GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENETAPAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: bahwa dalam rangka memantau pencapaian kinerja organisasi, serta menilai keberhasilan organisasi sesuai ketentuan Pasal 9 huruf a dan huruf c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Penetapan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 4. Peraturan
-2-
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E); 8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENETAPAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR. Pasal 1 Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Penetapan Kinerja (Kontrak Kinerja) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut dalam Lampiran. Pasal 2 Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan : a. Pemahaman mengenai tujuan pemantauan serta penetapan ruang lingkup pemantauan; b. Pemahaman mengenai strategi pemantauan dan metodologi yang digunakan dalam pemantauan; c. Penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses pemantauan; dan d. Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan dan mekanisme pelaporan hasil pemantauan serta proses pengolahan data.
Pasal 3
-3Pasal 3 (1) Pelaksanaan pemantauan Penetapan Kinerja (PK) Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, dilaksanakan oleh Tim pemantau yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur . (2) Ketentuan teknis dalam rangka pelaksanaan pemantauan Penetapan Kinerja (PK) Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Pasal 4 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 2013 GUBERNUR JAWA TIMUR DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TGL. 31-1-2013 No 6 Th 2013/ D
ttd Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 6 TAHUN 2013 TANGGAL : 31 JANUARI 2013
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENETAPAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
BAB I PENDAHULUAN
1.1
UMUM a. Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam itu, memerlukan pemantauan dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. b. Gubernur Jawa Timur selaku pemimpin tertinggi di Provinsi Jawa Timur perlu mengetahui sampai seberapa jauh pengaruh implementasi Sistem AKIP terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana yang diharapkan melalui program-program prioritas yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja. Untuk mencapai maksud tersebut, pelaksanaan pemantauan Penetapan Kinerja (PK) sebagai bagian yang inheren dengan Sistem AKIP haruslah direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. c. Untuk mengetahui sejauh mana SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja SKPD, maka perlu diberikan penghargaan dan sanksi atas hasil pemantauan Penetapan Kinerja (PK) SKPD. Penghargaan dan sanksi ini diharapkan dapat mendorong SKPD dilingkungan Pemernitah Daerah Provinsi Jawa Timur secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dan mewujudkan capaian kinerja organisasinya sesuai yang diamanahkan dalam RENSTRA SKPD. d. Pelaksanaan pemantauan Penetapan Kinerja (PK) SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang merupakan bagian inheren dengan sistem AKIP, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan pemantauan Penetapan Kinerja (PK) SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 yang dapat dijadikan panduan bagi evaluator.
-2-
e. Petunjuk pelaksanaan (Juklak) pemantauan Penetapan Kinerja (PK) SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2013 ini, disusun selaras dengan kebijakan Pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Juklak ini merupakan petunjuk yang lebih teknis dari Pasal 9 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 diatas.
1.2
MAKSUD DAN TUJUAN 1. Petunjuk pelaksanaan pemantauan Penetapan Kinerja (PK) SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 ini dimaksudkan untuk : a. memberikan panduan bagi pemantau untuk : 1) Memahami tujuan pemantauan serta penetapan ruang lingkup pemantauan; 2) Memahami strategi pemantauan serta metodologi yang digunakan dalam pemantauan; 3) Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses pemantauan; 4) Menyusun Laporan Hasil Pemantauan dan Pengendalian (LHP&P) serta memahami mekanisme pelaporan hasil pemantauan serta proses pengolahan datanya. b. menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan pemantauan Penetapan Kinerja (PK) SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2013. c. menjadi bahan acuan bagi SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pemantauan Penetapan Kinerja (PK) internal di masing-masing SKPD. 2. Tujuan pemantauan Penetapan Kinerja (PK) SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 ini adalah sebagai berikut : a. memperloleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP; b. menilai pelaksanaan Penetapan Kinerja (PK) SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; d. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil pemantauan periode sebelumnya.
-31.3
RUANG LINGKUP PEMANTAUAN 1. Ruang lingkup pemantauan tahun 2013 meliputi : a. Pemantauan Penetapan Kinerja (PK) SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui perkembangan pencapaian kinerja SKPD setiap semester. b. Pemberian penghargaan dan sanksi diberikan atas dasar capaian kinerja pelaksanaan Penetapan Kinerja (PK) SKPD selama 1 (satu) tahun dan diserahkan pada tahun berikutnya. 2. Entitas Penetapan Kinerja (PK) yang dipantau pada tahun 2013 adalah seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
1.4
PENUGASAN 1. Pemantauan Penetapan Kinerja (PK) SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dilaksanakan oleh Tim pemantau yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan diketuai oleh Sekretaris Daerah serta beranggotakan SKPD terkait. 2. Pemantauan Penetapan Kinerja (PK) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur mengacu pada Pasal 9 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.
1.5
SISTEMATIKA Sistematika Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Penetapan Kinerja (PK) SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu : BAB I PENDAHULUAN BAB II PELAKSANAAN PEMANTAUAN SECARA UMUM BAB III PEMANTAUAN PENETAPAN KINERJA (PK) SKPD BAB IV PELAPORAN HASIL PEMANTAUAN BAB V PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN
-4-
BAB II PELAKSANAAN PEMANTAUAN SECARA UMUM 2.1
STRATEGI PEMANTAUAN PENETAPAN KINERJA (PK) SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 1. Pelaksanaan pemantauan Penetapan Kinerja (PK) SKPD Tahun 2013 difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja dan peningkatan kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam rangka mewujudkan instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil. 2. Strategi yang akan dijalankan menggunakan prinsip : (i) partisipasi dan coevaluation dengan pihak yang dievaluasi; (ii) proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen utama Penetapan Kinerja (PK).
2.2
TAHAPAN EVALUASI Tahapan pemantauan Penetapan Kinerja (PK) yang dilakukan pada Tahun 2013 meliputi : 1. Pemantauan pelaksanaan Penetapan Kinerja (PK) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 2. Penetapan katagori hasil pemantauan Penetapan Kinerja (PK) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 3. Melaporkan hasil pemantauan kepada Gubernur Jawa Timur.
2.3
METODOLOGI EVALUASI Motodologi yang digunakan untuk melakukan pemantauan Penetapan Kinerja (PK) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan teknik “criteria referrenced survey” dengan cara menilai secara bertahap setiap 6 bulan sekali dan selanjutnya menilai secara keseluruhan ( 1 tahun ), sebagaimana tertuang dalam Lembar Kriteria Pemantauan (LKP) Penetapan Kinerja (PK) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan berdasarkan kepada : a. Kebenaran normatif sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan Penetapan Kinerja (PK) SKPD; b. Kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku-buku petunjuk mengenai Penetapan Kinerja (PK) SKPD; c. Kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen kinerja yang baik. Dalam menilai apakah suatu instansi telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan professional judgement dari para evaluator dan supervisor.
-5-
2.4
TEKNIK EVALUASI Teknik pemantauan pada dasarnya merupakan cara/alat/metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan analisis data. Berbagai teknik pemantauan dan evaluasi dapat dipilih untuk digunakan dalam pemantauan ini, namun demikian pada akhirnya teknik yang digunakan harus dapat mendukung penggunaan metode pemantauan yang telah ditetapkan, sehingga mampu menjawab tujuan dilakukannya pemantauan evaluasi ini.
2.5
KERTAS KERJA PEMANTAUAN Pendokumentasian langkah pemantauan dalam kertas kerja perlu dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Pemantauan (LHP). Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik pemantauan harus didokumentasikan dalam Kertas Kerja Pemantauan (KKP). Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan deskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis, sampai pada kesimpulannya.
2.6
ORGANISASI DAN JADWAL PEMANTAUAN 1. Pengorganisasian pemantauan Penetapan Kinerja (PK) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sepenuhnya dikendalikan oleh Tim Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur. Selanjutnya hasil pemantauan tersebut dapat digunakan sebagai bahan informasi kepada Gubernur Jawa Timur. 2. Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan pemantauan Penetapan Kinerja (PK), seperti penanggung jawab pemantauan, mekanisme penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil pemantauan tetap mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur. 3. Laporan Hasil pemantauan Penetapan Kinerja (PK) SKPD diselesaikan paling lambat tanggal 10 Juli 2013 untuk semester I (satu) dan tanggal 10 Januari 2014 untuk semester II (dua) dan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur, dengan tembusan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
-6-
BAB III PEMANTAUAN PENETAPAN KINERJA 3.1
UMUM Terdapat beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan pemantauan atas Penetapan Kinerja (PK) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan pemantauan dan pengendalian. Langkah-langkah kerja tersebut terdiri dari (i) pemantauan atas capaian komponen Penetapan Kinerja (PK), dan (ii) penilaian dan penyimpulan.
3.2
PEMANTAUAN ATAS KOMPONEN PENETAPAN KINERJA 1. Pemantauan Penetapan Kinerja (PK) SKPD difokuskan pada kriteriakriteria yang ada dalam Lembar Kriteria Pemantauan (LKP) dengan tetap memperhatikan hasil pemantauan Penetapan Kinerja (PK) tahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui pemantauan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2013 adalah sebagai berikut: a. Kesungguhan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan Penetapan Kinerja (PK) agar berfokus pada hasil; b. Keterkaitan komponen–komponen Penetapan Kinerja (PK) dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pelaporannya; c. Tingkat Akuntabilitas Kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 2. Lembar Kriteria Pemantauan (LKP) dan penjelasannya untuk pemantauan Penetapan Kinerja (PK) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana contoh berikut ini :
-7-
LEMBAR KRITERIA PEMANTAUAN PENETAPAN KINERJA (PK) SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NO
KOMPONEN
PENJELASAN
1
Dokumen PK telah ada
Ya apabila terdapat dokumen PK yang secara formal telah ditanda tangani (sesuai dengan PermenPAN dan RB No. 29/2010 )
2
Dokumen PK disusun segera setelah anggaran disetujui Dokumen PK telah memuat sasaran, program, indikator kinerja, dan target jangka pendek
Ya apabila tanggal pada dokumen PK tidak melebihi 31 Januari 2013 a. Apabila PK telah memuat keseluruhan subtansi komponen tersebut; b. Apabila PK telah memuat keseluruhan subtansi komponen tersebut, namun hanya dilengkapi dengan >60% indikator dan target yang SMART; c. Apabila PK telah memuat keseluruhan subtansi komponen tersebut, namun hanya dilengkapi dengan >40% indikator dan target yang SMART; d. Apabila PK tidak dilengkapi dengan indikator sasaran; e. Apabila PK tidak dilengkapi dengan indikator sasaran dan target sasaran. a. Apabila lebih dari 80% indikator di PK adalah IKU; b. Apabila 60%< indikator di PK adalah IKU < 80%; c. Apabila 40%< indikator di PK adalah IKU < 60%; d. Apabila 20%< indikator di PK adalah IKU < 40%; e. Apabila indikator di PK adalah IKU< 20%
3
4
PK telah menyajikan IKU
5
Capaian Kinerja berdasarkan a. Apabila capaian kinerjanya lebih dari Target PK 90% dari target di PK b. Apabila 75%< capaian kinerjanya dari target di PK < 90% c. Apabila 60%< capaian kinerjanya dari target di PK < 75% d. Apabila 45%< capaian kinerjanya dari target di PK < 60% Apabila capaian kinerjanya dari target di PK < 45%
KERANGKA LOGIS
-8-
3.3
PENILAIAN DAN PENYIMPULAN 1. Pemantauan atas Penetapan Kinerja (PK) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif SKPD dalam mengimplementasikan target kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKP. 2. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut : a. Dalam melakukan penilaian, terdapat 2 (dua) variable yaitu : (i) komponen, dan (ii) kriteria. b. Setiap Komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut : No
Komponen
Bobot
1 2
Dokumen PK telah ada Dokumen PK disusun segera setelah anggaran disetujui Dokumen PK telah memuat sasaran, program,indikator kinerja, dan target jangka pendek PK telah menyajikan IKU Capaian Kinerja berdasarkan Target dalam PK
10 %
3 4 5
15 % 25 % 25 % 25 %
c. Setiap komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan komponen tersebut. Setiap pertanyaan akan dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c/d/e. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria. Jawaban a/b/c/d/e diberikan untuk pertanyaan yang membutuhkan “judgement” dari evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas suatu komponen tertentu. d. Setiap jawabannya “Ya” akan diberikan nilai 20 sedangkan jawaban “Tidak” maka akan diberikan nilai 0. e. Untuk jawaban a/b/c/d/e, penilaian didasarkan pada judgement evaluator dengan kriteria sebagai berikut :
Jawaban
Kriteria
Nilai
A
Memenuhi hampir semua kriteria (lebih dari 80% s/d 100 % ) Memenuhi sebagian besar kriteria (lebih dari 60% s/d 80 % ) Memenuhi sebagian kriteria (lebih dari 40% s/d 60 % ) Memenuhi sebagian kecil kriteria (lebih dari 20 % s/d 40 % ) Sangat kurang memenuhi kriteria (kurang dari 20% )
25
B C D E
20 15 10 5
-9-
f. Apabila pertanyaan yang digunakan dalam kriteria berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, (masalnya kriteria mengenai kondisi sasaran atau Indikator Kinerja, berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau Indikator Kinerja, penilaian “Ya” atau “Tidak” dilakukan atas masing-masing sasaran atau Indikator Kinerja ). g. Dalam memberikan penilaian “ya” atau “tidak” maupun “a/b/c/d/e” , evaluator harus menggunakan profesional judgementnya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi. h. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut : • Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu misal : komponen Indikator Kinerja mempunyai alokasi nilai 25 % dan memiliki 10 (sepuluh) buah pertanyaan. Dari 10 (sepuluh) pertanyaan tersebut apabila pertanyaan yang dijawab “Ya” ada 4 (empat) pertanyaan maka nilai untuk komponen tersebut adalah : (4/10) x 25 = 10; • Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai ratarata; • Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 s/d 100.
3. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut : Penyimpulan atas hasil reviu terhadap Penetapan Kinerja (PK) SKPD dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir daram penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan Penetapan Kinerja (PK) SKPD yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut : No
Katagori
Nilai Angka
Interpretasi
1 2 3 4
AA A B CC
>85-100 >75-85 >65-75 >50-65
5
C
>30-50
6
D
0-30
Memuaskan Sangat Baik Baik, perlu sedikit perbaikan Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar Kurang, perlu banyak perbaikan yang mendasar Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.
- 10 -
4. Dalam rangka untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian maka dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil pemantauan dan pengendalian dari tim pemantau dengan pengaturan sebagai berikut : a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim pemantau oleh supervisor tim; b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan Nilai dan penentuan katagori hasil pemantauan dan pengendalian serta pemberian penghargaan dan sanksi.
- 11 -
BAB IV PELAPORAN HASIL PEMANTAUAN 4.1
UMUM 1. Setiap surat tugas untuk pelaksanaan pemantauan Penetapan Kinerja (PK) SKPD harus menghasilkan Kertas Kerja Pemantauan (KKP) dan Laporan Hasil Pemantauan (LHP). Laporan Hasil Pemantauan ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja Pemantauan dan Pengendalian. 2. Sumber data untuk pelaporan hasil pemantauan dan pengendalian atas Penetapan Kinerja (PK) SKPD adalah Lembar Kriteria Pemantauan (LKP), yang diisi dan dilengkapi selama proses pemantauan dilaksanakan. 3. Laporan Hasil Pemantauan (LHP) disusun berdasarkan prinsip kehatihatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dipantau dan dikendalikan. Permasalahan atau temuan hasil pemantauan dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak SKPD yang dipantau. 4. Penulisan LHP harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, yaitu antara lain : a. Penggunaan kalimat dalam laporan, diupayakan menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan. Akan tetapi disarankan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data. b. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil pemantauan,menyimpulkan dan menuangkan dalam laporan.
4.2
FORMAT DAN ISI LAPORAN HASIL PEMANTAUAN (LHP) Bentuk dari Laporan Hasil Pemantauan (LHP) Tahun 2013 oleh Tim Pemantauan Provinsi Jawa Timur terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk surat, dengan contoh sebagai berikut :
- 12 -
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH Jl. Pahlawan 110 Telp. (031) 3524001-3524011 S U R A B A Y A 60174
LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PENETAPAN KINERJA (PK) SKPD .......... PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 Nomor
: 065/
Tanggal
:
Lampiran
:
Satuan Kerja
:
Tahun
: 2013
/041/2013
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Penetapan Kinerja (PK) SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2013, disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Tim telah melakukan pemantauan atas pelaksanaan Penetapan Kinerja (PK) SKPD(Badan/Dinas/Instansi/Biro) ............................ Provinsi Jawa Timur, dengan tujuan : a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP. b. Memantaun dan menilai pelaksanaan Penetapan Kinerja (PK). c. Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan Penetapan Kinerja (PK). 2. Pemantauan dilaksanakan terhadap komponen Penetapan Kinerja (PK) SKPD. 3. Hasil Pemantauan yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s/d 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat” untuk menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan Penetapan Kinerja (PK) instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut : No
Katagori
Nilai Angka
Interpretasi
1 2 3 4
AA A B CC
>85-100 >75-85 >65-75 >50-65
5
C
>30-50
6
D
0-30
Memuaskan Sangat Baik Baik, perlu sedikit perbaikan Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar Kurang, perlu banyak perbaikan yang mendasar Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.
- 13 Hasil pemantuan atas Penetapan Kinerja SKPD (Badan/Dinas/Instansi /Biro/Kantor) ...................... Provinsi Jawa Timur, memperoleh nilai sebesar ............... dengan kategori........ 4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen Penetapan Kinerja (PK) yang dipantau dilingkungan SKPD (Badan/Dinas/Instansi/Biro)................. Provinsi Jawa Timur, dengan rincian sebagai berikut : No
Komponen
Bobot
a b
Dokumen PK telah ada Dokumen PK disusun segera setelah anggaran disetujui Dokumen PK telah memuat sasaran, program,indikator kinerja, dan target jangka pendek PK telah menyajikan IKU Capaian Kinerja berdasarkan Target PK
10 % 15 %
Jumlah
100%
c d e
Nilai Hasil Pemantauan
25 % 25 % 25 %
a. Dokumen Penetapan Kinerja (PK) unit kerja telah ada b. Dokumen PK disusun segera setelah anggaran disetujui c. Dokumen PK telah meuat sasaran,program,indikator kinerja, dan target kinerja jangka pendek d. Penetapan Kinerja telah menyajikan IKU e. Capaian Kinerja berdasarkan target 5. Berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan kepada Badan/Dinas/Instansi/Biro/Kantor ........... Provinsi Jawa Timur agar dilakukan beberapa perbaikan terhadap masing-masing komponen pada Penetapan Kinerja (PK) Badan/Dinas/Instansi/Biro/Kantor ........... Provinsi Jawa Timur sebagai berikut : a. ............................................................................................ b. ............................................................................................ c. ............................................................................................ d. ............................................................................................ e. ........................................................................................... Demikian disampaikan hasil pemantauan atas Penetapan Kinerja (PK) Badan/Dinas/Instansi/Biro/Kantor ................. Provinsi Jawa Timur, dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Mengetahui An. GUBERNUR JAWA TIMUR Sekretaris Daerah
………………… (NAMA) ………………..(Pangkat) NIP. …………………………
TIM PEMANTAU 1 2 3 4 5
: : : : :
- 14 -
4.3
PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMANTAUAN 1. Kumpulan Laporan Hasil Pemantauan (LHP) Penetapan Kinerja SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang dilakukan oleh tim pemantau disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur. 2. Hasil Pemantauan Penetapan Kinerja (PK) SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur selanjutnya disampaikan Gubernur Jawa Timur kepada SKPD yang bersangkutan dengan tembusan kepada : a. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; b. Menteri Dalam Negeri.
- 15 -
BAB V PENUTUP 5.1
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN 1. Sebuah evaluasi, termasuk pemantauan Penetapan Kinerja (PK) merupakan siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan terutama melalui manajemen kinerja yang berorientasi hasil. 2. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, para penyelenggara pemantauan harus mengembangkan keahlian profesionalnya, termasuk mengikuti perkembangan terbaru di bidang manajemen pemerintahan dan auditing, agar dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah.
DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd
TGL. 31-1-2013 No 6 Th 2013/ D
Dr. H. SOEKARWO
