GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012-2032 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: a. bahwa
dalam
rangka
mencapai
keseimbangan
dan
pemerataan pembangunan antar daerah, meningkatkan keterpaduan sektor transportasi dengan sektor lainnya dan meningkatkan aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan
pelayanan
sektor
transportasi
kepada
masyarakat serta meningkatkan peranan semua pihak dalam kegiatan pembangunan sektor transportasi perlu dikembangkan sistem transportasi wilayah; b. bahwa sistem transportasi
wilayah
merupakan
bagian
dari sistem transportasi nasional yang disusun dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa
Timur tentang
Tataran Transportasi
Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 - 2032; Mengingat
: 1. Undang-Undang Pembentukan
Nomor Propinsi
2
Tahun
Djawa
1950
Timur
tentang
(Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1950
(Himpunan
Peraturan-Peraturan
Negara
Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang
-23. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 12. Undang
-312. Undang-Undang Nomor Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048); 21. Peraturan
-421. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan
Angkutan
Kereta
Api
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan
di
Perairan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2011
tentang
Perubahan
Atas
Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan
Multimoda
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen
Dan
Rekayasa,
Analisis
Dampak,
Serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 29. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20102014; 30. Peraturan
-530. Peraturan Masterplan
Presiden
Nomor
Percepatan
dan
32
Tahun
2011
Perluasan
tentang
Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025; 31. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Logistik Nasional; 32. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum; 33. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional; 34. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 14 Tahun 2006 Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan; 35. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010 – 2030; 36. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional; 37. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 15 Tahun 2010
tentang
Cetak
Biru
Transportasi
Antarmoda/
Multimoda Tahun 2010-2030; 38. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dan Bangunan Lain; 39. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional; 40. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; 41. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut; 42. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan. 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah; 44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
45. Peraturan
-645. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012-2032. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Wilayah adalah Wilayah Provinsi Jawa Timur. 2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 4. Sistem Transportasi Nasional yang selanjutnya disebut Sistranas adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara, serta transportasi pipa, yang masingmasing terdiri dari sarana dan prasarana, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan/atau barang yang terus berkembang secara dinamis. 5. Tataran Transportasi Nasional yang selanjutnya disebut Tatranas adalah tatanan transportasi terorganisasi secara kesisteman, terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut dan transportasi udara yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan/atau barang antarsimpul atau kota nasional, dan dari simpul atau kota nasional ke luar negeri atau sebaliknya. 6. Tataran
-76. Tataran Transportasi Wilayah yang selanjutnya disebut Tatrawil adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut dan transportasi udara yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan/atau barang antar simpul atau kota wilayah, dan dari simpul atau kota wilayah ke simpul atau kota nasional atau sebaliknya. 7. Tataran Transportasi Lokal yang selanjutnya disebut Tatralok adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman, terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, dan transportasi udara yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan/atau barang antarsimpul atau kota lokal, dan dari simpul atau kota lokal ke simpul atau kota wilayah, dan simpul atau kota nasional terdekat atau sebaliknya, serta dalam kawasan perkotaan dan pedesaan. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup Tatrawil meliputi pengaturan mengenai kebijakan, strategi dan program pengembangan prasarana dan sarana transportasi di wilayah. BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 Tatrawil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berdasarkan pada asas: a. transparan; b. akuntabel; c. berkelanjutan
-8c. berkelanjutan; d. partsipatif; e. bermanfaat; f. efisien dan efektif; g. seimbang; h. terpadu; dan i. mandiri. Pasal 4 (1) Tatrawil
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
2,
dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pihak terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja penyelenggaraan transportasi di wilayah provinsi, kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan dalam hal: a. perumusan
kebijakan
pokok
pengembangan
transportasi wilayah b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar moda transportasi wilayah provinsi serta keserasian antara sektor transportasi dengan sektor lainnya; c. penentuan lokasi investasi pembangunan transportasi wilayah yang dilaksanakan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Badan Usaha dan masyarakat; dan d. penataan dan pengembangan transportasi di kabupaten/kota yang diwujudkan dalam Tatralok. Pasal 5 Tatrawil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk: a. mewujudkan penyelenggaraan sistem transportasi wilayah yang efektif dan efisien dalam menunjang menggerakkan dinamika pembangunan; b. mendukung pengembangan wilayah meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
dan
dan lebih
c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan transportasi wilayah; d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan transportasi wilayah; dan e. mewujudkan
-9e. mewujudkan pelayanan transportasi yang handal, ramah lingkungan, tertib, nyaman, terjangkau, aman serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Pasal 6 (1) Dalam mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, kegiatan pembangunan sektor transportasi dilaksanakan dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat luas. (2) Pelayanan transportasi wajib mengutamakan pelayanan yang efektif, efisien, selamat, aman, nyaman, mudah, murah dan terjangkau. BAB IV PERAN SERTA, HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Pasal 7 Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan Tatrawil, masyarakat dapat berperan serta dalam proses perencanaan transportasi wilayah, pemanfaatan transportasi wilayah, dan pengendalian kegiatan transportasi wilayah. Pasal 8 Dalam pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, masyarakat berhak: a. mengetahui secara terbuka Tatrawil, rencana pengembangan transportasi wilayah, dan rencana rinci pengembangan transportasi wilayah; b. memperoleh manfaat transportasi wilayah dan/atau pertambahan nilai transportasi wilayah sebagai akibat dari penataan transportasi wilayah; dan c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan transportasi wilayah. Pasal 9 (1) Hak memperoleh penggantian yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diselenggarakan dengan cara musyawarah antar pihak yang berkepentingan. (2) Dalam
- 10 (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 (1) Dalam kegiatan pengembangan transportasi, semua pihak wajib mentaati Tatrawil yang telah ditetapkan. (2) Pelanggaran
terhadap
ketentuan
dalam
Tatrawil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi. (3) Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 Ketentuan
mengenai
Tatrawil
secara
rinci
sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal 12 Tatrawil memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka semua Tatralok
yang
pengembangan sepanjang
berkaitan transportasi
tidak
dengan di
bertentangan
pengelolaan
wilayah dan
tetap
belum
dan
berlaku dilakukan
penyesuaian berdasarkan Peraturan Gubernur ini. Pasal 14
- 11 Pasal 14 Peraturan
Gubernur
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan. Agar
setiap
pengundangan
orang
mengetahuinya,
Peraturan
Gubernur
memerintahkan ini
dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 18 Januari 2013 GUBERNUR JAWA TIMUR DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
ttd
TGL. 18-1-2013 No 4 Th 2013/ D Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
