbuka Hijau 4.4.1.5 Zona Pertanian Lahan Pangan Berkelanjutan (LP2B) 4.4.1.6 Suaka Alam dan Cagar Budaya 4.4.1.7 Zona Rawan Bencana Alam 4.4.2 Rencana Zona Budidaya

4.4.2.1 Zona Perumahan 4.4.2.2 Zona Perdagangan dan Jasa 4.4.2.3 Zona Perkantoran 4.4.2.4 Zona Industri 4.4.2.5 Zona Sarana Pelayanan Umum 4.4.2.6 Zona Peruntukan Lainnya 4.4.2.7 Zona Peruntukan Khusus 4.4.2.8 Zona Peruntukan Campuran BAB V Rencana Jaringan Prasarana

5.1 Rencana Jaringan Pergerakan 5.1.1 Jaringan transportasi darat 5.1.1.1 Sistem Jaringan Jalan 5.1.1.1.1 jaringan jalan arteri primer dan arteri sekunder;



Sesuai Kurang

Tdk Ada



- 11 Substansi Ada

No.

MUATAN SUBSTANSI

5.1.1.1.2 jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder; 5.1.1.1.3 jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder; 5.1.1.1.4 jaringan jalan lingkungan primer dan lingkungan sekunder; 5.1.1.2 Sistem jaringan pedestrian 5.1.1.3 Sistem Pelayanan Angkutan Umum 5.1.1.4 Jaringan Perkeretaapian 5.1.1.5 jaringan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan 5.1.2 jaringan Transportasi Laut 5.2 Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan 5.3 Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi 5.4 Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum 5.5 Rencana Pengembangan Jaringan Drainase



Sesuai Kurang

Tdk Ada



- 12 Substansi Ada

No.

MUATAN SUBSTANSI

5.6 Rencana Pengembangan Air Limbah 5.7 Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya BAB VI PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

6.1 Penetapan Lokasi Sub BWP yang Diprioritaskan Kriteria penetapan lokasi Sub BWP prioritas 6.2 Rencana Penanganan Sub BWP Prioritas BAB VII KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

7.1 Program Perwujudan Tata Ruang 7.1.1 Program perwujudan rencana pola ruang di BWP A. perwujudan zona lindung pada BWP termasuk didalam pemenuhan kebutuhan RTH B. perwujudan zona budi daya pada BWP 7.1.2 program perwujudan rencana jaringan prasarana



Sesuai Kurang

Tdk Ada



- 13 Substansi Ada

No.

MUATAN SUBSTANSI

A. Perwujudan sistem jaringan prasarana i. perwujudan sistem jaringan i.pergerakan; ii. perwujudan sistem jaringan ii. energi/kelistrikan; iii.perwujudan sistem jaringan iii.telekomunikasi; iv. perwujudan sistem jaringan iv.air minum; v.perwujudan sistem jaringan v.drainase; vi. perwujudan sistem jaringan vi.air limbah; dan/atau vii.perwujudan sistem jaringan vii.prasarana lainnya. 7.1.3 Program Perwujudan Ketahanan terhadap perubahan iklim (bila ada) 7.2 Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas Lampiran Album Peta RDTR

- Peta Orientasi - Peta Batas Administrasi - Peta Guna Lahan



Sesuai Kurang

Tdk Ada



- 14 Substansi Ada MUATAN SUBSTANSI

No.

-

Peta Rawan Bencana Peta Sebaran Penduduk Peta Rencana Pola Ruang Peta Rencana Jaringan prasarana - Peta Sub BWP yangDiprioritaskan Penanganannya BAB VIII Peraturan Zonasi 8.1 Peraturan Zonasi Zona Lindung

Peraturan Zonasi meliputi : - Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan - Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang - Ketentuan Tata Bangunan - Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal Ketentuan Pelaksanaan, meliputi : - Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang - Insentif dan Disinsentif - Penggunaan lahan yang tidak sesuaiMateri Opsional, meliputi : - Ketentuan Tambahan - Ketentuan Khusus - Ketentuan Standar Teknis



Sesuai Kurang

Tdk Ada



- 15 Substansi Ada

No.

MUATAN SUBSTANSI

- Ketentuan Pengaturan Zonasi 8.2 Peraturan Zonasi Zona Budi Daya

II II

Peraturan Zonasi meliputi : - Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan - Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang - Ketentuan Tata Bangunan - Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal Ketentuan Pelaksanaan, meliputi : - Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang - Insentif dan Disinsentif - Penggunaan lahan yang tidak sesuai Materi Opsional, meliputi : - Ketentuan Tambahan - Ketentuan Khusus - Ketentuan Standar Teknis - Ketentuan Pengaturan Zonasi Matriks Ketentuan dan Penggunaan Lahan (Matriks ITBX) Peta Zonasi



Sesuai Kurang

Tdk Ada



- 16 -

D. BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI BKPRD DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA KABUPATEN/KOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN / KOTA

BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PEMBAHASAN RAPERDA KABUPATEN/KOTA……….. TENTANG RDTR BWP ..... Nomor: Pada hari ini _____ tanggal ___ bulan ___ tahun ___, kami yang bertanda tangan dibawah ini, telah mengadakan rapat koordinasi Pembahasan Raperda Kabupaten/Kota ____ tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota ____ dengan ini menyatakan bahwa Rancangan Perda dimaksud secara subtantif telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, serta dapat diproses lebih lanjut untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan catatan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

_____ _____ _____; dan catatan penyempurnaan sebagaiman tercantum dalam tabel ____

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, ___________ Pimpinan Rapat,

Nama :………………. Jabatan :………………

Catatan: Ditandatangani oleh : Perwakilan Tim Teknis Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, berdasarkan Keputusan Ketua BKPRD Provinsi Jawa Timur Nomor ……….tentang …………...

- 17 -

E. FORMAT KETERANGAN KRONOLOGIS PROSES PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERDA KABUPATEN/KOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN / KOTA

KETERANGAN KRONOLOGIS PROSES PERSETUJUAN SUBTANSI RANCANGAN PERDA KAB/KOTA ____ TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA___

Sehubungan surat Bupati/Walikota _____________tanggal_____Nomor ________ perihal permohonan persetujuan substansi Rancangan Perda Kabupaten/Kota ______ tentang Rencana Detail tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kabupaten/Kota ________, telah dilakukan proses evaluasi substansi terhadap Rancanangan Perda dimaksud dalam rangka penerbitan persetujuan subtansi Rancangan Perda Kabupaten/Kota ____ tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah perkotaan Kabupaten/Kota___. Adapun kronologis proses evaluasi dalam rangka persetujuan subtansi tersebut sebagai berikut: 1. Pada tanggal _____ 2. Pada tanggal _____ 3. ____ dst.

Demikian keterangan ini disusun sebagai bahan informasi dalam proses penerbitan persetujuan subtansi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

................................. NIP. _________

- 18 -

F. DRAFT KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN SUBSTANSI

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR ........................... TENTANG PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERDA KABUPATEN/KOTA …………. TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN KABUPATEN/KOTA……… GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: a. bahwa untuk dapat ditetapkan menjadi Perda terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota ............ tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian

Wilayah

Perkotaan

Kabupaten/Kota…………………,

memerlukan persetujuan substansi dari Pemerintah; b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 235/KPTS/M/2013

tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian P

Persetujuan Substansi Rancangan Perda Tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota Kepada Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur berwenang memberikan persetujuan substansi terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota a tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota; c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang ……..…..….. …… ; Mengingat

: 1. Undang Undang-Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang ng-Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang Undang-Undang Undang

Nomor

26

Tahun

2007

tentang

Penataan

Ruang(Lembaran Negara Repub Republik lik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 3. Peraturan

- 19 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang TataCara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana TataRuang Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya; 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Perdatentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota; 13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 235/KPTS/M/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi Perda tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota kepada Gubernur Jawa Timur; 14. Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU :............................; KEDUA KEDUA

:............................;

- 20 -

KETIGA

:.............................

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal GUBERNUR JAWA TIMUR,

Dr. H. SOEKARWO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta. 3. Sdr. ………… dst

- 21 -

G. BAGAN ALIR MEKANISME PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RAPERDA KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA

TENTANG

RDTR

BWP

Melakukan Pemerikssan Terakhir Terhadap Kelengkapan Dokumen, Pemrosesan Persetujuan Substansi RDTR kepada Gubernur

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO

- 1 - GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG

Recommend Documents