GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 47 TAHUN 2013 TENTANG TARIF TERPADU ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT - ALAT BERAT / BESAR LINTAS KABUPATEN / KOTA DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
:
bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat/besar dan barang, dan dengan diberlakukannya kenaikan harga BBM bersubsidi per tanggal 22 Juni 2013, serta dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas perlu dilakukan penyesuaian tarif dengan menetapkan Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat / Besar Lintas Kabupaten / Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 4. Peraturan
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-24. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembran Negara Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5208); 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Mekanisme Penetapan Dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2012; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan; 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Seri D). MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF TERPADU ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT BERAT / BESAR LINTAS KABUPATEN / KOTA DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR. Pasal 1 Dengan Peraturan ini ditetapkan Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat / Besar Lintas Kabupaten / Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tersebut dalam Lampiran. Pasal 2 Angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 9 (sembilan) golongan, yaitu : a. Golongan I b. Golongan II
: :
c. Golongan III
:
d. Golongan IV
:
Sepeda ; Sepeda motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong ; Sepeda motor besar (> 500 cc) dan kendaraan roda 3 (tiga); Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pick Up, Station Wagon dengan panjang sampai 5 (lima) meter dan sejenisnya; e. Golongan V
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-3e. Golongan V
:
f. Golongan VI
:
g. Golongan VII
:
h. Golongan VIII
:
i. Golongan IX
:
Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/ tangki ukuran sedang, dengan panjang sampai 7 (tujuh) meter dan sejenisnya; Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/ tangki ukuran sedang, dengan panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan; Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/ tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya; Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/ tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 (dua belas) sampai dengan 16 (enam belas) meter dan sejenisnya; Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton) /tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter dan sejenisnya. Pasal 3
Untuk muatan yang melebihi dari standart umum ukuran kendaraan yang mengakibatkan menambah luas pemakaian ruangan di kapal harus dipindah golongan berikutnya. Pasal 4 (1) Tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Untuk pengemudi Golongan I, II dan III tidak dikenakan tarif penumpang; b. Untuk Golongan IV adalah Kendaraan dan Pengemudi; c. Untuk Golongan V, VI, VII, VIII dan IX sebanyakbanyaknya 2 (dua) orang. (2) Tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sudah termasuk iuran wajib pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dari PT. AK Jasa Raharja (Persero). Pasal 5 Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-4Pasal 5 Setiap pungutan yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan penyeberangan lintas Kabupaten / Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur harus lebih dulu mendapat persetujuan Gubernur Jawa Timur. Pasal 6 Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini. Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat / Besar Lintas Kabupaten / Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur, beserta perubahannya dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat / Besar Lintas Kabupaten / Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 8 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 1 Juli 2013
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-5-
Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 1 Juli 2013 an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd SUPRIANTO, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19590501 198003 1 010 BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 47 SERI E.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 47 TAHUN 2013 TANGGAL : 1 JULI 2013
TARIF TERPADU ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT - ALAT BERAT / BESAR LINTAS KABUPATEN / KOTA DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR A. PENYEBERANGAN UJUNG - KAMAL
NO.
JENIS MUATAN
SATUAN
1
2
3
JASA JASA PELABUHAN ASURANSI ANGKUTAN ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) 4 5 6
TOTAL TARIF ( Rp ) 7
A. PENUMPANG Ekonomi Dewasa
Orang
800,00
200,00
4.000,00
5.000,00
Ekonomi Anak
Orang
800,00
200,00
2.500,00
3.500,00
TNI/POLRI/Pelajar
Orang
800,00
200,00
3.000,00
4.000,00
Golongan I (Sepeda)
Unit
990,00
200,00
3.810,00
5.000,00
Golongan II (Sepeda Motor)
Unit
1.450,00
250,00
5.300,00
7.000,00
Golongan III (Sepeda Motor diatas 500 cc)
Unit
2.000,00
250,00
11.250,00
13.500,00
- Kendaraan Penumpang
Unit
6.360,00
1.000,00
32.640,00
40.000,00
- Kendaraan Barang
Unit
11.200,00
1.028,00
27.772,00
40.000,00
- Kendaraan Penumpang
Unit
9.180,00
1.175,00
35.645,00
46.000,00
- Kendaraan Barang
Unit
11.900,00
1.175,00
36.925,00
50.000,00
- Kendaraan Penumpang
Unit
11.500,00
1.700,00
37.800,00
51.000,00
- Kendaraan Barang
Unit
15.400,00
1.700,00
53.900,00
71.000,00
Golongan VII
Unit
60.500,00
1.950,00
112.550,00
175.000,00
Golongan VIII
Unit
88.500,00
1.950,00
109.550,00
200.000,00
Golongan IX
Unit
111.000,00
1.950,00
137.050,00
250.000,00
1.665,00
65,00
2.870,00
4.600,00
B KENDARAAN
Golongan IV
Golongan V
Golongan VI
C BARANG Bagasi Per Ton / M 3
Ton / M3
B. LINTAS
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-4C. LINTAS PACIRAN - BAWEAN
NO.
JENIS MUATAN
1
2
A. B
C D
PENUMPANG Ekonomi Dewasa Ekonomi Anak KENDARAAN Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang Golongan V - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang Golongan VI - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang Golongan VII Golongan VIII Golongan IX BARANG Bagasi Per Ton / M 3 HEWAN - Sapi - Kambing
SATUAN 3
LINTAS PACIRAN – BAWEAN JASA TARIF ASURANSI PELAYARAN TERPADU ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) 4 5 6
Orang Orang
67.000,00 50.000,00
2.000,00 2.000,00
69.000,00 52.000,00
Unit Unit Unit
13.850,00 75.850,00 271.700,00
150,00 150,00 300,00
14.000,00 76.000,00 272.000,00
Unit Unit
692.100,00 657.100,00
2.900,00 2.900,00
695.000,00 660.000,00
Unit Unit
775.900,00 736.900,00
4.100,00 4.100,00
780.000,00 741.000,00
Unit Unit Unit Unit Unit
900.500,00 865.500,00 1.450.500,00 1.579.500,00 1.715.500,00
4.500,00 4.500,00 10.500,00 12.500,00 12.500,00
905.000,00 860.000,00 1.461.000,00 1.592.000,00 1.728.000,00
Ton / M3
31.700,00
300,00
32.000,00
Ekor Ekor
81.700,00 21.700,00
300,00 300,00
82.000,00 22.000,00
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
