GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 92 TAHUN 2014 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Gubernur wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Piagam Pengawasan Intern dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendali Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890); 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; 5. Peraturan
-25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Jabatan Kepala Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2, Seri D) ; 9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN.
Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 5. Inspektorat Provinsi adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Jawa Timur. 6. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Jawa Timur. 7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
8. Sistem Pengendalian
-3-
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. 9. Piagam Pengawasan Intern adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Gubernur terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan mengatur wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
Pasal 2 Piagam Pengawasan Intern merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektivitas serta peran dan fungsi Inspektorat Provinsi selaku SKPD yang melaksanakan Pengawasan Intern untuk dan atas nama Gubernur.
Pasal 3 (1)
(2)
Piagam Pengawasan Intern memuat kedudukan, peran, fungsi, kewenangan, tanggung jawab, independensi dan obyektivitas, profesionalisme, dukungan sumber daya, pelaporan dan tindak lanjut, serta Penjaminan Kualitas dan Program Pengembangan Kapabilitas Aparat dan Organisasi Pengawasan Intern. Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Pasal 4
-4-
Pasal 4 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.
Ditetapkan Surabaya pada tanggal 31 Desember 2014
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd
Dr. H. SOEKARWO
-5-
Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 31 Desember 2014 an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd
Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH Pembina Tingkat I NIP 19640319 198903 1 001
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 92, SERI E.
LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 92 TAHUN 2014 TANGGAL : 31 DESEMBER 2014 TENTANG : PIAGAM PENGAWASAN INTERN
A. Pendahuluan Pengawasan dalam konteks pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain, seperti konsultansi (consultancy), sosialisasi, asistensi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (assurance) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/ kepemerintahan yang baik (good governance). B. Kedudukan Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. C. Peran Aktivitas Pengawasan Intern yang dilakukan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Gubernur selaku Kepala Pemerintahan di daerah provinsi, Wakil Pemerintah Pusat, dan Kepala Daerah Provinsi. D. Fungsi Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. E. Kewenangan Aktivitas Pengawasan Intern, dengan memperhatikan aspek tanggung jawab terhadap kerahasiaan dan keamanan informasi dan data, diberikan kewenangan untuk mendapatkan data dan informasi secara penuh dalam rangka menjalankan tugas pengawasan sesuai penugasan yang diberikan. F. Tanggung Jawab Ruang lingkup pengawasan intern terdiri dari (namun tidak terbatas pada), evaluasi atas efektivitas pelaksanaan program/kegiatan sesuai tujuan yang ditetapkan, pengendalian intern, serta pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan dan penilaian atas kepatuhan terhadap perundangundangan serta pengawasan khusus/dengan tujuan tertentu. Hal ini meliputi
-2-
Hal ini meliputi, antara lain: a. Penilaian atas risiko terhadap pencapaian tujuan organisasi/ program/kegiatan dan upaya penanganan yang telah dilakukan oleh obyek pengawasan. b. Penilaian atas kehandalan (reliability) dan kewajaran (fairness) dalam penyajian dan pengungkapan informasi finansial dan non finansial. c. Penilaian atas kepatuhan dan kesesuaian peraturan/kebijakan tertulis yang dibuat oleh obyek pengawasan dengan peraturan perundangundangan di atasnya. d. Penilaian kepatuhan dalam pengelolaan belanja dan pendapatan oleh obyek pengawasan. e. Penilaian kepatuhan dalam pengelolaan barang milik daerah yang dikelola oleh obyek pengawasan. f. Penilaian atas implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. g. Penilaian atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. h. Memberikan pelayanan jasa konsultansi bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam hal pengelolaan keuangan, barang milik daerah, implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja, serta sistem pengendalian intern. i. Pengawasan khusus atas permintaan Gubernur maupun penanganan kasus pengaduan masyarakat. G. Independensi dan Obyektivitas Aktivitas Pengawasan Intern tidak dipengaruhi oleh kepentingankepentingan pihak tertentu terutama terkait dengan pemilihan obyek, ruang lingkup, prosedur, waktu, serta frekuensi pengawasan yang dilakukan. Aparat Pengawas Intern dilarang terlibat atau melibatkan diri sehingga dapat dikaitkan secara langsung dengan proses akuntabilitas operasional dari SKPD/organisasi/obyek pengawasan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat. Aparat Pengawas Intern akan menerapkan obyektivitas dalam mendapatkan, mengumpulkan, menganalisa, menyajikan serta mengkomunikasikan data dan informasi dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang dipandang relevan dengan obyek pengawasan tanpa adanya pengaruh kepentingan individu maupun pihak lain. Setiap Aparat Pengawasan Intern berkewajiban untuk menjamin bahwa pelaksanaan tugas pengawasan telah dilakukan secara independen dan obyektif berdasarkan pertimbangan profesional. H. Profesionalisme Aktivitas Pengawasan Intern dilakukan oleh para pejabat fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan intern berdasarkan ketentuan tentang kebijakan, standar, dan kode etik pengawasan maupun profesi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Daerah serta asosiasi organisasi aparat pengawasan intern pemerintah. I. Dukungan
-3-
I.
Dukungan Sumber Daya Gubernur memberikan dukungan secara penuh kepada Inspektur Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas Pengawasan Intern dengan: a. Memberikan persetujuan atas Kebijakan Pengawasan yang diajukan oleh Inspektur. b. Memberikan wewenang kepada Inspektur untuk menandatangani Surat Perintah Tugas dalam rangka pelaksanaan aktivitas pengawasan intern dengan mengatasnamakan Gubernur c. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai laporan yang telah mendapatkan persetujuan Gubernur. d. Memberikan komitmen terhadap alokasi sumber daya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh Inspektorat e. Memberikan kewenangan kepada Inspektur untuk mengakses data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan intern f. Memberikan dukungan finansial dan non-finansial secara khusus bagi Inspektorat dan aparatur didalamnya yang besaran dan jenisnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan Inspektur dengan memperhatikan kemampuan anggaran.
J. Pelaporan dan Pemantauan Tindak Lanjut Inspektur menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada Gubernur dan hanya mendistribusikan laporan tersebut kepada obyek pengawasan, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksan Keuangan, dan pihak lain sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku. Inspektorat melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dalam laporan hasil pengawasan dan melaporkan hasil pemantauannya yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur. K. Penjaminan Kualitas dan Program Pengembangan Kapabilitas Organisasi Pengawasan Intern Inspektorat berkewajiban untuk melaksanakan aktivitas kualitas hasil pengawasan serta melakukan analisa pengembangan kapabilitas Aparat dan Organisasi Pengawasan meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan.
Aparat dan penjaminan kebutuhan Intern guna
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd
Dr. H. SOEKARWO
