GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 55 TAHUN 2013 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 55 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 55 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu mengubah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Jawa Timur dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189); 3. Undang-Undang

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5351); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013; 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2, Seri D); 8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Jawa Timur. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 55 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Jawa Timur, diubah sebagai berikut : 1. BAB IV Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-31. BAB IV Pasal 8 diubah dan setelah Pasal 8 ditambah 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 8 A, sehingga BAB IV berbunyi sebagai berikut : BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Pasal 8 (1) Pengurus Partai Politik mengajukan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik kepada Gubernur. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris DPD/DPW atau sebutan lainnya kepada Gubernur menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa : a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan kepengurusan DPD Partai Politik tingkat Provinsi yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya; b. foto copy Surat Keterangan NPWP; c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum DPRD Provinsi yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi; d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan; e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik; f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK ; dan g. surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat Partai Politik. (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilian Umum Provinsi dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur. (4) Kelengkapan Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-4(4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua). Pasal 8 A Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan. 2. BAB VII Pasal 14 dan Pasal 15 diubah, dan diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 15 A sehingga BAB VII berbunyi sebagai berikut : BAB VII PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Pasal 14 (1) Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana

penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. (2) Penggunaan

untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima.

(3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik. Pasal 15 (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk : a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan c. peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan : a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. pemahaman Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-5b. pemahaman mengenai hak – hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik ; dan c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan. (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila. Pasal 15 A Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, antara lain berupa : a. seminar; b. lokakarya; c. dialog interaktif; d. sarasehan; dan e. workshop. Pasal 16 Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berkaitan dengan : a. administrasi umum; b. berlangganan daya dan jasa; c. pemeliharaan data dan arsip; dan d. pemeliharaan peralatan kantor. 3. BAB VIII Pasal 18 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut : Pasal 18 (1)

Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.

(2)

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik perkegiatan; dan b. Barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan/Penggunaan Jasa.

(3)

Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran. 4. BAB IX

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-64. BAB IX, diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu)

Pasal baru, yakni Pasal 23 A, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 23 A Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi hasil Pemilu Tahun 2014, diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 terhitung sejak diresmikannya Keanggotaan DPRD Provinsi. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 23 Juli 2013

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-7-

Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 23 Juli 2013 an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd SUPRIANTO, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19590501 198003 1 010

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 55 SERI E.

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 55 TAHUN 2013 TANGGAL : 23 JULI 2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 55 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR FORMAT LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK ............... TAHUN ANGGARAN ............... Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp........., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal ... bulan .... tahun .... sebagai berikut : NO

JENIS PENGELUARAN

1 A.

2 PENDIDIKAN POLITIK 1. Seminar; 2. Lokakarya; 3. Dialog interaktif; 4. Sarasehan; dan 5. Workshop.

B.

OPERASIONAL SEKRETARIAT 1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat

JENIS KEGIATAN 3

VOLUME KEGIATAN 4

REALISASI

KET.

5

6

2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat 3. Pemeliharaan Data dan Arsip 4. Pemeliharaan Peralatan Kantor

Mengetahui : KETUA UMUM/KETUA

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA

...................................

...................................................

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim